aspek medikolegal .doc

7/24/2019 Aspek Medikolegal .doc

1/10

Aspek Medikolegal dan Hukum Kedokteran Kepolisian

1. Keterlibatan Dokter

Kedokteran Kepolisian atau lebih dikenal sebagai DOKPOL adalah penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian. Banyak yang

mengira bahwa DOKPOL identik dengan Kedokteran Forensik, namun sebenarnya adalah

berbeda oleh karena Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang

diterapkan di dalam DOKPOL, sehingga Kedokteran Forensik merupakan bagian dari

penerapan DOKPOL. Ilmuilmu lain yang !uga merupakan bagian terapan dari DOKPOL

selain Kedokteran Forensik adalah Forensik Klinik, Psikiatri Forensik, Kedokteran "igi

Forensik, Biomolekuler Forensik, #edikolegal, $oksikologi kedokteran Forensik,

Kedokteran "awat Darurat, Kesehatan Lapangan, Kedokteran Lalu Lintas dan sebagainya.

%. Dasar &ukum

'dapun dasar hukum bahwa DOKPOL berperan dalam tugas kepolisan adalah

tercantum dalam Bab III Pasal () ayat ( butir *h+ -o. % $ahun %( tentang Kepolisian

-egara /epublik Indonesia yang berbunyi 0menyelenggarakan identi1ikasi kepolisian,

kedokteran kepolisian, laboratorium 1orensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan

tugas kepolisian0. Disini berarti mengungkapkan bahwa DOKPOL merupakan salah satu

pengemban tugas atau 1ungsi teknis kepolisian harus dapat berperan dalam penyelenggaraantugastugas pokok kepolisian sebagaimana yang diamanatkan dalam -o.% $ahun %%

tentang Kepolisian -egara /epublik Indonesia tersebut.

Hak dan Kewajiban Dokter, Tersangka, dan Publik

Hak dokter

#emperoleh perlindungan hukum sepan!ang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pro1esi

dan standar prosedur operasional

#emberikan pelayanan medis menurut standar pro1esi dan standar prosedur operasional

#emperoleh in1ormasi yang lengkap dan !u!ur dari pasien dan keluarganya


2/10

#enerima imbalan !asa

Kewajiban dokter

#emberikan pelayanan medis sesuai dengan standar pro1esi dan standar prosedur operasional

#eru!uk pasien kedokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik apabila tidak

mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal

dunia

melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain

yang bertugas dan mampu melaksanakannya dan

#enambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

Hak-Hak Tersangka

2ehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undangundang telah menetapkan beberapa hak

tersangka atau terdakwa yang perlu dihormati dan dihargai. 'ntaranya adalah seperti yang

tercantum dalam -o 3 tahun (43( tentang K&'P5

Pasal 5

*(+ $ersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selan!utnya dapat

dia!ukan kepada penuntut umum.

*%+ $ersangka berhak perkaranya segera dima!ukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

*6+ $erdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

ntuk mempersiapkan pembelaan 5


3/10

a. $ersangka berhak untuk diberitahukan dengan !elas dalam bahasa yang dimengerti

olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai7

b. $erdakwa berhak untuk diberitahukan dengan !elas dalam bahasa yang dimengerti

olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 5!

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak

memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim.

Pasal 5"

*(+ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa

berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan !uru bahasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (88.

*%+ Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (83.

Pasal 5#

"una kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang ini.

Pasal 55

ntuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 9), tersangka atau terdakwa

berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 5$

*(+ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau


4/10

bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang

tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pe!abat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wa!ib menun!uk penasihat hukum bagi

mereka.

*%+ 2etiap penasihat hukum yang ditun!uk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam

ayat *(+, memberikan bantuannya dengan cumacuma.

Pasal 5%

*(+ $ersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat

hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.

*%+ $ersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses

perkaranya.

Pasal 5&

$ersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima

kun!ungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya

dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 5'

$ersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan

atas dirinya oleh pe!abat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa

ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk

mendapatkan bantuan hukum atau !aminan bagi penangguhannya.

Pasal $

$ersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kun!ungan dari pihak yang

mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna


5/10

mendapatkan !aminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan

bantuan hukum.

Pasal $1

$ersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat

hukumnya menghubungi dan menerima kun!ungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak

ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan peker!aan atau

untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal $!

*(+ $ersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan

menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang

diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat

tulis menulis.

*%+ 2urat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak

keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pe!abat rumah

tahanan negara kecuali !ika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat

itu disalahgunakan.

*6+ Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik,

penuntut umum, hakim atau pe!abat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan

kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya

setelah dibubuhi cap yang berbunyi 0telah ditilik0.

Pasal $"

$ersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kun!ungan dari rohaniwan.

Pasal $#

$erdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.


6/10

Pasal $5

$ersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan menga!ukan saksi dan atau

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang

menguntungkan bagi dirinya.

Pasal $$

$ersangka atau terdakwa tidak dibebani kewa!iban pembuktian.

Pasal $%

$erdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan

tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang

menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara

cepat.

Pasal $&

$ersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur

dalam Pasal 49 dan selan!utnya.

Pasal 11$

Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan menga!ukan saksi yang dapat

menguntungkan baginya, bilaman ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wa!ib

memeriksa saksi tersebut.

Pasal 11%

Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan

dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang


7/10

sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan

kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan katakata yang dipergunakan

oleh tersangka sendiri.

Pasal 1!'

Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu

benda tersebut harus ditu!ukan dan dimintakan keterangan tentang benda itu.

Kewajiban Tersangka:

2eorang tersangka mempunyai kewa!ibankewa!iban yang harus dipatuhi dan

dilaksanakan mengikut undangundang. Kewa!ibankewa!iban tersangka atau terdakwa yang

terdapat dalam K&'P adalah seperti berikut 5

Kewa!iban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal

yang bersangkutan men!alani penahanan kota *Pasal %% ayat 6 K&'P+.

Kewa!iban meminta i;in keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang

memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang men!alani penahanan rumah

atau penahanan kota *Pasal %% ayat % dan 6 K&'P+

Kewa!iban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang men!alani massa

penangguhan misalnya wa!ib lapor tidak keluar rumah atau kota *pen!elasan Pasal 6( K&'P+


8/10

Pasal (9) ayat ) K&'P+. Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh

sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa *Pasal (9)

ayat : K&'P+.

#eskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewa!iban, tetapi pembelaan terdakwa atau

penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan *Pasal (3%+.

Kewa!iban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.

Kewa!iban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana *Pasal %% ayat (+

#eskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis !ika memori banding perlu

dibuat terdakwa yang menga!ukan permintaan banding. Pasal %68 K&'P mengatakan selama

pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau

kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori

banding kepada pengadilan tinggi.

'pabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wa!ib menga!ukan memori kasasinya, dan

dalam waktu () hari setelah menga!ukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada

panitera *Pasal %)3 ayat ( K&'P+

'pabila terdakwa menga!ukan permintaan penin!auan kembali *PK+ maka harus menyebutkan

secara !elas alasannya *Pasal %:) ayat ( K&'P+.

Miranda (ules

#iranda /ule adalah hakhak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak untuk

tidak men!awab atas pertanyaan pe!abat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak

untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum se!ak dari proses penyidikan sampai

dan=atau dalam semua tingkat proses peradilan.

Miranda Rule bermula dari tahun 1963 di Arizona, Negara bagian

Amerika Serikat, seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap

oleh Kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal

penulikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 1!

tahun"#


9/10

#iranda


10/10

terdapat di dalam pasal 9: ayat *(+ K&'P yang berbunyi sbb 5 >Dalam hal tersangka atau

terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum

sendiri, pe!abat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

wa!ib menun!uk penasihat bagi mereka?. Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan=atau

ditegakkan di dalam prinsip #iranda /ule yang terdapat di dalam pasal 9: ayat *(+ tentang

K&'P adalah agar ter!amin pemeriksaan yang 1air dan manusiawi terhadap diri

$ersangka=$erdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat &ukum untuk mendampingi,

membela hakhak hukum bagi tersangka atau terdakwa se!ak dari proses penyidikan sampai

pemeriksaan di pengadilan.

aspek medikolegal .doc

Documents