dok pemilihan bms upload scribd_4

7/23/2019 Dok Pemilihan Bms Upload Scribd_4

1/15

30

Dokumen Pengadaan Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan StrukurPaket Jasa Konsultansi Non Konstruksi Updating, Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Jalan

dan Jembatan IRM dan BMSDinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah TA. 2015

sebagaimana tercantum dalam LDP dan ditempel dipapan pengumuman resmi untuk masyarakat umum,

yang sekurang-kurangnya memuat:a. nama paket pekerjaan;b. nilai total HPS;c. nama dan alamat penyedia;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e. biaya penawaran atau biaya penawaran terkoreksi;

danf. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan

biaya untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

30.

Sanggahan 30.1 Hanya peserta yang memasukkan penawarandapat menyampaikan sanggahan secara tertulis

atas pengumuman pemenang kepada PokjaPengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jalan dan

Jembatan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Tengah Dana APBD TahunAnggaran 2015 dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah pengumuman pemenang, disertai buktiterjadinya penyimpangan, dengan tembusankepada PPK, PA/KPA, dan APIP sebagaimanatercantum dalam LDP.

30.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secarasendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan

peserta lain apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:a. penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur

dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya dan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;

dan/atauc.

penyalahgunaan wewenang oleh PokjaPengadaan Jasa Konsultansi dan/atau pejabat

yang berwenang lainnya.

30.3 Panitia Pengadaan Selaku Pokja wajibmemberikan jawaban secara elektronik melaluiaplikasi SPSE dan secara tertulis (offline) atassemua sanggahan paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah menerima surat sanggahan.

30.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja

Pengadaan Jasa Konsultansi menyatakan seleksi


2/15

31



gagal.

30.5

Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA,PPKom atau disampaikan diluar masa sanggah,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

31. Sanggahan

Banding

31.1 Peserta yang tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja Pengadaan JasaKonsultansi, dapat mengajukan sanggahanbanding secara tertulis kepada [KepalaDaerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yangmenerima penugasan menjawab sanggahanbanding] sebagaimana tercantum dalam LDPpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPKom, Pokja Pengadaan JasaKonsultansi, dan APIP sebagaimana tercantumdalam LDP.

31.2 [Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi/Pejabat yangmenerima penugasan menjawab sanggahan

banding] sebagaimana tercantum dalam LDPwajib memberikan jawaban secara tertulis atassemua sanggahan banding paling lambat 15(lima belas) hari kerja setelah surat sanggahanbanding diterima.

31.3 Peserta yang akan melakukan sanggahanbanding harus memberikan Jaminan SanggahanBanding sebagaimana tercantum dalam LDP (1%(satu perseratus) dari nilai total HPS) denganmasa berlaku 15 (lima belas) hari kerja harikerja sejak tanggal pengajuan sanggahanbanding.

31.4 Penerima Jaminan Sanggah Banding adalahPokja Pengadaan Jasa Konsultansi.

31.5

Sanggahan Banding harus melampirkanrekaman sanggahan dan jawaban sanggahan.

31.6 Dalam hal substansi sanggahan banding padaseleksi dinyatakan salah, Jaminan SanggahanBanding dicairkan dan disetorkan ke kasNegara/Daerah, kecuali jawaban SanggahanBanding melampaui batas akhir menjawabsanggahan banding.

31.7 Sanggahan banding menghentikan proses

seleksi.


3/15

32



31.8 Sanggahan banding yang disampaikan bukan

kepada [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ KepalaDaerah/ Pimpinan Institusi/ Pejabat yangmenerima penugasan menjawab sanggahan

banding] sebagaimana tercantum dalam LDPatau disampaikan diluar masa sanggah banding,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

31.9 Kepala Daerah dapat menugaskan kepadaSekretaris Daerah atau PA untuk menjawabsanggahan banding.

31.10

Penugasan yang dimaksud pada angka 31.9 danangka 31.10, tidak diberlakukan jika Pejabatdimaksud merangkap sebagai PPKom atauKepala Pengadaan Jasa Konsultansi untuk paketkegiatan yang disanggah.

32. Undangan

Klarifikasi dan

Negosiasi

Teknis dan

Biaya

32.1 Pokja Pengadaan Jasa Konsultansimenyampaikan undangan kepada peserta yangditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiriacara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayasegera setelah masa sanggah terhadappengumuman pemenang berakhir (apabila tidakada sanggah) atau setelah sanggah dijawab.

32.2 Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal,dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya.

33.

Klarifikasi

dan/atau

Negosiasi

Teknis dan

Biaya

33.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan oleh Pokja Pengadaan Jasa Konsultansidengan:a. direktur utama/pimpinan perusahaan/

pengurus koperasi;

b.

penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahan/anggaran dasar;

c. Pihak lain yang bukan direkturutama/pimpinan perusahan/ penguruskoperasi yang namanya tidak tercantumdalam akta pendirian/anggaran dsar,sepanjang pihak lain tersebut adalahpengurus/karyawan perusahaan/karyawankoperasi yang berstatus sebbagai tenaga

kerja tetap dan mendapat kuasa atau


4/15

33



pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/

pengurus koperasi berdasarkan aktapendirian/ anggaran dasar;d. kepala cabang perusahaan yang diangkat

oleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik pada saat pembuktiankualifikasi; atau

e. pejabat yang menurut PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)berhak mewakili kemitraan/ KSO.

33.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan untuk:

a.

meyakinkan kejelasan teknis dan biaya,dengan memperhatikan kesesuaian antarabobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atautenaga pendukung yang ditugaskan, sertamempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional gunapencapaian hasil kerja yang optimal;

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisiendan efektif dengan tetap mempertahankanhasil yang ingin dicapai sesuai denganpenawaran teknis yang diajukan peserta.

33.3

Aspek Dalam hal tenaga ahli yang diusulkanlebih dari 1(satu) peserta, maka Pokja akanmelakukan klarifikasi kepada peserta, Pokja akanmenetapkan tenaga ahli tersebut pada peserta

yang dapat menghadirkan dan membuktikankeaslian / keabsahan dokumen tenaga ahlitersebut dinegosiasi terutama:a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b. cara penanganan pekerjaan dan rencana

kerja;c. kualifikasi tenaga ahli;

d.

organisasi pelaksanaan;e.

program alih pengetahuan;f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

g.jadwal penugasan personil; danh. fasilitas penunjang.

33.4 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis

pengeluaran biaya;b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danc. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang

berlaku di pasaran.


5/15

34



33.5 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biayapersonil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang

telah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yangbersangkutan, dengan ketentuan:a. biaya satuan dari biaya langsung personil,

maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gajidasar yang diterima oleh tenaga ahli tetapdan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima)kali penghasilan yang diterima oleh tenagaahli tidak tetap berdasarkan perhitungan daridaftar gaji yang telah diaudit dan/atau buktisetor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan

yang bersangkutan;

b.

unit biaya personil dihitung berdasarkansatuan waktu yang dihitung berdasarkantingkat kehadiran dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam LDP

33.6 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenagapendukung (tenaga teknik danpenunjang/administrasi), seperti: tenaga survey,sekretaris, atau manajer kantor, dilakukanberdasarkan harga pasar tenaga pendukungtersebut.

33.7

Negosiasi biaya dilakukan terhadap totalpenawaran biaya terkoreksi yang melebihi paguanggaran, agar didapatkan total penawaranbiaya hasil negosiasi yang tidak melampaui HPS,tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.

33.8 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaituBiaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti(direct reimbursable cost) dan/atau BiayaLangsung Personil (remuneration) yang dinilaitidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka

33.5).

33.9 Apabila hasil evaluasi Sampul II serta klarifikasidan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukanhal-hal yang tidak wajar, maka total penawaranbiaya dapat diterima sepanjang tidak melebihipagu anggaran.

33.10Apabila klarifikasi dan negosiasi denganpemenang seleksi tidak menghasilkankesepakatan, maka Pokja Pengadaan JasaKonsultansi melanjutkan dengan mengundang

pemenang cadangan pertama (apabila ada)


6/15

35



untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasisebagaimana di atur pada angka 33.1 dan

seterusnya.

33.11Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi denganpemenang cadangan pertama tidakmenghasilkan kesepakatan, maka PokjaPengadaan Jasa Konsultansi melanjutkan denganmengundang pemenang cadangan kedua(apabila ada), untuk menghadiri acarapembukaan Sampul II, yang selanjutnyadilakukan proses klarifikasi dan negosiasisebagaimana di atur pada angka 33.1 danseterusnya.

33.12Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan 1 satu) pemenang dan 2 dua)pemenang cadangan tidak menghasilkankesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal.

33.13ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.

33.14Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampaidengan tahapan Klarifikasi Dan Negosiasi Teknisdan Biaya, dan akan mengakibatkan surat

penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada pemenangcadangan pertama dan kedua (apabila ada),untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

33.15Pemenang cadangan pertama dan kedua (apabilaada) yang tidak bersedia memperpanjang masaberlaku surat penawaran, dianggapmengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

34.

Pembuatan

Berita Acara

Hasil Seleksi

(BAHS)

34.1

BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yangdibuat oleh Pokja Pengadaan Jasa Konsultansidan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PokjaPengadaan Jasa Konsultansi.

34.2 BAHS harus memuat sekurang-kurangnya:a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut

prakualifikasi;b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar

Pendek;

c.

hasil evaluasi penawaran administrasi dan


7/15

36



nilai evaluasi teknis;d. biaya penawaran dan biaya penawaran

terkoreksi dari peserta seleksi yang lulusambang batas nilai teknis (passing grade);e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;

g. metode evaluasi yang digunakan;h. unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan;

j. keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu mengenai hal ikhwal pelaksanaanSeleksi; dan

k. tanggal dibuatnya Berita Acara.

G. Penunjukan Pemenang Seleksi

35.

Penunjukan

Penyedia Jasa

Konsultansi

35.1Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi menyampaikanBerita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPKomdengan tembusan kepada Kepala ULP sebagaidasar untuk menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

35.2PPKom menerbitkan SPPBJ, bila sependapatdengan Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi, kepadapeserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik

yang telah mencapai kesepakatan dengan Pokja

Pengadaan Jasa Konsultansi dalam acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan.

35.3SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah Pokja Pengadaan Jasa Konsultansimenyampaikan BAHS kepada PPKom.

35.4Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan(tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

35.5

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, PPKom meminta Pokja Pengadaan JasaKonsultansi untuk mengundang pemenangcadangan pertama (apabila ada) untuk melakukanproses klarifikasi dan negosiasi sesuai denganbiaya penawaran terkoreksinya, dengan ketentuanmasa berlaku surat penawaran peserta tersebutmasih berlaku atau sudah diperpanjang masaberlakunya.

35.6Apabila pemenang cadangan pertama yang akan

ditunjuk sebagai Penyedia juga mengundurkan


8/15

37



diri, PPK meminta kepada Kelompok KerjaULPuntuk mengundang pemenang cadangan kedua

(apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasidan negosiasi sesuai dengan biaya penawaranterkoreksinya, dengan ketentuan masa berlakupenawarannya masih berlaku.

35.7Bagi calon penyedia yang mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima,dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalamDaftar Hitam.

35.8Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah SPPBJ.

36. Kerahasiaan

Proses

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Seleksi (BAHS) oleh Pokja Pengadaan JasaKonsultansi bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.

H. Seleksi Gagal

37.

Seleksi Gagal 37.1Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi menyatakanseleksi gagal, apabila:

a.jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada

proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima)peserta;

b. seluruh peserta yang masuk sebagai CalonDaftar Pendek tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi;

c.jumlah peserta yang memasukkan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga), jikasebelumnya belum pernah dilakukanprakualifikasi ulang;

d. apabila dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang

tidak sehat;e.

tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Kualifikasi terhadap hasilprakualifikasi dinyatakan benar;

g. sanggahan dari peserta yang memasukkanpenawaran terhadap hasil Seleksi dari pesertaternyata benar;

h.calon pemenang dan pemenang cadangan 1dan pemenang cadangan 2, tidak hadir dalamklarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang

tidak dapat diterima; atau


9/15

38



i. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis.

37.2PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak

bersedia menandatangani SPPBJ karenapelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya;

b. pengaduan masyarakat atas terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalam

pelaksanaan seleksi yang melibatkan PokjaPengadaan Jasa Konsultansi dan/atau PPK,ternyata benar;

c. calon pemenang dan pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri;

d. dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaan Seleksidinyatakan benar oleh pihak berwenang;

e. sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran atas kesalahan prosedur yangtercantum dalam Dokumen Seleksi PenyediaBarang/Jasa ternyata benar;

f.

Dokumen Seleksi tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya;

g. pelaksanaan seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau

h.pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

terakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya.

37.3Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;

ataub. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN

yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyatabenar.

37.4Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja

Pengadaan Jasa Konsultansi memberitahukan


10/15

39



kepada seluruh peserta melalui website.

37.5

Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, makaPokja Pengadaan Jasa Konsultansi meneliti danmenganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal,untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. seleksi ulang; ataud. penghentian proses seleksi.

37.6PA/KPA/PPKom/ULP dilarang memberikan gantirugi kepada peserta Seleksi bila penawarannya

ditolak atau Seleksi dinyatakan gagal.

37.7Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyaseleksi gagal, mengharuskan adanya perubahanDokumen Seleksi, maka dilakukan Seleksi ulangdengan terlebih dahulu memperbaiki DokumenSeleksi.

38.

Penandatangan

an Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPKom melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatanganiKontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telahcukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan

ketentuan sebagai berikut:

38.1Penandatanganan Kontrak dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPPBJ.

38.2PPKom dan penyedia tidak diperkenankanmengubah substansi Dokumen Pengadaan sampaidengan penandatanganan Kontrak, kecualimempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang

ditetapkan sebelumnya akan melewati batastahun anggaran.

38.3Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan kontraktahun jamak.

38.4PPKom dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada

setiap lembar Dokumen Kontrak.


11/15

40



38.5Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian

Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d. surat penawaran, beserta rincian penawaran

biaya;e. syarat-syarat khusus Kontrak;f. syarat-syarat umum Kontrak;

g. Kerangka Acuan Kerja;

h.

daftar kuantitas (apabila ada);i. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP,

gambar-gambar.

38.6Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1) Kontrak asli pertama untuk PPKom

dibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh penyedia; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia

dibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPKom.

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

38.7Pihak yang berwenang menandatangani Kontrakatas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi

yang disebutkan namanya dalam aktapendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

38.8

Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi yang namanyatidak tercantum dalam akta pendirian/anggarandasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjangpihak tersebut adalah pengurus/ karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi atau pihak yang sah berdasarkan aktapendirian/anggaran dasar.


12/15

41

Dokumen Pengadaan Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan StrukurPaket Jasa Konsultansi Non Konstruksi Updating, Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Jalan dan

Jembatan IRM dan BMSDinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah TA. 2015

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A.

Lingkup

Pekerjaan

1.

Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi : Kelompok KerjaPengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jalan dan JembatanProvinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2015

2. Alamat Pokja : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang JawaTengah telp (024) 7608368

3. Alamat website: lpse.jatengprov.go.id

4. Nama paket pekerjaan: Pekerjaan Kegiatan PemutakhiranData Jembatan dan Pendataan Struktur Paket non

Konstruksi Updating, Pengembangan Sistem Informasi

Penanganan Jalan dan Jembatan IRMS dan BMS

5. Uraian singkat pekerjaan: Pekerjaan KegiatanPemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Paketnon Konstruksi Updating, Pengembangan Sistem InformasiPenanganan Jalan dan Jembatan IRMS dan BMS.

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 4 (empat) Bulan

B.

Sumber

Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD TahunAnggaran 2015

C.

Pemberian

Penjelasan

Dokumen

Pemilihan

Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada :sesuai jadwal pada lpse.jatengprov.go.id melalui chatting

D.

Peninjauan

Lapangan

(apabila

diperlukan)

Tidak dilakukan

E.

Mata Uang

Penawaran

dan Cara

Pembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah

2. Pembayaran dilakukan dengan cara : Termin

F.

Masa

Berlaku

Penawaran

Masa berlaku penawaran 90 ( Sembilan puluh )hari kalendersejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran


13/15

42



G.Jadwal

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

sesuai jadwal padalpse.jatengprov.go.id

H.Batas Akhir

Pemasukan

Penawaran


I. Pembukaan

Penawaran


J.

Evaluasi

Teknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 15a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi

dengan referensi/kontrak sebelumnya, yangmenunjukkan kinerja perusahaan peserta yangbersangkutan selama 4 (empat) tahun terakhir dan dapatdibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi/PPK/pemilik pekerjaan.

b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya

maka tidak dinilai.c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar,

maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakanDaftar Hitam.

d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis,dengan bobot sub unsur 10 ,dan ketentuan penilaiansub unsur :Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagaiberikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan


14/15

43



e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan,dengan bobot sub unsur 30 , dan ketentuan penilaian

sub unsur :Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan(Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatantersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNPL = Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama1,dengan bobot sub unsur 10 , dan ketentuan penilaiansub unsur :i) Pengalaman sebagai lead firm :

Dihitung jumlah pengalaman menjadi lead firm .Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembanding

untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead Firm

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai LeadFirm

ii)

Pengalaman mengelola kontrak:Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yangsejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yangdiperoleh dikali dengan 1/3(satu per tiga) bobot subunsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

1Fasilitas utama adalah peralatan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan


15/15

44



Keterangan :X = Nama perusahaanNPK = Nilai Pengalaman KontrakNK = Nilai Kontrak

iii)Ketersediaan fasilitas utama :Bila fasilitas utama tersedia, dihitung denganrumusan sebagai berikut :

Keterangan :X = Nama perusahaanNFU = Nilai Fasilitas Utama

NFU bernilai 0 (nol) apabila :(a)fasilitas utama yang dibutuhkan tidak

dicantumkan di dalam KAK.(b)fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di

dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalamPenawaran Teknis.

(c)fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di

dalam KAK dan diusulkan dalam PenawaranTeknis, namun tidak memenuhi salah satukriteria.

NFU bernilai 1 (satu) apabila :Fasulitas utama yang diusulkan dalam PenawaranTeknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.

iv)Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama =NPLF + NPK + NFU

g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikanjumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 50 ,dan ketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah tenaga ahli tetap terbanyakuntukkemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:

X = Nama perusahaan

dok pemilihan bms upload scribd_4

Documents