draft disertasi gea bab ii fin

7/25/2019 Draft Disertasi Gea Bab II Fin

1/197

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

Suatu peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik: Pertama, umum

dan komprehensif. Kedua, universal, artinya diciptakan untuk menghadapi peristiwa-

peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Dengan kata lain, tidak

dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja. Ketiga, memiliki kekuatan untuk

memperbaiki diri sendiridengan mencantum-kan ketentuan yang memungkinkan untuk

dilakukannya perubahan. Di sisi lain, ada pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi

menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili

sengketa masyarakat, yang tugas-tugasnya diwakili oleh hakim. arena itu kepercayaanmasyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan ditentukan oleh kredibilitas dan

profesionalitas hakim dalam menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan.!

"erdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang mempunyai

dampak positif. #rtinya agar undang-undang mencapai tujuannya, sehingga efektif. #sas-

asas tersebut antara lain: Pertama, undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-

undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang di-sebut di dalam undang-undang

itu, serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku. Kedua, undang-undang yang

dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, ber-kedudukan lebih tinggi pula.

Ketiga, undang-undang yang bersifat khusus melumpuhkan undang-undang

yang bersifat umum, jika pembuatnya sama. #rtinya, terhadap peristiwa khusus wajib

diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walau dapat pula

diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau umum,

yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tadi. Keempat, undang-undang yang berlaku

belakangan, membatalkan undang-undang yang ber-laku terdahulu. #rtinya, undang-

undang yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak

berlaku lagi jika ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula

hal yang sama, meski makna atau tujuan-nya berlainan atau berlawanan dengan undang-

undang lama.

Kelima, undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Keenam, undang-undang

merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraaan spiritual dan materiel bagi

masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun inovasi.$Dengan demikian dapat

ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan ter-hadap penegakan hukum yang

berasal dari undang-undang mungkin disebabkan: pertama, tidak diikutinya asas-asas


2/197

berlakunya undang-undang+ kedua, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat

dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang+ danatau ketiga, ketidakjelasan arti kata-

kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran interpretasi serta

implementasi.

#dil& tidak termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum, tidak berarti suatu tata

hukum dapat dibentuk begitu saja. 'emang jelas bahwa suatu tata hukum harus dibentuk

dengan tujuan keadilan. /leh sebab itu diterima juga bahwa pembentukan suatu tata

hukum berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu, yakni prinsip-prinsip yang

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut di-ambil dari keyakinan-keyakinan yang hidup

dalam masyarakat tentang suatu ke-hidupan yang adil dan baik.) 'engapa sifat adil

dianggap bagian konstitutif hukum0 #lasannya, bahwa hukum dipandang sebagai bagian

tugas etis manusia. #rtinya, manusia wajib membentuk suatu hidup bersama yang baikdengan mengaturnya secara adil. 'aka, menurut kesadaran keadilan yang timbul secara

spontan dalam hati manusia bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan. 1ukum yang

tidak adil, bukan hukum.2 1akikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam

masyarakat. Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.3

Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Satjipto Rahadjo menyatakan bahwa

hakim diharapkan senantiasa menempatkan diri dalam hukum, sehingga hukum baginya

merupakan hakikat dari hidupnya. 1akim tidak boleh menganggap hukum sebagai

rangkaian larangan dan perintah yang akan mengurangi ke-merdekaannya, melainkan

sebaliknya, hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. 1ukum bukan

semata-mata undang-undang, tetapi juga hukum yang muncul dalam putusan hakim dan

kebiasaan dalam masyarakat. (ndang-undang memang penting dalam negara hukum,

akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak

begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang.4Di 5ndonesia seorang

$ Soerjono Soekanto, $**$, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PenegakanHukum, %ajawali 6ers, 7akarta, hlm. 4-8.

Ibid., hlm. !$.

)"heo 1uijbers, !882, Filsafat Hukum, 6ustaka 9ilsafat, ogyakarta, hlm. 38.

2Ibid., hlm. 4).

3%oscoe 6ound, !8;$, Pengantar Filsafat Hukum, ttp., 7akarta, hlm. $!.


3/197

hakim harus meng-indahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.;Di lain pihak hakim

dituntut untuk mengindahkan undang-undang yang berlaku, karena itu tidaklah cukup se-

orang hakim hanya memupuk rasa keadilan sosial yang tinggi. 1akim harus menjatuhkan

putusan dengan mempertimbangkan dan menaati peraturan per-undangan yang berlaku.

=amun kiranya kemungkinan mencari keadilan dalam rangka undang-undang yang

berlaku, masih cukup besar juga.81akim dapat menempuh macam-macam jalan, antara

lain:


4/197

semata, sedangkan memahami undang-undang merupakan proses berpikir

reflektif yang menunjukkan upaya untuk tidak sekadar ber-henti pada hal-hal

yang bersifat harfiah semata, namun berusaha menemu-kan upaya untuk tidak

sekadar berhenti pada hal-hal yang bersifat harfiah semata, namun berusaha

menemukan makna yang tersirat yang justru tidak tampak dari bunyi pasal

tersebut. Cara berpikir reflektif yang selalu mengaitkan antara konsep dan

operasionalisasi yang akan menghasilkan penilaian yang objektif itu merupakan

tugas yang memakan waktu dan pikiran yang barangkali kurang sesuai bagi

mereka yang terbiasa dengan budaya instan.

6emikir reaktif melihat suatu peristiwa hukum dan menghubungkannya dengan

pasal-pasal dalam peraturan perundangan dengan lebih menitik-beratkan pada

penemuan jawaban terhadap apa& hukumnya dan bagai-mana& menerapkannyadalam peristiwa konkrit tersebut dengan mengapa&, yakni konsepasas yang

mendasarinya. emudian, berupaya bagaimana& menerapkannya dalam

peristiwa konkrit, sesuai dengan pesan yang termuat dalam konsepasas yang

mendasarinya, yang secara umum bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan

bagi setiap orang. "ampaknya pertanyaan mengapa& ini cenderung dihindari.

6adahal, wacana moral dan etika justru kaitannya dengan pemahaman tentang

konsepasas yang tersembunyi di balik suatu pasal.!)

7ika bunyi suatu pasal diinterpretasikan secara objektif dan tidak melulu dari segi

gramatikal saja, maka titik temu antara yang formal dan substansial akan tercapai. 7ustru

dalam hal-hal yang bersifat substansial inilah dikandung pesan keadilan, itikad baik, dan

sebagainya. 6ilihan antara cara berpikir reaktif dan reflektif kadang tidak mudah. Balau

seorang cenderung berpikir reflektif, belum tentu konsekuen dalam tindakan selanjutnya,

karena suatu pengambilan keputusan kadang pertimbangan non-yuridis menjadi lebih

dominan. 5nilah yang kemudian menimbulkan reaksi dalam masyarakat. 'ewujudkan

kreativitas berpikir dan ber-tindak konsekuen dengan memadukan nalar dan nurani

memerlukan sikap mental tertentu. Setidaknya, menurut aria S!"!Sumardjono, dapat

disederhanakan dengan terpenuhinya empat persyaratan yang disingkat )C&, yakni:

pertama, comprehension, yang berarti pemahaman tentang peraturan perundangan, baik

ter-surat maupun tersirat+ kedua, competence, yang berarti mempunyai kewenangan

bertindak+ ketiga, courage, yakni keberanian bertindak konsekuen dengan pemahaman

dan sesuai kewenangan+ dan keempat, compassion, artinya tindakan itu dilandasi empati,

yakni kepedulian terhadap nasib orang lain. Dari keempat syarat itu tampaknya courage

atau keberanian yang paling sulit dipenuhi. %isiko disebut sebagai orang kontroversial,


5/197

kadang tidak menyenangkan. "etapi jika di-maksudkan untuk menegakkan keadilan dan

kebenaran, hal ini berarti bahwa pendapat yang salah kaprah itulah yang harus

diluruskan.!2

A! Hakim dan Keadilan

R#$S%AN SA%$H sebagaimana dikutip SATJIPT# RAHA&J# menyatakan bahwa

hakim diharapkan senantiasa menempatkan diri dalam hukum, sehingga hukum baginya

merupakan hakikat dari hidupnya. 1akim tidak boleh menganggap hukum sebagai

rangkaian larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan

sebaliknya, hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. 1ukum bukan

semata-mata undang-undang, tetapi juga hukum yang muncul dalam putusan hakim dan

kebiasaan dalam masyarakat. (ndang-undang memang penting dalam negara hukum,akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak

begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang.!3Di 5ndonesia seorang

hakim harus mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.!4Di lain pihak hakim

dituntut untuk mengindahkan undang-undang yang berlaku, karena itu tidaklah cukup

seorang hakim hanya memupuk rasa keadilan sosial yang tinggi. 1akim harus

menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan dan menaati peraturan perundangan

yang berlaku. =amun kiranya kemungkinan mencari keadilan dalam rangka undang-

undang yang berlaku, masih cukup besar juga.!;

agasan ini pantas

ditumbuhkembangkan karena saat ini sudah mendesak perlunya upaya mendudukkan

!2Ibid., hlm. !8$-!8.

!3Satjipto %ahardjo, 5ndonesia


6/197

citra hukum dalam posisinya yang sejati.$*Sebagian besar sarjana hukum menerima&

bunyi suatu pasal undang-undang apa adanya. Dengan kata lain, hanya membaca&,

bukan memahami, meminjam istilah SATJIPT# RAHAR&J#, bertindak bagai mesin

belaka&.$!


7/197

tertentu. Setidaknya, menurut ARIAS!"! SUAR&J#N#, dapat disederhanakan dengan

terpenuhinya empat persyaratan yang disingkat )C&, yakni: pertama, comprehension,

yang berarti pemahaman tentang peraturan perundangan, baik tersurat maupun tersirat+

kedua, competence, yang berarti mempunyai kewenangan bertindak+ ketiga, courage,

yakni keberanian bertindak konsekuen dengan pemahaman dan sesuai kewenangan+ dan

keempat, compassion, artinya tindakan itu dilandasi empati, yakni kepedulian terhadap

nasib orang lain.Dari keempat syarat itu, tampaknya keberanianE ?courage@ yang paling

sulit dipenuhi. %isiko disebut sebagai orang kontroversial, kadang tidak menyenangkan.

"etapi jika dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, hal ini berarti bahwa

pendapat yang salah kaprah itulah yang harus diluruskan.$

PRINSIP &ASAR K$KUASAAN K$HAKIAN(ndang-(ndang Dasar =egara %epublik 5ndonesia "ahun !8)2 menegaskan bahwa

5ndonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu

prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

ekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi

dari '(ni)ersal *eclaration of Human &ights+, dan 'International #o)enant on #i)il and

Political &ights+,F!)Gyang di dalamnya diatur mengenai ,independent and impartial

judiciary,. Di dalam (ni)ersal *eclaration of Human &ights, dinyatakan dalam%rticle

.,/)ery one is entitled in full e0uality to a fair and public hearing by in independent and

impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal

charge against him1. Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan

suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak

memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan

pidana yang ditujukan kepadanya.F!2GDi dalam International #o)enant on #i)il and Political

&ights, dalam%rticle 2dinyatakan, , in the determination of any criminal charge against

him or of his rights and obligations in a suit at law e)eryone shall be entitled to a fair and

public hearing by a competent independent and impartial tribunal established by law1.

(nsur-unsur yang dapat ditarik dari rumusan di atas yakni menghendaki: ?i@

adanya suatu peradilan 3tribunal4yang ditetapkan oleh suatu perundang-undangan+ ?ii@

peradilan itu harus independent, tidak memihak 3impartial4dan competent+ dan ?iii@

peradilan diselenggarakan secara jujur 3fair trial4dan pemeriksaan secara terbuka 3public

hearing4. Semua unsur-unsur tersebut tercantum dalam penjelasan 6asal $) dan $2 ((D


8/197

!8)2 sebelum perubahan dan diimplementasikan dalam(ndang-undang =omor !) "ahun

!84* jo. (ndang-undang =omor 2 "ahun !888, seperti telah dicabut dan digantikan

dengan (ndang-undang =omor ) "ahun $**), tentang ekuasaan ehakiman.

Dari konsep negara hukum seperti digariskan dalam konstitusi 6asal ! ayat ?@

((D !8)2, maka dalam rangka melaksanakan 6asal $) ((D !8)2, harus secara tegas

melarang kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif untuk membatasi dan

mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas

dalam proses peradilan yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.


9/197

wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan 6ancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa

keadilan rakyat 5ndonesia.

ekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman

dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena

dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang

baik 3general principles of proper justice4F$*Gdan peraturan-peraturan yang bersifat

prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya

hukum. Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian

kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual konkret dan dalam

kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks

hukum meliputi wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakimandapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan

bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan

kepadanya, maka kekuasaan kehakiman terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat

prosedural yang disebut 1ukum #cara. ekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu

terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam

menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum

material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan

peradilan yang baik 3general principles of proper justice4!F$!GDengan kata lain, kekuasaan

peradilan terikat pada aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat

prosedural yakni hukum acara. Dengan demikian aturan hukum material dan peraturan-

peraturan yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap

kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses peradilan.

ekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang

dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. 'andat kekuasaan negara untuk sepenuhnya

mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam rechtsideeuntuk diwujudkan dalam suatu

keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara

hukum yang juga individual konkret.F$$GDengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman

dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan

bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan

kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.F$GDengan demikian dalam

sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual

konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. 1al demikian

berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan


10/197

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulan pengertian bahwa dalam kekuasaan

kehakiman yang merdeka terkandung tujuan atau konsep dasar, yaitu:

?!@Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan 3separation of power4atau

pembagian kekuasaan3distribution of power4di antara badan-badan penyelenggara

negara.

?$@ Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat.

?@ (ntuk mencegah kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

?)@Sebagai suatu 'conditio sine 0uanon+bagi terwujudnya negara hukumdan

pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.

P#TR$T PR#'$SI#NA%IS$ HAKI &A%A PUTUSAN

hakim dan peradilan merupakan dua unsur yang begitu penting bagiperkembangan bangsa dan negara serta masyarakat kita ke depan.


11/197


12/197

sebagaimana yang ) 'ustafa #bdullah, 6engembangan 5ntegritas dan 6rofesionalisme

1akim. 6rofesionalisme hakim dapat dilihat dari, antara lain, aspek-aspek penguasaan

ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen

profesional. 3 1al ini sejalan dengan


13/197

cara menggunakan rujukan tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

husus dalam putusan pidana, kemahiran yuridis dalam membuat putusan juga dapat

dilihat dari penetapan hakim dalam menentukan vonis bagi terdakwa dibandingkan

dengan tuntutan yang diajukan 76(. eempat, kesadaran serta komitmen profesional

yang mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional,

khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang

berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum

sebagai profesi yang terhormat ?officium nobile@. riteria ini akan dilihat dari indikator

berupa ada tidaknya pendampingan penasihat hukum ?advokat@, khususnya dalam

perkara pidana. indikator kepekaan hakim terhadap penumbuhan dan pengembangan

sikap serta kesadaran etik profesionalnya, dengan orientasi pada upaya mewujudkan

keadilan dalam masyarakat. (ntuk mengetahui kedudukan putusan hakimyang olehSudikno 'ertokusumo diartikan sebagai Msuatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak&8

dalam sistem hukum 5ndonesia, teori %eine %echtslehre ?the pure theory of law, teori

hukum murni@ 1ans elsen bisa dijadikan sebagai landasan. "eori murni tentang hukum

ini memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. 'eskipun diakui

bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya,

tercermin dalam ideologi =egara %epublik 5ndonesia, 6ancasila, khususnya sila kelima:

eadilan sosial bagi seluruh rakyat 5ndonesia&. Sila ini mengandung pengertian bahwa

keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan

spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat 5ndonesia secara merata berdasarkan asas

kekeluargaan. Sila tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial

masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

IN&$P$N&$NSI K$KUASAAN K$HAKIAN

5ndependensi kekuasan kehakiman tercantum dalam pasal $) ayat ?!@

(ndang(ndang Dasar !8)2 #mandemen etiga ?tahun !888@ yang berbunyi: ekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan&. 5ndependensi kekuasaan kehakiman di

5ndonesia adalah kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugasnya

menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan

hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau intervensi langsung maupun

tidak langsung, dari pihak mana pun danatau untuk alasan apa pun, demi tujuan keadilan


14/197

terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya+ b. 5ndependensi substantif, yaitu

independensi hakim terhadap kekuasaan mana pun, baik ketika memutuskan suatu

perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.

5ndependensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian

independensi, yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar dalam bentuk apa pun.

ewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi,

sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat Demi eadilan berdasarkan

etuhanan ang 'aha Nsa& mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran

dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horiJontal kepada semua manusia,

dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada "uhan ang 'aha Nsa.!3


15/197

pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan

keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat ?officium

nobile@. esadaran serta komitmen profesional hakim ini dapat dilihat, antara lain, dari ?a@

pendampingan penasihat hukum ?advokat@ dan ?b@ adanya kesalahan pengetikan.


16/197

demikian tata kelakuan adalah nilai-nilai moral?moral )alues@ yang menyetujui perilaku

atau tindakan tertentu dan melarang perilakutindakan yang lain karena adanya keyakinan

bahwa dengan demikian maka kesejahteraan bersama akan terlindungi. Dengan demikian

terkandung juga nilai-nilai keman(aatan?utilitas@. =ilai-nilai moral inilah yang menjadi

muatan dari keadilan sebagai moral justice. Dalam pengertian yang lain, nilai-nilai moral

dan nilai-nilai kemanfaatan ini terkandung dalam sebuah term: moral justice.

Sementara itu ada kecenderungan kuat beberapa tata kelakuan diformulasikan

dalam hukum-hukum masyarakat, sebagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur apa yang

boleh dan tidak boleh dilakukan ataupun prosedur apa yang harus dilalui, di mana sanksi-

sanksi yang dijatuhkan masyarakat bagi individu yang tidak bisa menyesuaikan diri adalah

tegas. 9ormulasi atas nilai-nilai hukum ini bertujuan untuk menimbulkankepastian

hukum, yang menjadikan sebagai muatan keadilan dari sisi legal justice.Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan 6rofesor %adin, bagaimanapun juga

hukum itu berkaitan dengan kemanusiaan. 5a mengakui bahwa hukum ada hubungannya

dengan keadilan atau setidak-tidaknya dengan humanitas dan pengampunan ?clemency@.

F4G

1ukum sebagai kaidah pembatas dalam bertindak dan bertingkah laku

sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. 'asyarakat menciptakan hukum

untuk menghindari dan menyelesaikan pertentangan yang timbul antar anggota

masyarakat. Dengan demikian 1ukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. "iada

hukum tanpa masyarakat.

6engadilan melalui putusan-putusan 1akim berperan menstransformasikan

gagasan-gagasan yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam

peristiwa konkret, sehingga putusan hakim mentransformasikan asas-asas yang abstrak

menjadi kaidah hukum yang kongkret.

'entransformasikan gagasan-gagasan keadilan ke dalam suatu peristiwa

kongkret sesungguhnya bukan perbuatan yang mudah. 7ika sekedar memasukkan atau

memsubsumsikan suatu peristiwa ke dalam peraturan perundang-undangan secara

sillogisme formil maka keadilan ?output@ yang dicapai adalah keadilan hukum ?legal

justice@. Sesuai ajaran hukum positivisme, keadaan demikian dipandang telah memenuhi

rasa keadilan.

. (ndang-undang adalah hasil dari lembaga legislatif, sehingga undang-undang

dipandang sudah adil, dengan demikian putusan 1akim yang telah sejalan dengan bunyi

undang-undang dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai

dengan kepastian hukum.
http://pn-sleman.go.id/index.php/artikel-topmenu-91/34-hukum-umum#_ftn7http://pn-sleman.go.id/index.php/artikel-topmenu-91/34-hukum-umum#_ftn7


17/197

diupayakan, yakni suatu keadilan )ang su*stanti(?subtantial justice@. Keadilan

moral?moral justice@ lebih ideal daripada sekedar legal justice. onkretisasi subtantial

justicehanya mungkin tercapai bilamana 1akim memahami kenyataan sosial yang terjadi

di masyarakat.

Dalam hal ini, yang perlu diperdalam adalah kemampuan profesional dalam

menggali dan menjabarkan proses penegakan hukum atas suatu peristiwa atau kasus

yang konkret. Setidaknya aspek-aspek penegakan hukum oleh 1akim sebagai berikut:

a. Penerapan hukum?rechts fassing@, yakni memasukkan atau mensubsumsikan

fakta ?premis minor@ ke dalam peraturan (ndang-undang ?premis mayor@ secara

silogisme formil untuk selanjutnya ditarik konklusi mana yang benar mana yang salah

sebagaimana dianut oleh aliran positivisme+ atau

b. merupakan penerapan hukum tetapi dengan dasar anggapan bahwa (( itu tidakselalu lengkap sempurna, akan tetapi (( tersebut memiliki kekuatan ekspansi logis

atau jangkauan menurut logika, dalam hal demikian 1akim mempergunakan metode

interpretasi (uturistik, yakni memproyeksikan pada (( yang akan datang+ atau

c. dengan pem*entukan hukum?recht)orming@. Dalam hal ini (( diposisikan

sekunder sebagai arah dan jiwa aspirasi masyarakat. 1ukum kebiasaan digunakan

sebagai sumber hukum yang utama+ atau

d. sebagai pen+iptaan hukum?rechts shepping@. Dalam hal ini 1akim bebas dari

ikatan (( dan bebas mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sehingga dapat

dijelmakan ketentraman dan harmonis yang dinamis+ atau

e. Sebagai hakekat penemuan hukum?rechts )inding@ yang merupakan karya logis

rasionil ?vide: ajaran 6aul Scholten@.

1akim dituntut untuk tidak semata-mata terkungkung dalam tradisi hukum

tersebut, tetapi lebih daripada itu dengan selalu menajamkan pertimbangan-pertimbangan

putusannya dengan menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dikaitkan

dengan realitas sosial yang berlaku sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

einginan-keinginan masyarakat akan suatu keadilan mungkin tidak sesuai

dengan apa yang ada di dalam (( ataupun peraturan. (ntuk itulah 1akim harus benar-

benar memahami yang tersembunyi& di dalam setiap peristiwa hukum yang konkret.

Dengan demikian putusan 1akim harus mengacu pada tujuan hukum, yakni

untuk apa hukum ditegakkan di dalam masyarakat. 'engenai hal ini, ,usta Rad*ru+h

menyatakan bahwa ada tiga aspek yang menjadi tujuan hukum, yakni:

!. eadilan+

$. emanfaatan+


18/197

Dengan demikian tampaklah bahwa sebenarnya prioritas utama yang hendak dituju

hukum adalah secara material untuk mencapai keadilan, kemudian untuk memenuhi

kemanfaatan masyarakat ?asas utilitas@, baru secara formilnya adalah untuk memenuhi

kepastian hukum.

7adi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 1akim dalam memutus perkara adalah:

!. bahwa putusan tersebut sesuai dengan perasaan keadilan yang tumbuh di dalam

masyarakat+$. prediksi atas dampak sosial yang timbul yang diakibatkan dari putusannya

tersebut, dalam hal ini yang dituju adalah bahwa putusan tersebut secara makro-

sosial membawa kemanfaatan pada tata masyarakat secara kontekstual+. bahwa putusan tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku atau sesuai

dengan kepastian hukum ?recht :ekerheid@.

Sejalan dengan skala prioritas tujuan hukum tersebut, maka nilai-nilai keadilan

yang harus dijadikan acuan oleh 1akim dalam memutus perkara seharusnya adalah

keadilan moral ?moral justice@ atau keadilan substantif ?substanti)e justice@ sebagai bentuk

keadilan yang paling mendalam dan paling menyentuh substansi tujuan, dan tidak

sekedar semata-mata mempertimbangkan pada keadilan hukum ?legal justice@ saja.

Dalam hal terjadi ketidak sesuaian antara legal justicedengan substanti)e

justice, maka disinilah dituntut peran 1akim untuk memfungsikan hukum sebagai alat

reka)asa sosial?law as a tools of social engineering@ sebagaimana yang diproposisikan

%oscoe 6ound, sehingga 1akim dengan kewenangan legal mandatory&-nya harus berani

mengadakan pembaharuan hukum atas suatu kasus yang sedang dihadapinya. 7adi

dengan tetap mengacu pada sistem hukum nasional, maka pembaharuan hukum yang

dilakukan tersebut tetap mengacu pada kewenangan 1akim secara in concreto. Sedang

secara in abstractoadalah wewenangnya parlemen.

Hakim dan kesetaraan gender

6engambilan eputusan eputusan bersifat kompleks, terdapat banyak faktor

yang mempengaruhinya. 9aktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: a. 9isik

didasarkan pada rasa yang dialami tubuh seperi rasa sakit, tidak nyaman atau nikmat. #da

kecenderungan menghindari tingkah laku yang (niversitas Sumatera (tara menimbulkan

rasa tidak senang atau sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan b.

Nmosional didasarkan oleh perasaan dan sikap. /rang akan bereaksi pada suatu situasi


19/197

keterampilan individual dan kemampuan melaksanakannya. Seseorang akan menilai

potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak e. 5nterpersonal

didasarkan pada pengaruh jaringan-jaringan sosial yang ada. 1ubungan antara satu

orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual f. Struktur didasarkan

pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Aingkungan mungkin memberikan hasil yang

mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu 7enis-jenis pengambilan

keputusan ?Saraswati dan 1akim, $**$@.

K$A&I%AN ,$N&$R PR#,R$SI' &IHUBUN,KAN &$N,AN T$#RI

K$A&I%AN

Teori Keadilan Aristoteles


20/197

perpetua )oluntas ius suum cui0ue tribuendi

yang ajeg dan menetap untuk memberikan masing-masingbagiannya.Dengan

demikian keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamara taan,

karena keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang

sama. 6endapat #ristoteles juga memunculkan adanya dua macam keadilan

yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief eadilan distributief ialah

keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. 5a

tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama

banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. eadilan commutatief

ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan

tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.$3 'emberikan kepada masing-masing

bagiannya itu memang pada satu pihak memberikan kepada masing-masinghak-hak yang sama yang apabila tidak diperhitungkan perbedaan-perbedaan

yang beraneka ragam dalam kenyataan. 'emberikan masing-masing bagl.an

yang sama harus diartikan memberikan kepada masing-masing yang sama

dengan kesadaran dan dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang

ada dalam kenyataan. Dalam kaitannya dengan 7emyataan #ristoteles menurut

penulis jika dihubungkan dengan lisertasi yang berjudul O6enerapan 6rinsip

eadilan dalam 6eraturan 6erundang-undangan dan 6utusan 1akim pada 6erkara

ekerasan terhadap 5stri Ditinjau dari "eori hukum progresif ?Studi kasus di Daerah

5stimewa ogyakarta, membangun prinsip keadilan gender yang progresif@& ini maka

keadilan..dalam hal ini keadilan gender progresif, sangat tepat untuk menjawab

kebutuhan tentang keadilan yang sebenamya. keadilan substansial tidak

mengenal sama rasa sebagaimana teori keadilan yang disampaikan #ristoteles.

eadilan substansial dalam hal ini keadilan gender progresif, mengutamakan

keseimbangan antar para pihak. eseimbangan inilah yang diharapkan dapat

terbentuk di antara para pihak untuk nengembalikan kondisi sosial sebagaimana

sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam keadilan substansial tidak mengenal

sama rasa yang ada adalah keseimbangan.

Teori Keadilan Sosial

eadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian

nikmat dan beban dari suatu kerjasama social khususnya yang disebut negara.

arena itu, dalam literatur keadilan sosial sering juga disebut keadilan distr butif.

26#rief =ugroho, Dyah 1apsari 6rananingrum. Ketidak %dilan dalamPerjanjian7ual-8eli =ayur dalam7umal 5lmu 1ukum Qol !* =o $ September $**4


21/197


22/197

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat

memberi keuntungan yang bersifat timbal batik 3reciprocal benefitsB bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak

beruntung.$8

7ohn %awls telah menyempumakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi

sebagai berikut: Pertama setiap orang memiliki klaim yang sama untuk

memenuhi hak-hak dan kemerdekaankemerdekaan dasarnya yang kompatibel

dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang

sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil+ Kedua ketidaksamaan sosial dan

ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: ?a@ melekat untuk

jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah

kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil+ dan ?b@kemanfaatansebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak

diuntungkan.*

6rinsip keadilan yang dikemukakan oleh %awls di atas tentu

berbeda dengan pandangan utilitarianisme sebagaimana yang dikemukakan

oleh 1ume,


23/197

hanya apabila menguntungkan semua pihak.!

'enurut 'artha =ussbaum, %awls sering dikritik karena asumsinya

bahwa orang itu mementi..lgkan dirinya sendiri, tidak bcrhubungan dengan yang

lain, tidak peduli. ritik. tersebut berdasarkan kesalahpahaman bahwa para

pihak yang dilukiskan dalam posisi awal adalah seluruh orang, sementara bukan

itu yang sebenamya dimaksudkan itu merupakan bagian moral yang

diprihatinkan.%awls berpandangan bahwa orang akan mengetahui lebih baik apa

yang diperlukan untuk bersikap adil jika dibuat model dalam cara ini daripada

mencoba membayangkan diri sencT.iri untuk membuat penilaian yang adil dan

simpatik dengan informasi yang lengkap.$

Dimulai dengan gagasan dasar mengenai rasa adil 3fairness4 %alws

berpandangan bahwa semua pihak akan minta prioritas yang kuat untukkemerdekaan-kemerdekaan dasar, karena mereka tidak mau menanggung risiko

untuk hal-hal penting, misalnya kebebasan beragam dalam kedudukannya di

masyarakat. 7ohn %alws juga menyampaikan argumentasi yang lebih

kontroversial, yaitu bahwa para pihak akan lebih menyukai distribusi kebajikan

dasar yang hanya memberikan toleransi terhadap ketidaksamaan 3ine0ualities4

apabila ketidaksamaan itu dapat menaikkan tingkat dari yang paling tidak mampu

3*ifference Principle4!CC

'enyikapi apa yang disampaikan %alws,rnenurut penulis jika

dihubungkan dengan disertasi yang berjudulO 6enerapan 6rinsip eadilan

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim pada perkara

kekerasan terhadap istri ditinjau dari teori hukum progresif ?studi kasus di

daerah istimewa yogyakarta, membangun prinsip keadilan gender yang

progresif@& ini, masih ada kekurangannya karena tidak dicitakan tujuan akhir

dari keadilan.


24/197

untuk menyelesaikan perkara secara adil. Selama ini keadilan menjadi

monopoli aparat penegak hukurn tanpa memberikan kesernpatan kepada

masyarakat untuk rnewujudkan keadilan. Di 5ndonesia eadilan sosial menjadi

salah satu sila dalam 6ancasila yaitu sila elirna. eadilan sosial sangatlah

luas karena mencakup kesejahteraan dan hak seluruh warga negara.


25/197

*! Studi Hukum Kritis .Critical Legal Studies/

Studi 1ukum ritis ?#ritical @egal =tudiesCAS@ adalah teori yang berisi

penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik yang

selama ini telah diterima.) 'enurut '!0! Adji Samekto, yang dimaksud adalah norma-

norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis-premis doktrin liberal-legal

justice. 6enganut studi hukum kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum

muncul dari adanya power relationshipdalam masyarakat. eberadaan hukum adalah

untuk mendukung ?support@ kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang

membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini maka mereka yang kaya dan

kuat, menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan

?oppression@ kepada masyarakat sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya.2

5de dasar CAS ialah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan

hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Dengan kata lain, dalam perspektif CAS, hukum di

dalam pembuatannya hingga pemberlakuannya selalu mengandung keberpihakan-

keberpihakan.3

CAS memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut:pertama, mengkritik

hukum yang berlaku yang nyatanya memihak dan sama sekali tidak netral+ kedua,

mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi+ ketiga, mempunyai komitmen

besar terhadap kebebasan individual dengan batas-batas tertentu, karena CAS banyak

berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan+ keempat, kurang mempercayai bentuk-

bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang objektif, hal ini disebabkan CAS

menolak keras doktrin-doktrin positivisme hukum+ kelima, menolak antara teori dan

praktik, dan menolak per-bedaan teori dan praktik, serta menolak perbedaan antara fakta

dan nilai yang me-rupakan karakteristik dari paham liberal, tetapi lebih berorientasi pada

teori yang memiliki pengaruh terhadap transformasi sosial praktis. 6ada prinsipnya CAS

menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan bahwa hukum itu objektif dan

netral. Di samping itu, para penganut CAS mengajukan pandangan sebagai berikut:

Hukum mencari legitimasi yang salah, yaitu dengan jalan mistifikasi, pro-sedur hukum

yang berbelit-belit, dan bahasa yang sulit dipahami, yang ke-semuanya itu merupakan alat

pemikat, sehingga pihak yang lemah percaya bahwa hukum itu netral.

)9.U. #dji Samekto, $**;, 7ustice ;ot For %ll$ Kritik terhadap Hukum Moderndalam Perspektif =tudi Hukum Kritis, >enta 6ress, ogyakarta, hlm. !*).

29.U. #dji Samekto, $**2, =tudi Hukum Kritis$ Kritik terhadap Hukum Modern,6". Citra #ditya


26/197

Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksiCAS percaya bahwa se-tiap kesimpulan

hukum yang dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, se-hingga kesimpulan tersebut hanya

merupakan pengakuan terhadap ke-kuasaan. Dalam hal ini, hakim akan memihak kepada

salah satu pihak ?yang kuat@ yang dengan sendirinya akan menekan pihak yang lemah.

5idak mengenal prinsip-prinsip dasar dalam hukum#hli hukum tradisional percaya

bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemikiran yang rasional&. #kan tetapi

menurut penganut CAS, pemikiran rasional merupakan ciptaan masyarakat juga, yang

merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. arena itu, tidak ada kesimpulan hukum

yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun verifikasi empiris.

Hukum tidak netral6ara penganut CAS berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan

hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif memutus-kan berdasarkan undang-

undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip ke-adilan. 6adahal, mereka selalu dapat dandipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat

kelas dominan.

7adi, pada pokoknya tujuan CAS adalah untuk menghilangkan halangan atau kendala-

kendala yang dialami individu-individu yang berasal dari struktur sosial dan kelas dalam

masyarakat. Dengan hilangnya kendala-kendala tersebut diharap-kan individu-individu

dapat memberdayakan diri untuk mengembangkan definisi baru tentang eksistensinya

serta dapat secara bebas mengekspresikan pendapat.4

CAS tidak mengemukakan pandangannya tentang keadilan, melainkan hanya

sebatas mengkritisi kelemahan-kelemahan yang melekat pada setiap konsep dan teori

keadilan yang ada, termasuk keadilan yang diyakini oleh masyarakat.


27/197

dibangun oleh Frankfurt =chool ?maJhab 9ranfrut@ pada awalnya dilatarbelakangi tradisi

pemikiran kritis yang dibangun ar1,)* yang kemudian dikembangkan lagi oleh

penganutnya yang disebut kelompok pemikir =eo-'arIian. Dengan demikian, akar dari

CAS sebenarnya adalah teori-teori ar1yang direinterpretasikan.)!'enurut ar1, faktor

yang menentukan sejarah di dunia ini bukanlah politik atau ideologi, melainkan ekonomi.

5nilah yang kemudian menjadi dasar ajarannya. 5tulah sebabnya ar1 memusatkan

perhatian-nya pada ilmu ekonomi, khususnya ekonomi kapitalistik serta pengaruhnya ter-

hadap kehidupan sosial masyarakat. "eori besar yang dibangun oleh Karl ar1adalah

utilitarianisme yang pada garis besarnya menyatakan bahwa setiap perilaku sebenarnya

diarahkan untuk kepentingan tertentu. 6ermasalahnnya adalah apakah ada keadilan ?atau

setidaknya keseimbangan@ dalam mewujudkan kepentingan itu, karena di dalam

masyarakat terdapat ketidaksamaan kelas yang menimbulkan dominasi politik, ekonomi,dan ideologi yang dilakukan oleh kelas masyarakat yang lebih tinggi ?borjuis@ terhadap

kelas yang rendah ?proletar@.)$

"eori-teori kritis ?critical theory@ bukan sekadar kontemplasi pasif, me-lainkan

bersifat emansipatoris. Dikatakan bersifat emansipatis karena bukan sekadar hendak

mendeskripsikan gejala sosial sebagaimana tampak dalam dunia indrawi, melainkan juga

bermaksud membangkitkan kesadaran baru untuk melihat realita di balik yang tampak

secara indrawi. Joe %! Kin+heloedan 6eter %! +%arensebagaimana dikutip '!0! Adji

Samekto, menyebutkan teori-teori kritis juga bermaksud untuk melakukan transformasi

bentuk-bentuk apatisme ?ke-masabodohan@ maupun kesalahpahaman yang sejalan

dengan waktu telah mem-bentuk sesuatu yang fenomena yang dianggap nyata.)Senada

dengan itu adalah 2i+toria Smith $kstrand et! al. yang mengatakan:

)*"okoh materilisme historis yang utama Karl ar1lahir di "rier, 7erman tahun

!;!; dari suatu keluarga ahudi terkemuka. Sesudah studi hukum dan filsafat di


28/197

#ritical @egal =tudies was born of a social mo)ement but ne)er e)ol)ed into or

directly attached itself to one! From its beginning #@= was subject to a series of

internal and eDternal pressures which reflected a distinct and real anDiety about

the role of legal education in eDposing and o)erhauling legal institutions and the

law itself! #@= was )iewed as an attack on the legal academy!&))

6ada kesempatan lain, 2i+toria Smith $kstrandet! al. mengemukakan:

%s #@= scholars ha)e noted the law is embedded with ideology itself and

cannot be


29/197


30/197

Dalam kaitannya dengan hukum, 9A" memiliki pemikiran utama yang

memberikan penekanan pada kelompok kontemporer seperti ;ational "rgani:ation for

9omen, dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian

hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum yang membatasi masuknya

serta keberhasilan perempuan pada apa yang disebut sebagai dunia publik. Sebagai

akibat dari proses peminggiran yang ber-asumsi perempuan tidak secerdas laki-laki,

sehingga potensi yang sesungguhnya dari perempuan tidak terpenuhi. 'etode kajian

hukum feminis menurut Barlettberakar pada epistemologi yang memfokuskan pada tiga

faktor: Pertama, menanyakan kepada perempuanE tentang apa yang perlu diungkapkan,

yang biasanya hanya bersikap diamE dan terlarang. 1arus dilihat apakah hukum mem-beri

implikasi gender dan tidak mengekalkan subordinasi perempuan. Kedua, metode ini

mengutamakan alasan praktis feminisE yang meliputi beberapa aspek deduktif logis, tetapidimasukan dalam pertimbangan pengalaman-pengalaman unik dan menekan.

6endekatan ini tidak hanya dalam satu dimensi fenomena, te-tapi menyoroti sebagai

dilema multiperspektif, kontradiksi dan inkonsistenE. Ketiga, munculnya kesadaran.

"ujuannya adalah untuk penguatan individu dan kelompok dan tidak untuk dendam

pribadi. 1al ini diperoleh karena pengalaman konkrit dari tekanan, refleksi diri dan proses

berteori.2*


31/197

sebagai superordinat dalam kerangka hubungan dengan perempuan yang dijadikan

sebagai subordinatnya.

6atriarkhi menurut


32/197

pembangunan tanpa mempersoalkan hak serta kepentingan mereka yang dinilai tidak adil,

sedangkan feminisme memandang perempuan memiliki aktifitas dan inisiatif sendiri untuk

memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan.

Dalam membahas masalah feminisme, terlebih dahulu harus dipahami konsep

seks dan konsep gender. 9akih ?!884:4-8@ menjelaskan kedua konsep tersebut sebagai

berikut. 6engertian seks atau jenis kelamin merupakan pensyifatan atau pembagian dua

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin

tertentu. Seks atau jenis kelamin secara permanen tidak berubah dan merupakan

ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan "uhan atau kodrat.


33/197

ketimpangan gender.


34/197

penindasan terhadap perempuan terjadi di semua kelas. =amun, berbeda dengan

feminisme radikal yang menganggap perbedaan biologis sebagai sumber ketidak adilan

terhadap perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih

disebabkan oleh penilaian dan anggapan akibat konstruksi sosial terhadap perbedaan

tersebut.

Sejalan dengan hal-hal di atas, Sofia dan Sugihastuti ?$**:$3@ menyimpulkan

bahwa munculnya ide-ide feminis berangkat dari kenyataan bahwa munculnya ide-ide

feminis berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada mendorong

citra perempuan masih belum dapat memenuhi cita-cita persamaan hak antara laik-laki

dan perempuan. esadaran akan ketimpangan struktur, sistem dan tradisi dalam

masyarakat kemudian melahirkan kritik feminis feminis yang termanifestasi dalam

berbagai bentuk ekspresi, baik melalui sikap, penulisan artikel, novel maupun melaluimedia lain. Semua ini dilakukan dalam rangka mentransformasikan gagasan atau

pandangan sosial masyarakat.

ritik feminis dalam kesusastraan dikenal sebagai kritik sastra feminis. oder

?Sugiastuti dan Suharto, $**$:2@ menyebutkan bahwa kritik sastra feminis bukan berarti

bahwa pengkritik perempuan, atau kritik tentang perempuan, atau kritik tentang

pengarang perempuan.

Dalam kritik sastra feminis, yang tidak dapat disingkirkan adalah jiwa analisanya,

yakni analisa gender. #da lima konsep analisis gender yang digunakan sebagai dasar

analisi ?Sugihastuti dan Suharto, $**$:$-$)@. 6ertama, perbedaan gender ialah

perbedaan dari atribut-atribut sosial, karakteristik, perilaku, penampilan, cara berpakaian,

harapan , peranan, dan sebagainya yang dirumuskan untuk perseorangan menurut

ketentuan kelahiran. edua, kesenjangan gender ialah, perbedaan dalam hak berpolitik,

memberikan suara, dan bersikap antara laki-laki dan perempuan. etiga genderJation

ialah pengacauan konsep pada upaya menempatkan jenis kelamin pada pusat perhatian

identitas diri dan pandangan diri terhadap orang lain. e empat, identitas gender ialah

gambaran tentang jenis kelamin yang seharusnya dimiliki dan ditampilkan oleh tokoh yang

bersangkutan. 1al ini menimbulkan perbedaan perilaku sesuai dengan karakteristik

biologis. elima, gender role, ialah peranan perempuan atau peranan laki-laki yang

diaplikasikan secara nyata.

teori (eminis dan kondisi di Indonesia

9ilsafat hukum feminis menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan


35/197

sebagaimana dikutip oleh niken savitri, pengetahuan bukan dating dari apa yang kita

pelajari dari kehidupan kita, akan tetapi, dari sesuatu yang telah ada menurut otoritas-

otoritas tersebut, maka bahasa kita tidak dapat diterjemahkan dan dimengerti, dan

kekerasan yang kita alami tidak dapat ditanggapi. onsep gender adalah pembagian

peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh

masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut

norma-norma, adat-istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. 5ndonesia adalah

negara berdasarkan 6ancasila, namun keadilan sosial belum merupakan asas utama

dalam pembentukan hukum di 5ndonesia. eadilan sosial masih jauh dari harapan

sebenarnya, dimana dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dipandang

sebagai suatu asas hukum.


36/197

keilmuanya@ tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar istilah

tersebut. (ntuk itu, tidak ada salahnya jika mengulas sebentar sejarah perbedaan gender

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terjadi melalui proses yang sangat

panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi

keagamaan dan kondisi kenegaraan.

ondisi sosial budaya dan agama menjadi elemen yang sangat mempengaruhi

adanya pembahasan gender yang sosial budaya masyarakat eropa yang bersifat

individualisme semakin memperkuat faham ini berkembang pesat disaping teknologi

informasi sangat mudah dijumpai dan digunakan di daerah ini juga masyarakatnya yang

mempunyai hasrat yang tinggi dalam membahas sesuatu yang baru, sedangkan

masyarakat dunia di belahan timur masih kental dengan budaya komunal dengan budaya

komunal di mana masyarakatnya masih sering berpatokan, taklit secara buta dengan sangtokoh tersebut, mereka belum berani berbeda dengan pandangan sang tokoh.

etidak sinkronan pemahaman gender dengan sosial budaya, kebudayaan dan

sistem kenegaraan membuat adanya perbedaan gender sering dianggap menjadi

ketentuan "uhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat

diubah lagi. 1al inilah yang sebenarnya bisa menyebabkan awal terjadinya ketidak adilan

gender di tengah-tengah masyarakat.

.3hurin Tsuro))a!!!/

1ukum progresif memang masih berupa wacana tapi kehadiranya terasa sangat

dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum

yang berlaku sekarang ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner

Satjipto %ahardjo menggagas teori ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap

perkembangan teori hukum yang kurang di 5ndonesia .


37/197

sebatas studi tentang peraturan, tapi juga melihat efek dan bekerjanya hukum. e empat,

hukum alam yang memandang hukum tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat

transendental. elima, studi hukum kritis, dimana madJhab ini tidak puas dengan hukum

modern karena hukum modern sarat dengan prosedur dan secara tidak lansung mengenai

masyarakat. 6engaitan hukum progresif dengan kelima teori hukum ini beralasan karena

dinamika yang telah mengemuka tentu mengalami perubahan yang signifikan. esadaran

hukum sebagai sebuah proses untuk terus menjadi melahirkan kesadaran baru bahwa

hukum terus menerus mencari jati diri.

7ika dikaitkan dengan judul 7ika 6enerapan 6rinsip eadilan dalam

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim pada perkara kekerasan

terhadap istri ditinjau dari teori hukum progresif ?studi kasus di daerah istimewa

yogyakarta, membangun prinsip keadilan gender yang progresif@&, maka konsepteori hukum feminis jika diterapkan secara kaku akan kurang sesuai dengan kondisi

masyarakat dan sistem hukum yang ada di 5ndonesia, karena teori hukum feminis terlahir

dari negara barat yang itu sangat berbeda kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di

5ndonesia juga sistem hukum yang berbeda pula.

4! Teori Keadilan enurut Hukum Islam

eadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang

hendak diwujudkan oleh hukum. (paya untuk mewujudkan keadilan dalam

hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

(paya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung

dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.2!

'embahas mengenai keadilan, harus diketahui terlebih dahulu makna dari

kata OadilO itu sendiri. #dil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh

manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali

walaupun akan merugikan dirinya sendiri.2$Secara etimologis OadilO 3al-Eadl4 berarti

tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang

lain, sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu yang

lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi

2!!Carl 7oachim 9riedrich, "p!#it! 1lm $8

2$ Aihat. #bdul #Jis Dahlan.?et al@.!883. /nsiklopedia Hukum Islam!7akarta: 5chtiar


38/197

tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. #dil juga berarti berpihak

atau berpegang kepada kebenaran.2

ata Eadl dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak $; kali dalam al-

Xuran. ata Eadl sendiri disebutkan ! kali, yakni pada Surat al-


39/197

seseorang harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang

diajarkan oleh#llah SB", tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak

pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya

walaupun lawannya dan tidak pula memihak kepada temannya.22/leh karenanya

tugas seorang yang telah diberi amanat untuk memberikan keadilan pada

nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada #llah SB".

eadilan dalam 5slam merupakan perbuatan yang paling takwa atau

keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. eadilan tidak hanya merupakan dasar

dari masyarakat muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan

seharusnya di masa mendatang. Dalam 5slam, antara keimanan dan keadilan

tidak terpisah. /rang yang imannya benar dan berfungsidengan baik akan selalu

berlaku adil terhadap sesamanya. 1al ini tergambar dengan sangat jelas dalamSurat al-'aidah ayat ; sebagai berikut:


40/197


41/197


42/197


43/197

menyebabkan beberapa perbedaan dan penyimpangan dalam aliran-aliran

hukum klasik.


44/197

melahirkan dua sistem hukum otonom, yakni %nglo-Muhammadan law dan *roit

musulman %lgerien! 6ada akhimya, penerimaan ide-ide politik


45/197


46/197


47/197


48/197


49/197


50/197

6ara sarjana hukum dengan paradigma legal-positivisme percaya bahwa hukum

adalah sebuah mekanisme untuk mendistribusikan keadilan dari negara kepada

masyarakat. 1al yang digolongkan sebagai hukum itu termasuk juga berbagai produk

hukum, dan kebijakan yang lahir dari lembaga legislatif yang otoritatif. Sayangnya, dalam

praktik ketatanegaraan 5ndonesia, hal ini bertentangan dengan realita dan akal sehat

rakyat. 'asyarakat dipaksa untuk percaya bahwa berbagai produk hukum dan kebijakan

itu adalah demi kepentingan segenap masyarakat, meskipun kenyataannya masyarakat

justru dirugikan.

5dealnya, prinsip persamaan di hadapan hukum ?e0uality before the law@, dalam

praktik, baru efektif bila setiap orang memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan

keadilan.


51/197

yang dapat memberikan jawaban pertanyaan di atas. Dengan demikian akan dapat

dihasilkan identifikasi masalah dan rekomendasi terhadap upaya pembaharuan hukum.

(jian terhadap kasus pengalaman perempuan akan menunjukkan bahwa ternyata pada

tataran substansial masih banyak produk hukum nasional yang mengandung pasal-pasal

yang berimplikasi merugikan perempuan. 6engalaman perempuan sering diabaikan, tidak

diperhitungkan, dan luput dari pembahasan dan pemikiran dalam perumusan berbagai

peraturan perundangan dan kebijakan. Dengan demikian, sebenarnya kendala

perempuan untuk mendapatkan keadilan dapat ditelusuri sejak dari proses perumusan

hukum sampai praktik pelaksanaannya.

/bjektivitas dan netralitas hukum kembali dapat dipertanyakan bila kita melihat,

misalnya, bagaimana perempuan ditempatkan dalam (ndang-(ndang perkawinan kita

?(ndang-(ndang =omor ! "ahun !84) tentang 6erkawinan@. Dalam 6asal ayat ?!@(ndang-(ndang 6erkawinan dikatakan bahwa perkawinan 5ndonesia berasas monogami.

=amun dalam pasal yang sama, ayatnya berbeda, 6asal ayat ?$@, segera dikatakan

bahwa suami dapat menikah lagi asal disetujui oleh pengadilan dengan sejumlah syarat

yang seolah-olah berat. #lasan suami untuk dapat menikah lagi, dianggap wajar, dan tidak

dipertanyakan, bagaimanakah sekiranya alasan yang sama diajukan oleh istri, bisakah dia

juga menikah lagi0 6ertanyaan ini tidak dimaksudkan sebagai tuntutan agar istri juga

diperkenankan untuk melakukan poligami, tetapi akan ditunjukkan betapa standar ganda

telah diterapkan dalam undang-undang tersebut.

"erkait penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, ada pula

onvensi 6erserikatan


52/197


53/197


54/197

sosial, budaya dan sipil. onvensi mendorong diberlakukannya 6eraturan 6erundang-

undangan =asional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan

khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de factoantara laki-laki dan

perempuan, termasuk merubah praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan

pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran steritipe untuk laki-

laki dan perempuan, ujarnya.


55/197

bangsa 5ndonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat,kebudayaan dan nilai-

nilai religious.43

Sila eadilan Sosial


56/197


57/197

a. hukum yang dibuat di 5ndonesia haruslah bertujuan mem bangun

dan menjamin integrasi negara dan bangsa 5ndonesia baik secara teori

maupun ideologi+b. hukum yang dibuat di 5ndonesia haruslah didasarkan pada demokrasi

dan nomokrasisekaligus+c. hukum yang dibuat di 5ndonesia harus ditujukan untuk membangun

keadilan sosial bagi seluruh rakyat 5ndonesia+d. hukum yang dibuat di 5ndonesia haruslah didasarkan pada toleransi

beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak

mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar

besar atau kecilnya pemelukan agama.

eadilan Sosial adalah sila kelima dalam 6ancasila. Sila kelima ini

tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama

sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. etuha..!.an ang 'aha

Nsa, emanusiaan ang #dil dan


58/197


59/197

Diskurus kesetaraan gender yang selalu digaungkan oleh kaum progresif,

menurut hemat penulis dilatar-belakangi oleh dua permasalahan utama ?grand problem@.

6ertama adalah problem historis, yaitu adanya persinggungan dan persentuhan antara

5slam dan peradaban arab serta agama-agama sebelumnya. Sedangkan yang kedua

adalah penafsiran teks-teks agama yang bersifat subjektif-tekstualis. problem yang

pertama adalah problem historis. 5slam, 6roblem yang kedua adalah model tafsir ayat-ayat

keagamaan yang cenderung subjektif-tekstualis.

Bacana kesetaraan gender terus menerus digaungkan oleh kalangan yang

menganggap bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap interpretasi ayat gender. etidak

setaraan gender ?gender ineKuality@ yang selama ini telah melembaga dalam kehidupan

mereka dan didukung oleh ajaran-ajaran keagamaan yang ditafsirkan oleh kalangan

secara subjektif oleh kalangan yang terjebak pada pandangan subjektifnya terhadap ayat-ayat gender yang pada akhirnya melahirkan interpretasi-interpretasi yang bias gender,

yang tentunya produk tafsir tersebut sangat merugikan kaum wanita.

'enghadapi problem subjektifitas dalam penafsiran teks-teks keagamaan,

beberapa kalangan progresif menawarkan solusijalan keluar sebagai jembatan untuk

menuju produk tafsir yang tidak bias gender, tentunya dengan pendekatan metodologi

penafsiran teks-teks keagamaan secara kontekstual.

%iffat 1assan, sebagai kaum progresif dan tokoh yang sangat kental dengan

gaungan& kesetaraan gendernya, mencoba merekonstruksi metodologi penafsiran ayat-

ayat gender.


60/197

isinya saling bertentangan, bahkan pengertian-pengertian itu saling mengukuhkan dan

membentuk satu system nilai yang utuh. hal ini digunakan %iffat untuk menilai seluruh

sumber nilai lainnya. Ketiga, prinsip etik dijadikan sebagai verifikasi terhadap hasil

penafsiran itu, artinya suatu penafsiran dianggap sah dan benar ketika sejalan dengan

prinsip etik dan nilai-nilai keadilan?)alues of justice@ dan sebaliknya penafsiran itu batal

dengan sendirinya jika mengabaikan dan bertentangan dengan etika dan nilai-nilai

keadilan tadi;).

bagaimana tolok ukur keadilan itu sendiri0 'enurut #bdul 'ustaKim setidaknya

terdapat empat kriteria keadilan, yaitu !@ tidak ada jenis kelamin yang tersubordinasi oleh

yang lain, $@ tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin dengan mengurangi atau

menutup kesempatan, @ bebas dari stereotype yang sebenarnya hanya mitos, dan )@

tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain.;2

esan umum dari rekonstruksi metodoliogi intertretasi yang ditawarkan %iffat

1assan adalah pandangan bahwa dialektika antara teks dan konteks dimana teks itu

diturunkan. 'enurut %iffat, adalah tidak mungkin untuk mengartikan kata-kata #rab tanpa

mempertimbangkan dan mengetahui sejarah dan konteksnya.


61/197

bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan dalam al-XurEan, )@ berpegang

teguh pada prinsip-prinsip dasar al-Xuran, dan 2@ dalam konteks al-XurEan sebagai

word)iew atau pandangan hidup.;3 6erpaduan kelima teks ini akan meminimalisir

subjektifitas dan mendekatkan hasil pembacaan kepada maksud teks yang sebenarnya.

Dalam model penafsiran seperti itu tentu saja diperlukan ilmu-ilmu sosial sebagai

perangkatnya, seperti sejarah, sosiologi, bahkan ekonomi dan politik.

kedua metodologi yang ditawarkan oleh %iffat 1assan dan #mina Badud,

menurut hemat 6enulis memiliki kesamaan dan saling mendukung antara satu dan

lainnya. 5nti dari kedua tawaran metodologi interpretasi ayat-ayat gender adalah

historisasi hal-hal )ang partikularsebagaimana dikatakan oleh


62/197


63/197

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan,

dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara

mendasar bisa dikatakan parallel dengan prinsip H prinsip dasar ajaran 5slam. #rtinya

pada dataran prinsipil antara 5slam dan demokrasi tidaklah bertentangan.

K$A&I%AN ,$N&$R 7AN, PR#,R$SI' .ditam*ah kriteria!!!/

ondisi saat ini, putusan pengadilan yang progresif masih bergantung pada

gerakan publik, argumentasi para pembela bagi orban"erdakwa dan jaksa yang mampu

memaparkan fakta hukum, memenuhi unsur dalam hukum pidana dan analisa gender.

=amun, argumentasi ini juga membutuhkan hati nurani hakim. Sehingga sistem haruslah

disusun guna membentuk nurani hakim progresif berani melakukan terobosan hukum.

Sehingga gambaran penegakan hukum mengenai pelaksanaan (ndang-(ndang =omor

$ "ahun $**) tentang 6enghapusan ekerasan dalam %umah "angga, sebagai berikut:

6utusan 6engadilan belum menunjukkan pertimbangan hukum merujuk pada the

#on)ention on the /limination of %ll Form of *iscrimination %gainst 9omen?CND#B@ dan

instrumen hukum internasional lainnya dalam memberikan keadilan dan mencegah

diskriminasi hukum+

6erempuan korban belum mendapatkan perlindungan hukum di lingkungan

peradilan. Balaupun sistem telah terbangun, sebagaimana diatur dalam (ndang-(ndang

=omor $ "ahun $**) tentang 6enghapusan ekerasan dalam %umah "angga dan S6',

implementasinya belum melibatkan seluruh #61 secara optimal.

#nalisa gender belum terintegrasi dalam pemeriksaan prosedural sehingga

sistem hukum belum mengakomodir perlindungan bagi korban+"idak ada keterkaitan antara peradilan umum dan peradilan agama, terutama

dalam penanganan kasus perceraian berdimensi kekerasan dalam rumah tangga yang

dihadapi perempuan muslim. Sehingga dimensi kekerasan dalam rumah tangga yang

muncul dalam perceraian tidak bisa langsung ditangani oleh peradilan umum.

6enegakan hukum di 5ndonesia saat ini, dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tindak

berpihak pada masyarakat luas. Sorotan tajam ditujukan kepada aparat penegak hukum,

yaitu polisi, jaksa, hakim serta advokat, yang dipersalahkan sebagai penyebab

merosotnya kewibawaan hukum. (ndang-undang sebagai salah satu pedoman hakim

dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, kadang kala belum ada, tidak

lengkap dan tidak jelas, sehingga hakim dituntut untuk menemukan, melengkapinya atau

i k j l k k t t h k d i li t ik ti


64/197


65/197

ciri tersebut karena konteks sejarahnya munculnya hukum modern dalam #onstitutional

=tate sebagai reaksi terhadap kekacauan& yang diakibatkan oleh sistem hukum era

sebelumnya yakni absolutisme. Sehingga pada awalnya memang model hukum modern

ini cukup efektif dalam upaya penertiban masyarakat. =amun dalam perkembangannya,

terutama di luar negara-negara Nropa ontinental, model hukum positif sebagai ciri hukum

modern semakin tidak ampuh& dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu

oleh perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi. /leh sebab itu negara-negara

maju seperti#merika Serikat mencoba untuk memformulasikan sistem hukumnya dengan

apa yang disebut anglo-american common law&. Sebab utama kegagalan model hukum

modern dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidang

transportasi, komunikasi dan informasi adalah sifatnya yang cenderung otonom, sehingga

tidak fleksibel dan dengan sendirinya sulit untuk menjadi responsif terhadapperkembangan rasa keadilan. enyataan yang sangat tidak menguntungkan adalah

keberadaan hukum modern di 5ndonesia. #pabila dilihat dari latar belakang sejarahnya,

hukum modern yang dipaksakan& berlaku dalam politik pembangunan hukum 5ndonesia

sejak Paman olonialhingga 5ndonesia merdeka, adalah ibarat &benda asing& yang tidak

tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya 5ndonesia

?not de)eloped from within but imposed from outside@.

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di 5ndonesia belakangan ini

menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. 1al tersebut dapat diamati

dari beberapa indikator sebagai berikut:

! 6andangan pada umumnya mengemuka adalah rendahnya kapasitas dan kualitas

sumber daya manusia yang ada pada lembaga pembuat hukum positif di 5ndonesia

khususnya anggota Dewan 6erwakilan %akyat+

$ 6roses penyusunan sebuah produk perundang-undangan yang pada umumnya

memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal+

epentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap proses

penyusunan produk perundang-undangan+

) 'asih kurangnya partisipasi publik pada proses penyusunan produk perundang-

undangan mulai dari draf rancangan undang-undang hingga pada pembahasan di

lembaga legislatif.

eadaan tersebut akan berimplikasi pada produk hukum positif ?peraturan perundang-

undangan@ di 5ndonesia yang berkualitas rendah, timpang, tidak mampu mewujudkan

keadilan substansial dan tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan

masyarakat ?termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi@. Sementara itu kuatnya


66/197

Kondisi penegakan hukum di Indonesia dari 8aktu ke 8aktu tampak tidak

semakin *aik! Hal terse*ut dapat dilihat dari *e*erapa indikator se*agai *erikut9

! ebijakan yang bersifat partikularistik sehingga menyebabkan kesulitan dalam

mewujudkan sistem peradilan terpadu+

$ uatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat lembaga- lembaga

peradilan tidak independen+

Sistem rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia ?khususnya aparatur

penegak hukum@ yang belum ideal+

) eterbatasan fasilitas pendukung proses penegakan hukum, termasuk sistem

kontraprestasi bagi aparatur penegak hukum dan akses peningkatan kapasitas diri+

2 urang berfungsinya mekanisme ontrol dalam penyelenggaraan peradilan.

eadaan demikian telah menyebabkan berbagai ketidakberdayaan& dalam prosespenegakan hukum. etidakberdayaan tersebut dapat berupa: ketidakberanian untuk

mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara formal bertentangan atau tidak ada

aturannya dalam undang-undang+ ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan

undang-undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya+ dan

ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk membuat terobosan atau inovasi dalam

pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan sesuai

dengan rasa keadilan masyarakat.

enyataan tentang kesuraman hukum di 5ndonesia, telah mendorong SATJIPT#

RAHAR&J# untuk menawarkan suatu konsep pemikiran hukum yang disebut hukum

progresif. 1ukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat

manusia bahagia, atau dengan perkataan lain, hukum progresif merupakan hukum yang

ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum,

sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya

mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. ehadiran gagasan 1ukum 6rogresif

merupakan harapan baru dalam memperbaiki keterpurukan penegakan hukum di

5ndonesia. >agasan hukum progresif bisa dipandang sebagai sarana untuk

mendayagunakan hukum dalam mewujudkan tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan

masyarakat. Sejumlah praktisi mulai banyak yang tertarik pada aliran hukum progresif.

'ereka mengatakan prinsip-prinsip hukum progresif lebih operasional dari pada aliran

hukum yang lain ?misalnya aliran hukum kritis@. =amun demikian mereka menghendaki

terwujudnya kisi-kisi hukum progresif sebagai pedoman baku dalam menjalankan

profesinya.


67/197

Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor

perilaku manusia. /leh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara

faktor peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat. Di sinilah arti penting

pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep hukum terbaik mesti diletakkan

dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh ?holistik@ dalam memahami problem-

problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata

hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku

sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara

utuh berorientasi keadilan substantif. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah

tidak adanya kepastian hukum. agasan hukum progresif dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian

hukum. 6emaknaan secara luas dipandang kaum positivis sebagai ketidaktertiban atau

kesewenangan.


68/197

mungkin dilakukan adalah dengan melakukan gerakan internalisasi spirit hukum progresif

dalam pengembangan hukum baik dalam tataran keilmuan maupun tataran praktik.

6enolakan atau pandangan keliru terhadap gagasan hukum progresif pada

umumnya disebabkan karena pemahaman yang tidak utuh terhadap konsep hukum

progresif. 6enjelasan yang lengkap dan bernas mengenai apa dan bagaimana hukum

progresif diharapkan bisa merubah cara pandang dan perilaku dalam berhukum. 5ni

merupakan tantangan tersendiri sebab tidak mudah menjelaskan konsep hukum progresif

yang utuh dalam waktu yang singkat. "idak kalah pentingnya adalah mengembangkan

hukum progresif dalam dunia praktik hukum. 1al ini bisa dilakukan dengan upaya

mendorong agar sikap, perilaku, cara bernalar serta cara bertindak dalam penerapan

hukum mengacu spirit dan prinsip-prinsip hukum progresif. "antangan yang harus

dihadapi tentu saja adalah sistem hukum 5ndonesia yang hingga kini masih didominasidoktrin positivisme. 9akta yang terjadi di 5ndonesia adalah kebanyakan penegak hukum

termasuk hakim dalam proses penegakan hukum belum dilandasi oleh pemikiran hukum

progresif melainkan dilandasi oleh pemikiran hukum positivistik-legalistik dengan

memandang hukum hanyalah berupa undang-undang dan semata-mata untuk mengejar

kepastian hukum, dengan mengorbankan keadilan sosial masyarakat.

eadilan merupakan konsep abstrak yang tidak mudah untuk dikonkritkan dalam

suatu rumusan yang dapat mendeskripsikan esensinya. SATJIPT# RAHAR&J#

mengidentifikasi definisi keadilan, antara lain:pertama, memberikan kepada setiap orang

yang seharusnya diterimanya+ kedua, memberikan kepada setiap orang yang menurut

aturan hukum menjadi haknya+ ketiga, kebajikan untuk memberikan hasil yang telah

menjadi bagiannya+ keempat, memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan

orang+ kelima, persamaan pribadi+ keenam, pemberian kemerdekaan kepada individu

untuk mengejar kemakmurannya+ ketujuh, pemberian peluang kepada setiap orang

mencari kebenaran+ dan kedelapan, memberikan sesuatu selayaknya. SU&IKN#

$RT#KUSU#mengemukakan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang

terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai parameternya.

;8

#dayang beranggapan, bahwa ukuran keadilan itu subjektif& dan relatif&. Subjektif karena

ditentukan oleh manusia yang berwenang memutuskannya tidak mungkin memiliki

;8 =urhasan 5smail $**4 Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan


69/197

kesempurnaan absolut. %elatif karena bagi seseorang mungkin dirasakan sudah adil,

tetapi bagi orang yang lain belum tentu.

ARIAS!"! SUAR&J#N#menyatakan:

"idak mudah menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara

formal memenuhi syarat ?keadilan formal@ namun tidak memenuhi keadilan

secara substansial atau mengutamakan terpenuhinya keadilan substansial

namun secara formal tidak memenuhi syarat.


70/197

bermaJhab keadilan dalam suatu negara pun, menjadi kewajiban yang mestinya

dikedepankan. 6ersoalannya, itu tidaklah mudah. 6asalnya, upaya hakim menunjukkan

eksistensi keadilan mengalami proses di mana keadilan yang sebenarnya dibayang-

bayangi oleh moral, baik moral internal ?moral hakim@ maupun moral eksternal ?moral

penguasa atau masyarakat@ yang acapkali mempengaruhi suatu putusan.

Dalam hal moral internal, dimafhumi bahwa upaya untuk memposisikan fungsi

dan peran hakim yang bermoral, sering dihadapkan pada keinginan hakim sebagai sosok

manusia. 'estinya, ketika seseorang sudah menentukan pilihan menjadi hakim, nilai

moral harus, bahkan wajib melekat dalam diri seorang hakim agar hukum benar benar

menuju keadilan yang substantif. 'esti disadari, tugas hakim memang berat, karena tidak

sekadar mempertimbangkan kepentingan hukum an sich dalam memutus perkara,melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya

kepastian hukum, sehingga hakim dituntut masyarakat berlaku adil. =amun, sebagai

manusia, hakim, dalam memutus suatu perkara, tidak mungkin memuaskan semua pihak.

endati begitu, hakim diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta

hukum di persidangan, yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas ?asas legalitas@,

serta disertai dengan hati nurani hakim.

7ika dikaitkan dengan judul 6enerapan 6rinsip eadilan dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim pada perkara kekerasan terhadap

istri ditinjau dari teori hukum progresif ?studi kasus di daerah istimewa

yogyakarta, membangun prinsip keadilan gender yang progresif@&, maka konsep

keadilan gender progresif mempunyai gagasan sebagai sarana yang ideal untuk

mendayagunakan hukum dalam mewujudkan tujuan keadilan sosial dan kesejahteraanmasyarakat


71/197

dari subyektifitas penafsiran agama dan hakim, juga berarti berani bertindak konsekuen

dengan pemahaman sesuai kewenangan [email protected], 6roporsional, yakni menjamin

keterbukaan hukum tetapi juga membuka peluang menggunakan mekanisme non legal

?alternative dispute resolution@ atau dikenal alternative justice. e empat, berarti

penghormatan terhadap keberagaman dengan melihat konteks masyarakat 5ndonesia

yang pluralis di berbagai bidang kehidupan, termasuk budaya, agama, hukum adat dan

sebagainya, mengandung maksud juga pluralisme termasuk memahami ayat-ayat alKuran

secara historis bagi hal-hal yang bersifat partikular. elima, humanis dan tekstual, yaitu

kepedulian terhadap orang lain ?compation@ dan memahami hukum secara kontekstual

dengan pemaknaan yang sesuai hati nurani manusia serta pemahaman tentang

perundang-undangan baik secara tertulis maupun tersirat ?comprehention@ dalam arti

hukum diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia sehingga hukum adalah untuk manusiabukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Kekerasan Terhadap Istri

,am*aran situasi kekerasan terhadap istri di &I7

ekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Daerah 5stimewa ogyakarta

telah berlangsung sejak lama namun karena tidak ada wadah untuk memberikan

perlindungan bagi korban maka kekerasan ini dulunya sangat jarang terdengar, namun

setelah adanya wadah untuk melindungi korban kekerasan terhadap ini seperti dinas

pemerintahan terkait dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maka berita kekerasan

dalam rumah tangga terhadap istri ini baru terangkat ke permukaan.8#ngka kekerasan

dalam rumah tangga terhadap istri di Daerah 5stimewa ogyakarta dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perempuan yang sebelumnya mengalamikekerasan, dulunya tidak mengerti bahwa perempuan itu dilindungi oleh payung hukum

(ndang-(ndang =omor $ "ahun $**) tentang 6enghapusan ekerasan dalam %umah

"angga, kemudian seiring berjalannya waktu perempuan-perempuan yang menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga ini telah cerdas sehingga memiliki pengetahuan akan hak-

haknya tentang jaminan perlindungan hukum yang diatur oleh (ndang-(ndang =omor $

"ahun $**) tentang 6enghapusan ekerasan dalam %umah "angga, sehingga korban,

dalam hal ini istri, mengadukan suaminya kepada pihak yang berwajib yang berakibat

meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang muncul ke

permukaan.8)

No! "ila)ah :;6; :;66 :;6: :;6< Januari- Jumlah


72/197


73/197

jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan dalam pacaran, dan perkosaan masing-masing

! ?tiga puluh satu@ kasus dan $! ?dua puluh satu@ kasus.

Kategori Kasus(Case Categoty)

Tahun (Years) Jumlah

2009 2010 2011 2012 2013 Jan-Sep 2014

KTI #Wife Abuse$ 203 226 219 226 254 128 1%256

K&P #Dating Violence$ 28 43 40 28 14 14 167

P'K()AA* #Rape$ 28 31 43 29 44 17 192

P'!")'K) #Sexual Harassment$ 17 10 35 9 11 9 91

K&K #+amil, -iolence$ 6 10 9 11 2 4 42

Tra..ickin/ 1 1 1 0 1 0 4

!ain"lain 2 " " " 0 0 2

TOT! KS"S 285 321 347 303 326 172 1%754

Ta*el

Dari data "abel dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi peningkatan

kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga pada tahun $**8 terdapat $* ?dua ratus

tiga@ kasus, pada tahun $*!* terdapat $$3 ?dua ratus dua puluh enam@ kasus, pada tahun

$*!! terdapat $!8 ?dua ratus sembilan belas@ kasus, pada tahun $*!$ terdapat $$3 ?dua

ratus dua puluh enam@ kasus, pada tahun $*! terdapat $23 ?dua ratus lima puluh enam@

kasus dan pada bulan 7anuari sampai dengan bulan September $*!) terdapat !$;

?seratus dua puluh delapan@ kasus. 7ika ditotal secara keseluruhan dari tahun $**8

sampai dengan tahun $*!) telah terjadi kasus kekerasan terhadap istri sebanyak !.$23

?seribu dua ratus lima puluh enam@ kasus.


74/197

1 6 2!

S'# Biraswastaawin

6sikis

)#9 6 $;

S' Biraswastaawin

6sikis

2'S 6 )

S! 5%"awin

6sikis

9ebruari

!

#S A 4

Diploma Swasta

awin

6sikis

$7# 6 )3

- 5%"awin

6sikis

'aret

!S 6 )$

S'N# 5%"awin

6sikis

$S' 6 3*

- Swastaawin

6sikis

SB A );

SA"# Swastaawin

6sikis

) NB 6 $2 - 'ahasiswa awin 6sikis

2DS 6 $4

S! 5%"awin

9isik,6sikis

#pril

!== 6 8

S! 6=Sawin

6sikis

$SB 6 )3

S'# Swastaawin

6sikis

%% 6 );

- aryawatiawin

6sikis

'ei!

B 6 *- -

awin6sikis

$=B 6 -

- -awin

Nkonomi,6sikis

D= 6 $)

- -awin

6sikis

7uni

!>>A 6 $8

S' Swastaawin

6sikis

$ #D 6 $) S'# - awin 6sikis

/ 6 $

S! 5%"awin

6sikis

)DN7 6 $2

S'# Swastaawin

9isik,6sikis

27# 6 $

S! -awin

7uli

!= 6 )$

S'6 Swastaawin

6sikis

$S" 6 8

D Swastaawin

6sikis

#gustus

!1B 6 8

S$ 6=Sawin

6sikis

September

! S! S t Nk i


75/197

D# 6 $8

SA"# Swastaawin

9isik,6sikis

Ta*el 4!&ata Kekerasan dalam Rumah Tangga :;64 %BH APIK 7og)akarta

7umlah data korban yang melakukan konsultasi terkait kekerasan dalam rumah

tangga pada bulan 7anuari hingga September tahun $*!) sebanyak $4 ?dua puluh tujuh@

kasus, namun sebenarnya data tersebut bukan merupakan data secara keseluruhan,

sebab jika ditotal secara keseluruhan maka angka tersebut akan meningkat karena

laporan atau konsultasi melalui telepon tidak dicatatkan dalam buku laporan untuk

didokumentasikan. #rtinya, tingkat kekerasan dalam rumah tangga di ogyakarta

sangatlah tinggi. ekerasan dalam rumah tangga menyita perhatian masyarakat dan

Aembaga


76/197


77/197

5stimewa ogyakarta@. Secara 6rosedur Standar 6elayanan di lembaga swadaya

masyarakat sebagai berikut:

! korban datang sendiri, dirujuk oleh rumah sakit atau 96, ((66# ataupun out

reacholeh internal lembaga swadaya masyarakat+

$ korban diterima oleh konsuler atau pendamping korban+

konseling awal+

) pengklasifikasian kondisi korban: kritis dan non-kritis+

2 jika korban melakukan penanganan medis, maka korban dirujukan ke rumah sakit+

3 mendamping

draft disertasi gea bab ii fin

Documents