draft lapo akhir

draft Laporan Akhir Procurement Reform Parepare

DRAFT LAPORAN AKHIR

IBRD LOAN NO. 4786 IND / PHRD TF 053555 URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

Project Management Unit (PMU) Parepare PEMBARUAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

KONSULTAN INDIVIDU

D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A U R B A N S E C T O R D E V E L O P M E N T R E F O R M P R O J E C T ( U S D R P ) JL. Mendawai IV No 10 Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7269011,

Lokasi : Kota Parepare

Oleh : Nasar Mansur


Konsultan individu bidang Procurment Reform telah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan pendampingan program Urban Institutional Development Program (UIDP) di Kota Parepare Dengan segala keterbatasan akan memberikan mamfaat semaksimal mungkin dalam reformasi yang sesuai dengan kerangka acuan kerja Urban Sector Development Reform Project. Dalam realisasi di lapangan sampai Agustus 2009, Konsultan individu telah melihat suatu kemajuan agenda reformasi, koordinasi, informasi, serta pengumpulan data, kajian serta wawancara, tidak begitu banyak kendala yang konsultan Individu hadapi, baik itu Procurement Anchor Unit (PAU) sendiri, Project Management Unit (PMU) serta SKPD yang kami temui semuanya berjalan normal, laporan akhir ini kami harapkan dapat mensinergikan dan mengintegrasikan pergeseran perilaku dan sistim pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengembangan pembangunan berbagai sektor dan menjadi sesuai dengan kebijaksanaan serta kebutuhan pembangunan Kota Parepare secara umum dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, sehingga mampu menghasilkan produk pemerintahan yang berkualitas. Dengan selesainya laporan Akhir ini dapat berguna bagi PMU, Tim PAU, serta yang ingin adanya reformasi, utamanya pada lingkungan pemerintah Kota Parepare yang menghargai arti penting dari reformasi Pengadaan barang dan jasa. Dan yang lebih penting lagi semoga laporan ini dapat memberi spirit bagi pemerintah Kota Parepare untuk bersama-sama menyatukan langkah dalam pembangunan daerah

Parepare, 25 Agustus 2009

Konsultan Individu Pengadaan barang dan jasa

Ir.NASAR MANSUR

Kata Pengantar


Halaman Kata Pengantar .............................................................................................................. i Daftar Isi .......................................................................................................................... ii Daftar Tabel ..................................................................................................................... iii Daftar Gambar ................................................................................................................. vi BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. I - 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................... I - 1 1.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................................ I - 2 1.3. Lingkup Pekerjaan ................................................................................. I - 3 1.4. Stakeholder Yang Dilibatkan ................................................................... I - 4 1.5. Struktur Pelaporan ................................................................................. I - 5 BAB II. PROFIL DAERAH ................... ................................................................................ II - 1 2.1. Profil Daerah Kabupaten Parepare ......................................................... II - 1 2.2. Profil Status Project ................................................................................ II - 1 BAB III. RINGKASAN TENTANG PENCAPAIAN PEMDA DALAM AGENDA REFORMASI ................ III - 1 3.1. Hasil pencapaian agenda reformasi tata pemerintahan dasar......................... III - 1 3.2. Analisis Terhadap Kemajuan dan Perubahan yang terjadi. III - 3 BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN ........................................................... IV - 1 4.1. Ringkasan Kegiatan ................................................................................ IV - 1 4.2. Pembahasan Tentang Proses dan hasil Kegiatan kemajuan Kegiatan ... IV - 1 4.3. Deskripsi Mengenai Isu2 Utama ............................................................ IV - 2 BAB V. PERMASALAHAN, DAN TINDAK LANJUT .................................................................. V - 1 5.1. Kendala yang dihadapi oleh Konsultan dengan Pemda .......................... V - 1 5.2. Analisis terhadap peran Pemda ............................................................... V - 1 5.3. Tindak lanjut ............................................................................................ V - 1 BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Daftar Isi


Tabel Teks Halaman Tabel II-1 Luas daerah menurut Kecamatan tahun 2005 ............................................ II - 3 Tabel II-2 Kondisi awal (Baseline) rencana tindak reformasi....................................... II - 5 Tabel II-3 status kemajuan pencapaian agenda pembaharuan tata pemerintahan Dasar ......................................................................................................... II - 8 Tabel II-4 Ringkasan kegiatan ................................................................................... II - 12

Daftar Tabel


Gambar 1 : Kondisi Permukaan laut .................................................................................II - 4 Gambar 2 : Diagram ..........................................................................................................II - 14 Gambar 3 : Kondisi jalan Hot Mix ......................................................................................II - 15 Gambar 4 : Kegiatan konsultan selama Agustus 2008 sampai agustus2009....................IV- 4

Daftar Gambar


1. Latar Belakang Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah adalah dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perkotaan seperti yang dicita-citakan, USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan 3 (tiga) strategi pembangunan dengan fokus pada strategi pengentasan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal, dan strategi peningkatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut meliputi dua (2) komponen utama yaitu : Komponen A : Perubahan tata Pemerintahan dasar, Perubahan Tata Pemerintahan Dasar meliputi 3 (tiga) bidang : a. Bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) b. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa c. Bidang Pengelolaan Keuangan atau Reformasi Pengelolaan Keuangan Komponen B : Investasi Infrastruktur Perkotaan, komponen ini digunakan untuk membiayai investasi pembangunan perkotaan yang diusulkan pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP dalam rangka memperbaiki/meningkatkan pelayanan perkotaan. Konsultan individual bidang Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak CPMU pada program Pembangunan Kelembagaan Perkotaan (UIDP). Pelaksanaan kegiatan lapangan dilaksanakan terhitung tanggal 15 Agustus 2008 dengan nomor kontrak PHRD TF 0535555, seiring dengan pelaksanaan proyek Urban Sector Development Reform Project (USDRP) yang dimulai sejak tanggal 18 Januari 2006 di beberapa kabupaten/kota seluruh Indonesia. Salah satu aktivitas

Bab I Pendahuluan


yang akan dilaksanakan oleh konsultan individual bidang reformasi pengadaan guna mencapai tujuan reformasi atau perubahan di tata pemerintahan Kota Parepare diantaranya yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah kota Parepare dalam merumuskan rencana dan strategi jangka panjang pembangunan perkotaan, termasuk strategi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan, membangun kapasitas kelembagaan pemerintah kota dan meningkatkan profesionalisme para pimpinan di jajaran pemerintah kota, memperbaiki tata kelola pemerintah kota melalui: (i) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan penting yang

dilakukan oleh pemerintah kota dan memantau/mengawasi pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil tersebut;

(ii) Menerapkan kebijakan pengungkapan informasi publik secara luas; dan (iii) Melakukan pembaharuan terhadap praktik-praktik pengadaan dan pengelolaan

keuangan. Hal tersebut merupakan langkah awal dari pencapaian tujuan reformasi Pengadaan guna menuju Perkotaan yang mandiri.

Pemerintah Kota Parepare sebagai peserta USDRP telah mengembangkan rencana tindak pembaharuan lima tahunan. Agenda reformasi tersebut sementara di godok dan dikonsultasikan dengan Walikota dalam Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, dan Pembaruan Pengadaan barang dan jasa Ketiga agenda reformasi tersebut saling melengkapi satu sama lain. Pemerintah Kota Parepare sebagai peserta USDRP melaksanakan agenda reformasi mereka dengan tahapan kemajuan dan hasil yang berbeda-beda. Kendati demikian, tingkat keberhasilan dan pelaksanaan dari agenda reformasi tersebut perlu ditingkatkan dan perkembangannya perlu dipercepat lagi. Pemerintah Kota Parepare diharapkan dapat membentuk sebuah tim gugus tugas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan agenda reformasi Pengadaan barang dan jasa

2. Tujuan dan Sasaran - Tujuan a. Meningkatnya pemahaman dan visi reformasi pengadaan kepada pengambil keputusan

(Walikota) karena hal ini akan terkait dengan kebijakan yang akan diambil setelah kegiatan ini dilakukan

b. Tercapainya persamaan persepsi mengenai kegiatan reformasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Parepare


c. Meningkatnya pemahaman mengenai reformasi pengadaan barang dan jasa kepada staf pemda, auditor, sehingga mereka diharapkan dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Teridentifikasinya baseline Pemda dalam reformasi pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar Pemda telah melakukan agenda reformasi, tetapi hal ini belum terinformasikan secara luas kepada kelompok penyusun kebijakan, pengguna, dan kelompok pemantau.

e. Terdapatnya kebijakan, rekomendasi dan atau rencana tindak reformasi dalam enam (6) bulan mendatang, dengan dilandasi kesepakatan dan koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dalam penyusun kebijakan, pelaksanaan proses, audit dan pemantau.

f. Untuk mendapatkan pengalaman (best practices) dari Pemda lainnya yang sudah melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa

g. Meningkatnya wawasan pelaku usaha, kelompok masyarakat dan wakil pengamat masyarakat terhadap kegiatan reformasi pengadaan barang dan jasa, sehingga kelompok ini dapat berperan dalam memberikan umpan balik kepada Pemda secara tepat.

h. Terdapatnya agenda rencana tindak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk (6) bulan kedepan yang dilengkapi dengan penanggung jawab dari masing-masing kegiatan, cara memonitor indikator dan cara mencapai outcome

- Sasaran Sasaran yang diharapkan pada program UIDP dengan keberadaan konsultan individu bidang Pengadaan barang dan Jasa, yaitu membangun kepercayaan pemerintah dimata publik tentang sistim pemerintahan yang bersih dan akuntabel, khususnya dalam Proses tender Pengadaan yang murni. Selain sasaran tersebut diatas, program ini akan ditujukan pada pemerintah, khususnya yang berhubungan erat dengan penggunaan anggaran baik APBD , APBN maupun Loan agar kiranya dalam penggunaannya dapat di publikasikan secara transparan ke salah satu media yang informasi yang disepakati. Sistim Reformasi pengadaan di Kota Parepare perlu adanya regulasi atau payung hukum yang menjamin keberlanjutannya (SK Bupati atau PERDA) yang dapat dijadikan pedoman pada pengambil kebijakan, agar jangan hanya berlaku pada saat adanya pertemuan pembahasan, artinya hanya berlaku pada saat program UIDP berjalan, tapi setelah program ini ditinggalkan mungkin hanya meninggalkan kenangan saja


3. Lingkup Pekerjaan Mengkoordinasikan dan membantu Pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan barang dan jasa, melakukan review atas kemajuan yang dicapai hingga saat ini guna mengidentifikasi hambatan-hambatan dan strategi untuk lebih mempercepat laju pelaksanaan agenda reformasi pengadaan. Langkah-langkah yang diterapkan antara lain : a. Membantu dan memfasilitasi pemda dan pemkot dalam pembentukan Procurment Anchor Unit hal mana peranan dari unit tersebut akan diperluas untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya-upaya reformasi pengadaan. b. Membantu dan memfasilitasi pemda dan pemkot dalam mereformasi peraturan daerah

yang terkait dengan pengadaan dan praktik pengadaan publik dan memastikan bahwa tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dalam hal pengadaan publik. c. Membantu dan memfasilitasi pemda dan pemkot dalam meningkatkan system informasi pengadaan mengenai kontrak yang diberikan termasuk nama kontraktor/pemasok dan nilai kontrak, kinerja SKPD dalam pengadaan barang dan jasa paling efisien dengan kualitas

kerja yang baik, kinerja kontraktor dalam penyelesaian dengan tepat waktu, daftar lamanya waktu proses evaluasi tender, daftar kontrak, dan daftar status keluhan dan saksi yang dikenakan.

d. Membantu dan memfasilitasi PAU untuk meningkatkan sistem pengendalian audit, umpan balik antara lain survey tahunan atas pengalaman para peserta tender pengadaan, database harga unit yang dikontrakkan setidaknya tiga tahun terakhir.

e. Meningkatkan kapasitas pengelolahan pengadaan memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam pengambilan keputusan, review, audit pengadan barang dan jasa telah terlatih dengan baik. 4. Stakeholder Yang Dilibatkan Walikota dan Wakil walikota, Sekda dan asisten Sekda, Kepala Bapeda dan Kepala SKPD (Dinas PU/Kimprasda/DTK, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Infokom sera Ka.Bag Sekretariat Daerah), Bawasda, Wakil Pengamat Masyarakat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat serta Perwakilan assosiasi konstruksi/pengadaan.


5. Struktur Laporan Bab 1. Pendahuluan Bab 2. Profil Daerah Bab 3. Ringkasan ttg pencapaian pemda dalam agenda reformasi Sub-bab 3.1. Hasil pencapaian agenda reformasi tata pemerintahan dasar.(Menyajikan tabel kondisi awal (baseline) sebelum dan sesudah pelaksanaan agenda reformasi oleh USDRP.

Sub-bab 3.2. Analisis terhadap kemajuan dan perubahan yang terjadi. Bab 4. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Sub-bab 4.1. Ringkasan Kegiatan(Tabel berisi rencana dan realisasi dari proses dan pelaksanaan kegiatan konsultan. Sub-bab 4.2. Pembahasan ttg proses dan hasil kemajuan kegiatan. Sub-bab 4.3. Deskripsi mengenai isu2 utama.

Bab 5. Permasalahan dan Tindak Lanjut Sub-bab 5.1. Kendala yang dihadapi oleh konsultan dan Pemda. Sub-bab 5.2. Analisis thd. Peran pemda. Sub-bab 5.3 Tindak lanjut.

Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi Lampiran. Berupa dokumen pendukung kegiatan. Misal: notulensi, berita acara, materi presentasi, foto/gambar, laporan yang berkaitan dgn hasil kegiatan pendampingan.


GEOGRAFIS Kota Parepare terletak antara 3o 57 39 4o 04 49 Lintang Selatan dan 119o 36 24 119o 43 40 Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 0 500 m di atas permukaan laut dan berbatasan dengan Kab. Pinrang di sebelah Utara, Kab. Sidrap di sebelah Timur dan Kabupaten Barru di sebelah Selatan serta Selat Makassar di sebelah Iklim Berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperatur kota Parepare sekitar 28,5oc dengan suhu minimum 26,6oc dan suhu maksimum 31,5oc, Kora Parepare beriklim Tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Demografi Dengan luas 99,33 km2, kota Parepare terbagi atas 3 Kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km2 atau 80% total luas wilayah kota Parepare dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km2 terdiri atas 5 kelurahan dan Kecamatan Soreang seluas 8,33 km2 dengan 7 kelurahan. Luas daerah Menurut Kecamatan di Kota Parepare Keadaan Tahun 2005

Kecamatan Luas (Km2) Persentase Thd Luas

Parepare Bacukiki Ujung

Soreang

79,70 11,30 8,33

80,24 11,38 8,38

Kota Parepare 99,33 100,00

Topografi / Geologi Ditinjau dari aspek topografi wilayah, lebih dari 85% wilayah kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5621 Ha, berbukit-bukit sampai bergunung

Bab II Profil Daerah


(>40%) dengan luas 3215,04 Ha, sehingga untuk pengembangan fisik kota akan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi ini. Formasi perbukitan ini pada bagian selatan kota mendekat ke arah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jajrak terjauh berada di pusat kota yaitu sekitar 1,2 jm. Dengan kondisi topografi seperti ini, maka wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian bata dengan luas keseluruhan 1097,04 Ha, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk dan kegiatan perkotaan lainnya.

Sedangkan berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, kota Parepare dengan wilayah yang bergelombang sampai bergunung, maka 87% dari luas wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 25 meter dpl, bahkan sampai mencapai ketinggian 500 meter dpl.

Daerah dengan ketinggian 0-25 meter dpl, berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk. Sedangkan formasi geologi yang terdapat di kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah kota Parepare, antara lain : endapan alluvial dan pantai, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral, selain itu terdapat juga batu gunung api di kota Parepare seperti : Tufu, breksi, konglomerat, dan lava. Jenis tanah yang terdapat antara lain : Tanah regosol adalah tanah yang memiliki tekstur kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal serta tanah Alluvial yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan. Sektor pertambangan merupakan bagian dari sub sector pembangunan yang memberikan masukan penerimaan daerah terhadap kota Parepare, walaupun kota Parepare sendiri bukan kota pertambangan bahan galian, akan tetapi kota Parepare memiliki potensi penghasil sumber daya mineral dan galian yang dapat diandalkan seperti : pasir, kerikil, dan batu kali. Berdasarkan pola pemanfaatan lahan masih didominasi kawasan hutan yaitu 4363,83 ha atau 43,935% dari luas Kota Parepare, sedangkan pemanfaatan lahan untuk pemukiman sebagai lokasi hunian bagi penduduk luasnya berkisar 545,10 ha (5,49%) dan terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Sebagian besar produksi padi di kota Parepare dihasilkan oleh jenis padi sawah. Padi sawah


menyumbang sekitar 99,33% dari seluruh produksi padi atau sekitar 4.697,43 ton. Sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi lading. Populasi ternak terbesar pada tahun 2005 masing-masing tercatat sapi 1.602 ekor, Kerbau 194 ekor dan Kuda 150 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil yaitu kambing tercatat 5.961 ekor. Kemudian populasi unggas masing-masing berjumlah ayam kampung berjumlah 297.931 ekor, ayam ras 154.100 ekor dan itik berjumlah 5.151 ekor. Ikan sebagai salah satu bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani merupakan komoditas yang melimpah di kota Parepare. Produksi perikanan pada tahun 2005 sebesar 3.824 ton, terdiri dsri 3.795,9 ton produksi perikanan laut dan 28,10 ton produksi perikanan darat (air tawar). SUMBER DAYA ALAM

Jumlah penduduk Kota Parepare berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2004 adalah 115.406 jiwa yang tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan. Penduduk Kota Parepare yang tercatat di data Statistik pada awal tahun 2005 mencapai 118.266 Jiwa dengan jumlah Penduduk yang terbanyak adalah kecamatan Bacukiki yang berjumlah 45.414 Jiwa dan secara keseluruhan jumlah penduduk Perempuan 59.853 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 58.413 jiwa. Penduduk Kota Parepare sebagian besar adalah menganut agama Islam, namun sebahagiannya menganut agama Nasrani, Hindu dan Budha, selain itu di Kota Parepare terdapat empat etnis/suku yang dominan yaitu etnis bugis, makassar, toraja, dan mandar, selain itu ada beberapa etnis yang sudah berbaur dengan penduduk setempat dan menjadi warga Kota Parepare seperti jawa, sunda, bali, tionghoa, dan lain-lain. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki, yang tercermin dari angka rasio jenis kelamin kurang dari 100. penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, dimana penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Mereka yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka bersekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Sektor kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian di kota Parepare. Pengembangan potensi perdagangan yang ada di Kota Parepare yaitu usaha pembangunan Trade Centre dan Pusat Informasi Bisnis serta pembangunan Kawasan Pergudangan dan Kawasan Industri. Namun masyarakat kota Parepare pada umumnya bergerak disektor perdagangan, sehingga penghasilan yang terbesar di kota ini berasal dari sektor perdagangan dan jasa, adapun komoditi perdagangan


antar pulau antara lain beras, coklta, kopi, gaplek dan buah-buahan. Sedangkan rumput laut merupakan komoditas ekspor dominan. Disamping itu perdagangan jasa yang menempati urutan kedua di kota ini juga merupakan sektor dominan yang berpengaruh pada pendapatan daerah di kota ini. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kota Parepare, berdasarkan harga berlaku tahun 2005 sebesar 786.090,78 juta rupiah dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor perdagangan dan Pariwisata yakni sebesar 29,92% kemudian disusul oleh sektor angkutan & komunikasi dengan sumbangan sebesar 24,23%. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kota Parepare atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2005 sebesar 532.893,08 juta rupiah. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita berdasarkan harga konstan 2000 Kota Parepare pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.816.722 sedangkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita dasar harga berlaku tahun 2005 sebesar Rp. 6.163.974. Perkembangan perekomian Kota Parepare seiring dengan pesatnya kemajuan kota yang didukung dengan sistem perbankan yang ada di Kota Parepare, masyarakat pada umumnya sangat merasakan manfaatnya sistem perbankan yang ditawarikan oleh pihak perbankan, baik dari Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yang secara bersama-sama menawarkan fasilitas sistem on-line dan fasilitas lainnya yang telah diterapkan oleh pihak perbankan dan program ini sangat mempermudah pelayanan pada masyarakat. Selain Bank Pemerintah dan Bank Swasta juga terdapat sebuah tempat penukaran Uang (Mobney Changer). Rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/penduduk. Meningkatnuya pendapatan masyarakat memberikan gambaran serta umum bahwa tingkat kemakmuran di suatu wilayah semakin membaik. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Parepare pada tahun 2005 sebesar Rp.6.816.722 atau 10,59% di atas Sulawesi Selatan pada Tahun 2005 dengan perubahan 14,83%, Tahun 2004 PDRB Perkapita sebesar Rp. 5.936.172 dan dengan perubahan 12,90%. PERDAGANGAN

Sektor kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian di kota Parepare, pengembangan potensi perdagangan yang ada di Kota Parepare yaitu usaha pengembangan trade centre dan


pusat informasi bisnis serta pembangunan kawasan pergudangan. Selain itu sarana penting pada sektor perdagangan yang harus dimanfaatkan dalam memperlancar kegiatan pengadaan dan penyaluran barang serta kebutuhan pokok masyarakat lainnya adalah pasar. Jumlah pasar induk di kota Parepare yang ada saat ini 3 (tiga) unit yang masing-masing berada di setiap kecamatan antara lain Pasar Lakesse, Pasar Labukkang dan Pasar Sumpangminangae, dengan luas areal keseluruhan adalah 15,966Ha. KOPERASI

Sebagai salah satu penggerak roda ekonomi berbasis kerakyatan perlu diketahui bahwa saat ini di Kota Parepare pada Tahun 2005 ada sebanyak 169 koperasi yang terdiri dari 165 non KUD dan 4 KUD. Volume bahan bakar minyak yang disalurkan pada depot Pertamina Parepare sebesar 137.812 KL Bensin, 74.130 KI Minyak Tanah dan 91,191 KL Solar, namun yang dikonsumsi khusus Kota Parepare hanya sebesar 12,347 KL (8,96%) bensin, 6,480 (8,74%) Minyak Tanah dan 8.174 (8,96%) Solar. Untuk tahun 2005 ini pengadaan beras sebesar 36.455 ton yaitu untuk KUD sebesar 2.175 ton (5,96%), non KUD sebesar 32.877 ton (90,18%), dan satgas sebesar 1.403 ton (3,85%). KEBUDAYAAN

Masyarakat Kota Parepare yang terkenal Heterogen memiliki kebudayaan yang beragam, meski suku Bugis adalah suku yang dominan namun dalam keseharian masyarakat kota ini sangat terbuka dengan kebudayaan atau kebiasaan baru dari komunitas lain. Hal ini dikuatkan oleh keadaan kota yang relatif aman meski banyak komunitas yang berdiam di kota Parepare. Pada dasarnya masyarakat telah menyadari akan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan kota, karena kota Parepare adalah kota transit dimana ada 2 pelabuhan besar yang mempunyai peran yang besar dalam mobilitas penduduk dari dan ke daerah lain khususnya Indonesia Timur dan Nusantara sehingga atas dasar saling membutuhkan inilah yang mempunyai andil besar dalam menciptakan kebudayaan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain untuk menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Secara khusus kebudayaan Bugis adalah gambaran masyarakat kota ini meski tidak menutup adanya kebiasaan atau kebudayaan dari etnis dan komunitas lain, namun budaya sipakatau (Bahasa Bugis:saling menghormati) sangat dijunjung oleh masyarakat kota Parepare dalam segala bidang, hal inilah yang diharapkan dapat memancing investor atau wisatawan untuk dapat mengenal Kota Parepare lebih jauh dan melihat peluang-peluang investasi yang dapat dikembangkan kelak.

draf

AGA

118.namseba Gam

Sedkeca(Duatiga)PuraMus KonkonsNasluar di koyanghingdan pesikabu

ft Laporan Ak

AMA

Penduduk K.266 Jiwa ya

mun sebahaganyak 1.205

mbar 1 Diagram

angkan untuamatan masabelas) Mush) Mesjid, 9 (Sa dan 1 (satushollah, 2 (du disi jalan dstruksi hotmional Trans (Outer Ringr

ota Parepareg disebut pe

gga 10 orang ojek motor, sir yang letaupaten Pinra

khir

Kota Parepaang sebagiangiannya me jiwa, Hindu s

m

uk rumah ibasing-masing hollah, 1 (sa

Sembilan) Muu) Vihara. Unua) Gereja Pr

di kota Paremix dalam ko

Sulawesi daroad) lalu lint

e tersedia deete-pete yaitug penumpang serta kapal

aknya beradang, semua je

5% 3%

are yang tercn besar adalnganut agasebanyak 17

adah yang adkecamatan

atu) Gereja Pushollah, 6 (Entuk kecamatrotestan dan

epare adalaondisi baik, an memiliki tas regional.

engan jumlahu sejenis keng, juga terdamotor tempe

a di sebelah enis angkuta

88%

% 4%

catat di dataah menganu

ama Kristen 8 jiwa dan B

da dalam wiBacukiki, te

Protestan, unEnam) Gerejtan Soreang 2 (dua) Viha

ah 90 persedilewati jalajalan lingk

Transportas

h yang memandaraan rodapat angkutael yang melabarat kota Pn tersebut be

a Statistik paut agama Isla Protestan udha sebany

layah kota Perdapat 42 ntuk Kecamaa Protestan, terdapat, 30ara.

en an ar i

adai, di kota a empat ang

an umum denayani jalur khParepare nameroperasi den

Procurem

ada awal taam yaitu sebsebanyak 3

yak 530 jiwa.

Parepare dap(empat pul

atan Ujung te 1 (Satu) Ge (Tiga puluh)

Parepare tergkutan kota ngan segmehusus ke Ujumun menjadi ngan lancar,

Islam

Protestan

Khatolik

Hindu/Bud

ment Reform P

ahun 2005 mbanyak 103.23.945 jiwa,

pat dibagi dauh dua) Meerdapat, 23 reja Katholik) Mesjid, 11 (

rdapat angkuyang dapat n tertentuseunglero yaitu wilayah adm baik pengan

ha

Parepare

mencapai 216 jiwa, Katholik

alam tiga esjid, 12 (dupuluh

k,1 (Satu) (Sebelas)

utan kota memuat perti taxi

u wilayah ministrasi ngkutan


yang dikelola oleh pemerintah seperti Patas yang khusus melayani rute Parepare Makassar Pulang Pergi maupun pengangkutan yang dikelola oleh swasta dalam rangka menghubungkan beberapa provinsi dan antar daerah di Sulawesi Selatan dan Barat, yang perlu untuk menjadi catatan adalah Kota Parepare adalah salah satu peraih penghargaan Wahana Tata Nugraha yaitu penghargaan Pemerintah Pusat dalam bidang pengelolaan lalu lintas dan transportasi. Prasarana transportasi laut di kota Parepare terdapat beberapa unit pelabuhan yaitu : 1. Pelabuhan Nusantara yaitu sebagai pelabuhan utama yang merupakan pelabuhan kedua

terbesar di Sulawesi Selatan setelah Makassar yang disinggahi oleh kapal berbobot mati 1000-2000 ton. Pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang dan orang, melayani pelayaran Nusantara (antar pulau) dan samudra (antar negara).

2. Pelabuhan Lontangnge dan Pangkalan Cappa Ujung yang merupakan pelabuhan perahu motor atau kapal kayu yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang dan orang yang melayani pelayaran lokal (antar daerah) dan pelayaran nusantara terutama kawasan Timur Indonesia dan Kalimantan.

3. Pelabuhan Pertamina yaitu pelabuhan yang khusus melayani kapal tengker yang memuat bahan bakar. Fasilitas pelabuhan yang ada seperti dermaga, tempat penambahan tangker sebesar 6.500 dwt, depot pertamina dalam bentuk tangki raksasa sebagai tempat penampungan bahan bakar untuk didistribusikan di daerah pemasaran.

TELEKOMUNIKASI

Pembangunan sarana pos dan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dari suatu daerah ke daerah lainnya, kelancaran informasi ini diharapkan mampu memacu perekonomian daerah. Dalam hal telekomunikasi Pihak Telkom telah menyiapkan kapasitas jaringan yang sudah terpasang adalah 5.960 SST, kapasitas yang terpakai adalah 5.526 SST dan kapasitas yang tersisa adalah 434 SST. Disamping itu masyarakat pada umumnya juga menggunakan layanan telepon seluler yang telah dioperasikan oleh beberapa operator Nasional seperti Telkomsel, Indosat, Exelindo, dll. PENDIDIKAN

Fasilitas pendidikan merupakan indikator untuk mengukur tingkat intelektual penduduk dalam suatu kota. Pembangunan Pendidikan mempunyai sasaran yang diarahkan pada meningkatnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah, meningkatnya kualitas


lembaga pendidikan, tersedianya tenaga pendidikan dalam jumlah yang cukup dan bermutu, meningkatnya kualitas manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Sedangkan program pendidikan sejak lama telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain, peningkatan dan perbaikan kualitas prasarana pendidikan, hal ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan/subsidi serta pembangunan rehabilitasi sekolah. Program pendidikan dasar yang dilaksanakan di kota Parepare bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus mewujudkan visi kota Parepare sebagai kota pendidikan. Dan sejak tahun 2002 telah terbentuk Dewan Pendidikan Kota sebagai wahana yang memfasilitasi berbagai kepentingan untuk pengembangan pendidikan. Adapun fasilitas pendidikan yang terdapat di kecamatan Soreang yang berjumlah 65 Unit atau 37,38% dari keseluruhan fasilitas pendidikan yang ada di kota Parepare. Sedangkan Kecamatan Ujung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang paling sedikit yaitu 46 unit atau 26,7% dan kecamatan Bacukiki terdapat 61 unit atau 35,92% dari keseluruhan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Parepare. Saat ini di Kota Parepare juga terdapat sekolah unggulan yaitu sekolah menengah umum (SMU) 5 Parepare, serta terdapat beberapa perguruan tinggi setingkat strata satu dan Diploma antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN), PGSD UNM, Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, STAI DDI, AKPER Fatima dan AKPER Dinkes di samping itu juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang membuka program-program pendidikan dengan jangka waktu tertentu yang tentunya dapat meningkatkan pendidikan dan daya saing SDM khususnya di kota Parepare. DRAINASE

Air buangan yang ada di kota Parepare antara lain berasal dari air hujan dan air kotor/limbah yang berasal dari hasil buangan kegiatan kota (pemukiman, perdagangan, jasa dan industri) yang terus mendapatkan perhatian dan penanganan serius agar tidak menimbulkan masalah lingkungan perkotaan. Kondisi drainase yang ada di kota Parepare dengan total panjang drainase adalah 48.659 m atau 0,45 m/kapita yang terdiri dari saluran premier dengan panjang 6.992 m, saluran sekunder 28.135 m dan saluran tersier sepanjang 13.602 m.


AIR BERSIH

Masyarakat kota Parepare pada umumnya menggunakan air bersih yang dikelola oleh PDAM kota Parepare, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak tersentuh dengan jaringan air bersih PDAM ini karena telah terpasang disetiap kecamatan, kelurahan diseluruh kota Parepare dan hal ini dapat terjangkau dengan mudah. Kapasitas terpasang untuk saat ini adalah 205 L/detik, sementara kapasitas yang terpakai adalah 165 L/detik dan yang tersisa adalah 40 L/detik. Berdasarkan pemetaan hidrogeologi maka kota Parepare termasuk air tanah dataran rendah, akuifer mempunyai aktifitas sedang serta ditutupi batuan semi padu dengan kelulusan sedang, batuan tersebut berukuran butir pasiran sampai kerikil. Sumur air tanah dalam yang saat ini dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu sumur dalam P-2B Soreang, P-1D Harapan, P-5B Ukkee dan P-4B Takkalao serta P-2C Soreang yang jumlah seluruh kapasitas mencapai 100 liter/detik. Untuk tanah dangkal berasal dari sumur Labatu dengan kapasitas 145 liter/detik. II.2 Profil dan status Sub Proyek Program USDRP Kota Parepare yaitu Pembangunan baru Pasar Sentral Lakessi 1 Unit lokasinya sangat strategis masih dapt ditempuh dari segalah arah dari Kota Parepare dan sangat membantu dalam pertumbuhan perekonomian Kota Parepare. Agar program investasi berkelanjutan (sustainability), harus juga didukung dengan tata kelola pemerintahan didaerah ini sendiri dengan baik melalui partisipasi public yang lebih luas serta akuntabilitas yang memadai. Melalui program USDRP, tata kelola pemerintahan akan menjadi pusat perhatian di dalam reformasi pemerintah daerah melalui 3 pilar yaitu; reformasi pengadaan barang dan jasa, transparansi dan akuntabilitas serta reformasi sektor keuangan daerah.

Program USDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi pembangunan infrastruktur perkotaan yang disulkan oleh pemerintah Kota Parepare dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan pelayanan umum perkotaan. Pembiayaan kegiatan USDRP yang utama bersumber dari Pinjaman Bank Dunia dan hibah Pemerintah JepangPolicy and Human Resources Developmen (PHRD) Fund. Namun dalam pelaksanaanya program USDRP mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersama-sama menyediakan dana


pendamping guna mencapai hasil pelaksanaan yang lebih optimal. Status sub proyek di Kota Parepare adalah : a. Pembangunan Pasar Sentral Lakessi Paket pembangunan pasar sentral Lakessi memerlukan kelengkapan atau persiapan sebelum proyek di kerjakan diantaranya FS, DED, LARAP, AMNDAL. Status kegiatan tersebut yaitu : Status Pelaksanaan FS, selesai tahun 2004, Status Pembuatan DED, selesai tahun 2005/2006, Status Persiapan LARAP, selesai tahun 2005/2006, Status Studi UKL/UPL selesai tahun 2004) dan AMNDAL selesai tahun 2006, Status Pembuatan Dokumen Lelang selesai tahun 2006/2007 dan pembuatan RAB rampung tahun 2006/2007. dan pelaksanaannya dimulai pada 22 pebruari 2008 oleh :

- PT. Hutama Karya dengan No kontrak: 11/PPK-USDRP/KONTRAK/II/2008 biaya fisik Rp. 36.562.136.236,45 dan

- Pengawasannya oleh PT.Pradipta Raya Sejahtera No Kontrak 10.A/PPK-USDRP/II/2008 dengan nilai Rp. 1.151.707.291,45

Pembangunan Pasar Sentral Lakessi seluas 15.000 M diatas lahan seluas 1,8 hektar. Yang akan menampung 1734 tempat jualan kios dan lods sebelum rehabilitasi 1678 unit kios dan 1600 orang penjual lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Dilengkapi dengan fasilitas bangunan kantor pengelola pasar, tempat parkir, jalan, MCK, Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) dan saluran drainase. Dasar hukum pembangunan pasar sentral Lakessi yaitu, 1. Surat Walikota Kesediaan Pemerintah Kota Parepare mengenai keikutsertaan dalam

USDRP.

2. Persetujuan DPRD untuk mendapatkan pinjaman dana IBRD Loan No.4786-IND 3. SK Walikota Parepare tentang pembentukan TIM KOORDINASI-USDRP Kota

Parepare

4. SK Walikota Parepare tentang pembentukan PMU-USDRP 5. SK Walikota Parepare tentang Pembentukan PAU-USDRP 6. SK Walikota Parepare tentang Pembentukan Panitia Pelelangan USDRP 7. SK Walikota Parepare tentang Rencana 3 Agenda Tindak Reformasi 8. Perda Pemerintah Kota Parepare tentang RRPJMD masih dalam bentuk Renstra

Kota Parepare


System pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public Surat Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri RI No 005/163/PIN tanggal 5 Pebruari 2009 pebruari di Kota parepare ditetapkan sebagai Case Studi penerapan System Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) berhasil menerapkan best practice yang terlihat dari meningkatnya kwalitas pelayanan public di Kota Parepare.

Governence Advisor LGSP Mr Hans Antlov beliau menyimpulkan nilai pelayanan public di parepare adalah terbaik diantara 10 Kab/Kota yang perna dikunjungi di Indonesia, jumlah simple yang digunakan sebanyak 400 orang pada 3 pelayanan public yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan PDAM dengan menggunakan teknik wawancara dan kuisioner dan Parepare masih kurang 20 % Ditambahkan oleh beliau bahwa survey tersebut dilaksanakan LGSP.-USAID bekerja sama dengan Forum layanan warga (Ruang)

Survey konsultan pada beberapa aspek pemkot secara umum, ada 4 lembaga memberikan penghargaan kepada Kota Parepare antara lain : 1. World Bank memasukkan walikota Parepare dalam jajaran 15 Pemimpin (bupati/Walikota) di Indonesia yang memiliki komitmen besar dalam peningkatan pelayanan public 2. Transparancy Internasional Indonesia (TIT) Pimpinan Todung Mulya Lubis menetapkan Kota

Parepare terbaik ke 4 di Indonesia dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik 3. KPK pimpinan Antasari Azhar menilai kota Parepare telah menerapkan asas

efisiensi,Akuntabilitas serta Transparansi dalam pengelolaan Pemerintahan 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI bekerja sama dengan Leadership Park

( Institude for Leaders ) 23 Desember 2008 , Menpan RI Taufik Effendy Menganugerahkan Leadership Award 2008 kepada Wali Kota yang berhasil meningkatkan daya saing daerah.

Keluaran : Memberi acuan kepada konsultan individu agar agenda reformasi pengadaan usdrp dapat berjalan lancar

Bab III Ringkasan Tentang Pencapaian Pemda Dalam Agenda Reformasi


Sub-bab 3.1. Hasil pencapaian agenda reformasi tata pemerintahan dasar. Tabel 1. Kondisi Awal (baseline) sebelum dan sesudah pelaksanaan agenda reformasi No Rencana Tindak Reformasi

Kondisi Saat ini

2005 Kondisi yang

Diinginkan 2009 1. 2.

Tahap Persiapan 1.1. Pembentukan Tim Pengadaan Barang

dan jasa a. Sertifikasi Panitia Pengadaan

Barang dan Jasa

b. Penunjukan Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui keputusan Walikota Parepare

1.2. Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa ( Kepres 80/2003 dan kepres 61/2004)

Reformasi Regulasi-regulasi Pengadaan Barang dan Jasa 2.1. Penerbitan Keputusan Walikota

tentang: a. Penetapan kriteria profesionalis yang

terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta audit

Belum ada Belum ada Baru dilaksanakan dalam lingkup aparat Pemerintah Daerah Belum ada

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa benar-benar yang mengetahui tehnis dan mempunyai pengetahuan yang cukup Yang mempunyai sertifikat nasinal pengadaan barang dan jasa telah melampaui 50 % PPK dan Panitia pengadaan telah memiliki sertifikat. Ada sekitar 261 orang staf yang sudah mempunyai sertifikat pengadaan lulus L4 15 orang selebihnya L2 (data 1 terlampir) Realisasi 100 % Pelatihan serifikasi 2009 rencana akan diusulkan kembali pada bulan agustus Untuk tahun anggaran 2008 Sudah ada setiap SKPD (data 2 terlampir ) Realisasi 100 % Masyarakat dunia usaha penyedia barang dan jasa serta masyarakat. Sudah dilibatkan Realisasi 100 % Proses pengadaan barang dan jasa benar-benar terbuka, trans paran dan jauh dari KKN


b. Pembentukan tim untuk menampung

keluhan dan keberatan-keberatan yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa serta menindaklanjuti

c. Penerbitan bulletin / media informasi

pengadaan barang dan jasa 2.2. Penerbitan Peraturan Daerah tentang :

a. Penetapan dan kriteria keanggotaan masyarakat yang terlibat dalam tim pengadaan barang dan jasa

b. Rencana pengadaan barang dan jasa sesuai dengan penganggaran dan pembiayaan APBD - Penetapan harga standar

Belum ada Media informasi yang digunakan papan info dan media cetak lokal dan nasional Belum ada Memonitor harga satuan Sudah dilakukan dalam lingkup

Sanggahan dapat ditanggapi, diselesaikan Secara efektif dan tepat waktu serta penanganannya akan dipublikasikan Realisasi 100 % Akan ditampung ditanggapi dan diselesaikan tepat waktu dari segi standar keluhan, penanganan keluhan, dan tindak lanjut keluhan sesuai dalam keseluruhan sistem penanganan keluhan pemda sesuai PP41/2007 Penanganan sudah berjalan, sudah ada 3 media layanan pengaduan yaitu SMS senter 0812 413 500 77 facebook, dan email humas @ pareparekota.go.id Diharapkan keberadaan layanan pengaduan tersebut dapat mewujudkan clean and good governance hanya belum terfokus pada penanganan pengadaan (data 3 pengaduan terlampir) Realisasi 100 % Untuk bulettin dalam proses penyelesaian rencana edisi pertama akan terbit bulan Juni 2009 Informasi pengadan barang dan jasa proses tender sudah berjalan sesuai dengan mekanisme bentuk pelelangan sudah melalui media (data 4 terlampir) Realisasi 100 % Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) dalam proses pembentukan, tapi keterlibatan masyarakat lainya dalam proses tender pada setiap SKPD sudah dilakukan, Realisas 20 % Sudah dilakukan Harga unit termonitor serta kecenderungan untuk komponen utama kontrak pekerjaan


3. 4.

barang yang akuntabel dan sesuai dengan harga pasar

- Prosedural penetapan/estimasi/analisis biaya

- Penetapan rencana pengadaan barang dan jasa

Penyebarluasan informasi Pengadaan barang dan jasa 3.1. Memberikan informasi dan

kesempatan untuk berkompetisi kepada para penyedia barang dan jasa baik di daerha maupun di luar daerah, melalui: a. Media surat kabar lokal maupun

regional

b. Website Parepare.go.id 3.2. Informasi tentang pengadaan barang

dan jasa lingkup pemerintah daerah kota Parepare,melalui: a. Media surat kabar lokal maupun

regional

b. Website parepare.go.id Sistem pengendalian, Audit dan Umpan Balik 4.1 Pembentukan lembaga pengawasan

yang kredibel,akuntabel dan transparan a. Perumusan bentuk kelembagaan

panitia penyusun standar barang, panitia anggaran eksekutif, Informasi melalui media surat kabar sudah dilakukan, tetapi melalui website belum dilaksanakan. Website dalam pengembangan - Informasi melalui media surat kabar sudah dilakukan, media lokal dan nasional - Belum ada

konstruksi dan harga barang. Database harga unit yang dikontrakkan akan dimuktahirkan setiap tahun Realisasi 100% Sudah dilakukan Memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada para penyedia barang dan jasa, baik yang berasal dari daerah maupun luar daerah agar dapat bersaing secara profesional (data 5 terlampir) Realisasi 100% Dalam proses pembentukan dan Akan mengembangkan e-Procurement dengan pelaksanaan studi yang terkait dengan LPKPP dan media informasi, operasional system Realisasi 20 % Sudah diinformasikan melalui media lokal dan regional (data 6 terlampir) realisasi 100% Akan dikembangkan melalui e-Procuremen dan dalam proses persiapan 2010 Realisasi 10% Sudah dilakukan Pemberdayaan


yang dapat melibatkan komponen masyarakat dalam pengawasan, melalui pertemuan antar stakeholder

b. Penyusunan aturan dan ketetapan pengawasan

c. Implementasi lembaga pengawasan

4.2. Pembentukan dan pengaturan tentang penanganan terhadap penyimpangan, keluhan maupun keberatan-keberatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa

a. Perumusan bersama dengan segenap stakeholder tentang metode penanganan b. Pengaturan mekanisme pelaporan

penyimpangan, keluhan dan keberatan dari masyarakat (penyedia barang dan jasa)

c. Pengaturan dan penyusunan aturan penanganan

d. Implementasi penanganan

4.3. Penetapan Standar pelelangan dan

informasi iklan a. Mengacu kepada Kepres 80/2003

dan 61/2004

b. Penyusunan dan perumusan standar dokumen lelang dan standar penyebarluasan informasi melalui iklan

c. Sosialisasi standar pelelangan dan

standar periklanan

d. Implementasi standar

- - Belum ada - - - Belum ada - - -

bawasda diharapkan adanya penerbitan Standar operasi dan prosedur, perbaikan dan peningkatan fasilitas pendukung dan perbaikan kafasitas staf bawasda Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100 % Sudah dilakukan Realisasi 100 % Sudah dilakukan Penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan segera mendapat tindak lanjut Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100% Semua unit pengguna barang jasa mempunyai keseragaman dalam pengadaan barang dan jasa Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100% Sudah dilakukan Realisasi 100%


5.

4.4. Penyusunan standar penilaian terhadap

sistem, prosedur dan indikator untuk monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa a. Melakukan studi / perumusan

kriteria penilaian bersama dengan lembaga penilai

b. Penerapan sanksi dan hukuman

terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa dan dipublikasikan serta penberian insentif terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada penyedia yang berprestasi dan baik

- Sosialisasi kebijakan penilaian, pemberian sanksi dan insentif terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

- Implementasi kebajikan

4.5. Penguatan lembaga pengawasan

daerah (Bawasda) a. Pengenbangan SDM Aparatur

Pengawasan b. Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur Pengawasan c. Pengembangan Sisten

Pengawasan melalui Penetapan standar Operating Procedure (SOP) Bawasda

d. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan

Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga

Belum ada - Belum semua SDM Aparatur Pengawasan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup memadai untuk menunjang fungsi pengawasan yang semakin kompleks Anggaran pengemb SDM Pengawasan bertambah dalam APBD 2006 Belum ada

Sudah dalam pelaksanaan prosedur dalam pengadahan barang dan jasa serta penilaian terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa semakin kompetitif, terbuka dan transparan Realisasi 100% Temuan Bawasda Kota Parepare, Bawasda Provinsi dan BPK Tahun 2004 sampai 2008 mengenai kewajiban dan kelalaian pihak beberapa rekanan pengadaan barang dan jasa kegiatan Pemkot Parepare. Dari surat edaran tersebut, ada beberapa rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Temuan tahun 2004 ada dua rekanan yang di black list kemudian tahun 2005 tiga rekanan, tahun 2006 meningkat menjadi 11 rekanan, dan pada tahun 2007 ini peningkatannya sangat drastis sekitar 40 rekanan sedang tahun 2008 menjadi 53 rekanan.(data 8 terlampir) Realisasi 100% Sudah dilakukan staf yang andal dalam pengadaan, Kualitas pengawasan semakin meningkat dan semakin tajam dalam penilaian Realisasi 100% staf yang andal dalam pengadaan


Pengadaan Barang dan Jasa 5.1. Peningkatan Capacity Building individu

yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa

5.2. Pembentukan jaringan dengan

Lembaga Pengembangan Kebijakan Pemerintah

- -

barang dan jasa, serta terjalin hubungan antara Pemda dan Pusat dalam pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Realisasi 100% Bekerjasama dengan LKPP, untuk mengadopsi program pelatihan nasional untuk berbagai kelompok sasaran Pemerintah Kota Parepare sudah bekerja sama dengan Bappenas sejak 3 tahun belakangan dalam mengadakan pelatihan sertifikat nasional pengadaan Kerjasama LKPP pelatihan sertifikasi bulan maret 2009 tanggal 11 s/d 13 akan diadakan pelatihan sertifikasi nasional pengadaan yang diadakan oleh Bapenas yang diikuti oleh 150 pegawai pemkot, hanya tingkat kelulusan sangat minim 40 staf pengawai pemkot Parepare dinyatakan lulus dengan L4 hanya 6 orang selebihnya L2 (data terlampir) Realisasi 100%


Tabel 2. STATUS KEMAJUAN PENCAPAIAN AGENDA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DASAR BIDANG : PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA/KABUPATEN : Parepare PERIODE : Agustus 2009 Tugas Akhir

No. RENCANA TINDAK / KEGIATAN STATUS

PENCAPAIAN PERIODE

SEBELUMNYA

STATUS PENCAPAIAN

PERIODE SAAT INI TARGET PENCAPAIAN PERIODE BERIKUTNYA

1 Pembaharuan Kelembagaan a. Pelaksanaan lokakarya pembentukan TPPP / PAU; Sudah dilakukan Sudah dilakukan b. Perumusan struktur organisasi dan kerangka acuan kerja (KAK),dan kriteria staf TPPP / PAU; Sudah dilakukan SK/Dokumen

c. Penyiapan materi dan penerbitan SK Walikota/Bupati pembentukan TPPP / PAU; Sudah dilakukan SK/Dokumen

d. Rekruitmen staf dan orientasi staf TPPP / PAU; Sudah dilakukan SK/Dokumen e. Penyiapan logistik organisasi TPPP / PAU; Sudah dilakukan SK/Dokumen

f. Penyiapan materi draft Perda, pembahasan di DPRD dan penerbitan Perda tentang TPPP / PAU

Proses Akan ditindak lanjuti

g. Operasionalisasi TPPP/PAU Sudah dilakukan SK/Dokumen 2 Pembaruan Regulasi tentang Pengadaan a. Penggunaan standar dokumen tender untuk pengadaan di daerah tanpa membedakan

sumber pembiayaan kegiatan / barang yang ditenderkan; Sudah dilakukan Sudah dilakukan


b. Pemberlakuan mekanisme pencatatan dan penanganan keluhan bidang pengadaan Sudah dilakukan Sudah dilakukan c. Pemberlakuan sanksi dan publikasi penerapan sanksi yang terkait dengan kecurangan /

penyimpangan dalam pengadaan. Sudah dilakukan SK/Dokumen

3 Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan a. Pengembangan e-procurement Proses Akan ditindak lanjuti b. Mempublikasikan buletin pengadaan secara triwulanan yang antara lain memuat paling tidak

informasi sebagai berikut: Sudah dilakukan Bulleti edisi pertama

Juni 09

c. Edisi pertama buletin pengadaan pada setiap tahunnya paling tidak memuat beberapa hal berikut ini:

(i) Harga satuan dan trend harga satuan yagn telah termonitor, dan trend dari komponen-komponen utama kontrak pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan barang;

Proses

Bulletin edisi ke 2

(ii) Daftar kontrak untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan kualitas barang/jasa/pekerjaan konstruksi yang dihasilkan, khususnya untuk tahun fiskal yang yang sedang berjalan; dan

Proses

Bulletin edisi ke 2

(iii) Publikasi hasil survey tahunan secara terbuka mengenai pengalaman para peserta lelang yang berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan pemerintah kota/kabupaten, demikian juga pandangan dan persepsi masyarakat terhadap praktik-praktik pengadaan yang dilakukan oleh Pemda.

Proses

Bulletin edisi ke 2

4 Perbaikan Sistem Pengendalian, Audit dan Sistem Umpan Balik tentang Pengadaan


a. Penggunaan standar dokumen tender yang berlaku di daerah yang didukung oleh landasan hukum yang memadai Sudah dilakukan Sudah dilakukan

b. Menghilangkan sistem prakualifikasi untuk kontrak-kontrak yang bernilai Rp. 50 Milyar dan melakukan sistem pasca kualifikasi; Sudah dilakukan Sudah dilakukan

c. Mencabut peraturan yang membatasi pelelangan hanya diperuntukkan bagi peserta yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan, dan membuka informasi kompetisi untuk mendapatkan peserta yang berkualitas (qualified); Sudah dilakukan Sudah dilakukan

d. Memastikan bahwa hanya staf yang terlatih saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan/tindakan/monitoring pengadaan, termasuk PPK, anggota panitia lelang dan juga staf Bawasda yang terlibat dalam audit pengadaan;

Sudah dilakukan SK/Dokumen e. Memastikan bahwa terdapat setidaknya 1 (satu) perwakilan masyarakat terlibat dalam proses

evaluasi penawaran: Proses Akan di tindak lanjuti

f. Mempublikasikan secara terbuka, hal-hal berikut : - Hasil evaluasi penawaran, nama pemenang lelang, lingkup kegiatan dan nilai kontraknya;

Sudah dilakukan Sudah dilakukan - Dokumen pengadaan yang mencakup: rencana pengadaan dari unit kerja Pemerintah

Sudah dilakukan Sudah dilakukan - kota/kabupaten, daftar kontrak, dan laporan kemajuan proyek dari seluruh jajaran Pemda

Sudah dilakukan Sudah dilakukan - Buletin pengadaan. Sudah dilakukan Sudah dilakukan


g. Melakukan survey tahunan mengenai pengalaman peserta yang berpartisipasi dalam pengadaan Pemda, juga pandangan dan persepsi masyarakat terhadap praktik-praktik pengadaan Pemda untuk mendapatkan umpan balik terhadap praktik-praktik pengadaan. Hasil survey ini akan dipublikasikan pada masyarakat dan menjadi salah satu dasar pengenaan sanksi dalam bidang pengadaan.

Proses Akan ditindak lanjuti h. Pemberdayaan Bawasda yang antara lain mencaklup: penerbitan SOP, perbaikan dan

peningkatan fasilitas pendukung, dan perbaikan kapasitas staf Bawasda. Sudah dilakukan SK/Dokumen 5 Pengembangan Kapasitas Jajaran Staf Pengadaan Pemerintah Daerah

a. Mengkaji kebutuhan pelatihan staf procurement

Sudah dilakukan SK/Sertifikasi

b. Pelatihan dan program Capacity Building untuk staf yang terlibat dalam pengadaan

Sudah dilakukan SK/Sertifikasi


Sub-bab 3.2. Analisis terhadap kemajuan dan perubahan yang terjadi.

Dalam agenda reform Peningkatan sistem Informasi pengadaan, daftar lamanya waktu proses evaluasi penawaran setiap paket kontrak sudah melalui mekanisme Monitoring ke panitia pengadaan pada beberapa SKPD pada hari itu tanggal 19 Mei 09, hari terakhir masa sanggah 5 hari setelah pengumuman pemenang pada tanggal 13 Mei 2009, dimana tahapan proses aanwijzing (penjelasan proyek) di Gedung Islamic Centre secara umum seluruh SKPD tanggal 27 April 09, pembukaan penawaran berkas 4 Mei 09, pengumuman pemenang 13 mei 09 masa sanggah, 5 hari setelah pengumuman, setelah 6 hari tanggal 20 Mei 09 akan terbit Surat Penunjukan Penyedia jasa dan Kontrak.

Pemerintah Kota Parepare sedang menghadapi dilapangan tatangan, hal tersebut penting menjadi perhatian pimpinan SKPD, mengingat peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare setiap tahun ternyata belum berdampak banyak terhadap upaya pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan. hal ini ada kaitannya dengan penyusunan prioritas program SKPD yang tidak sinkron dengan kebutuhan real masyarakat. hal tersebut tidak perlu terjadi karena dalam visi misi Walikota dan Wakil Walikota telah ada program prioritas yang bisa dijadikan pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran. Setiap tahun ada peningkatan APBD tapi kemiskinan tetap saja ada. Berarti tidak ada artinya peningkatan APBD. Jadi harus ada pedoman dalam penyusunan APBD. Seluruh program SKPD senantiasa bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. dan harus terus didorong sehingga program-program yang ada benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia juga meminta, setiap saat dilakukan evaluasi terhadap program kerja SKPD. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki program mingguan, bulanan, tahunan dan lima tahunan.


Bab 4. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyiapan daftar kemajuan pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dilaksanakan selama TA 2008 dan membantu memfasilitasi PAU mempublikasikan harga satuan kontrak untuk pekerjaan fisik dan barang langkah selanjutnya juga membantu dan memfasilitasi PAU rencana pengadaan untuk tahun 2009, Mengumpulkan Informasi data daftar panitia pengadaan, kontrak, nama pemenang tender realisasi pekerjaan keluhan dan sanggahan serta mengidentifikasi data pengaduan yang terkait dengan barang/jasa dan pengadaannya pada setiap SKPD.

Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan


Tabel 3. Sub-bab 4.1. Ringkasan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN BIDANG : Pengadaan barang dan Jasa

KOTA/KABUPATEN : Parepare

PERIODE PELAPORAN : Agustus Laporan Akhir

NO. KEGIATAN KONSLTAN MENURUT

JENIS RENCANA TINDAK PEMBARUAN PROSES KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KETERANGAN

RENCANA PENCAPAIAN TARGET PENCAPAIAN

A. Mengumpulkan informasi/data jumlah staf Pemda yang telah mempunyai sertifikat keahlian pengadaan

Koordinasi dengan PAU

Melakukan pendataan Staf yang mempunyai sertifikasi

Membuat daftar dan proses rpendataan Staf yang mempunyai sertifikasi

261 Staf yang mempunyai Sertifikasi pengadaan

Mengidentifikasi Peraturan LKPP/SE Meneg Bapenas mengenai keharusan staf pengadaan yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan nasional

Pengumpulan data/diskusi

Melakukan diskusi/data pendukung

Minimal 50% PPK/PPKT,panitia pengadaan,bawasda mempunyai sertifikasi

Kerjasama dengan LKPP, pelatihan serifikasi sudah 5 kali

Mengumpulkan informasi data daftar Panitia Pengadaan di seluruh SKPD

Mengumpulkan informasi data

Pendataan/pengumumpulan/diskusi dengan SKPD

SK Panitia pengadaan Data SK PPK/PPTK SKPD

Membantu PAU dalam menyiapkan rencana program peningkatan keahlian staf pengadaan, staf Bawasda untuk TA. 2009

Koordinasi dengan PAU/PMU

Diskusi/koordinasi dengan Sekda dan KPD

Bulan September 2009 Akan diadakan pelatihan sertifikasi

Persiapan/koordinasi dengan SKPD

Persiapan panitia/anggaran pelatihan

B. Mereview SK Pembentukan Tim PAU dan substansi SK

Koordinasi/diskusidengan PAU

Koordinasi/diskusi dengan PAU/SKPD

Mereview SK SK perubahan volume 3

Mensosialisasikan agenda reformasi pengadaan di Tim PAU

Membantu Pemkot mensosialisasikan agenga reform

Diskusi Agenda reform dan out putnya Rapat/diskusi

Agenda reform berjalan Sesuai rencana

Capaian/output agenda reform

Mereview Rencana Tindak Reformasi Pengadaan (yang ada di dalam SK) yang telah ditetapkan tahun 2005

Koordinasi/membantu Pemkot pembuatan agenda reform

Dalam proses kajian berjalan diskusi PMU,PAU, World bank

Memberi masukan,Mereview Rencana tindak 2010-2014

Proses diskusi/kajian Dalam proses kajian/analisa

Memfasilitasi PAU dan atau Pemda dalam merevisi Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (terkait dengan PP 41/2007) untuk memasukkan Tupoksi PAU ke dalam salah satu instansi/bagian

Koordinasi/membantu Pemkot

Diskusi dengan PAU, PMU dan SKPD

Akan dimasukan ke Tupoksi PAU

Capaian/output agenda reform


NO. KEGIATAN KONSLTAN MENURUT JENIS RENCANA TINDAK PEMBARUAN

PROSES KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KETERANGAN RENCANA PENCAPAIAN TARGET PENCAPAIAN

yang ada di Pemda

C. Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan SOP mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan khususnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

Koordinasi dengan PAU mekanisme penyampaian pengaduan

Data /SOP pengaduan rekanan

Data /mekanisme penyampaian TOR dapat berjalan baik tepat waktu

SOP Data /mekanisme penyampaian dan pengaduan di evaluasi

Memfasilitasi PAU dalam mensosialisasikan SOP mekanisme peyampaian dan penanganan pengaduan khususnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

Koordinasi dengan PAU mensosialisasikan pengaduan PBJ

Data /SOP pengaduan rekanan

Data /mekanisme sosilisasi SOP dapat berjalan dengan baik

Data penyampaian dan penanganan masuk pada SOP dan di evaluasi

Mengidentifikasi data pengaduan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dan penanganannya pada setiap SKPD

Koordinasi dan fasilitasi pemkot daftar pengaduan

pengaduan rekanan tiap SKPD

Penanganan dapat berjalan baik dan tepat waktu

Data tersimpan di database

Memfasilitasi PAU dan Humas/Dinas Infokom untuk mempublikasikan daftar pengaduan dan penanganannya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

Koordinasi dan fasilitasi pemkot daftar pengaduan

Data pengaduan rekanan dan masyarakat

Data pada setiap SKPD Pengaduan dapat diselesaikan

Daftar pengaduan disimpan dalam data base pemkot

D. Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan Format Buletin Pengadaan volume 1

Koordinasi/diskusi dengan PAU

Pengumpulan data/bahan bulletin pemkot/SKPD

Isi bulletin 80 % mengenai pengadaan barang dan jasa

Bulletin Edisi pertama Juni 2009

Memfasilitasi PAU dalam mengumpulkan daftar pengumuman pemenang kontrak, lingkup kegiatan, nilai pagu, nilai kontrak,

Koordinasi/diskusi tiap SKPD

Data pemenang kontrak dan nilai Pagu

Mengumpulkan semua daftar rekanan pada setiap SKPD

112 paket telah ditenderkan/dokumen

Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan daftar kemajuan pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dilaksanakan selama TA 2008

Koordinasi dengan PAU/SKPD

Sebagian data terkumpul

Seluruh paket kegiatan dari SKPD

Sebagian data tersimpan pada PAU

Baru sebagian SKPD memasukan kemajuan pekerjaannya

Memfasilitasi PAU dalam mempublikasikan harga satuan terkontrak untuk pekerjaan fisik dan barang

Melakukan pendataan terhadap kontrak

Sebagian data tercapai

Daftar harga pekerjaan dari beberapa kontrak

Mempublikasikan harga satuan

Memfasilitasi PAU dalam mempublikasikan rencana pengadaan untuk TA. 2009

Koordinasi dengan PAU dan SKPD

Data dari beberapa SKPD

Data terkumpul dari semua SKPD

Disimpan dalam data base

E. Mengumpulkan data paket kegiatan yang dilelangkan di seluruh SKPD

Melakukan Koordinasi dengan PAU dan SKPD

Data dari beberapa SKPD

Seluruh paket kegiatan dari SKPD

112 paket telah ditenderkan/dokumen 90 paket di PU


NO. KEGIATAN KONSLTAN MENURUT JENIS RENCANA TINDAK PEMBARUAN

PROSES KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KETERANGAN RENCANA PENCAPAIAN TARGET PENCAPAIAN

Memfasilitasi PAU dalam memonitor proses pengadaan di masing2 SKPD

Melakukan Koordinasi dengan PAU dan SKPD

Monitoring Kegiatan beberapa SKPD

Data Monitoring proses pengadaan pada SKPD

Data beberapa SKPD disimpan dalam database

Bekerja sama dengan WPM dalam memonitor jadwal pelaksanaan pengadaan di masing2 SKPD

Penerimaan WPM/spesifikasi curriculum vitae

Proses penerimaan WPM

Calon WPM yang mempunyai krebilitas

Calon WPM dalam perekrutan

WPM masih dalam penerimaan berkas/perekrutan

F. Memfasilitasi PAU untuk sosialisasi pelibatan WPM dalam proses pengadaan barang/jasa

Koordinasi dengan PAU dan SKPD/masyarakat

Kajian dan Proses perekrutan WPM

pembahasan /WPM yang mempunyai pengetahuan PBJ

Perekrutan WPM yang mempunyai pengetahuan PBJ

Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan TOR, format pengamatan WPM, metode perekrerutan

Koordinasi dengan PAU/PMU

Kajian/diskusi/pembahasan TOR

Mempublikasikan calon WPM


Memfasilitasi PAU dalam seleksi WPM

Koordinasi dengan PAU dan SKPD/masyarakat

Kajian/ Proses perekrutan WPM

Perekrutan WPM yang mempunyai pengetahuan PBJ


Dalam proses penerimaan

G Mereview dokumen lelang standar yang ada di tiap SKPD, apakah seluruh SKPD menggunakan dokumen pengadaan yang sama

Koordinasi/meriview dokumen lelang

Kajian/pengumpulan data tiap SKPD

Data paket pada tiap SKPD

Disimpan dalam data base dan dievaluasi

H Mereview substansi dokumen pengadaan yang digunakan di SKPD apakah terdapat Pasal atau aturan yang membatasi peserta lelang atau ketidaktransparanan, dll

Diskusi/wawancara Dengan SKPD

Pengumpulan data/kajian tiap SKPD

Monitoring/kajian/wawancara SKPD

Disimpan dalam data base dan dievaluasi Memberi masukan ke pemkot

i Mereview pengumuman lelang, apakah terdapat informasi yang membatasi peserta lelang

Koordinasi dengan PAU/SKPD/Rekanan

Kajian mengumpulkan data Pada SKPD

Mengkaji hasil survey Yang dilaksanakan konsultan

Memberi masukan ke pemkot

J Mereview mekanisme penerapan sanksi yang sudah diberlakukan di Pemda

Koordinasi/diskusi/monitoring

Data/dokumen sanksi Rekanan/pengaduan

Tahun 2009 diharapkan ada lagi sanksi kepada rekanan yang nakal

Tahun 2004-2008 sudah 109 rekanan yang di black list


Sub-bab 4.2. Pembahasan ttg proses dan hasil kemajuan kegiatan.

Puluhan perusahaan kontraktor yang selama ini menjadi partner Pemerintah Kota Parepare dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa, masuk daftar black list. Black list ini dilakukan Pemerintah Kota Parepare sehubungan adanya berbagai masalah melilit perusahaan-perusahaan tersebut. Kepastian kebijakan black list terhadap kontraktor nakal oleh Pemerintah Kota Parepare tersebut, tertuang dalam surat edaran Wakil Walikota Parepare, Nomor STT/6/Tl/Ek/IV/2009 perihal penyampaian rekanan yang belum menyelesaikan temuan. Denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume fisik merupakan dua hal umum yang menjadi dasar dimasukannya para rekanan dimaksud dalam daftar black list.Dalam surat edaran yang ditandatangani langsung Wakil Walikota Parepare tertanggal 14 April 2009 tersebut, meminta seluruh pimpinan unit kerja lingkup Pemkot Parepare tidak mengikutsertakan rekanan yang masuk dalam daftar rekanan bermasalah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2009. Sesuai dengan pembaruan regulasi pengadaan barang dan jasa.

Temuan Bawasda Kota Parepare, Bawasda Provinsi dan BPK Tahun 2004 sampai 2008 mengenai kewajiban dan kelalaian pihak beberapa rekanan pengadaan barang dan jasa kegiatan Pemkot Parepare. Dari surat edaran tersebut, ada beberapa rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Temuan tahun 2004 ada dua rekanan yang di black list kemudian tahun 2005 tiga rekanan, tahun 2006 meningkat menjadi 11 rekanan, dan pada tahun 2007 ini peningkatannya sangat drastis sekitar 40 rekanan sedang tahun 2008 menjadi 53 rekanan.

System pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public Surat Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri RI No 005/163/PIN tanggal 5 Pebruari 2009 pebruari di Kota parepare ditetapkan sebagai Case Studi penerapan System Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) berhasil menerapkan best practice yang terlihat dari meningkatnya kwalitas pelayanan public di Kota Parepare.


Pengembangkan komunikasi data berbasis internet dengan menggandeng Telkomnet Speedy (paket unlimited) sebagai penyedia jasa. Menurut ketua Tim Penyusun Master Plan Information Tecnology (IT) langkah awal menuju penerapan E-Gov ( electronic government). Nantinya tender proyek oleh pemerintah Kota Parepare dapat melalui internet pada tahun ini.

Pelatihan sertifikasi Nasional Pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah kota parepare bekerjasama dengan Jenderal Pekerjaan Umum pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemberlakuan Perpres no 8 tahun 2006 tentang pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBD/APBN yang merupakan salah satu aturan perubahan pada surat keputusan Presiden (Kepres) RI no 80 tahun 2003, diklat ini selama 3 hari dari tanggal 11 13 maret 2009. Pelatihan sertifikasi pemerintah kota Parepare sudah 5 kali melaksanakan dan menghasilkan 261 staf yang mempunyai sertifikat L4 15 0rang dan L2 246 orang

Pemkot Parepare juga membuka layanan pengaduan disitus jejaring sosial

facebook namanya Saran dan Pengaduan Pemkot Parepare layanan pengaduan di facebook ini dimaksudkan untuk menambah kran saluran pengaduan masyarakat kepada pemerintah kota sudah ada 3 media layanan pengaduan yaitu SMS senter 0812 413 500 77 facebook, dan email humas @ pareparekota.go.id Diharapkan keberadaan layanan pengaduan tersebut dapat mewujudkan clean and good governance.

Terbitnya bulletin PAU edisi pertama bulan Juni 2009 dan sudah didistribusikan ke unit kerja dan masyarakat

Sub-bab 4.3. Deskripsi mengenai isu2 utama.

Kurangnya informasi mengenai implementasi e-Government pada pemerintah daerah mendorong dibentuknya Forum e-Government, yang dapat dijadikan wadah antar daerah dapat bertukar informasi seputar pelaksanaan e-Gov ini, juga tidak seimbangnya antara informasi yang diperoleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi hal utama yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan e-Government selama ini. diharapkan dapat menjadi jembatan


penghubung antara pusat dan daerah. Nantinya, forum ini tidak hanya sebatas tempat sharing berkeluh kesah antar anggota, tapi juga sebagai tempat pelatihan,antara,anggota,forum.

UU Nomor 8 tahun 2003 ketentuan lelang harus diumumkan di media massa sementara Perpres Nomor 8 tahun 2006 menentukan kegiatan lelang harus diumumkan dikoran skala Provinsi dan Nasional kalau nilai dibawah 1 Milyar cukup diumumkan dikoran provinsi sementara lelang proyek barang dan jasa yang nilainya melebihi 1 Milyar harus dikoran Nasional.

Ketentuan sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki sertifikat tahun 2007 harus kembali melakukan sertifikasi ulang, karena masih minimnya jumlah PNS yang menjadi PPK ketentuan itu diundur hingga tahun 2009 sementara PPK yang sertifikasinya berakhir 2008 diundur hingga 2010

Beberapa rekanan yang ikut tender proyek fisik di Kota Parepare, mengeluhkan rendahnya harga yang direncanakan oleh pihak perencana Pemerintah Kota Parepare. Salah satunya adalah, Ketua Gapensi Kota Parepare, Amir M Diah, mengemukakan bahwa rekanan mengeluh gara-gara harga bahan sangat tinggi di pasaran. "Kita sulit bekerja dengan harga yang ditetapkan oleh Pemeirintah daerah Kota Parepare. Kalau itu diikuti semua rekanan akan rugi," Pemerintah Kota Parepare harus meninjau ulang harga tersebut karena sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga di pasaran. Seperti harga bahan semisal semen harga satu zak 50 Kg sudah Rp 50 ribuan ke atas, sedangkan harga pada perencanaan pemerintah daerah Kota Parepare hanya Rp 43 ribu satu zak," Selisih harga tersebut menurutnya, sudah terlalu jauh belum lagi ditambah dengan upah minimal provinsi (UMP) yang tak sebanding yang harus dibayarkan kepada tukang. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Drs H Rahim Rauf, mengakui adanya tidak kesesuaian harga bahan diusulkan oleh pemerintah daerah pada jasa konstruksi dengan harga barang dipasaran. Usulan dari asosiasi sudah di sikapi, akan disesuaikan dengan harga bahan dan UMP dengan diterbitkan SK walikota," sebelum itu dilakukan, tim dari aset daerah akan turun ke pasaran mencari harga selanjutnya akan ditindak oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah


Bab 5. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Masih terbatasnya pengetahuan USDRP pada SKPD sehingga pengumpulan data agenda pembaruan barang dan jasa masih memerlukan waktu. Begitupun Sanggahan rekanan juga masih sebagian tanggapan dari pihak terkait pada paket tahun anggaran 2008. Belum adanya rekomendasi dari Walikota buat konsultan individu untuk memudahkan pengumpulkan data daftar pengadaan pada setiap SKPD Masih minimnya sosialisasi Urban Sector Development Reform Project pada masyarakat kota Parepare juga belum adanya kesepakatan Wakil Pengamat Masyarakat untuk terlibat pada program USDRP Sub-bab 5.1. Kendala yang dihadapi oleh konsultan dan Pemda.

Untuk pembuatan daftar monitor harga satuan dalam dokumen kontrak, konsultan belum dapat mengumpulkan 3 dokumen kontrak yang berbeda setiap SKPDnya, contoh : ada nilai tertinggi pada pekerjaan pengadaan pada SKPD kesehatan tapi item Pekerjaannya nilai tertinggi pada SKPD lainnya tidak sama

Ada beberapa SKPD belum menyiapkan / membuat laporan Daftar Kemajuan pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2008. masih dalam proses.

Dari 3 pengaduan rekanan yang tercatat 2 diantaranya secara resmi melalui surat yaitu CV.Panda no : 10/sanggah/pd-Pre/x/2008 perihal : Sanggahan Keputusan Pemenang Pembangunan Kantor Kecamatan Bacukiki TA 2008 tanggal pengaduan 6 Oktober 2008, CV. Budi Mulya No : 09/BM-Pre/x/2008 perihal : Penetapan pemenang Pembangunan kantor kecamatan tahap ke dua penawaran terendah tidak sesuai standar harga pasaran setempat (HPS) kedua pengaduan diatas belum mendapatkan data sanggahan dari Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pembangunan Kantor kecamatan, Pengaduan lainnya dari keluarga

Bab V Permasalahan dan Tindak Lanjut


rekanan melalui media Koran Tribun kamis, 15 januari 2009 hal 14 perihal : Melaporkan kepala SD 27 Parepare menahan sisa uang rekanan Rp. 16 Juta terkait proyek fisik sekolah yang dananya dari DAK dinas Pendidikan. Badan Pengawasan Daerah sudah menurunkan tim ke SD 27 Parepare. Sanggahan juga sudah disampaikan oleh kepala SD 27 parepare.

Pengaduan dari Masyarakat ada 11 melalui media koran local dan Koran propinsi

5 dari pengaduan tersebut sudah ditanggapi masalahnya melalui media sedang 6 pengaduan lainya belum ada dan dalam proses waktu. Materi aduan yang disampaikan bervariasi 3 diantaranya menyangkut perda dan kesemberautan lalulintas, 1 pengaduan mengenai menyangkut kekurangan tenaga kerja pembangunan Pasar lakessi, sedang 7 pengaduan lainnya adanya indikasi kerugian Negara misalnya alat kesehatan, dana pendampingan bencana alam, kolam renang.

Belum selesainya Pemuktahiran agenda Reform, Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) dan Unit Layanan pengadaan (ULP)

Sub-bab 5.2. Analisis terhadap Peran pemda.

Pemerintah Kota Parepare perlu menata kembali mekanisme sistem pengawasan, yang meliputi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dulu dikenal dengan Pengawasan Melekat (Waskat), Pengawasan Fungsional (Wasnal), Pengawasan Legislatif (Wasleg), dan Pengawasan Masyarakat (Wasmas). Lebih dari itu, pemberantasan KKN perlu dilakukan dengan upaya terpadu secara terus menerus, mulai dari penegakan hukum, jalur pendidikan, budaya, kelembagaan, manajemen, dan keteladanan para pimpinan. Image Diingatkan, indikator akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain tercermin pada pengaduan masyarakat dan pemberitaan di media massa. Semakin tinggi jumlah dan frekuensi pengaduan masyarakat dan pemberitaan negatif dari media massa, mencerminkan kinerja aparatur pemerintah yang belum memuaskan masyarakat, Di pihak lain,


partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota Parepare dapat memacu aparatur untuk bekerja lebih baik.. Dengan demikian aparatur pemerintah perlu terus menerus memperhatikan, menilai dan memanfaatkan sebaik mungkin informasi atau keluhan masyarakat yang diterimanya, serta menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Disayangkan kalau selama ini penanganan pengaduan masyarakat belum dilaksanakan secara baik dan benar, dan belum dijadikan barometer untuk mengukur baik buruknya kinerja aparatur pemerintah. Dengan diberdayakannya pengaduan masyarakat sebagai kontrol masyarakat atas jalannya roda pemerintahan kota parepare diharapkan para SKPD semakin berhati-hati. Hal itu diharapkan berdampak pada percepatan penurunan angka penyimpangan, dan berpengaruh pada peningkatan kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah.

Sub-bab 5.3. Tindak lanjut.

Konsultan individu memaksimalkan dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi Procurement Ancor Unit (PAU) dalam menyiapkan SOP mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan khususnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Akan melihat perkembangan dilapangan bilamana prosedur penyiapan data pada setiap SKPD tidak maksimal mengupayakan rekomendasi dari Walikota dalam menunjang aktifitas agenda reformasi pengadaan barang dan jasa

Koordinasi yang rutin tetap kami jalankan baik sosialisasi dengan masyarakat, rekanan, aparat, maupun Lembaga Swadaya masyarakat dalam rangka percepatan reformasi pengadaan .

Konsultan individu akan terus berkoordinasi dengan CPMU dan konsultan pusat MTAS, UIDP Management, world bank, PMU, PAU dan setiap SKPD mengenai


pelaksanaan proyek USDRP di Kota Parepare dan dengan menerima kritikan saran dalam mensukseskan reformasi Pembaruan Pengadaan barang dan jasa.

Penanganan keluhan juga akan dimaksimalkan untuk sanggahan dari rekanan dan masyarakat telah dijadikan tabel pengaduan dan sanggahannya agar lebih ringkas padat sehingga masyarakat dapat lebih cepat mencerna dan akan dipublikasikan pada buletin pengadaan.

Penyiapkan/Pengumpulkan 3 Dokumen kontrakpekerjaan fisik dan pengadaan SKPD yang berbeda termasuk dengan dinas pertanian untuk memasukan dalam daftar monitor harga satuan dalam dokumen kontrak. Masih dalam penyiapan/pengumpulan/survey dan mengkaji data harga satuan pekerjaan yang mempunyai volume besar pada 3 SKPD yang berbeda


9 Diharapkan adanya koordinasi kepada semua unit kerja untuk melakukan penyempurnaan manajemen PMU agar dapat berfungsi agar pelaksanaan program USDRP dan agenda reformasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

9 Rekomendasi dari Walikota kepada setiap SKPD dan Perlunya dukungan dari instansi melalui SKPD untuk penyediaan data-data atau dimudahkan dalam menyiapkan seluruh proses pelelangan, daftar nilai kontrak, pemenang tender, sanggahan, waktu pelaksanaan,serta progres fisik apakah sesuai dengan jadwal.

9 Meningkatkan umpan balik bagi pemda /pemilik pekerjaan terhadap harga satuan yang akan diajukan oleh rekanan apakah lebih murah atau lebih mahal dari harga di pasaran dan atau harga satuan standar hal lain juga dapat meningkatkan transparansi pengadaan.

9 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang e-Government masih membutuhkan Political Will dari pemimpin lembaga pemerintahan. Tanpa political will, Peraturan Pemerintah ini hanya akan indah diatas kertas, namun tidak dapat diimplementasikan di lapangan Pimpinan lembaga tinggi negara , Walikota, kepala dinas, camat, sampai kepala desa h

draft lapo akhir

Documents