fae31-1a (1)

7/21/2019 FAE31-1a (1)

http://slidepdf.com/reader/full/fae31-1a-1 1/14

1

PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKA KEMANDIRIAN PANGAN Hermanto

PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKAKEMANDIRIAN PANGAN

Developing National Food Reserve to Support Food Self-Reliance

Hermanto

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianJl. A. Yani 70 Bogor 16161

E-mail : [email protected]

Tanggal naskah diterima : 14 Januari 2013 Tanggal naskah disetujui terbit : 18 April 2013

ABSTRACT

Food reserve is essential in stabilizing domestic food supplies. According to the Law No. 18/2012 onFood, national food reserve system should meet two principles, namely: (1) the reserve should be mainly builtupon the national food production, and (2) the reserve is a multi-layer reserve system. Since there are diversified

local food sources, the national food reserve system can be functioned as sources of diversified food supplies forthe society. Indonesia needs to build a robust and resilience national food reserve due to increases in threat ofglobal food crisis, volatility of global food supplies and prices, risks of natural disasters, and relatively largenumbers of food insecure people. Indonesia adopts the stock based on the utilization ratio method in determiningthe Government Rice Reserve. It is advisable to harmonize quantities and kinds of food reserves managed byCentral Government, Local Governments, private sector, and community.

Keywords : food self-reliance, food reserve, food crisis, food insecurity

ABSTRAK

Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan padasaat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Menurut Undang Undang No 18/2012 Tentang Pangan,ada dua prinsip dalam pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) bahwa cadanganpangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, dan (2) bahwa cadangan pangan nasional

merupakan suatu sistem cadangan berlapis. Karena ketersediaan sumber pangan lokal yang beragam, makacadangan pangan nasional dapat menjadi sumber bagi penyediaan pangan yang beragam bagi masyarakat.Kebutuhan akan cadangan pangan nasional yang kokoh dan mandiri semakin meningkat, karena meningkatnyaancaman krisis pangan global, meningkatnya gejolak pasokan dan harga pangan dunia, meningkatnya ancamanbencana alam, serta masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan di Indonesia. PemeritahIndonesia menentukan jumlah cadangan pangannya berdasarkan rasio antara stok dengan konsumsi panganyang disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah. Untuk mengelola cadangan pangan nasional yangefektif dan efisien, perlu harmonisasi jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah, Pemerintah Daerah,swasta dan masyarakat.

Kata kunci : kemandirian pangan, cadangan pangan, krisis pangan, kerawanan pangan

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasarbagi manusia untuk hidup sehat, aktif danproduktif secara berkelanjutan. Pangan harustersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam,bergizi seimbang, secara merata danterjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU

18/2012) mengamanatkan agar ketahananpangan nasional dibangun berdasarkankedaulatan pangan dan kemandirian pangan.Indonesia sebagai negara agraris yang jugamerupakan negara maritim, mempunyaipotensi sumber pangan yang relatif berlimpah.Oleh karena itu, sumberdaya alam yangtersedia perlu dikelola secara optimal untukkemaslahatan seluruh rakyatnya.

7/21/2019 FAE31-1a (1)


2

FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 31 No. 1, Juli 2013 : 1 - 13

Sehubungan dengan hal tersebut,dalam rangka membangun ketahanan pangannasional yang madiri, selanjutnya UU 18/2012mengamanatkan bahwa sumber penyediaanpangan berasal dari produksi pangan dalamnegeri dan cadangan pangan nasional. Adapun dalam hal sumber penyediaan pangan

yang berasal dari produksi pangan dalamnegeri dan cadangan pangan nasional belummencukupi, pangan dapat dipenuhi denganimpor pangan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks kemandirian pangan,Pemerintah melaksanakan program swasem-bada untuk lima bahan pangan pokok, yaituuntuk beras, jagung, kedelai, gula, dan dagingsapi. Mengingat bahwa produksi beberapakomoditas pangan, seperti beras, jagung dankedelai bersifat musiman, maka untukmenjamin ketersediaan pangan menurut waktudan tempat, diperlukan pengelolaan cadanganpangan yang dapat digunakan sebagai salah

satu sumber pangan diluar musim panen, danatau sumber pangan bagi daerah-daerah yangbukan merupakan sentra produksi pangan.

Seiring dengan dinamika ketersediaanpangan pada tataran global, pada akhir-akhirini masalah krisis ketersediaan pangan globalkembali didiskusikan, baik oleh kalanganakademisi, pakar dan praktisi, maupun olehmasyarakat luas. Krisis pangan yang terjadipada tataran global, secara langsung ataupuntidak langsung mempengaruhi stabilitaspasokan dan harga pangan dalam negeri.Mengantisipasi gejolak harga-harga pangan ditingkat global dan utamanya pada tingkat

nasional, yang cenderung meningkat dansering bergejolak, maka sebagai negaradengan jumlah penduduk yang besar,Indonesia perlu membangun sistem cadanganpangan nasionalnya dengan semaksimalmungkin memanfaatkan sumber pangandomestik.

Tulisan ini menggambarkan tentangpentingnya pengembangan sistem cadanganpangan nasional, dan bagaimana sistemcadangan pangan nasional tersebut dibangunagar sesuai dengan norma dan aturan yangberlaku, utamanya dengan telah disyahkannyanorma dan aturan baru sebagaimana yang

tercantum dalam UU 18/2012.

SISTEM CADANGAN PANGAN NASIONAL

Sebagaimana diketahui bahwaproduksi pertanian, khususnya tanamanpangan bersifat musiman, sedangkankonsumsi pangan pada setiap saat dalam

kurun waktu satu tahun dapat dikatakan relatiftetap jumlahnya. Perlu adanya mekanismeuntuk menyimpan sebagian dari hasil produksipangan, untuk diolah/dikeringkan yangkemudian disimpan sebagai cadanganpangan. Di samping itu, produksi panganumumnya dihasilkan oleh daerah-daerah yang

merupakan sentra produksi pangan.Sedangkan pangan dibutuhkan oleh setiaporang yang tinggal diseluruh pelosok tanah air,baik yang merupakan daerah sentra produksi,maupun daerah yang bukan merupakan sentraproduksi pangan (daerah defisit pangan).Kasryno dan Soeparno dalam Ananto E.E. etal ., 2012, menyebutkan bahwa pada tahun2008, Jawa merupakan sentra produksi padi(53,70% dari produksi nasional), jagung(53,93% dari produksi nasional) dan kedelai(68,33% dari produksi nasional). Oleh karenaitu, dalam rangka menjamin kontinyuitaspasokan pangan ke suatu daerah, makadiperlukan sistem distribusi dan logistikpangan, dimana cadangan pangan merupakansumber utama pasokan pangan diluar musimpanen dan bagi daerah yang defisit pangan.

Menurut UU 18/2012, cadanganpangan nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusiadan untuk menghadapi masalah kekuranganpangan, gangguan pasokan dan harga, sertakeadaan darurat. Cadangan pangan nasionalterdiri dari cadangan pangan Pemerintah dancadangan pangan masyarakat. Cadangan pa-ngan Pemerintah terdiri dari cadangan panganPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ca-

dangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota,dan cadangan pangan Pemerintah Desa.

Ada dua hal prinsip yang diamanatkanoleh UU 18/2012 dalam rangka pembentukancadangan pangan nasional. Pertama, bahwacadangan pangan dibentuk dalam rangkamewujudkan kemandirian, kedaulatan danketahanan pangan nasional. Dalam hal inicadangan pangan diutamakan bersumber dariproduksi dalam negeri. Impor pangan untukcadangan pangan hanya dilakukan olehPemerintah Pusat, dan hanya dilakukan dalamkondisi produksi pangan nasional tidakmencukupi.

Kedua, bahwa cadangan pangannasional merupakan suatu sistem cadanganberlapis yang terkoordinasi dan salingbersinergi, yang terdiri dari: (i) cadanganpangan Pemerintah Pusat, yang pada saat iniberupa Cadangan Beras Pemerintah yangdikelola oleh Perum Bulog; (ii) cadanganpangan Pemerintah Daerah (provinsi dankabupaten/kota) yang dikola dan didanai oleh

7/21/2019 FAE31-1a (1)


3


Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (iii)cadangan pangan Pemerintah Desa yangdidanai oleh anggaran pendapatan danbelanja Desa, serta cadangan panganmasyarakat yang dikuasai dan dikelola olehpedagang, komunitas dan rumah tangga.

Berdasarkan Peta Potensi Pangan

Spesifik Wilayah (Gambar 1) yang disusunoleh Badan Ketahanan Pangan (Suryana,2012), dapat diketahui bahwa Indonesiamempunyai keragaman potensi sumberpangan dan keragaman budaya dalammengkonsumsi bahan pangan sebagai bahanpangan pokok. Sesuai dengan prinsip bahwacadangan pangan diutamakan bersumber daridalam negeri, maka potensi sumber panganpokok yang beragam menurut wilyah ini dapatdimanfaatkan oleh Pemerintah, PemerintahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotasebagai basis bagi pembentukan cadangan

pangan Pemerintah dan juga sebagai basisbagi pengembangan cadangan panganmasyarakat. Dengan demikian, kekuranganatau kerawanan pangan yang bersifat nasionalataupun lokal dapat ditangani denganpemberian bantuan pangan lokal yangbersumber dari cadangan Pemerintah dan

cadangan pangan masyarakat. Oleh karenaitu, cadangan pangan Pemerintah danmasyarakat yang berbasis pada sumberpangan lokal tersebut dapat pula dijadikansarana untuk percepatan diversifikasi kon-sumsi pangan berbasis sumber daya lokalsebagaimana di amanahkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Per-cepatan Penganekaragaman Pangan BerbasisSumberdaya Lokal.

MANFAAT PENGEMBANGAN SISTEMCADANGAN PANGAN

Antisipasi Krisis Pangan dan StabilisasiHarga

Dampak negatif dari perubahanekstrim yang terjadi pada iklim global terhadapproduksi pangan sudah mulai dirasakan.

Disamping itu, dalam sistem perekonomianglobal yang sangat kompleks ini, ternyataharga pangan di pasar dunia juga secaralangsung dan tidak langsung dipengaruhi olehgejolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Pada saat harga BBM tinggi, beberapa bahanpangan pokok seperti jagung, kedelai, minyak

1

PETA POTENSI PANGAN SPESIFIK WILAYAH

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

(2011)

SUMATERA UTARA

§Kab. Serdang BedagaiSingkong : Beras singkong*)

R I A U

§Kab. PekanbaruSagu : mie sagu

§Kab. PelelawanJewawut (sokui ): biji, tepung*)

§Kab. IndraGiri Hilir Sagu : Sagu rendang (butiran)

J A M B I

§Kab. KerinciSingkong : Beras singkong*)

SUMATERA

SELATAN

§ Kab. Oku SelatanPisang : tepung**)

LAMPUNG

§ Kab. Lampung Timur Singkong : tepung

§ Kab. Tulang BawangSingkong : tepung

JAWA BARAT

§ Kab. CimahiSingkong : beras singkong**)

§ Kab. BandungSingkong : beras singkong**)

§ Kab. CiamisSingkong : tepung,oyek **)

Ganyong : tepung, mie**)

§ Kab. KuninganUbi jalar : chip, tepung***)

pasta

JAWA TENGAH

§ Kab. CilacapSukun :tepung, pati **)

§ Kab. BoyolaliSingkong : mie basah**)

§ Kab. BanjarnegaraGanyong : tepung,mie**)

§ Kab. Magelang, TemanggungJagung : beras jagung**)

§ Kab. PurbalinggaGanyong : tepung,mie**)

§ Kab. Sragen : Garut :pati*)

§ Kebumen ; Oyek

BANGKA BELITUNG

§Kab. Bangka BaratSingkong : Beras aruk**)

KALIMANTAN

BARAT

§ Kab. PontianakSagu : mie sagu*)

KALIMANTAN TENGAH

§Kab. SukamaraSingkong : beras kufu

§Kab. SeruyanSukun : tepung,mie*)

§Kab. SampitSagu

KALIMANTAN SELATAN

§Kab. Tanah LautSukun, pisang, bengkuang,sirsak, labu kuning :tepung*)

KALIMANTAN

TIMUR

§Kab. NunukanSingkong : iluy

§Kab. Kutai KertanegaraPisang : tepung*)

D I Y

§Kab. BantulSingkong : mie kering***)

§Kab. GunungKidulGanyong : tepung**)

Singkong : tiwul, gathot**)

Pisang : tepung*)

Ubi jalar: tepung*)

JAWA TIMUR

§Kab. PasuruanUbi : tepung, mie***)

§Kab. TrenggalekSingkong : tepungGarut : tepung

§KotaMalang***)

Singkong : tiwul,g athot

N T T

§Kab. LembataBuah Bakau : tepung*)

Jagung :jagung titi

§Kab. Rote NdaoSorghum : biji

§Kab. FloresT imur dan Kab. Alor Jagung :jagung titi

§Kab. EndeJagung :jagung bose

SULAWESI

SELATAN

§Kab. BoneSukun : tepung,mie*)

SULAWESI TENGGARA

§ Kota KendariSagu : Soun sagu***)

Keterangan :*) Produksi TP PKK/KWT

**) Produksi KelompokTani/Gapoktan

***) Produksi Kelompok Usaha

SULAWESI BARAT

§ Kab. Polewali Mandar Jewawut (tareang ) : biji, tepung**)

MALUKU UTARA

§ Kab. Halmahera TengahBuah bakau : butiran, tepung *)

PAPUA

§ Kab. KeeromBuah bakau : butiran, tepung

*)

MALUKU

§ KotaAmbonSagu : tepungHotong/hotoburu

PAPUA BARAT

§ Kab. ManokwariBuah bakau : tepung *)

14

Sumber: Badan Ketahanan Pangan (Suryana, 2012).

Gambar 1. Peta Potensi Pangan Spesifik Wilayah

7/21/2019 FAE31-1a (1)


4


sawit dan gula tebu banyak dikonversi menjadiBahan Bakar Nabati (BBN). Di samping itu,pada saat harga BBM tinggi, banyak lahanpertanian untuk produksi pangan juga di-konversi untuk menanam bahan pangan yangdapat dikonversi menjadi BBN. Bank Dunia(2011) menyebutkan bahwa penyebab kenaik-an harga pangan dunia mencakup faktor-faktor

seperti meningkatnya volume produksi bahanbakar nabati dari padi-padian dan biji minyak(oilseeds), dolar Amerika yang lemah, dan

kenaikan harga energi. Disamping itu Timmer(2008) menyebutkan bahwa kenaikan hargapangan pada tahun 2008 juga dipengaruhioleh meningkatnya permintaan pangan olehnegara berkembang, terutama di RRC danIndia, serta adanya spekulasi pelaku pasarmodal yang memindahkan investasinya daripasar modal dan pasar real estate ke pasarkomoditas untuk memperoleh keuntunganyang lebih besar.-

Masalah krisis finansial global yangtidak terselesaikan dan pelambatan per-tumbuhan ekonomi cenderung menekan hargapangan. Dilain pihak, krisis finansial jugamenurunkan kemampuan investasi disektorpertanian, padahal investasi tersebut sangatdiperlukan dalam pembangunan pertanian.Disamping itu, krisis pangan dan krisisfinansial mempunyai dampak negatif yangberkepanjangan bagi pertumbuhan ekonomidan bagi penduduk miskin (von Braun, 2008).

Jika kita cermati harga pangan duniasebagaimana tercantum pada Gambar 2, datayang dikeluarkan oleh Food and AgriculturOrganization (FAO, 2013) menunjukkan bah-wa harga pangan dunia cenderung meningkat,dan bergejolak. Gejolak harga pangan danharga serealia dunia terjadi pada periodetahun 2008 pada saat terjadi krisis pangandunia, dan harga pangan dan serealia dunia juga bergejolak pada tahun 2011, yaitu padasaat terjadi gejolak harga minyak dan krisis

moneter di AS dan Eropa.Salah satu penyebab kenapa sering

atau mudah terjadi gejolak harga panganantara lain adalah bahwa volume bahan pa-ngan yang diperdagangkan secara internasio-nal relatif sangat sedikit bila dibandingkandengan ketersediaan (supply ) pangan dunia.Sebagai contoh, data FAO (2013) menunjuk-kan bahwa volume beras yang diperdagang-kan di pasar dunia rata-rata hanya mencapaisekitar 12 s/d 17 persen dari volume pasokan(Gambar 3). Hal ini berarti bahwa sebagianbesar dari produksi beras dunia dikonsumsioleh penduduk di masing-masing negara

produsennya. Kondisi demikian tidak kondusifterhadap stabilitas pasokan beras di pasarinternasional. Jika terjadi krisis pangan duniasebagaimana yang terjadi pada tahun 2008,pengalaman menunjukkan bahwa masing-masing negara produsen beras cenderungmengurangi ekspornya untuk memenuhi kebu-tuhan beras dalam negeri.

Sumber: FAO (2013)

Gambar 2. Perkembangan Indeks Harga Pangan dan Indeks Harga Serealia Tahun 2000 - 2012

7/21/2019 FAE31-1a (1)


5


Kondisi demikian yang menyebabkantingginya gejolak harga pangan dunia jikaterjadi gangguan produksi pangan duniautamanya di negara produsen. Hal inikonsisten dengan pendapat Raharja (2013)yang menyatakan bahwa perubahan kebijakanpembatasan ekspor yang dilakukan paranegara pengekspor beras yang bersamaan

dengan upaya-upaya para negara pengimporberas untuk memastikan ketersediaan berasdengan harga berapapun, menyebabkanterjadinya penimbunan dan spekulasi harga.Tipisnya pasar beras internasional juga

menyebabkan harga sangat rentan terhadapkebijakan-kebijakan perdagangan yang kurangbijaksana. Batasan untuk ekspor berasmenimbulkan dampak yang berlawanan dariapa yang diharapkan untuk pasar lokal dinegara-negara yang menerapkannya. Hargaberas meningkat tajam di India dan Vietnamdikarenakan oleh pembelian panik ( panic

buying) dan penimbunan.

Menurut hasil analisis OECD and FAO(2013), laju pertumbuhan produksi pertaniandunia pada periode 2013-2022 diproyeksikanakan menurun menjadi rata-rata 1,5 persensetahun. Angka proyeksi pertumbuhanproduksi pangan dunia tersebut lebih rendahbila dibandingkan dengan rata-rata pertum-buhan produksi pangan dekade sebelumnya,

yaitu sebesar 2,1 persen setahun. Menurun-nya laju pertumbuhan produksi pangan duniaini berkaitan erat dengan meningkatnya biayaproduksi, meningkatnya kelangkaan sumberdaya alam, dan meningkatnya cekamanlingkungan. Mengingat bahwa permintaan pa-ngan terutama di negara-negara berkembangakan meningkat seiring dengan laju per-

tumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita, maka diproyeksikan bahwa harga riilpangan dunia akan cenderung meningkatpada jangka menengah.

Berdasarkan fenomena tingginyagejolak harga pangan dan tipisnya volumepasokan beras di pasar internasional, makaadalah kurang bijaksana jika Indonesiasebagai negara besar dengan penduduk lebihdari 244 juta jiwa harus menyandarkanpasokan pangan pokok kita, terutama beras,pada pasar internasional. Sebagai negaraagraris yang besar, sudah selayaknya jikaIndonesia mempunyai kemandirian dalampenyediaan bahan pangan pokok bagisebagian besar penduduknya. Salah satuupaya untuk menjaga stabilitas penyediaandan harga pangan dalam negeri, utamanyauntuk bahan pangan pokok seperti beras,Pemerintah mengelola Cadangan BerasPemerintah sebagaimana tertuang dalamInstruksi Presiden Republik Undonesia Nomor

Sumber: FAO (2013)

Gambar 3. Perkembangan Ketersediaan (Supply ), Pemanfaatan (Utilization) dan Perdagangan BerasPeriode Tahun 2000 2012

7/21/2019 FAE31-1a (1)


6


3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan PengadaanGabah/Beras dan Penyaluran Beras olehPemeritah (selanjutnya ditulis Inpres 3/2012).Selanjutnya menurut Alatas (2013), agarinstrumen kebijakan untuk mengelola dampakpeningkatan harga dirancang secara cermatdengan tiga tujuan utama: (1) melindungi

penduduk yang rentan, (2) memberikaninsentif bagi produsen, dan (3) meningkatkanefisiensi dan efektivitas pemanfaatan danayang tersedia untuk membiayai implementasikebijakan tersebut.

Antisipasi Bencana Alam

Sebagaimana diketahui bahwa Indo-nesia terletak di daerah yang banyak terdapatgunung berapi yang aktif, atau sering dikenalsebagai ring of fire . Di wilayah tersebut seringterjadi bencana alam yang ditimbulkan olehkegiatan gunung berapi, seperti gempavulkanik dan bencana yang ditimbulkan oleherupsi gunung berapi, yaitu muntahan lahar,awan panas, gas beracun dan lahar dingin.Lubis et al (2009) menyatakan bahwa tatanangeologi kelautan Indonesia merupakan bagianyang sangat unik dalam tatanan kelautandunia, karena berada pada pertemuan palingtidak tiga lempeng tektonik yaitu: LempengSamudera Pasifik, Lempeng Benua Australia-Lempeng Samudera India serta LempengBenua Asia. Oleh karena itu, Indonesia jugamerupakan daerah yang rawan gempa tektonikdan rawan bencana tsunami.

Indonesia juga terletak di daerahkatulistiwa, yang dipengaruhi oleh perubahaniklim musson. Dengan terjadinya gejalaperubahan iklim global saat ini, perubahaniklim ekstrim semakin sering terjadi. Hal iniditandai dengan terjadinya intensitas hujanyang sangat besar pada musim penghujanyang menimbulkan bencana banjir. Sebaliknyasering terjadi kekeringan yang ekstrim dimusim kemarau. Menurut Badan Penelitiandan Pengembangan Pertanian (2007)perubahan iklim global akan mempengaruhisetidaknya tiga unsur iklim dan komponen

alam yang sangat erat kaitannya denganpertanian, yaitu: (a) naiknya suhu udara yang juga berdampak terhadap unsur iklim lain,terutama kelembaban dan dinamika atmosfir,(b) berubahnya pola curah hujan dan makinmeningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim(anomali iklim) seperti El-Nino dan La-Nina,dan (c) naiknya permukaan air laut akibatpencairan gunung es di kutub utara.

Kerentanan wilayah Indonesia terha-dap terjadinya berbagai jenis bencana alamdapat digambarkan dalam Indeks KerawananBancana. Menurut Peta Indeks KerawananBencana di Indonesia yang dibuat oleh BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB,2009) dapat diketahui bahwa sebagian besar

Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, sertasebagian Sulawesi Selatan merupakan daerahdengan indeks kerawanan bencana yangtinggi. Sedangkan di pulau dan daerah laintermasuk daerah dengan indeks rawanbencana sedang (Gambar 4).

Kerawanan bencana alam ini secaralangsung ataupun tidak langsung akanberpengaruh terhadap ketahanan pangan. Darisisi produksi pangan, bencana alam sepertibanjir dan kekeringan akan menimbulkan

kerusakan pada tanaman, utamanya tanamansemusim seperti padi, jagung dan kedelai,yang pada gilirannya akan mempengaruhiketersediaannya untuk konsumsi dalam negeri.

Dari sisi distribusi, bencana alamseperti tanah longsor, banjir dan dampakletusan gunung berapi dapat merusakprasarana dan sarana transportasi, sertasarana logistik pangan, yang pada gilirannyadapat mengakibatkan pasokan pangan kelokasi bencana terganggu. Keadaan ini akanmengakibatkan hambatan akses fisik bagimasyarakat korban bencana. Disamping itu,

bencana alam juga mengakibatkan kehilanganatau kerusakan harta benda bagi masyarakatkorban bencana, yang pada gilirannya akanmenurunkan akses ekonomi terhadap bahanpangan karena menurunnya daya beli parakorban bencana.

Bencana alam yang mengakibatkangangguan pada sistem produksi, distribusi danakses pangan masyarakat tersebut dalamterminologi ekonomi sering dikenal sebagaikegagalan pasar akibat dampak dari bencanaalam. Dalam rangka mengantisipasi dan me-ringankan beban yang harus ditanggung olehmasyarakat korban bencana alam, Pemerintahbersama masyarakat perlu memberikan ban-tuan pangan. Dalam konteks inilah cadanganpangan, baik yang dikelola oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, maupun yangdikelola oleh masyarakat sendiri perlu dikem-bangkan untuk mengantisipasi dampak daribencana alam terhadap kerawanan panganbagi para korban bencana.

7/21/2019 FAE31-1a (1)


7


Peningkatan Akses Pangan Masyarakat

Rawan Pangan

Menurut von Grebmer et al. (2012) di

tingkat nasional, Indonesia telah dapatmenurunkan angka Global Hunger Index (HGI), dari 18,50 pada tahun 1990, menjadi12,00 pada tahun 2012. Namun demikian,berdasarkan pemetaan yang dibuat olehBadan Ketahanan Pangan dan World FoodProgram (2009) dapat diketahui bahwa masihbanyak daerah rawan pangan di Indonesia(Gambar 5). Selanjutnya dari hasil kajiantersebut dapat diketahui bahwa dari 346kabupaten di Indonesia, terdapat 214kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinanlebih tinggi dari rata-rata nasional. Diantara214 kabupaten tersebut 65 kabupaten memilikilebih dari 30 persen penduduk hidup di bawahgaris kemiskinan nasional. Kondisi kemiskinanyang demikian memperkuat justifikasi bagiPemerintah untuk memberikan bantuanpangan guna meningkatkan akses pendudukmiskin terhadap pangan, utamanya aksesterhadap pangan pokok.

Dalam rangka menjamin aksespenduduk miskin terhadap pangan pokok,yaitu beras, Pemerintah sejak tahun 1998 telahmelaksanakan program Raskin (Subsidi Berasuntuk Masyarakat Berpendapatan Rendah).Melalui program ini Pemerintah memberikanbantuan kepada masyarakat miskin untukmendapatkan hak atas pangan. Jika rata-ratakonsumsi beras nasional saat ini 113,7kg/kapita/tahun dan setiap rumah tanggasasaran terdiri atas 4 (empat) jiwa, makaProgram Raskin telah memberikan kontribusisebesar 39,6 persen dari kebutuhan berassetiap bulannya bagi setiap rumah tanggasasaran (Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat, 2012). Menurut Inpres3/2012, Raskin merupakan penyaluran bagi

beras yang dibeli oleh Pemerintah yangdilaksanakan oleh BULOG melalui pengadaanberas dalam negeri sesuai dengan kebijakanHarga Pembelian Pemerintah (HPP), dan daripengadaan beras dari luar negeri pada saatprengadaan beras dalam negeri tidakmencukupi.

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2009

Gambar 4. Peta Indeks Kerawanan Bencana di Indonesia

7/21/2019 FAE31-1a (1)


8


BESARAN CADANGAN PANGANPEMERINTAH

Dalam kepustakaan, belum ditemukanformulasi umum untuk menentukan jumlahcadangan pangan minimal, atau jumlahcadangan pangan ideal untuk suatu negaraatau suatu daerah. Jenis dan jumlah cadanganpangan untuk suatu negara atau suatu daerahditentukan oleh beberapa faktor yang dijadikanpertimbangan. Briones (2011) menyatakanbahwa ada empat cara untuk menentukanbesaran cadangan pangan, yaitu: (1) Besarnyaselisih (gap) antara pasokan pada musimpuncak dengan jumlah penggunaan, dikurangidengan selisih antara pasokan rata-ratadengan jumlah penggunaan; (2) Selisih antarapuncak volume impor dengan rata-rata volumeimpor; (3) Perbandingan antara stok denganpenggunaan (Stock to Utilization Ratio) antara3 5 persen; dan (4) Perkiraan kebutuhan

bantuan pangan pada saat bencana denganskala luas.

Sawit (2013) dalam kajiannyamenyatakan bahwa paling tidak ada tiga carapendekatan untuk menentukan jumlah stokberas Pemerintah. Pertama, pendekatan meto-de NFA (National Food Authority ) Filipina.Kedua, pendekatan Stock to Utilization Ratio (SUR) yang dikembangkan oleh FAO. Ketiga,

pendekatan Usual Marketing Requirement(UMR).

Dua pendekatan pertama adalah yangpaling sederhana, karena tidak memerlukanbanyak jenis data dan perhitungannya jugamudah. Sedangkan pendekatan terakhir itumemerlukan data produksi dan permintaan

terhadap beras, serta impor beras dalamperiode puncak ( peak import ).

Selanjutnya, menurut Sawit (2013),NFA Filipina menggunakan 2 jenis cadanganberas nasional yaitu untuk Strategic RiceReserve (SRR) dan Rice Buffer Stock ( RBS).RBS tentu termasuk di dalamnya beras untukSRR. Rumusnya adalah sbb:

SRR = kebutuhan 15 hari konsumsi berasnasional

RBS = kebutuhan 30 hari konsumsi berasnasional

Adapun FAO menggunakan pende-

katan SUR untuk semua jenis serealia, tidakterfokus hanya pada beras, dengan kisaranangka sebesar 3 5 persen. Dengan cadangansebesar itu akan dapat mengatasi kekuranganpangan antara 95-100 kasus (reserveelements to cover most possible shortfalls in95-100 of the cases). Adapun angka SUR se-besar 3 5 persen dipilih berdasarkan pertim-bangan jumlah serealia yang diperdagangkan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programe (2009)

Gambar 5. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2009

7/21/2019 FAE31-1a (1)


9


di pasar dunia, dan besarnya beban biayayang harus ditanggung oleh Pemerintah untukmengelola cadangan pangan.

Cadangan pangan pada tahun tertentudapat diketahui besarnya melalui perhitunganneraca bahan makanan sebagaimana yangdigunakan oleh Suhartini dan Hardono 2009

dalam Ariesulaeman dan P. Dhyani (2011)sebagai berikut:

NFA = CDPF+IMP+TRF+STK

Berdasarkan rumus tersebut makadidapat perhitungan stok pangan ataucadangan pangan, yaitu:

STK = NFA-CDPF-IMP-TRF

Keterangan:

NFA : Ketahanan Pangan Nasional (keter-sediaan pangan nasional)

CDPF : Produksi pangan domestik yangdapat dikonsumsi

IMP : Impor pangan

TRF : Transfer

STK : Stok pangan/cadangan pangan

BULOG (2010) menyebutkan bahwa jumlah cadangan beras ideal yang harusdimiliki oleh Pemerintah adalah sekitar 750ribu 1,25 juta ton. Jika konsumsi beras rata-rata nasional adalah 30 juta ton, makacadangan 1,25 juta ton setara dengan 4persen dari konsumsi beras nasional perbulan. Mengingat bahwa jumlah Cadangan

Beras Pemerintah selama dekade ini berkisarantara 350 ribu ton (BULOG, 2010) sampaisekitar 700 ribu ton (Nurhayat W., 2013) makadapat diketahui bahwa Pemerintah rupanyacenderung menerapkan konsep SUR dalammenentukan jumlah cadangan pangannya,yang disesuaikan dengan ketersediaan danaPemerintah.

Mengingat keragaman sumberdayalokal, serta beragamnya budaya dan kearifanlokal, maka di dalam Peraturan MenteriNomor 65/Permentan/Ot.140/12/2010 TentangStandar Pelayanan Minimum Bidang Keta-hanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

telah ditetapkan bahwa jumlah cadanganpangan minimum tingkat provinsi ditentukansebesar 200 ton equivalen beras, dancadangan pangan Kabupaten/Kota minimal100 ton equivalen beras. Jadi besaran ca-dangan pangan Pemerintah Daerah ditentukandengan mempertimbangkan kemampuandaerah untuk mengelola cadangan pangan,serta ketersediaan sumber pangan lokal,

sehingga besarannya pun dibuat standarminimal dengan ukuran yang disetarakandengan beras. Dengan perkataan lain,cadangan pangan Pemerintah Daerah dapatbersumber dari beras dan atau bersumber daribahan pangan lokal lainnya sesuai denganpotensi sumber pangan, budaya dan kearifan

lokal di masing-masing daerah.Menurut Gouel dan Jean (2012)

bahwa pada saat harga pangan dalam negerirelatif lebih tinggi dibanding dengan hargapangan di pasar dunia, stabilisasi hargapangan dalam negeri dapat ditempuh denganmengkombinasikan kebijakan perdagangan(penerapan pajak ekspor dan atau pemberiansubsidi impor) dengan kebijakan penentuanbesarnya stok pangan dalam negeri. Menuruthasil kajiannya, kebijakan subsidi impor tidakberdampak negatif terhadap kebijakanpengelolaan cadangan pangan dalam negeri, jika subsidi impor dilakukan setelah cadangan

pangan dalam negeri menipis karena telahdipergunakan untuk stabilisasi pangan.Dengan perkataan lain, dengan melakukankombinasi atara kebijakan penentuan jumlahcadangan pangan dengan optimalisasikebijakan perdagangan internasional, makapenentuan jumlah cadangan pangan nasionaldapat dirasionalisasikan dan disesuaikandengan ketersediaan sumberdaya dan danauntuk mengelolanya.

Kebijakan untuk menentukan besarancadangan pangan Pemerintah, merupakansuatu proses yang cukup rumit dan memerlu-kan banyak bahan pertimbangan. Namun

dalam implementasinya, beberapa negara,termasuk Indonesia telah melaksanakan pe-nyederhanaan proses pengambilan keputusan(penetapan kebijakan publik) untuk menentu-kan jumlah cadangan pangan Pemerintahyang optimal.

HARMONISASI CADANGAN PANGANPEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Indonesia merupakan negara rawanbencana alam. Disamping itu, di Indonesia juga masih terdapat banyak daerah yang

termasuk katagori daerah rawan pangan.Sementara itu, masyarakat yang mengalamirawan pangan, baik kerawanan pangantransien akibat bencana, maupun rawanpangan kronis karena masalah kemiskinan,harus terjamin aksesisbilitasnya terhadapbahan pangan, terutama pangan pokok.Sehubungan dengan hal tersebut, danmengingat bahwa Indonesia yang merupakan

7/21/2019 FAE31-1a (1)


10


negara kepulauan dengan penduduk yangtersebar di seluruh wilayah tanah air, makaseyogianya cadangan pangan juga tersebaruntuk menjangakau seluruh penduduk, sertacadangan pangan tersebut berada dilokasiterdekat dengan tempat tinggal penduduk.

Dalam rangka menjamin ketersediaan

pangan yang menjangkau seluruh wilayahNKRI tersebut, maka dalam pembahasanterdahulu disebutkan bahwa cadangan pangannasional dibangun dengan konsep sistemcadangan pangan berlapis, terkoordinasi dansaling bersinergi, yaitu terdiri dari cadanganpangan Pemerintah Pusat, yang saat iniberupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP)yang dikelola oleh BULOG (Bakri, 2009),cadangan pangan Pemerintah Daerah (pro-vinsi dan kabupaten/kota), cadangan panganPemerintah Desa, serta cadangan panganmasyarakat yang dikuasai dan dikelola olehpedagang, komunitas dan rumah tangga.

Rahman, Purwoto, dan Hardono(2005) menyimpulkan bahwa dalam rangkaefektifitas dan efisiensi cadangan berasnasional, agar: (1) dilakukan pembagian perandimana Pemerintah Pusat tetap mengelolacadangan pangan beras, sedangkan Peme-rintah Daerah mengelola cadangan pangannon-beras sesuai dengan makanan pokokmasyarakat setempat, (2) dipertahankan sis-tem sentralistik dalam pengelolaan cadanganpangan beras oleh Pemerintah Pusat, (3)dilakukan pembagian peran dimana Peme-rintah Pusat mengelola stok operasi, stokpenyangga dan pipeline stock , sedangkan

Pemerintah Daerah mengelola reserve stock yang diperuntukkan untuk keperluan emerjensiseperti bencana alam dan konflik sosial yangtidak bersifat nasional, dan (4) digunakanpendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat)dalam mekanisme penyaluran stok berasuntuk keadaan darurat.

Sesuai dengan dinamika perkem-bangan tentang peraturan pengelolaan ca-dangan pangan Pemerintah, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri SosialRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012Tentang Prosedur dan Mekanisme PenyaluranCadangan Beras Pemerintah Untuk Pena-

nganan Tanggap Darurat disebutkan bahwaPemerintah Pusat mengelola sejumlah tertentuberas yang dijadikan Cadangan BerasPemerintah yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan dikelola oleh Perusahaan UmumBULOG.

UU 18/2012, mengamanatkan bahwadalam mewujudkan Cadangan Pangan

Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerahwajib mengembangkan cadangan pangan.Ketentuan ini mempertegas peran daerahdalam melaksanakan ketahanan pangansebagai salah satu urusan wajib dilaksanakanoleh Pemerintah Daerah sebagaimanatercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.

Mengingat bahwa pengelolaan ca-dangan pangan memerlukan biaya yang cukupbesar, serta berdasarkan pertimbangan bahwakemampuan daerah dalam penyediaan sum-ber dana serta sumberdaya manusia dankelembagaan berbeda antar daerah, makacadangan pangan Pemerintah Daerah, sifat-nya melengkapi cadangan pangan nasional.Mengingat bahwa cadangan pangan Peme-ritah Pusat hanya terdiri dari satu komoditas

pangan yaitu beras, maka cadangan panganPemerintah Daerah dapat berupa cadanganyang bersumber dari bahan pangan pokoksetempat.

Cadangan pangan nasional terdiri daricadangan pangan Pemerintah dan cadanganpangan masyarakat. Hal ini berarti bahwaketahanan pangan nasional diselenggarakanPemerintah bersama masyarakat. Seusaidengan dinamika sosial ekonomi, maka peranmasyarakat dalam membangun sistemcadangannya secara gradual harus terusditingkatkan. Namun demikian memang adaperbedaan tujuan pembentukan cadangan

pangan masyarakat, jika dibandingkan dengantujuan pembentukan cadangan panganPemerintah.

Sumarno (2010) menyebutkan bahwacadangan pangan yang dikuasai swasta/pedagang, umumnya berfungsi untuk: (1)mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan;dan (2) mengantisipasi terjadinya keter-lambatan pasokan pangan. Sementara itu,cadangan pangan yang dikuasai oleh rumahtangga, baik individu maupun secara kolektif,berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinyakekurangan bahan pangan pada musimpaceklik; dan (2) mengantisipasi ancaman

gagal panen akibat bencana alam sepertiserangan hama dan penyakit, anomali iklimdan banjir. Jadi cadangan swasta lebihditujukan kepada sisi manfaat ekonomi,sedangkan cadangan masyarakat, yangumumnya berbentuk lumbung pangan lebihberorientasi kepada keperluan sosial.

Tugas Pemerintah dan PemerintahDaerah dalam hal ini adalah memberikan

7/21/2019 FAE31-1a (1)


11


fasilitasi, bimbingan dan pemberdayaan agarmasyarakat mampu membentuk dan mengem-bangkan cadangan pangan masyarakat. TugasPemerintah dan Pemerintah Daerahselanjutnya adalah agar menghimpun data daninformasi tentang jumlah dan jenis cadanganpangan baik cadangan pangan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatendan Pemerintah Desa, maupun jumlah dan jenis cadangan pangan pangan swasta danmasyarakat. Informasi ini sangat penting untukmelakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan Pemerintah (disemua ting-katan), cadangan swasta dan masyarakat.Data ini juga sangat diperlukan dalam rangkapengendalian bantuan pangan manakalaterjadi bencana ataupun pengendalian stabili-sasi harga pangan pokok tertentu manakalaterjadi lonjakan harga yang mengakibatkanterganggunya akses pangan masyarakat.

Selanjutnya, strategi peningkatan sis-

tem cadangan pangan difokuskan pada limaupaya pokok sebagai berikut (BadanKetahanan Pangan, 2011): (1) melaksanakankoordinasi secara sinergis dalam penyusunankebijakan cadangan pangan; (2) mendorongpengembangan cadangan pangan; (3)mendorong peran serta swasta, masyarakatumum, dan kelembagaan masyarakat lainnyadalam cadangan pangan; (4) mendorongsinkronisasi pembiayaan program antara APBN, APBD, dan dana masyakat dalampengembangan cadangan pangan; dan (5)menyelenggarakan program aksi pemberdaya-an masyarakat dalam pengelolaan cadangan

pangan.

PENUTUP

Pangan merupakan kebutuhan dasarbagi manusia untuk hidup sehat, aktif danproduktif secara berkelanjutan. Indonesiasebagai negara agraris yang juga negaramaritim yang mempunyai potensi sumberpangan yang relatif berlimpah, makasumberdaya alam yang tersedia, perlu dikelolauntuk kemaslahatan seluruh rakyatnya.Mengingat bahwa produksi beberapa komo-

ditas pangan bersifat musiman, maka untukmenjamin ketersediaan pangan menurut waktudan tempat, diperlukan pengelolaan cadanganpangan yang dapat digunakan sebagai salahsatu sumber penyediaan pangan diluar musimpanen, dan atau sebagai sumber penyediaanpangan bagi daerah-daerah yang bukanmerupakan sentra produksi pangan.

Ada 2 (dua) hal prinsip yangdiamanatkan oleh UU 18/2012 dalam rangkapembentukan cadangan pangan nasional.Pertama, bahwa cadangan pangan dibentukdalam rangka mewujudkan kemandirian,kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.Dalam hal ini cadangan pangan diutamakan

bersumber dari produksi dalam negeri.Sedangkan impor pangan untuk cadanganpangan hanya dilakukan oleh PemerintahPusat, dan hanya dilakukan dalam kondisiproduksi pangan nasional tidak mencukupi.Kedua, bahwa cadangan pangan nasionalmerupakan suatu sistem cadangan berlapisyang terkoordinasi dan saling bersinergi, yangterdiri dari cadangan pangan PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, dan cadanganpangan masyarakat. Mengingat potensisumber pangan lokal yang beragam antarwilayah, dan guna memenuhi prinsip bahwacadangan pangan diutamakan bersumber dariproduksi dalam negeri, maka cadanganpangan nasional dapat berfungsi pula sebagaisalah satu upaya untuk penyediaan bahanpangan yang beragam bagi masyarakat.

Mengingat bahwa Indonesia merupa-kan negara besar yang berpenduduk lebih dari244 juta orang, maka perlu bagi Indonesiauntuk mengembangkan sistem cadanganpangan nasional yang mandiri, sehingga dapatmengurangi ketergantungan Indonesia kepadaimpor pangan pokok yang pada saat inimengalami gejolak harga dan pasokan dipasar internasional. Kebutuhan akan ca-dangan pangan nasional semakin meningkat,

karena meningkatnya ancaman krisis panganglobal, meningkatnya gejolak pasokan danharga pangan dunia, meningkatnya ancamanbencana alam, serta masih banyaknya jumlahpenduduk miskin dan rawan pangan diIndonesia.

Walaupun pada saat ini belumditemukan formulasi umum untuk menentukan jumlah cadangan pangan optimal untuk suatunegara atau suatu daerah, tetapi PemeritahIndonesia telah menerapkan metode SURdalam menentukan besaran cadangan berasnasional, yang dalam implementasinyadilaksanakan melalui proses pengambilan

keputusan (penetapan kebijakan publik) untukdengan mempertimbangkan kebutuhan danketersediaan dana Pemerintah.

Mengingat bahwa pengelolaan ca-dangan pangan memerlukan sumberdayamemadai dan biaya yang besar, makaPemerintah dan Pemerintah Daerah perlumelakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada

7/21/2019 FAE31-1a (1)


12


semua tingkatan), cadangan pangan swastadan cadangan pangan masyarakat agarpengelolaan cadangan pangan nasional menjadi suatu sistem cadangan pangan nasionalyang efektif dan efisien untuk mengatasimasalah kerawanan pangan, baik kerawananpangan yang bersifat transien (dampak ben-

cana dan gejolak harga), maupun kerawananpangan kronis (dampak kemiskinan).

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, V. 2013. Dampak Gejolak Harga Komoditasdi Indonesia dan Pengelolaannya (EditorialOpini). The World Bank Group, http://go.worldbank.org/4HU34RJEZ0.

Badan Ketahanan Pangan. 2011. Program, Strategidan Kebijakan Pembangunan LumbungPangan Nasional dan Lumbung PanganMasyarakat Desa. Makalah disampaikanpada Seminar Penguatan Pilar Ketahanan

Pangan Sumatera Selatan Tanggal 4Oktober 2011 di Palembang.

Badan Ketahanan Pangan dan World FoodProgram. 2009. Peta Ketahanan danKerentanan Pangan Indonesia (A FoodSecurity and Vulnerability Atlas ofIndonesia 2009). http://www.wfp.org/content/indonesia-food-security-and-vulnerability-atlas-2009.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).2009. Peta Indeks Kerawanan Bencana diIndonesia. http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/27/peta-indeks-kerawanan-bencana-di-indonesia/.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.2007. Strategi dan Inovasi TeknologiPertanian Menghadapi Perubahan IklimGlobal. Departemen Pertanian.

Bakri. 2009. Peran BULOG dalam KetahananPangan Nasional. Makalah disampaikanpada Workshop Ketahanan Pangan diUniversitas Muhammadiyah Malang.Malang, 07 Mei 2009.

Bank Dunia. 2011. Perkembangan, Pemicu danDampak Harga Komoditas: Implikasinyaterhadap Perekonomian Indonesia.Laporan Pengembangan Sektor Perda-gangan.

Briones, R. M. 2011. Regional Cooperation for Food

Security: The Case of Emergency RiceReserves in the ASEAN Plus Three. ADBSustainable Development Working PaperSeries No. 18.

BULOG. 2010. Sekilas CBP (Cadangan BerasPemerintah). http://www.bulog.co.id/ seki-lascbp_v2.php.

Food and Agriculture Organization (FAO). 2013.World Food Situation. June 2013.http://www.fao.org/worldfoodsituation/en/.

Gouel, C. dan S. Jean. 2012. Optimal Food PriceStabilization in a Small Open DevelopingCountry. Policy Research Working Paper5943. Agriculture and Rural DevelopmentTeam, Development Research Group, The

World Bank.Kasryno, F. dan H. Soeparno. 2012. Pelaksanaan

MP3EI Koridor Jawa Akan MenyebabkanKetahanan Pangan Nasional SemakinParah. dalam Ananto, E.E. et al. (Eds.).Kemandirian Pangan Indonesia dalamPerspektif Kebijakan MP3EI. BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian,Kementerian Pertanian.

Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat. 2012. Pedoman Umum Penya-luran Raskin, Subsidi Beras Untuk Masya-rakat Berpendapatan Rendah.

Lubis, S., J.P. Hutagaol, dan M. Salahuddin. 2009.Bentuk Geomorfologi Dasar Laut PadaTepian Lempeng Aktif di Lepas PantaiBarat Sumatera dan Selatan Jawa,Indonesia. Puslitbang Geologi Kelautan(PPPGL), Dep. ESDM.

Nurhayat W. 2013. Pemerintah Siapkan CadanganBeras 680.000 Ton untuk Bencana.Economy Thu, 24 Jan 2013. Detikfinance.http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|0|3|20059.

OECD, and FAO. 2013. OECD-FAO AgriculturalOutlook 2013-2022.

Raharja, S. 2013. Menghindari Terulangnya KrisisHarga Beras Dunia (Opini Editorial). Kantor

Bank Dunia Jakarta. http://go.worldbank.org/5VNYGP4AD0

Rahman, H.P.S., A. Purwoto,dan G.S. Hardono,2005. Kebijakan Pengelolaan CadanganPangan Pada Era Otonomi Daerah danPerum Bulog. Forum Penelitian AgroEkonomi. Volume 23 No. 2, Desember2005 : 73 83.

Sawit, M. H. 2013. Besaran Stok Cadangan BerasUntuk Indonesia. http://pangan.agroprima.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33.

Suhartini dan Hardono dalam Ariesulaeman dan P.Dhyani, 2011. Cadangan Pangan: Sejarah,Perencanaan, dan Pengelolaannya.http://ariesulaeman.wordpress.com/2011/05/cadangan-pangan.

Sumarno. 2010. Model Pengembangan LPMD(Lumbung Pangan Masyarakat Desa).Bahan Kajian dalam MK. Dinamika Pe-ngembangan Wilayah PSDAL-PDIP PPSFPUB 2010. http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/01/model-lumbung-pangan-lpmd/.

7/21/2019 FAE31-1a (1)


13


Suryana, A. 2012. Kebijakan PenganekaragamanPangan Melalui Pemanfaatan PanganBerbasis Sumberdaya Lokal. Bahandisampaikan pada Workshop Pengem-bangan Diversifikasi Pangan MelaluiPemanfaatan Sumber Daya Lokal.Lampung, 8 Oktober 2012.

Timmer, C.P. 2008. Causes of High Food Prices.

ADB Economics Working Paper SeriesNo. 128.

von Braun. 2008. Food and Financial Crises:Implications for Agriculture and The Poor.

International Food Policy ResearchInstitute. Washington, D.C.

von Grebmer, K., C. Ringler, M.W. Rosegrant, T.Olofinbiyi, D. Wiesmann, H. Fritschel, O.Badiane, M.Torero, and Y. Yohannes.2012. Global Hunger Index: The Challengeof Hunger, Ensuring Sustainable FoodSecurity Under Land, Water, and Energy

Stresses. IFRI. Bonn/Washington, DC/Dublin. October 2012.

7/21/2019 FAE31-1a (1)


fae31-1a (1)

Documents