keuangan negara (3)

7/22/2019 keuangan negara (3)

1/14

1

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 1

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dosen : Syamsu Alam, SE., Ak. M.Si.

MODUL 3

KEUANGAN NEGARA

REFERENSI

1.Governmental and Non Profit Accounting, Theory and Practice,Robert J. Fressman Craig. Sixth Edition, Prentice Hall New Jersey,2002

2.Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Inrda Bastian, BPFE, Jakarta,2001.3.Public Sector Accounting, Rowan Jones, Mourice Pendlebury,

Fourth Edition, Pitmon Publishing, London, 1996.4.Akuntansi Pemerintahan, Muchlis dkk, Salemba Empat, 2002.


2/14

2


KEUANGAN NEGARA

A. Keuangan Negara Di Indonesia

Keuangan negara di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak

tahun 2003. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara UU

Keuangan Negara) diberlakukan setelah lebih dari 58 tahun sejak kemerdekaan,

pemerintah menggunakan aturan yang diadopsi dari Belanda, yaitu Indische

Comptabiliteitswet (lCW). Di dalam undang-undang tersebut, pengertian keuang-

an negara menjadi lebih jelas dari pengertian sebelumnya yang mengandung

penafsiran dalam arti luas seperti definisi dana UU tersebut atau sempit dalam

arti hanya anggaran pendapatan dan belania negara/daerah (APBN /APBD).

Keuangan negara yang diatur dalam UU tersebut secara umum terkait

dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya oleh peme-

rintah pusat dan daerah.Paling tidak tujuh pokok-pokok yang diatur dalam UU

Keuangan Negara tersebut, yaitu meliputi: (1) pengertian keuangan negara; 2)

asas-asas keuangan negara; (3) pengelolaan keuangan negara; (4) penang-

gungjawaban keuangan negara; (5) standar akuntansi pemerintahan; (6) basis

akrual dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; (7) peme-

riksaan pertanggungjawaban keuangan negara.

UU Keuangan Negara dilengkapi dengan UU Perbendaharaan Negara UU

No. 1 Tahun 2004 dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Ke-

uangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004). Selain itu, berdasarkan ketiga undang-

undang tersebut, UU Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) dan UU

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU No.25 Tahun 1999) disem-

purnakan dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Peraturan pelaksana berupa

peraturan pemerintah (PP) juga telah disahkan, antara lain PP No. 20 dan 21,

Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerinntah (RKP) dan (RKP) dan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), PP No. 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP No. 58 Tahun 2005

tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Modul ini membahas pokok-pokok keuangan negara yang berpengaruh

terhadap akuntansi pemerintahan tersebut. Namun, sebelum membahas hal

tersebut, daram bab ini juga dibahas secara singkat filosofi dan pengertian dasar

dalam keuangan publik (public finance) yang berpengaruh terhadap keuangan

negara di Indonesia.


3/14

3


B. Hubungan Pemerintah, Rakyat dan Keuangan Negara

Di dalam membahas keuangan negara, hubungan pemerintah dan rakyat

perlu dipahami terlebih dahulu. Pemerintah merupakan wakil dari rakyat yang

ditunjuk dengan mekanisme tertentu untuk mengelola dana rakyat dalam rangka

mencapai tujuan bernegara. Rakyat secara umum terbagi menjadi dua kelompok,

yaitu rakyat sebagai individu rumah tangga (households) dan rakyat sebagai

privat (private firms).

Pemerintah dan takyat tersebut melakukan kegiatan-kegiatan transaksi-

transaksi yang mempengaruhi keuangan negara. Hubungan pemerintah dan

rakyat sebagai individu rumah tangga (households) terletak pada pengenaan

pajak dan pungutan lainnya yang dikenakan pemerintah, sedangkan pemerintah

akan memberikan pelayanan dan subsidi serta jaminan sosial. Hubungan

pemerintah dan rakvat sektor privat terkait dengan transaksi pajak dan pungutan

lain yang dibebankan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah dapat memberi-

kan subsidi dan pelayanan kepada sektor privat.

Hasil d,ari pzjak dan pungutan Iain digunakan pemerintah untuk

mendapatkan barang dan jasa serta sumber daya seperti tenaga kerja dan

lainnya dari pasar dalam rangka memberikan pelayanan di atas. Demikian pula,

rakyat dalam arti individu rumah tangga dan sektor privat menggunakan uang

untuk mendapatkan barang dan jasa serta sumber daya dari pasar.

Pengenaan pajak dan pungutan lain oleh Pemerintah kepada rakyat baik

individu maupun privat seperti di atas tetkait kebetadaan barang public (public

goods), informasi asimetris, dan eksternalitas dapat mengganggu pencapaian

efisiensi dalam pasar. Barang publik merupakan komoditi yang dapat dinikmati

rakyat tanpa ada persaingan (nonrival in consumption) dan tidak ada pembedaan

konsumen (nonexclusion). Contoh barang public adalah penerangan jalan,

televisi umum, keamanan, perlindungan lingkungan, ialan raya umum (non-toll)

dan pemadam kebakaran.

Informasi asimetds merupakan ketidaksamaan informasi dalam transaksi.

Contoh informasi asimetris zdalah dalamindustri kesehatan dimana penjual dan

pembeli jasa tidak sama informasi yang dimilikinya.

Eksternalitas terkait dengan biaya dzn manfaat yang tidak terrefleksikan

dalam harga. Eksternalitas terdiri dari ekstetnalitas positif (manfaat yang tidak

terrefleksi dalam harga) dan eksternalitas negatif (biaya yang tidak ter-refleksi

dalam harga). Contoh ekstetnalitas positif adalah proteksi kebakaran dimana


4/14

4


pihak ketiga dapat manfaat dari fasilitas yang telah tefpasang. Contoh eksternali-

tas negatif terkait dengan polusi dimana biaya karena polusi tidak terrefleksi

dalam harga.

Hubungan pemerintah, individu, dan sektor privat dalam suatu perekonomi-

an dapat digambatkan sebagai berikut.

Uang yang didapatkan pemerintah dari pajak dan pungutan lain serta peng-

gunaan untuk pelayanan termasuk penyediaan barang publik, penyelesaian

informasi asimetris, dan dampak eksternalitas, pemberian subsidi dan jaminan

sosial merupakan bagian dari keuangan negara. Pendapatan dan belanja ter-

sebut diungkapkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat

oleh pemerintah dan diserujui oleh wakil rakyat, serta ditetapkan dalam suatu

peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian Dan Asas-Asas Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan baglan dad disiplin ilmu ekonomi yang

mempelajari kegiatan pemerintahdan berbagai alternatif cara pembiayaan

kegiatan tersebut dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah termasuk

yang penting adalah berbagai sumber pembiayaan atau pengeluaran tersebut

seperti perpajakan dan sebagainya (Hyman, 1999; Rosen, 1999). Secara

sederhana, Vaclav. Klaus, mantan Perdana Menteri Chekoslovakia, mengo-

RUMAH

TANGGA

PEME-

RINTAH

SEKTOR

SWASTAPelayanan

PASAR

INPUT

PASAR

OUTPUT

SUbsidi

Pajak dan PungutanPelayanan

Pajak dan Pungutan

SUbsidi, Jaminan


5/14

5


mentari bahwa keuangan negara merupakan pembahasan hubungan individu

atau rakyat dengan pemerintah (Rosen, 1999).

Sebagai katakteristik dalam sektor pemerintahan, berbagai aktivitas yang

dilakukan oleh pemerintah harus mengacu kepada suatu peraturan perundang-

undangan yang merupakan proses legislasi antara rakyat yang diwakili lembaga

legislatif dan pemerintah. Oleh karena iru, keuangan negara di Indonesia juga

diatur dalam suatu Peraturan perundang-undangan.

Keuangan negara di Indonesia meliputi semua hak dan kewaiiban negara

yang dapat dinilai dengan uang. Secara lebih rinci, keuangan negara tersebut

didefinikan dalamUndang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

sebagai bedkut:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankewaiiban tersebut

Berdasarkan pengertian tefsebut, keuangan negara meliputi sembilan aspek

sebagai berikut:

a. hak negara untuk memungut paiak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggankan tugas layanan umum pemerintah

negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;

c. penefimlan negara;

d. pengeluaran negara;

e. penefimaan daerah;

f. pengeluaran daerah;

h. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang , batang, serta hak-hak lain yang d,apatdinilai dengan uang termasuk kekayan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak larn yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;

i. kekaraan pihak Iainyang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.


6/14

6


Pengertian keuangan negara tersebut merupakan pengertian keuangan

negatif dalam arti luas. Hal ini menghapus perbedaan pendapat mengenai

pengertian keuangan negara sebelum UU Keuangan Negara berlaku, yaitu

pengertian secara sempit dalam arti hanya anggaran pendapatan dan belanja

negara/daerah (APBN /APBD).

D. Asas Asas Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan dengan mendasar-

kan pada asas-asas umum yang dikenal. Asas-asas tersebut meliputi asas

tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Di samping itu,

di dalam Penjelasan UU Keuangan Negara diperkenalkan asas-asas baru seperti

akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keter-

bukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh

badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

a. Asas tahunan

Pelaksanaan keuangan negara dilakukan pemerintah dengan menyusun dan

menyampaikan suatu anggaran pendapatan danbelanja kepada DPR/DPRD

untuk disetujui. Berdasarkan anggaran yang telah disetujui, pemerintah melak-

sanakan anggaran dimaksud dalam satu tahun dan menyampaikan pertang-

gungjawaban pelaksanaan dalam bentuk Iaporan keuangan kepada DPR/DPR

setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan

demikian, anggaran yang disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan

oieh pemerintah dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk

satu tahun tertentu.

b. Asas Universalitas

Keuangan Negara meliputi seluruh transaksi pendapatan dan belanja negara

termasuk transfer dan pembiayaan serta aset dan hutang negaraf daerah.

Setiap transaksi-transaksi keuangan negara tersebut harus ditampilkan atau

dimuat dalam dokumen anggaran.

c. Asas Kesatuan

Keuangan negaa dikelola sebagai suatu kesatuan, yang pendapatandan

belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran untuk seluruh kementerian

Negara/lembaga atau satuan kerja perangkat daerah.


7/14

7


d. Asas Spesialitas

Alokasi anggaran yang disediakan (kredit anggaran) diungkapkan terinci dan

peruntukannya jelas dalam suatu mata anggaran atau rekening belanja yang

ditetapkan.

e. Asas Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil

Keuangan negara dapat dipertanggungiawabkan dengan orientasi pada hasil

atau dampak dankeglatzn yang telah direncanakan tetsebut. Hal ini men-

dorong penyelenggaraan anggaran berbasis kineria (performance budget)

sehingga pencapaian pelaksanaan anggaran dapat diukur efisiensi, efektifitas,

dan ekonominya.

f. Asas Profesionalitas

Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara profesional. oleh karena itu,

pengelolaan tersebut akan dipertanggungiawabkan kepada rakyat melalui

dewan perwakilan terkait.

g. Asas Proporsionalitas

Keuangan negara diatur dan dikelola secara proporsional sesuai dengan arah

strategi pembrangunan dan prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah dan

melalui persetuiuan dewan perwakiian terkait.

h. Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Gegara

Pengelolaan keuangan negara dilakukan secar terbuka, dalam arti proses

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungiawaban diketahui atau diawasi

oleh rakyat dhi dewan perwakilan terkait. Dokumen anggaran dan pertang-

gungjawaban keuangan negara merupakan dokumen public.

i. Asas Pemeksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperiksa oleh badan

pemeriksa yang bebas dan mandiri sebagai mandat dari nkyat yang diatur

daram undang-undang. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada

rakyat melalui dewan perwakilan terkait dan pemerintah. Oleh karena itu, hasil


8/14

8


pemeriksaan yang telah diserahkan kepada dewan perwakilan merupakan

dokumen publik.

E. Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia

Pengelolaan keuangan negara merupakan kekuasaan Presiden sebagai

kepala pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat

umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan bersifat umum meli-

puti kewenangan untuk menetapkan arah, kebijakan umum, strategi, dan priodtas

dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Contohnya antara

lain menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja negara, pedoman penyusunan rencana kerja kementeri-

an Negara/lembaga, serta penetapan gaji dan tunjangan.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis

pengelolaan anggaran pendapatan danbelanja negara. Hal ini antara lain meliputi

keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan

piutang negara .

Di dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangart nega.ta tersebut

dikuasakan dan diserahkan kepada pejabat lain seperti sbb:

a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, terkait dengan pengelolaan fiskal dan

kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga tetkait dengan penggunaan

anggaran dan barang kementedan negaraf lembaga yang bersangkutan;

c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota, terkait dengan keuangan daerah

dan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Pasal 6 UU No. 17 tahun 2007)

Dengan penguasaan kewenangan kepada Menteri Keuangan dan pimpinan

lembaga di atas, maka tugas pengelolaan fiscal berada pada Menteri Keuangan

sebagai chief financial officer (CFO). Pemerintah Republik Indonesia, sementara

setiap menteri/pimpinan lembaga merupakan chief operational officer. Hal ini

mempertegas kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, memungkinkan

terselenggaranya mekanisme saling uji (cbecks and balances), dan mendorong

upaya peningkatan profesionelisme dalam penyelenggaraan tugas pemerin-

tahan.


9/14

9


Praktiknya, menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab secara substansi

atau materiil terhadap penggunaan anggaran dan batang negara pada kemen-

terian Negara/lembaganya masing-masing, sementata Menteri Keuangan ber-

tanggungjawab secara formal terhadap penggunaan anggran tersebut melalui

pembayaran yang dilakukan. Dengan perubahan di atas, maka perlu untuk

menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran dengan mengeluarkan surat

perintah membayar (SPM beralih dari Menteri Keuangan kepada menteri/

pimpinan lembaga atau pejabat yang diberikan kuasa untuk itu. Menteri

Keuangan dhi. perlu melakukan manaiemen kas secara memadai terkait dengan

perubahan tersebut sehingga tidak terjadi ketekoran kas (cash shortage).

Pengelolaan keuangan negara di daerah diserahkan Presiden kepada

gubemur/bupati/walikota. Penyerahan ini mengandung arti bahwa proses ang-

garan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dilakukan langsung oleh guber-

nur/bupati/walikota dengan dewan perwakilan terkait. Keuangan daerah tersebut

dikelola oleh masing-masing pengguna anggaran yaitu kepala satuan kerja

perangkat daerah dan untuk pengelolaan keuangan dilakukan oleh pejabat

pengelola keuangan daerah. Dengan demikian, fungsi pengujian tagihan dan

pengeluaran SPM berada pada masing-masing kepala satuan kerja perangkat

daerah yang bertanggungjawab secara ma teri penggunaan anggaran tersebut.

Di dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah harus menetapkan

dan menyelenggatakan sistem pengendalian intern. Hal tersebut diatur dalam

Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2004 tentans Perbendahafaan Negara, sistem

pengendalian intern diatur sbb:

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penge-

lolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur

dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerin-

tahan secara menyeluruh.

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan peraturan pemerintah.

Di dalam penjelasan pasal tersebut, Mented Keuangan selaku Bendahara

umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian inrern di bidang per-

bendaharaan. Sistem pengendatan intern di bidang pemerintahan kementerian

negara/lembaga diselenggarakan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.


10/14

10


untuk sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan di daerah diatur

lebih lanjut oleh gubernur/bupati/walikota.

Selain itu, sistem pengendalian intern tersebut dikonsultasikan terlebih

dahulu dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebelum ditetapkan dalam peratur-

an pemerintah. Hal ini penting karena Badan Pemeriksa Keuangan akan melaku-

kan pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan

tugas pemeriksaan. Dengan demikian, konsultasi tersebut pedu dilakukan untuk

mendapatkan persepsi yang sama atas keandalan dan model suatu sistem

pengendalian intern yang akan ditetapkan.

F. Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara., pemetintah diharuskan menyampaikan laporan petanggung-

jawaban keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan

tersebut setidak-tidaknya terdiri dari neraca (balance sheet), laporan realisasi

anggran (budget realization statement), laporan arus kas (cash flow statement)

dan catatan atas laporan keuangan (notes to financial statements) serta dilampiri

ikhtisar laporan keuangan badan usaha pemerintah. Pertanggungawaban ter-

sebut lebih lengkap dibandingkan pertanggungawaban dengan sebelum UU

Keuangan Negara.bedaku, yaitu hanya perhitungan anggaran.

Keempat komponen laporan keuangan tetsebut menggamb arkan hal-hal

tertentu. Netaca adalah laponn yang menggambatkan posisi aset, kewajiban dan

ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Laporan realisasi anggaran

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pem-

biayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dan sisa anggaran lebih

untuk periode tertentu serta dibandingkan dengan anggarannya. Laporan atas

kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar untuk kegtatan operasi,

investasi dan pembiayaan. Catatan atas laporan keuangan mencakup hal-hal

umum terkait laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi, dan penielasan

masing-masing pos atau perkiraan dalam laporan keuangan.

Penyampaian rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang

laporan keuangan oleh pemeri ntah yang telah diperiksa Badan Pemeriksa

Keuangan kepada DPR/DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya

tahun anggaran. Secara rinci, tingkat pengguna anggaranya itu menteri/pimpinan

lembaga atau kepala satuan kela perangkat daerah menyampaikan laporan


11/14

11


keuangannya paling rambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggalan berakhir

kepada presiden atau gubernur/berupa/wahkota. Dalam waktu satu bulan,

laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pemetiksa Keuangan untuk

diperiksa selama 2 (daa) bulan. Satu bulan kemudian, pemerintah memper-

siapkan rancangan undang-undang atau perda dimaksud dan disampaikan ke

DPR/DPRD.

Secara diagram, jangka waktu paling lambat penyampaian Iaporan

keuangan sebagai pertanggungawaban keuangan negara dalam gambar berikut:

Penyampaian laporan keuangan dimaksud disertai Surat Pernyataan Tanggung

Jawab (statement of Responsibility). surat pernyataan tersebut berisi tanggung-

jawab pejabat pemerintah sebagai pengguna aggaranterhadap pemanfaatan

anggarannya dan laporan pertanggungjawabanny a.

G. Standar Akuntansi Pemeriksaan

Penyusunan laponn keuangan tersebut didasarkan pada standar akuntansi

pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Penyusun standar

akuntansi pemerintahan tersebut adalah komite yang independen yang

ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut mengatur mengenai definisi,

pengakuan (recognition), penilaian dan pengukuran (valuation and measure-

ment), serta pengungkapan (disclosure). Sebagai contoh, definisi tentang pen-

dapatan adalah "semua penefimaan rekening kas umum negara daerah atau

entitas pelaporan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang meniadi hak pemefintah, dan tidak perlu

dibayar kembati oleh pemerintah" . Pendapatan diakui pada saat diterima pada

rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan diklasi-

fikasikan menurut jenis pendapatan.

Sebelum undang-undang di bidang keuangan negara, penyusunan laporan

pertanggunjawaban keuangan negaira berpedoman pada prinsip-prinsip akun-

tansi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya

lndische Comptabiliteitswet (ICW). Dalam aturan tersebut, setiap pos atau per-

kiraan yang dilaporkan tidak diatur secara lengkap seperti dalam suatu standar

akuntansi.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005. Seperti disebutkan dalam Pasal 32 UU No.


12/14

12


17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 57 UU No 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, standar akuntansi pemerintahan tersebut telah

mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pembahasan

standar akuntansi secara rinci diungkapkan dalam bab berikutnya.

H. Basis Akuntansi Akrual

Basis akuntansi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan ke-

uangan negara adalah basis menuiu akrual (cash towards actual), yaitu basis kas

untuk pendapatan,belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset,

kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh katena itu, anggaran dan realisasinya dan

d.ilaporkan sesuai dengan penerimaan dan pengeluatan kas yang terjadi pada

kas negara atau kas daerah

Di dalam UU Keuangan Negara, basis akrual diterapkan untuk pendapatan,

belanja dan pembiayaan akan diterapkan pada tahun 2008 atau lima tahun sejak

UU tersebut ditetapkan. Berdasarkan basis akrual, maka anggaran dan

tealisasinya diperlakukan sebagai berikut:

a. Anggaran

(a) Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan dibuat sesuai dengan rencana penerapan pen-

dapatan yang menjadi hak Negara/daerah dengan suatu tagihan.

(b) Anggaran Belanja

Anggaran belanja dibuat sesuai dengan rencana perikatan belanja yang

menjadi kewajiban Negara/daerah dalam suatu kontrak dengan pihak

ketiga.

(c) Anggaran Pembiayaan

Anggaran penerimaan dan pengeluran pembiayaan dibuat sesuai dengan

rencana komitmen yang menjadi hak dan kewajiban pembiayaan peme-

rintah.

b. Realisasi

(a) Realisasi Pdndapatan

Realisasi pendapatan diakui sesuai dengan timbulnya hak pemerintah

melalui suatu tagihan.


13/14

13


(b) Realisasi Belanja

Realisasi belanja diakui sesuai dengan timbulnya kewajiban pemerintah

melalui suatu perikatan dengan pihak ketiga.

(c) Realisasi Pembiayaan

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sesuai dengan

timbulnya hak penarikan dan kewajiban pembayaran pembiayaan

pemedntah.

Dampak dari penerapan basis aktual adalah kemungkinan kenaikan

pendapatan dan belanja dibandingkan dengan basis kas selama ini. Selain itu,

kemungkinan naiknya piutang dan utang dan kesulitan manajemen kas bisa

terjadi, apabia kepastian hukum dan konsistensi sistem penagihan tidak dapat

diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan kepastian hukum dan konsistensi

sistem penagihan, maka penagihan piutang dan pembayaran utang menjadi jelas

dan tidak menumpuk menjadi piutang dan utang macet.

I. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Laporan keuangan sepefti disebutkan di atas diperiksa oleh Badan

pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD sebagai

suatu rancangan undang-undang ataa peraturan daerah. Kriteria pemeriksaan

laporan keuangan tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemeriksaan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk membedakan

opini atas kewajaran laporan keuangan dimaksud' sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Opini yang dibedakan dapat berupa salah satu dan

empat jenis opini yaitu wajar tanpa pengecualian (unqualifed opinion), wajar

dengan pengecualian (qwatifed opinion), tidak dapat menyatakan pendapat

(disclaimer opinion), dan tidak wajar (adverse opinion).

Pemberian opini tersebut tergantung pada kesesuaian laporan keuangan

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas

sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Kesesuaian dengan standaf akuntansi dan kecukupan pengungkapan

tersebut terkait dengan pernyataan pemerintah (management assertion) yang

meliputi keberadaan dan kejadian (existence and accurance), kelengkapan

(conpleteness) hak dan kewaiiban (rights and obligations), penilaian dan alokasi

(valuation and alocation) dan pengungkapan (disclosure). Pernyataan


14/14

14


pemerintah tersebut disampaikan dengan Surat Representas i (Representation

Letter) yang disampaikan kepada BPK sebelum laporan hasil pemeriksaan

diterbitkan. Efektivitas sistem pengendalian intern terkait dengan keandalan

informasi yang disaiikan dan risiko salah saji yang besar. kepatuhan terhadap

perundang-undangan terkait dengan kualitas informasi dibandingkan ketentuan

perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah tersebut

disampaikan kepada DPR/DPRD paling lambat dua bulan seiak laporan

keuangan diterima BPK dari pemerintah. Hasil pemeriksaan tersebut

disampaikan juga kepada pemerintah.Laporan hasil pemeriksaan terdiri dari

laporan yang memuat pernyataan opini BPK termasuk didalamnya kesesuaian,

dengan standar akuntansi dan kecukupan pengungkapan, hasil penelahaan atas

efektivitas sistem pengendalian internal dan laporan kepatuhan terhadap

perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan tersebut digunakan unruk pembahasan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD antara DPR/DPRD dengan

pemerintah dengan pemerintah.

keuangan negara (3)

Documents