bab vi konstitusi negara

7/24/2019 Bab Vi Konstitusi Negara

1/30

MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Disusun oleh:

- Irmanto / 14!4"41!!#

- $a%ti An&i%a A' (' / 14!4"41!!)

- Rahmat Mu*aro%/ 14!4"41!1!

- Deni Restu W' / 14!4"41!11

- R+an Kuntoro / 14!4"41!1"

(AK,LA. EKNIK

,NIER.IA. NEGERI 0G0AKARA

0G0AKARA

"!1

KAA PENGANAR


2/30

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah

Pendidikan Kewarganegaraan bab Konstitusi Negara ini dengan baik meskipun

banyak kekurangan didalamnya.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah

wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di

dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. leh sebab

itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang

telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang

sempurna tanpa saran yang membangun.

!emoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang

memba"anya. !ekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami

maupun orang yang memba"anya. !ebelumnya kami mohon maa# apabila terdapat

kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran

yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Yogyakarta, $% ktober &%$'

Penulis

&


3/30

DA(AR I.I

K(T( PEN)(NT(*................................................................................... &

+(T(* !................................................................................................

$A$ I PENDAH,L,AN

(. /(T(* 0E/(K(N)...................................................................... 1

0. PEM0(T(!(N M(!(/(2........................................................... '

3. *4M4!(N M(!(/(2................................................................. '

$A$ II LANDA.AN ERI

(. PEN)E*T(N................................................................................. 5

0. KN!TT4! Y(N) +)4N(K(N + N+NE!(................. 6

Konstitusi Madinah.............................................................................

*epublik ndonesia Pertama.............................................................. $%

*epublik ndonesia Kedua................................................................ $$

*epublik ndonesia Ketiga................................................................ $&

*epublik ndonesia Keempat............................................................ $1

*epublik ndonesia Kelima............................................................... $1

*epublik ndonesia Keenam............................................................. $'

3. K(7(N (M(N+EMEN................................................................. $8

$A$ III MA.ALAH DAN ANALI.A MA.ALAH

Masalah dan (nalisa Masalah.................................................................... &&

$A$ I PEN,,P

(. KE!MP4/(N ............................................................................... &9

0. !(*(N........................................................................................... &9

+(T(* P4!T(K(....................................................................... %

$A$ I


4/30

PENDAH,L,AN

(. /atar 0elakang Masalah

+ewasa ini banyak masyarakat ndonesia yang mengabaikan arti dari

pan"asila sebagai dasar negara dan 44+ $91' sebagai konstitusi. 0ahkan bukan

hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari dasar

negara dan konstitusi tersebut. )olongan masyarakat yang demikian sepertinya

kurang pemahaman pendidikan tentang dasar negara kita itu. !esungguhnya bila

seluruh warga negara *epublik ndonesia mampu memahami, menganalisis dan

menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya se"araberkesinambungan dan konsisten dengan "ita-"ita dan tujuan nasional seperti yang

digariskan di dalam Pembukaaan 44+ $91', maka mereka sudah tentu dapat

menghayati #ilsa#at dan ideologi Pan"asila sehingga menjiwai tingkah lakunya

selaku warga negara *. dalam melaksanakan segala kegiatannya sebagai

"erminan dari nilai-nilai pan"asila dan 44+ $91'. Terlebih di era globalisasi ini

masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positi# dan negati#

dari globalisasi tersebut. +engan pendidikan tentang dasar negara dan konstitusi

diharapkan masyarakat ndonesia mampu mempelajari, memahami dan

melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandasakan dasar negara dan

konstitusi, namun tidak kehilangan jati dirinya, apalagi ter"abut dari akar budaya

bangsa dan keimanannya.

+asar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi.Konstitusi

adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. +alam arti yang luas :

konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan

;hukum< yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. +alam arti

tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis.

+alam arti sempit : konstitusi adalah 4ndang-4ndang +asar, yaitu satu

atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersi#at pokok. +engan

demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara.norma hukum dibawah dasar

Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. si norma tersebut

1


5/30

bertujuan men"apai "ita-"ita yang terkandung dalam dasar Negara. +asar Negara

merupakan "ita hukum dari Negara. Terdapat hubungan-hubungan yang sangat

terkait antara keduanya yang perlu kita ketahui..

0. Pembatasan Masalah

(gar mendapatkan gambaran dan kerangka yang jelas mengenai ruang

lingkup pembahasan, maka perlu kiranya diberi batasan-batasan menyangkut

permasalahan yang akan diungkap dalam makalah ini yaitu dibatasi pada masalah

dasar negara dan konstitusi.

3. *umusan Masalah

0erdasarkan latar belakang masalah dan pengertian judul yang telah

diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan

kali ini. (dapun yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah pada makalah

ini adalah sebagai berikut:

$. (pa yang dimaksud dengan Konstitusi=

&. 0agaimana kedudukan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi di

ndonesia ;44+ $91'


6/30

stilah dalam bahasa nggris constitution atau dalam bahasa 0elanda

constitutie se"ara hara#iah sering diterjemahkan dalam bahasa ndonesia 4ndang-

4ndang +asar. Permasalahannya penggunaan istilah undang-undang dasar adalah

bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah tertulis. Padahal istilah

"onstitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas,

yaitu keseluruhan peraturan>peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis yang mengatur se"ara mengikat "ara-"ara bagimana suatu pemerintahan

diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Pengertian konstitusi itu dalam praktik

ketatanegaraan pada umumnya dipahami se"ara ;i< lebih luas daripada undang-

undang dasar atau ;ii< sama dengan pengertian undang-undang dasar.

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian

undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi

naskah tertulis saja dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak

tertulis, yang tidak ter"akup dalam undang-undang dasar $. Para penyusun

4ndang-4ndang +asar $91' menganut arti konstitusi lebih luas daripada undang-

undang dasar karena dalam Penjelasan 4ndang-4ndang +asar $91' dikatakan

bahwa

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari

hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis,

sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga Hukum Dasar yang

tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam

praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Namun, dalam masa *epublik ndonesia !erikat, yaitu antara &5

+esember $919 sampai dengan $5 (gustus $9'%, penyusun Konstitusi *!

menerjemahkan se"ara sempit istilah konstitusi sama dengan undang-undang

dasar. 2al ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi *epublik ndonesia

!erikat bagi 4ndang-4ndang +asar *epublik ndonesia !erikat&. Menurut E.3.!

?ade dalam bukunya Constitutional Law , undang-undang dasar adalah naskah

yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan

suatu negara dan menentukan pokok-pokok "ara kerja badan-badan tersebut.

8

$ 2. Kaelan, M. !. :Pendidikan Pancasila, Pardigma, Yogyakarta, &%%1, hlm. $6%.


7/30

+itinjau dari segi kekuasaan undang-undang dasar dapat dipandang

sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan

itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Menga"u konsep trias politika,

kekuasaan dibagi antara badan eksekuti#, legislati#, dan yudikati#. 4ndang-undang

dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan

menyesuaikan diri satu sama lain. 4ndang-undang dasar merekam hubungan-

hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

+alam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional undang-

undang dasar mempunyai #ungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan

pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersi#at

sewenang-wenang. +engan demikian, hak-hak warga negara diharapkan

terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini ter"ermin dalam undang-undang dasar.

7adi, dalam anggapan ini undang-undang dasar mempunyai #ungsi yang khusus

dan merupakan perwujudan atau mani#estasi dari hukum yang tertinggi yang

harus ditaati, tidak hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa

sekalipun.

!etiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut: ;i< organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara

badan legislati#, eksekuti# dan yudikati#@ dalam negara #ederal pembagian

kekuasaan antara pemerintah #ederal dengan pemerintah negara bagian@ prosedur

penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah

dan sebagainya, ;ii< hak-hak asasi manusia, ;iii< prosedur mengubah undang-

undang dasar, ;iA< ada kalanya memuat larangan untuk mengubah si#at tertentu

dari undang-undang dasar untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang

baru saja diatasi, dan ;A< memuat "ita-"ita rakyat dan asas asas ideologi negara

;Miriam 0udiardjo.&%%.Dasar-dasar lmu Politik.7akarta: PT )ramedia Pustaka

4tama


8/30

bulat dan terpadu. +i dalamnya, menurut Noor M! 0akry 1, berisi materi yang

pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat hal, yaitu ;i< pengaturan tentang

#ungsi sistem pemerintahan negara, ;ii< ketentuan #ungsi dan kedudukan lembaga

negara, ;iii< hubungan antara negara dengan warga negaranya, dan ;iA< ketentuan

hal-hal lain sebagai pelengkap.

0. Konstitusionalisme dan piagam madinah

$. !ejarah /ahirnya Kontitusi Madinah

Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah

umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam

arti modern. !ejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad !(? dan umat

slam selama kurang lebih $ tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatanMuhammad !(? sebagai *osul, sebelum mempunyai kekuatan dan

kekuasaan politik yang menguasai suatu wilayah. 4mat slam menjadi

komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 8&& M hijrah ke

Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yarsib. Tak lama sesudah hijrah ke

Madinah, Muhammad !(? membuat suatu piagam politik untuk mengatur

kehidupan bersama di Madinah yang dihuni beberapa ma"am golongan yakni

golongan muslim pendantang, golongan muslim Madinah dan golongan

Yahudi. Piagam ini dibuat atas persejuan bersama antara Nabi Muhammad

!(? dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah yang se"ara #ormal ditulis

dalam suatu naskah yang disebut !hahi#ah.

Para ahli menyebut Piagam ini dengan istilah yang berma"am-ma"am.

Montgomery ?att menyebutnya The 3onstitusion # Medina@ Bainal (bidin

(hmad memakai perkataan Piagam sebagai terjemahan dari kata al-shahi#ah.

!ebagai dukumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan

menyebabkan Piagam itu tepat juga disebut sebagai Konstitusi Madinah< '.

&. Materi Muatan Konstitusi Madinah

!e"ara keseluruhan, Konstitusi Madinah berisi 15 Pasal yang menggambarkan

prinsip-prinsip Negara Modern dengan Nabi sebagai Kepala Negara yang

warganya terdiri dari berbagai ma"am golongan, keturunan, budaya maupun

agama yang dianutnya. Menurut 2asan brahim 2asan 8merumuskan empat

6

1 Noor M!. 0akry, $991, hlm. $&%.


9/30

prinsip muatan materi Konstitusi Madinah, yakni: seluruh kaum Muslimin dari

berbagi golongan adalah satu umat yang bersatu@ saling tolong menolong dan

saling melindungi di antara rakyat yang baru itu atas sadar keagamaan@

masyarakat dan negara berkewajiban atas setiap rakyat untuk

mempertahankan keamanan dan melindungi dari serangan musuh@ persamaan

dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lainnya di

dalam urusan dunia bersama kaum Muslim.

+ari uraian diatas maka jelaslah bahwa Piagam Madinah menerapkan paham

konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan

jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Konstitusionalisme yang dianut

oleh negara Madinah, telah merangkum semua si#at yang dibutuhkan oleh

organisasi kenegaraan, baik si#at proklamasi, deklarasi, perjanjian atau

pernyataan-peryataan lain termuat dalam piagam itu. leh karena kualitasnya

yang serba men"akup ini, Piagam Madinah diakui sebagai konstitusi tertulis

pertama di dunia 5.

3. Konstitusi-Konstitusi Yang Pernah +igunakan +i ndonesia

!uatu undang-undang dasar jika tidak lagi men"erminkan konstelasi

politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat dapat dibatalkan dan diganti

dengan undang-undang dasar baru. !ebagai "ontoh, sesudah dibebaskan dari

pendudukan tentara 7erman, Pran"is menganggap perlu untuk mengadakan

undang-undang dasar baru yang men"erminkan lahirnya negara Pran"is baru. 2al

ini juga terjadi di ndonesia. Miriam 0udiardjo ;Miriam 0udiardjo.&%%.Dasar-dasar lmu Politik.7akarta: PT )ramedia Pustaka 4tama


10/30

ndonesia $91' dengan demokrasi terpimpin, disusul +emokrasi Pan"asila, mulai

$98 berlaku di seluruh ndonesia termasuk rian 0arat. (pabila ditinjau dari

sudut perkembangan sejarah demokrasi *epublik ndonesia, Miriam 0udiardjo

;&%%5:$%'< membagi dalam tiga tahap, yaitu ;i< masa $91'-$9'9 sebagai *epublik

ndonesia ke- ;+emokrasi Parlementer< yang didasari tiga 4ndang-4ndang

+asar, yaitu 44+ $91', $919 dan $9'%, ;ii< masa $9'9-$98' sebagai *epublik

ke- ;demokrasi Terpimpin< yang $1% didasari 4ndang-4ndang +asar $91', dan

;iii< masa $98' sampai sekarang sebagai *epublik ndonesia ke- ;+emokrasi

Pan"asila yang didasari oleh 4ndang-4ndang +asar $91'. Pemikiran ini

disampaikan pada tahun $95%-an jauh hari sebelum jatuhnya reDim !uharto,

sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa *epublik ke- yaitu

periode antara tahun $98' dan $996. Kemudian tahun $996 sampai saat ini dapat

ditambahkan masa *epublik ke- dengan menggunakan 4ndang-4ndang +asar

$91' pas"aamandemem ;+emokrasi masa transisi &5 +esember $919,

;ii< periode tanggal &5 +esember $919 > $5 (gustus $9'%, ;iii< periode tanggal $5

(gustus $9'% > ' 7uli $9'9, ;iA< periode tanggal ' 7uli $9'9 > $9 ktober $999,

;A< periode tanggal $9 ktober $999 > $% (gustus &%%&, dan ;Ai< periode tanggal

$% (gustus &%%& sampai dengan sekarang. Pada periode pertama berlaku 44+

$91', pada periode kedua berlaku Konstitusi *! $919, pada periode ketiga

berlaku 4ndang-4ndang +asar !ementara $9'%, pada periode keempat berlaku

kembali 44+ $91' beserta penjelasannya. !etelah itu 44+ $91' diubah berturut-

turut pada tahun $999, &%%%, &%%$, &%%& dengan menggunakan naskah yang

berlaku mulai ' 7uli $9'9 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks

yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah 44+ $91'.

+engan demikian, menurut 7imly (ssidiCie9 , kurun waktu selama terjadi

$%


11/30

perubahan 44+ $91' dalam satu rangkaian kegiatan itu, dapat disebut sebagai

satu kesatuan periode tersendiri, yaitu periode konstitusi transisional.

Re2u*li% Pertama : ,,D 1)4

4ndang-4ndang +asar *epublik ndonesia yang pertama adalah 44+

$91' yang disahkan pada tanggal $6 (gustus $91', berlaku se"ara nasional

sampai dengan tanggal &5 +esember $919. Naskah undang undang dasar pertama

tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan ndonesia ;PPK


12/30

bertanggungjawab kepada badan legislati#, tetapi hanya bertindak sebagai

pembantu presiden. /ebih lanjut, mulai bulan NoAember $91', berdasarkan

maklumat ?akil Presiden No. F tanggal $8 ktober $91', Pengumuman 0adan

Pekerja $$ NoAember $91', dan Maklumat Pemerintah tanggal $1 NoAember

$91', tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri. Keadaan ini

merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer yang praktis

dipertahankan sampai tahun $9'9 pada masa 4ndang-4ndang +asar $91'

dinyatakan berlaku kembali, melalui +ekrit Presiden. 7adi, mulai $1 NoAember

$91' sampai &5 +esember $919 sistem pemerintahan yang diselenggarakan

berlainan dengan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam naskah 4ndang-

4ndang +asar $91'$%.

Re2u*li% Ke&ua : Konstitusi RI. 5"# Desem*er 1)4-1# A6ustus 1)!7

+alam kondisi ndonesia baru saja menyatakan kemerdekaan, 0elanda

berkeinginan untuk berkuasa lagi di ndonesia, yaitu melalui (gresi pada tahun

$915 dan (gresi pada tahun $916. Karena mendapat perlawanan sengit bangsa

ndonesia, 0elanda gagal menguasai ndonesia. Pada tahun $919 diadakan

Kon#erensi Meja 0undar ;KM0< di +en 2aag, 0elanda. !alah satu hasil KM0 ituialah pendirian negara *epublik ndonesia !erikat. *an"angan naskah Konstitusi

*epublik ndonesia !erikat juga diputuskan dalam KM0 dan disepakati mulai

berlaku pada tanggal &5 +esember $919.

+engan berdirinya negara *epublik ndonesia !erikat ;*!


13/30

kebersamaan ini nampak dengan adanya ketetapan Presiden *! tentang

penggabungan negara-negara bagian ke dalam *epublik ndonesia sebagai

berikut.

;$< Tanggal 9 Maret negara bagian dan daerah 7awa Timur, 7awa Tengah, Madura,

!ubang, dan Padang masuk ke dalam *epublik ndonesia.

;&< Tanggal $$ Maret $9'%, memasukkan negara Pasundan menjadi daerah

*epublik ndonesia.

;< Tanggal &1 Maret $9'%, memasukkan Kalimantan Timur dan !umatera !elatan

menjadi daerah *epublik ndonesia.

;1< Tanggal 1 (pril $9'%, 0angka , 0elitung, *iau, 0anjar, +ayak 0esar, Kota

?aringin, Kalimantan Tenggara masuk dalam daerah *epublik ndonesia.

+engan demikian, hanya negara bagian ndonesia Timur dan negara

bagian !umatera Timur saja yang belum masuk ke dalam *epublik ndonesia

yang berpusat di Yogyakarta. Pada tanggal $9 Mei $9'% disusunlah Piagam

Persetujuan antara Pemerintah *! yang sekaligus mewakili negara bagian

ndonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan. Tindaklanjut dari Piagam Persetujuan tersebut terbentuklah negara Kesatuan dengan

berdasar 4ndang-4ndang +asar !ementara $9'% tanggal $5 (gustus $9'%$$'

Re2u*li% In&onesia Keti6a: ,,D. 1)! 51# A6ustus 1)!- 8uli 1))7

Negara kesatuan yang merupakan perubahan ketatanegaraan dari negara

serikat itu menggunakan 4ndang-4ndang +asar !ementara $9'% yang di dalam

pembukaannya memuat dasar negara Pan"asila, tetapi pelaksanaan sistem

pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer. +engan demikian,

sistem kabinet parlementer itu tidak "o"ok dengan jiwa Pan"asila. (kibatnya,

kabinet terjadi jatuh bangun@ bahkan rata-rata umur tiap-tiap kabinet itu kurang

dari satu tahun. Noor Ms 0akry$& memaparkan bahwa dari tahun $9'% sampai

tahun $9'9 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 5 kali, sehingga stabilitas

$


14/30

nasional menjadi sangat terganggu. Pergantian kabinet itu dapat dikemukakan

berikut ini.

;$< Kabinet Natsir ;8 !eptember $9'% sampai dengan &5 (pril $9'$

bab vi konstitusi negara

Documents