konstitusi di berbagai negara

7/25/2019 Konstitusi Di Berbagai Negara

1/35

KONSTITUSI DI BERBAGAI NEGARA

A. Latar Belakang

Perkataan konstitusi berarti membentuk "Pembentukan" berasal dari kata kerjaconstituer (bahasa Prancis), sedang dalam bahasa Belanda adalahGrondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (Ground ) dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakanundang-undang dasar sepertiGrondwet yang telah digunakan dalam bahasa Belanda. Suatu

onstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertamuntuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu harus kuat sehinggtidak mudah runtuh.

onstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. !ukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai ndang ndang #asar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulisdisebut on$ensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul daterpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

onstitusi %ertulis dan %ak %ertulis#i dunia ini hanya ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis&enurut Amos J. Peaslee hampir semua negara di dunia ini mempunyai konstitusi tertulis,kecuali Inggris dan anada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis.

#i negara-negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu yang menentukan yaitu'

a. danya e enang dan cara bekerja lembaga-lembaga kenegaraan.

b. Pengakuan dan perlindungan hak asasi para arga negara dilindungi.

*egara-negara yang nenggunakan konstitusi tertulis, maka ada negara yang memiliki konstitusangat panjang seperti India dengan + pasal dan ada negara yang memiliki konstitu

terpendek yaitu Spanyol hanya + pasal saja. *amun demikian ukuran untuk dapat tetapmencapai tujuan dalam konstitusi itu. onstitusi ini tidak terletak pada banyak atau sedikitny jumlah pasal-pasal.%ujuan dibentuknya konstitusi adalah mengadakan tata tertib dalam adanya pelbagai lembakenegaraan dalam e enang- e enangnya dan dalam cara bekerjanya serta dalam hal penyebutan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. #i negara-negara yan


2/35

mempunyai konstitusi tertulis, ada peraturan-peraturan di luar konstitusi yang si/atnya sama da praktis kekuatannya sama dengan pasal-pasal dari konstitusi tertulis. Peraturan-peraturan di lukonstitusi dapat juga dianggap ada berdasarkan pada adat kebiasaan.#alam hal keberadaan konstitusi, Inggris sebagai pelopor yang memiliki konstitusi pertama ddunia, yakni dengan &agna 0harta.

B. Tujuan

dapun yang menjadi tujuan dari makalah ini adalah '1. ntuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai &ahkamah onstitusi diberbaga *egara.2. ntuk mengetahui pesamaan dan perbedaan ke enangan &ahkamah onstitusi diberbaga *egara.

+. &emberi pengetahuan mengenai sejarah terbentuknya &ahkamah onstitusi diberbaga *egara.

C. Permasalahan

Pada makalah ini penulis merumuskan masalah mengenai perbandingan mahkamah konstitu *egara 3epublik Indonesia dengan *egara %hailand, *egara chilli, *egara portugal.

PE BA!ASAN

". Sejarah K#nst$tus$ %$ In%#nes$a onstitusi di Indonesia memiliki historis yang cukup panjang dan dibagi ke dalam beberap

4aman, yaitu 5aman !india Belanda, 5aman Pendudukan 6epang, dan 5aman emerdekaan, bahkan hingga de asa ini.

onstitusi yang dijadikan dasar ketatanegaraan pun berganti-ganti. Pada 5aman !india Belanda pernah menggunakan 7rond et, kemudian digantikan oleh "Indische Staatsregeling" yang mula berlaku pada tanggal 1 6anuari 1 28 menggantikan "3egeeringsreglement" dan tahun 19::

Indische Staatsregeling mengenal empat macam undang-undang yaitu ;et, lgemene maatregel$an bestuur (/irman raja atau koninklijk besluit),


3/35

Setelah merdeka Indonesia untuk pertama kali menggunakan konstitusi yang ditetapkan padtanggal 19 gustus 1 : dan dikenal dengan nama ndang ndang #asar 1 :. emudian padatahun 1 menggunakan onstitusi 3epublik Indonesia Serikat akibat ulah Belanda yanmenekan Indonesia pada onperensi &eja Bundar di #en !aag. onstitusi 3IS tidak bertahanlama, hanya berlangsung delapan bulan, kemudian digantikan oleh ndang ndang #asarSementara %ahun 1 : sejak tangga1 1: gustus1 : .

# Sementara %ahun 1 : ini pun kemudian digantikan kembali oleh # 1 : sejak dikeluarkannya #ekrit Presiden pada tanggal : 6uli 1 : .

onstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bah a *egara Indonesia adalah *egara !ukum (3echtstaats). &enurut pemikiran =riedrich 6ulius Stahl, salah satu unsur yangdimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basi

rights>/undamental rights). Indonesia yang notabene adalah negara hukum. *egara hukum berasetiap arga negara harus tunduk dan taat kepada hukum sebagai sarana ?problem sol$ingmasyarakat. !ukum di negara hukum harus menjadi panglima apabila negeri ini ingin hiduptertib dan terjamin perlindungan hak-hak setiap arganya.

gar dapat selalu mengikuti perkembangan dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusiamaka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangka/enomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suakonstitusi yang selalu hidup (li$ing constitution).

onstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representati/ kehendaseluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupa berbangsa dan bernegara. atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangdengan basic rights dan konstitusi itu sendiri. #engan kata lain, konstitusi harus diutamakan, damaksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada akil- akilnya.

&ahkamah onstitusi yang kini melembaga dalam salah satu struktur lembaga hukum dIndonesia bera al dari /akta re/ormasi nasional tahun 1 9, dan kemudian hal itu telamembuka peluang perubahan mendasar atas ndang-undang #asar *egara 3epublik Indonesia%ahun 1 : (kemudian akan kita sebut # 3I 1 :) yang disakralkan oleh Pemerintah


4/35

Setelah re/ormasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaiaempat tahap, yaitu pada tahun 1 , 2 , 2 1, dan 2 2 ( # 3I 1 :). Salah satu perubahdari # 3I 1 : adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistemketatanegaraan antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan Achecks and balances seba pengganti sistem supremasi parlemen.

#alam Pasal 2 0 hasil perubahan ketiga # 3I 1 :, dimasukkannya ide pembentukan&ahkamah onstitusi kedalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yansederajat kedudukannya dengan organ konstitusi lainnya. =ungsi &ahkamah onstitusi teladilembagakan berdasarkan ndang-undang *omor 2 tahun 2 + tentang &ahkamah onstitu( *o. 2 , 2 +), sejak tanggal 1+ gustus 2 +. mandemen yang dilakukan oleh &ajelPermusya aratan 3akyat (&P3) pada tahun 2 1 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 2 ayat (21) pasal 2 c dan pasal Cb ndang-undang #asar 1 : hasil perubahan ketigyang disahkan pada tanggal *o$ember 2 1.

!al ini disahkan dengan adanya ketentuan Pasal 2 0 ayat (8) # 3I 1 : yangmenentukan' ?Pengangkatan dan pemberhentian !akim onstitusi, hukum acara serta ketentuanlainnya tentang &ahkamah onstitusi diatur dengan undang-undang.@


5/35

sebagai penjaga konstitusi seperti yang diatur dalam # 3I 1 : dengan meninjaukeberadaannya dalam tatanan hukum di Indonesia.

Beberapa aspek yang terdapat dalam # 1 : yang menyebabkan konstitusi Indonesiaini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkhak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

1. # 1 : terlampau sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri dari +C pasal sehingg belum>tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsadalamnya yang makin lama makin kompleks.

2. # 1 : menganut paham Supremasi &P3 yang menyebabkan tidak ada sistemchecks and balances antarcabang kekuasaan negara.

+. # 1 : memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (executive heavy ) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.

. Beberapa muatan dalam # 1 : mengandung potensi multita/sir yang membuka peluan pena/siran yang menguntungkan pihak penguasa.

:. # 1 : sangat mempercayakan pelaksanaan # 1 : kepada semangat penyelenggaranegara.

". ahkamah K#nst$tus$ %$ In%#nes$a

Ide pembentukan mahkamah konstitusi yang merupakan salah satu perkembangan pemikirahukum dan kenegaraan yang muncul pada abad ke-2 ini. Ide tersebut diadopsi pada amandemketiga # 1 : tahun 2 1.&ahkamah onstitusi Indonesia, ditinjau dari aspek-aspek berikut ini '

Kelem&agaan=ungsi penjaga konstitusi diberikan kepada lembaga khusus di luar badan peradilan bias

dan independen tapi masih termasuk dalam badan cabang kekuasaan yudisiil yang di ujudkadalam suatu bentuk mahkamah, yaitu &ahkamah onstitusi. elembagaan &ahkamah

onstitusi mulai terbentuk pada tahun 2 + dengan disahkannya *omor 2 %ahun 2


6/35

tentang &ahkamah onstitusi. *amun, sebelum lembaga &ahkamah onstitusi terbentuk makasemua /ungsinya dilaksanakan sementara oleh &ahkamah gung.

&ahkamah onstitusi sebagai kelembagaan dilihat dari + (tiga) aspek, yaitu 'omposisi !akim

6umlah hakim ' hakimPemilihan>pengangkatan '+ orang diajukan oleh &ahkamah gungE+ orang diajukan oleh #P3E+ orang diajukan oleh presiden.%idak ada pembedaan>diskriminasi, persyaratan yang tercantum pada pasal 18 *omor 2%ahun 2 + berlaku untuk semua calon yang diajukan baik itu hakim atau pun praktisi hukum

on/igurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebumencerminkan keseimbangan dan keter akilan tiga cabang kekuasaan negara (trias politica ,yaitu ' legislati/, eksekuti/ dan yudisiil) di dalam tubuh &ahkamah onstitusi sebagai penjagakonstitusi dan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistemchecks and balances antarcabang kekuasaan negara.&asa jabatan ' : tahun

!ukum A'ara

&ahkamah onstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam sebuah sidang plen&ahkamah onstitusi dengan (sembillan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasdengan C (tujuh) hakim konstitusi. dapun keadaan luar biasa ditetapkan oleh &ahkama

onstitusi.

Organ$sas$

&ahkamah onstitusi, di luar hakim konstitusi, memiliki sekretariat dan kepaniteraan yanmenjalankan otonomi administrasi, anggaran, layanan administrasi, layanan khusus seperti pus

in/ormasi hukum, perpustakaan hukum dan penasehat hukum.Ke%u%ukan

&ahkamah onstitusi merupakan salah satu lembaga *egara yang melakukan kekuasaankehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dakeadilan.

S$(at %an Pr$ns$) ahkamah


7/35

Putusan maupun pendapat &ahkamah adalah /inal, adapun si/at /inal yang terdapat pada pasal 1ayat (1) dan (2) *o. 2 %ahun 2 + merupakan pemberian opini dalam perbedaan pendap!al ini berkaitan dengan /ungsi utama dari &ahkamah onstitusi yang diberikan ke enanganuntuk mena/sirkan # 1 : dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap # 1 :.Sedangkan untuk pasal 1 ayat (+) dan ( ) *o. 2 %ahun 2 + dikarenakan dala penyelesaiannya dibutuhkan aktu yang singkat. !al ini dikarenakan keman/aatan dari putusantersebut yang dibatasi oleh aktu, yaitu : (lima) tahun setelah itu apapun putusannya tidak akamempunyai keman/aatan lagi.Putusan tersebut harus dipublikasikan melalui berita resmi, jurnal hukum dan media elektroni!al ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses putusan tersebut

Ke*enangan&ahkamah onstitusi Indonesia mempunyai (empat) ke enangan dan 1 (satu) ke ajiban&ahkamah onstitusi ber enang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada putusannyyang bersi/at /inal untuk '&enguji terhadap # 1 :E&emutus sengketa ke enangan lembaga negara yang ke enangannya diberikan oleh #1 :E&emutus pembubaran partai politikE dan&emutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Selain itu, &ahkamah onstitusi ajib memberikan putusan atas pendapat #P3 mengenaiimpeachment presiden> akil presiden.Berdasarkan (empat) e enang dan 1 (satu) ke ajiban yang dimiliki tersebut, &ahkamah

onstitusi memiliki /ungsi sebagai penjaga konstitusi(the guardian of the constitution) . !altersebut sesuai dengan dasar keberadaannya untuk menjaga pelaksanaan konstitusi. =ungtersebut memba a konsekuensi &ahkamah onstitusi juga memiliki /ungsi lain, yaitu sebaga pena/sir konstitusi yang bersi/at /inal (the final interpreter of the constitution ).Selain itu, sesuai dengan materi muatan # 1 : yang meliputi aturan dasar kehidupan bernegara berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manus&ahkamah onstitusi juga memiliki /ungsi sebagai penga al demokrasi (the guardian of thedemocracy by protecting minority rights ), pelindung hak konstitusional arga negara (the


8/35

protector of the citi en!s constitutional rights ), serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights ).

+. Sejarah Ter&entukn,a ahkamah K#nst$tus$ D$ Ch$l$.

0hili, adalah sebuah di merika Serikat yang sering mengalami kon/lik internalmenyangkut permasalahan politik dan sosial. *amun, 0hili memiliki sistem peradilan terbaik d

merika Datin. 0hili dengan onstitusi 1 2: telah memperkenalkan re/ormasi yang diarahkan pada depolitisasi dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadkemerdekaan kekuasaan kehakiman. *amun, pada onstitusi 1 9 Pengadilan menjadi ala politik dalam proses pemerintahan junta militer 6enderal ugusto Pinochet, sehingga depolitisa

dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaakekuasaan kehakiman menjadi semu.

#an tahun 2 , 0hili mengamandemen onstitusi 1 9 menjadi onstitusi 2dengan alasan onstitusi 1 9 tidak mencerminkan semangat demokrasi karena onstitusi 1dibuat pada masa pemerintahan junta militer.

Bentuk negara 0hili adalah kesatuan, yang terdiri dari 1+ (tiga belas) daerah dengan (empat puluh) propinsi yang dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh presiden. 0hilmenganut sistem desentralisasi dan merupakan *egara yang menganut sistem presidensidengan multi-partai.

ahkamah K#nst$tus$ %$ Ch$l$

0hili, dalam sistem hukum dan peradilannya banyak terinspirasi hukum 3oma i dan Spanyol juga dari tradisi-tradisi Perancis, khususnya ode *apoleon. onstitusi 0hili yang terbaruadalah onstitusi 2 .

*amun, dikarenakan naskah onstitusi 2 masih belum dapat diperoleh, sehingga dala perbandingan ini tidak memungkinkan untuk dapat dikaji, khususnya mengenai kekuasaayudisiil, yaitu &ahkamah onstitusi. #engan demikian, onstitusi 1 9 digunakan sebaga


9/35

dasar hukum dalam kajian &ahkamah onstitusi 0hili dalam perspekti/ perbandingan dengan&ahkamah onstitusi Indonesia.

Berdasarkan onstitusi 1 9 , &ahkamah onstitusi 0hili memiliki karakteristik sebaga berikut '

Kelem&agaan

onstitusi 1 9 , kelembagaan &ahkamah onstitusi mulai terbentuk. &ahkamah onstitus0hili sebagai kelembagaan dilihat dari + (tiga) aspek, yaitu '

omposisi !akim6umlah hakim ' C hakimPemilihan>pengangkatan '+ hakim dipilih dari &ahkamah gung berdasarkan suara terbanyakE

1 praktisi hukum ditunjuk oleh presidenE2 praktisi hukum ditunjuk #e an eamanan *asionalE1 praktisi hukum ditunjuk oleh Senat.Syarat untuk praktisi hukum'&emiliki kinerja yang sangat baik di dalam uni$ersitas ataupun suatu kegiatan umum.%idak memiliki halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan /ungsi dtugasnya selaku hakim konstitusi.Syarat tambahan untuk praktisi hukum yang diusulkan oleh presiden dan senat adalasebelumnya pernah akti/ di dalam & (bukan sebagai hakim) sedikitnya dalam jangka aktu tahun berturut-turut.&asa jabatan ' 9 tahun

!ukum A'ara

Setiap sesi persidangan yang digelar oleh &ahkamah onstitusi harus memenuhi kuorumsedikitnya : hakim konstitusi dan putusan yang dikeluarkan oleh &ahkamah onstiusi tidakdapat diajukan banding.

Organ$sas$

Sama halnya dengan &ahkamah onstitusi Indonesia, &ahkamah onstitusi 0hili jugamemiliki sekretariat dan kepaniteraan yang menjalankan otonomi administrasi, anggaranlayanan administrasi, layanan khusus seperti pusat in/ormasi hukum, perpustakaan hukum da penasehat hukum.


10/35

Ke%u%ukan

edudukan &ahkamah onstitusi 0hili, sama halnya dengan &ahkamah onstitusiIndonesia, merupakan salah satu lembaga *egara yang melakukan kekuasaan kehakiman yanmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

S$(at %an Pr$ns$) ahkamah

Putusan maupun pendapat &ahkamah adalah /inal, tidak dapat diganggu gugat dan mengikasemua lembaga. Putusan tersebut harus dipublikasikan melalui berita resmi.

Ke*enangan

e enangan &ahkamah onstitusi 0hili lebih banyak daripada &ahkamah onstitusiIndonesia. dapun ke enangannya (pasal 92 onstitusi 1 9 ) antara lain '&elakukan penga asan agar pembuatan yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan

dengan konstitusiE&enyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi di dalam pembuatan suatu ataupun di dalam proses amandemen # dan juga menyelesaikan permasalahan yang terkaidengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongresE&enyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi di dalam segala penetapan atau pu putusan yang memiliki kekuatan hukumE&enyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkaoleh "lections #ualifying $ourt E&enyelesaikan tuntutan yang timbul apabila presiden tidak mengeluarkan suatu peraturadimana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila presiden mengeluarkan sua peraturan yang bertentangan dengan konstitusiE&emutuskan (apabila diminta oleh presiden) mengenai persesuaian dengan pasal 99 onstitu1 9 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh presiden tentang anggaran negara yandinyatakan olehcomptroller general bertentangan dengan konstitusiE&enyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan atau partai politik dinyatakan bertentangadengan konstitusi sesuai dengan pasal 9 onstitusi 0hile yaitu organisasi, pergerakan atau parta politik yang melakukan propaganda politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harudibubarkanE


11/35

&enyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung ja ab atas tindakan yang bertentangadengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah Presiden 3epubl0hile, maka akan dibutuhkan persetujuan dari SenatE&emberikan laporan kepada Senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani olechambers of deputies mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintahE&enyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi sehubungan dengan larangan baseseorang untuk ditunjuk sebagai &enteri *egara, ataupun apakah seorang &enteri *egaramasih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya &enteri *egara menjalankan/ungsi di luar /ungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarenganE&enetapkan mengenai ketidakmampuan dan>atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasa

diberhentikannya anggota kongresE&emutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh presidesehubungan dengan ke enangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amandari konstitusi.

&ahkamah onstitusi 0hili hanya bisa melakukan pengujian dari 3 sebelum disahkanmenjadi atau Perjanjian Internasional sebelum dirati/ikasi, hal ini serupa denganke enangan yang dimiliki olehconseil constitutionnel di Perancis. Sedangkan untuk PerjanjianInternasional sudah diratu/ikasi atau 3 sebelum disahkan menjadi maka hak pengujiantidak lagi menjadi ke enangan &ahkamah onstitusi melainkan &ahkamah gung.

%erkait dengan hal ini, &ahkamah onstitusi, pada tanggal 19 pril 2 2 telah membu putusan yang kontro$ersial, yaitu dalam perkara ?Dandmark case@. &ahkamah onstitumemutuskan Perjanjian Internasional mengenai Statuta 3oma adalah inkonstitusional. PadahaPerjanjian Internasional tersebut telah dirati/ikasi olehchambers of deputies pada tanggal 226anuari 2 2.

&ahkamah onstitusi menyatakan inkonstitusional Statuta 3oma yang telah dirati/ikasi.#alam putusannya, &ahkamah onstitusi menyatakan bah a berdasarkan konstitusi, kedaulatanterletak pada negara. Furisdiksi dari I00 tidak bersi/at atau ber/ungsi melengkapi dari peradilan0hili akan tetapi si/at dan /ungsinya adalah substitusi dari peradilan 0hili. Permohonan tersebudiajukan oleh oposisi sayap kanan yang tidak menginginkan Pinochet diadili di I00.


12/35

!al ini dikarenakan tidak berselang lama dari rati/ikasi tersebut, Pinochet ditangkap diDondon dan diadili oleh I00. %erlepas dari alasan tersebut, yang menjadi kontro$ersial adala berdasarkan onstitusi 1 9 , &ahkamah onstitusi hanya memiliki ke enangan untukmenyatakan suatu perjanjian internasional adalah inkonstitusional apabila perjanjiainternasional tersebut belum dirati/ikasi. Sedangkan Statuta 3oma yang dinyatakaninkonstitusional tersebut, telah dirati/ikasi olehchambers of deputies . Seharusnya &ahkamah

onstitusi tidak ber enang dalam masalah ini dan yang ber enang adalah &ahkamah gung.Peradilan 0hili, sepanjang sejarahnya, sangat jarang dapat memisahkan antara permasalaha politik dan konstitusional. Ini pula lah yang menyebabkan perlunya amandemen onstitusi 1 9

-. Sejarah Ter&entukn,a ahkamah K#nst$tus$ D$ A(r$ka Selatan.

/rika Selatan (melihat peta) adalah negara yang diberkati dengan kelimpahan sumbealam termasuk tanah pertanian subur dan sumber penghasilan barang tambang unik. %amba

/rika Selatan adalah pemimpin dunia di produksi intan dan emas itu serta metal strategis seper platina. Iklim lunak, menurut laporan menyerupai cuaca bidang %eluk San =rancisco lebih darimana pun di dunia.

/rika Selatan ialah negara jajahan Inggris dan Belanda pada abad ketujuh belas#ominasi Inggris orang Belanda descendents (dikenal sebagai Boers atau orang /rikaans

menghasilkan orang Belanda yang mendirikan koloni baru


13/35

mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari *ational ssembly dan *ationa0ouncil o/ Parliament atau Senate. onstitusi Sementara juga mencantumkan Bill o/ 3ightsPengubahan sistem trikameral menjadi bikameral serta pencantuman Bill o/ 3ights inilah yandianggap sebagai pondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di /rika Selatan.

Pada tahun 1 8 /rika Selatan sukses menghasilkan ndang ndang #asar bagi negaratersebut. /rika Selatan muncul sebagai negara demokratis setelah berhasil menyelenggaraka pemilihan umum yang pertama kalinya pada tahun 1 , lima tahun setelah ?belajar@ demokSejarah manis peta perpolitikan ditorehkan &andela saat ia membatasi periodekepemimpinannya.

Sejak 1 6uni 1 /sel memiliki presiden baru, %habo &$uyel a &beki, yan bertugas meneruskan peta demokrasi bagi /rika Selatan yang telah dirintis &andela. Satlangkah penting GdemokrasiG telah tercapai, /rika Selatan berupaya melebarkan sayap untmeningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

#ilihat dari struktur tata negara a/rika selatan, maka akan ditemui salah satu di antaranyaadalah &ahkamah onstitusi. &enurut #eputi 0hie/ 6ustice, &onseneke, pelayanan terhadapconstitutional complaint di &ahkamah onstitusi /rika Selatan dalam setahun terakhir ini telatercatat berjumlah :C perkara.

Pembentukan &ahkamah onstitusi di /rika Selatan, pada tahapan agenda, settingmereka lebih dulu menyiapkan paradigma constitution making yang terdiri'

1. kesepakatan membuat konstitusi sementara sebagai masa peralihan dari re4im apartheidE2. pemberian mandat kepada parlemen hasil Pemilu 1 sekaligus menjadi &ajelis onstitusiE+. pembuatan + prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan konstitusi baru. 0onstitution

principles itu mencakup hal-hal dasar uni$ersal seperti perlindungan ! & dan kemerdekaankekuasaan peradilanE

. pembentukan &ahkamah onstitusi yang ber/ungsi menyerti/ikasi rancangan konstitusi yandisiapkan 0onstitutional ssembly. 0aranya, &ahkamah onstitusi mengecek apakah rancangankonstitusi &ajelis onstitusi bertentangan atau tidak dengan ke + constitutional principlesE da

:. mekanisme pengesahan konstitusi sekaligus menyediakan alternati/ guna menghindardeadlock.


14/35

Dangkah a al /rika Selatan melakukan re/ormasi konstitusi adalah membuat prosedu pembuatan konstitusi yang lebih demokratis. Inilah kelemahan mendasar re/ormasi konstituIndonesia yang melakukan perubahan # 1 : bersandarkan ketentuan Pasal +C. Suatabsurditas re/ormasi konstitusi, karena menggantungkan proses perubahan pada pasal yanseharusnya menjadi bagian yang diubah. Berangkat akan arti penting sel/-belonging rakyat atkonstitusinya maka /rika Selatan menyebarluaskan rancangan #-nya melalui radio, tele$isi buletin selain seminar-seminar. !asilnya, diperkirakan 92 persen penduduk di atas usia 19 tahumendengarkan siaran radio konstitusiE %iga puluh tujuh program tentang konstitusi di tele$mendapatkan sambutan hangat + persen pemirsaE Setiap dua minggu 18 . bul0onstitutional ssembly dibagikan kepada khalayak ramai. khirnya, pril 1 8 menjelang drakonstitusi selesai, sur$ei independen menyimpulkan, kampanye re/ormasi konstitusi berhas

menjaring C+ persen orang de asa /rika Selatan (0hristina &urray' 2 1). Dast but not lea/rika Selatan diuntungkan dengan kepemimpinan negara an sekelas Presiden *elson &andela

Ke*enangan ahkamah K#nst$tus$ Re)u&l$k A(r$ka Selatan

e enangan &ahkamah konstitusi a/rika selatan langsung di sebutkan dalam dalamkonstitusinya ( ndang-undang #asarnya), sama halnya seperti e enang mahkamh konstitusIndonesia yang sama-sama e enangnya di berikan dan di sebutkan langsung dalam #1 :, e enang mahkamah konstitusi a/rika selatan adalah sebagai berikut.

1. memutuskan perselisihan antara organ-organ negara dalam lingkup nasional atau propintentang status konstitusional, kekuasaan atau /ungsi-/ungsi dari setiap organ-organ negartersebutE

2. memutuskan konstitusionalitas dari setiap parlemen atau rancangan ndang-undang Pro$intapi hanya dapat melakukannya dalam keadaan diantisipasi dalam pasal C atau 121 kostitua/rika selatanE

+. memutus permohonan atas onstitusionalitas atau Peraturan #aerah yang diajukan oleh

anggota parlemen atau anggota legislati/ daerah sebagaimana diatur dalam pasal 9 atau 122.#i dalam pasal 9 tersebut dejelaskan bah a plikasi oleh anggota majelis *asional ke

&ahkamah onstitusi. nggota #e an *asional dapat mengajukan permohonan kepada&ahkamah onstitusi untuk memesan menyatakan bah a semua atau bagian dari ndang-undang Parlemen adalah inkonstitusional. Permohonan harus didukung oleh sekurang-kurangn


15/35

sepertiga anggota &ajelis *asionalE dan harus dilakukan dalam aktu + hari dari tanggal yandisepakati Presiden dan menandatangani ndang- ndang. &ahkamah onstitusi dapatmemerintahkan bah a semua atau bagian dari undang-undang yang merupakan subjek aplikadalam hal ayat (1) tidak memiliki kekuatan sampai &ahkamah telah memutuskan aplikasi jikkepentingan pengadilan memerlukan iniE dan pelaksanaan berjalan dengan baik serta yang maakal.

Sedangkan dalam pasal 122 disebutkan plikasi dengan anggota &ahkamah onstitusinggota dari legislati/ pro$insi dapat mengajukan permohonan kepada &ahkamah onstitus

untuk menyatakan bah a semua atau sebagian dari pro$insi tersebut inkonstitusional atautidak sesuai dengan konstitusi. Permohonan di antaranya harus didukung oleh sekurangkurangnya 2 persen dari anggota legislati/ dan harus dilakukan dalam aktu + hari datanggal yang disepakati Perdana &enteri dan menandatangani ndang- ndang. &ahkamah

onstitusi dapat memerintahkan bah a semua atau bagian dari undang-undang yang subje penerapan dalam hal ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan sampai Pengadilan tela memutuskan jika kepentingan pengadilan memerlukan iniE dan penerpan sebuah berjaladengan baik. 6ika suatu pelaksanaan tidak berhasil, dan tidak memiliki kemajuan yanmasuk akal &ahkamah onstitusi dapat memerintahkan pemohon untuk membayar kerugiayang di timbulkan.

1. memutuskan konstitusionalitas dari setiap amandemen onstitusiE

2. memutuskan bah a #P3 atau Presiden telah gagal memenuhi ke ajiban konstitusional atau

+. mengesahkan konstitusi propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 .

#alam pasal 1 tersebut, di jelaskan mengenai Serti/ikasi konstitusi pro$insi, 6iksebuah pro$insi memiliki badan legislati$e yang mengubah sebuah konstitusi, maka etulegislati/ harus menyerahkan teks konstitusi atau amandemen konstitusi yang hendak di ubah k

onstitusi &ahkamah untuk serti/ikasi. %idak ada yang dapat di jalankan di tingkat pro$inssebelum ada pengakuan atau pengesahan dari mahkamah konstitusi, semua yang hendak dubah harus di laporkan terlebih dahulu kepada &ahkamah onstitusi. bah a teks tersebuttelah disahkan sesuai dengan pasal 1 2E dan bah a seluruh teks sesuai dengan pasal 1 +.


16/35

&ahkamah onstitusi membuat keputusan akhir apakah suatu ndang-undang Parlemensebuah pelaksanaan ndang-undang pro$insi atau Presiden adalah konstitusional, dan harumengkon/irmasi urutan ketidakabsahan yang dibuat oleh putusan Banding &ahkamah gungPengadilan %inggi, atau pengadilan lainnya yang status sama, sebelum perintah itu mempunykekuatan. ndang-undang *asional atau peraturan &ahkamah onstitusi harus membiarkanseseorang untuk bertindak, ketika tindakan itu dalam kepentingan keadilan dan dengan i4in da&ahkamah onstitusi antara lain untuk memba a masalah secara langsung ke &ahkamah

onstitusiE atau banding langsung ke &ahkamah onstitusi dari pengadilan lain serta &asalakonstitusional termasuk segala masalah yang melibatkan pena/siran, perlindungan ata penegakan konstitusi.

&ahkamah onstitusi adalah peradilan tertinggi yang memutus permasalahankonstitusional (pasal 18C ayat (2a) onstitusi 3epublik /rika Selatan). &ahkamah onstitusmemiliki ke enangan untuk memutus perkara-perkara konstitusional dan atas permasalahayang berkaitan dengan putusan pada tingkat peradilan lain atas perkara konstitusional. Fandimaksud perkara konstitusional adalah setiap permasalahan yang menyangkut pena/sira penjagaan atau penegakan konstitusi (pasal 18C ayat (C) onstitusi 3epublik /rika Selata1 8). #alam konteks ini &ahkamah onstitusi /rika Selatan berbeda dengan onstitusi&ahkamah 3I. #i Indonesia, onstitusi &ahkamah berdampingan seiring sejalan dengan &

sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. kan tetapi onstitusi &ahkamah dan lembagalembaga peradilan di ba ah & tidak memiliki keterkaitan.

Sedangkan &ahkamah onstitusi /rika Selatan adalah lembaga peradilan tertinggi yangmemutus permasalahan konstitusi. Sehingga perkara yang ditangani oleh peradilan tinggmisalnya yang berkaitan dengan perkara konstitusional maka kata akhir putusan atas perkatersebut berada di tangan onstitusi &ahkamah (pasal 18 jo. Pasal 18C onstitusi 3epubli

/rika Selatan). Pemohon biasanya mengajukan perkara-perkara konstitusional (constitutional complaints ) ke pengadilan tinggi terlebih dahulu. onstitusi mengatur bah a pemohon yangdapat mengajukan gugatan konstitusional sangatlah longgar, setiap arga negara dapamengajukan gugatan sebagai indi$idu, atas nama kelompok atau lembaga-lembaga pri$lainnya. tas putusan Pengadilan %inggi dalam perkara konstitusional, bilamana Pengadila%inggi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon terutama dalam hal putusan atidak berlakunya sebuah atau Peraturan #aerah, putusan Pengadilan %inggi itu haru


17/35

dikon/irmasi terlebih dahulu kepada &ahkamah onstitusi sebelum dibacakan di depan sidanterbuka dan putusan itu dinyatakan berlaku serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Bilamana putusan Pengadilan %inggi menyatakan menolak atau tidak dapat menerim permohonan, maka Pemohon yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan bandinke &ahkamah onstitusi. kan tetapi pengajuan banding kepada onstitusi &ahkamah tidakseketika itu lantas diterima oleh onstitusi &ahkamah. Pemohon harus menyampaikan pengajuan banding dalam jangka aktu 1: hari setelah sidang pembacaan putusan olehPengadilan %inggi. Syarat dan tata cara pengajuan banding diatur dalam peraturan nomor 1 d2 Peraturan onstitusi &ahkamah.

!ukum acara &ahkamah onstitusi /rika Selatan berbeda dengan hukum acara&ahkamah onstitusi 3I. &ahkamah onstitusi /rika Selatan lebih banyak melakukan

pemeriksaan dokumen-dokumen dan tidak melakukan pemeriksaan perkara melalui persidangaSehingga &ahkamah onstitusi /rika Selatan tidak mendengar keterangan-keterangan dalamhal pembuktian dengan memanggil saksi atau ahli dalam persidangan terbuka, layaknya hukuacara &ahkamah onstitusi 3I. kan tetapi dalam keadaan tertentu, &ahkamah onstitusi jugadapat melakukan persidangan terbuka. Faitu bilamana diperlukan keterangan-keterangatambahan dari pihak-pihak yang berperkara disebabkan keteranganketerangan yang diperol!akim melalui dokumen tertulis tersebut sulit untuk dicerna oleh !akim. #ibukanya persidanganterbuka terhadap satu kasus harus dengan persetujuan dari etua &ahkamah onstitusi.Peraturan &ahkamah onstitusi menentukan secararigid jad al sidang terbuka &ahkamah

onstitusi. da aktu dimana &ahkamah onstitusi bisa menggelar sidang terbuka yaitu pertama antara 1: =ebruari s.d +1 &aretEkedua , antar 1 &ei s.d +1 &eiEketiga , antara 1:

gustus s.d + SeptemberE terakhirkeempat , antara 1 *o$ember s.d +1 *o$ember. &eskipun persidangan ini terbuka untuk umum dan pers, namun terdapat tata tertib yang melaran pengambilan gambar dan merekam jalannya persidangan. Putusan &ahkamah onstitusi adalaeksklusif hanya mengenai pena/siran atas konstitusi berkenaan dengan perkara yang diperiksa


18/35

erajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional, dengan kekuasaan eksekutidipegang oleh Perdana &enteri dan menteri-menteri dalam kabinet yang mengepaladepartemen-departemen. &enteri-menteri ini berasal dari dan sekaligus bertanggung ja akepada Parlemen, lembaga legislati/. erajaan Inggris adalah salah satu dari sedikit negaranegara di dunia saat ini yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, yan berlaku di negara ini adalah, kon$ensi-kon$ensi, hukum yang berlaku umumkebiasaankebiasaan tradisional, dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negar

onstitusi erajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodi/ikasi, namunaturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukadengan istilah ?constitution@. Peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusinegara ini adalah ?0onstitutional o/ 0larendon 118 @ yang disebut oleh 3aja !enry II sebaga

?constitutions@, ?a$itae constitution or leges, a recordatio $el recognition@, menyanghubungan antara gereja dan pemerintahan negara pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu 3a!enry I. #i masa-masa selanjutnya, istilah constitutio sering pula digunakan bergantian denganistilah leH atau edictum untuk menyebut berbagai peraturan perundang-undangan (seculadministrati$e enactments). ata constitution juga sering digunakan untuk titah raja atau ratu royal edict). rti constitution sendiri tercermin dalam pernyataan Sir 6ames ;hitelocke padasekitar tahun 1:C -an, yaitu pengertian konstitusi dalam dua konsepsi. Pertama, konstitusebagai bingkai alami sebuah negara, dan kedua, konstitusi sebagai hukum publik dalamkerajaan (jus publicum regni).!ukum #asar atau ? onstitusi@ erajaan Inggris;alaupun tidak tertulis, hukum dasar (?konstitusi@) erajaan Inggris secara garis besar dapadinyatakan telah mengatur hal-hal di ba ah ini.1. !ak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur pula mengenai'a. hak asasi manusia internasionalE b. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusiaE penghormatan terhadap persamaderajat tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dsb.E jaminakeamananEpenghapusan perbudakanE pemberian hukumanE perka inan dan keluargaE hak atas bendaEc. perlindungan hukum, persamaan dalam hukum, penghormatan terhadap pengadilan pemulihan nama baik, asas praduga tak bersalahE


19/35

d. kebebasan indi$idu, hak pribadi, kebebasan bergerak, kebebasan beragama, kebebasa berekspresiEe. hak politik, suaka politik, ke arganegaraan, kebebasan berkumpul dan berserikat/. hak sosial, hak bekerja, aktu kerja, hak memperoleh tempat tinggal yang layak, pendidikailmu pengetahuan, seni, budayaEg. batasan-batasan hak asasi manusia.2.


20/35

berkuasa dan kebanyakan yang berada dalam the !ouse o/ 0ommons, serta harus orang-orangyang menyetujui segala kebijakan pemerintah secara umum. Para menteri senior, berjumlasekitar 2 orang, merupakan komposisi dari kabinet. &ereka mengadakan pertemuan secareguler untuk memutuskan kebijakan berkaitan dengan isu-isu besar. Secara kolekti/, parmenteri bertanggung ja ab atas semua keputusan yang dibuat kabinet kepada parlemenSedangkan secara indi$idu, menteri-menteri tersebut bertanggung ja ab kepada parlemen atakinerja departemen mereka masing-masing. Perdana &enteri dan abinet Sebagai kepal pemerintahan, Perdana &enteri merupakan representasi utama dari pemerintah. Selain ituPerdana &enteri juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dalam hal penunjukahakim senior dan uskup senior pada 7ereja Inggris.Perdana &enteri memilih menteri-menteri untuk disusun ke dalam kabinet. Selanjutnya, kabin

membentuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dita arkan kepada parlemen sebagarancangan peraturan. Pertemuan yang dilakukan oleh kabinet diadakan dalam sebuah raptertutup yang terjaga kerahasiannya. ntuk menjaga stabilitas kabinet, para anggota harus sela bertindak secara bersama-sama dan mengeluarkan pernyataan atau kebijakansecara kolekti/. 6ika seorang menteri tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan olekabinet, maka menteri tersebut harus mengundurkan diri. Setiap menteri mengepalai sebuadepartemen dan bertanggung ja ab penuh atas kinerja departemen yang ia pimpin tersebu&asing-masing menteri dituntut untuk mempersiapkan ja aban atas pertanyaan-pertanyaan yandiajukan oleh the !ouse o/ 0ommons dalam parlemen. &enteri-menteri yang juga duduk dalamthe !ouse o/ Dords memiliki sekretaris dalam parlemen yangbertugas menja ab setiap pertanyaan yang mengemuka dalam the !ouse o/ 0ommons. Penerapan mekanisme seperti indalam sistem parlementer sekaligus untuk mengontrol pemerintah (departemen-departemen) agterhindar dari ine/isiensi dan tindakan yang tak bertanggung ja ab. %erdapat banyak departem pemerintah dengan ruang lingkup dan kompleksitas yang berbeda-beda. #epartemen-departemeutama di antaranya adalah'a. #epartemen euanganE b. #epartemen PertahananEc. #epartemen esehatanEd. #epartemen #alam *egeriEe. #epartemen Duar *egeriE dan


21/35

/. #epartemen Pos.Sebagian besar pekerjaan dalam departemen pemerintah dilaksanakan oleh pega ai negeri sipi

arena tidak satu pun pega ai negeri sipil yang secara politis dipilih atau ditunjuk, maka perubahan yang terjadi dalam pemerintahan tidak memberikan dampak apapun bagi para stdalam departemen#e an Penasihat.Dembaga yang dalam bahasa aslinya disebut dengan nama %he Pri$y 0ouncil ini dahumerupakan sumber utama kekuasaan eksekuti/. *amun, diterapkannya sistem kabinet dalam pemerintahan yang dimulai sejak abad ke-19 mengakibatkan peran eksekuti/ lebih banyadiambil oleh kabinet. Saat ini, #e an Penasihat adalah jalur bagi para menteri untukmenyampaikan nasihatnya bagi 3atu. %erdapat sekitar : anggota #e an Penasihat yang

diangkat untuk menjabat seumur hidup. eanggotaan #e an Penasihat terdiri dari seluruhanggota kabinet, politisi-politisi senior, hakimhakim senior, dan beberapa per aikilan darPersemakmuran (the 0ommon ealth). !anya anggota yang berada dalam pemerintahan yangmemainkan peran dalam pembentukan kebijakan. Perdana &enteri memiliki hak untumemberikan rekomendasi kepada 3atu dalam menunjuk anggota baru #e an Penasihat.%erdapat beberapa komite dalam #e an Penasihat, di antaranya adalah omite Fudisial (the6udicial 0ommittee). omisi ini berperan sebagai pengadilan tingkat akhir (kasasi) dalam prose peradilan bagi seluruh ilayah erajaan dan negara-negara Persemakmuran yang memutuskauntuk menggunakan mekanisme ini di luar independensi sistem peradilan negara mereka masinmasing. Badan ini juga merupakan pengadilan tingkat akhir dalam memutus suatu masalah yan berada di luar kekuasaan dan /ungsi dari lembaga eksekuti/ dan legislati/ Skotandia, Irlandi

tara, dan ;ales.&onarkiSebagai hasil dari proses panjang berlangsungnya sejarah erajaan Inggris, kekuasaan absolmonarki secara bertahap terus dikurangi. ini, tradisi menjadi berubah di mana 3atu mengikunasihat dari para menteri. Secara /ormal, 3atu memiliki ke enangan menunjuk pemangku jabatan-jabatan penting, termasuk Perdana &enteri, para menteri, hakim, pejabat angkata bersenjata, gubernur, diplomat, serta uskup senior pada 7ereja Inggris. #alam urusan luar neger3atu sebagai kepala negara, ber enang untuk menyatakan perang ataupun damai, menyataka pengakuan bagi negara lain, membuat perjanjian kesepakatan internasional, serta mengambil al


22/35

atau melepas ilayah kerajaannya.

!ubungan ntara &onarki dengan Pemerintah#alam sistem ketatanegaraan erajaan Inggris, 3atu memiliki hubungan yang khusus denganPerdana &enteri, /igur politik senior dan amat dihormati dalam pemerintahan Inggris yan berasal dari partai politik berkuasa. ;alaupun secara konstitusional ia merupakan pemimpinkerajaan yang harus netral dalam berpolitik, namun 3atu tetap ber enang memberikankesempatan bagi Perdana &enteri untuk melakukan dengar pendapat dengannya. #alam haaudiensi, 3atu menyediakan aktu secara berkala bagi Perdana &enteri untuk bertemudengannya, di mana 3atu berhak sekaligus berke ajiban untuk menyampaikan pemandanganny

mengenai masalah pemerintahan. pabila tidak ada aktu bagi mereka untuk bertemu, makselanjutnya mereka berkomunukasi melalui telepon. Pertemuan ini, sebagai sebuah pertemuaantara 3atu dan kepala pemerintahan, dilakukan secara amat pribadi. Setelah menyampaika pandangannya, 3atu mendengarkan nasihat dari Perdana &enterinya. Selain itu, 3atu jugaterlibat dalam pelaksanaan dalam pemilihan umum (pemilu). Se aktu- aktu, Perdana &enteryang sedang menjabat dapat meminta persetujuan 3atu untuk membubarkan parlemen dameminta mengadakan pemilu baru. Setelah pemilu, penunjukan Perdana &enteri juga menjahak prerogati/ 3atu dengan didasarkan pada kon$ensi yang berlaku sebagai sumber hukum.

KEKUASAAN LEGISLATI/

Dembaga Degislati/ di erajaan InggrisSecara teori, keluarga kerajaan memiliki kekuasaan yang amat besar dalam sebuah monarkseperti Inggris. *amun, alaupun tidak seluruhnya, peran yang dilakukannya 3atu, dalam hal interutama hanya yang bersi/at seremonial. &onarki merupakan bagian yang terintegrasi da

Parlemen (sebagai 0ro n-in-Parliament) dan secara teori memberikan kekuasaan kepadParlemen dalam hal pembuatan undang-undang. Sebuah eputusan Parlemen tak akan menjasebuah hukum sebelum disetujui oleh monarki (dalam hal ini dikenal dengan sebutan 3oya

ssent). #alam praktiknya, sejak 3atu nne pada 1C 9, tak pernah lagi ada seorang raja>ratyang menolak menyetujui rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen.


23/35

Sistem Parlemenekuasaan legislati/ dalam sistem ketatanegaraan erajaan Inggris dipegang oleh Parlemen yan

terdiri atas dua kamar (bikameral), yaitu the !ouse o/ 0ommons dan the !ouse o/ Dords. eduakamar ini memiliki kedudukan yang terpisah, namun keduanya terlibat dalam proses legislas#alam teori ketatanegaraan erajaan Inggris, /ungsi 3atu sebagai pemegang kekuasaan legislatitertinggi dilakukan melalui Parlemen. *amun, dalam praktiknya, 3atu dan Parlemen jarang bersama, kecuali pada saat pembukaan sidang Parlemen.=ungsi ParlemenParlemen adalah pelaksana /ungsi legislasi nasional dalam system ketatanegaraan erajaaInggris. Dembaga inilah pemegang kekuasaan tertinggi di bidang legislati/, berdasarkan doktrmengenai kedaulatan parlemen. #engan sistem dua kamar atau bikameral, Parlemen terdiri da

the !ouse o/ 0ommons yang dipilih rakyat dan the !ouse o/ Dords yang tidak dipilih rakyatkebanyakan anggotanya diangkat. %he !ouse o/ 0ommons dianggap lebih kuat secara politidibandingkan the !ouse o/ Dords. %he !ouse o/ 0ommons terdiri atas 8 8 anggota yang dipilihsecara langsung oleh konstituen berdasarkan jumlah populasi penduduk. Sementara itu, th!ouse o/ Dords tidak memiliki jumlah anggota yang tetap (berkisar C -an anggota).Secara garis besar, Parlemen memiliki tiga /ungsi utama, yaitu'a. melakukan pengujian terhadap rancangan peraturan perundangundangan b. melakukan pengujian dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan administrasc. melakukan pembahasan mengenai isu-isu utama yang aktual.

Partai-partai BerkuasaSejak 1 2 -an, dua partai politik terbesar, yaitu Partai Buruh dan Partai onser$ati/, menguas perpolitikan di Inggris. #i setiap pemilihan umum Parlemen, kedua partai politik ini selal bersaing ketat dalam mendongkrak perolehan suara untuk menunjukkan dominasinya. Part

#emokrat Diberal sebagai partai ketiga terbesar dalam Parlemen secara akti/ terus melakukausaha re/ormasi sistem untuk menjegal dominasi kedua partai tersebut yang seakan-akan telamemberlakukan sistem dua partai.

%he !ouse


24/35

%he !ouse o/ 0ommons merupakan bagian pertama dari system bikameral badan legislati/erajaan Inggris. Inilah kamar yang menjadi pusat kekuatan Parlemen. &ereka yang ada d

dalamnya sebagai anggota bertanggung ja ab langsung kepada rakyat yang memilihnya, dasejak abad ke-2 , the !ouse o/ Dords mengakui supremasi lembaga ini. amar ini terdiri atas8 8 anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat erajaan Inggris dengan komposisi sebag berikut' :2 anggota me akili konstituen ngland, me akili ;ales, : me akili Scotland,dan 19 me akili *orthern Ireland.=ungsi dan Peran %he !ouse


25/35

Dords tidak merepresentasikan konstituen, dan kedua, mereka tidak terlibat dalam hal yan berkaitan dengan pajak dan keuangan. Peran the Dords secara umum dipahami sebagai sebu peran tambahan dari apa yang telah dilakukan oleh the 0ommons, yaitu sebagai pere$israncangan undang-undang yang dianggap amat penting dan kontro$ersial. Semua rancangaundang-undang harus melalui kedua kamar the 0ommons dan the Dords sebelum disahkamenjadi undang-undang.

Sementara itu, persetujuan the Dords terhadap suatu rancangan undang-undang dibutuhkasebelum eputusan Parlemen disetujui, dan the Dords dapat mengubah semua rancangatersebut, kecuali yang berkaitan dengan penaikan tari/ pajak. Selanjutnya, perubahan ataamandemen yang telah diajukan tersebut harus disepakati oleh kedua kamar dalam

Parlemen.Peran lain the Dords adalah sebagai pengadilan tingkat akhir untuk kasus-kasus perdadi seluruh ilayah kerajaan, dan untuk kasus-kasus pidana ilayah ngland, ;ales, dan *orthern Ireland. ntuk peran ini, hanya Da Dords lah yang terlibat dalam proses persidangan

KEKUASAAN 0UDIKATI/

omite Fudisial #e an PenasihatSistem yudisial di erajaan Inggris terbilang unik karena tidak terdapatnya pengadilan nasiontertinggi yang bersi/at tunggal. omite Fudisial (6udicial 0ommittee) dalam #e an Penasihat(Pri$y 0ouncil) merupakan pengadilan banding tingkat akhir untuk perkara-perkara tertentusementara pada banyak kasus lain, the !ouse o/ Dords-lah yang menjadi pengadilan bandintertinggi. #i Skotlandia, pemutus tertinggi pada kasus-kasus pidana adalah Pengadilan %ing(!igh 0ourt o/ 6usticiary), sedangkan pada kasus perdata tugas tersebut dilaksanakan oleh the!ouse o/ Dords.

omite Fudisial yang merupakan bagian dari #e an Penasihat adalah pengadilan tingkat akhir bagi seluruh ilayah erajaan Inggris dan negaranegara Persemakmuran yang mengajuka permohonan banding kepada 3atu. Persidangan dipimpin oleh lima orang hakim untumendengar permohonan banding dari negara-negara Persemakmuran, sementara untuk kasus lacukup dengan tiga orang hakim.

Sistem !ukum (Peradilan) di erajaan Inggris


26/35

Sebagai sebuah negara, erajaan Inggris tidak memiliki suatu badan hukum tunggal yanmelingkupi seluruh ilayah kerajaan. Skotlandia memiliki sistem hukum dan peradilan dengakekhasan tersendiri, begitu pula Irlandia tara (*orthern Ireland) yang secara substansmempunyai pemberlakuan aturan hukum berbeda dengan yang diterapkan di ilayah nglanmaupun ;ales. Satu karakteristik khusus dalam sistem hukum erajaan Inggris yangmembedakan pula dengan sistem ropa ontinental adalah tiadanya kodi/ikasi peraturandengan /akta bah a semua peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislati/ dan hukum-hukumtidak tertulis merupakan bagian dari ?konstitusi@ atau hukum dasar bagi negara ini. Pengadi perdata di ilayah ngland dan ;ales terdiri dari 219 pengadilan ilayah (county) untuk kasus-kasus kecil dan sebuah Pengadilan %inggi yang terbagi atas di$isi chancery, di$isi keluarga, d

di$isi Jueen s Bench untuk kasus-kasus yang dianggap lebih penting atau besar.Permohonan banding mengenai suatu perkara dari pengadilan ilayah juga dapat diajukan untudidengar dan diperiksa oleh Pengadilan %inggi. Beberapa permohonan banding dapdiperdengarkan di hadapan the !ouse o/ Dords, pengadilan banding tingkat akhir bagi kasuskasus di seluruh ilayah erajaan Inggris. #i Skotlandia, perkara-perkara perdata diajukan ke pengadilan sheri// (setara dengan pengadilan ilayah di ngland) dan


27/35

%inggi, di mana perkara didengar di hadapan seorang hakim dengan juri, dan ini juga merupak pengadilan banding tingkat akhir. Seluruh proses pemeriksaan dalam persidangan kasus pidandigelar dalam sidang yang terbuka untuk umum. ntuk ilayah ngland, ;ales, dan *orthernIreland, dalam sebuah sidang, 12 orang juri (berasal dari penduduk setempat) secara kolektmemberikan putusan kecuali, tidak lebih dari dua orang juri yang berbeda pendapat, hakimmeminta secara langsung kepada mereka untuk kembali pada putusan mayoritas.

Sedangkan di Skotlandia, 1: orang juri harus mencapai keputusan melalui suara terbanayak danapabila diperlukan, dapat pula membuat putusan ?tidak terbukti@. %anggung ja ab administdalam sistem peradilan di erajaan Inggris dipegang oleh Dord 0hancellor (juru bicara thDords) dan home secretary (atau sekretaris negara untuk Skotlandia dan *orthern Ireland). Pa

hakim dipilih dan diangkat oleh 3atu dengan pertimbangan dari Perdana &enteri, Dor0hanchellor, dan menteri terkait dalam kabinet.

1. Sejarah Ter&entukn,a ahkamah K#nst$tus$ D$ P#rtugal.

Portugal adalah sebuah republik demokrasi diperintah oleh ndang- ndang #asar tahun1 C8 dengan Disbon , bangsa terbesar di kota, sebagai ibukotanya. eempat komponen yamengatur utama adalah Presiden 3epublik , para #P3 , yang dikenal sebagai &ajelis 3epublik,Pemerintah , dipimpin oleh Perdana &enteri , dan pengadilan. onstitusi hibah pembagian ata

pemisahan kekuasaan antara legislati/, eksekuti/ dan yudisial. Portugal seperti kebanyakanegara ropa tidak memiliki agama negara , membuatnya menjadi negara sekuler .

Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun, memiliki peran menga asi noneksekuti/. Presiden saat ini adalah nLbal 0a$aco Sil$a . Parlemen adalah sebuah ruang terdidari 2+ akil terpilih dalam empat tahun. Pemerintah diketuai oleh Perdana &enteri (saat in6osM SNcrates ) yang memilih #e an &enteri, yang terdiri dari seluruh menteri dan sekretanegara.

Para pemerintah nasional dan regional (orang-orang 4ores dan &adeira daerah otonomdan parlemen Portugis , didominasi oleh dua partai politik, Partai Sosialis dan Partai Sosia#emokrat . !ak pihak nitarian #emokrat oalisi ( Partai omunis Portugis ditambah kologiPartai "!ijau" ), Bloco de sOuerda (Blok iri), dan 0#S-PP (Populer Partai) juga di akili di parlemen dan pemerintah daerah.


28/35

Para pengadilan diatur dalam beberapa kategori meliputi, administrasi, dan cabang yudikat/iskal. Para pengadilan tertinggi adalah pengadilan banding terakhir.tiga belas orang anggot pengadilan konstitusional menga asi konstitusionalitas hukum. Pengadilan onstitusionaPortugal bila dilihat dari segi ka asan dan pembagian peradilannya menganut model tinjauakonstitusionalnya eropa, begitu pun juga Indonesia meski tidak berada di ka asan eropa tetap bila dilihat dari pembagian peradilannya, maka sama-sama menganut tinjauan konstitusionmodel eropa.

ahkamah K#nst$tus$ D$ P#rtugal.

edudukan &ahkamah onstitusi di Portugal&ahkamah onstitusi di Portugal terbentuk pada tahun 1 92 ketika terjadi re$is

konstitusi pertama terhadap onstitusi Portugal 1 C8, dalam struktur ketatanegaraan portugal

Pasal 11+ ayat (1) 0


29/35

a. &ahkamah gung ' pengadilan tertinggi hukum, tanpa mengurangi yurisdiksi &ahkamahonstitusi. yang di dalamnya terdiri dari Pengadilan dministrasi dan =iskal , Pengadilan &ilite

, dan Pengadilan udit . b. &ahkamah onstitusi ' pengadilan yang memiliki kekuatan khusus untuk menegakkankeadilan dalam hal baik bersi/at hukum dan konstitusional.#ari uraian di atas maka, &ahkamah onstitusi di Portugal dapat dikatakan mempunyaikedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan &ahkamah gung. &ahkamah onstitusi da&ahkamah gung sama-sama merupakan pelaksana organ kekuasaan tertinggi dari pengadilayang merupakan organ > lembaga tertinggi negara.

e enangan &ahkamah onstitusi PortugalPasal 22: ayat (1) 0


30/35

/) ntuk memberikan penilaian tentang kesesuaian dengan onstitusi re/erendum dan konsultaslangsung dari pemilih di tingkat lokal, sebelum ada di antara mereka ditahan.

e enangan yang lebih rinci diatur dalam 92 > ndang- ndang *o 1 tahun 1 92 tentanC8, + &eiEd) menolak gugatan tentang pengajuan pencalonan dan pemilihan sengketa tentang pemiliha presiden, parlemen, majelis regional dan pemerintah daerah.e) &enerima dan menerima nominasi untuk pemilihan anggota parlemen dan memecat merekdan aplikasi, serta menolak banding tentang sengketa pemilu tentang pemilihan yang samaE/) &enilai banding perdebatan tindakan administrati/ /inal dan perintah eksekuti/ yangdibebankan oleh omisi Pemilu *asional atau organ lain dari administrasi pemilu.


31/35

g) &enilai menarik yang berhubungan dengan pemilihan diadakan di &ajelis *asional danSidang #P3#.Pasal . ( e enangan terkait dengan partai politik, koalisi dan /ront)!al ini untuk &ahkamah onstitusi'

a) menerima penda/taran partai politik di register, yang ada sebelum &ahkamahE b) menilai $aliditas nama, akronim dan lambang partai politik dan koalisi partai dan /ronmeskipun hanya untuk tujuan pemilu, serta menikmati identitas nda atau kemiripan denga pihak lain, koalisi atau /rontE0) membuat catatan tentang partai politik, koalisi atau /ront dari pihak diharuskan oleh hukum.

d) &enilai tindakan peserta pemilu dan keputusan organ dari partai politik, yang, menuruhukum, dikenakan untuk naik bandingEe) $aluasi keteraturan dan legalitas dari rekening partai politik di ba ah hukum, damenerapkan sanksi yang sesuai. /) memerintahkan penutupan partai politik dan koalisi partai, di ba ah hukum.Pasal 1 .( e enangan berhubungan dengan organisasi yang mengadopsi ideologi /asis) !al ini untuk &ahkamah onstitusi menyatakan, di ba ah dan untuk tujuan 8 >C9 *o !ukum 8


32/35

!al ini untuk &ahkamah onstitusi menerima laporan akti$a dan pendapatan serta laporan yangtidak kompatibel dan hambatan dari para pemegang jabatan politik, dan mengambil keputusamengenai hal yang dipersyaratkan dalam undang-undang masing-masing.Pengangkatan !akim &ahkamah onstitusi di PortugalPasal 22 ayat (1) 0


33/35

mekanisme ini jelas bah a peranan &ahkamah onstitusi dalam ketatanegaraan Indonesiaadalah untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara.

Ide pembentukan &ahkamah onstitusi kedalam konstitusi negara kita sebagai organkonstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan organ konstitusi lainnya. =ung&ahkamah onstitusi telah dilembagakan berdasarkan ndang-undang *omor 2 tahun 2tentang &ahkamah onstitusi ( *o. 2 , 2 +), Pembentukan &ahkamah onstitusi di /rikaSelatan, pada tahapan agenda, setting mereka lebih dulu menyiapkan paradigma constitutiomaking, Dangkah a al /rika Selatan melakukan re/ormasi konstitusi adalah membuat prosedu pembuatan konstitusi yang lebih demokratis

#idalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka &ahkamah onstitusi3epublik Indonesia diberi ke enangan seperti yang diatur dalam Pasal 2 0 ayat (1) # 3I1 : yang kemudian dipertegas dalam ndang-undang *o. 2 %ahun 2 + tentang &ahkam

onstitusi, e enangan &ahkamah konstitusi a/rika selatan langsung di sebutkan dalam dalamkonstitusinya ( ndang-undang #asarnya), sama halnya seperti e enang mahkamh konstitusIndonesia yang sama-sama e enangnya di berikan dan di sebutkan langsung dalam #1 :. &ahkamah onstitusi adalah peradilan tertinggi yang memutus permasalahankonstitusional baik di republik /rika Selatan maupun di Indonesia, &ahkamah onstitusmemiliki ke enangan untuk memutus perkara-perkara konstitusional dan atas permasalaha

yang berkaitan dengan putusan pada tingkat peradilan lain atas perkara konstitusional.Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya banyak terdapat kesamaan antar

Indonesia dengan 0hili dalam hal konstitusional re$ie , yaitu dengan adanya sebuah &ahkamaonstitusional. &ahkamah onstitusional Indonesia dengan 0hili, pada dasarnya memiliki

beberapa kesamaan.Perbedaan yang sangat signi/ikan terletak pada ke enangan &ahkamah onstitusi 0hili

yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belum dirati/ika

atau 3 sebelum disahkan menjadi . !al ini serupa dengan ke enangan yang dimiliki olehconseil constitutionnel di Perancis. Sedangkan pengujian perjanjian internasional yang telahdirati/ikasi atau merupakan ke enangan dari &ahkamah gung.

&ahkamah onstitusi Indonesia memiliki ke enangan konstitusional re$ie dalam permasalahan pengujian yang dianggap inkonstitusional. Sedangkan &ahkamah gung


34/35

hanya memiliki ke enangan judicial re$ie , yaitu untuk produk peraturan perundang-undangadi ba ah dengan pembandingnya tentu saja .

edudukan &ahkamah onstitusi di Portugal merupakan salah satu pelaksana organ kekuasaatertinggi dari pengadilan bersama &ahkamah gung yang merupakan 1 dari organ > lembatertinggi *egara yang ada di Portugal.Fang mempunyai ke enangan lebih luas di banding&ahkamah onstitusi di Indonesia, ke enangannya &ahkamah onstitusi di Portugal adalahsebagai berikut '1. e enangan terhadap%emuan inkonstitusionalitas dan ilegalitas2. e enangan yang berhubungan dengan kekuasaan Presiden+. e enangan terkait proses pemilihan

. e enangan terkait dengan partai politik, koalisi dan /ront:. e enangan berhubungan dengan organisasi yang mengadopsi ideologi /asis8. e enangan berkaitan dengan deklarasi pemegang jabatan politik.#an cara pengangkatan hakimnya pun berbeda dengan di Indonesia karena di Portugal hanymelibatkan satu lembaga saja yaitu, 1 orang #i pilih oleh &ajelis 3epublik, dan + orang dkooptasi oleh 1 orang hakim konstitusi yang telah terpilih.Pemerintahan Inggris yang mengusung konsep monarki jelas berbeda dengan konsep kesaturepublik yang diba a oleh pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Inggris diba ah kekuasaaratu tak bisa lepas dari konsep kekeluargaan turun temurun, sementara Indonesia meniti

beratkan kekuasaan pada rakyat melalui P &ID yang dilaksanakan : tahun sekali. !al yang paling mencolok dari kedua negara ini adalah tentang onstitusi yang berjalan di negara masinmasing. Pemerintahan Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis sedangkan Indonesimemilikinya dalam bentuk ndang- ndang #asar 1 :.;alau demikian kedua negara tersebut meiliki pertimbangan tersendiri. Inggris yang memilikiratu menganggap bah a ratu merupakan konstitusi hidup turun temurun. #alam praktekketatanegaraan di berbagai negara, seringkali konstitusi yang tertulis tidak berlaku secarsempurna. Ini dapat terjadi baik karena pasal-pasal di dalamnya tidak lagi dijalankan, maupukarena konstitusi yang disusun hanya merupakan per ujudan kepentingan suatu golongatertentu, misalnya kepentingan penguasa.


35/35

arl Do enstein menyebutkan bah a apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hokum (legal), tetapi jugmerupakan suatu kenyataan (realitas), maka konstitusi itu telah dilaksanakan secara murni dakonsekuen. #alam hal tersebut, maka konstitusi itu telah bernilai normati/.Indonesia pun menganggap bah a # 1 : memiliki sejarah penting dalam konsepkenegaraan, selain itu # 1 : juga dianggap sebagai pemersatu kebangsaan. arenamerupakan konstitusi pertama yang diciptakan untuk mengatur tatanan kenegeraan demkesatuan $isi demi lepasnya masyarakat Indonesia dari penjajahan.

konstitusi di berbagai negara

Documents