klmpok 9 hukum pajak

7/24/2019 Klmpok 9 Hukum Pajak

1/7

MK: Hukum Pajak

J e n i s J e n i s P a j a k

Disusun

Oleh:

KELOMPOK IX

Sri Wahyuninsih

Wa!"e #l$iani

%!na Ose Pura&

Mea'a(i

Marsela

Pen"i"ikan Pan)asila "an Ke'aranearaan

*akul(as Ilmu S!sial

+ni,ersi(as %eeri Makassar


2/7

K#-# PE%.#%-#/

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-

nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah Sistem Politik Indonesia dengan judul

Jenis-jenis Pajak tepat !aktu"

Makalah ini tidak akan selesai tepat !aktu tanpa bantuan dari berbagai pihak" oleh karena

itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu pembuatan

makalah ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu"

Tak ada gading yang tak retak" demikian pula, tak ada karya yang sempurna" oleh karena

itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pemba#a untuk kemajuan makalah ini di masa

mendatang"

$khir kata, diharapkan makalah ini dapat membuka !a!asan mengenai penyimpangan

yang terjadi dikampus dan bagaimana pen#egahannya " selain itu, penulis berharap makalah ini

dapat berman%aat bagi mahasis!a khususnya dan masyarakat pada umumnya"

Makassar, &' (ktober &)*+

penyusun


3/7

PEM0#H#S#%

#1 PE%.E/-I#% P#J#K

Se#ara etimologi Pajak berasal dari bahasa atintaxorate adalah iuran rakyat kepada

negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat

balas jasa se#ara langsung"Pajak dari perspekti% ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor pri.atkepada

sektor publik" Pemahaman ini memberikan gambaran bah!a adanya pajak menyebabkan dua situasi

menjadi berubah" Pertama, berkurangnya kemampuan indi.idu dalam menguasai sumber daya untuk

kepentingan penguasaan barang dan jasa" /edua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat"

Sementara pemahaman pajak dari perspekti% hukum menurut Soemitro merupakan suatu

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya ke!ajiban !arga

negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan

untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan"

0ari pendekatan hukum ini memperlihatkan bah!a pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-

undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi %iskussebagai pengumpul pajak

maupun !ajib pajak sebagai pembayar pajak"

Pajak menurut Pasal * angka * 11 2o" 3 Tahun *4'5 sebagaimana telah disempurnakan

terakhir dengan 11 2o" &' Tahun &))6 tentang /etentuan umum dan tata #ara perpajakan

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat''Jadi dapat disimpulkan bah!a pajak adalah iuran !ajib yang dibayarkan oleh !ajib pajak

berdasarkan norma- norma hukum tanpa mendapat balas jasa se#ara langsung"

7" 12S18 P$J$/

0ari berbagai de%inisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian se#ara ekonomis

9pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor s!asta ke sektor pemerintah: atau pengertian

se#ara yuridis 9pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan: dapat ditarik kesimpulan tentang

unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut;*" Pajak dipungut berdasarkan undang-undang" $sas ini sesuai dengan perubahan ketiga

110 *4


4/7

&" Tidak mendapatkan jasa timbal balik 9kontraprestasi perseorangan: yang dapat

ditunjukkan se#ara langsung" Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan

bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar

pajak kendaraan bermotor"

5" Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam

rangka menjalankan %ungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan"


5/7

yang diterima atau diperoleh ?ajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan ?ajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam

bentuk apapun" 0engan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan

usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya"

&" Pajak Pertambahan 2ilai 9PP2:

PP2 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 7arang /ena Pajak atau Jasa

/ena Pajak di dalam 0aerah Pabean 9dalam !ilayah Indonesia:" (rang Pribadi,

perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi 7arang /ena Pajak atau

Jasa /ena Pajak dikenakan PP2" Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah

7arang /ena Pajak atau Jasa /ena Pajak, ke#uali ditentukan lain oleh 1ndang-

undang PP2"

5" Pajak Penjualan atas 7arang Me!ah 9PPn7M:

Selain dikenakan PP2, atas pengkonsumsian 7arang /enaPajak tertentu yangtergolong me!ah, juga dikenakan PPn7M" Yang dimaksud dengan 7arang /ena

Pajak yang tergolong me!ah adalah;

a" 7arang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau

b" 7arang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau

#" Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat

berpenghasilan tinggi atau

d" 7arang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau

e" $pabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,

serta mengganggu ketertiban masyarakat"


6/7

seluruh realisasi penerimaan P77 diserahkan kepada Pemerintah 0aerah baik

Propinsi maupun /abupaten=/ota"

Mulai 1 Januari !1!, "## "erdesaan dan perkotaan menjadi "ajak $aerah

sepanjang "eraturan $aerah tentang "## yang terkait dengan "erdesaan

dan "erkotaan telah diterbitkan% &pabila dalam jangka waktu dari 1 Januari

!1! s%d "aling lambat 1 $esember !1 "eraturan $aerah belum

diterbitkan, maka "## "erdesaan dan "erkotaan tersebut masih tetap

dipungut oleh "emerintah "usat%

Mulai 1 januari !1(, "## pedesaan dan "erkotaan merupakan pajak

daerah% Untuk "## "erkebunan, "erhutanan, "ertambangan masih tetap

merupakan "ajak "usat%

Pajak 0aerah yaitu pajak yang !e!enang pemungutannya ada pada pemerintah

daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah

daerah tersebut" Pajak 0aerah terdiri dari ; Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 0aerah Tingkat I

9 Propinsi :, misalnya Pajak /endaraan 7ermotor ,Pajak 7ahan 7akar

/endaraan 7ermotor" Pajak 7alik 2ama /endaraan 7ermotor, Pajak $ir

Permukaan, serta Pajak 8okok" Pajak /abupaten = /ota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 0aerah

Tingkat II 9 /abupaten = /ota :, misalnya Pajak @otel, Pajak 8estoran ,Pajak

@iburan Pajak 8eklame, Pajak Sarang 7urung ?alet Pajak Pajak Penerangan

jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir dan Pajak $ir

Tanah"

#: Jenis pajak berdasarkan si%atnya

Pajak Subjekti%, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang !ajib pajak

itu sendiri " 0alam ini penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objekti% yang

berhubungan erat dalam kemampuan membayar !ajib pajak=sipembayar pajak"

$dapun yang termasuk pajak subjekti% ialah ; PPh=pajak pengahsilan"

Pajak (bjekti%, adalah pajak yang dinilai berdasarkan objekti%itasnya dan tanpa

diperhatikanya keadaan diri sang !ajib pajak" $dapun yang termasuk pajak objekti%


7/7

misalnya ; PP2=pajak pertmabahan nilai , P77=pajak bumi dan bangunan , PPn-

7M=pajak atas penjualan barang me!ah "

klmpok 9 hukum pajak

Documents