pajak badan
TRANSCRIPT
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 1/25
32
BAB II
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN
A. Alasan Filosofis Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan
Sejak diberlakukannya sistem Self Asessment System di Indonesia , wajib pajak
diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar
sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Dengan demikian penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada
Wajib Pajak sendiri.62 Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban
untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak,
dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut diatas, sehingga wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang
lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.63
Sekalipun pejabat pajak hanya memberi bimbingan kepada Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam
pemenuhan kewajiban dan hak, pejabat pajak berwenang mengenakan sanksi hukum
berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pejabat
pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang
dipikul oleh Wajib Pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana Wajib
62Djamaluddin Gede, Hukum Pajak, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia,
2002), hal 32.63
Hanantha Bwoga, et.al., Pemeriksaan Pajak di Indonesia, ( Jakarta:PT. Grasindo, 2005), hal 1.
32
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 2/25
33
Pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran
hukum.64
Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan
sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan itu kepada
wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus
dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perlu juga dibarengi dengan upaya
penegakan hukum yang diwujudkan dalam pengenaan sanksi di bidang perpajakan,
tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan
pajak.
Penegakan hukum dalam pemungutan pajak meliputi:
1. Pemeriksaan
2. Penyidikan
3. Penagihan
Penegakan hukum dalam arti khusus berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak, yang
bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum,keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Pemeriksaan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum
selain penyidikan dan penagihan.
64Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2007), hal 201.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 3/25
34
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.65
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Penyidikan
pajak dilakukan oleh pejabat pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.66
Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari
pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan
yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.67
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
65Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pajak, Pasal 1 angka 2.66
Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Kasus Pembahasan
Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, (Bogor: EsiaMedia, 2009), hal 119.67
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di
Bidang Perpajakan, Pasal 1 angka 8.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 4/25
35
surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.68
Dengan adanya penegakan hukum, diharapkan sistem self assessment tidak
diselewengkan oleh wajib pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui
prosedur pemeriksaan. Sistem self assessment menuntut ke ikut sertaan aktif wajib
pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib
pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela /
valuntary of comlience merupakan tulang punggung self assessment system, dimana
wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan
kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya
tersebut.
Demikian halnya Y.Sri Pudyatmoko mengatakan bahwa sistem Self Asessment
ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang Wajib Pajaknya cukup
mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang
pajaknya sendiri.69
Self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak
untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke negara, bukan berarti
68Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1
angka 9.69
Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi, 2009),
hal 145.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 5/25
36
pemerintah tidak boleh memeriksa wajib pajak. Oleh karena segala sesuatu yang
dilaporkan oleh wajib pajak baru sebatas dianggap benar, bukan pasti benar.70
Setelah melaksanakan pencatatan atau pembukuan sebagai dasar pelaksanaan
menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak ke kantor pos atau bank persepsi,
serta melaporkan penghitungan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib
Pajak tersebut terdaftar dengan menggunakan SPT baik SPT Masa maupun SPT
Tahunan, maka secara formal Wajib Pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai sistem Self Assesment.71
Ciri-ciri self assessment sistem:
a. Wewenang menghitung dan menentukan jumlah utang pajak ada pada pihak
Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Surat Pemberitahuan.
b. Wajib Pajak harus aktif melaporkan, membayar, dan menyetor jumlah pajak yang
terutang ke Direktorat Jenderal Pajak.
c. Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak tidak ikut campur dalam menghitung
dan menentukan jumlah pajak, tetapi hanya bertugas melaksanakan
pengawasan.72
Tidak tertutup kemungkinan, kepercayaan penuh yang diberikan undang-
undang tidak dilaksanakan dengan benar oleh wajib pajak. Ada kemungkinan jumlah
pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
70Pardiat, Op.Cit., hal 25.
71Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketetntuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ), (Jakarta:Salemba Empat, 2010), Hal 81.72
Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal 8.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 6/25
37
undangan perpajakan. Jika demikian adanya, maka pemerintah bisa melakukan
pemeriksaan sesuai perintah undang-undang. Apalagi pemerintah mendapatkan bukti
bahwa jumlah pajak yang terutang atau harus dibayar wajib pajak diketahui tidak
benar menurut surat pemberitahuan , maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan
jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan sebagai sarana (formulir)
yang digunakan untuk melaporkan pajak yang terutang.73
Berdasarkan alasan filosofis ini, pemberian kepercayaan dengan sistem self
assessment dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap
Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
Apabila Wajib Pajak yang tidak patuh tidak diperiksa, Wajib Pajak lain akan
mengikuti modus penggelapan pajak yang sama untuk menghindari pajak, maka
sistem self Assessment tidak dapat berjalan sehingga mengakibatkan kerugian bagi
negara, mengingat pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak akan digunakan untuk
pembangunan nasional.
Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations yang dikutip Rochmat
Soemitro memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi rasa
keadilan, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:
1. Equality dan Equity (kesamaan dan kepatuhan)
Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau
orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
73Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pasal 12 Ayat (3).
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 7/25
38
Equity dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “keadilan” tetapi
sebenarnya ini kurang tepat sebab dalam bahasa Jerman ada pengertian gerechtigkeit
dan billigkeit. Rochmat Soemitro membedakan arti untuk kedua istilah itu dengan
menggunakan kata keadilan untuk gerechtigkeit dan kata kepatutan untuk billigkeit. 74
2. Certainty (kepastian hukum)
Certainty atau kepastian hukum, dalam membuat undang-undang dan
peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diupayakan supaya ketentuan yang
dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda
atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.
3. Convenience of payment (kemudahan dalam membayar)
Convenience of payment maksudnya pajak harus dipungut pada saat yang
tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.
4. Economics of collection (biaya pemungutan)
Economics of collection maksudnya biaya pemungutan harus relatif kecil
dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.75
Adam Smith seorang ilmuwan dari negara Inggris dengan sistem hukum
Anglo Saxon yang sering disebut Common Law dengan sistem unwritten Law (hukum
tidak tertulis). Sistem penemuan hukum adalah otonom, dimana peranan hakim
sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum yang berlaku bahkan menciptakan
prinsip-prinsip hukum baru untuk pegangan hakim-hakim lain dalam perkara yang
74Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan I, (Bandung:
Refika Aditama, 2004), hal 14.75
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 45.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 8/25
39
sama. Hakim berikutnya harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang
sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya.
Sedangkan negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental yang
sering disebut Civil Law dengan peraturan atau undang-undang yang tersusun secara
tertulis, sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sistem penemuan
hukumnya adalah heteronom dimana hakim tidak bisa bebas dalam menafsirkan
undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.
Kemudian dalam perkembangannya, kedua sistem hukum itu saling
mempengaruhi sehingga dalam penemuan hukum pun tidak lagi murni otonom dan
murni heteronom. Antara penemuan hukum yang heteronom dan otonom tidak ada
batas yang tajam. Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom,
sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi mempunyai unsur otonom yang
kuat karena hakim sering kali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang
menurut pandangannya sendiri. 76
Prinsip keadilan dibidang perpajakan juga dibedakan antara keadilan
horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara
horizontal, apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang
mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa
membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut equal
treatment for the equals.77
Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara
76 Ibid.
77R. Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Perubahan Undang-
Undang Dalam Tahun 1994, (Jakarta: Bina Rena Pariwara Jilid Tiga, 1996), hal 10.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 9/25
40
vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda
dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa
disebut dengan unequal treatment for the unequals.78
Oleh karena itu apabila ada
Wajib Pajak yang membayar pajak dan ada wajib pajak yang tidak membayar pajak
dengan perolehan penghasilan yang sama maka akan menimbulkan ketidakadilan.
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan
peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai
falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan
kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.79
B. Alasan Yuridis Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-
buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak
yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak
mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan.80
Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan hal yang lazim dilakukan
sepanjang pemerintah memperoleh bukti ketidakbenaran laporan pajak berdasarkan
data yang dimiliki pemerintah dari berbagai sumber pemilik data.
78 Ibid.
79Djoko Slamet Surjoputro, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Jakarta :
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009), hal 3.80
Pardiat, Pemeriksaan Pajak, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal 11
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 10/25
41
Kriteria yang merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan pajak,
meliputi :
1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban
perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang. Adapun kriteria
dilakukan Pemeriksaan Rutin adalah sebagai berikut :
a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar
restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi). Pemeriksaan Rutin
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dilakukan melalui jenis pemeriksaan kantor apabila :
a) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib
Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif
oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go
public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat
Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kententuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.
b) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
tetapi memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 11/25
42
2) Dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan apabila :
a) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib
Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang menyelenggarakan pembukuan.
b) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang menyelenggarakan pembukuan.
3) Ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar Restitusi
meliputi seluruh jenis pajak ( All Taxes).
b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar
restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi). Pemeriksaan Rutin
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan
Lapangan tergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka pemeriksaan
atas SPT Masa PPN Lebih Bayar.
2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar
Restitusi terdapat kompensasi dari masa pajak-masa pajak sebelumnya,
maka pemeriksaan harus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan
Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi
dan Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak lainnya
yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 12/25
43
3) Dalam hal masa pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi
mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, maka Surat Perintah
Pemeriksaan yang diterbitkan adalah 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan
untuk setiap Tahun Pajak.
4) Mengingat hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu saja yang dapat
mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak, maka pengusulan dan
penugasan Pemeriksaan Rutin harus memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) dan ayat (4b) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM).
c. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi.
Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan
Lapangan tergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka pemeriksaan
atas SPT Masa PPN Lebih Bayar;
2) Terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaannya
ditunda sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi, atau apabila Wajib
Pajak tetap tidak mengajukan restitusi maka pemeriksaannya sudah harus
dilakukan sebelum jatuh tempo daluwarsa penetapan pajaknya.
3) Dalam hal SPT Masa PPN yang diperiksa mencakup lebih dari 1 (satu)
Tahun Pajak, maka Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan adalah 1
(satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk tiap-tiap Tahun Pajak.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 13/25
44
d. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar.
Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih
Bayar yang kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto
pada SPT Tahunan PPh tahun-tahun pajak berikutnya;
2) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih
Bayar paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih
Bayar, yang berdasarkan SPT Tahunan PPh tersebut terdapat transaksi
signifikan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa.
e. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak
atau Tahun Pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode
pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap yang
telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Rutin
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap
Wajib Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan
efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go
public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 14/25
45
2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan
permohonan perubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan atas
Bagian Tahun Pajak sampai dengan perubahan tahun buku dilakukan.
Misalnya, tahun buku Wajib Pajak adalah bulan Januari sampai dengan
bulan Desember tahun 2012 diubah menjadi bulan Oktober tahun 2012
sampai dengan bulan September tahun 2013, maka pemeriksaannya
dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak bulan Januari sampai dengan bulan
September tahun 2012.
3) Pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak
(All Taxes).
f. Wajib Pajak Badan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha,
pengambilalihan usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dari media massa atau
pihak lain, atau karena Wajib Pajak mengajukan permohonan sehubungan
dengan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atau
Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 15/25
46
2) Pemeriksaan dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
dilakukannya penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atau
Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya.
3) Terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya dapat dilakukan pemeriksaan
sepanjang :
a) Terdapat potensi berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak.
b) Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun
tersebut.
4) Pemeriksaan terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya dilakukan dengan
prosedur Pemeriksaan Khusus.
5) Pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap
Wajib Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan
efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Go
Public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian, dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.
6) Pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (All
Taxes).
2. Pemeriksaan Khusus, Merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan
sebab-sebab khusus pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 16/25
47
risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan Khusus dapat
dilakukan berdasarkan:
a. Adanya analisis risiko yang dibuat oleh Account Representative (AR) secara
manual atas persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
b. Terdapat hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data laporan,
dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan
Penyidikan yang perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.
c. Adanya analisis risiko secara manual yang dibuat oleh Direktur Pemeriksaan
dan Penagihan.
d. Terdapat hasil analisis risiko secara komputerisasi yang berupa skor
risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta
adanya data dan informasi.81
Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari sistem pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang perpajakan.
Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain terkait dengan berbagai kewajiban
perpajakan yang diperlukan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh
karenanya, pemeriksaan pajak merupakan hal yang wajar sebagai wujud transparansi
kebenaran pembayaran pajak sesuai aturan perundang-undangan perpajakan.82
81Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan
Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.82
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Op.Cit., hal 24.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 17/25
48
Berdasarkan alasan yuridis dalam pemeriksaan pajak diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan yaitu:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi dan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 34/PJ/2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 85/PJ/2011 tentang
Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan.
Berdasarkan alasan yuridis diatas, tujuan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan antara lain :
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 18/25
49
a. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar
b. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Rugi
c. Wajib Pajak tidak menyampaikan / menyampaikan SPT tetapi melampaui
jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
e. menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis
risiko.
Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar, setiap SPT
yang menunjukkan lebih bayar wajib hukumnya untuk diperiksa 12 (dua belas) bulan
sejak SPT lebih bayar diterima oleh kantor pajak. Kemudian Kantor Pajak melakukan
pemeriksaan untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahkan SPT Lebih Bayar
langsung diasingkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk diproses pemeriksaan.
Adapun maksud SPT yang menyatakan Lebih Bayar adalah perhitungan akhir Surat
Pemberitahuan yang menunjukan Pajak yang telah dibayar lebih besar daripada PPh
terhutang. Contoh : PT. AAA telah membayar angsuran PPh Bulan Januari Tahun
2012 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah), memiliki kredit pajak berupa PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berdasarkan akhir perhitungan SPT
Tahunan Tahun 2012 PPh terutang PT. AAA sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua
puluh juta rupiah) maka status pajak PT. AAA adalah SPT Lebih bayar sebesar Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan PPh terutang –
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 19/25
50
Kredit Pajak-PPh yang telah dibayar yaitu (120.000.000-200.000.000-100.000.000).
Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh
juta) ini Direktur Jenderal Pajak memeriksa/menelusuri apakah PT. AAA telah
melaporkan SPT Tahunan Tahun 2012 sudah sesuai keadaan sebenarnya ? Apabila
setelah diperiksa dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Dirjen Pajak,
ternyata hasil pemeriksaan menunjukan bahwa PT. AAA hanya kelebihan
pembayaran pajak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka keluarlah
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).
Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Rugi, setiap SPT yang
menunjukkan lebih bayar wajib hukumnya untuk diperiksa 12 (dua belas) bulan sejak
SPT rugi diterima oleh kantor pajak, bahkan SPT Rugi langsung diasingkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak untuk diproses pemeriksaan. Adapun maksud SPT yang
menyatakan Rugi adalah perhitungan akhir SPT yang menunjukan kerugian Fiskal,
maksud kerugian Fiskal adalah perhitungan laporan keuangan rugi secara Fiskal.
Contoh : PT. AAA melaporkan perhitungan akhir SPT Tahunan Badan Tahun 2012
dengan status Rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
dikompensasikan ke tahun berikutnya atas laporan PT. AAA tersebut Dirjen Pajak
melakukan pemeriksaan sesuai keadaan sebenarnya, ternyata hasil pemeriksaan
menunjukan bahwa PT. AAA hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) maka kompensasi kerugian fiskal yang diakui
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 20/25
51
oleh Dirjen Pajak untuk tahun berikutnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah).
Wajib Pajak tidak menyampaikan / menyampaikan SPT tetapi melampaui
jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran. Alasan pemeriksaan ini
juga tidak otomatis artinya, banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tetapi
tidak diperiksa kecuali jika telah diberikan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak namun
tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak maka dalam hal tersebut Wajib Pajak tersebut
dapat diperiksa. Contoh : PT. AAA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak XYZ,
berdasarkan data informasi perpajakan yang ada bahwa PT. AAA belum
menyampaikan SPT Tahunan selama 3 Tahun berturut-turut maka KPP XYZ
memberikan Surat Teguran kepada PT. AAA untuk segera menyampaikan SPT
Tahunan. Apabila Surat Teguran ini tidak ditanggapi/dipenuhi oleh PT.AAA maka
KPP XYZ memeriksa PT.AAA untuk menguji tingkat kepatuhannya. Apabila PT.
AAA tersebut tidak diperiksa oleh KPP XYZ maka timbulah
ketidakadilan/ketidakpastian hukum karena PT. AAA tersebut telah melanggar
aturan-aturan perpajakan yang ada sehingga dapat menyebabkan Wajib Pajak lain
juga tidak melaporkan SPT Tahunan.
Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Dalam hal wajib
pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran
atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya merupakan salah satu analisis
terhadap kriteria seleksi Wajib Pajak tertentu atau pengelompokkan wajib pajak
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 21/25
52
menurut risiko ketidakpatuhannya yaitu risiko bahwa ada pajak yang tidak dibayar
karena wajib pajak tidak patuh,sehingga dapat digunakan untuk memprediksi
kecenderungan wajib pajak sesuai dengan risiko ketidakpatuhan rendah, menengah
dan tinggi. Contoh : PT. AAA melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak XYZ
dimana dia terdaftar, bahwa perusahaan tersebut akan dibubarkan/ditutup selama-
lamanya maka PT. AAA langsung diperiksa oleh KPP XYZ. Adapun pemeriksaan
pajak terhadap PT. AAA untuk menguji kebenaran dan penelitian terhadap penutupan
usahanya, apakah alasan yang menyebabkan PT. AAA tersebut ditutup? Apakah
memang PT. AAA mengalami kerugian yang terus-menerus sehingga PT. AAA
enggan meneruskan usahanya? Apakah ada sesuatu hal yang menyebabkan tutupnya
usaha tersebut? Atau apakah ada penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. AAA
sehingga menutup usahanya? Untuk mengetahui kebenaran dan kepastian hukum
yang ada maka PT. AAA harus diperiksa, jika tidak Wajib Pajak lain akan mengikuti
modus penggelapan pajak yang sama dan langsung menutup usahanya, hal ini dapat
menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan menggangu penerimaan negara.
Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis
risiko, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai
ketentuan peraturan perpajakan. Contoh : PT. AAA menyampaikan SPT Tahunan
2012 dengan pembayaran pajak yang sangat kecil dan tidak masuk akal, maka
berdasarkan analisis risiko dari Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. AAA terdaftar
bahwa ada pelanggaran / penggelapan pajak yang telah diatur maka Dirjen Pajak
dapat memeriksa PT. AAA tanpa Surat Teguran. Apabila PT. AAA tidak diperiksa
sudah tentu sangat tidak adil bagi Wajib Pajak lain yang telah membayar pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 22/25
53
Berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan perpajakan yang mengatur tentang
Pemeriksaan Wajib Pajak Badan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,
karena apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Pasal 17B ayat 1
yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan
atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan surat
ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima
secara lengkap diadopsi kedalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 60 ayat 4 yang
menyebutkan bahwa :
Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemeriksaan dilanjutkan
dengan penerbitan:
a. Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanapabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalamPasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati; atau
b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan
apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17B ayat (1) Undang- Undang KUP terlewati.
C. Alasan Sosiologis Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Badan.
Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak,
namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 23/25
54
Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib
Pajak.
Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-
nya menyatakan Lebih Bayar / Rugi karena hal ini telah diatur dalam UU KUP.
Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib
Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.
Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus
melakukan pemeriksaan. Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak yang tidak
patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan secara sengaja
melakukan pelanggaran/penggelapan pajak.
Menurut Deviano dan Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu:
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.83
83Deviano dan Rahayu, “Kepatuhan Perpajakan,”
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=42331, diakses tanggal 30 Mei 2013.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 24/25
55
Kepatuhan Wajib Pajak dalam tertib administrasi perpajakan diwujudkan
dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan sarana untuk
melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Penghitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dapat
sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. UU KUP
memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pengawasan kepada
Wajib Pajak agar kewajiban formal dan material perpajakan sesuai dengan
ketetentuan perpajakan.84
Kepatuhan formal dan kepatuhan material perpajakan diwujudkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
Tidak semua Wajib Pajak diperiksa, Wajib pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak
yang tidak patuh dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) yang dikemukakan oleh
Tyler, terdapat dua perspektif mengenai kepatuhan hukum, yang disebut instrumental
dan normatif.
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan
dengan perilaku.
Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai
moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.
Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan
84Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit., hal 12.
Universitas Sumatera Utara
7/23/2019 pajak badan
http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 25/25
56
konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui
moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi
hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan
komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy)
berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak
untuk mendikte perilaku.85
Berdasarkan alasan sosiologis terhadap pemeriksaan pajak, bahwa baik
kepatuhan formal maupun material sangat penting, mengingat pembayaran pajak
adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ketidakpatuhan masyarakat akan pembayaran
pajak dapat menimbulkan masyarakat yang lain juga tidak patuh akan pajak yang
berdampak pada kerugian negara yang sangat besar, sehingga terjadilah sengketa
pajak antara wajib pajak dengan fiskus.
85R. Saleh, Pengertian Teori Kepatuhan Menurut Para Ahli (Complience Theory), diakses
tanggal 27 Juli 2013.