pajak badan

7/23/2019 pajak badan

http://slidepdf.com/reader/full/pajak-badan 1/25

32

BAB II

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN

A. Alasan Filosofis Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan

Sejak diberlakukannya sistem Self Asessment System di Indonesia , wajib pajak

diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar

sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Dengan demikian penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada

Wajib Pajak sendiri.62 Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban

untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak,

dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut diatas, sehingga wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang

lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.63

Sekalipun pejabat pajak hanya memberi bimbingan kepada Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam

pemenuhan kewajiban dan hak, pejabat pajak berwenang mengenakan sanksi hukum

berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pejabat

pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang

dipikul oleh Wajib Pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana Wajib

62Djamaluddin Gede, Hukum Pajak, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia,

2002), hal 32.63

Hanantha Bwoga, et.al., Pemeriksaan Pajak di Indonesia, ( Jakarta:PT. Grasindo, 2005), hal 1.

32

Universitas Sumatera Utara



33

Pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran

hukum.64

Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan

sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan itu kepada

wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus

dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perlu juga dibarengi dengan upaya

penegakan hukum yang diwujudkan dalam pengenaan sanksi di bidang perpajakan,

tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan

pajak.

Penegakan hukum dalam pemungutan pajak meliputi:

1. Pemeriksaan

2. Penyidikan

3. Penagihan

Penegakan hukum dalam arti khusus berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak, yang

bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan kepastian hukum,keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Pemeriksaan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum

selain penyidikan dan penagihan.

64Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

2007), hal 201.




34

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.65

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Penyidikan

pajak dilakukan oleh pejabat pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan.66

Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari

pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan

yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah

terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.67

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan

65Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Pajak, Pasal 1 angka 2.66

Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Kasus Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, (Bogor: EsiaMedia, 2009), hal 119.67

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di

Bidang Perpajakan, Pasal 1 angka 8.




35

surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, menjual barang yang telah disita.68

Dengan adanya penegakan hukum, diharapkan sistem self assessment tidak

diselewengkan oleh wajib pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui

prosedur pemeriksaan. Sistem self assessment menuntut ke ikut sertaan aktif wajib

pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib

pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela /

valuntary of comlience merupakan tulang punggung self assessment system, dimana

wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya

tersebut.

Demikian halnya Y.Sri Pudyatmoko mengatakan bahwa sistem Self Asessment

ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang Wajib Pajaknya cukup

mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang

pajaknya sendiri.69

Self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak

untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke negara, bukan berarti

68Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1

angka 9.69

Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi, 2009),

hal 145.




36

pemerintah tidak boleh memeriksa wajib pajak. Oleh karena segala sesuatu yang

dilaporkan oleh wajib pajak baru sebatas dianggap benar, bukan pasti benar.70

Setelah melaksanakan pencatatan atau pembukuan sebagai dasar pelaksanaan

menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak ke kantor pos atau bank persepsi,

serta melaporkan penghitungan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib

Pajak tersebut terdaftar dengan menggunakan SPT baik SPT Masa maupun SPT

Tahunan, maka secara formal Wajib Pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai sistem Self Assesment.71

Ciri-ciri self assessment sistem:

a. Wewenang menghitung dan menentukan jumlah utang pajak ada pada pihak

Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Surat Pemberitahuan.

b. Wajib Pajak harus aktif melaporkan, membayar, dan menyetor jumlah pajak yang

terutang ke Direktorat Jenderal Pajak.

c. Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak tidak ikut campur dalam menghitung

dan menentukan jumlah pajak, tetapi hanya bertugas melaksanakan

pengawasan.72

Tidak tertutup kemungkinan, kepercayaan penuh yang diberikan undang-

undang tidak dilaksanakan dengan benar oleh wajib pajak. Ada kemungkinan jumlah

pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

70Pardiat, Op.Cit., hal 25.

71Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketetntuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ), (Jakarta:Salemba Empat, 2010), Hal 81.72

Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal 8.




37

undangan perpajakan. Jika demikian adanya, maka pemerintah bisa melakukan

pemeriksaan sesuai perintah undang-undang. Apalagi pemerintah mendapatkan bukti

bahwa jumlah pajak yang terutang atau harus dibayar wajib pajak diketahui tidak

benar menurut surat pemberitahuan , maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan

jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan sebagai sarana (formulir)

yang digunakan untuk melaporkan pajak yang terutang.73

Berdasarkan alasan filosofis ini, pemberian kepercayaan dengan sistem self

assessment dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap

Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Wajib Pajak yang tidak patuh tidak diperiksa, Wajib Pajak lain akan

mengikuti modus penggelapan pajak yang sama untuk menghindari pajak, maka

sistem self Assessment tidak dapat berjalan sehingga mengakibatkan kerugian bagi

negara, mengingat pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak akan digunakan untuk

pembangunan nasional.

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations yang dikutip Rochmat

Soemitro memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi rasa

keadilan, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Equality dan Equity (kesamaan dan kepatuhan)

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau

orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

73Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pasal 12 Ayat (3).




38

Equity dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “keadilan” tetapi

sebenarnya ini kurang tepat sebab dalam bahasa Jerman ada pengertian gerechtigkeit

dan billigkeit. Rochmat Soemitro membedakan arti untuk kedua istilah itu dengan

menggunakan kata keadilan untuk gerechtigkeit dan kata kepatutan untuk billigkeit. 74

2. Certainty (kepastian hukum)

Certainty atau kepastian hukum, dalam membuat undang-undang dan

peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diupayakan supaya ketentuan yang

dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda

atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Convenience of payment (kemudahan dalam membayar)

Convenience of payment maksudnya pajak harus dipungut pada saat yang

tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

4. Economics of collection (biaya pemungutan)

Economics of collection maksudnya biaya pemungutan harus relatif kecil

dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.75

Adam Smith seorang ilmuwan dari negara Inggris dengan sistem hukum

Anglo Saxon yang sering disebut Common Law dengan sistem unwritten Law (hukum

tidak tertulis). Sistem penemuan hukum adalah otonom, dimana peranan hakim

sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum yang berlaku bahkan menciptakan

prinsip-prinsip hukum baru untuk pegangan hakim-hakim lain dalam perkara yang

74Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan I, (Bandung:

Refika Aditama, 2004), hal 14.75

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 45.




39

sama. Hakim berikutnya harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang

sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya.

Sedangkan negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental yang

sering disebut Civil Law dengan peraturan atau undang-undang yang tersusun secara

tertulis, sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sistem penemuan

hukumnya adalah heteronom dimana hakim tidak bisa bebas dalam menafsirkan

undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.

Kemudian dalam perkembangannya, kedua sistem hukum itu saling

mempengaruhi sehingga dalam penemuan hukum pun tidak lagi murni otonom dan

murni heteronom. Antara penemuan hukum yang heteronom dan otonom tidak ada

batas yang tajam. Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom,

sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi mempunyai unsur otonom yang

kuat karena hakim sering kali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang

menurut pandangannya sendiri. 76

Prinsip keadilan dibidang perpajakan juga dibedakan antara keadilan

horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara

horizontal, apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang

mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa

membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut equal

treatment for the equals.77

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara

76 Ibid.

77R. Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Perubahan Undang-

Undang Dalam Tahun 1994, (Jakarta: Bina Rena Pariwara Jilid Tiga, 1996), hal 10.




40

vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda

dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa

disebut dengan unequal treatment for the unequals.78

Oleh karena itu apabila ada

Wajib Pajak yang membayar pajak dan ada wajib pajak yang tidak membayar pajak

dengan perolehan penghasilan yang sama maka akan menimbulkan ketidakadilan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai

falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan

kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi

dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.79

B. Alasan Yuridis Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-

buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak

yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak

mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan.80

Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan hal yang lazim dilakukan

sepanjang pemerintah memperoleh bukti ketidakbenaran laporan pajak berdasarkan

data yang dimiliki pemerintah dari berbagai sumber pemilik data.

78 Ibid.

79Djoko Slamet Surjoputro, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (Jakarta :

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009), hal 3.80

Pardiat, Pemeriksaan Pajak, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal 11




41

Kriteria yang merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan pajak,

meliputi :

1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak

sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban

perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang. Adapun kriteria

dilakukan Pemeriksaan Rutin adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar

restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi). Pemeriksaan Rutin

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dilakukan melalui jenis pemeriksaan kantor apabila :

a) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib

Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif

oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go

public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan

keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat

Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kententuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

b) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

tetapi memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.




42

2) Dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan apabila :

a) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib

Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

yang menyelenggarakan pembukuan.

b) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas yang menyelenggarakan pembukuan.

3) Ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar Restitusi

meliputi seluruh jenis pajak ( All Taxes).

b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar

restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi). Pemeriksaan Rutin

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan

Lapangan tergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka pemeriksaan

atas SPT Masa PPN Lebih Bayar.

2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar

Restitusi terdapat kompensasi dari masa pajak-masa pajak sebelumnya,

maka pemeriksaan harus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan

Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah

Pemeriksaan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi

dan Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak lainnya

yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi.




43

3) Dalam hal masa pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi

mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, maka Surat Perintah

Pemeriksaan yang diterbitkan adalah 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan

untuk setiap Tahun Pajak.

4) Mengingat hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu saja yang dapat

mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak, maka pengusulan dan

penugasan Pemeriksaan Rutin harus memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) dan ayat (4b) Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM).

c. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi.

Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan

Lapangan tergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka pemeriksaan

atas SPT Masa PPN Lebih Bayar;

2) Terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaannya

ditunda sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi, atau apabila Wajib

Pajak tetap tidak mengajukan restitusi maka pemeriksaannya sudah harus

dilakukan sebelum jatuh tempo daluwarsa penetapan pajaknya.

3) Dalam hal SPT Masa PPN yang diperiksa mencakup lebih dari 1 (satu)

Tahun Pajak, maka Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan adalah 1

(satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk tiap-tiap Tahun Pajak.




44

d. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar.

Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih

Bayar yang kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto

pada SPT Tahunan PPh tahun-tahun pajak berikutnya;


Bayar paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.


Bayar, yang berdasarkan SPT Tahunan PPh tersebut terdapat transaksi

signifikan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa.

e. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak

atau Tahun Pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode

pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap yang

telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Rutin

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap

Wajib Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan

efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (go

public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan

keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar

Tanpa Pengecualian dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.




45

2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan

permohonan perubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan atas

Bagian Tahun Pajak sampai dengan perubahan tahun buku dilakukan.

Misalnya, tahun buku Wajib Pajak adalah bulan Januari sampai dengan

bulan Desember tahun 2012 diubah menjadi bulan Oktober tahun 2012

sampai dengan bulan September tahun 2013, maka pemeriksaannya

dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak bulan Januari sampai dengan bulan

September tahun 2012.

3) Pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak

(All Taxes).

f. Wajib Pajak Badan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha,

pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha,

pengambilalihan usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dari media massa atau

pihak lain, atau karena Wajib Pajak mengajukan permohonan sehubungan

dengan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,

pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atau

Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya.




46

2) Pemeriksaan dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

dilakukannya penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,

pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha, atau

Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya.

3) Terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya dapat dilakukan pemeriksaan

sepanjang :

a) Terdapat potensi berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak.

b) Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun

tersebut.

4) Pemeriksaan terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya dilakukan dengan

prosedur Pemeriksaan Khusus.

5) Pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali terhadap

Wajib Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan

efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Go

Public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan

keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar

Tanpa Pengecualian, dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.

6) Pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (All

Taxes).

2. Pemeriksaan Khusus, Merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan

sebab-sebab khusus pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis




47

risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan Khusus dapat

dilakukan berdasarkan:

a. Adanya analisis risiko yang dibuat oleh Account Representative (AR) secara

manual atas persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.

b. Terdapat hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data laporan,

dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan

Penyidikan yang perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.

c. Adanya analisis risiko secara manual yang dibuat oleh Direktur Pemeriksaan

dan Penagihan.

d. Terdapat hasil analisis risiko secara komputerisasi yang berupa skor

risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta

adanya data dan informasi.81

Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain terkait dengan berbagai kewajiban

perpajakan yang diperlukan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh

karenanya, pemeriksaan pajak merupakan hal yang wajar sebagai wujud transparansi

kebenaran pembayaran pajak sesuai aturan perundang-undangan perpajakan.82

81Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan

Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.82

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Op.Cit., hal 24.




48

Berdasarkan alasan yuridis dalam pemeriksaan pajak diatur dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi dan Pengurangan

atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 34/PJ/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan.

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 85/PJ/2011 tentang

Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan.

Berdasarkan alasan yuridis diatas, tujuan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan antara lain :




49

a. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar

b. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Rugi

c. Wajib Pajak tidak menyampaikan / menyampaikan SPT tetapi melampaui

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.

d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,

pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

e. menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis

risiko.

Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar, setiap SPT

yang menunjukkan lebih bayar wajib hukumnya untuk diperiksa 12 (dua belas) bulan

sejak SPT lebih bayar diterima oleh kantor pajak. Kemudian Kantor Pajak melakukan

pemeriksaan untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahkan SPT Lebih Bayar

langsung diasingkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk diproses pemeriksaan.

Adapun maksud SPT yang menyatakan Lebih Bayar adalah perhitungan akhir Surat

Pemberitahuan yang menunjukan Pajak yang telah dibayar lebih besar daripada PPh

terhutang. Contoh : PT. AAA telah membayar angsuran PPh Bulan Januari Tahun

2012 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah), memiliki kredit pajak berupa PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berdasarkan akhir perhitungan SPT

Tahunan Tahun 2012 PPh terutang PT. AAA sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua

puluh juta rupiah) maka status pajak PT. AAA adalah SPT Lebih bayar sebesar Rp.

180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan PPh terutang –




50

Kredit Pajak-PPh yang telah dibayar yaitu (120.000.000-200.000.000-100.000.000).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh

juta) ini Direktur Jenderal Pajak memeriksa/menelusuri apakah PT. AAA telah

melaporkan SPT Tahunan Tahun 2012 sudah sesuai keadaan sebenarnya ? Apabila

setelah diperiksa dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh Dirjen Pajak,

ternyata hasil pemeriksaan menunjukan bahwa PT. AAA hanya kelebihan

pembayaran pajak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka keluarlah

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah).

Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Rugi, setiap SPT yang

menunjukkan lebih bayar wajib hukumnya untuk diperiksa 12 (dua belas) bulan sejak

SPT rugi diterima oleh kantor pajak, bahkan SPT Rugi langsung diasingkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak untuk diproses pemeriksaan. Adapun maksud SPT yang

menyatakan Rugi adalah perhitungan akhir SPT yang menunjukan kerugian Fiskal,

maksud kerugian Fiskal adalah perhitungan laporan keuangan rugi secara Fiskal.

Contoh : PT. AAA melaporkan perhitungan akhir SPT Tahunan Badan Tahun 2012

dengan status Rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk

dikompensasikan ke tahun berikutnya atas laporan PT. AAA tersebut Dirjen Pajak

melakukan pemeriksaan sesuai keadaan sebenarnya, ternyata hasil pemeriksaan

menunjukan bahwa PT. AAA hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,-

(seratus dua puluh lima juta rupiah) maka kompensasi kerugian fiskal yang diakui




51

oleh Dirjen Pajak untuk tahun berikutnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua

puluh lima juta rupiah).

Wajib Pajak tidak menyampaikan / menyampaikan SPT tetapi melampaui

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran. Alasan pemeriksaan ini

juga tidak otomatis artinya, banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tetapi

tidak diperiksa kecuali jika telah diberikan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak namun

tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak maka dalam hal tersebut Wajib Pajak tersebut

dapat diperiksa. Contoh : PT. AAA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak XYZ,

berdasarkan data informasi perpajakan yang ada bahwa PT. AAA belum

menyampaikan SPT Tahunan selama 3 Tahun berturut-turut maka KPP XYZ

memberikan Surat Teguran kepada PT. AAA untuk segera menyampaikan SPT

Tahunan. Apabila Surat Teguran ini tidak ditanggapi/dipenuhi oleh PT.AAA maka

KPP XYZ memeriksa PT.AAA untuk menguji tingkat kepatuhannya. Apabila PT.

AAA tersebut tidak diperiksa oleh KPP XYZ maka timbulah

ketidakadilan/ketidakpastian hukum karena PT. AAA tersebut telah melanggar

aturan-aturan perpajakan yang ada sehingga dapat menyebabkan Wajib Pajak lain

juga tidak melaporkan SPT Tahunan.

Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,

pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Dalam hal wajib

pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran

atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya merupakan salah satu analisis

terhadap kriteria seleksi Wajib Pajak tertentu atau pengelompokkan wajib pajak




52

menurut risiko ketidakpatuhannya yaitu risiko bahwa ada pajak yang tidak dibayar

karena wajib pajak tidak patuh,sehingga dapat digunakan untuk memprediksi

kecenderungan wajib pajak sesuai dengan risiko ketidakpatuhan rendah, menengah

dan tinggi. Contoh : PT. AAA melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak XYZ

dimana dia terdaftar, bahwa perusahaan tersebut akan dibubarkan/ditutup selama-

lamanya maka PT. AAA langsung diperiksa oleh KPP XYZ. Adapun pemeriksaan

pajak terhadap PT. AAA untuk menguji kebenaran dan penelitian terhadap penutupan

usahanya, apakah alasan yang menyebabkan PT. AAA tersebut ditutup? Apakah

memang PT. AAA mengalami kerugian yang terus-menerus sehingga PT. AAA

enggan meneruskan usahanya? Apakah ada sesuatu hal yang menyebabkan tutupnya

usaha tersebut? Atau apakah ada penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. AAA

sehingga menutup usahanya? Untuk mengetahui kebenaran dan kepastian hukum

yang ada maka PT. AAA harus diperiksa, jika tidak Wajib Pajak lain akan mengikuti

modus penggelapan pajak yang sama dan langsung menutup usahanya, hal ini dapat

menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan menggangu penerimaan negara.

Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis

risiko, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai

ketentuan peraturan perpajakan. Contoh : PT. AAA menyampaikan SPT Tahunan

2012 dengan pembayaran pajak yang sangat kecil dan tidak masuk akal, maka

berdasarkan analisis risiko dari Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. AAA terdaftar

bahwa ada pelanggaran / penggelapan pajak yang telah diatur maka Dirjen Pajak

dapat memeriksa PT. AAA tanpa Surat Teguran. Apabila PT. AAA tidak diperiksa

sudah tentu sangat tidak adil bagi Wajib Pajak lain yang telah membayar pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.




53

Berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan perpajakan yang mengatur tentang

Pemeriksaan Wajib Pajak Badan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,

karena apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Pasal 17B ayat 1

yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan

atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan surat

ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima

secara lengkap diadopsi kedalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 60 ayat 4 yang

menyebutkan bahwa :

Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemeriksaan dilanjutkan

dengan penerbitan:

a. Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanapabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalamPasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati; atau

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan

apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17B ayat (1) Undang- Undang KUP terlewati.

C. Alasan Sosiologis Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Badan.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak,

namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat




54

Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib

Pajak.

Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-

nya menyatakan Lebih Bayar / Rugi karena hal ini telah diatur dalam UU KUP.

Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib

Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus

melakukan pemeriksaan. Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak yang tidak

patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan secara sengaja

melakukan pelanggaran/penggelapan pajak.

Menurut Deviano dan Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan.

2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.83

83Deviano dan Rahayu, “Kepatuhan Perpajakan,”

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=42331, diakses tanggal 30 Mei 2013.




55

Kepatuhan Wajib Pajak dalam tertib administrasi perpajakan diwujudkan

dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan sarana untuk

melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penghitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dapat

sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. UU KUP

memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pengawasan kepada

Wajib Pajak agar kewajiban formal dan material perpajakan sesuai dengan

ketetentuan perpajakan.84

Kepatuhan formal dan kepatuhan material perpajakan diwujudkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Tidak semua Wajib Pajak diperiksa, Wajib pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak

yang tidak patuh dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) yang dikemukakan oleh

Tyler, terdapat dua perspektif mengenai kepatuhan hukum, yang disebut instrumental

dan normatif.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh

kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan

dengan perilaku.

Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai

moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan

84Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit., hal 12.




56

konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui

moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan

komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy)

berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak

untuk mendikte perilaku.85

Berdasarkan alasan sosiologis terhadap pemeriksaan pajak, bahwa baik

kepatuhan formal maupun material sangat penting, mengingat pembayaran pajak

adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ketidakpatuhan masyarakat akan pembayaran

pajak dapat menimbulkan masyarakat yang lain juga tidak patuh akan pajak yang

berdampak pada kerugian negara yang sangat besar, sehingga terjadilah sengketa

pajak antara wajib pajak dengan fiskus.

85R. Saleh, Pengertian Teori Kepatuhan Menurut Para Ahli (Complience Theory), diakses

tanggal 27 Juli 2013.

pajak badan

Documents