lamporan csl kelompok

7/24/2019 Lamporan CSL Kelompok

1/18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak individual maupun kolektif yang realisasinya

harus dijamin oleh negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36

ahun !""# tentang Kesehatan menyebutkan bah$a kesehatan merupakan hak

asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di$ujudkan

sesuai dengan %ita-%ita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

&an%asila dan Undang-Undang 'asar Negara Republik Indonesia ahun (#)*.

'erajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat ter$ujud apabila

diberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.&asal ) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor )) ahun !""# tentang Rumah +akit

menyebutkan bah$a Rumah +akit mempunyai tugas memberikan pelayanan

kesehatan perorangan se%ara paripurna.

&elayanan kesehatan berbeda dengan berbagai pelayanan lainnya. ,asil

pelayanan kesehatan tidaklah pernah bersifat pasti. &elayanan kesehatan yang

sama yang diberikan kepada dua orang pasien yang sama dapat saja

memberikan hasil yang berbeda. 'engan karakteristik yang seperti ini maka

pada pelayanan kesehatan yang dijanjikan bukanlah hasilnya melainkan

upaya yang dilakukan yang dalam hal ini kesesuaian dengan standar yang

telah ditetapkan.

ayaknya hubungan antar manusia maka didalam hubungan pelayanankesehatan selalu terdapat keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat

pelaksanaan dari pelayanan tersebut. &ola ketergantungan inilah yang sering

menimbulkan pergesekan antara pemberi pelayanan kesehatan dan pasien

yang sering berujung pada persengketaan. +engketa yang terjadi antara

pemakai jasa kesehatan sebagai konsumen yang dirugikan dengan dokter

maupun dengan pihak Rumah +akit membutuhkan alternatif penyelesaian

1


2/18

bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian

hukum.

+e%ara etik dokter diharapkan untuk memberikan yang terbaik untuk

pasien. /pabila dalam suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari pihak

dokter maka dokter tersebut harus mempertanggungja$abkan perbuatannya

itu. 0egitu pula dari pihak pasien mereka tidak bisa langsung menuntut

apabila terjadi hal hal diluar dugaan karena harus ada bukti bukti yang

menunjukkan adanya kelalaian. 1leh karena itu untuk memperoleh

persetujuan dari pasien dan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang

dirugikan dokter $ajib memberi penjelasan yang sejelas jelasnya agar pasien

dapat mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya serta

memberi persetujuan atas tindakan medik yang akan dilakukan..

Ikh$al diperlukannya persetujuan pasien adalah karena tindakan medik

hasilnya penuh ketidakpastian serta tidak dapat diperhitungkan se%ara

matematik karena dipengaruhi faktor-faktor lain diluar kekuasaan dokter

seperti virulensi penyakit daya tahan tubuh pasien stadium penyakit respon

individual faktor genetik kualitas obat kepatuhan pasien dalam mengikuti

prosedur dan nasihat dokter dan lain-lain. +elain itu tindakan medik

mengandung risiko atau bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh

akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang

menanggung adalah pasien. /tas dasar itulah maka persetujuan pasien bagi

setiap tindakan medik mutlak diperlukan ke%uali pasien dalam kondisi

emergensi. 2engingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak

sehat diharapkan dokter tidak memberikan informasi yang dapat

mempengaruhi keputusan pasien karena dalam keadaan tersebut pikiran

pasien mudah terpengaruh. +elain itu dokter juga harus dapat menyesuaikan

diri dengan tingkat pendidikan pasien agar pasien bisa mengerti dan

memahami isi pembi%araan.

'engan pemahaman yang relatif minimal masyarakat a$am sulit

membedakan antara risiko medik dengan malpraktek. Ke%enderungan

masyarakat lebih melihat hasil pengobatan dan pera$atan padahal hasil dari

pengobatan dan pera$atan tidak dapat diprediksi se%ara pasti. &etugas

2


3/18

kesehatan dalam praktiknya hanya boleh memberi jaminan bah$a proses akan

dilakukan dengan sebaik mungkin dan sama sekali tidak boleh menjanjikan

hasil.

+engketa yang terjadi antara pasien dan sarana pelayanan kesehatan

dokter hampir selalu dia$ali oleh komunikasi yang buruk dan kurangnya rasa

per%aya di antara keduanya. Kesalahpahaman sema%am ini seringkali berujung

pada gugatan malpraktek. Untuk men%egah hal tersebut pasien maupun sarana

pelayanan kesehatandokter harus saling terbuka dan mau menerima masukan

agar pengobatan dapat dilaksanakan dengan baik. Komunikasi yang baik

antara pasien dengan sarana pelayanan kesehatandokter bermuara kepada

kedua belah pihak saling mengerti hak dan ke$ajibannya.

/gar kasus seperti diatas tidak terjadi masing-masing pihak harus

mengerti apa yang menjadi hak dan ke$ajibannya dalam pengobatan. ,al ini

telah diatur dalam pasal *"-*3 UU nomer !# tahun !"") tentang &raktik

Kedokteran. &asien sebaiknya mengerti bah$a haknya adalah mendapat

penjelasan se%ara lengkap mengenai penyakit pemeriksaan pengobatan efek

samping risiko komplikasi sampai alternatif pengobatannya. &asien juga

berhak untuk menolak pemeriksaanpengobatan dan meminta pendapat dokter

lain. +elain itu pen%atatan tentang perjalanan penyakit pasien yang di tulis

dalam rekam medis adalah milik pasien sehingga berhak untuk meminta

salinannya untuk kebutuhan rujukan.

&asien memiliki ke$ajiban untuk memberikan informasi selengkap-

lengkapnya mematuhi nasihatanjuran pengobatan mematuhi peraturan yang

ada di sarana pelayanan kesehatan dan membayar semua biaya pelayanan

kesehatan yang telah diberikan. +edangkan sarana pelayanan kesehatandokter

$ajib untuk memberikan pelayanan sesuai standar dan kebutuhan medis

pasien merujuk ke tempat yang lebih mampu jika tidak sanggup menangani

pasien serta membuat dan merahasiakan rekam medis.

'engan semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia rekam

medis mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dalam menunjang

pelaksanaan +istem Kesehatan Nasional 4+KN5. Rekam medis adalah berkas

berisi %atatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas pemeriksaan

3


4/18

pengobatan tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk ra$at

jalan ra$at inap baik dikelola pemerintah maupun s$asta. +etiap sarana

kesehatan $ajib membuat rekam medis dibuat oleh dokter dan atau tenaga

kesehatan lain yang terkait harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien

menerima pelayanan dan harus dibubuhi tandatangan oleh yang memberikan

pelayanan.

Rekam medis sangat penting selain untuk diagnosis pengobatan juga

untuk evaluasi pelayanan kesehatan peningkatan efisiensi kerja melalui

penurunan mortalitas dan motilitas serta pera$atan penderita yang lebih

sempurna. 'isamping itu rekam medis selalu menjadi obyek pertama yang

dilihat ketika terjadi permasalahan akibat pemberian pelayanan kesehatan dan

sengketa medis di rumah sakit. Untuk itu rekam medis harus berisi informasi

lengkap perihal proses pelayanan medis di masa lalu masa kini dan perkiraan

terjadi di masa yang akan datang.

Kepemilikan rekam medis sering menjadi perdebatan di kalangan

kesehatan karena dokter beranggapan bah$a mereka ber$enang penuh

terhadap pasiennya akan tetapi petugas rekam medis bersikeras

mempertahankan berkas rekam medis di lingkungan kerjanya. 'i lain pihak

pasien sering memaksa untuk memba$a atau memba%a berkas yang memuat

ri$ayat penyakitnya. 'alam &ermenkes No. !6#2enkes&erIII!"" tentang

Rekam 2edis pasal (! ayat 4(5 menyatakan bah$a berkas rekam medis milik

sarana pelayanan kesehatan sementaraayat 4!5 menyatakan bah$a isi rekam

medis merupakan milik pasien. ,al ini mengandung arti bah$a pasien berhak

tahu tentang isi rekam medis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

4


5/18

A. PENGERTIAN

1. Informed Consent/Persetuu!n T"nd!#!n

Istilah ini berasal dari bahasa latin concensio, consentio kemudian

dalam bahas Inggris menjadi consent7 yang berarti persetujuan ijin

menyetujui member ijin 4persetujuan $e$enang5 kepada seseorang untuk

melakukan sesuatu. 48u$andi !""65. Informed consent atau persetujuan

tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau

keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan se%ara lengkap mengenai

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap

pasien. 4&ermenkes Nomor !#"!""59adi informed consent adalah atau persetujuan tindakan kedokteran

adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah

mendapat penjelasan se%ara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

2anfaat Informed :onsent; 48u$andi !""65

!. &romosi dari hak otonomi perorangan

$. &roteksi dari pasien dan subjek

%. 2en%egah penipuan atau paksaan

d. Rangsangan kepada profesi medis intropeksi terhadap diri sediri 4self

se%runity5

e. &romosi dari keputusan


6/18

&enjelasan pasal )6 ayat 4(5 Undang-Undang nomor !# tahun !"")

tentang &raktik Kedokteran dan &ermenkes No. !6# tahun !"" tentang

Rekam 2edis menyatakan bah$a rekam medis adalah berkas yang berisikan

%atatan dan dokumen tentang identitas pasien pemeriksaan pengobatan

tindak dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

ujuan diadakannya rekam medis menurut &ermenkes No. !6# tahun

!"" pasal (3 ayat 4(5 adalah bah$a rekam medis dapat

dimanfaatkandigunakan sebagaipemeliharaan kesehatan dan pengobatan

pasien alat bukti dalam proses penegakan hukum disiplin kedokteran

penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi bagi profesi kedokteran

keperluan pendidikan dan penelitian dasar pembiayaan biaya pelayanan

kesehatan data statisti% kesehatan.

+elain itu kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek antara

lain;

a. /spek administrasi; Rekam medis mempunyai arti administrasi karena

isinya menyangkut tindakan berdasarkan $e$enang > tanggung ja$ab

bagi tenaga kesehatan.

b. /spek medis; Rekam medis mempunyai nilai medis karena %atatan

tersebut dipakai sebagai dasar meren%anakan pengobatan > pera$atan

yang akan diberikan

%. /spek hukum; Rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya

menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar

keadilan dalam usaha menegakkan hukum serta bukti untuk menegakkan

keadilan.

d. /spek keuangan; Rekam medis dapat menjadi bahan untuk menetapkan

pembayaran biaya pelayanan kesehatan.e. /spek penelitian; Rekam medis mempunyai nilai penelitian karena

mengandung data atau informasi sebagai aspek penelitian >

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

f. /spek pendidikan; Rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena

menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologis pelayanan

medik terhadap pasien yang dapat dipelajari.

6


7/18

g. /spek dokumentasi; Rekam medis mempunyai nilai dekumentasi karena

merupakan sumber yang harus didokumentasikan yang dipakai sebagai

bahan pertanggungja$aban > laporan.

(. Sen)#et! 'ed"#

+engketa medik di rumah sakit merupakan pertentangan antara dokter

R+ di satu pihak dan pasien sebagai pihak lain dapat berupa pelanggaran

kode etik kedokteran pelanggaran hak orang lain 4perdata5 maupun

pelanggaran kepentingan masyarakat 4pidana5. 4/gus &ur$adianto !""(5.

+engketa medik di rumah sakit dapat ber$ujud pengaduan dapat disertai atau

tanpa malapraktik. /%apkali sengketa medik dipi%u oleh modus operandipenga%ara maupun persaingan antar dokterrumah sakit.

0eberapa peristi$a 4kejadian5 di rumah sakit yang bersifat negatif dan

berpotensi menimbulkan kerugian pada rumah sakit dapat berasal dari;

pengaduan langsung berita pada mass media tulisan pada pikiran pemba%a

hasil evaluasi internal baik oleh pimpinan rumah sakit atau Komite 2edik.

+oeraryo 'arsono 4!""35 dalam ,artini menyebutkan bah$a alur

penyelesaian sengketa medik di rumah sakit adalah;

!. 0edakan antara masalah etik dan hukum 4hukum pidana hukum perdata

dan hukum administratif5

$. :ek semua peraturan yang terkait termasuk Kode ?tik Kedokteran Kode

?tik Rumah +akit

%. /nalisa kasus dalam %ase revie$

d. entukan @posisi7 dokter < pasien

erdapat dua %ara penyelesaian sengketa medik yaitu melalui 9alur

hokum yang terdiri dari ,ukum &idana dan &erdata dan melalui 9alur ?tika

&rofesi Kedokteran Indonesia yaitu dengan 2K?K dan &3?K. &utusan dari

pengadilan perdata berupa ganti rugi putusan pengadilan pidana ditentukan

oleh pasal undang-undang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

sedangkan saksi menurut ?tika &rofesi Kedokteran Indonesia hanya berupa

sanksi administratif saja yaitu berupa surat peringatan skorsi sementara dari

keanggotaan peme%atan keanggotaan atau pen%abutan ijin praktek.

&enyelesaian sengketa medik melalui 9alur ?tika &rofesi Kedokteran

Indonesia kurang disenangi oleh pasien dan keluarganya karena putusan yang

7


8/18

dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan kerugian yang diderita

sedangkan penyelesaian dengan jalur hukum dihindari oleh dokter karena

penyelesaiannya yang bersifat terbuka dapat

men%emarkan nama baik dokter yang bersangkutan. 4,alim !""65.

B. DASAR HUKU'

1. Informed Con%ent

!. UU N" 36 ahun !""# entang Kesehatan &asal *6

1* +etiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah

menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut

se%ara lengkap

&* ,ak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 4(5

tidak berlaku pada;

a. &enderita penyakit yang penyakitnya dapat se%ara

%epat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas

b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diriA atau

%. 8angguan mental berat

35 Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana

dimaksud pada ayat 4(5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32: Setiap

pasien mempunyai hak:

(5 2endapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata %ara tindakan

medis tujuan tindakan medis alternatif tindakan risiko dan

komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan

yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatanA

!5 2emberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan

dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanyaA

%. &ernyataan I'I entang Informed :onsent

(5 2anusia de$asa dan sehat rohaniah berhak sepenuhnya menentukan

apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya.

!5 'okter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan

dengan kemauan pasien $alaupun untuk kepentingan pasien itu

sendiri. 1leh karena itu semua tindakan medis 4diagnostik terapeutik

8


9/18

maupun paliatif5 memerlukan BInformed :onsentB se%ara lisan

maupun tertulis.

35 +etiap tindakan medis yang mengandung risiko %ukup besar

mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh

pasien setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang

adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta

risiko yang berkaitan dengannya 4 BInformed :onsentB 5.

)5 Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3 hanya dibutuhkan

persetujuan lisan atau sikap diam.

*5 Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien baik

diminta oleh pasien maupun tidak. 2enahan informasi tidak boleh

ke%uali bila dokter menilai bah$a informasi tersebut dapat merugikan

kepentingan kesehatan pasien. 'alam hal ini dokter dapat

memberikan informasi itu kepada keluarga terdekat. 'alam

memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien kehadiran

seorang pera$at paramedik lain sebagai saksi adalah penting.

65 Isi informasi men%akup keuntungan dan kerugian tindakan medis

yang diren%anakan baik diagnostik terapeutik maupun paliatif.

Informasi biasanya diberikan se%ara lisan tetapi dapat pula se%ara

tertulis 4berkaitan dengan informasi BInformed :onsentB5. Informasi

harus diberikan se%ara jujur dan benar terke%uali bila dokter menilai

bah$a hal ini dapat merugikan kepentingan pasien. 'alam hal ini

dokter dapat memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga

terdekat pasien.

=5 'alam hal tindakan bedah 4operasi5 dan tindakan invasif lainnya

informasi harus diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri.

Untuk tindakan yang bukan bedah 4operasi5 dan tindakan invasif

informasi dapat diberikan oleh pera$at atau dokter lain

sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang mera$at.

5 &erluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan dilakukan

tidak boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga

yang terdekat atau yang menunggu. &erluasan yang tidak dapat

diduga sebelum tindakan dilakukan boleh dilaksanakan tanpa

9


10/18

informasi sebelumnya bila perluasan operasi tersebut perlu untuk

menyelamatkan nya$a pasien pada $aktu itu

#5 Informed consent diberikan oleh pasien de$asa yang berada dalam

keadaan sehat rohaniah

("5Untuk orang de$asa yang berada diba$ah pengampuan Informed

consent diberikan oleh orangtua kurator $ali. Untuk yang diba$ah

umur dan tidak mempunyai orangtua$ali. BInformed :onsentB

diberikan oleh keluarga terdekat

((5 'alam hal pasien tidak sadarpingsan serta tidak didampingi oleh

yang tersebut dalam butir (" dan yang dinyatakan se%ara medis

berada dalam keadaan ga$at danatau darurat yang memerlukan

tindakan medis segera untuk kepentingan pasien tidak diperlukan

Informed consent dari siapapun dan ini menjadi tanggung ja$ab

dokter.

(!5 'alam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan

medis di R+ Klinik maka R+ Klinik yang bersangkutan ikut

bertanggung ja$ab.

d. UU RI No. !# ahun !"") entang &raktik Kedokteran &asal )*

(5 +etiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan

oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat

persetujuan.

!5 &ersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4(5 diberikan setelah

pasien mendapat penjelasan se%ara lengkap.

35 &enjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4!5 sekurang-kurangnya

men%akup;

a. 'iagnosis dan tata %ara tindakan medis

b. ujuan tindakan medis yang dilakukanA%. /lternative tindakan laindari risikonyaA

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadiA dan

e. &rognosis terhadap tindakan yang dilakukan

)5 &ersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4!5 dapat diberikan baik

se%ara tertulis maupun lisan.

*5 +etiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung

risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan

10


11/18

65 Ketentuan mengenai tata %ara persetujuan tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 4(5 ayat 4!5 ayat

435 ayat 4)5 dan ayat 4*5 diatur dengan &eraturan 2enteri.

e. &ermenkes No.!#"2enkes&erIII!"" tentang &ersetujuan indakan

Kedokteran.

(5 &asal ! ayat 4(5 menyatakan bah$a ; semua tindakan kedokteran yang

akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

!5 &asal = ayat 4(5 menyatakan bah$a ; penjelasan tentang tindakan

kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan atau keluarga

terdekat baik diminta maupun tidak diminta.35 &asal = ayat 435 menyatakan bah$a; penjelasan tentang tindakan

kedokteran dimaksud pada ayat 4(5 sekurang-kurangnya men%akup ;

a5 'iagnosis dan tata %ara tindakan kedokteran

b5 ujuan tindakan kedokteran yang dilakukan

%5 /lternatif tindakan lain dan resikonya

d5 Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

e5 &rognosis terhadap tindakan yang dilakukan

f5 &rakiraan pembiayaan

)5 &asal (3 ayat 4(5 menyatakan bah$a; persetujuan diberikan olehpasien yang kompeten atau keluarga terdekat.

f. K1'?R+I 4Kode ?tik R+ Indonesia5 tentang Ke$ajiban Rumah +akit

erhadap &asien.

(5 &asal ("

Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien

dan tindakan apa yang hendak dilakukan.

!5 &asal ((

Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien 4informed consent5

sebelum melakukan tindakan medik.

&. Re#!m 'ed"#

1* UU RI Nomor 36 tentang Kesehatan &asal *=;

4(5 +etiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang

telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

4!5 Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi

sebagaimana dimaksud pada ayat 4(5 tidak berlaku dalam hal;

a. &erintah undang-undangA

b. &erintah pengadilanA

%. ICin yang bersangkutanA

11


12/18

d. Kepentingan masyarakatA atau

e. Kepentingan orang tersebut.

!5 UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1)

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan rekam medis;

35 &ermenkes No.!6#2enkes&erIII!"" tentang Rekam medis

(5 &asal (! ayat 4!5 menyatakan bah$a; isi rekam medis merupakan

milik pasien.

!5 &asal (3 ayat 4(5 huruf a menyatakan bah$a; pemanfaatan rekam

medis dapat dipakai sebagai ; pemeliharaan kesehatan dan

pengobatan pasien.

)5 UU RI No. !# ahun !"") entang &raktik Kedokteran &asal )6 ayat

4(5 +etiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

kedokteran $ajib membuat rekam medis.

*5 &ermenkes No.!#"2enkes&erIII!"" tentang &ersetujuan indakan

Kedokteran &asal #;

(5 &enjelasan sebagaimana dimaksud dalam &asal harus diberikan

se%ara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau %ara

lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.

!5 &enjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4(5 di%atat dan

didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau

dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan men%antumkan

tanggal $aktu nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan

penerima penjelasan.

C. PED+'AN PERSETUJUAN TINDAKAN 'EDIK ,IN-+R'ENT

C+NSENT*

1. U'U'a. 0ah$a masalah kesehatan seseorang 4pasien5 adalah tanggung ja$ab

seseorang 4pasien5 itu sendiri. 'engan demikian sepanjang keadaan

kesehatan tersebut tidak sampai mengganggu orang lain maka ketulusan

untuk mengobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud

sepenuhnya terpulang dan menjadi tanggung ja$ab yang bersangkutan.

b. 0ah$a tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter untuk

meningkatkan atau memulihkan kesehatan seseorang 4pasien5 hanya

merupakan suatu upaya yang tidak $ajib diterima oleh seseorang 4pasien5

12


13/18

yang bersangkutan. Karena sesungguhnya dalam pelayanan kedokteran

tidak seorangpun yang dapat memasukkan hasil akhir dan

diselenggarakan oleh pelayanan kedokteran medis 4un%ertainly result5

dank arena itu tidak etis sifatnya jika penerimaannya dipaksakan. 9ika

seseorang karena satu dan lain hal tidak dapat dan atau tidak bersedia

menerima tindakan kedoktena yang dita$arkan maka sepanjang

penolakan tersebut tidak sampai membahayakan orang lain harus

dihormati.

%. 0ah$a hasi dari kedokteran akan lebih berdaya guna dan berhasil guna

apabila terjalin kerjasama yang baik antara dokter dan pasien karena

dokter dan pasien dapat saling mengisi dan melengkapi. 'alam rangka

menjalin kerja sama yang baik ini perlu diadakan ketentuan yang

mengatur menolak hak pribadinya dilanggar setelah dia mendapat

informasi sehubungan dengan pelayanan kedokteran yang akan diberikan

kepadanya.

d. Informed %onsent terdiri dari kata informed yang berarti telah men%apai

informasi dan %onsent berarti persetujuan 4iCin5. Dang dimaksud dengan

informed %onsent dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju

4%onsent5 atau iCin dari seseorang 4pasien5 yang diberikan dengan bebas

rasional tanpa paksaan 4voluntary5 tentang tindakan kedokteran yang

akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi %ukup

tentang tindakan kedokteran yang dimaksud.

e. 0ah$a untuk mengatur keserasian keharmonisanm dan ketertiban

hubungan dokter dan pasien melalui pemberian informed %onsent harus

ada pedoman sebagai a%uan bagi pemilik dan pengelola rumah sakit.

&. DASAR

+ebagai dasar dikeluarkannya edaran ini adalah ketentuan dalam bidang

kesehatan terutama yang menyangkut informed %onsent yaitu ;

a. Undang-undang nomor 3! tahun (##! tentang kesehatan.

b. &eraturan pemerintah nomor 3! tahun (##6 tentang tenaga kesehatan.

%. &eraturan menteri kesehatan RI nomor (*#2enkes+K&?R(((#

tentang rumah sakit.

13


14/18

d. &eraturan menteri kesehatan RI nomor =)#2enkes&erIE(##

tentang rekam medis atau medi%al re%ord.

e. &eraturan menteri kesehatan RI nomor **2enkes&erIE(## tentang

persetujuan tindakan medis.

f. Keputusan menteri kesehatan RI nomor )62enkes+KFI(##6 tentang

berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis

di rumah sakit.

14


15/18

BAB III

PE'BAHASAN

&raktik kedokteran merupakan suatu praktik penuh risiko. indakan medik

diagnostik maupun terapetik tidak pernah lepas dari kemungkinan %edera syok

sampai meninggal. +elain itu pada umumnya hasil suatu pengobatan tidak dapat

diramalkan se%ara pasti.

&eningkatan taraf pendidikan sosial-ekonomi pengaruh media massa dan

alat-alat komunikasi tampaknya ikut berperan dalam ikut merubah paradigma

masyarakat tentang pelayanan kesehatan ke arah menjadi lebih kritis dan mulai

menyadari hak-haknya dan menuntut fasilitas kesehatan untuk melaksanakan

ke$ajibannya. &ada era sebelum tahun #"-an kita nyaris tidak pernah mendengar

adanya kasus malpraktek yang digugat atau diba$a pengadilan oleh korban dalam

hal ini pasien sementara di era a$al abad ke-!( ini hal tersebut sudah tidak

berlaku lagi yang ditandai dengan maraknya kasus malpraktek antara dokter

dengan pasien yang digugat atau diklaim dan menuntut penyelesaian baik se%ara

pidana maupun perdata.

+engketa 2edik di Rumah +akit merupakan pertentangan antara dokter R+

di satu pihak dan pasien sebagai pihak lain yang dapat berupa pelanggaran kode

etik kedokteran pelanggaran hak orang lain 4perdata5 maupun pelanggaran

kepentingan masyarakat 4pidana5. +engketa medik di rumah sakit dapat ber$ujud

pengaduan dapat disertai atau tanpa malapraktik.

/lur &enyelesaian +engketa 2edik di Rumah +akit adalah dengan %ara

membedakan antara masalah etik dan hukum 4hukum pidana hukum perdata dan

hukum administratif5 menge%ek semua peraturan yang terkait 4termasuk Kode

?tik Kedokteran dan Kode ?tik Rumah +akit5 menganalisa kasus dalam case

review serta menentukan @posisi7 dokter < pasien.

Rekam medis danInformed consent sangatlah berperan dalam penyelesaian

sengketa medik di rumah sakit. Gungsi rekam medis sebagai alat bukti dalam

15


16/18

proses penegakan hukum disiplin kedokteran penegakan etika kedokteran dan

kedokteran gigi membantu penyelesaian sengketa medik dengan ikut menentukan

apakah berdasarkan %atatan tenaga kesehatan yang terdapat dalam rekam medis di

sana terdapat kelalaian kesengajaan ketidakmampuan atau kesalahan dalam

prosedur tindakan yang dilakukan. ,al ini merupakan hal yang esensial sekali

karena perikatan yang terjadi antara rumah sakit dengan pasien adalah perikatan

yang sifatnya ikhtiar sehingga jika ada kerugian yang diakibatkan oleh pelayanan

atau tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit maka rekam medis akan menjadi

rujukan pertama karena disana ter%atat semua pelayanan dan tindakan yang

diterima oleh pasien.

+alah satu dokumen yang dibuka pertama kali ketika terjadi sengketa medik

adalah lembar informed consent atau lembar persetujuan tindakan tindakan

kedokteran. 'ari lembar informed consent akan dilihat apakah sebelum tindakan

sudah diberikan penjelasan sekurang-kurangnya men%akup diagnosis dan tata %ara

tindakan medis tujuan tindakan medis yang dilakukan alternative tindakan lain

dari risikonya risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis

terhadap tindakan yang dilakukan. 'ari lembar informed consent juga akan

terlihat apakah pasien sudah memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan

baik se%ara tertulis maupun lisan.

16


17/18

BAB I

PENUTUPAN

A. Kes"mu0!n

Rekam medis sangatlah berperan dalam penyelesaian sengketa medik di

rumah sakit karena rekam medis akan menjadi rujukan pertama jika terjadi

sengketa medik dikarenakan pada rekam medik ter%atat semua pelayanan dan

tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan diterima oleh pasien.

&erikatan yang terjadi antara rumah sakit dengan pasien adalah perikatan yang

sifatnya ikhtiar sehingga jika ada sengketa medik karena kerugian yang

diakibatkan oleh pelayanan atau tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit maka

rekam medis akan menjadi rujukan pertama karena disana ter%atat semua

pelayanan dan tindakan yang diterima oleh pasien.

Informed consentakan memperlihatkan apakah sebelum tindakan sudah

diberikan penjelasan serta akan diketahui apakah pasien sudah memberikan

persetujuan untuk dilakukan tindakan baik se%ara tertulis maupun lisan. &eran

Informed consent dalamsengketa medik adalah sebagai jendela untuk melihat

salah satu prosedur yang harus dile$ati ketika akan dilakukan tindakan

kedokteran.

B. S!r!n

1. akukan pen%atatan dalam rekam medik se%ara benar dan jelas. ulis apa

yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis.

&. Upayakan orang yang menandatangani informed consent adalah orang-

orang terdekat dengan pasien sehingga akan terhindar dari masalah jika

ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

LA'PIRAN

17


18/18

DA-TAR PUSTAKA

1. /gus &ur$adianto. op.%it. !""( Keputusan 'irektur 9enderal &elayanan

2edik Nomor; ,K.""."6.!.3.=3" tahun (##*

&. ,alim /. Rid$an &enyelesaian +engketa 2edik /ntara 'okter dan

&asien 2elalui 9alur ,ukum dan 9alur ?tika &rofesi Kedokteran Indonesia

4Kasus 9osua +itumorang5A Gakultas ,ukum Unika /tma 9ayaA 9akarta

!""6

(. 8u$andi Informed :onsent > Informed Refusal )th edition 0alai

&enerbit GkUI 9akarta !""6

. ampiran +K0 I'I Nomor 3(#&0/.

2. &ermenkes Nomor !6#2enkes&erIII!"" tentang Rekam medis

3. &ermenkes Nomor !#"2enkes&erIII!"" tentang &ersetujuan indakan

Kedokteran

4. +oeraryo 'arsono; &erlindungan ,ukum bagi 'okter 4makalah

disampaikan pada ,U R+U& 'r. +oeradji irtonegoro Klaten !""35

5. &?'12/N ?N/N8 IN'/K/N 2?'IK 4INFORMENT CONSENT5

18
http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&pbit=%22Fakultas+Hukum+Unika+Atma+Jaya%22http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&pbit=%22Fakultas+Hukum+Unika+Atma+Jaya%22

lamporan csl kelompok

Documents