BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangSeperti yang di ketahui, Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi pancasila. Yaitu sebuah sistem pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertingginya di tangan rakyat dan berasaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar45. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias polotica yang membagi tiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang independen dan berada dalam tingkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dalam tiga lembaga ini sangat diperlukan agar ketiga lembaga ini bisa saling mengawasi. Dengan adanya ketiga lembaga ini, Negara kita bisa di katakan adalah Negara Demokrasi.Demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak sekali proses perubahan, mulai dari jaman kemerdekaan hingga kini jaman yang disebut jaman pasca reformasi. Berbagai macam demokrasi sudah dilalui bangsa ini mulai dari demokrasi parlementer (1955-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965) bentukkan Presiden Soekarno, demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan karakteristik demokrasi setelah berakhirnya kekuasaan otoritarian (periode transisi dan konsolidasi demokrasi 1998-2007) dan demokrasi Indonesia saat ini. Demokrasi yang pertama diterapkan di Indonesia adalah demokrasi parlementer yang liberal. Dahulu, pada masa penjajahan demokrasi di Indonesia tentu saja tidak berjalan baik, rakyat tertindas, sulit untuk mengaspirasikan diri untuk berdemokrasi, hampir segala yang ada di Indonesia telah di monopoli oleh penjajah, baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Ini bisa di maklumi, karena negara kita telah dijajah.Pada saat ini demokrasi yang berjalan dinilai sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan-perbaikan agar menjadi lebih baik. Karena permasalahan yang dirasa saat ini tidak berbeda dengan sistem demokrasi parlementer pada era pasca kemerdekaan yaitu elit-elit politik yang terpilih dari pemilu masih terlalu mementingkan kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu, bukan rahasia umum lagi jika demokrasi di Indonesia ini memiliki banyak permasalahan.Demokrasi juga bermakna bahwa kekuasaan dalam sistem politik negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi tidak sekadar bentuk pemerintahan, tetapi merupakan sistem politik yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi. Proses menegakkan demokrasi suatu negara dinarnakan demokratisasi. Negara demokrasi adalah negara yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Negara demokrasi menjalankan pemerintahan demokratis. Negara otoriter dan totalizer adalah negara Yang menjalankan prinsip-prinsip nondemokratis atau prinsip-prinsip otoritarian dalam penyelenggaraan bernegara. Negara Indonesia ackdah negara demokrasi yang didasarkan atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.Sedangkan pengertian demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.Sistem demokrasi juga telah melahirkan banyak negara-negara maju, yang stabil, memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan tak kurang pentingnya adalah iklim kebebasan warganya, baik dalam berpolitik, berpendapat, maupun berorganisasi.Kebutuhan manusia hampir tidak ada batas kepuasan. Kepuasan manusia terletak diujung cakrawala. Dan pemenuhan kebutuhan tanpa kendali, tanpa sistem kontrol yang efektif dari lembaga perwakilan yang terpilih melalui Pemilihan Umum akan berujung pada kerusakan seluruh tatanan sistem ketatanegaraan. Sejarah juga mencatat bahwa parlemen sebagai lembaga perwakilan, komunitas pers, maupun masyarakat demokratis, mampu berfungsi sebagai pengawas penyelenggara negara. Makin efektif tingkat pengawasan, sebagai salah satu fungsi manajemen negara, makin baaik pula sistem demokrasi terselenggara.

1.2 Tujuan1. Untuk mengetahui pengertian demokrasi2. Untuk mengetahui landasan-landasan demokrasi3. Untuk mengetahui penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari4. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan demokrasi5. Untuk mengetahui penerapan budaya demokrasi dalam pilkadasung6. Untuk mengetahui penyelewengan dalam pilkada

1.3 Rumusan Masalah1. Jelaskan pengertian dari demokrasi?2. Sebutkan dan jelaskan landasan-landasan demokrasi?3. Jelaskan penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari?4. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan demokrasi?5. Bagaimanakah penerapan budaya demokrasi dalam pilkadasung ?6. Jelaskan bagaimanakah penyelewengan dalam pilkada ?

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN DEMOKRASIDemokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Internasional Commision of Jurits pada konferensi di Bangkok yang berlangsung pada tahun 1965 membatasi sistem politik yang demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.Demokrasi menurut : Henry B. Mayo, system politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Samuel Huntington : Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Menurut Merriam, Webster Dictionary : Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Menurut Yusuf Al- Qordawy : Wadah Masyarakat untuk memilih sesorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinanya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Merekapun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai. John L. Esposito : Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Abraham Lincoln (1809-1865) didefinisikan secara sederhana dan cukup populer, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa . Suasana kehidupan yang demokratis dapat diukur dengan beberapa kriteria maka kriteria Negara Demokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno adalah sebagai berikut: Negara terikat pada hukum. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat Pemilu yang bebas Prinsip mayoritas Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis Sementara menurut Sri Sumantri bahwa ciri atau kriteria sebuah negara demokratis adalah : Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan. Pemerintah harus terbuka Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan.Ciri-ciri demokrasi kontitusional adalah demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh kontitusi, suatu pemerintah yang tunduk rule of law, dengan ciri-ciri sebagai berikut :a. Pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh kontitusi (Undang-Undang Dasar)b. Pemerintahan yang tunduk sepenuhnya pada rule of lawSementara dalam Kongres Internasional Commision of jurist yang berlangsung pada tahun 1965 di Bangkok merumuskan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahah yang demokratis di bawah Rule of Law adalah sebagai berikut :a. Perlindungan kontitusional.b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.c. Pemilihan umum yang bebas.d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.f. Pendidikan kewarganegaraan (civil education).Tegasnya bahwa Demokrasi mengandung arti adanya pemilihan yang bebas, pers yang merdeka; kemerdekaan mengadakan perkumpulan politik, kebebasan beragama, berfikir dan berbicara; persamaan di dalam hukum dan lain sebagainya.

2.2 LANDASAN-LANDASAN DEMOKRASI

1. Pembukaan UUD 1945a) Alinea pertama : Kemedekaan ialah Hak segala bangsab) Alinea kedua : Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.c) Alinea ketiga : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.d) Alinea keempat : Melindungi segenap bangsa.

2. Batang Tubuh UUD 1945a) Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat.b) Pasal 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat.c) Pasal 6 : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.d) Pasal 24 dan Pasal 25 : Peradilan yang merdeka.e) Pasal 27 ayat 1 : Persamaan kedudukan di dalam hukum.f) Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

3. Lain-laina) Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi.b) UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAMc) UU RI No. 02 tahun 2008 tentang Partai Politikd) Keputusan KPU Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Isitilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.Sejarah panjang demokrasi telah tertoreh panjang dalam sejarah negara Indonesia, dan cukup menarik dalam pelaksanaannya. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara Republik Indonesia ada semacam bentuk trial and error, atau coba dan gagal, yaitu seperti :

a. Demokrasi LiberalDemokrasi liberal atau sering disebut juga dengan demokrasi parlementer yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1959.b. Demokrasi TerpilihDekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya Demokrasi Parlementer di Indonesia dan sekaligus menjadi tonggak sejarah menandai mulai berlakunya Sistem Demokrasi Terpimpin, demokrasi model ini berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 dengan ciri-cirinya yang khas, antara lain dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan Partai Politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik. (Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Politik :71)c. Demokrasi PancasilaKeluarnya Tap. MPR-S No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme karena bertentangan dengan Dasar Negara RI yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian sebuah demokrasi yang dijiwai, disemangati, diwarnai dan didasari oleh falsafah Pancasila yang dalam rumusan demokrasi Pancasila seperti ini maka perlu analisa satu persatu pokok-pokok persoalannya.a) Pada prinsipnya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tetap mendasarkan diri pada kontitusi.b) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tetap memperlihatkan diri dan memiliki sifat-sifat demokrasi dalam arti umum universal.c) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang wajib bertanggung jawab kepada Allah SWT, bertanggung jawab kepada Kemanusiaan dan bertanggung jawab kepada persatuan Indonesia.

2.4 PENERAPAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 1. Di Lingkungan KeluargaPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara; Menghargai pendapat anggota keluarga lainya; Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja; Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.2. Di lingkungan MasyarakatPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya; Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi; Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya; Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi; Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.3. Di Lingkungan SekolahPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan; Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama; Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita; Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah; Sikap anti kekerasan.4. Di Lingkungan Kehidupan BernegaraPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas; Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya; Memiliki kejujuran dan integritas; Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik; Menghargai hak-hak kaum minoritas; Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat; Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegara

2.5 PENERAPAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM PILKADASUNGKesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih dapat dikatakan sukses.Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, maka mulai bulan Juni 2005 telah diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.

1. Pengertian dan Landasan Hukum PilkadaDemokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD 45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyonganIndonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.a) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.b) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.c) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.d) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.e) Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004 sampai 2009 Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

2. Pelaksanaan dan Penyelewengan PilkadaPilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah yang tersebar dalam setiap provinsi, di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini. Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali . Seandainya calon tersebut dapat lolos bagai mana nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak iklas ingin memimpin maka tidakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kemali atau balik modal. Ini sangat berbahaya sekali.

Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :

a) Money politik : Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.b) Intimidasi : Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu.c) Pendahuluan start kampanye : Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.d) Kampanye negatif : Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya manut dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

BAB IIIKESIMPULAN

3.1 KesimpulanDemokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Internasional Commision of Jurits pada konferensi di Bangkok yang berlangsung pada tahun 1965 membatasi sistem politik yang demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Tegasnya bahwa Demokrasi mengandung arti adanya pemilihan yang bebas, pers yang merdeka; kemerdekaan mengadakan perkumpulan politik, kebebasan beragama, berfikir dan berbicara; persamaan di dalam hukum dan lain sebagainya.Landasan-landasan demokrasi dapat dibagi menjadi 3 yaitu : Pembukaan UUD 1945, membahas mengenai alinea pertama : Kemedekaan ialah Hak segala bangsa, alinea kedua : Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Alinea ketiga : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas, Alinea keempat : Melindungi segenap bangsa. Batang Tubuh UUD 1945 membahas mengenai Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat, Pasal 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 6 : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain.Sejarah dan perkembangan demokrasi juga menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.Penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya; Di Lingkungan Keluarga : Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara, Menghargai pendapat anggota keluarga lainya, Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja. Di lingkungan Masyarakat : Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya, Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi, Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya, Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi. Di Lingkungan Sekolah : Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan, Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama, enghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita, Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Di Lingkungan Kehidupan Bernegara : Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas, Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya, Memiliki kejujuran dan integritas.Penerapan budaya demokrasi dalam pilkadasung dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilu tahun 2004, maka mulai bulan Juni 2005 telah diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.Kecurangan dalam pilkadadapat dicontohkan seperti : money politik contohnya yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu. Intimidasi sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu. Pendahuluan start kampanye, Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Kampanye negatif dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya manut dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

3.2 SaranKarena keterbatasan pengetahuan kami, sehingga makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin lebih memahami budaya demokrasi, khususnya tentang masalah budaya-budaya demokrasinya, kami sarankan untuk bertanya langsung pada guru atau mencarinya dari sumber-sumber lain seperti buku internet.

DAFTAR PUSTAKA

http://soetirman.blogspot.com/2010/07/aganegaraan-makalah-pendidikan.htmlhttp://politik.kompasiana.com/2011/06/07/landasan-dasar-demokrasi-indonesia-adalah-sila-ke-4-pancasila-371128.htmlhttp://brainly.co.id/tugas/30105http://permanaz.blogspot.com/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli_03.htmlhttp://chocolatebrouwnizt1.blogspot.com/2013/06/makalah-budaya-demokrasi.html

http://erwidya16.blogspot.com/2012/12/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html

http://makalah4all.wap.sh/Data/Kumpulan+makalah+pertanian/__xtblog_entry/9601683-makalah-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-budaya-demokrasi-dalam-kehidupan-sehari-hari?__xtblog_block_id=1

http://rudi.blog.ump.ac.id/materi-pkn/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli/

BUDAYA DEMOKRASIPage 17