makalah hukum perkawinan2

7/24/2019 Makalah Hukum Perkawinan2

1/25

I. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat

sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.

Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu

komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal ayat 1

menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah! apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keper"ayaan

pasangan yang melakukan pernikahan.

#andasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan

merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 $ahun 1974! sehingga

penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama.

%al ini berarti &uga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh!

maka tidak boleh pula menurut hukum negara. 'adi dalam perkawinan

berbeda agama yang men&adi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan

agama.

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut

akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. %al ini berarti

menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-

syarat dan tata "ara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum

agamanya masing-masing.

1


2/25

(enyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda

agama itu ter&adi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. )erdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku se"ara positi* di +ndonesia!

telah &elas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar

agama tidak diinginkan! karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di

+ndonesia. $etapi ternyata perkawinan antar agama masih sa&a ter&adi dan

akan terus ter&adi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga

negara +ndonesia yang pluralis agamanya. )anyak kasus-kasus yang ter&adi

didalam masyarakat! seperti perkawinan antara artis 'amal ,irdad dengan

#ydia (andau! (aton )agaskara dengan +ra ibowo! uni Shara dengan

%enri Siahaan! /di Subono dengan 0hrisye! /ri Sihasale dengan Nia

ulkarnaen! Dedi (obusher dengan (alina! 2rans dengan /mara! Sonny

#auwany dengan 0ornelia /gatha! dan masih banyak lagi.

Perkawinan antar agama yang ter&adi dalam kehidupan masyarakat!

seharusnya tidak ter&adi &ika dalam hal ini negara atau pemerintah se"ara

tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan

melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambi3alensi

pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila

tidak dapat diterima oleh (antor Urusan /gama! dapat dilakukan di (antor

0atatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang

dilakukan diluar negeri.

2


3/25

Dari kenyataan yang ter&adi di dalam masyarakat terhadap perkawinan

berbeda agama! menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak

dikehendaki. )erangkat dari permasalahan tersebut! maka penulis men"oba

memberikan pendapat tentang Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum

Positif Indonesia.

3


4/25

II. Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut! agar dalam

makalah ini bisa diperoleh hasil yang diinginkan maka saya mengemukakan

beberapa permasalahan sebagai berikut

1. /pakah Perkawinan beda agama diindonesia dapat dikatakan sah

menurut hukum agama. 5

. )agaimana pendapat hukum terhadap perkawinan beda agama

diindonesia. 5

6. /dakah UU yang memperbolehkan perkawinan beda agama

diindonesia. 5

4


5/25

A. Pengertian Perkawinan

,enurut pasal 1 UU No. 11974 tentang Perkawinan! yang dimaksud

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tu&uan membentuk keluarga 8rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan (etuhanan ang ,aha :sa.

Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal (U%Perdata! tidak

memberikan pengertian perkawinan itu. ;leh karena itu untuk memahami arti

perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sar&ana.

/li /*andi mengatakan bahwa


6/25

'adi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal.

Sedangkan yang dimaksud dengan %ukum Perkawinan adalah hukum yang

mengatur mengenai syarat-syarat dan "aranya melangsungkan perkawinan!

beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan

perkawinan tersebut.

B. Hakikat, Asas, Syarat, Tujuan Perkawinan Menurut Peraturan

Perundang-Undangan

a. %akikat Perkawinan

,enurut UU No. 11974 pasal 1! hakikat perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

'adi hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan *ormal belaka! tetapi &uga

ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri.

Dalam (%+ pasal hakikat perkawinan adalah untuk mentaati perintah

/llah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut (U%Perdata hakikat perkawinan adalah

merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri

dalam perkawinan. %ubungan tersebut didasarkan pada persetu&uan di

antara mereka dan dengan adanya persetu&uan tersebut mereka men&adi

terikat.

6


7/25

b. /sas Perkawinan

,enurut UU No. 11974 pasal 6 adalah asas monogami relati*! artinya

boleh sepan&ang hukum dan agamanya mengi>inkan. /sas tersebut se&alan

dengan apa yang dimaksud dengan (%+. Sedangkan (U%Perdata menganut

asas monogami mutlak karena ini berdasarkan kepada doktrin (risten

8?ere&a.

". Syarat Sahnya Perkawinan

,enurut pasal UU No. 11974 bahwa perkawinan adalah sah &ika

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keper"ayaannya.

Setiap perkawinan di"atat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. %al ini se&alan dengan (%+! dalam pasal 4 (%+ bahwa perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut %ukum +slam. Dan dalam pasal @ (%+

bahwa setiap perkawinan harus di"atat agar ter&amin ketertiban perkawinan.

(emudian dalam pasal A (%+ bahwa perkawinan yang dilakukan di luar

pengawasan pegawai pen"atatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal A sd 1 UU No. 11974 syarat-syarat perkawinan! yaitu

adanya persetu&uan kedua "alon mempelai! ada i>in orang tua atau wali bagi

"alon yang belum berusia 1 tahun! usia "alon pria berumur 19 tahun dan

perempuan berumur 1A tahun! tidak ada hubungan darah yang tidak boleh

kawin! tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain! tidak ada larangan

kawin menurut agama dan keper"ayaannya untuk ketiga kalinya! tidak dalam

waktu tunggu bagi wanita yang &anda.

7


8/25

Sedangkan syarat perkawinan menurut (U%Perdata adalah syarat

material absolut yaitu asas monogami! persetu&uan kedua "alon mempelai!

usia pria 1B tahun dan wanita 1@ tahun! bagi wanita yang pernah kawin harus

6CC hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat

material relati*! yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat

di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan! larangan untuk

kawin dengan orang yang pernah melakukan >ina! larangan memperbaharui

perkawinan setelah adanya per"eraian &ika belum lewat waktu 1 tahun.

,enurut pasal 14 (%+ dalam melaksanakan perkawinan harus ada

"alon suami dan isteri! wali nikah! dua orang saksi serta sighat akad nikah.

d. $u&uan Perkawinan

Dalam pasal 1 UU No. 11974 adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan (etuhanan ang ,aha :sa. Sedangkan

dalam (U%Perdata tidak ada satu pasalpun yang se"ara &elas-&elas

men"antumkan mengenai tu&uan perkawinan itu.

Dalam pasal 6 (ompilasi %ukum +slam tu&uan perkawinan adalah

untuk mewu&udkan kehidupan berumah tangga yang sakinah! mawaddah!

dan rahmah.

Sedangkan (itab Undang-undang %ukum Perdata memandang soal

perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

8


9/25

. Perkawinan am!uran

Dalam pasal @7 UU No. 11974 perkawinan "ampuran adalah antara

dua orang di +ndonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan! karena

beda warga negara dan salah satu warga negaranya adalah warga negara

+ndonesia.

'adi unsur-unsur yang terdapat dalan perkawinan "ampur adalah

perkawinan dilakukan di wilayah hukum +ndonesia dan masing-masing

tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan!

yang salah satu pihak harus warga negara +ndonesia.

Dan syarat-syarat perkawinan "ampuran pada pasal pasal @9 ayat

UU No. 11974! dari pasal ini menun&ukan prinsip #e lo"i a"tus yaitu

menun&uk dimana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. %al ini berarti

perkawinan "ampuran di +ndonesia dilakukan menurut hukum perkawinan

+ndonesia.

". Perkawinan di Luar #egeri

,enurut pasal B6 (U%Perdata! perkawinan yang dilangsungkan di

luar +ndonesia! baik antara warga negara +ndonesia dan dengan warga

negara lain adalah sah! &ika perkawinan dilangsungkan menurut "ara atau

aturan negara tersebut dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam

(U%Perdata. (emudian dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri tersebut

kembali di wilayah +ndonesia! maka perkawinan harus di"atatkan dalam

9


10/25

da*tar pen"atatan perkawinan di tempat tinggal mereka 8pasal B4

(U%Perdata.

Pada pasal @A UU No. 11974 mengatur perkawinan di luar negeri!

baik yang dilakukan oleh sesama warga negara +ndonesia di luar negeri atau

salah satu pihaknya adalah warga negara +ndonesia sedang yang lain adalah

warga negara asing! adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku

di negara di mana perkawinan itu berlangsung dan bagi warga negara

+ndonesia tidak melanggar UU ini.

Pasal @A ayat menentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah

suami isteri itu kembali di wilayah +ndonesia! surat bukti perkawinan harus

dida*tarkan di kantor pen"atatan perkawinan tempat tinggal mereka.

$. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Perkawinan hanya sah &ika dilakukan menurut hukum agama yang

dianut oleh "alon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. (edua

pasangan suami isteri tersebut menganut agama yang sama. 'ika antara

keduanya menganut agama yang berlainan! maka perkawinan tidak dapat

dilangsungkan! ke"uali apabila salah satunya menganut agama "alon lainnya

tersebut.

10


11/25

III. P$MBAHASA#

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum P%siti& Ind%nesia

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dasar hukum perkawinan

di +ndonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan! diantaranya

adalah

1. )uku + (itab Undang-undang %ukum Perdata

. UU No. 11974 tentang Perkawinan

6. UU No. 719B9 tentang Peradilan /gama

4. PP No. 9197@ tentang Peraturan Pelaksana UU No. 11974

@. +ntruksi Presiden No. 11991 tentang (ompilasi %ukum +slam di

+ndonesia

Dalam (ompilasi %ukum +slam mengkategorikan perkawinan antar

pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 4C point "

dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita yang tidak beragama +slam. (emudian dalam pasal

44 dinyatakan bahwa seorang wanita +slam dilarang melangsungkan

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama +slam.

(%+ tersebut selaras dengan pendapat Pro*. Dr. %a>airin S.%.! yang

mena*sirkan pasal ayat 1 beserta pen&elasanya bahwa bagi orang +slam

tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

11


12/25

Dalam (%+ telah dinyatakan dengan &elas bahwa perkawinan beda

agama &elas tidak dapat dilaksanakan selain kedua "alon suami isteri

beragama +slam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang

memeluk agama +slam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

(enyataan yang ter&adi dalam sistem hukum +ndonesia! perkawinan

antar agama dapat ter&adi. %al ini disebabkan peraturan perundang-

undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut ter&adi! karena

dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa pena*siran bila ter&adi

perkawinan antar agama.

)erdasarkan UU No. 11974 pasal AA! maka semua peraturan yang

mengatur tentang perkawinan se&auh telah diatur dalam UU No. 11974!

dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam (itab

Undang-undang %ukum Perdata )! ;rdonansi Perkawinan +ndonesia

(risten dan peraturan perkawinan "ampuran. Se"ara a "ontrario! dapat

diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepan&ang tidak

diatur dalam UU No. 11974.

,engenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan

"alon suami isteri dapat dilihat dalam UU No.11974 tentang perkawinan

pada pasal ayat 1! bahwa Perkawinan adalah sah! apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan keper"ayaannya. Pada pasal

1C PP No.9197@ dinyatakan bahwa! perkawinan baru sah &ika dilakukan

dihadapan pegawai pen"atat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata "ara

12


13/25

perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing /gamanya dan

keper"ayaannya.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang

Perkawinan ada tiga pena*siaran yang berbeda. Pertama! pena*siran yang

berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran

terhadap UU No. 11974 pasal ayat 1 &o pasal B *. Pendapat kedua! bahwa

perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan! karena telah

ter"akup dalam perkawinan "ampuran! dengan argumentasi pada pasal @7

tentang perkawinan "ampuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di

+ndonesia tunduk pada hukum yang berlainan! yang berarti pasal ini

mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan &uga

mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa

perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 11974! oleh

karena itu berdasarkan pasal AA UU No. 11974 maka persoalan perkawinan

beda agama dapat meru&uk pada peraturan perkawinan "ampuran! karena

belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

B. Per'edaan Pandangan Tentang Perkawinan Beda Agama

Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan

pelanggaran terhadap UU No. 11974 pasal ayat 1 &o pasal B *! maka

13


14/25

instansi baik (U/ dan (antor 0atatan Sipil dapat menolak permohonan

perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal ayat 1 &o pasal B * UU

No. 11974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah! &ika dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan keper"ayaannya itu. Dalam

pen&elasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal ayat 1! maka

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

keper"ayaannya itu. (etentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan

harus dilakukan menurut hukum agamanya! dan ketentuan yang dilarang

oleh agama berarti dilarang &uga oleh undang-undang perkawinan. Selaras

dengan itu! Pro*. Dr. %a>airin S.%.! mena*sirkan pasal ayat 1 beserta

pen&elasanya bahwa bagi orang +slam tidak ada kemungkinan untuk menikah

dengan melanggar hukum agamanya.! demikian &uga bagi mereka yang

beragama (risten! %indu! )udha.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah

sah dan dapat dilangsungkan! karena telah ter"akup dalam perkawinan

"ampuran! dengan argumentasi pada pasal @7 tentang perkawinan "ampuran

yang menitikberatkan pada dua orang yang di +ndonesia tunduk pada hukum

yang berlainan! yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang

yang berbeda kewarganegaraan &uga mengatur dua orang yang berbeda

agama.

Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan "ampuran menyatakan bahwa

perkawinan "ampuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di

14


15/25

+ndonesia tunduk pada hukum yang berlainan. /kibat kurang &elasnya

perumusan pasal tersebut! yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada

beberapa pena*siran dikalangan ahli hukum.

Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan "ampuran hanya

ter&adi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena

berbeda golongan penduduknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa

perkawinan "ampuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan

agamanya. Pendapat ketiga bahwa perkawinan "ampuran adalah

perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama

sekali tidak diatur dalam UU No. 11974! oleh karena itu berdasarkan pasal

AA UU No. 11974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat meru&uk

pada peraturan perkawinan "ampuran! karena belum diatur dalam undang-

undang perkawinan. )erdasarkan pasal AA UU No. 11974! maka semua

peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepan&ang telah diatur dalam

UU No. 11974! dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur

dalam (itab Undang-undang %ukum Perdata )! ;rdonansi Perkawinan

+ndonesia (risten dan peraturan perkawinan "ampuran. /rtinya beberapa

ketentuan tersebut masih berlaku sepan&ang tidak diatur dalam UU No.

11974.

15


16/25

. Penda!at Hukum Terhada! Perkawinan Beda Agama

,eru&uk pada Undang-undang No. 11974 pada pasal @7 yang

menyatakan bahwa perkawinan "ampuran adalah perkawinan antara dua

orang yang di +ndonesia tunduk pada hukum yang berlainan! karena

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

+ndonesia.

)erdasarkan pada pasal @7 UU No. 11974! maka perkawinan beda

agama di +ndonesia bukanlah merupakan perkawinan "ampuran. Sehingga

semestinya penga&uan permohonan perkawinan beda agama baik di (U/

dan (antor 0atatan Sipil dapat ditolak.

,enurut Purwoto S. ?andasubrata bahwa perkawinan "ampuran atau

perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang se"ara tuntas

dan tegas. ;leh karenanya! ada (antor 0atatan Sipil yang tidak mau

men"atatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut

bertentangan dengan pasal UU No.11974. Dan ada pula (antor 0atatan

Sipil yang mau men"atatkan berdasarkan ?%E! bahwa perkawinan dilakukan

menurut hukum suami! sehingga isteri mengikuti status hukum suami.

(etidak&elasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan

tentang perkawinan antar agama dalam pasal adalah pernyataan


17/25

kedua hukum agama atau keper"ayaan itu harus dipenuhi semua! berarti

satu kali menurut hukum agama atau keper"ayaan "alon dan satu kali lagi

menurut hukum agama atau keper"ayaan dari "alon yang lainnya.

Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan

menganut salah satu "ara baik dari hukum agama atau keper"ayaan si suami

atau si "alon isteri. /rtinya salah "alon yang lain mengikuti atau

menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau keper"ayaan

pasangannya.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 11974 tidak

se"ara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. ,ahkamah /gung

sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada

tanggal C 'anuari 19B9 Nomor 14CC (Pdt19BA.

Dalam pertimbangan ,/ adalah dalam UU No. 11974 tidak memuat

suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara "alon suami dan "alon

isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini se&alan dengan UUD 194@

pasal 7 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum! ter"akup di dalamnya kesamaan hak asasi

untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan

selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama

merupakan larangan untuk perkawinan! maka asas itu adalah se&alan dengan

&iwa pasal 9 UUD 194@ tentang di&aminnya oleh negara kemerdekaan bagi

setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

17


18/25

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU No. 11974

dan dalam ?%E dan %;0+ tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan

prinsip maupun *alsa*ah yang sangat lebar antara UU No. 11974 dengan

kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama ter&adi

kekosongan hukum.

Di samping kekosongan hukum &uga dalam kenyataan hidup di

+ndonesia yang masyarakatnya bersi*at pluralistik! sehingga tidak sedikit

ter&adi perkawinan antar agama. ,aka ,/ berpendat bahwa tidak dapat

dibenarkan ter&adinya kekosongan hukum tersebut! sehingga perkawinan

antar agama &ika dibiarkan dan tidak diberiakan solusi se"ara hukum! akan

menimbulkan dampak negati* dari segi kehidupan bermasyarakat maupun

beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun

agama serta hukum positi*! maka ,/ harus dapat menentukan status

hukumnya.

,ahkamah /gung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan

antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima

permohonannya di (antor 0atatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang

berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua "alon suami isteri

tidak beragama +slam untuk wa&ib menerima permohonan perkawinan antar

agama.

Dari putusan ,/ tentang perkawinan antar agama sangat kontro3ersi!

namun putusan tersebut merupakan peme"ahan hukum untuk mengisi

18


19/25

kekosongan hukum karena tidak se"ara tegas dinyatakan dalam UU No.

11974.

Putusan ,ahkamah /gung Eeg. No. 14CC (Pdt19BA dapat di&adikan

sebagai yurisprudensi! sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan

antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari

sumber-sumber hukum yang berlaku di +ndonesia.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk

melangsungkan perkawinan antar agama dapat dia&ukan kepada (antor

0atatan Sipil. Dan bagi orang +slam dita*sirkan atas dirinya sebagai salah

satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak

se"ara +slam. Dan dengan demikian pula dita*sirkan bahwa dengan

menga&ukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan

status agamanya. Sehingga pasal B point * UU No. 11974 tidak lagi

merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan! dengan anggapan

bahwa kedua "alon suami isteri tidak lagi beragama +slam. Dengan demikian

(antor 0atatan Sipil berkewa&iban untuk menerima permohonan tersebut

bukan karena kedua "alon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang

berbeda agama! tetapi dalam status hukum agama atau keper"ayaan salah

satu "alon pasangannya.

)entuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan

dengan "ara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama

tersebut di luar negeri. )erdasarkan pada pasal @A UU No. 11974 yang

19


20/25

mengatur perkawinan di luar negeri! dapat dilakukan oleh sesama warga

negara +ndonesia! dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama

tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di

mana perkawinan itu berlangsung.

Setelah suami isteri itu kembali di wilayah +ndonesia! paling tidak

dalam &angka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat dida*tarkan di

kantor pen"atatan perkawinan tempat tinggal mereka. /rtinya perkawinan

antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda

agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

20


21/25

I(.P$#UTUP

A. )esim!ulan

Dari uraian tersebut diatas! dengan ini penulis kemukakan beberapa hal

sebagai kesimpulan! sebagai berikut

1. Undang-Undang No.11974 tentang (etentuan Pokok Perkawinan! tidak

mengatur tentang perkawinan beda agama. ;leh karena itu perkawinan

antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal ayat 1 UU

No.11974! bahwa perkawinan adalah sah! apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan keper"ayaannya. Dan pada pasal

1C PP No.9197@ dinyatakan bahwa! perkawinan baru sah &ika dilakukan

dihadapan pegawai pen"atat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata "ara

perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing /gamanya dan

keper"ayaannya.

. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 11974 tidak

se"ara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama! ,ahkamah

/gung dalam yurisprudensinya tanggal C 'anuari 19B9 Nomor 14CC

(Pdt19BA! memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama

adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya

di (antor 0atatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang

untuk melangsungkan permohonan yang kedua "alon suami isteri tidak

21


22/25

beragama +slam untuk wa&ib menerima permohonan perkawinan antar

agama.

6. Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk

melangsungkan perkawinan antar agama dapat dia&ukan kepada (antor

0atatan Sipil. Dan bagi orang +slam dita*sirkan atas dirinya sebagai salah

satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan

tidak se"ara +slam. Dan dengan demikian pula dita*sirkan bahwa dengan

menga&ukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi

menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal B point * UU No.

11974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawian!

dengan anggapan bahwa kedua "alon suami isteri tidak lagi beragama

+slam. Dengan demikian (antor 0atatan Sipil berkewa&iban untuk

menerima permohonan tersebut bukan karena kedua "alon pasangan

dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama! tetapi dalam

status hukum agama atau keper"ayaan salah satu "alon pasangannya.

4. Perkawinan antar agama dapat &uga dilakukan oleh sesama warga negara

+ndonesia yang berbeda agama dengan "ara melakukan perkawinan

tersebut di luar negeri.

22


23/25

B. Saran

)ahwa dengan ketidak tegasan pemerintah dalam mengatur

perkawinan beda agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut pada UU

No.11974! maka bersama ini saya sarankan bahwa

a. Perlu rumusan ulang atau re3isi tentang perkawinan antar

agama! karena dalam UU No. 11974 $entang %ukum

Perkawinan belum &elas dan tuntas dalam mengatur perkawinan

antar agama.

b. Dalam re3isi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu

ke&elasan tentang status hukum bagi mereka yang ingin

melakukan perkawinan antar agama.

23


24/25

"A*TA+ PUSTA)A

/shsho*a! )urhan! S%! Metode Penelitian Hukum! 'akarta P$ Eineka 0ipta!199A

/ndi %am>ah! Dr.! S%! amus Hukum! ?halia +ndonesia 'akarta! 19BA.

%a>airin! !in"auan Mengenai #ndang$undang Perkawinan %o &'&()*!'akarta! $intamas! 19BA

itab undang$undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah %omor ( !ahun &()+$entang Pelaksanaan UU No.11974

Peraturan !entang Perkawinan ampuran8?emengde %uweli&ke Eegeling

Prawirohamid&o&o ! E. Soeto&o dan />is Sa*ioedin! Hukum -rang dan Hukumeluarga! )andung! /lumni! 19B@

Prawirohamid&o&o! E. Soeto&o! Pluralisme alam Perundang$undanganPerkawinan di Indonesia! Surabaya! /irlangga Uni3ersity Press! 19BA

Sat&itpto Eahard&o! Pro*. Dr.! S%! Ilmu Hukum! 0itra /ditya )akti )andung!CCC.

Siman&untak! P.N.%.! S.%.! Pokok$Pokok Hukum Perdata! 'akarta!D&ambatan! 1999

Soimin! Soedharyo! S%! Hukum -rang dan eluarga! 'akarta! Sinar ?ra*ika!CC

FFFFF.! Himpunan /urisprudensi !entang Hukum Perdata! 'akarta!Sinar ?ra*ika! 199A

Soe&ono! S%! ,% G /bdurrahman! S%! ,%! Metode Penelitian Hukum!'akarta! Eineka 0ipta! CC6

Sudarsono! S%! Hukum Perkawinan %asional! 'akarta! Eineka 0ipta! 1991

24


25/25

Sudikno ,ertokusumo! Pro*. Dr.! S%! Mengenal Hukum suatu pengantar!#iberty ogyakarta! CC6.

#ndang$undang Perkawinan %omor & !ahun &()*

Usman /d&i! Sution! S%! awin 0ari dan awin Antar Agama, ogyakarta!#iberty! 19B9

anggo! 0hu>aimah $! DE!% G %a*i> /nshary! Drs! ,/! :ditor! ProblematikaHukum Islam ontemporer! 'akarta! Pustaka 2irdaus! 199A

uhdi ! ,as&*uk! Masail 1iqhiyah! 'akara! %a&i ,asagung! 1996

www.Indonesialaw2enter.2om

www.penulislepas.2om

25
http://www.indonesialawcenter.com/http://www.penulislepas.com/http://www.indonesialawcenter.com/http://www.penulislepas.com/

makalah hukum perkawinan2

Documents