hukum tata lingkungan

7/25/2019 Hukum Tata Lingkungan

1/22


2/22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam dan lingkungan memegang peranan penting bagi

pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang seperti di indonesia.

Sumber daya alam, selain menyediakan barang dan jasa, juga menjadi a!kone

dari perumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat serta sebagai aset

bangsa yang penting. Oleh karena itu, ketersediaan dan kesinambungan

(sustainailit") dari sumber daya alam ini menjadi sangat penting bagi

kelangsungan pembangunan ekonomi dan akan sangat tergantung dari

pengelolaan yang baik oleh setiap stakeholder yakni masyarakat dan

pemerintah..

Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan haruslah holistik dan

lintas disiplin ilmu, termasuk melalui pendekatan ilmu ekonomi. Setidaknya,

Ada dua metode untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

yang berkelanjutan melalui mekanis ekonomi yaitu melalui pendekatan

pengaturan langsung berdasarkan baku mutu lingkungan yang diterapkan dengan

mekanisme perundangundangan tanpa bantuan mekanisme pasar (!ommand

and !ontrol) dan pendekatan insenti! ekonomi berdasarkan mekanisme pasar

(market ased in!enti#e).

Para ekonom sudah lama berargumentasi bah"a sistem insenti!

berdasarkan mekanisme pasar lebih e!isien daripada sistem pengaturan langsung

berdasarkan perundangundangan. #al ini didasarkan asumsi bah"a sistem

pengaturan langsung memiliki kelemahan diantaranya ialah bah"a sistem ini

memerlukan pembiayaan yang besar karena para pelaksana pemerintahan harus

mengumpulkan in!ormasi yang sebenarnya in!ormasi tersebut sudah dimiliki

oleh para pen$emar lingkungan, dan sistem pengaturan langsung menghendaki

diterapkannya sistem baku mutu yang harus dipenuhi oleh setiap pen$emar

lingkungan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi para pen$emar yang

bersangkutan.

%arena ada kelemahan dalam sistem pengaturan langsung ($ommand and

$ontrol), maka para ekonom lebih menyukai untuk diterapkannya sistem insenti!

1


3/22

ekonomi guna mengendalikan pen$emaran. Dengan sistem insenti! ekonomi atau

pungutan pajak maka&

a. Produsen yang men$emari lingkungan memiliki pilihan dalam menyesuaikan

kegiatannya terhadap baku mutu kualitas lingkungan melalui sistem insenti!

ekonomi. Seorang produsen yang men$emari lingkungan akan lebih senang

dan memilih membayar pajak bila ia sangat men$emari lingkungan dan biaya

untuk menanggulanginya sangat mahal. Atau produsen yang tak terlalu

men$emari lingkungan akan memilih untuk memasang alat pengolah limbah

dari pada harus membayar pungutan pajak yang mahal.

b. Penerimaan dari pungutan pajak, merupakan sumber pendapatan pemerintah,

sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengurangan limbah dan

pengelolaan lingkungan. Dalam praktiknya, kedua sistem pengelolaan

lingkungan tersebut, baik pengaturan langsung melalui baku mutu maupun

melalui insenti! ekonomi dipakai bersamasama dan saling melengkapi.

'elalui instrumen pajak dapat ditekankan pengenaan pajak untuk

kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut harkat hidup orang

banyak dengan memperhitungkan so!ial and en#ironmental !ost yang

ditimbulkan oleh suatu industri. Peningkatan pengenaan pajak ini akan merubah

perilaku pelaku bisnis. Sebagai $ontoh apabila pelaku bisnis di sektor kelapa

sa"it akan membangun perkebunan kelapa sa"it dari lahanlahan tidur atau

rusak. %arena biaya yang dikeluarkan akan sangat mahal jika mengkonersi

hutan menjadi lahan kelapa sa"it. Penerapan pajak ini sudah dilakukan di

negaranegara maju seperti Amerika, epang dan negaranegara yang tergabung

dalam *ni +ropa.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, yang menjadi permasalahanyang akan dibahas dalam makalah ini antara lain&

. Bagaimanakah konsep pajak lingkungan dalam perspekti! pengelolaan

lingkungan hidup-

. Apakah konsep pajak lingkungan tersebut merupakan pilihan tepat untuk

digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup-

2


4/22

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pr!"# P$!%$&'r M$&(')'r *Polluter Pays Principle+

*ntuk men$agah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan

lingkungan se$ara berlebihan, maka diterapkanlah prinsip Polluter pays prin$iple

atau Prinsip pen$emar membayar (PP') Prinsip ini men$oba menetralkan

kelemahan dari mekanisme pasar yang menimbulkan kegagalan pasar dalam

mengakomodasi biaya eksternal atau biaya lingkungan. Prinsip pen$emar harus

membayar, memberi dua interprtasi &

a) Pada dasarnya, menurut prinsip tersebut, pen$emar harus menanggung biaya

yang timbul karena pen$emaran sedemikian rupa sehingga limbah yang

dibuang sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. /ni berarti bah"a PP'

memberikan suatu hak untuk membuang limbah ke dalam lingkungan sampai

jumlah tertentu bebas dari pungutan. /nterpretasi demikian ini merupakan

interpretasi dasar dan sempit.

b) Perkembangan terhadap interpretasi PP', yaitu bah"a pen$emar tidak lagi

dii0inkan membuang limbah sampai batas tertentu tanpa bayaran, tetapi ia

diharuskan membayar disamping biaya pengendalian juga biaya kerusakan

lingkungan. interpretasi ini menghendaki adanya pajak atau pungutan sebagai

suatu insenti!, yaitu mengaharuskan pen$emar membayar nilai bersih limbah

buangan yang dii0inkan. #al ini dapat memotiasi para pen$emar agar

mengurangi olume pen$emarannya.

%enyataan yang harus diakui adalah bah"a kemakmuran material

dalam masyarakat modern sekarang ini mau tidak mau, harus pula dihadapkan

dengan pen$emaran lingkungan, sehingga kalau kita ingin mengurangi derajat

pen$emaran lingkungan, maka harus juga mengurangi produksi !isik. Sehingga

untuk men$apai keseimbangan yang tepat antara kedua hal tersebut adalah

pemerintah harus menerapkan pendekatan berjagajaga.

Dalam pendekatan ini, dianut pengertian bah"a banyak ketidakpastian

dalam pengendalian pen$emaran, maka perhatian harus lebih diberikan pada

a"al dan selama proses produksi dan bukan pada akhir proses produksi.

3


5/22

Pengendalian pen$emaran pada akhir proses produksi bisa dilakukan dengan

pemasangan alat pengolah limbah atau pemasangan alat penyaring debu dan

sebagainya. Dalam hal ini karena ada ketidakpastian dalam pengendalian

pen$emaran maka terdapat resiko yaitu 0at pen$emar terakumulasi dalam

lingkungan dan akhirnya mengurangi kemampuan asimilasi lingkungan tersebut.

untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah menerapkan peraturan

perundangan se$ara langsung dengan menentukan baku mutu emisi atau baku

mutu limbah $emaran.

B. P','- T$r'/'# P$&'!'''! L!-3!'!

) Penerapan Pajak Pen$emaran

*ntuk menangani kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim,

sebagai $ontoh, pemerintah dapat menerapkan pajak atas emisi dan bahan bakar

yang berasal dari !osil. %ebijakan ini dikenal sebagai pajak karbon ($arbon

ta1es). 2ujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat

oleh perusahaanperusahaan dalam proses produksinya, dan juga untuk

mengurangi jumlah bahan bakar !osil yang digunakan indiidu maupun

perusahaanperusahaan. Dengan menerapkan pajakpajak tersebut, diharapkan

perusahaanperusahaan akan berupaya untuk berinoasi dan membangun

manajemen limbahnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi pembayaran

pajak yang tentunya akan menaikkan ongkos produksi.

Sejalan dengan hal tersebut, pajak atas bahan bakar !osil akan memi$un

peningkatan harga bahan bakar tersebut. Se$ara teori, seseorang akan

mengurangi pemakaian bahan bakar ketika harganya naik. Dengan kata lain,

pemerintah dapat menyelamakan lingkungannya dengan menerapkan !itur pajak

tersebut. Dalam pendekatan pengendalian pen$emaran untuk memelihara

lingkungan ada beberapa instrumen yang dapat diterapkan diantaranya &

a. 'engubah se$ara langsung tingkat harga atau biaya produksi. pengubahan

tingkat harga dan biaya se$ara langsung terjadi bila pungutan atau pajak

lingkungan dikenakan terhadap produk atau terhadap proses pengolahan

produk seperti pungutan pen$emaran ataupun sistem deposit yang

digunakan bila terjadi kerusakan lingkungan dan dikembalikan jika tidak

terjadi kerusakan lingkungan

4


6/22

b. 'engubah se$ara tidak langsung harga dan biaya melalui kebijakan !iskal

dan moneter. 'ekanisme in dapat dilakukan dengan memberi subsidi,

pinjaman lunak, ataupun dengan kebijakan !iskal yang semuanya itu

mendorong untuk digunakannya teknologi bersih, dan denda terhadap

ketidakpatuhan pada peraturan juga dapat dikategorikan pengubahan harga

tidak langsung.

$. 'en$iptakan pasar bagi barangbarang lingkungan. 'ekanisme ini dapat

dilakukan dengan memperdagangkan hak atau kuota untuk membuang

limbah tertentu.pelelangan hak dalam hal pembatasan emisi, pembatasan

penangkapan ikan di "ilayah tertentu, dan sebagainya.

Pungutan atau pajak lingkungan merupakan instrumen yang langsung

menentukan nilai atau harga terhadap penggunaan lingkungan. Bentuk pungutan

lingkungan ini berma$amma$am, diantaranya adalah &

a. Pungutan emisi (emission !harge). Pungutan ini dikenakan terhadap

pembuangan pen$emar ke udara, ke badan air, ataupun ke dalam tanah,

termasuk pen$iptaan kebisingan. Pungutan itu dikaitkan dengan kuantitas

maupun kualitas pen$emarnya dan biaya kerusakan yang ditimbulkan pada

lingkungan.

b. Pungutan atas penggunaan (user !harges). Pungutan terhadap penggunaan

sumber daya alam dan lingkungan ini mempunyai !ungsi untuk

meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan daerah yang dikaitkan

dengan biaya pengolahan, pengumpulan, dan pembuangan limbah.

Pungutan ini tidak langsung dihubungkan dengan kerusakan lingkungan.

$. Pungutan atas dasar produk ($roduk !harges). Pungutan atas dasar produk

ini dikenakan pada proyek yang merusak lingkungan, yaitu bila pproduk itu

digunakan dalam proses produksi. atau dikonsumsi dan dibuang kedalam

lingkungan. 2inggi rendahnya pungutan tergantung pada kadar atau derajat

kerusakan yang ditimbulkannya.

a. Perdagangan i0in. Sistem ini terjadi bila terdapat sistem kuota lingkungan

atau batas atas dari pen$emaran lingkungan yang dii0inkan. Pada a"alnya

alokasi peri0inan dikaitkan dengan target lingkungan ambien, tetapi setelah

itu peri0inan boleh diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sistem deposit. Sistem ini diterapkan pada produkproduk yang mempunyai

potensi men$emari lingkungan. %alau produk tersebut dikembalikan ke

pihak yang diberi "e"enang untuk mengumpulkannya setelah digunakan

5


7/22

dan menghindari terjadinya pen$emaran, maka ia dapat diberikan

3pembayaran kembali. 2etapi jika produk yang dihasilkan tetap men$emari

lingkungan, maka dana deposit yang dibayarkan tadi akan digunakan untuk

menanggulangi pen$emaran lingkungan yang ditimbulkan oleh produk

tersebut.

) Pajak 4ang Optimal 2erhadap Pen$emaran

Dalam penerapan pajak lingkungan ada kelompok yang bersepakat

dengan diberlakukannya mekanisme prinsip tersebut namun ada pula yang tidak

sepakat dengan prinsip tersebut dengan beberapa alasan tertentu yang akan

dibahas didepan. Pro!essor A.5. SPigou adalah orang pertama yang

mengusulkan dikenakannya pajak terhadap pen$emaran lingkungan dan pajak

tersebut harus dibayar oleh orang atau lembaga yang menimbulkan pen$emaran

tersebut. sistem pajak tersebut disebut sebagai %Pigo#ian Ta&es'. untuk

memahaminya, perhatikan gambar

6ambar menunjukan bah"a produksi harus dikurangi sampai pada titik

man!aat sosial bersih yang optimal yaitu pada jumlah produksi 7s yaitu pada

saat pajak yang dikenakan persis sama dengan biaya kerusakan yang

ditimbulkan oleh pen$emaran yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik

tersebut (B+'). Pajak atas pen$emaran itu (8pigoian ta19)ditunjukan oleh garis

putusputus t yaitu untuk setiap unit pen$emaran pengusaha harus membayar

pajak kepada pemerintah setinggi t.

6


8/22

Dari gambar dapat dimengerti bah"a seorang produsen akan mendapat

keuntungan bersih yang maksimum dengan memproduksi barang atau produk

sampai titik 7m. :amun demikian apabila biaya kerusakan lingkungan akibat

pen$emaran harus dipertimbangkan oleh produsen, maka produksi akan tidak

dilaksanakan apabila keuntungan bersih marginal lebih rendah daripada biaya

eksternal marginal. Oleh karena itu, produksi akan berhenti pada titik 7s dan

berakibat mengurangi pen$emaran dari olume sebesar ;m menjadi ;s. Pajak

atas pen$emaran ini memberikan man!aat yang lebih besar dibanding dengan

sistem pengaturan langsung yang disertai denda karena tidak mematuhi baku

mutu atau standar pen$emaran.

Penentuan baku mutu seringkali tidak berkaitan dengan nilai produkyang dihasilkan oleh perusahaan. Seandainya baku mutu limbah ditentukan lebih

tinggi dari olume ;s, ini berarti produsen masih akan menghasilkan produk

yang memberikan nilai man!aat bersih lebih rendah dari pada biaya ekternal

yang dipikul oleh masyarakat. adi, terlalu banyak produk dan juga pen$emaran

yang dihasilkan. Sekarang bagaimana kalau baku mutu limbah itu ditentukan

lebih rendah daripada olume ;s yaitu setinggi ;!. %ebijakan demikian

sungguh akan merugikan masyarakat se$ara keseluruhan. Dengan penentuan

baku mutu setinggi ;!, ini berarti bah"a masyarakat akan mengalami

penurunan man!aat sosial atau keuntungan bersih sebesar luas area 7!,7sAB dan

penurunan biaya eksternal seluas 7!7sAD.

Selanjutnya bila pemerintah mengenakan denda setinggi garis yang

diberi tanda 8denda9, maka produsen akan $enderung menghasilkan output

setinggi 7p karena produksi setinggi itu masih memberikan tambahan

keuntungan bersih yang lebih tinggi daripada denda yang dikenakan. Dalam hal

ini, produsen akan menyumbang pada pembentukan pen$emaran setinggi ;p

yang lebih tinggi dari pada bila produsen dikenai pajak setinggi t. /ni berarti

bah"a pengaturan langsung dengan baku mutu dan denda yang relati! rendah

tersebut, kurang memberikan dorongan kepada produsen untuk mengurangi

pen$emaran. Dengan kata lain, produsen lebih senang membayar denda daripada

mengurangi produksi atau pen$emaran yang di$iptakannya.

%euntungan lain dari pendekatan dengan pajak atas pen$emaran

dibanding dengan pengaturan langsung adalah bah"a pengenaan pajak atas

7


9/22

pen$emaran tidak terlalu banyak dihindari dibanding dengan sistem penga"asan

oleh polisi. Pengenaan pajak atas pen$emaran akan mendorong produsen untuk

mengurangi pen$emaran karena dengan semakin sedikit jumlah pen$emaran

yang di$iptakannya akan berarti semakin sedikit jumlah pajak yang harus

dibayarnya. Selanjutnya dengan pembayaran pajak pen$emaran itu, dana akan

terbentuk yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian guna

mengembangkan teknologi penanggulangan pen$emaran atau mengembangkan

teknologi bersih yang sedikit menghasilkan limbah pen$emar. Dan juga,

pengenaan pajak itu memberikan isyarat baik kepada produsen maupun kepada

konsumen bah"a ada kerusakan lingkungan sehingga mereka mau mengurangi

konsumsi (bagi konsumen) maupun produksi (bagi produsen) akan barang

tersebut dan beralih ke jenis produksi lain yang tidak merusak lingkungan

sehingga tingkat pajak akan rendah dan dengan sendirinya harga barang yang

bersangkutan akan rendah pula.

. R'!%'!'! K!"$# P','- L!-3!'! / I!/!$"'

%onsep pajak lingkungan itu sendiri sebenarnya sudah lama

diperkenalkan di negara negara +ropa seperti Denmark, erman, :or"egia,maupun /nggris. Pajak lingkungan atau green ta&es diartikan sebagai %an

e&$ression in $oli!" of the $olluter$a"s $rin!i$le: hoe#er !auses $ollution

should $a" for it'. Pajak lingkungan mulai dipertimbangkan untuk diterapkan di

/ndonesia sekitar tahun disebutkan bah"a ** ini memberikan "e"enang kepada

pemerintah untuk mengambil langkahlangkah tertentu misalnya dalam bidang

perpajakan sebagai insenti! dan disinsenti! terhadap lingkungan hidup. Artinya,

pajak lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

pemeliharaan lingkungan (insentif) sekaligus untuk men$egah dan

menanggulangi perusakan dan pen$emaran lingkungan (disinsentif). 'eskipun

kemudian ** Lingkungan #idup ini diubah dengan ** Pengelolaan

Lingkungan #idup, namun pemerintah tetap dapat menjadikan kebijakan

8


10/22

perpajakan sebagai salah satu instrumen pengendalian dampak negati! suatu

aktiitas terhadap lingkungan.

Dengan demikian, ** Pengelolaan Lingkungan #idup memberikan

dasar sekaligus pilihan kepada pemerintah /ndonesia untuk mempergunakan atau

tidak mempergunakan instrumen ekonomi yang berupa pajak dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Selain itu, ** :omor 2ahun


11/22

mengendalikan kerusakan lingkungan sebagai akibat aktiitas produksi dengan

menggunakan pajak sebagai instrumen pengendalinya. 2ujuan ini tidak berbeda

dengan tujuan en#ironmental ta&esyang diterapkan di negaranegara +ropa yaitu

perlindungan lingkungan hidup dari perusakan dan pen$emaran. #anya saja

yang perlu di$ermati adalah ren$ana ($lans) dan program sebagai

pengeja"antahan dari tujuan yang telah ditetapkan sehingga nantinya konsep ini

dapat diaplikasikan dan tidak memiliki potensi menimbulkan beban bagi dunia

industri maupun konsumen. Dari sisi ren$ana ($lans) dan program dalam konsep

pajak lingkungan harus ditunjukkan kejelasan terhadap subyek, obyek dan

tari!nya.

Salah satu $iri pajak adalah bersi!at memaksa, dimana instrumen pajak

ini diharapkan dapat memaksa perusahaan mengurangi dampak kerusakan

lingkungan yang ditimbulkannya. Pada ran$angan penerapan Pajak Lingkungan

tahun


12/22

Dari sisi tari! pajak lingkungan, harus ada ukuran yang jelas terhadap besaran

prosentase pajak lingkungan tersebut. 2ari!


13/22

ketidakpastian dalam biaya kerusakan lingkungan akibat dari suatu pen$emar.

Penentuan B+' (biaya eksternal marginal) merupakan dasar bagi penentuan

pajak lingkungan yang memerlukan in!ormasi dan data yang jelas berkaitan

dengan beberapa !aktor berikut &

a. Pengetahuan tentang ma$am dan jumlah produk (out$ut) yang dihasilkan oleh

suatu perusahaan

b. Banyaknya (dosis) pen$emar yang dihasilkan perusahaan sebagai produk

samping yang tidak diinginkan,

$. Si!at akumulasi pen$emar dalam jangka panjang,

d. Apakah pen$emar itu dihadapkan langsung dan terus menerus pada manusia

(human e&$osure),

e. 2imbulnya kerusakan akibat dari pen$emar tersebut,

!. Penilaian dalam rupiah terhadap biaya kerusakan akibat pen$emaran tersebut.Dalam praktik, tampak bah"a perhitungan yang teliti mengenai tingkat

pajak lingkungan yang tepat sulit untuk direalisasikan. 'isalnya pajak yang

dikenakan terhadap penggunaan batubara yang menimbulkan polusi karbon

dioksida diudara, harus lebih tinggi dari pada pajak yang dikenakan terhadap

bahan gas alam yang hanya menghasilkan =


14/22

pen$emar saja. 'elainkan konsumen juga harus menanggungnya kerana barang

dari proses produksi itu juga dinikmati oleh masyarakat selaku konsumen.

Sebelum

ada pajak, produsen

menghasilkan produk setinggi 7o yang ditunjukkan oleh perpotongan antara

kura permintaan D dan kura pena"aran So pada titik +o. %alau seandainya

pemerintah mengenakan pajak per unit (s$e!ifi! ta&) terhadap produk karena

prosesnya menghasilkan polusi udara yang meningkatkan akti!itas

karbondioksida dalam udara, maka oleh produsen, pajak itu akan dibebankan

kepada konsumen produk tersebut dengan $ara menaikkan harga produk sebesar

nilai pajak dari pemerintah, sebesar t. #al ini akan berdampak pada

berkurangnya permintaan konsumen akibat kenaikan harga produk menjadi P.

:amun dapat juga dijelaskan bah"a besar ke$ilnya penggeseran beban

pajak tergantung pada elastisitas permintaan dan pena"aran akan produk

tersebut. apabila permintaan terhadap produk perusahaan tersebut semakin

inelastis, maka beban pajak akan $enderung lebih digeser kepada konsumen,

sedangkan apabila permintaan akan produk bersi!at elastis, maka penggeseran

beban pajak pada konsumen akan lebih ke$il dan sebagian besar pajak akan

dipikul produsen sendiri.

K$(,'-'!Prr'& L'! "$('' P$!$!/'6 D''- L!-3!'! /

I!/!$"'

13


15/22

%ebijakanCprogram lain selain konsep pajak yang diterapkan pemerintah

/ndonesia, dibatasi pada ? (empat) jenis program saja, yaitu& 5S (*or$orate

So!ial+es$onsiilities),Performan!e onds, A'DAL dan *%L*PL.

5S (*or$orate So!ial +es$onsiilities)

5S merupakan suatu konsep bah"a perusahaan memiliki suatu tanggung ja"ab

terhadap konsumen, karya"an, pemegang saham, komunitas dan lingkungan

dalam segala aspek operasional perusahaan. %onsep 5S tersebut mulai

diadopsi pada tahun


16/22

Apalagi bentuk usaha diluar P2 mendominasi sebagian besar bentuk usaha di

/ndonesia, padahal 5S bagi bentuk usaha di luar perseroan bukan merupakan

suatu ke"ajiban artinya boleh dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan sehingga

sangat tergantung pada kesadaran pihak pengusaha. /ni berarti 5S hanya meng

!o#ersebagian ke$il saja dari permasalahan pen$emaran lingkungan yang dise

babkan dari akti!itas produksi yang ada di /ndonesia.

Dari segi tujuan 5S, pelaksanaan 5S selama ini dirasa tidak tepat sasaran

bahkan terlihat 5S ini hanya digunakan sebagai sarana untuk ajang promosi

guna menarik simpati publik terhadap $itra perusahaan yang melakukan 5S.

#arusnya pelaksanaan 5S ditujukan terhadap pemulihan lingkungan akibat

pen$emaran terutama harus di!okuskan pada lingkungan di sekitar akti!itas

produksi yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung.

Performan!e onds

Performan!e onds atau Dana aminan%inerja diatur dalam Pasal *ndang

*ndang :omor ? 2ahun @@@ tentang %ehutanan. Dalam pasal tersebut

ditetapkan bah"a setiap pemegang ijin usaha peman!aatan hutan dikenakan

dana jaminan kinerja. Dana ini digunakan sebagai jaminan atas pelaksanaan ijin

usahanya yang dapat di$airkan kembali oleh pemegang ijin apabila kegiatan

usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha peman!aatan hutan se$ara lestari.

Pendekatan dana jaminan kinerja ini ditengarai dapat meredam kerusakan

lingkungan terutama yang diakibatkan oleh kegiatan peman!aatan danpengusahaan hutan.:amun demikian sektor kehutanan sepertinya belum

menerapkan ketentuan$erforman!e ondstersebut demikian halnya dengan

sektor pertambangan.

Pembi$araan mengenai dana yang dijaminkan perusahaan yang bergerak pada

sektor kehutanan, sampai saat ini belum jelas pengaturan tentang besaran

nominal atau besaran prosentase yang di jaminkan. Penentuan besarnya dana

jaminan ini memiliki posisi yang sangat penting bagi upaya penanggulangan

pen$emaran lingkungan karena ketika terjadi pen$emaran, dana yang dijaminkan

harus bisa men$ukupi semua biaya pemulihan lingkungan sehingga harus adakriteriakriteria yang jelas tentang penentuan besarnya dana jaminan tersebut.

Apabila kelemahan pengaturan dari segi dana ini diperbaiki maka$erforman!e

ondsini dapat digunakan sebagai instrumen e!ekti! untuk men$egah degradasi

lingkungan. Bahkan tidak hanya pada sektor kehutanan dan pertambangan saja,

namun dapat diadopsi pengaturannya pada perusahaan yang bergerak di sektor

lain yang berpotensi me nimbulkan dampak terhadap lingkungan.

A'DAL

15


17/22

A'DAL merupakan singkatan dari Analisis 'engenai Dampak Lingkungan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah :o.F 2ahun @@@. A'DAL itu sendiri

dide!inisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting untuk

pengambilankeputusan suatu usaha danCatau kegiatan yang diren$akan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha danCatau kegiatan. Dalam hal ini A'DAL merupakan

salah satu syarat perijinan dimana para pengambil keputusan "ajib

mempertimbangkan hasil studi A'DAL sebelum memberikan ijin usaha atau

kegiatan. Pihakpihak yang terlibat dalam proses A'DAL adalah komisi penilai

A'DAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan.

%omisi penilai A'DAL ditingkat pusat perkedudukan di %ementerian

Lingkungan #idup. Ditingkat proinsi berkedudukan di bapedalda proinsi, dan

di tingkat kabupa tenCkota berkedudukan di Bapedalda kabupatenCkota.Pemrakarsa adalah orangCbadan hukum yang bertanggung ja"ab atas suatu

ren$ana usaha danCatau kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan masyarakat

yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk

keputusan dalam proses A'DAL.

Apabila di$ermati sebenarnya terdapat kemungkinan adanya unsur subyekti!itas

dalam penentuan kriteriakriteria dampak besar dan penting suatu usahaCkegiatan

tersebut karena yang ber"enang menetapkan adalah %epala /nstansi. #al ini

tentunya berpotensi mengabaikan tujuan utama dari A'DAL sebagai sarana

antisipasi terhadap pen$emaran lingkungan. A'DAL ini hanya sebagai saranaanalisis terhadap potensi pen$emaran tetapi tidak memberikan solusi pendanaan

pemulihan kualitas lingkungan ketika terjadi pen$emaran.

Selain itu, A'DAL merupakan langkah pertama dan hanya dilakukan satu kali

pada saat akan dimulainya kegiatanCdidirikannya suatu usaha tanpa ada kontrol

periodik. :amun, ada kemungkinan usaha yang telah berjalan berkembang

sehingga tidak sesuai lagi dengan A'DAL yang telah dibuat, jika hal ini terjadi

maka sarana audit lingkungan bisa digunakan untuk menilai apakah perkem

bangan dari akti!itas usaha masih sesuai atau tidak dengan A'DAL. ika

terbukti oleh tim audit lingkungan bah"a perkembangan usaha ini menyalahi

A'DAL maka bisa dikenai sanksi baik pen$abutan ijin, sanksi administrasi dan

sanksi pidana. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas upaya apa saja

yang dilakukan oleh pemerintah ketika jumlah sanksi berupa denda tidak

men$ukupi untuk pemulihan kualitas lingkungan.

*%L*PL

16


18/22

*paya Pengelolaan Lingkungan #idup (*%L) dan *paya Pemantauan

Lingkungan #idup (*PL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung ja"ab danCatau kegiatan yang

tidak "ajib melakukan A'DAL.%e"ajiban *%LC*PL diberlakukan bagi

kegiatan yang tidak di"ajibkan menyusun A'DAL dan dampak kegiatan mudah

dikelola dengan teknologi yang tersedia. Dalam hal ini *%LC*PL merupakan

dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha danCatau kegiatan. Proses dan

prosedur *%LC*PL tidak seperti A'DALl yang menggunakan beberapa

dokumen dalam *%LC*PL hanya menggunakan !ormulir yang berisi identitas

pemrakarsa, ren$ana usaha danCatau kegiatan, dampak lingkungan yang akan

terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta tanda

tangan dan $ap.

Seperti halnya A'DAL, *%L dan *PL ini belum memberikan solusi tentangmekanisme pendanaan jika terjadi pen$emaran lingkungan dan ini bisa

menimbulkan ketidakpastian bagi upaya pemulihan lingkungan. %etidakjelasan

pendanaan ini bisa dipastikan menghambat upaya perlindungan terhadap

lingkungan. Dana yang dipungut dari *%L dan *PL terkait dengan proses

pengurusan ijin yang masuk dalam kategori pungutan retribusi sehingga dana ini

tidak dapat gunakan untuk menanggulangi pen$emaran lingkungan. Dari sisi

teknologi yang bisa digunakan untuk menanggulangi dampak negati!, yang perlu

mendapat perhatian disini adalah kesiapan daerah masingmasing untuk

menyediakan teknologi penanggulangan pen$emaran yang memadai.

Dari paparan dan analisis diatas dapat diketahui bah"a masih terdapat

kelemahankelemahan yang melekat pada keempat kebijakanCprogram yang saat

ini digunakan di /ndonesia sebagai pengendali perusakan dan pen$emaran

lingkungan terutama yang disebabkan oleh proses produksi yang dilakukan oleh

perusahaanCindustri. %elemahan yang menonjol sebenarnya terdapat dalam

aspek pendanaan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang rusak dan

ter$emari. Apabila dibandingkan dengan konsep pajak lingkungan, konsep

tersebut sebenarnya merupakan instrumen yang e!ekti! untuk meminimalisasi

pen$emaran. Bahkan tidak hanya mengurangi pen$emaran, tetapi juga dapatmenekan biaya penanggulangannya. #al ini disebabkan dalam konsep tersebut

melekat (tiga) !ungsi utama pungutan pen$emaran, yaitu optimasi, e!isiensi

dan redistribusi.

Hungsi optimasi menekankan bah"a pen$emar akan membatasi emisi pada

tingkat yang optimal, apabila pungutan pen$emaran ditetapkan pada titik dimana

keuntungan marginal penanggulangan pen$emaran adalah sama dengan ongkos

marginalnya, sedangkan !ungsi e!isiensi menyatakan bah"a dalam pungutan

harus terdapat pemberian insenti! yang memadai dimana nantinya akan berimbas

pada pengurangan emisi oleh pen$emar. Hungsi terakhir yang harus ada pada

17


19/22

pungutan pen$emaran adalah !ungsi redistribusi dimana nantinya dana yang

terkumpul melalui pungutan dapat diinestasikan kembali dalam

penanggulangan pen$emaran.

Apabila di$ermati ketiga !ungsi tersebut mensyaratkan penghitungan yang tepatpada pungutan pen$emaran sehingga pungutan tersebut nantinya akan

mendorong tanggung ja"ab dari para pen$emar untuk mengurangi emisi dan

pada akhirnya biaya penanggulangannya akan lebih murah daripada membayar

tuntutan ganti kerugian akibat pen$emaran. Oleh karenanya, pajak lingkungan

yang diusulkan oleh Pemerintah /ndonesia perlu diperhitungkan se$ara tepat

dengan ukuranukuran yang jelas agar men$apai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian, konsep pajak lingkungan tersebut dapat mendorong

akuntabilitas dari pihak industri terhadap dampak lingkungan yang

ditimbulkannya.

:amun demikian yang perlu diingat bah"a pajak lingkungan bukan merupakan

pengatur lingkungan hidup yang utama. Pajak lingkungan dalam pelaksanaannya

selalu dikombinasikan dengan pengendalian langsung (dire!t !ontrol), yaitu

peraturanperaturan tentang pen$emaran. Dalam usulan penerapan konsep pajak

lingkungan tersebut terdapat janji pemerintah untuk menghapus pungutan

pungutan yang sejenis yang terkait dengan kegiatan usaha, lalu lintas barang dan

jasa. Ditengarai terdapat sekitar < jenis pungutan retribusi yang ren$ananya

akan dihapuskan termasuk pemeriksaan A'DAL dan retribusi ijin industri. #al

ini tentunya memberikan angin segar bagi dunia industri dan inestasi karenaapabila janji tersebut benar maka perusahaan yang ada di daerah nantinya hanya

akan terkena satu jenis pungutan saja yaitu pajak lingkungan. #anya saja yang

menjadi pertanyaan bagaimana nantinya dengan bentuk kebijakan lain seperti

5S maupun$erforman!e onds yang sudah diatur tersendiri dan menjadi

ke"ajiban bagi perusahaan tertentu untuk melaksanakannya. Dalam hal ini,

perlu adanya penyisiran terhadap kebijakankebijakan yang mengatur penyisihan

dana perusahaan untuk pengelolaan lingkungan sehingga nantinya doule

!hargesdapat dihindari.

%onsep pajak lingkungan perlu di!ormulasikan dan dirumuskan kembali se$ara

tepat sehingga tidak terkesan hanya untuk memobilisasi penerimaan pajak dalam

rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal pengendalian terhadap

perusakan dan pen$emaran lingkungan yang terjadi saat ini, pemerintah masih

dapat mengandalkan keempat kebijakan yang telah dibahas diatas dengan

penga"asan yang diperketat. Dengan demikian, penyimpanganpenyimpangan

yang terjadi dapat diminimalisir. 4ang lebih penting lagi, pemerintah harus lebih

memperkuat penempatan aspek ekologi dalam setiap kebijakan yang

dikeluarkannya.

18


20/22

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam yang dipaparkan

dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, konsep

pajak lingkungan harus memuat se$ara jelas mengenai tujuan, subyek, obyek

dan tari! pajak. Dalam hal ini perlu ada kuali!ikasi atau kriteria yang jelas

terhadap subyek pajaknya dan tidak sematamata menjusti!ikasi hanya terbatas

pada perusahaan tertentu dengan omset tertentu juga. Dari sisi tari!, ukuran

prosentase harus diperjelas kembali agar tidak membebani dunia industri,

sedangkan dari sisi udget earmarking harus diatur se$ara jelas penggunaan

19


21/22

hasil uang pajak lingkungan tersebut nantinya agar tidak terjadi o#erla$$ing

dengan penggunaan hasil pajakdan retribusi yang hampir serupa.

Kedua, pada dasarnya, konsep pajak lingkungan tersebut mena"arkan suatu

solusi e!ekti! yang dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan dan

pengelolaan lingkungan. :amun, untuk saat ini masih sepertinya instrumen

perlindungan dan pengelolaan yang dapat diandalkan antara lain 5S,

Performan!e onds, A'DAL dan *%L*PL meskipun sebenarnya ada

kelemahankelemahan yang melekat pada keempat kebijakan tersebut.

20


22/22

hukum tata lingkungan

Documents