makalah pengawasan dprd terhadap pelaksanaan perda apbd

7/24/2019 Makalah Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pengawasan-dprd-terhadap-pelaksanaan-perda-apbd 1/14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga makalah ini bisa selesai

tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk

memenuhi tugas Makalah dengan judul “pengawasan DPRD terhadap

pelaksanaan Perda APBD”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini.

Penulis sadar makalah ini belum sempurna dan memerlukan berbagai

perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanaat bagi para pembaca

dan semua pihak.

!atinangor, "ebruari #$%&

Penulis,

i



DAFTAR ISI

'ATA PE()A(TA*..........................................................................................i

+A"TA* -.......................................................................................................ii

A PE(+A/010A(..................................................................................%

A. 1atar elakang Masalah.........................................................................%

. Perumusan Masalah................................................................................2

A PEMA/A-A(...................................................................................3

A. Pengaturan ungsi pengawasan +P*+ terhadap pelaksanaan

Perda AP+...........................................................................................

. mplementasi ungsi pengawasan +P*+ terhadap pelaksanaan

Perda AP+...........................................................................................

A PE(0T0P.........................................................................................%$

A. 'esimpulan..........................................................................................%$

. -aran.....................................................................................................%%

+A"TA* P0-TA'A........................................................................................%#

ii



BAB I

PENDAHUUAN

A. atar Belakang !asalah

+alam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus

diatur dalam suatu peraturan perundang4undangan yang berlaku, dalam hal ini

adalah 0ndang40ndang (omor 5# Tahun #$$2 Tentang Pemerintahan +aerah.

+alam menjalankan ungsi4ungsi pemerintahan daerah adalah lembaga

pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan +ewan Perwakilan

*akyat +aerah. /ubungan antara pemerintah daerah dan +P*+ merupakan

hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersiat kemitraan, artinya bahwa

diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama

atau sejajar dan tidak saling membawahi.

Adapun tujuan dibentuknya 0ndang40ndang pemerintahan daerah ini

adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah

dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan prinsip (egara 'esatuan

*epublik ndonesia sebagaimana dimaksud dalam 0ndang60ndang +asar

(egara *epublik ndonessia Tahun %723 Pasal %8 ayat 9%: (egara kesatuan

*epublik ndonesia dibagi atas daerah4daerah pro;insi dan daerah pro;insi itu

dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap4tiap pro;insi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang4undang. Pasal %8

ayat 9#: pemernitahan daerah pro;insi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

%



mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.

+ewan Perwakilan *akyat +aerah dalam rangka meningkatkan peran dan

tanggung jawab lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan

demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas

dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances

antara lembaga legislati dan eksekuti, serta meningkatkan kualitas,

produkti;itas, dan kinerja.

Menurut ran "achrudin<

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh

beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat

menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau eekti;itas suatu

sistem pengawasan. Perta"a# teori kekuatan yuridis. Ked$a# teori tipe

pengawasan. +ikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, 9a:

pengawasan represi, oleh A. +unsire diartikan sebagai pengawasan yang

menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya= dan 9b: pengawasan normati, pengawasan ini oleh A.

Et>ioni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara

sinkronisasi pemahaman nilai4nilai dan tujuan. Ket%ga# teori otoritas

pengawasan, yang mencakup< 9a: keabsahan 9legitimiteit:, pengawasan

dilakukan oleh badan yang diakui berwenang= 9b: pengawasan dilakukan

oleh suatu keahlian 9deskundigheid:, 9c: pengawasan yang mendapat

kepercayaan 9geloo:, dan 9d: kesadaran hukum 9rechsbewust>ijn:.

Kee"pat# teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan

pesan atau lambing4lambang yang mengandung arti tertentu. Kel%"a# teori

publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang

dapat memberi pengaruh kepada tekanan public akibat dari opini publik 9public opinion: Keena"# teori arogansi kekuasaan.

"ungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh +P*+ tetapi juga

dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri yaitu didalam Pasal #%8 ayat 9%: dan 9#:

0ndang40ndang 5# Tahun #$$2 Tentang Pemerintahan +aerah yang berbunyi

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh

#



Pemerintah yang meliput< a. Pengawasan atas pelaksanaan4urusan pemerintahan

di daerah= b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

+i dalam ayat 9#: berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 9%:

huru a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan

perundang4undangan.

+alam sistem pemerintahan di ndonesia pengawasan dapat dilakukan oleh

lembaga4lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi 9pengawasan

eksternal: dan dapat pula dilakukan oleh lembaga4lembaga dalam lingkungan

pemerintahan itu sendiri 9pengawasan internal:. Pengawasan yang bersiat

eksternal dilakukan oleh lembaga4lembaga (egara seperti +ewan Perwakilan

*akyat 9+P*:, adan Pemeriksa 'euangan 9P':, Mahkamah Agung dan

lembaga4lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga

dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan,

kelompok masyarakat, 1embaga -wadaya Masyarakat 91-M: dan media massa

9pers:. +alam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga4

lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah seperti adan pengawasan

keuangan dan pembangunan 9P'P:, pengawasan yang dilakukan oleh

nspektorat !enderal +epartemen, adan Pengawas +aaerah 9awasda:.

Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah juga dilakukan oleh atasan

langsung pejabat?badan tata usaha (egara. Pengawasan ini sering juga

dinamakan pengawasan melekat 9@askat:.

"ungsi pengawasan +P*+ seharusnya memberikan suatu tujuan

tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang

5



hendak dicapai. 'epala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa

peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala

daerah dan atau keputusan kepala daerah. +P*+ dalam menjalankan ungsi

pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan

Perda, +P*+ tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan

peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain ungsi pengawasan tidak

didukung dengan tindakan penegakan hukum. -eharusnya ungsi pengawasan

+P*+ juga harus bersiat pengawasan represi, sebagai pengawasan yang

menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai

tujuannya.

B. Per$"$san !asalah

erdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan permasalahan

sebagai berikut<

%. agaimana pengaturan ungsi pengawasan +P*+ terhadap pelaksanaan

Perda AP+

#. agaimana mplementasi ungsi pengawasan +P*+ terhadap pemerintah

daerah dalam pelaksanaan Perda AP+

2



BAB II

PE!BAHASAN

A. Pengat$ran &$ngs% pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda

APBD

+i dalam 0ndang40ndang (omor 5# Tahun #$$2 Tentang Pemerintahan

+aerah Pasal % angka<

9#: Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan +P*+ menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas4luasnya dalam sistem dan

prinsip (egara 'esatuan *epublik ndonesia sebagaimana dimaksud

dalam 0ndang40ndang +asar *epublik ndonesia Tahun %723.

95: Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

92: +ewan Perwakilan *akyat +aerah yang selanjutnya disebut +P*+

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

9%$: Peaturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah pro;insi dan?atau peraturan daerah kabupaten?kota.

9%2: Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut AP+,

adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

+i dalam Pasal 2$ 0ndang40ndang (omor 5# Tahun #$$2 Tentang

Pemerintahan +aerah ditegaskan bahwa +P*+ merupakan lembaga perwakilan

rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

daerah. -elanjutnya dalam Pasal 2% +P*+ memiliki ungsi legislasi, anggaran,

dan pengawasan. "ungsi +P*+ dipertegas dalam Pasal 2# ayat 9%: mengenai

tugas dan wewenang menegaskan bahwa<

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat

persetujuan bersama=

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang AP+ bersama

dengan kepala daerah=

3



c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan

perundang4undangan lainnya, peraturan kepala daerah, AP+, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,dan kerja sama internasional di daerah=

+ari ketentuan Pasal 2% dan 2# 0ndang40ndang 5# Tahun #$$2 Tentang

Pemerintahan +aerah tersebut diatas, +P*+ mempunyai ungsi salah satunya

adalah pengawasan. +alam hal pengawasan, +P*+ melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang4undangan lainnya,

peraturan kepala daerah, AP+, kebijakan pemerintah daerah dalam

melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di

daerah.

+i dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah (omor B7 Tahun #$$3 Tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan +aerah

menyatakan bahwa “+ewan Perwakilan *akyat +aerah sesuai dengan ungsinya

dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan +aerah di

dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang4undanganC.

+i dalam Peraturan Menteri +alam (egeri (omor %5 Tahun #$%$ Tentang

Pedoman Pelaksanaan "ungsi Pengawasan +ewan Perwakilan *akyat +aerah

Terhadap Tindak 1anjut /asil Pemeriksaan adan Pemeriksa 'euangan Pasal %

angka<

3. Pengawasan +P*+ adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

pro;insi?kabupaten?kota.

7. "ungsi Pengawasan +P*+ adalah pengawasan terhadap Pemerintah

+aerah yang bersiat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan

teknis.

&



Pasal #7# 0ndang40ndang (omor #B Tahun #$$7 Tentang Majelis

Permusyawaratan *akyat, +ewan perwakilan *akyat, +ewan Perwakilan +aerah

dan +ewan Perwakilan *akyat +aerah menegaskan bahwa<

9%: +P*+ pro;insi mempunyai ungsi<

a. legislasi=

b. anggaran= dan

c. pengawasan.

9#: 'etiga ungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 9%: dijalankan dalam

kerangka representasi rakyat di pro;insi.

+i dalam Pasal #78 0ndang40ndang (omor #B Tahun #$$7 Tentang

Majelis Permusyawaratan *akyat, +ewan perwakilan *akyat, +ewan Perwakilan

+aerah dan +ewan Perwakilan *akyat +aerah menegaskan bahwa<

9%: +P*+ pro;insi mempunyai hak<

a. interpelasi=

b. angket= dan

c. menyatakan pendapat.

95: /ak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 9%: huru b adalah hak

+P*+ pro;insi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan

pemerintah pro;insi yang penting dan strategis serta berdampak luas

pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal #75 0ndang40ndang (omor #B Tahun #$$7 Tentang Majelis

Permusyawaratan *akyat, +ewan perwakilan *akyat, +ewan Perwakilan +aerah

dan +ewan Perwakilan *akyat +aerah menegaskan bahwa<

9%: +P*+ pro;insi mempunyai tugas dan wewenang<

a. membentuk peraturan daerah pro;insi bersama gubernur=

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah pro;insi yang

diajukan oleh gubernur=

B



c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pro;insi=

B. I"ple"entas% &$ngs% pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda

APBD

Pengawasan merupakan tugas dan wewenang +P*+ yang bersiat politisi

9terhadap kebijakan: dan bukan merupakan pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan

merupakan ungsi dan tugas aparat pengawasan ungsional pemerintah. +alam

pengawasan pengelolaan keuangan daerah +P*+ memiliki kendala dan

keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam hal itu, kondisi itu menjadi

hal yang sangat memprihatinkan apabila dewan keliru dalam memberikan

penilaan terhadap kinerja eksekuti apalagi menyangkut pengelolaan keuangan

daerah yang sangat rentan terhadap penyelewengan. adan pengawas keuangan

dan pembangunan 9P'P: dan adan Pengawas +aerah 9awasda: yang

merupakan lembaga intern yang membantu +P*+ dalam Pemeriksaan keuangan

daerah. Peran kedua lembaga intern ini untuk mengantisipasi kelemahan ataupun

kendala4kendala yang ada dalam pengawasan yang dilakukan oleh +P*+.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat hanya menekankan pada aspek

pengawasan represi guna lebih memberi kebebasan kepada daerah otonom

dalam mengambil keputusan, sehingga peran legeslati daerah dalam

melaksanakan ungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan pemerintah daerah

dapat berjalan dengan baik. "ungsi pengawasan dalam pemerintahan sangat

diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan terciptanya suatu usaha untuk

menjamin keserasian dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan antara pusat

8



dan daerah selain itu juga untuk menjamin pemerintahan yang berdaya guna dan

berhasil guna. +alam melaksanakan ungsi pengawasan terhadap AP+, +P*+

dapat melakukan pengawasan pre;enti yaitu ketika penyusunan *encana

Anggaran Pendapatan +aerah 9*AP+: dan pengawasan represi yaitu ketika

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan elanja +aerah 9AP+:. +alam

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah prosedur pengelolaan

keuangan daerah ditetapkan kepala daerah sesuai Perda dan kepala daerah

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada dewan.

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat pada saat Perumusan AP+

yakni melalui perwakilan tokoh4tokoh masyarakat atau ketua ormas maupun

1-M lainya dan partisipasi pada saat Proses penganggaran yakni melalui system

hearing dimana +P*+ lebih pro akti untuk mengundang publik bila ada

proyekproyek yang akan dibangun. AP+ adalah dokumen publik artinya publik

dalam hal ini masyarakat berhak mempengaruhinya melalui +P*+, meski tidak

terlibat dalam Tim Teknis Anggaran. Pengaruh publik tersebut tidak saja

membuat pemerintah dan +P*+ bisa memperoleh masukan dari masyarakat,

namun merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah dan +P*+ dalam

melaksankan akuntabilitas publik, transparansi anggaran sekaligus menjadi suatu

uji publik. entuk konsultasi yang dilakukan publik terhadap drat perencanaan

dan pemanaatan AP+ bukan untuk mewujudkan penyetujuaan melainkan lebih

mengarah dan mempengaruhi pada keputusan pengambil kebijakan.

7



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan ungsi pengawasan

yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan

manaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan,

belum memberikan umpan balik 9eed back: yang substansial bagi pengelolaan

pemerintahan daerah, Pengawasan belum mampu untuk mDencegah terjadinya

penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan. -aluran melalui para wakilnya

tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. -ementara keberanian

masyarakat untuk langsung menyarakan haknya ke pemerintahan masih belum

muncul karena takut atau apatis. /ak masyarakat untuk mengawasi belum

sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara +P*+ sebagai wakil

rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak4hak

pengawasan masyarakat.

Pengawasan +P*+ terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam

0ndang40ndang (omor 5# tahun #$$2 pasal 2# huru c 0ndang40ndang (omor

5# tahun #$$2 menyatakan bahwa< Tugas dan wewenang +P*+ melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang4

undangan lainya peraturan 'epala +aerah, AP+, 'ebijakan Pemerintah +aerah

dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama nternasional

di daerah. Tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara

pengawasan. Akibatnya masing4masing +P*+ menjabarkan ungsi pengawasan

%$



sesuai dengan apa yang diinginkanya. Adanya tumpang tindih terhadap kegiatan

pengawasan siapa yang seharusnya disebut aparat pengawasan didaerah adanya

P' ini dikenal sebagai pemeriksaan ekstren.

B. Saran

Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reakti, tanpa

program Pengawasan lebih banyak terokus dan CterjebakC pada akti;itas

pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja. Akibatnya, permasalahan masyarakat

tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang

diharapkan oleh masyarakat. 0paya tindak lanjut itu dapat eekti, jika

monitoring terus dilakukan oleh +P*+ secara berkelanjutan. +P*+ juga dapat

menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong

tindak lanjut hasil pengawasannya.

+alam rangka penguatan peran +P*+ di bidang pengawasan, sebaiknya

+P*+ secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan

Pendapatan elanja +aerah. )una memudahkan ungsi pengawasan yang bersiat

kebijakan, sebaiknya +P*+ memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di

masing4masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan

input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli

dibidangnya +engan menggunakan hasil kajian itu diharapkan +P*+ tidak salah

dalam mengambil kebijakan.

%%



DAFTAR PUSTAKA

Arie -idaharta, ernard. %777. Re&leks% Tentang Str$kt$r Il"$ H$k$",

Mandar Maju< andung.

Asmara, )alang. #$$3. '"($ds"an Nas%)nal dala" S%ste" Pe"er%ntahan

Negara Rep$(l%k Ind)nes%a, 1aksbang Pressindo< Yogyakarta.

+jumhana, Muhamad. #$$B. Pengantar H$k$" Ke$angan Daerah dan

H%"p$nan perat$ran Per$ndang*$ndangan d% B%dang Ke$ngan

Daerah, PT. itra Aditya akti< andung.

"achrudin, ran. #$$2. Pengawasan Perad%lan Ad"%nstras% Terhadap

T%ndakan Pe"er%ntah, P.T Alumni< andung.

Mahmud Mar>uki, Peter. #$%$. !et)de Penel%t%an H$k$", 'encana< !akarta.

Muchsan. #$$B. S%ste" Pengawasan Terhadap Per($atan Aparat Pe"er%ntah

dan Perad%lan Tata Usaha Negara d% Ind)nes%a, 1iberty<

Yogyakarta.

%#

makalah pengawasan dprd terhadap pelaksanaan perda apbd

Documents