manajemen pelatihan dan perencanaan pendidikan

7/23/2019 Manajemen Pelatihan Dan Perencanaan Pendidikan

1/36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini lingkungan pendidikan yang sangat kompetitif akan memiliki dampak seperti

tuntutan untuk selalu membangun keunggulan kompetitif, pemutakhirkan peta perjalanan

(roadmap) organisasi secara berkelanjutan, penentuan langkahlangkah strategik ke depan,

pengerahkan, pemusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh staf dalam me!ujudkan masa

depan organisasi. "an kecenderungan umum, pendidikan saat ini hanya mengandalkan

anggaran tahunan sebagai alat perencana masa depan organisasi, sehingga menjadi tidak

koheren antara #isi dan Misi, $ujuan organisasi, %encana &angka 'endek dan &angka

'anjang, mplementasi.

Sebagian besar organisasi hanya mengandalkan manajemen puncak untuk menyusun

perencanaan strategik, sementara manajemen menengah sampai karya!an hanya melakukan

implementasi rencana jangka panjang dan pendek. Sistem ini hanya pas untuk lingkungan

yang stabil yang di dalamnya prediksi masih dapat diandalkan untuk memperkirakan masa

depan organisasi. "alam pengembangan aktiitas, perguruan tinggi harus melibatkan seluruh

unit kerja dan personel didalamnya dalam perencanaan strategiknya untuk mengubah mode

operasi organisasi dari plan and control menjadi sense and respond. "engan mekanisme baru

ini, diharapkan akan dapat terlihat dan terukur seluruh kinerja organisasi dalam berbagai

leel.

B. %umusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini adalah*

a. +akekat strategi perumusan isi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi pendidikan

b. Langkahlangkah penyusunan isi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi pendidikan

c. Analisis peluang dan tantangan sistem pendidikan nasional

d. $ujuan dan Manfaat 'enulisan

. $ujuan dalam penulisan makalah ini adalah*

a. Mengetahui strategi perumusan isi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi pendidikan


2/36

b. Mengetahui langkahlangkah strategi perumusan isi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan

organisasi pendidikan

c. Memberikan gambaran analisis peluang dan tantangan sistem pendidikan nasional


3/36

BAB II

PEMBAHASAN

A. +akekat Strategi 'erumusan #isi, Misi, $ujuan, Sasaran dan -egiatan rganisasi 'endidikan

/. #isi

#isi adalah !a!asan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk

memandu perumusan isi sekolah. "engan kata lain, isi adalah pandangan jauh ke depan

kemana sekolah akan diba!a. #isi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh

sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan

perkembangannya.0ambaran tersebut tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu undangundang

pendidikan dan sejumlah peraturan pemerintahnya, khususnya jumlah pendidikan nasional

sesuai jenjang dan jenis sekolahnya dan juga sesuai dengan profil sekolah yang bersangkutan.

"engan kata lain, isi sekolah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional tetapi

sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat yang dilayani. $ujuan pendidikan nasional

sama tetapi profil sekolah khususnya potensi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani

sekolah tidak selalu sama. leh karena itu dimungkinkan sekolah memiliki isi yang tidak

sma dengan sekolah lain, asalkan tidak keluar dari koridor nasional yaitu tujuan pendidikan

nasional. #isi juga dapat dilihat sebagai pandangan kedepan dengan memperhatikan halhal

sebagai berikut*

a. Berorientasi kemasa depan yang lebih baik , bukan status 1uo

b. Antisipasi tentang kecenderungan perkembangan sejarah , budaya dan nilainilai yang dianut

organisasi

c. -eunikan (kekhasan) dan kompetensi yang ditonjolkan

d. Standart keunggulan, me!ujudkan citacita yang tinggi dan ambisi yang kuat

e. %angsangan insprisasi, antusiasme, dan komitmen

f. -ejalan atau sebagai arah untuk ,mencapai tujuan.

2. Misi

Misi adalah tindakan untuk me!ujudkan3merealisasikan isi tersebut. -arena isi harus

mengakomodasi semua semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah, makamisi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memnuhi kepentingan masingmasing


4/36

kelompok yang terkait dengan sekolah. "alam merumuskan misi, harus mempertimbangkan

tugas pokok sekolah dan kelompokkelompok kepenting yang terkait dengaan sekolah.

"engan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan

dalam isi dengan berbagai indikatornya.

4. Sasaran

Bertolak dari isi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. $ujuan merupakan

5apa6 yang akan dicapai3dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan 5kapan7 tujuan akan

dicapai. &ika misi dan misi terkait dengan jangka !aktu yang panjang, maka tujuan dikaitkan

dengan jangka !aktu 48 tahun. "engan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan

!ujud sekolah menuju isi yang telah dicanangkan.

&ika isi merupakan gambaran sekolah di masa depan secara utuh (ideal), maka tujuan yang

ingin dicapai dalam jangka !aktu 4 tahun mungkin belum se ideal isi atau belum selengkap

isi. "engan kata lain, tujuan merupakan tahapan untuk mencapai isi.

9. Sasaran 3 $ujuan Situasional

Setelah tujuan sekolah (tujuan jangka menengah) dirumuskan, maka langkah selanjutnya

adalah memetapkan sasaran 3target3 tujuan situasional3 tujuan jangka pendek. Sasaran adalah

penjabaran yaitu sesuatu yang akan dihasilkan3dicapai oleh sekolah dalam jangka !aktu lebih

singkat dibandingkan tujuan sekolah. %umusan sasaran harus selalu mengandung

peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektifitas, produktiitas, maupun efisiensi (bisa

salah satu atau kombinasi). Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus

dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikatorindikator yang rinci.

Meskipun sasaran bersumber dari tujuan namun dalam penentuan sasaran yang mana dan

berapa besar kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh

sekolah.

a. Mengindentifikasi $antangan :yata Sekolah

'ada tahap ini, sekolah melakukan analisis output sekolah yang hasilnya berupa identifikasi

tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah. $antangan adalah selisih (ketidak sesuaian)

antara output sekolah saat ini dan output sekolah yang diharapkan di masa yang akan datang

(tujuan sekolah). utput sekolah saat ini dapat dengan mudah diidentifikasi, karena tersedia

datanya. Akan tetapi bagaimanakah caranya mengindetifikasi output sekolah yang

diharapkan, sehingga output yang diharapkan tersebut cukup realistis; aranya, perlu


5/36

dilakukan analisis prakiraan (forecasting) lengkap dengan asumsiasumsinya untuk

menemukan kecenderungankecenderungan yang diharapkan di masa depan.

'ada umumnya, tantangan sekolah bersumber dari output sekolah yang dapat dikategorikan

menjadi empat yaitu kualitas, produktiitas, efektiitas, dan efesiensi. -ualitas adalah

gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukan

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat. "alam konteks

pendidikan, kualitas yang dimaksud adalah kualitas output sekolah yang bersifat akademik

(misal< :=M dan L-%) dan non akademik (misal< olah raga dan kesenian). Mutu output

sekolah dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input dan proses persekolahan.

'roduktiitas adalah perbandingan antara output sekolah dibanding input sekolah. Baik

output maupun input sekolah adalah dalam bentuk kuantitas. -uantitas input sekolah,

misalnya jumlah guru, model sekolah, bahan, dan energi. -uantitas output sekolah, misalnya 2DD9 'embangunan 'endidikan,

"epartemen 'endidikan :asional ndonesia

$ilaar (2DD4), Manajemen 'endidikan :asional, %emadja %osdakarya, Bandung.

maedi, (/CCC), Manajemen 'eningkatan Mutu Berbasis sekolah Sebuah pendekatan barudalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu, "ebdiknas.


24/36

Su!arman +, =ngking (2DD8), Mata -uliah 'engelolaan 'rogram 'endidikan Luar Sekolah,

'LS ', Bandung.

$adjudin, M.-., 2DD2. Asesmen nstitusi untuk 'enentuan -elayakan 'erolehan Status

Lembaga yang Mengakreditasi "iri bagi 'erguruan $inggi* "ari Akreditasi 'rogram Studi ke

Audit Lembaga 'erguruan $inggi. &akarta* BA:'$.


25/36

ERENCANAAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan

mengenai apa yang diharapkan terjadi sperti (peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya.

Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang

kongkrit. Dan persiapan perencanaan harus dinilai. Bangsa lain yang terkenal perencanaannya

adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari suatu

program sehingga bangsa Amerika dan bangsa Jepang akan berlama-lama dalam membahas

perencanaan daripada aplikasinya.

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama boleh dikatakan telah berhasil meletakkan landasan

yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Adapun tujuan Pembangunan

Jangka Panjang II (PJP II), adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir

batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalm Negara kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-1945. Rumusan yang luas tersebut dapat kita sebut

tujuan normatif atau visi normative dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian

tujuan normative PJP II tersebut di rumuskan pula sebagai sasaran umum ialah terciptanya

kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Hasil yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), merupakan pula perwujudan dari

suatu rencana pendidikan dan pelatihan selama PJP I sesuai dengan kondisi bangsa dan

masyarakat Indonesia pada waktu itu. Masyarakat semakin berkembang, semakin cerdas, dan

semakin luas pula horison pilihannya, sebagai hasil sumber daya manusia Indonesia.

Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) banyak hal yang perlu di perhitungkan

untuk lebih mengarahkan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua, demikian pula sasaran

umum yang akan dicapainya harus lebih rinci agar perkembangannya tidak melebar atau

melenceng tanpa arah yang jelas. Dalam kerangka ini perlu dirumuskan suatu tujuan dan

sasaran yang strategisnyang saya sebut sebagai visi strategis dan rencana strategis pembangunan


26/36

pendidikan dan pelatihan menapak abad 21. Dalam alur pikiran inilah penulis menyajikan suatu

konsep atau pemikiran mengenaiperencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien.

Sebagai unsur di dalam pertama di dalam program pengembangan SDM Indonesia mencapai tujuan

Pembangunan Jangka Panjang II, pendidikan dan pelatihan haruslah berpijak pada dua prinsip

pokok, yaitu sifatnya yangkomprehensif, dandinamik. Sifat yang komprehensif disebabkan

karena seluruh program pembangunan nasional yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh

manusiaIndonesia yang mampu untuk melaksanakannya. Manusia Indonesia tersebut adalah

manusia hasil binaan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar atau

tuntutan pembangunan nasional. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pada dasarnya tidak ada

satupun sector kehidupan bangsa atau sektor pembangunan nasional yang tidak dijamah oleh

Sumber Daya Manusia Indonesia. Apabila Sumber Daya Manusia Indonesia tidak dipersiapkan,

maka sector-sektor tersebut akan diisi oleh tenaga-tenaga asing sesuai dengan dinamisme

kehidupan dunia dewasa ini yaitu dunia terbuka. Dunia yang terbuka memungkinkan

persaingan antar manusia dan antar bangsa. Hanya bangsa dan manusia yang terampil,

bermutu, akan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam era globalisasi.

Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif berarti bahwa bahwa perencanaan

tersebut haruslah sejalan dan seiring dengan strategi pembangunan serta prioritas nasional.

Sesuai dengan arah dan sasaran Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II), maka perencanaan

pendidikan dan pelatihan nasional haruslah dinamis sesuai dengan dinamika yang hidup di

dalam masyarakat Indonesia yang sdemakin tinggi mutu kehidupannya dan tingkat pemikiran

rakyatnya. Dinamika masyarakat yang semakin meningkat menuntut partisipasi masyarakat

luas, untuk memberdayakan masyarakat yang dikenal sebagai rass root planning,

mengikutsertakan dinamika masyarakat berarti pula proses perencanaan harus rentan pada

perubahan yang hidup di dalam kehidupan yang nyata dan bukan merupakan rekayasa dari atas

atau pemerintah pusat. Meskipun tidak seluruhnya rekayasa pemerintah bersifat negative, tetapi

dinamika menuntut suatu adonan yang serasi antara tuntutan pemerintah pusat dengan

keikutsertaan masyarakat banyak. Kebutuhan pasar, kebutuhan rakyat banyak mencerminkan

meningkatkan kehidupan demokrasi juga merupakan hasil suatu proses perencanaan

pendidikan dan pelatihan yangsemakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah

perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar. Yang berarti tujuan pembangunan nasional

akan lebih dekat dan mendapat support dari masyarakat secara utuh. Dan selanjutnya dunia

masa depan, dunia abad 21 sebagai abad informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta

teknologi (IPTEK), telah dan akan mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang

menapak kea rah kearah masyarakat industri. Transformasi masyarakat masa depan menuntutsuatu fisi pendidikan dan pelatihan yang jelas, yang mengakomodasikan dinamika transformasi


27/36

social-ekonomi masyarakat yang akan terjadi. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan

manusia satu dengan yang lain, sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk lebih

mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi strategis tersebut harus dapat

mengarahkan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional, sehingga dengan demikian

program-program pembangunan nasional yang diprioritaskan pada bidang ekonomi dalam PJP II,

akan di support oleh adanya Sumber Daya Manusia Indonesia yang cerdas dan terampil sesuai

dengan kebutuhan masyarakat global.

Transformasi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia masa depan dalam era globalaisasi abad 21

menuntut suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan paradikma-

paradigma baru bukan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi juga

untuk mewujudkanShared valuesmasyarakat dunia.

B. Definisi Perencanaan Pendidikan

Dari berbagai pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para pakar manajemen, antara lain :

a.Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch

Perencanaan Pendidikan, adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative

keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan

usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang

ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.

b.Beeby, C.E.

Perencanaan Pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal

menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan

kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk

mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan

anak didik yang dilayani oleh system tersebut.

c.Menurut Guruge (1972)

Perencanaan Pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang

pembangunan pendidikan.

d.MenurutAlbert Waterson (Don Adam 1975)


28/36

Perencanaan Pendidikan adala investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-

kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya

sertakeuntungan sosial.

e. Menurut Coombs (1982)

Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses

perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien

danefisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.

f. Menurut Y. Dror (1975)

Perencanaan Pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk

kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan

cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu

Negara.

Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut,

adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan

menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi

(taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik

dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan

tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan

mendahului dan didahului oleh kegiatan lain.

Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat,

dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini terdapat banyak

komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapun komponen-komponen yang ikut serta

dalam proses ini adalah :

1.Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka

kebijaksanaan nasional dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan.

2.Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara operasional yang akan

mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Maka ketepatan pelaksanaan

dari perencanaan pendidikan.

Dalam penentuan kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa

hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan

keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan.


29/36

Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu

memperoleh perhatian, misalnya mengenai system kenegaraan yang merupakan bentuk dan

system manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang

terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot u ntuk jaminan dapat terlaksananya

perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melaluioutputatau hasil system dari

pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana pendidikan.

Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah

yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan

dilaksanakan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan

tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama,

khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut

kepentingan nasional.

C. Tujuan, Fungsi dan Proses Perencanaan

1. Tujuan Perencanaan

Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang

dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusan tujuan perencanaan adalah :

1.Penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat

nasional yang berwenang.

2.Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja

yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian,

sebagai alat bagi pengembanganquality assurance, menghindari pemborosan sumber daya,

menghindari pemborosan sumber daya, dan sebagai upaya untuk

memenuhiaccountabilitykelembagaan. Jadi yang terpenting di dalam menyusun suatu

rencana, adalah berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan, proses yang

sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu.

3. Proses Perencanaan

Perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatu

perencanaan bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian


30/36

perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan di

dalam perencanaan yang baik, yaitu:

1.Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas.

2.Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-

tindakan yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan apabila tujuan itu

tercapai.

3.Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka

kebijaksanaan yang telah dirumuskan.

4.Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan)

termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan.

5.Penentuan system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan

apa yang harus dicapai, dengan apa ya ng telah tercapai, berdasarkan criteria yang

telah ditetapkan.

Dengan demikian, beerdasarkan unsure-unsur dan langkah-langkah dalam perencanaan,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan merupakan suatu proses yang

diakui dan perlu dijalani secara sistematik dan berurutan karena keteraturan itu merupakan

proses rasional sebagai salah satu property perencanaan pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Efektif

danEfisien

Perencanaan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang mengarahkan sebagai usaha untuk

mencapai suatu tujuan. Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang

mengarahkan keseluruhan usaha yang melibatkan kemampuan serta pemanfaatan sumber-

sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan dan

pelatihan sebagai proses sumber daya manusia yang akan melaksanakan dan menikmati hasil

pembangunan nasional haruslah sejalan dengan proses untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional.


31/36

Perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional harus diarahkan kepada pencapaian tujuan dan visi

normatif pembangunan nasional sebagaimana kekuatan internal serta kecenderungan-

kecenderungan global yang mempengaruhi arah pembangunan nasional dalam PJP II, maka kita

dapat merumuskan visi strategis mengenai pembangunan nasional kita. Dalam rangka untuk

mewujudkan visi strategis pembangunan nasional, maka perencanaan pendidikan dan pelatihan

yang sejalan dengan itu perlu dirumuskan. Perencanaan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak

lain yaitu suatu proses perencanaan yang efektif dan efisien yang mengandung 3 unsur pokok,

yaitu : a) system, b) materi pembelajaran dan pelatihan, c) proses pembelajaran dan pelatihan.

Dengan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional yang demikian bukanlah semata-

mata pencapaian target kuantitatif tetapi juga bahkan terlebih berkenan dengan pembenahan

system agar supaya lebih efektif dan efisien, meningkatkan mutu proses pembelajaran dan

pelatihan, serta materi yang disampaikan di dalam proses. Tersebut bukan hanya mempunyai

kualitas yang tinggi tetapi juga relevan dengan tuntutan pembangunan nasional.

B. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Efektif

Rencana yang efektif adalah rencana yang yang menunjang pencapaian tujuan PJP II, khususnya

tujuan strategis PJP II yang telah dijadwalkan pada periode Repelita. Seperti yang dirumuskan,

tujuan strategis dari pembangunan PJP II yaitu : menyiapkan masyarakat industri maju. Suatu

masyarakat industri maju memiliki ciri-ciri yang khusus yaitu masyarakat yang mengenal

disiplin. Tanpa disiplin tidak mungkin industri maju yang menggunakan unsur-unsur posisi

tinggi berjalan tanpa disiplin. Disiplin dalam pekerjaan, di dalam produksi dan di dalam

kehidupan. Tidak ada suatu negara industri maju tanpa kedisiplinan warganya. Oleh karena itu,

perencanaan pendidikan dan pelatihan haruslah diarahkan kepada tumbuhnya suatu

masyarakat yang berdisiplin.

Rencana yang telah disepakati haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan,

menyampingkan tujuan-tujuan tambahan dan memfokuskan kepada rencana yang telah

ditentukan. Bukan berarti bahwa rencana yang telah disepakati tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Penyesuaian suatu rencana hanya dapat terjadi apabila kondisi meminta untuk perbaikan-

perbaikan selama pelaksanaan. Keterbatasan dana, ketidakmampuan pelaksana, kurang

koordinasi di lapangan dapat menyebabkan penyesuaian pelaksanaan.

Perencanaan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pengembangan dan penguasaan IPTEK

serta penerapannya. Berikutnya keterampilan yang diprogramkan adalah keterampilan yang

dibutuhkan di dalam pasar kerja oleh dunia industri atau oleh kesempatan-kesenmpatan yang

muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi kemudian perencanaan yang disajikan merupakan

suatu rencana yang melahirkan inisiatif.


32/36

Demikianlah proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif harus dapat

menumbuhkan suatu system pendidikan dan perencanaan yang mengakomodasikan lahirnya

kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh suatu masyarakat industri. Sistemnya haruslah

efektif, artinya tidak ada duplikasi serta program tanpa arah. Seluruh sistem diberdayakan agar

secara cepat dan tepat menunjang pencapaian tujuan PJP II. Hal ini berarti perencanaan

Ppendidikan dan pelatihan haruslah komprehensif, sebab sumber daya manusia yang aka n

dibutuhkan oleh semua sector pembangunan.

Selama PJP II tujuan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga terjadi berbagai

pemborosan dan bermuara kepada angka pengangguran yang semakin besar. Pengangguran

menandakan bukan hanya oleh factor-faktor ekonomi, melainkan juga sebagai variable

ketidakefektifan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam membangun suatu system

yang efektif.

Suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif juga berkenaan dengan proses

pembelajaran. Era informasi dengancyber learningakan mengubah seluruh proses belajar baik

di dalam system pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu,cyber

learningharus direncanakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rencana pendidikan

dan pelatihan masa depan.

C. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Efisien

Efisien artinya penggunaan sumber-sumber secara tepat guna dalam rangka pencapaian suatu

tujuan. Dalam hubungan ini, proses perencanaan yang efisien adalah proses perencanaan yang

mempunyai karakteristik, antara lain : efisiensi berimplikasi tanpa duplikasi berarti intensifikasi.

Tetapi apabila duplikasi tanpa kerjasama, maka hal itu dapat dikatakan pemborosan.

Dengan demikian proses perencanaan pendidikan dan pelatihan akan dangkal sifatnya atau akan

melenceng dari tujuan nasional karena tidak memperhitungkan kepentingan sector-sektor

lainnya. Oleh sebab itu, kerjasama intern, instansi antar lembaga, antar departemen di dalam

proses perencanaan pendidikan dan pelatihan merupakan syarat mutlak. Proses kerjasama ini

sudah dapat diperlancar dengan adanya teknologi komunikasi yang canggih. Maka dari itu, dapat

dirumuskan secara lebih efisien serta lebih tepat dan cepat program-program nasional yang

mempunyai dimensi antar sektoral.

D. Keseimbangan antara Pendidikan dan Program Pelatihan

Kita telah merencanakan program pendidikan terpisah dari program pelatihan. Namun di dalam

era informasi di mana pendidikan merupakan pendidikan seumur hidup, maka porsi umur yang

diperuntukkan bagi program pendidikan sekolah ialah singkat dibandingkan dengan porsi umur


33/36

yang diberikan kepada program pelatihan yang berjalan seumur hidup. Apabila karakteristik

pekerjaan masa depan yang dinamis akan memberikan relevansi yang tinggi terhadap program

pelatihan. Oleh karena itu, di dalam proses pendidikan dan pelatihan masa depan yang efisien

harus lebih memperhatikan kepada pengembangan program pelatihan nasional.

E. Tenaga-tenaga Perencana yang professional

Perencanaan pendidikan dan pelatihan masa depan yang efektif dan efisien tentunya meminta

tenaga-tenaga yang professional tersebut, yaitu para perencana harus merupakan suatu tim

multi-disipliner. Dan mereka bukan hanya ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan

melainkan juga dari disiplin-disiplin dari luar pendidikan, seperti teknik, ekonomi, antropologi,

filsafat, dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Tentunya yang ideal adalah adalah ahli-ahli

pendidikan yang menguasai disiplin-disiplin lainnya.

Dalam transformasi IKIP menjadi Universitas, maka tenaga-tenaga perencana yang professional

akan lebih terbuka. Para akademisi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan akan dapat didik

sebagai tenaga-tenaga perencana pendidikan dan pelatihan yang lebih mantap dan professional.

Tim perencana yang multi-disipliner, yang menghayati masalah-masalah pendidikan, akan dapat

menghayati dan membangun suatu system pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tujuan

strategis dan misi strategis pembangunan serta dapat mengembangkan materi yang akan

disampaikan di dalam proses pembelajaran dan pelatihan, serta menguasai tehnik proses

pembelajaran itu sendiri.

Proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien secara mutlak harus

ditopang oleh peneliti (riset). Riset yang dibutuhkan adalah dalam dua bidang, yaitu bidang

kebijakan dan dalam bidang intern pendidikan. Pelaksanaan riset kebijakan pendidikan dapat

dilaksanakan oleh badan pemerintah tetapi juga oleh lembaga-lembaga swasta yang independent

agar supaya dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dari berbagai arah serta tidak berpihak.

Demikian juga pelaksanaan riset mengenai masalah-masalah pendidikan an sich perlu

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di lingkungan universitas dan

lembaga-lembaga riset masyarakat mengenai mengenai pendidikan. Dewasa ini dirasakan suatu

kelemahan di dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan nasional karena ketiadaan data

riset mengenai masalah-masalah pendidikan san pelatihan yang dibutuhkan oleh

masyarakat Indonesia sendiri yang sedang berkembang me nuju masyarakat industri.

Dari berbagai konsep pendidikan dan pelatihan berasal dari pinjaman atau limpahan pemikiran-

pemikiran barat mengenai perkembangan yang sebenarnya dari Indonesia sampai dewasa di

dalam lingkungan kebudayaan Indonesia.


34/36

F. Kurikulum Nasional yang Ramping

Perencanaan yang efisien dalam sector pendidikan dan pelatihan juga diarahkan kepada

terwujudnya suatu kurikulum yang ramping. Kita mengetahui bahwa dewasa ini, kurikulum

sudah sangat berat dengan pengetahuan yang kurang relevan dengan kehidupan nyata. Era

reformasi bukan berarti menghafal dan penguasai semua informasi dan data yang ada, tetapi

bagaimana mengelola informasi yang ada agar supaya bermanfaat bagi kehidupan.

Dengan demikian perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efisien menuntut lebih banyak

pemanfaatan pendidikan umum sebagaimana diproyeksikan oleh Negara-negara Uni Eropa

dewasa ini. Oleh karena itu, apabila dewasa ini kita mengenal Kurikulum Nasional dan

Kurikulum Lokal di mana seolah-olah yang penting adalah Kurikulum, maka dalam menjalani

abad 21 justru yang penting adalah Kurikulum Lokal yang merupakan kurikulum Kurikulum

Inti. Sedangkan Kurikulum Nasional merupakan lapisan plasma dari kurikulum itu sendiri.

Tentunya Kurikulum Lokal yang merupakan inti memerlukan persiapan yang berat dan matang

di daerah-daerah.

BAB III

PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam PJP II merupakan proses untuk mengembangkan

sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan visi strategis untuk menanpung

dinamika masyarakat dan kekuatan serta tantangan global dalam era informasi abad 21.

2. Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif mendorong mewujudkan

masyarakat Indonesiayang maju yang memungkinkan pengembangan kemampuan otak,

penguasaan dan pengembangan serta penerapan IPTEK, menguasai yang relevan

mengembangkan jiwa wiraswasta.

3.Perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam PJP merupakan proses untuk mengembangkan

sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan visi strategis menghadapi pasar

bebas serta kemajuan IPTEK dalam rangka mewujudkan masyarakat.

4.Perencanaan Pendidikan yang efektif dan efisien meminta suatu keseimbangan antara program

pendidikan dan program pelatihan. Program-program pelatihan akan semakin ditonjolkan

relevansinya. Sedangkan program pendidikan yang bersifat umum dengan dibebani berbagai

keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan nyata.


35/36

5.Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah

perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar.

6.perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien secara mutlak harus ditopang oleh

peneliti (riset). Riset yang dibutuhkan adalah dalam dua bidang, yaitu bidang kebijakan dan

dalam bidang intern pendidikan.

7.Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efisien menghindari duplikasi yang tidak perlu. Oleh

karena itu diperlukan networking antar

8.Lembaga, antar departemen, mengoptimalkan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat

industri, serta kurikulum yang ramping. Kurikululum local dijadikan sebagai kurikulum inti,

Dan Kurikulum Nasional dijadikan sebagai Kurikulum Plasma.

DAFTAR PUSTAKA

Suryadi, Ace.Pendidikan, Investasi SDM, dan Pengembangan: Isu.Teori dan Aplikasi.Pusat

Informatika Balitbang Dikbud. Jakarta.1997

Tilaar, H.A.R.,Peta Permasalahan Pendidikan Dewa Ini, Perlunya Visi dan Rencana Strategi Pendidikan

dan pelatihan Nasional berorientasi Masa Depan, Seminar Ilmiah ISKA, November 1997.

Tilaar, H.A.R.,Pengembangan Sumber Daya manusia dalam Era Globalisasi, Grasindo, Jakarta, 1997.

Haddad, Wadi D.,The Dynamich of Education Policymaking. The World Bank, Washington, D.C.

Tilaar, H.A.R.,Pengembangan SDM Indonesia Unggul Menghadapi masyarakat Kompetitif Era

Globalisasi, Pidato Ilmiah pada Acara Wisuda Tinggi Manajemen Bandung, 26 Agustus 1997.

Tilaar,H.A.R., Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi, Grasindo, Jakarta, 1997.

Tilaar, H.A.R.,In Search of New Paradigms in Educational Management and Leadership based on

Indigenous Culture: The Indonesian Case, Keynote speech, First Asean/ASEAN Symposium on

Educational Manajemen and Leadership, Genting Highlands, Kuala Lumpur, 27-29 Agust, 1997.

Tilaar, H.A.R.,Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad

21. IndonesiaTera, Jakarta 1998.

Bontang, 21 Maret 2008

Penyusun


36/36

Renggani, S.Pd.SH.

manajemen pelatihan dan perencanaan pendidikan

Documents