5. otonomi daerah di indonesia 2014

7/24/2019 5. Otonomi Daerah Di Indonesia 2014

1/33

Otonomi daerah di Indonesia

Tenrem Rahayu,SST,M.Kes


2/33

Pengertian

Otonomi daerah di Indonesiaadalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur Pokok Otonomi Daerah:Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus dirinya sendiri.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturotonomi daerah.

Otonomi daerah masih dalam ruang lingkup KR!.


3/33


4/33

Berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi

dan otoda di indonesia, terdapat dua nilai dasar

yg dikembangkan dlm UUD !"# $ilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa

!ndonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang bersiat negara /0enheidstaat/1, yang

berarti kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa dan negaraR!, tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan

pemerintahan.

$ilai dasar Desentralisasi %eritorial, dari isi dan jiwapasal $2 "ndang-undang Dasar $%'#,jelas bahwa*emerintah diwajibkan untuk melaksanakan politikdesentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.


5/33

Dikaitkan dengan nilai $ilai Unitaris dan $ilai dasarDesentralisasi %eritorial,penyelenggaraan desentralisasi di!ndonesia berpusat pada pembentukan daerah otonom dan

penyerahan3pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenanganpemerintah pusat ke peda untuk mengatur dan mengurussebagian kekuasaan dan kewenangannya

4dapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada

Daerah Tingkat !! Dati !!1dengan beberapa dasarpertimbanganDimensi Politik, Dati !! dipandang kurang mempunyai anatisme

kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluangberkembangnya aspirasi ederalis relati minimDimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat relati dapat lebih eekti

Dati !! adalah daerah /ujung tombak/ pelaksanaanpembangunan sehingga Dati !!-lah yang lebih tahu kebutuhandan potensi rakyat di daerahnya.


6/33

&tas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut

adalah:1.Nyata,otonomi se5ara nyata diperlukan sesuai

dengan situasi dan kondisi obyekti di daerah.

2. Bertanggung jawab,pemberian otonomi

diselaraskan3diupayakan untuk memperlan5ar

pembangunan di seluruh pelosok tanah air

3. Dinamis,pelaksanaan otonomi selalu menjadi

sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju


7/33

landasan hukum otoda :

$. "" o. # Tahun $%&' ttg *okok-pokok *emerintahan Di Daerah6. "" o. 66 Tahun $%%% tentang *emerintahan Daerah

(. "" o. 6# Tahun $%%% tentang *erimbangan Keuangan 4ntara*emerintah *usat dan Daerah

'. "" o. (6 Tahun 677' tentang *emerintahan Daerah

#. o. (( Tahun 677' tentang *erimbangan Keuangan 4ntara*emerintah *usat dan *emerintahan Daerah

8. *erpu o. ( Tahun 677# tentang *erubahan atas "" o. (6 Tahun677' tentang *emerintahan Daerah

&. "" o. $6 Tahun 6772 tentang *erubahan Kedua atas

2. "" o. (6 Tahun 677' tentang *emerintahan Daerah%. ""D $%'# pasal $2 tentang *emerintahan Daerah

$7. Tap M*R no 93M*R3$%%2 tentang *enyelenggaraan Otoda

$$. Tap M*R no !3M*R36777 ttg rekomendasi kebijakan dlmpelaksanaan otonomi


8/33


9/33

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politikdan otoritas administrasi inilah, dibentuklah "ndang-"ndang o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok

*emerintahan Daerah.

Menga5u pada "" ini, Otonomi Daerahadalah hak,wewenang, dan kewajiban Daerahuntuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya yang dimaksud Daerah Otonom, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai bataswilayah tertentu, yang berhak, berwenang dan

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri dalam ikatan egara Kesatuan Republik!ndonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah


10/33

Kepala Daerah Dati ! *ro;insi1 dan Dati !! Kabupaten3Kotamadya1, di5alonkan dan dipilih oleh Dewan *erwakilanRakyat Daerah dari sedikit-dikitnya ( tiga1 orang dan

sebanyak-banyaknya # lima1 orang 5alon yang telahdimusyawarahkan dan disepakati bersama antara *impinanDewan *erwakilan Rakyat Daerah3 *impinan ika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta olehdewan perwakilan rakyat daerah, serta mewakili daerahnyadi dalam dan di luar pengadilan.


11/33

ungsi dan kedudukan anggota Dewan

*erwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam *asal

6&, 62, dan 6%

hak yang dimiliki oleh anggota Dewan

*erwakilan Rakyat hak anggaran?

mengajukan pertanyaan bagi masing-masing

4nggota? meminta keterangan? mengadakan

perubahan? mengajukan pernyataan pendapat?prakarsa? dan penyelidikan1.


12/33

(e)a*iban anggota de)an per)akilan rakyat :a1 Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan

*4@4S!A4 dan ""D $%'#

b1 Menjunjung tinggi dan melaksanakan se5ara konsekuengaris-garis besar haluan negara, ketetapan-ketetapan majelispermusyawaratan rakyat serta mentaati segala peraturanperundang-undangan yang berlaku

51 :ersama-sama kepala daerah menyusun anggaran pendapatandan belanja daerah dan peraturan-peraturan daerah untukkepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yangdiserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan

perundangundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepadadaerah

d1 Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupanrakyat dengan berpegang pada program pembangunan

pemerintah.


13/33

Dari dua bagian tersebut di atas, nampak bahwameskipun harus diakui bahwa "" o. # Tahun

$%&' adalah suatu komitmen politik, namundalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasiba5a) kontrol dari pusat1 yang dominan dalamperen5anaan maupun implementasi pembangunan!ndonesia.

Salah satu enomena paling menonjol dari

pelaksanaan "" o. # Tahun $%&' ini adalahketergantungan *emda yang relati tinggi terhadappemerintah pusat.


14/33

Pelaksanaan Otoda setelah Masa Orba

"paya serius untuk melakukan desentralisasi di !ndonesiapada masa reormasi dimulai di tengah-tengah krisis yangmelanda 4sia dan bertepatan dengan proses pergantianreBim dari reBim otoritarian ke reBim yg lebih demokratis1.

*emerintahan =abibie yang memerintah setelah jatuhnya

reBim Suharto harus menghadapi tantangan untukmempertahankan integritas nasional dan dihadapkan padabeberapa pilihan yaitu)

$. Melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintahdaerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan

memberikan otonomi kepada daerah6. *embentukan negara ederal

(. Membuat pemerintah pro;insi sebagai agen murnipemerintah pusat.


15/33

*emerintahan =abibie memberlakukan dasar hukumdesentralisasi yg baru untuk menggantikan "ndang-"ndang o. # Tahun $%&', dengan memberlakukan

"ndang-"ndang o. 66 Tahun $%%% tentang*emerintahan Daerah dan "ndang-"ndang o. 6#Tahun $%%% tentang *erimbangan Keuangan 4ntara*emerintah *usat dan Daerah.

:eberapa hal mendasar mengenai otonomi daerah dalam"ndang-undang omor 66 Tahun $%%% tentang*emerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan

prinsip undang-undang sebelumnya antara lain )

$. Dalam "ndang-undang omor # Tahun $%&' pelaksanaanotonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerahsebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam "ndang-undang omor 66 Tahun $%%% menekankan arti pentingkewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.


16/33

6. *rinsip asas desentralisasi dilaksanakan bersama dg

asas dekonsentrasi yg diatur dlm "" omor # Th $%&'

tdk digunakan lagi, karena daerah otonom diberikanotonomi yg luas, nyata dan bertanggung jawab.

=al ini se5ara proporsional diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian dan pemanaatan sumber

daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga

memperhatikan keanekaragaman daerah.


17/33

(. *enyelenggaraan otoda dlm "" o 66 Th $%%%,adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat,

menumbuhkan prakarsa dan kreati;itas, sertameningkatkan peran dan ungsi :adan *erwakilanRakyat Daerah. Oleh karena itu, otoda diletakkanpd daerah otonom yg lebih dekat dg masyarakat,

yaitu Daerah Tingkat !! Kabupaten dan Kota1.

'. Sistem otonomi dlm "" o 66 Tahun $%%% adalah

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab,dimana semua kewenangan pemerintah diserahkans5r bulat dan menyeluruh ditetapkan dg **. ke5ualibidang politik luar negeri, hankam, peradilan,

moneter, iskal, agama dan bidang- bidang tertentu.


18/33

#. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan

aspirasi masyarakat. Daerah Tingkat ! atau daerah pro;insi

berkedudukan sbg daerah otonom yg sekaligus wilayahadministrasi, wilayah kerja Cubernur dlm melaksanakan ungsi

kewenangan pusat didelegasikan kepadanya.

8. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asasdesentralisasi atau otonom. Ke5amatan tidak berungsi sebagai

peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi

menjadi perangkat daerah kabupaten3kota.

Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan didaerah pro;insi, kabupaten, kota dan desa.

*engaturan penyelenggaraan pemerintahan desa

sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan

menga5u pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.


19/33

&. +ilayah *ro;insi meliputi wilayah laut sepanjang $6mil dihitung se5ara lurus dari garis pangkal pantai,

sedang wilayah Kabupaten3Kota yang berkenaandengan wilayah laut sebatas $3( wilayah laut pro;insi.

2. *emeda terdiri dr Kepala Daerah dan perangkatnya,

D*RD bukan unsur pemda. D*RD berungsipengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepaladaerah dipilih dan bertanggung jawab kepada D*RD.Cubernur selaku kepala wilayah administrati

bertanggung jawab kepada *residen.

%. *erda ditetapkan oleh Kepala Daerah dg persetujuanD*RD sesuai pedoman yang ditetapkan *emerintah,

dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.


20/33

$7. Daerah dibentuk berdasarkan kemampuan ekonomi, potensidaerah, sosial budaya, sosial politik, jml penduduk, luasdaerah, dan lainnya yg memungkinkan terselenggaranya otoda.

Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otoda dptdihapus dan atau digabung dg daerah lain.

Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah,yang ditetapkan dengan uu

$$. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepaladaerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalamsatu paket pemilihan oleh D*RD.

$6. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan,pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikandan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yangditetapkan pemerintah.


21/33

$(. Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang

luas, sedang pro;insi otonomi terbatas.

Kewenangan yang ada pada pro;insi adalah otonomiyang bersiat lintas Kabupaten dan Kota, yakni

serangkaian kewenangan yg tidak eekti dan eisien

kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar

Kabupaten atau Kota.

'isalnya kewenangan di bidang perhubungan,

pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dankewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya,

dalam skala pro;insi termasuk berbagai kewenangan

yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.


22/33

$'. *engelolaan perkotaan diluar daerah kota dilakukan dgmembentuk badan pengelola Kabupaten tersendiri atau

melalui kerjasama antar daerah atau pihak ketiga.Selain D*RD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkuppemda, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekda, DinasTeknis Daerah, Aembaga Sta Teknis Daerah, seperti yangmenangani peren5anaan, penelitian, pengembangan, diklat,

pengawasan dan badan usaha milik daerah.:esaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya

diserahkan pada daerah.Aembaga pembantu Cubernur, *embantu :upati3+alikota,

4sisten Sekwilda, Kantor +ilayah dan Kandep dihapus.

$#. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepadaD*RD. Dan D*RD dapat meminta Kepala Daerahnyaberhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 6dua1 kali tidak dapat diterima oleh D*RD.


23/33

Referensi +""D $%'# pasal $2 ayat 6 +"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !!!, :agian Kedua, *asal

$$ +Kun5oro 677'1, Otonomi dan *embangunan Daerah? Reormasi, *eren5anaan, Strategi dan*eluang, >akarta) *enerbit 0rlangga

+"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !, *asal $, huru 5 +"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !, *asal $, huru e +"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !, *asal $, huru b +"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !, *asal $, huru

+"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !, *asal $, huru d +"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !!!, :agian Kelima,*aragrap $, *asal $#$1 dan *asal $8$1

+"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !!!, :agian Kelima,*aragrap $, *asal $&

+"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !!!, :agian Kelima,*aragrap 6, *asal 66 dan *asal 6(

+"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !!!, :agian Ketujuh,

*aragrap 6, *asal 6% +"" o. # Tahun $%&' tentang *okok-pokok *emerintahan Daerah, :ab !!!, :agian Ketujuh,

*aragrap 6, *asal (7

+Kun5oro 677'1, Otonomi dan *embangunan Daerah? Reormasi, *eren5anaan, Strategi dan*eluang, >akarta) *enerbit 0rlangga

+"" o. 66 Tahun $%%% tentang *emerintahan Daerah, :ab !!!, *asal $2'1
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia


24/33

Selanjutnya..8


25/33

Prinsip-prinsip Otonomi Daerah dan

Pembentukan Daerah Khusus

*enyelenggaraan otoda berdasarkan tiga prinsip, yaituotonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.a Otonomi luasadalah pemberian kewenangan seluas-

luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur

semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusanpemerintah pusat.

b Otonomi nyataadalah penyelenggaraan pemerintahandilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dankewajiban yang senyatanya tidak ada dan berpotensiuntuk tumbuh dan berkembang sesuai keadaan daerah.

Otonomi bertanggung *a)abadalah penyelenggaraanpemerintahan harus sejalan dengan tujuan dan maksudpemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah dalamrangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai

bagian utama dari tujuan nasional.


26/33

Pembentukan Daerah dan (a)asan (husus

Pembentukan Daerah*embentukan daerah otonomi dapat berupa pemekaranatau penggabungan daerah otonomi yg ada. *embentukandaerah ditetapkan dg "" dg syarat sbb)$. Syarat administrasi, yaitu adanya persetujuan D*RD dan

kepala daerah serta rekomendasi dari Menteri dalam egeri.6. Syarat teknis, yaitu harus mempertimbangkan aspek )

ekonomi, potensi, sosial budaya, sosial politik,kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, danaktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otoda.

(. Syarat isik, yaitu meliputi paling sedikit # kabupaten3kotauntuk membentuk pro;insi, paling sedikit # ke5amatanuntuk membentuk kabupaten, dan paling sedikit 'ke5amatan untuk membentuk kota.


27/33

b. Pembentukan (a)asan (husus

*embentukan kawasan khusus dilakukan oleh

pemerintah pusat untuk kepentingan nasional

dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

@ontoh ) kawasan khusus adalah :atam yang

berada di *ro;insi Riau.


28/33

Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan Nasional

Tata urutan peraturan perundang-undangan di !ndonesiamengalami perkembangan sesuai dinamika kehidupanbangsa dan negara. 4da tiga aturan yang mengatur tataurutan peraturan perundang-undangan di !ndonesia.

. (etetapan 'PS $o. //0'PS0!11:erdasarkan Ketetapan M*RS o. 993M*RS3$%%8, tataurutan peraturan "" di !ndonesia adalah sbb )$. ""D $%'#

6. Ketetapan M*R Tap M*R1(. "ndang-undang3*eraturan *emerintah *engganti "" *erpu1

'. *eraturan *emerintah **1

#. Keputusan *residen Kepres1

8. *eraturan *elaksanan Aainnya


29/33

Mengingat tata urutan di atas dianggap

menimbulkan keran5uan maka diadakan

perubahan oleh M*R dalam Sidang Tahunan

tanggal $2 4gustus 6777 dengan

mengeluarkan Ketetapan M*R o.

!!!3M*R36777 tentang Sumber =ukum dan

Tata "rutan *eraturan *erundang-undangan.


30/33

2. (etetapan 'P $o. III0'P02333:erdasarkan ketetapan M*R o. !!!3M*R36777, tata urutanperaturan perundang-undangan R! adalah sbb)$. ""D $%'#

6. Ketetapan M*R Tap M*R1

(. "ndang-"ndang

'. *eraturan *emerintah *engganti "" *erpu1

#. *eraturan *emerintah **18. Keputusan *residen Kepres1

&. *eraturan Daerah *erda1

Mengingat dinamika perubahan konstitusi negaraamandemen ""D $%'#1 oleh M*R, di mana M*R telahmengalami perubahan mengenai kedudukan, tugas, danungsinya, tata urutan peraturan perundang-undanganmengalami perubahan dg adanya "" o. $7 Tahun 677'.


31/33

4. UU $o. 3 %ahun 233":erdasarkan "" o. $7 Tahun 677', tataurutan perundang-undangan R! adalah sepertipada bagan berikut.

$. ""D $%'#6. ""3*erpu

(. *eraturan *emerintah **1

'. *eraturan *residen *erpres1#. *eraturan Daerah *erda1


32/33

Tugas Kelompok "ntuk *resentasi ) %ema

5P6$6&P&$ P&$7&SI8& D&8&'PO96SI (6P6&&%&$;


33/33

Terima Kasih

Selamat :elajar Semoga Suses

5. otonomi daerah di indonesia 2014

Documents