pengelolaan sumber daya air dalam otonomi daerah

7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah

1/21


2/21

PENDAHULUAN

Kegagalan Pemerintah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

Koordinasi Dan Sinkronisasi Baik Di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota,

Maupun Di Tingkat Wilayah Sungai Merupakan Tantangan Dalam Membangun

Sistem Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Permasalahan

sumberdaya air

menjadi semakin

berkembang


3/21

ARTIKEL

Judul : Mewaspadai Musibah Banjir di Musim Hujan

Tanggal Terbit : 18 Oktober 2013

Oleh : Elvis Hotlen


4/21

Resume artikel :

Sebanyak 500 kepala keluarga (kk) mengungsi akibat

banjir yang merendam desa Kwala Begumit dan desaPantai Gemi di kecamatan Stabat Kabupaten LangkatSumatera Utara. Hujan yang datang hampir setiap sorehari sampai malam membuat sejumlah tempat di Medandilanda banjir.

Sehubungan dengan paradigma baru dalammelaksanakan pembangunan yang dikaitkan denganpenyelenggaraan otonomi daerah, terjadinya krisisekonomi serta berbagai permasalahan yang ada


5/21

Penggundulan hutan di beberapa kawasan yang mengelilingi

kota Medan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir.

Kemudian sistem pengelolaan air atau drainase kota Medan

yang kian buruk juga menambah persoalan menjadi kian

besar. Apalagi dengan situasi dan kondisi pemukiman yangterletak di beberapa bantaran sungai telah membuat kota

Medan kewalahan dalam menghadapi banjir.

Program dan kebijakan pelestarian lingkungan sudah dibuat,

namun yang dijalankan pemerintah daerah selama ini masihcenderung parsial.

Banjir akan selalu datang seiring dengan perilaku buruk

manusia dalam memperlakukan alam.


6/21

Analisis Artikel

Permasalahan pengelolaan sumber daya air berupa

banjir di beberapa desa yang ada di Kecamatan Langkat

Kabupaten Stabat Sumatera Utara terkait denganadanya otonomi daerah adalah berasal dari beberapa

penyebab, diantaranya adalah:

Kebijakan RTRW

Stakeholder


7/21

Kebijakan yang ditetapkan masih belum efektif.

Dengan demikian, penanggulangan banjir yang hanya

dalam bentuk pembangunan fisik (structural approach),harus disinergikan dengan pembangunan non fisik

(non-structural approach), yang menyediakan ruang

lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat,

sehingga hasilnya lebih optimal.

1. KEBIJAKAN


8/21

Dalam rangka mengurangi dampak banjir. Padatahapprabencana dilakukan:

Membuat peta rawan bencana

Pemeliharaan sungai

Menertibkan sungai

Membuat peta daerah genangan banjir

Sosialisasi penanggulangan banjir

Penegakan hukum bagi pelanggaran pengelolaan DAS Membuat sumur resapan

Dll


9/21

Kebijakan dan program pada tahapan ketika terjadibencana:

Pemeberian dini pd masyarakat ttg kondisi cuaca

Menyiapkan sarana penanggulangan banjir

Menempatkan petugas pd pospos pengamatan

Menyiapakan sarana penanggulangan banjir

Evakuasi penduduk

Pemberian bantuan pangan dll

Mendata jumlah korban bencana


10/21

Kegiatan pasca bencana banjir :

Pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik

Memperbaiki prasarana yang rusak

Pembersihan lingkungan

Mengajukan usulan pembiayaan program

pembangunan fasilitas peanggulangan banjir


11/21

Kendala mengendalikan banjir : Masyarakat kurang peduli menjaga lingkungan

Kurangnya kesadaran mematuhi peraturan yang

berlaku Kurangnya pertisipasi masyarakat sehingga

cenderung mengandalkan bantuan pemerintah

Perda masih terbatas

Penegakan hukum lemah Kurang koordinasi antar lembaga pemerintah

Dana pemerintah terbatas


12/21

Penanganan yang ditawarkan dlm mengatasi

banjir :

Indirect benefits, direct social cost, kebijakan atau

kegiatan yang memberi manfaat tidak langsungkepada masyarakat, tetapi menimbulkan biaya sosial.

Contohnya, antara lain pembangunan insfrastruktur,

keanekaragaman hayati, structural adjustment, dan

privatisasi.


13/21

Significant uncertainty or risk, kebijakan untukmenyelesaikan masalah yang bentuk penyelesaiannyabelum jelas dan tidak cukup tersedia informasi sertakomitmen dari kelompok Sasaran. Contohnya, antara lainintervensi/ pembangunan wilayah pasca konflik.

Large number of beneficiaries and few social cost,kebijakan atau kegiatan yang jumlah penerima manfaat

atau dampaknya sangat besar, tetapi hanya sedikitmenimbulkan biaya sosial. Contoh kegiatan ini antara lainpembangunan kesehatan, pendidikan, penyuluhanpertanian, dan desentralisasi.


14/21

Targeted assistance, kebijakan ataukegiatan yang

kelompok dan jumlah penerima manfaat atau

dampaknya telah terdefinisikan secara jelas. Contohkegiatan ini antara lain penanggulangan kemiskinan

di suatu wilayah, penanganan pengungsi, reformasi

kelembagaan (institutional reform), dan korban

bencana alam.


15/21

2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Secara umum, permasalahan diatas mengacu pada

konsepsi penataan ruang terpadu untuk satuan

wilayah sungai. Didalam UU Nomor 24/1992 tentangPenataan Ruang, terdapat hirarki perencanaan

berdasarkan skala yang berbeda meliputi : Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata

Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK).


16/21

1. Skala Nasional, RTRWN memberikan arahan makrodalam pengelolaan sumber daya air, dimanapengembangan sumber daya air harus selaras denganpengembangan kawasan permukiman dan kawasanandalan.

2. Skala Pulau, maka Rencana Tata Ruang Pulaumemberikan arahan bahwa pengembangan sumber

daya air harus selaras dengan sistem kota-kota (pusat-pusat permukiman), mengingat sistem dan hirarki kota-kota memberikan implikasi pada pola pengembangansumber daya air.


17/21

3. Skala Propinsi, RTRWP memberikan arahan bahwapengembangan sumber daya air bukan hanya penting

untuk mendukung kawasan permukiman, namun lebihdiprioritaskan untuk mendukung pengembangankawasan-kawasan strategis dalam lingkup Propinsi,misalnya kawasan strategis pertanian, industri,pariwisata, dan sebagainya.

4. Skala kawasan, misalnya Jabotabek, pengelolaan sumberdaya air dibedakan ke dalam beberapa karateristik zonayang spesifik


18/21

Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumber

daya air adalah dalam rangka:

(1) menjamin ketersediaan air

(2) koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah

(3) mencegah terjadinya externalities(seperti

dampak lingkungan negatif)


19/21

3. STAKEHOLDER

Terkait Stakeholder dalam upaya penanggulangan

banjir dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

Beneficaries (Masyarakat)

Intermediaries (Kelompok masyarakat)

Decision/policy makers (Lembaga/Institusi)


20/21

Dari artikel ini, stakeholderyang berperan diantaranya:

Manusia/masyarakat setempatperilaku dan

partisipasinya kurang dalam hal pencegahan danpenanggulangan banjir

Aparat penegak hukumkelemahan pengawasanperlindungan hutan

Pemerintah Daerahresponsif, mengacu padakeuntungan ekonomipendapatan asli daerah(PAD)


21/21

pengelolaan sumber daya air dalam otonomi daerah

Documents