penyelesaian-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-mataram-di-tinjau-dari-uu-ri-no.-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan.pdf...

7/24/2019 PENYELESAIAN-KASUS-KECELAKAAN-LALU-LINTAS-DI-KOTA-MATARAM-DI-TINJAU-DARI-UU-RI-NO.-22-TAHUN-2009-TENT

http:///reader/full/penyelesaian-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-mataram-di-tinjau-dari-uu-ri-no-22-tahun-200 1/18

JURNAL ILMIAH

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MATARAM DI

TINJAU DARI UU RI NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

Oleh :

ADI ARDIANSYAH

D1A 108 187

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2013



HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MATARAM

DITINJAU DARI UU RI NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

Menyetujui,

Elly kurniawati, SH.,MH

NIP. 1951 0407 197602 2001



PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MATARAM DI

TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK

ADI ARDIANSYAHD1A 108 187

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dalam pelaksanaannya memerlukan kesiapan mental dan moral dari

masyarakat pemakai jalan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dasar hukum

penyelesaian perkara Kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 dan Untuk mengetahui bagaimana proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Metode yang digunakan adalah Metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual. Rumusan Masalah: 1). Apa Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan

Lalu Lintas dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009? 2). Bagaimana Proses Penyelesaian

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Mataram? Hasil penelitian yakni Dasar hukum yangdi gunakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara kecelakaan Lalu Lintas

adalah Pasal 273 s/d Pasal 316 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Proses penyelesaian

perkara dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam praktek dilakukan oleh para pihak

sendiri. Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tugas polisi selaku penyidik dan

penegak hukum bertugas sebagai mediator dari masing-masing pihak. Saran Perlu diaturnya

mediasi penal dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 mengingat mediasi merupakan alat

alternatif untuk penyelesaian perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.

Kata Kunci : Lalu Lintas. Kecelakaan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

THE SETTLEMENT OF ROAD ACCIDENT CASE IN MATARAM CITY VIEWED

FROM THE LAW NO. 22 YEAR 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC ANDTRANSPORTATION

ABSTRACT

ADI ARDIANSYAH

D1A 108 187

The treatment the law No. 22 of 2009 about to run on traffic and transportation deet a

way, as regeguirement as ready mental and moril from society to run a way. The research of

the purpose to know principle law to finishing a matter to run on traffic accident in deet laws

No. 22 of 2009 and to as process finishing about the matter run a way.the mathod used ismathod approaching intruction and approach conceptual. Statement of problem: 1). What is

finishing law in about a matter run on traffic accident in deet the law No. 22 of 2009?

2). How is the process finishing a matter to run on traffic accident at Polres Mataram?

The scope of the research: the basic law used to and for cement agency to finishing a

matter to run on the traffic in deet regarding is article 273 up to article 316 of law No. 22 of

2009. The settlement process in the case of the road accident is aften self-handle practice by

the parties themselves.in term of out-of court case setllement, police function as a mediator

for each party. Suggestion: it is necessary existence about mediation of nafy information in

laws No. 22 of 2009 caused mediation is an alternative of instrument to finished case that is

civil suit and crime suit.Keywords : Traffic. Accident. Law No. 22 of 2009.



I. PENDAHULUAN

Meningkatnya populasi kendaraan saat ini, antara lain disebabkan populasi

masyarakat itu sendiri yang selalu bartambah, apalagi di Nusa Tenggara Barat,

khususnya Kota Mataram yang setiap tahun penduduknya selalu bertambah dari berbagai

daerah, dimana sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dan tidak sedikit dari

mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan, belum tersosialisasinya dengan baikpublic

safety awareness, lemahnya system pengawasan dan pengendalian transportasi baik di

jalan maupun di terminal, dan belum terciptanya manajemen keselamatan secara

komprehensif. Permasalahan operasional saat ini adalah tingginya korban meninggal

dunia yang mencapai 30.364 orang per tahun, luka berat 450.000 orang, luka ringan

2.100.000 orang dan kerusakan property sebanyak 13.515.000.1

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki,

maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami

kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan

oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa

siapa saja.

Masalah Lalu Lintas adalah masalah kita bersama, kehidupan lalu lintas akan

menyangkut berbagai aspek kehidupan berlalu lintas. Cita-cita untuk mewujudkan situasi

lalu lintas yang aman dan lancar, terdorong oleh pengalaman-pengalaman masalah dan

sekarang ini jumlah kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban cukup besar.

Melihat tingkat kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat, maka diharapkan

profesionalisme Polisi khususnya Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas dan

1http//www.anakUi.com/2009/07/15, 21 Oktober2009, 10.40



kewenangannya, sehingga hal tersebut menjadi dambaan semua bangsa di dunia,

termasuk Indonesia, karena peran yang dimainkannya sangat komprehensif mencakup

perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan

masyarakat, dan sebagai penegak hukum..

Rumusan masalah : 1) Apa Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu

Lintas dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009?; 2) Bagaimana Proses Penyelesaian

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Mataram?

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui dasar hukum penyelesaian

perkara Kasus kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009? 2)

Untuk mengetahui bagaimana proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Manfaat penelitian Secara teoritis, Dapat memberikan masukan bagi

perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam Undang-undang Lalu Lintas.Secara

Akademis penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di

tingkat Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara praktis : a)

Dapat dijadikan pedoman maupun literature atau kajian tertentu untuk memahami

penyelesaian perkara Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas; b) Ikut mensosialisasikan

kepada masyarakat pada umumnya dan kepada akademisi mengenai proses penyelesaian

perkara kasus kecelakaan Lalu Lintas. Metode yang di gunakan: 1). Pendekatan

peraturan perundangundangan, menelaah peraturan perundangundangan sesuai dengan

permasalahan yang diangkat. 2). Pendekatan Sosiologis yaitu merupakan pendekatan

yang mengkaji literature atau kepustakaan dan pandangan para ahli hukum sesuai dengan

permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan jawaban yang logis. 3). Metode Kualitatif

yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang menggambarkan sesuatu ucapan

perilaku serta sikap dari berbagai kelompok orang sebagai objek penelitian mengenai

keadaan sosial masyarakat.



Tehnik Pengumpulan Data Dikarenakan penelitian ini penelitian hukum Empiris,

maka alat pengumpul data dilakukan melalui studi dokumen yaitu untuk memperoleh

data primer, skunder dan tersier dengan cara penelusuran data-data kepustakaan,

melakukan Studi mengenai penyelesaian perkara dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan

melakukan wawancara kepada responden untuk mengetahui penyelesaian perkara

kecelakaan lalu lintas dalam praktek.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretasi yaitu

penafsiran hukum berdasarkan bahan hukum yang terkumpul atau diperoleh dari

peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan deduktif berupa pemaparan

suatu permasalahan ataupun proses berpikir yang dimulai dari menelaah normanorma

secara umum yang diikuti dengan penerapan hukum dan diakhiri dengan kesimpulan

yang bersifat khusus. Terhadap bahan hukum yang tidak jelas dilakukan interpretasi

bahan hukum dengan menggunakan:

Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang

undangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.2. Penafsiran Teleologis yaitu

metode yang memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai oleh norma

yang ada didalam permasalahan yang di angkat.3. Penafsiran Futuristik yaitu penafsiran

hukum yang dilakukan dengan cara merujuk pada suatu Rancangan Undang-Undang ius

constituandum yang sudah mendapat persetujuan bersama, namun belum disahkan secara

formil atau belum mendapat persetujuan namun dapat merujuk pada nilai-nilai yang pasti

lolos dalam Rancangan Undang-Undang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis interpretasi yaitu penafsiran hukum berdasarkan bahan hukum yang

terkumpul atau diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan

deduktif berupa pemaparan suatu permasalahan ataupun proses berpikir yang dimulai

dari menelaah norma norma secara umum yang diikuti dengan penerapan hukum dan

diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.



II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009.

1. Ketentuan-Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

Masalah kecelakaan Lalu Lintas sudah diatur didalam Undang- Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Sebagaimana yang

tertuang didalam Ketentuan Pidana BAB XX Pasal 273 s/d 316. Tidak sedikit

kecelakaan Lalu Lintas terjadi karena pengemudi tidak mentaati rambu-rambu lalu

lintas atau marka jalan, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), kendaraannya

tidak memenuhi persyaratan laik jalan atau si pengemudi tidak mampu

mengemudikan kendaraannya dengan wajar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Mataram (Polres

Mataram) dari tahun 2011 hingga Januari s/d September 2012 terkait dengan

penyelesaian perkara LAKA Lantas bahwa di tahun 2011 Jumlah kasus LAKA Lantas

yang ditangani oleh Kepolisian Resort Mataram sebanyak 341 kasus. Untuk perkara

yang di P-21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) sebanyak 10

kasus, yang di SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan) sebanyak 33 kasus, TLG

(Tilang) sebanyak 161 kasus, dan ADR (Alternative Dispute Resolution) sebanyak 90

kasus.

Tahun 2012 terhitung dari Januari hingga 29 September 2012, Jumlah kasus

LAKA Lantas yang ditangani oleh Kepolisian Resort Mataram sebanyak 161 kasus.

Untuk perkara yang di P-21 kan sebanyak 1 kasus,yang di SP3 kan sebanyak 16

kasus, TLG sebanyak 46 kasus, dan ADR sebanyak 56 kasus. Berdasarkan fakta

tersebut, bahwa perkara kecelakaan lalu lintas banyak yang terjadi, akan tetapi tidak

sampai dijadikan perkara yang diajukan ke Pengadilan. Antara tersangka dan keluarga



korban sudah terjadi perdamaian atau peristiwanya sama sekali tidak diproses oleh

Polisi namun yang jelas untuk menanggulanginya dalam arti membuat orang taat pada

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lebih-lebih di kota berkembang seperti

Mataram, Seharusnya kalau jumlah perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan

Negeri Mataram tersebut banyak, berarti ketaatan masyarakat terhadap Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih kurang, Kecelakaan Lalu Lintas jumlahnya

akan tinggi. Padahal jika masalahnya hanya soal terjadinya perdamaian antara

tersangka dengan keluarga korban, tidak akan mengurangi jumlah perkara kecelakaan

lalu lintas yang sampai ke Pengadilan sampai begitu besar.

Beberapa kejadian tindak pidana di dalam masyarakat sering diakhiri dengan

perdamaian yang dilakukan oleh korban dan pelaku. Hal demikian merupakan

kenyataan yang hidup dan ada di masyarakat. Mengapa demikian, Romli Atmasasmita

mengungkapkan secara jelas masalah perdamaian sebagai berikut:2

Menurut

ketentuan hukum pidana yang berlaku sesungguhnya perdamaian tidak dibenarkan.

Hal ini karena perdamaian pihak korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana

bertentangan dengan hukum pidana positif, melanggar dan bahkan merupakan

penyimpangan terhadap maksud dan tujuan hukum pidana yaitu kebenaran secara

materiil.3

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan telah mengatur atau memuat ketentuan pidana. Pelanggaran dalam hal

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka-luka

berat juga terkait dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

2 Romli Atmasasmita, Aspek Hukum Perdamaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas,Jakarta, Rineka

Cipta. 2001.Hal.24.3

Ramdlon Naning,Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.32.



Perkara kecelakaan Lalu Lintas banyak terjadi tetapi tidak sampai dijadikan

perkara atau diajukan ke Pengadilan, antara pelaku dan keluarga korban sudah terjadi

perdamaian. Bentuk perdamaian diantara pihak korban dan pelaku adalah melalui

pemberian santunan atau uang sekedar duka oleh pelaku kepada korban atau ahli

warisnya, merupakan usaha sekedar turut berduka atas kecelakaan yang menimpa

korban dan dengan harapan pelaku mendapat keringanan hukuman jika pelaku

diajukan ke persidangan.

2. Aspek Hukum Perdamaian Pihak Korban dan Pelaku.

Hukum pidana positif di Indonesia masih menempatkan ganti rugi bagi korban

sebagai salah satu syarat dari pidana lepas bersyarat, belum menempatkannya sebagai

suatu pidana yang menjadi tambahan, apalagi sebagai pidana yang berdiri sendiri

disamping pidana pokok lainnya. Hal tersebut menunjukkan beberapa fakta, yakni:1)

Pengaturan hukum tentang masalah korban di Indonesia menuntut suatu proses

perjuangan yang gigih dan berkesinambungan; 2) Perhatian, persepsi dan sikap

masyarakat maupun pemerintah di Indonesia terhadap masalah korban tindak pidana

belum sepenuhnya membudaya, Bahkan belum sepenuhnya melembaga. Disisi lain

kejadian-kejadian tindak pidana di masyarakat sering menunjukan bahwa perhatian

terhadap masalah korban tindak pidana memerlukan perhatian yang serius baik dari

masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya.4

Penegak hukum harus mengabaikan tindakan-tindakan para pihak (korban dan

pelaku) yang tidak dibenarkan hukum, dengan demikian, jelaslah bahwa perdamaian

pihak korban dan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

korban meninggal dunia atau mendapat luka- luka, tidak dibenarkan oleh hukum

(pidana) positif. Pemberian santunan (uang duka) dari pelaku kepada korban atau ahli

4 Ibid, hal 49



warisnya bukan merupakan penyelesaian akhir menurut hukum, santunan tersebut

boleh diberikan hanyalah sebagai rasa kemanusiaan (turut berduka cita kepada

keluarga korban) dan bagi pelaku mungkin dapat berharap bahwa santunan yang telah

diberikannya itu dapat meringankan hukuman yang telah akan dijatuhkan oleh hakim

kepadanya.

B. Proses penyelesaian Perkara Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Respon masyarakat dalam pengertian menilai kinerja Polisi ataupun

keterlibatannya secara langsung terhadap kasus Laka Lantas paling tampak dalam

penyelesaian perkara hingga munculnya SPPP (Surat Perintah Penghentian

Penyidikan). Terhadap Proses Penyelesaian Perkara, baik pada tahap penyusunan

perkara ke Jaksa Penuntut, Penghentian Penyidikan, Berita Acara Penyidikan Cepat

maupun Tilang., terhadap kinerja Polisi, seharusnya semua kasus Laka Lantas dapat

diproses dengan tepat dan sesuai dengan kualitas kasusnya, sehingga Polisi kelak

tepat dalam memilah-milah setiap perkara, perkara mana yang harus masuk ke Jaksa

Penuntut Umum, SPPP (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), BPAC (Berita

Penyidikan Acara Cepat) dan Tilang.

Khusus yang berkaitan dengan SPPP, peran Polisi sebagai mediator dalam

penyelesaian perkara Laka Lantas menjadi menarik untuk dianalisa. Landasan hukum

bagi Polisi dalam menetapkan suatu perkara masuk kategori SPPP adalah Pasal 16

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Dalam

rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di

bidang proses Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk. h

mengadakan penghentian penyidikan.

Landasan hukum, Kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara melalui

Mediasi Penal ada dalam Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara



Republik Indonesia, bahwa Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

menurut penilaiannya sendiri.

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 UU No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:a)

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; dan c)

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam

Pasal 14 huruf k UU No. 2 Tahun 2002 lebih ditegaskan, bahwa memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas

kepolisian.

Penyelidikan adalah serangakaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menemukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-

undang. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

menurut hukum untuk mencari serta mengupulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pada prinsipnya setiap perkara Lalu lintas yang sampai menimbulkan korban

meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui

pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah

penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban

untuk melakukan perdamaian.

Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam

menangani perkara lalu-lintas yang menyebabkan luka luka maupun meninggal

dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan diluar

pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena



undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan diluar

pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya

korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak pihak yang terlibat tanpa melalui

pengadilan.

Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-

masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit

dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan

mempelajari buktibukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat

diterima kedua belah pihak. Sebagaimana penyelesaian perkara diluar pengadilan

tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai

penengah dari masing-masing pihak dan apabila masing -masing pihak sudah ada

kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih

dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai

dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu

membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada

penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi

dinyatakan selesai.

Terjadinya peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan meninggal

dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan.

Antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam

menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai.

Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara Lalu Lintas diluar pengadilan dengan

cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah

mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargan.



Polisi Lalu Lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan

lalulintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan Lalu Lintas

tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau

harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai

dasar keahlian khusus dibidang lalulintas karena polisi tersebut dalam menangani

perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil..

Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang

dikemukakan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Pasal-pasalnya dikemukakan di atas). Mediasi penal oleh Kepolisian

tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani kasus Laka

lantas, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam

menyelesaikan kasus Laka lantas melalui jalur di luar pengadilan / Alternative

Dispute Resolution (ADR).5

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan

korban/anggota keluarga korban Laka lantas. Mediator menyediakan formulir

pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara

karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi.

Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk

proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi)

sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk

menerbitkan SPPP.6

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah

suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana

dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu

5 Roeslan Saleh, Mr, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.Hal.14.6 Ibid.hal.21.



lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya

diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian

sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar

kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan

akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka

mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya

rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan

yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.7

Dengan demikian kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan

tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem

peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa proses mediasi penal yang dilakukan

oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi

kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru

bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak

dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai

mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara

pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.8

Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku,

namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk

mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga

proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian

hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan

tetap di tangan hakim. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan,

oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta

7 Ibid.hal.23.8 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.Hal 6.



kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana

akan tetapi pidananya diperingan.

Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam

katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti

dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain),

maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada

pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti

kerugian kepada korban.

Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian

kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan,

dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada

aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap

diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut

hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan

maksimum tuntutan.9

9 Indarti, Erlyn.Diskresi Polisi. Semarang : Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.Hal.25



III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan penyusun pada BAB sebelumnya

maka dapat di simpulkan :1) Dasar hukum penyelesaian perkaran kecelakaan Lalu Lintas

adalah terdapat dalam pasal 273 s/d 316 Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009.; a. Jenis

kecelakaan Lalu Lintas(1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan; (2) Kecelakaan lalu Lintas

sedang; (3) Kecelakaan Lalu Lintas berat; 2) Proses penyelesaian perkara dalam kasus

kecelakaan Lalu Lintas di Polres Mataram dari tahun 2011 himgga januari s/d September

2012. Jumlah kasus kecelakaan Lalu Lintas yang ditangani oleh Kepolisian Resort

Mataram sebanyak 341 kasus. Untuk perkara yang diP-21 (Pemberitahuan bahwa hasil

penyidikan sudah lengkap) sebanyak 10 kasus, yang di SP3 (Surat perintah penghentian

penyidikan) sebanyak 33 kasus, TLG (Tilang) sebanyak 161 kasus, dan ADR

(Alternative Dispute Resolution) sebanyak 90 kasus, dan yang di Lidik 46 kasus. Tahun

2012 terhitung dari Januari hingga 29 September 2012, Jumlah kasus LAKA Lantas yang

ditangani oleh Kepolisian Resort Mataram sebanyak 161 kasus. Untuk perkara yang di P-

21 sebanyak 1 kasus, yang di SP3 sebanyak 16 kasus, TLG (Tilang) sebanyak 46 kasus,

ADR sebanyak 56 kasus, Lidik 6 kasus dan yang di Sidik sebanyak 15 kasus.

B. SARAN

1) Perlu adanya pertimbangan alternatif ketika Undang-Undang No. 22 tahun 2009

dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu Lintas.

mengingat penyelesaian perkara didalam praktek sering ditemukan penyelesaiannya

diluar sidang pengadilan; 2) Perlu diaturnya mediasi penal dalam Undang-Undang

No.22 tahun 2009, mengingat mediasi merupakan alat alternatif untuk penyelesaian

perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adi Andojo Soetjipto, Penerapan Undang-Undang Lalu lintas di Indonesia, Varia

Peradilan Nomor 124, IKAHI,

Chainur Arrasjid.Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2000, hlm.40

Daliyo, J.B, Pengantar Hukum Indonesia, Prehallindo, Jakarta, 1987

Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta,

1987.

Harahap, M. Yahya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan

dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika,2006.

Indarti, Erlyn. Diskresi Polisi. Semarang : Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro,

2000.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan

Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006

Lamintang, P.A.F.Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung,:Citra Aditya Bakti,

1997)

Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2000), hal. 54.

----------------------------------------------, Liberty, Yogyakarta, 2000

Ramdlon Naning,Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum

Dalam Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, 1990

Romli Atmasasmita,Aspek Hukum Perdamaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas,Jakarta,

Rineka Cipta. 2001.

Romli Atmasasmita, "Teori dan Kapita Selekta Kriminalogi", Eresco, Bandung,1992.

Roeslan Saleh, Mr, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Satjipto Rahardjo, 1987, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni.



Soedikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty. Yogyakarta.

1991.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan, CV. Rajawali, Jakarta,1982.

Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, "Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum", Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1989,

Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta, Bina Aksara.

--------------------------- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku Satu. BalaiPustaka. Jakarta.1989,

-------------------------- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 122

K/pid/1983 dan dalam Perkara Perdata Putusan Reg. No. 4010 K/pdt/1985

SITUS :

http//www.anakUi.com/2012/04/15,15 April 2012, 10.40

penyelesaian-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-mataram-di-tinjau-dari-uu-ri-no.-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan.pdf...

Documents