7/24/2019 Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

1/5

Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

A.PENDAHULUAN

Pada era reformasi sekarang ini masyarakat sangat mendambakan agar kekuasaan kehakimanlebih independen dan lebih peka terhadap tuntutan zaman. Independen maksudnya bebas dari

tekanan pengaruh dan isyarat dari eksekutif. !anyak faktor yang mempengaruhi independensikekuasaan kehakiman baik itu faktor intern maupun faktor ektern. "aktor intern diantaranya

terkait dengan #D$ hakim rekrutmen hakim pendidikan hakim dan %uga kese%ahteraan hakim.

Adapun faktor ekstern diantaranya peraturan perundang&undangan inter'ensi proses peradilanhubungan hakim dengan penegak hukum lainnya kesadaran hukum dan %uga system

pemerintahan(politik.

Namun selain independent dengan segala faktor pengaruhnya tersebut kekuasaan kehakiman%uga harus dilaksanakan se)ara terpadu artinya saling terkait satu sama lain dan yang terpenting

ialah saling kontrol. *ika suatu sistem peradilan pidana tidak saling kontrol maka tidak dapat kita

berbi)ara tentang Peradilan Pidana +erpadu.,etiadaan atau ketidakmaksimalan saling kontrol antar penegak hukum biasanya lebih

disebabkan oleh egoisme sektoral. Egoisme sektoral ini dipi)u oleh nafsu ingin berkuasa

sepenuh&penuhnya dan %uga adanya sikap arogansi. -leh karenanya dalam rangka men)apai

peradilan terpadu egoisme sektoral harus %auh&%auh dibuang.!aha untuk membentuk #istem Peradilan Pidana +erpadu maka ide(%ia spirit /,ekuasaan

,ehakiman yang $erdeka dan $andiri0 harus teru%ud se)ara integral dalam keseluruhan

kebi%akan legistalir(perundang&undangan yang mengatur seluruh proses(sistem kekuasaanpenegakan hukum.

Pasal 12 ayat 345 UUD 4627 3yang asli5 berbunyi /,ekuasaan ,ehakiman di%alankan oleh

sebuah $ahkamah Agung dan lain&lain badan kehakiman menurut undang&undang0. $enurut

pendapat Andi Hamzah yang dimaksud badan kehakiman lain menurut undang&undang tersebutsalah satunya termasuk *aksa Agung pada $ahkamah Agung. Demikian %uga menurut pendapat

!arda Naai Arief yang dimaksud dengan badan peradilan lain itu adalah polisi dan %aksa.

!aha setelah amandemen ke& III 3Nopember 18845 pasal 12 ayat 345 UUD927 berbunyi/,ekuasaan kemakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan0. #elan%utnhya dalam ayat 315 dinyatakan

baha kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah $ahkamah Agung dan /badan peradilanyang ada dibaahnya0 dan oleh sebuah $ahkamah ,onstitusi. Perubahan ini %ustru memberi

kesan kuat baha kekuasaan kehakiman yang merdeka hanyalah kekuasaaan untuk

/menyelenggarakan peradilan0 atau /kekuasaan mengadili0.Hal ini menurut penulis politik hukum pemerintah dalam hal kekuasaan kehakiman dengan

amandemen pasal 12 UUD 4627 adalah kurang tepat karena %ustru telah mengalamikemunduran dimana sebelum dilakukan amandemen kemandirian kekuasaan kehakiman adalah%uga termasuk kemandirian *aksa dan polisi 3badan kehakiman lain5 yang memang merupakan

satu kesatuan 3sub&sistem5 dari badan peradilan sebagai pemegang kekuasaan Negara dalam

menegakkan hukum dan keadilan. Dan dengan amandemen %ustru menempatkan polisi dan %aksa

terlepas dari kekuasaan kehakiman dan masuk dalam kekuasaan eksekutif sehingga akan sangatsulit polisi dan %aksa dapat men%alankan tugas dan eenangnya se)ara merdeka dan mandiri.

$emang benar baha hakim bebas dalam mengambil keputusan namun hakim tetap terikat

7/24/2019 Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

2/5

dengan apa yang didakakan dan dituntut oleh Penuntut Umum hakim tidak boleh men%atuhkan

pidana di luar dakaan penuntut umum demikian %uga apa yang didakakan oleh Penuntut

Umum dalam persidangan %uga tidak terlepas dari apa yang dibuat oleh penyidik dalam prosespenyidikannya.

!.PE:$A#ALAHANDari latarbelakang sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan timbul permasalahan /!agaimana

indenpendensi ke%aksaan dalam kaitannya dengan system peradilan pidana terpadu0.

;.PE$!AHA#AN

4.Pengertian #istem Peradilan Pidana +erpadu.

$enurut Prof. Dr. !arda Naai Arief #H. #istem Peradilan Pidana 3#PP5 pada hakikatnya

identik dengan #istem Penegakan Hukum Pidana 3#PHP5. #istem Penegakan Hukum Pidanapada dasarnya merupakan sistem kekuasaan ( keenangan menegakkan hukum.

,ekuasaan(keenangan menegakan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah

/,ekuasaan kehakiman0.

!ertolak dari pemikiran tersebut maka kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana terdiridari