buku seluk beluk hukum pidana

7/23/2019 Buku Seluk Beluk Hukum Pidana

1/131

K>021GUSEPRAYUDI, SH

SELUKBELUK

HUKUMPIDANA

YANGPENTINGUNTUK

DIKETAHUI

; ~Il'1HoS

,43-PrC\

~c -t (

Dalam bentuk tanya jawab disertai dengan dasar

hukumnya dan dilengkapi dengan Yurisprudensi

~


2/131

SELUK BELUK HUKUM PIDANA

YANG PENTING UNTUK DIKETAHUI

GUSE PRAYUDI, SH

Tata Letak: Nachel

Kulit Muka: simple design

Dicetak oleh:

Royyan, Zaidan, Razan

Cetakan Pertama, Februari 2008

ISBN 978-979-16234-5-7

Boya Book

Radio DalamJI. H. Agus Salim III Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Distributor :

Mitra Setia

Alamat : Gedongan RT 3 RW I No. 66 Kel. Purbayan Kota Gede

Yogyakarta, Telp. / Fax. : (0274) 451739

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Hak Cipta ada pada penulis, dilarang memperbanyak sebagian atau

seluruh buku ini tanpa izin dari penulis


3/131

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku ini adalah usaha untuk memudahkan

dalam memahami asas-asas dan hal-hal mendasar dari hukum

pidana. Untuk hal tersebut maka Penyusun menguraikan 3

(tiga) segi pokokHukum Pidana yakni perbuatan, pembuat dan

pidana dalam bentuk tanya jawab yang dalam jawabannyadicantumkan dasar hukum serta dilengkapi pula dengan

yurisprudensi.

Penyusun menyadari penyusunan buku ini jauh dari

sempuma, karenanya kritik dan saran hal yang dinanti.

Akhirnya Penyusun mengucapkan terima kasih kepada

penerbit yang berkenan untuk menerbitkan buku ini, semoga

buku sederhana ini dapat bermanfaat.

Poso, Desember 2007

Penyusun,

Guse Prayudi, SH


4/131

DAFTARISI

KATA PENGANTAR 5

DAFTAR ISI 7

BAB IPENDAHULUAN 11

BAB 11

PERBUATAN 13

A. Istilah TindakPidana 13

B.Bentuk TindakPidana 17

C. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana .24

BAB III

PEMBUAT 39

A. Subjek TindakPidana 39

B. Kualifikasi Pembuat TindakPidana .43C. Wujud TindakPidana .53


5/131

BAB IV

PIDANA 57

A. Syarat Pemidanaan .57

.B. Pengertian Pidana 59

C. Pidana Pokok 62

Pidana Mati 62

Pidana Penjara 64

Pidana Kurungan .72

Pidana Denda 76Pidana Tutupan 80

D. Pidana Tambahan 81

E. Hal-hal yang Menghapuskan Pidana .86

F. Hal-hal yang Mengurangi Pidana 101

G. Hal-hal yang Memberatkan Pidana 103

H. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana 110

1. Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana 115

BAB V

JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM KUHP 117

DAFTAR PUSTAKA 135

8 Guse Prayudi SH


6/131

BABI

PENDAHULUAN

1. Apakah pengertian dari Hukum Pidana ?

Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan

yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat

berupa pidana (Mezger dalam Sudarto, 1990: 7).

2. Dengan demikian, apakah hal-hal yang menjadi pokok

permasalahan dari hukum pidana ?

Segi pokok hukum pidana terdiri dari tiga hal yakni

perbuatan, pembuat dan pidana, dan perkembangan akhir

akhir ini juga memperhatikan masalah korban.

3. Terdapat dimanakah aturan tentang hukum pidana di

Indonesia?

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP

(kodifikasi) dan di luar KUHP (di luar kodifikasi).

4. Berasal darimanakah sumber aturan pidana yang terdapat

dalamKUHP?

KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yan g

bersumber dari hukum kolonial Belanda yakni Wetboek van


7/131

Strafrecht voor Nederlandsch-lndie (Staatsblad Tahun 1915 .

nomor 732), sehingga sebenamya teks resmi KUHP adalah

dalam bahasa Belanda.

5. Sejak kapan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch

Indie yang menjadi sumber aturan KUHP diberlakukan ?

Mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, jadi KUHP

tersebut pertanggal1 [anuari 2008 sudah berlaku selama 90

(sembilan puluh) tahun.

6. Apakah sudah ada usaha untuk memperbaiki danmerubah KUHP yang dibuat pada zaman kolonial

tersebut?

Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan

dengan pembuatan Rancangan KUHP yakni sebanyak

delapan konsep.

7. Terangkan mengenai Rancangan KUHP yang telah dibuatselama ini tetapi sampai sekarang tetap belum disahkan

menjadi VU?

Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968, tahun 1971,

Konsep Tim Harris, Basaroeddin dan Situmorang tahun

1981 yang isinya sama dengan konsep tahun 1968 dan

1971, Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai Prof.Soedarto, Konsep RKUHP tahun 1982/1983, Konsep

RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan,

Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil

penyempumaan tim sampai dengan 27 April 1987 dan

disempumakan lagi sampai pada November 1987, Konsep

RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono

Reksodiputro (Makarao, 2005: 107-113).

12 Guse Prayudi SH


8/131

BABII

PERBUATAN

A. Istilah TindakPidana

1. Apakah istilah yuridis yang dipakai untuk menyebut

kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya

pembunuhan, pencurian dan sebagainya ?

Perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan dengan tindak

pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai

terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit.

2. Apakah ada istilah lain yang sepadan dengan istilah

"tindakpidana" ?Dalam perundang-undangan negara kita, dapat ditemukan

istilah-istilah yang maksudnya sama dengan tindak pidana

(strafbaarfeit), antara lain peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal

14 ayat 1), perbuatan pidana (Undang-undang Darurat No. 1

Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum

(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951), hal-hal yangdiancam dengan h u k u m d a n perbuatan yang dapat

dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16

Tahun 1951).


9/131

Sekarangpada umumya di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia menggunakan istilah tindak

pidana.

3. Apakah pengertian dari "tindak pidana" itu sendiri

menurut para ahli ?

Mengenai pengertian tindakpidana tidakada kesatuan pen

dapat diantara para ahli, ada dua pandangan yaitu yang

bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan

dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto (1990: 36)

sebagai berikut:

- Aliran dualistis membedakan d engan tegas "dapat

dipidanaya perbuatan" dan "dapat dipidananya

pembuat", sejalan dengan ini memisahkan antara

pengertian "perbuatan pidana" dan "pertanggungan

jawab pidana"

- Aliran monistis adalah melihat keseluruhan(tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu

kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

4. Jelaskan pengertian "tindakpidana" menurut ahli dalam

dua aliran tersebut ?

Pendapat para ahli yang berpandangan monistis :

- Simons dalam Moeljatno (1983: 56), menyatakanbahwa Strafbaarfeitadalah kelakuan yang diancam

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggung jawab.

- Prodjodikoro dalam Sudarto (1990: 38),

mengemukakan definisi pendek mengenai pengertiantindak pidana yakni berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan pidana.

Pendapat para ahli yang berpandangan Dualistis :

14 Guse Prayudi, SH


10/131

- Moeljatno dalam Sudarto(1990: 39) menyatakan

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa

melanggar larangan tersebut.

5. Ap a k a h syarat untuk dikatakannya suatu perbuatan

sebagai tindakpidana ?

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut

memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang

yan g diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan

dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum

(tidakada alasan pembenar) .

6. Salah satu syarat perbuatan untuk dinamakan sebagai

tindak pidana adalah perbuatannya harus bersifat

melawan hukum. Jelaskan tentang istilah "bersifat

melawan hukum" tersebut?

Unsur tersebut merupakan penilaian obyektif terhadapperbuatan dan bukan terhadap sipelaku . Unsur sifat

melawan hukum biasanya disebut dengan perkataan

"melawan hukum" (Wederechtelijke), tetapi disana-sini

Undang-undangmempergunakan istilah-istilah lain, seperti

dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui

kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan

dalam Undang-undang umum.

7. Apakah pengertian dari "bersifat melawan hukum"

tersebut?

Dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan

hukum (wederrechtelijkeheid), yaitu sifat melawan hukum

materiil (materiele wederrechtelijkeheid) dan sifat melawanhukum formal (formale wederrechtelijkeheid).

- Sifat melawan hukum materiil adalah merupakan

sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan

SELUK BELUK HUKUM PIDANA 15


11/131

hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya

melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga

hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada

umumnya). [adi walaupun Undang-undang tidakmenyebutkannya, maka melawan hukum adalah

tetap merupakan unsur dari tiap tindakpidana.

- Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah

merupakan unsur dari hukum positifyang tertulis

saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada

tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan

dalam rumusan tindakpidana.

8. Apakah sifat melawan hukum materiil bisa dibedakan

menurut fungsinya ?

Benar, dengan melihat fungsinya "sifat melawan hukum

materiil" bisa dibedakan dalam dua yakni:

- Fungsinya ya n g negatif, ajaran ini mengakuikemungkinan adanya haI-haI yang ada di Iuar

Undang-undang menghapus sifat melawan

hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan

undang-undang.

- Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap

sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu tindak pidana,

meskipun tidak nyata diancam dengan pidana

dalam undang-undang, apabila bertentangan

dengan hukum atau ukuran lain di Iuar Undang

undang (Sudarto, 1990: 73)

9. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi apakah yang

dianut oleh hukum pidana Indonesia ?Hukum pidana Indonesia menganut pendirian sifat

melawan hukum yang materiil dalamfungsinya yang negatif,

haI ini adalah sebagai konsekuensi dari asas Iegalitas. Hal

16 Guse Prayudi, SH


12/131

tersebut temyata dalam yurisprudensi antara lain dalam

Putusan No. 81jK/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977.

Mengenai pengertian asas legalitas lihat pertanyaan dalam

bagian C. Baias-Batas Berlakunya Atumn Pidana.

10. Apakah ada aturan hukum pidana Indonesia yang

menganut sistem melawan hukum materiil dalam fungsi

positif?

Ada, yakni dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut melawan hukum

diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti

formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal danmateril dalam fungsi positif).

Tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/

PUU-IV/2006 tanggal25 Juli 2006,rumusan Penjelasan Pasal

2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat

melawan hukum materil dinyatakan bertentangan dengan .

UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat.

B. BentukTindakPidana

11. Apakah bentuk tindak pidana menurut hukum pidana

Indonesia?

Tindak pidana dibedakan dalam dua bentuk yakni

kejahatan dan pelanggaran.

Pembedaan tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan

SElUK BElUK HUKUM PIDANA 17


13/131

pelanggaran dianut oleh KUHP yakni dalam buku IIKUHP

dirumuskan tentang berbagai bentukkejahatan (dari Pasal

104 sampai dengan Pasal 488) dan dalam buku III

dirumuskan tentang berbagai bentuk pelanggaran (dariPasal 489 sampai dengan Pasal 569).

12. Apakah perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran

itu sendiri ?

Secara teoritis sulit sekali membedakan antara kejahatan.dengan pelanggaran, tetapi pada pokoknyaj secarasederhana dapat dikatakan :

- Pelanggaran, orang baru menyadari hal tersebut

merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut

tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut

wetsdelict(delik undang-undang).

- Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak

dirumuskan dalam Undang-undang menjadi tindakpidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan

tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana,

istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum).

Perkembangan selanjutnya dalam Rancangan KUHP

pembedaan tindak pidana dalam bentuk kejahatan sebagai

"rechisdelict" dan pelanggaran sebagai "wetsdelict"

dihapuskan.

13. Sebutkan contoh dari tindak pidana dalam bentuk

kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP?

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian

(Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

perkosaan (Pasa1285 KUHP).Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk di

tempat umum (Pasa1492 KUHPj 536 KUHP), berjalan atau

berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan

18 Guse Prayudl, SH


14/131

cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP)

(Jenis pelanggaran lainnya lihatBab V).

14. Apakah berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran

tersebut hanya tersebut dalam KUHP ?

Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan dan

pelanggaran) tidak hanya yang disebutkan dalam KUHP

(dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur

dalam peraturan perundangan-undangan lainnya

misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah (di luar kodifikasi).

15. Sebutkan contoh jenis tindak pidana kejahatan dan

pelanggaran yang diatur dalam aturan di luar KUHP?

Contoh kejahatan di luar KUHP, melakukan kekerasan fisik

dalam rumah tangga (Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga),

melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak(Pasal 81 dan 82 UU No . 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak), tanpa hakmemiliki, menyimpan dan

membawa psikotropika (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika).

Contoh pelanggaran d i luar KUHP, mengemudikan

kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM

(Pasal 59 UU No . 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

Angkutan [alan Raya), mengedarkan makanan dan atau

minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau

label (Pasal 84 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan) .

16. Jika kita menyebut istilah "tindak pidana kejahatan",

maka hal apa saja yang termasuk di dalamnya ?

Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada

umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu,



15/131

maka disitu termasukpembantuan dan percobaan melaku-

kan kejahatan (Pasal 86 KUHP).

[adi dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percoba-

an melakukan kejahatan dan membantu melakukankejahatan.

17. Apakah dalam tindak pidana pelanggaran dikenal bentuk

percobaan dan pembantuannya ?

Dalam Pasal 86 KUHP hanya disebut kualifikasi dari

percobaan dan pembantuan kejahatan, tidak disebutkan

percobaan dan pembantuan pelanggaran.Apalagi dalam Pasal 54 KUHP disebutkan mencoba

melakukan pelanggaran tidak dipidana, dan dalam Pasal

60 KUHP disebutkan orang yang membantu melakukan

pelangaran tidak dipidana.

Dengan demikian hukum tidak mengenal istilah mencoba

melakukan tindak pidana pelanggaran dan membantumelakukan tindak pidana pelanggaran.

18. Bagaimanakah suatu tindak pidana (kejahatan dan

pelanggaran) dapat diketahui oleh pihakyang berwenang ?

Karena adanya laporan, pengaduan atau karena diketahui

sendiri (tertangkap tangan).

19. Apakah pengertian dari laporan, pengaduan dan

tertangkap tangan terse but ?

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh

seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang

undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal

1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/

KUHAP).

Pengaduan adalah pernberitahuan disertai permintaan oleh

pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

20 Guse Prayudi, SH


16/131

untuk menindak menurut hukum seorang yang telah

melakukan tindakpidana aduan yang merugikannya (Pasal

1 angka 25 KUHAP).

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada

waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segerasesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau

sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai

orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian

padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turutmelakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu

(Pasal1 angka 19 KUHAP).

20. Apakah perbedaan antara Laporan dan Pengaduan?

Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh

siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan

mengalami sendiri tindak pidana, d imana tindakpidananya adalah harus terkualiikasi sebagai delikbiasa.

Contohnya : Perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah

delik bias a, dimana korban pencurian maupun pihaklain

dapat membuat laporan.

Pengaduan terjadinya tindakpidana hanya dapat dilakukan

oleh orang-orang tertentu dan atas tindakpidana tertentu.Contohnya : dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP)

merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut

dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri

yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan

misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan

tersebut.

21. Apakah dengan demikian tindak pidana tersebut dapat

dibedakan dalam duajenis yakni delik biasa clan delikaduan?



17/131

Benar, tindak pidana yang berbentuk delik aduan dapat

diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari pihakyang

ditentukan undang-undang/korban tindakpidana tersebut,

dimana hukum membagi delik aduan dalam dua bentukyakni delikaduan absolut dan relatif.

Sedangkan delik biasa tidak diperlukan adanya aduan,

cukup dengan laporan dari pihak manapun atau karena

diketahui sendiri oleh pihak yang berwenang perkara

tersebut dapat diproses.

22. Sebutkan contoh dari tindakpidana yang termasukdalamdelikaduan ?

Perzinahan, pencurian dalam keluarga, penghinaan .

Dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tgl. 19 - 3

1955 No . 52 K/Kr/1953, perkara perzinahan (Pasal 284

K.U .H.P.) merupakan "absoluut klachidelict" sehingga

pengaduan terhadap lelaki yang melakukan perzinahanmerupakan juga pengaduan terhadap isteri yang berzinah,

sedang [aksa berwenang untukatas azas opportuniteithanya

mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari

mereka.

23. Dalam hal tindak pidana penghinaan, apakah orang yang

dihina harus melakukan pengaduan yang isinya agarperistiwa tersebut dituntut ?

Hams ada pengaduan, tetapi pengaduan tersebut tidak perlu

dengan bentuk surat tertentu yang isinya hams ada kata

kata permintaan agar perbuatan tersebut dituntut, ha l ini

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-2-1972 No .

76 K/Kr/1969 yan g menyatakan Keberatan yang diajukanpemohon kasasi bahwa perkara ini termasuk"delikaduan

yang absolut" maka hams ada pengaduan dari yang terhina

dan dalam suratpengaduan hams ada kata-kata permintaan

22 Guse Prayudi, SH


18/131

agar peristiwa itu dituntut, Tidak dapat diterima, karena

klachtdelict tidak terikat pada bentukyang tertentu (vormvrij).

Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tgL 11 April 1978

No. 35 K/Kr/1977, Surat saksi yang ditujukan kepada Polisi,

yang pada pokok suratnya menyebutkan "sanggahan dantuntutan", merupakan suatu pengaduan dalam arti pasal

319 K.D.H.P.

Pasal 319 KUHP menyatakan Penghinaan yang diancam

dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak

ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu,

kecuali berdasarkan pasa1316 KUHP.24. Dalam hal korban tindak pidana yang termasuk delik

aduan adalah anak-anak, siapa yang dapat mengajukan

pengaduan?

Apabila korban belum cukup enam belas tahun dan belum

dewasa, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata

yang berhak mengadu (Pasal 72 ayat 1 KUHP).Apabila tidakada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus

diadukan, maka pengaduan dapat diajukan wali pengawas,

keluarga sedarah dalam garis lurus, ataujika tidak ada, oleh

keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat

ketiga (Pasal72 ayat 2 KUHP).

25. Apabila korban tindakpidana yang termasuk delikaduan

meninggal dunia, apakah aduannya dapat diteruskan dan

diajukan oleh pihaklain?

Penuntutan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya,

atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau

ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki

penuntutan dengan syarat yang terkena kejahatanmeninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan.

26. Apakah batas jangka waktu orang mengadukan tindak



19/131

pidana?

Ada batas waktunya, yakni pengaduan hanya boleh

diajukan dalam waktu :

- 6 (enam) bulan sejak orang yang berhakmengadumengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal

di Indonesia.

- 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar

Indonesia (Pasal74 KUHP) .

PutusanMahkamah Agung tgL15-2-1969No . 57 K/Kr/1968

menyatakan bahwa dalam delik aduan, tempo yangdimaksud dalam pasal 74 ayat 1 K.U.H.P. dihitung sejak

yang berhak mengadu mengetahui perbuatanyang

dilakukan, bukan sejak fa mengetahui benar/tidaknyaperbuatan yang dilakukan.

27. Apakah orang yang mengadukan tindak pidana dapat

mencabut kembali aduannya ?Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik

kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan

diajukan (Pasal 75 KUHP). Hal inilah yang membedakan

lagi dengan Laporan, oleh karena Laporan tidak dapat

dicabut kembali

Putusan Mahkamah Agung tgL 29 Januari 1979 No . 140 K/

Kr/1978 menyatakan karena perkara ini bukan mengenai

delik aduan, terdakwa tetap dapat dituntut sekalipun saksi

yang mengadukannya telah mencabut pengaduannya.

C. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana

28. Apakah syarat mutlaksuatu perbuatan dapat dikatakansebagai tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) ?

Suatu perbuatan dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai

tindak pidana dengan syarat mutlak harus dirumuskan

24 Guse Prayudi, SH


20/131

terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, haliniyang dinamakan dengan asas legalitas yang dianut dalam

Pasal 1 ayat 1 KUHP yakni suatu perbuatan tidak dapat

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatandilakukan.

29. Jelaskan berlakunya asas legalitas tersebut dalam perkara

konkrit?

Asas legalitas mengatur bahwa seseorang tidak dapat

dihukum melakukan tindak pidana apabila ternyata

perbuatan tersebut sebelumnya tidak dirumuskan sebagai

tindak pidana dalam aturan perundang-undangan yang

tertulis.

Misalnya yang dapat dihukum karena melakukan

perzinahan (Pasal 284 KUHP) syaratnya adalah yang

melakukan perbuatan tersebut salah satu atau dua-duanya

harus terikat perkawinan, jadi jika yang melakukanperzinahan dua-duanya belumkawin maka pelakunya tidak

dapat dihukum, dan jika pelaku perzinahan yang dua

duanya belum kawin dihuku m hal ini bertentangan dengan

asas legalitas.

30. Apakah dengan demikian tidak dapat dihukum jika

seseorang melakukan perbuatan yang tidakdisebut dalamaturan sebagai tindakpidana ?

Ya, karenanya muncul pameo bahwa KUHP adalah kitab

undang-undangnya para penjahat, karena para pelaku

kejahatan dapat melakukan perbuatan apapun kecuali yang

disebutkan dalam KUHP supaya tidakdapat dihukum dan

lepas dari jeratan hukum.

31. Apakah pelaku tindak pidana dapat dihukum apabila

ternyata pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa



21/131

perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana ?

Bahwa pada asasnya setiap orang dianggap mengetahui

undang-undang, sehingga pelaku tidak dapat berlindung

dari alasan "bahwa ia tidak mengetahui kalau perbuatantersebut terlarang" .

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yakni Putusan

MahkamahAgungtgL 14-11-1961 No. 77K/Kr/1961, bahwa

keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi bahwa ia

tidak tahu akan adanya Undang-undang yang melarang

membeli atau memperoleh uang perak, tidakdapat diterima,karena tiap-tiap orang dianggap mengetahui Undang

undang setelah Undang-undang itu diundangkan dalam

Lembaran Negara.

32. Jika seseorang melakukan perbuatan yang bukan

merupakan tindak pidana, kemudian dibuatkan aturan

yang mengancam perbuatan tersebut sebagai tindakpidana, apakah dibenarkan orang tersebut dihukum

dengan aturan yang baru tersebut ?

Hal di atas dinamakan dengan aturan yang berlaku surut

(retroaktif) dan hal tersebut tidakdapat dibenarkan karena

tegas dalam Pasal1 ayat 1 KUHP dikatakan suatu perbuatan

hanya dapat dihukum berdasarkan aturan pidana dalamperundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan

dilakukan dan bukan setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Sehingga apabila setelah perbuatan dilakukan baru dibuat

aturan pidananya maka pelaku perbuatan tersebut tidak

dibenarkan untukdihukum.

33. Sebutkan contoh aturan hukum pidana yang bersifatretroaktifatau diberlakukan mundur ?

Aturan yang retroaktifdikenal dalam KUHP Jerman tahun

1936 ketika zaman Hitler, dalam perundang-undangan di

26 Guse Prayudi, SH


22/131

Indonesia asas retroaktifpemah dikenal dalam Pasal 46

Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme.

34. Bagaimana akibatnya apabila suatu perbuatan

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam suatu aturan,

kemudian aturan tersebut dirubah ?

Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan

sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa

diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya

(Pasal1 ayat 2 KUHP).

Misalnya ada perubahan tentang ancaman pidananya,

apabila dalam aturan lama diancam pidana 1 tahun

sedangkan dalam aturan baru diancam pidana 1 bulan,

maka aturan yang digunakan adalah aturan yang baru yakni

1 bulan dan sebaliknyajika aturan lama ancaman pidananya

1 bulan sedangkan aturan baru 1 tahun maka aturan yangdigunakan adalah aturan lama.

35. Bagaimanakah yurisprudensi yang mengartikan dan

menjelasakan tentang adanya perubahan dalam

perundang-undangan ?

Putusan MA tgL 23-5-1970 No. 27 K/Kr/1%9, Dicabutnya

Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948

dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undangNo. 9tahun 1962, bukanlahmerupakan

perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa

harga-harga danjasa dari barang-barang hams diawasi

tetap dipertahankan.

- Putusan MA tgl. 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966,Penggantian Undang-undang Deoiezen tahun 1940

dengan Undang-undang tahun 1964 No . 32 tidak



23/131

28

merupakan perubahan perundang-undangan dalam

arti pasal 1 ayat 2 KD.H.P.

Putusan MA tgl. 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970, Karena

Undang-undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong)telah dicabut dengan Undang-undang No. 12/1971 dan

terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal1 ayat

2 KU.H.P., terdakwa-terdakwa dilepaskan dari Segala

tuntutan hukum.

Putusan MA tgl. 22-10-1963 No. 118 K/Kr/1963,

Perubahan yang terjadi karena peraturan"Dekon"

tidak merupakan perubahan dalam perundang

undangan dalam arti pasal1 ayat 2 KU.H.P.

- Putusan MA tgl. 13-2-1962 No. 93 K/Kr/1961,

Perubahan nilai Rp. 25,- termaksud dalam pasal 364,

373, 379 dan 407 K.U.H.P. menjadi Rp. 250,

berdasarkan P.P.P.U. No. 16 tahun 1960 merupakan

suatu perubahan dalam perundang-undangan dalam

arti pasal1 ayat 2 KU.H.P.

- Putusan MA tgl. 7-4-1963 No. 37 K/Kr/1963, Karena

pada waktu perkara terdakwa diadili oleh Pengadilan

Tinggi Ekonomi di Semarang Undang-undang Beras

1948 telah dicabut dengan Perpu No . 8 tahun 1962,

perbuatan terdakwa yang dilakukannya dalam tahun1960-1961, berdasarkan pasal 1 ayat 2 KU.H.P. tidak

lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.

- Putusan MA tgl. 2-6-1946 No. 13 K/Kr/1946, Karena

berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan tanggal

14 Maret 1963 semua peraturan tentang kewajiban

mengadakan catatan yang ditetapkan dalam atauberdasarkan pasal 9 Prijsbeheersching verordening 1948

dicabut, maka perbuatan terdakwa yang dilakukan

dalam tahun 1959, pada waktu perkaranya diadili oleh

Guse Prayudl, SH


24/131

Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang pada bulan

April 1963 berdasarkan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. tidak

lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.


Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: "bahwaPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah

menerapkan hukum dengan mempergunakan

Undang-undang No. 24/PRP/1960, sedang Undang

undang tersebut telah dicabut sejak tanggal29 Maret

1971 dengan berlakunya Undang-undang No. 3/1971

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakdapat diterima karena dalam pasal36 Undang-undang

No. 3/1971 ditentukan bahwayang harus diperlakukan

adalah Undang-undang yang berla-ku pada saat tindak

pidana dilakukan; sedang dalam hal ini tindakpidana

dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 3/

1971

Putusan MA tgl. 22-12-1964 No. 22 K/Sip/1964, Pada

penggantian P.P. No. 20/1962 dengan P.P. No.20/1963

tidak ada perubahan mengenai norma-normanya,

sehingga dalam hal ini pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. tidak

dapat diperlakukan.

- PutusanMA tgl. 7-1-1964 No. 143 K/Kr/1963, Walaupun

keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian

semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan

berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya juga

turut hapus, namun karena masih ada peraturan

peraturan lain yang memuat larangan mengenai

perhimpunan-perhimpunan tertentu, "grand idee" dari

pada Undang-undang Keadaan Bahaya tidaklahberubah, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa dalam

hal ini telah ada perubahan penundang-undangan.



25/131


Keberatan dalam memori kasasi : - bahwa dengan

dicabutnya Peraturan Faktur mengenai barang-barang

dalam perkara ini, yakni ban-ban oto, oleh suratkeputusan Menteri Perdagangan tgL 12-6-1953 No. 499/

M/1963 haruslah diperlakukan pasal1 ay at 2 KU.H.P.

Tidakdapat dibenarkan, karena Peraturan Faktur masih

berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur masih

diakui sehingga tidak terdapat perubahan perundangan

undangan menurut pasal1 ayat 2 KU.H.P.

- Putusan MA tgL 19-9-1964 No. K/Kr/1964, Keberatan

yang diajukan dalam memori kasasi : - bahwa karena

denganberlakunya Perpu No.8tahun1962,Rijstordonnantie

1948 tidak berlaku lagi, penuntut kasasi seharusnya

dilepaskan dari tuduhan; Tidak dapat dibenarkan,

karena dalam hal ini tidaklah terjadi perubahan

perundang-undangan dalam arti pasal1 ayat 2 K U.HP.

- Putusan MA tgL 1-9-1964 No. 114 K/Kr/1963, Dengan

dikeluarkannya P.P. No . 20 tahun 1963 norma-norma

yang terkandung dalam prijsbeheerschingsordonnantie

1948 tidaklah berubah sehingga tidaklah terjadi

perubahan perundang-undangandalam arti pasal1 ayat

2 KU.H.P.

36. Seperti tersebut di atas, aturan hukum pidana Indonesia

terdapat di daIam KUHP dan di Iuar KUHP, kepada

siapakah aturan hukum pidana tersebut diberlakukan ?

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak

pidana di Indonesia (Pasal2 KUHP), danjuga berlaku bagi

setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan

tindak pidana di daIam kapal air atau pesawat udara

Indonesia (Pasal3 KUHP) .

30 Guse Prayudi, SH


26/131

Dengan demikian setiap orang (warga negara Indonesia

maupun warga negara asing) yang melakukan tindak

pidana di wilayah Indonesia maka hukum pidana Indonesia

yang diberlakukan (asas tentorial).

37. Jelaskan pengertian dari kapal dan pesawat udara Indo

nesia?

Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai

surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti

sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat

laut dan pas kapal di Indonesia (Pasa195 KUHP).

Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah

pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia, termasuk

pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing

yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh

perusahaan penerbangan Indonesia (Pasal 95 a KUHP).

38. Pihak manakah yang berhak memeriksa dan mengadili

perkara-perkara pidana yang terjadi di suam wilayah In

donesia?

Yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah

Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi

(locus delicti) merupakan wilayah hukumnya (Pasal84 ay at

1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

Dengan demikian jika terjadi tindak pidana pembunuhan

di Poso maka yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Poso.

39. Apakah mutlakPengadilan Negeri dimana tindak pidana

tersebut terjadi hanya yang berwenang memeriksa dan

mengadilinya ?

Hal tersebut t idak mutlak, karena dimungkinkan

pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan di Pengadilan

Negeri dimana tindak pidana tersebut terjadi tetap bisa



27/131

dilakukan di Pengadilan Negeri lain apabila tempat

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat

pada tempat pengadilan negeri lain tersebut daripada

tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2

KUHAP) .

Dengan demikian jika tindak pidana pembunuhan terjadi

di Poso akan tetapi saksi sebagian besar berada di Jakarta

Selatan maka dibenarkan pemeriksaan perkaranya

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.40. Apakah ada hallainnya yang memungkinkan pemindahan

pemeriksaan perkara dari pengadilan negeri dimana tindak

pidana tersebut terjadi ke pengadilan negeri lainnya ?

Dalam hal keadaan daerah tidal< mengizinkan suatupengadilan negeri untukmengadili suatu perkara, maka atas

usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeriyang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau

menunjuk pengadilan negeri lain untukmengadili perkara

yang dimaksud (Pasal 85 KUHAP).

41. Apabila seseorang melakukan ti ndak pidana diberbagai

wilayah hukum pengadilan negeri maka pengadilan mana

yang berhakmemeriksa dan mengadilinya ?

Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak

pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri,

maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang

mengadili perkara pidana itu akan tetapi apabila beberapa

perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya

dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagaipengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan

negeri denganketentilan dibuka kemungkinan penggabungan

perkara tersebut (Pasal84 ayat 3 dan 4 KUHAP).

32 Guse Prayudi, SH


28/131

42. Apakah dengan demikian ketentuan pidana daIam

perundang-undangan Indonesia tidak berlaku bagi

seseorang yang meIakukan tindak pidana di Iuar Indo

nesia?

Tidak dernikian, oIeh karena dimungkinkan setiap orang

yang berada di Iuar wilayah teritoriaI Indonesia meIakukan

suatu tindakpidana dapat dipidana dengan aturan pidana

Indonesia, yakni daIam haI yang diatur daIam Pasal4 dan

Pasal5 KUHP.

43. Bagaimana aturan PasaI4 KUHP sehingga bisa disebutkan

tindak pidana yang terjadi di Iuar wilayah Indonesia bisa

dipidana dengan aturan pidana Indonesia?

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

diterapkan bagi setiap orang (WNI maupun WNA) yang

melakukan tindak pidana tertentu di luar Indonesia yakni :

1. Kejahatan membunuh, atau merampas kemerdekaan,

atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil

Presiden memerintah (Pasal 104 KUHP), Makar

dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari

wilayah negara jatuh ke tangan musuh (Pasall06

KUHP), Makar denganmaksuduntukmengguIingkan

pemerintah (Pasal 107 KUHP), yang melawan

pemerintah Indonesia dengan senjata (Pasal 108KUHP), penyerangan terhadap diri presiden atau

Wakil Presiden (PasaI131 KUHP).

2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang

kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank,

ataupun mengenai meterai yang dikeIuarkan dan

merekyang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas

tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu

daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk



29/131

pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda

bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan

tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat

tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli

dan tidak dipalsu.

4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal

pasal 438, 444 sampai dengan 446 ten tang

pembajakan laut dan pasal447 tentang penyerahan

kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan

pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat

udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I,

m, n, dan 0 tentang kejahatan yang mengancam

keselamatan penerbangan sipil. (Pasa14 KUHP).

44. Seperti tersebut di atas, Pasa15 KUHP memberikan aturan

dapat dipidananya orang yang melakukan tindak pidana

di luar wilayah Indonesia dengan aturan pidana Indone

sia, jelaskan mengenai hal tersebut?

Pasa15 ayat (1) KUHP mengatur bahwa ketentuan pidana

dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi

warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan 11

Buku Kedua dan Pasal-Pasa1160, 161, 240, 279, 450,

dan451.

2. Salah satu perbuatan Yang oleh suatu ketentuan

pidana dalam perundang-undangan Indonesia

dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut

perundang-undangan negara dimana perbuatan

dilakukan diancam dengan pidana.

45. Apakah ketentuan Pasal 5 KUHP tersebut berlaku bagi

WNI maupun WNA atau berlaku bagi WNI saja yang

34 Guse Prayudi, SH


30/131

meIakukan tindak pidana yang memenuhi syarat ?Aturan Pasal 5 ayat (1) KUHP (asas nasional aktif)

ditujukan bagi WNI dan WNA yang memenuhi syarat.

Rumusan PasaI5 KUHP menyebutkan "warga negara yang

di Iuar Indonesia", jadi artinya yang dituju adaIah WNI

maupun WNA.

Tetapi yang perlu diperhatikan WNA baru dapat dipidana

dengan aturan pidana Indonesia jika WNA tersebut teIah

menjadi WNI sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (2)

KUHP yang menyatakan "Penuntutan perkara sebagaimana

dimaksud daIam butir 2 dapat dilakukanjugajika tersangkamenjadiwarga negara sesudah meIakukan perbuatan",

46. Dengan demikian, apakah yang menjadi syarat bahwa

perbuatan yang dilakukan WNI dan WNA (yang

memenuhi syarat) di Iuar negeri untukdapat dipidana

dengan aturan pidana Indonesia ?

Syaratnya adaIah :

- Di negara tempat terjadinya perbuatan : Perbuatan

tersebut diancam dengan pidana.

- Di negara Indonesia: Perbuata n tersebut saIah satu

kejahatan tersebut daIam Bab I dan II Buku Kedua

dan pasal-pasaI160, 161, 240, 279,450, dan 451 dan

perbuatan kejahatan.Contohnya jika WNI di Singapura meIakukan perkawinan

tanpa izin isteri maka jika WNI tersebut kembaIi ke

Indonesia WNI tersebut dapat didakwa meIakukan tindak

pidana perkawinan terlarang menurut hukum Indonesia

(Pasa1279 KUHP), tetapi WNI tersebut tidakdapatdihukum

karena meIakukan perkawinan terlarang jika temyata diSingapura perbuatan kawin Iagi tanpa izin isteri adaIah hal

yang dibenarkan dan bukan merupakan tindak pidana

kejahatan.



31/131

47. Jika di Belanda Aborsi adalah dibenarkan, kemudian jika

ada WNI yang melakukan aborsi di Belandajika ia kembali

ke Indonesia apakah WNI tersebut dapat dipidana ?

Dalam kasus di atas syarat pertama tidak dipenuhi yakni dinegara tempat terjadinya perbuatan (aborsi) tersebut diancam

dengan pidana, sehingga WNI tersebut tidakdapat dipidana.

48. Bagaimana konstruksinya jika yang melakukan perbuatan

tersebut adalah WNA?

Maka WNA tersebut tidak dapat dipidana kecuali WNA

tersebut sesudah melakukan perbuatan tersebut menjadi

WNI (Pasal5 ayat 2 KUHP).

Contohnya jika Warga Thailand melakukan perbuatan

kawin tanpa izin isteri (perkawinan terlarang) dan di

Thailand perkawinan terlarang diancam dengan pidana

maka apabila warga Thailand tersebut menjadi WNI maka

perbuatan melakukan perkawinan terlarang tersebut dapatdi hukum menurut Hukum Indonesia (KUHP) dan

sebaliknya warga Thailand yang menjadi WNI tersebut tidak

dapat dihukum karena melakukan perkawinan terlarang

dengan hukum Indonesia jika ternyata di Thailand kawin

tanpa izin isteri adalah hal yang dibenarkan dan bukan

merupakan tindakpidana kejahatan.49. Bagaimanakah bentukhukuman (pidana) bagi WNAyang

melakukan tindak pidana di luar Indonesia yang

kemudian menjadi WNI ?

Bentukhukuman dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak

dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan

negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidakdiancamkan pidana mati (Pasal6 KUHP).

Jadi jika WNA dinegara asalnya melakukan pembunuhanberencana dan dinegara asalnya tidak dikenal hukuman

36 Guse Prayudi, SH


32/131

mati, maka jika WN A tersebut menjadi WNI maka dia tidak

dapat dijatuhkan pidana mati meskipun hukum Indonesia

mengancam pidana mati bagi peIaku pembunuhan

berencana (PasaI340 KUHP).

50. Apakah aturan hukurn Indonesia dapat diterapkanterhadap setiap pejabat yang di Iuar Indonesia rneIakukan

tindak pidana ?

Ketentuan pidana daIam perundang-undangan Indonesia

berIaku bagi setiap pejabat yang di Iuar Indonesia

meIakukan saIah satu tindakpidana kejahatan jabatan (bab

XXVIII Buku Kedua) (PasaI 7 KUHP).Dan menurut PasaI 92 KUHP yang dinamakan dengan

pejabat adaIah orang-orang yang dipilih daIam pemilihan

yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu

juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi

anggota badan pembentuk undang-undang, badan

pemerintahan, atau badan perwakiIan rakyat, Hakimtermasuk juga Hakim wasit, semua anggota Angkatan

Perang juga dianggap sebagai pejabat.

51. Apakah seIain pejabat ada orang khusus Iainnya yang

dapat dihukurn dengan aturan pidana Indonesia jika

rneIakukan tindak pidana di Iuar Indonesia?

Ada, yakni Nakhoda dan penumpang perahu Indonesia,dimana ketentuan pidana daIam perundang-undangan

Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu

Indonesia, yang di Iuar Indonesia, sekalipun di Iuar perahu,

meIakukan saIah satu tindak pidana Kejahatan PeIayaran

(Bab XXIX Buku Kedua), dan peIanggaran peIayaran (Bab

IX Buku ketiga KUHP); begitu puIa yang tersebut daIam

peraturan mengenai surat Iaut dan pas kapaI di Indonesia,

maupun daIam Ordonansi PerkapaIan (PasaI8 KUHP).



33/131

52. Di pengadiIan negeri manakah yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara dimana tindakpidana

tersebut dilakukan di Iuar negeri ?

Apabila seorang meIakukan tindak pidana di Iuar negeriyang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia,

maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang

mengadilinya (Pasa186 KUHAP).

53. Apakah yang menjadi batasan berlakunya aturan hukum

pidana Indonesia ?

Diterapkannya pasaI-pasa12-5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh

pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum

intemasional (Pasa19 KUHP).

38 Guse Prayudi SH


34/131

BABIII

PEMBUAT

ILlK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADAYO GYAKA RTA

A. SubjekTindakPidana

1. Siapakah yang dapat menjadi pembuat atau subjektindak

pidana menurut KUHP ?

Pada dasamya menurut ketentuan KUHP yang merupakan

subjektindakpidana adalah manusia (naturlijke persoonen),

dimana menurut memori penjelasan (MvI) Pasal59 KUHP

dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan

oleh manusia".

2. Dilihat dari segi apalagi sehingga bisa dinyatakan pelaku

tindakpidana menurut KUHP hanya manusia ?- Dilihat dari cara merumuskan tindak pidana dalam

KUHP, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (hij

die). Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan,

bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa "

(Hij die) adalah manusia.

- Dilihat dari bentukpidana yang terdapat dalam KUHP.

3. Apakah terdapat penyimpangan terhadap asas dalam


35/131

KUHP bahwa hanyamanusia(natuurlijke persoon)

sebagai subjek tindak pidana ?

Dalam aturan pidana di luar KUHP terdapat beberapa

penyimpangan,yakrri:- Korporasi diakui dapat melakukan tindakpidana,

tetapi pertanggungjawaban pidana masih

dibebankan pada pengurus korporasi (antara lain

Pasal35 UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan).

- Sebagai variasi dari a. pertanggungjawaban pidana

dibebankan kepada "mereka yang memberikan

perintah" dan atau "mereka yang bertindaksebagai

pimpinan" (Pasal4 ayat (1) UU No . 38 Tahun 1960

tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah

Untuk Tanaman Tertentu) .

- Variasi yang lain tetapi belum melimpahkan

pertanggungjawaban pidana kepada korporasiadalah dengan merumuskan lebih rind mereka yang

harus bertanggungjawab, yaitu : pengurus badan

hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau

kuasa di Indonesia dari perusahaan yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan

mereka yang sengaja memimpin perbuatan

bersangkutan (Pasal34 Undang-undang No. 2 Tahun

1981 tentang Metrologi Legal).

- Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku

dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

(antara lain Pasal15 Undang-undang Darurat No. 7

Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan

Pasal49 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentangNarkotika) (Pohan dalam Reksodipuro, 1994: 69-70).

4. Apakah pengertian dari korporasi itu sendiri ?

40 Guse Prayudi, SH


36/131

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam

pergaulan hukum bertindakbersama-sama sebagai subjek

hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi

adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai

hakdan kewajiban anggota masing-masing (Utrech dan M.Soleh Djindang dalam Chidir Ali, 1987: 64).

Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan

status hukumnya disarnakan dengan manusia (orang), tanpa

melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat merniliki

kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan

dapat bertindakmenurut hukum, melakukan gugatan dan

dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi

adalah buatan manusia yang tidaksama dengan manusia,

maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus

atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga

organ, yaitu RUPS, Dewan Kornisaris dan Dewan Direksi

(rnisalnya perseroan terbatas). Batas umur dari korporasi

itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saatkorporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar (Regar,

2000: 9).

5. Dengan demikian, siapakah yang dapat menjadi pembuat

tindak pidana menurut aturan pidana Indonesia?

Di samping manusia juga badan hukum, perkumpulan-

perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyektindakpidana apabila secara khusus ditentukan dalam Undang-

undang untuktindakpidana tertentu.

Selain itu mayat atau benda mati lain, tidak dapat

melakukan tindakpidana dan tidakdapat dituntut pidana.

6. Dalam praktek, pelaku tindakpidana biasa disebut dengan

tersangka, terdakwa bahkan terpidana, apakah istilahtersebut ada perbedaannya ?


Y 0 G Y A


37/131

Istilah tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana

dimana istilah tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki

pengertian dan konstruksi hukum yang berbeda, yakni :

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya

atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan

patut diduga sebagai pelaku tindakpidana (Pasal1

angka 14 KUHAP).

- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,

diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal1

angka 15 KUHAP).

- Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (Pasal1 angka 32 KUHAP).

7. Selain istilah terpidanajuga dikenal namanya narapidana,

apakah keduanya sama atau berbeda ?

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1

angka 6 dan 7 UU No. 12 Tahun 1995).

Dengan demikian terpidana yang menjalani hukumannya

di Lapas dinamakan dengan Narapidana, karena ada

kalanya terpidana tidak menjadi narapidana, misalnya

terpidana denda yang membayar dendanya, terpidana

dengan pidana percobaan/bersyarat.

8. Dalam masyarakat dikenal pula istilah resedivis/ penjahat

kambuhan untuk pelaku tindak tindak pidana, apa

sebenarnya pengertian resedivis menurut hukum ?

Dalam hukum yang dikenal adalah istilah Recidive, yakni

pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang

melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana

42 Guse Prayudi, SH


38/131

dengan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan

hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana

lagi.

[adi dalam Recidive seseorang melakukan lebih dari satu

tindak pidana, dan dalam kehidupan sehari-hari orangtersebut dinamakan dengan resedivis.

B. Kualifikasi Pembuat TindakPidana

9. Jelaskan kualifikasi dari pembuat yang mewujudkan

terjadinya tindakpidana menurut hukum ?

Istilah yang digunakan untukmenyebut hal tersebut adalah

penyertaan, dimana menurut KUHP, penyertaan dibagi

dalam dua bentukyakni :

a. Pembuat (Pasal 55 KUHP) , yang terdiri dari :

- Pelaku.

- Yang menyuruh melakukan.

- Yang turut serta melakukan.- Penganjur.

b. Pembantu (Pasal56 KUHP), yang terdiri dari :

- Pembantu saat kejahatan dilakukan.

- Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

10. Apakah pengertian dari "pelaku atau mereka yang

melakukan perbuatan" menurut hukum ?Yaitu orang ya n g melakukan se n d i r i perbuatan yang

memenuhi rumusan tindakpidana.

11. Apakah pengertian dari "yang menyu ruh melakukan

perbuatan" menurut hukum?

Orang yang melakukan perbuatan d engan perantaraan

orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakansebagai alat semata.



39/131

Dengan demikian dalam "menyuruh melakukan" ada dua

pihakyakni pembuat langsung dan pembuat tidaklangsung

(aktor intelektual). Tetapi "pembuat langsung" tersebut

harus memenuhi syarat yakni harus manusia yang berbuatdan yang berbuat langsung tersebut "tidak dapat

dipertanggungjawabkan" .

12. Dengan demikian apa yang menjadi ciri utama dari "yang

menyuruh melakukan perbuatan" menurut hukum?

Ciri utamanya adalah pembuat materiil/langsung tindak

pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya tersebut,

Hal ini semakin temyata dalam Putusan Mahkamah Agung

tgl. 1-12-1956 No. 137 K/Kr/1956, bahwa menyuruh

melakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, menurut ilmu

hukum pidana syaratnya adalah, bahwa orang yang disuruh

itu menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggung

jawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanyatidak dapat dihukum.

13. Dalam hal-hal apakah pembuat materiil tindak pidana

dalam "menyuruh melakukan" tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatanya tersebut?

- Dalamhal tidaksempuma pertumbuhanjiwanya (Pasal

44 KUHP). Misalnya B yang gila disuruh memecahkanjendela rumah B oleh A, maka A terkualifikasi sebagai

orang yang menyuruh melakukan.

- Dalam hal berbuat karena daya paksa (Pasal48 KUHP).

Misalnya A karena ditodong senjata oleh B disuruh

untukmemalsukan sural.

- Dalam hal berbuat atas perintah jabatan yang tidaksah

(Pasal5 ayat 2 KUHP).

- Dalam hal ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur

44 Guse Prayudi, SH


40/131

tindak pidananya. Misalnya B disuruh untuk

menguangkan pos wesel yang tandatangannya dipalsu

oleh A, sedang B tidak mengetahui pemalsuan itu.

- Dalam hal ia tidakmempunyai maksud seperti yang

disyaratkan untuk kejahatan tersebut. Misalnya B(kuli) disuruh A untuk mengambil barang dari satu

tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada

A dan B sama sekali tidakmempunyai maksud untuk

memiliki barang tersebut untukdirinya sendiri.

14. Apakah pengertian dari "turutserta melakukan perbuatan"

menurut hukum ?

MenurutMvT(memori penjelasan) KUHP, orang yang turut

serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut

berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Dimana menurut Pompe, dalam turut serta melakukan

terdapat tiga kemungkinan :

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur

dalam rumusan delik. Misalnya dua orang dengan

bekerja sama melakukan pencurian di sebuah

gudang beras.

- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang

yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet (A dan

B)saling bekerja sama, A yang menabrakorangyang

menjadi sasaran sedang B yang mengambil dompetorang itu.

- Tidak seorangpun me menu hi unsur-unsur

delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama

mewujudkan delik itu. Misalnya dalam pencurian

dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP),

salah seorang melakukan penggangsiran, sedang

kawannya masuk rumah dan mengambil barang

barang yang kemudian diterimakan kepada



41/131

kawannya yang menggangsir tadi.

15. Dengan demikian apakah yang menjadi syarat adanya

"turut serta melakukan perbuatan" ?

Adanya kerjasama yangsadar dan ada adanya pelaksanaan

bersama secara fisik.

16. Sebutkan contoh kasus yang menjelaskan tentang kualitas

orang sebagai "yang turut serta melakukan perbuatan" ?

Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak

memenuhi semua unsur dalam pasal339 K.D.H.P. terdakwa

I lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yangmengakibatkan meninggalnya si korban. Karena itu untuk

terdakwa II kwalifikasi yang tepat adalah turut melakukan

tindakpidana (medeplegen) sedangkan pembuat materiilnya

ialah terdakwa I (vide Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-6

1971 No. 15/K/Kr/1970).

17. Apakah untuk dipidananya "orang yang turut sertamelakukan tindak pidana" hams bersama-sama dengan

pelaku utamanya ?

Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-11-1969 No. 7 K/

Kr/1969 J dinyatakan Keberatan yang diajukan penuntut

kasasi : - bahwa dalam perkara ini pelaku utamanya tidak

diadili; Tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa

perkara terdakwa Pengadilan tidak perlu menunggu

diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara

itu. (i.e. Terdakwa dipersalahkan atas kejahatan "5ebagai

Pegawai Negeri turut serta membujukorang lain melakukan

penggelapan dalam jabatan").

Dengan demikian "yang turut serta melakukan tindak

pidana" dapat dipidana walaupun pelaku utamanya belumditangkap/belum diproses.

46 Guse Prayudi, SH


42/131

18. Apabila pelaku tindakpidana materiilnya telah meninggal .dunia, apakah orang yang turut serta melakukan tindak

pidana tetap dapat dipidana ?

Tentunya yang turut serta melakukan tindak pidana

tersebut tetap dapat dipidana, hal ini terlihat dalamyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-5-1959

No. 52 K/Kr/1959, yakni Keberatan yang diajukan dalam

memori kasasi : - bahwa kesalahan penuntut kasasi tidak

terbukti karena kawan pelaku pencuri telah meninggal

dunia sehingga penuntut kasasi tidak dapat dinyatakan

sebagai "medepleger" dari orang mati; Tidak dapat

dibenarkan, karena soal apakah terdakwa bersama oranglain melakukan tindak pidana yang dituduhkan, harus

disandarkan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan

apakah hal termaksud di sidang dapat dibuktikan; bahwa

kawan pesertanya kemudian meninggal dunia tidak

mempengaruhi hal tersebut.

19. Apakah pengertian dari "yang menganjurkan melakukan

perbuatan (penganjur)" menurut hukum ?

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan

suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana

yang ditentukan oleh undang-undang.

20. Dengan demikian apakah persamaan antara "penganjur"

dengan "yang menyuruh melakukan perbuatan" ?

Persamaannya adalah adanya usaha untukmenggerakkan

orang lain sebagai pembuat materiil/langsung tindak

pidana.

Sedangkan perbedaannya :

- Dalam penganjuran mengerakkan orang lain

dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) sedang

dalam "yang menyuruh melakukan" sarana meng

gerakkan orang lain tidak ditentukan (tidak

limitatif).



43/131

- Dalam penganjuran pembuat materiil dapat

dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam

"menyuruh melakukan" pembuat materiil tidak

dapat dipertanggunggjawabkan.

21. Dengan demikian, apakah yang menjadi syarat suatu

penganjuran dapat dipidana ?

- Adanya kesengajaan untukmenggerakan orang lain

melakukan perbuatan terlarang.

Menggerakkannya dengan menggunakan upaya/sarana

yang ditentukan Undang-undang yakni dengan memberiatau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan.

Putusan kehendak dari sipembuat materiil ditimbulkan

karena dua hal di atas.

Pembuat materiil melakukan tindak pidana yang

dianjurkan atau percobaan melakukan tindakpidana.

Pembuat materiil tersebut dapat dipertangungjawabkan

dalam hukum pidana.

22. Seperti tersebut di atas, dalam terjadinya tindak pidana

kadang kala selain pelaku terdapat pula orang yang

membantu terjadinya tindakpidana tersebut, bagaimankah

jenis dari pembantu kejahatan menurut hukum ?

Menurut Pasal56 KUHP yang dinamakan dengan pembantu

kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu

kejahatan dilakukan.

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, saranaatau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian membantu kejahatan adalah membantu

48 Guse Prayudi, SH


44/131

sebelum dan pada saatkejahatan tersebut terjadi.

23. Jelaskan pengertian tentang dua jenis pembantuan

tersebut?

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara

yang ditentukan secara limitatifdalamUndang-undang

yakni dengan cara memberi kesempatan, sarana atau

keterangan.

- Pembantuanpada saatkejahatan dilakukan dengan cara

yang tidak ditentukan secara limitatif dalam undang

undang.

Dengan demikian sekali lagi ditekankan hukum tidakmengenal bentuk membantu melakukan pelanggaran dan

juga tidak menge na l konstruksi membantu setelah kejahatan

dilakukan sebagai pembantua n.

24. Kenapa KUHP tidakmenyebutkan kualifikasi membantu

setelah tindakpidana ?

Menurut KUHP membantu setelah tindak pidana selesaibukan disebut sebagai membantu tindak pidana te tapi

menjadi bentuk tindakpidana tersendiri/khusus.

Misalnya membantu menyembunyikan pelaku tindak

pidana merupakan tindakpidana khusus yang diatur dalam

Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, atau membatu setelah

dilakukan suatu kejahatan bermaksud untukmenutupinya,

atau untuk menghalang-halangi a tau me m pers ukar

penyidikan merupakan tindak pidana menurut Pasal 221

ayat (1) ke-2 KUHP.

25. Apakah menurut hukum semua orang dilarang untuk

membantu menyembunyikan pelaku tindak pidana atau

menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana ?

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa aturan

di atas (Pasal221 ayat (1)ke-I dan ke-2 KUHP) tidak berlaku



45/131

bagi orang yang melakukan perbuatan ters ebut dengan

maksu d untuk mengh ind a r k a n atau menghalaukan

bahaya penun tutan te rhadap seorang keluarga sedarah

atau semenda garis Iu rus atau dalam garis menyimpangderajat ke dua atau ketiga, atau terh adap suami/istrinya

atau bekas suami / istrinya.

Dengan de mikian bukan merupakan tindak pidana jika

seseorang menyembunyikan seorang keluarga sedarah atau

semenda garis Iurus atau dalam garis menyimpang derajat

kedua atau ketiga, atau terhadap su ami/istrinya atau bekas

su ami/istrinya yang melakukan suatu tindakpidana.

26 Dalam hal "pembantuan pada saat kejadian" p engert

iannya hampir sama dengan "tu rut serta melakukan ",

apakah yang menjadi perbedaan kedua hal tersebut ?

Dalam " pe mba ntua n" pe rbua tann ya hanya

merupakan perbuatan menunjang, sedang d alam

" turu t serta melakukan" perbuatannya merupakan

perbuatan pelaksanaan.

- "Pembantuan" melakukan pelanggaran tidakdipidana,

sedang "turut serta" melakukan kejahatan dan

pelanggaran dapat dipidana.

- Maksimun pidana penjara bagi "pembantu" kejahatan

dikurangi sepertiganya, dalam "turut serta" maksimumpidananya sama dengan si pembuat.

27. Dalam "pembantuan sebelum kejadian" pengertiannya

mirip dengan "penganjuran", apakah yang menjadi

perbedaan kedua hal tersebut ?

Pada "pembantuan" kehendak jahat pembuat rnateriil sudah

ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pelaku), sedangdalam "penganjuran" kehendakuntukmelakukan kejahatan

pada pembuat rnateriil ditimbulkan oleh si penganjur.

50 Guse Prayud i, SH


46/131

28 . Ke n a p a hukum membedakan antara pelaku d a n

p embantu tindak pidana ?

Pembedaan tersebut dalam kaitannya dengan pidana yang

dapat dijatuhkan kepada pelaku dan pembantu.

29. Seperti tersebut di atas, pembuat tindak pidana salah

satunya adalah manusia. Apakah dikenal bentuk khusu s

dari "manusia" tersebut ?

Dalam beberapa aturan pidana, barang siapa yang

menunjuk manusia tersebut dibuat dalam bentuk khusus

yakni ditujukan kepada pejabat/pegawai negeri, pengusaha,

nakhoda, anak, orang yang telah dewasa.

30. Apakah pengertian dari pejabatfpegawai negeri menurut

hukum?

- Menurut Pasal 92 KUHP yang disebut pejabat adalah

orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang

diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, anggota

dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli

dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan

kekuasaan yang sah, Hakim termasukjuga Hakim wasit

(yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua

ketua dan anggota-anggota pengadilan agama), Semua

anggota Angkatan Perang.

- Menurut Yurisprudensi yaitu Putusan MahkamahAgung tg1. 1-12-1962 No. 81 K/Kr/1962 dinyatakan

Pasal92 K.U.H.P. tidak memberi penafsiran mengenai

siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri,

tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan

menurut pendapat Mahkamah Agung yang

merupakan pegawai negeri ialah setiap orang yang

diangkat oleh Penguasa yang dibebani denganjab at an

Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas



47/131

Negara atau bagian-bagiannya; i.e. terdakwa diangkat

Menteri Keuangan RI. dalam jabatan Direktur

Percetakan R.I. Yogyakarta.

Menurut Pasal1 Angka 2 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi,

Pegawai Negeri meliputi:

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang tentang Kepegawaian; Menurut

Pasal1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabata n

negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana;

- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan

negara atau daerah;

- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatukorporasi yang menerima bantuan dari keuangan

negara atau daerah; atau

- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasilain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari

negara atau masyarakat.

31. Siapakah yang disebut dengan pengusaha ?Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang

menjalankan perusahaan (Pasal 92 bis KUHP).

52 Guse Prayudi, SH


48/131

32. Siapakah yang disebut dengan nakoda, penumpangdan

ABK?

Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang

kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya. Penumpang

ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda,

sedangkan anakbuah kapal ialah semua perwira atau kelasi

yang ada di dalam kapal (Pasal 93 KVHP).

33. Siapakah yang dinamakan dengan "anak/orang yang

belum dewasa" ?

Menurut Pasal 45 KVHP, orang yang belum dewasa

adalah sebelum umur enam belas tahun

- Menurut Pasal1 angka 1 VVNo. 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan anak, IfAnak adalah orang yang dala m

perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan)

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun dan belum pemah kawin".

- Menurut Pasal1 angka 1VV

No . 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, IfAnak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasukanak .yang masih dalam kandungan" .

- Menurut Pasal1 angka 5 VVNo. 39 Tahun 1999 Tentang

HakAsasi Manusia, IfAnakadalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasukanakyang masih dalamkandungan

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

C. Wujud TindakPidana.

34. Dalam bentuk apakah pelaku tindak pidana dapat

mewujudkan tindakpidana tersebut ?

Tindak pidana terwujud karena kesalahan pelaku dalam

bentuk karena kesengajaan dan karena kealpaaan.



49/131

Jadi pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidanatersebut dalam dua bentuk kesalahan yakni : sengaja

melakukan tindakpidana tersebut dan karena kealpaannya

menyebabkan tindakpidana tersebut terjadi.35. Apakah perigertian dari kesengajaan menurut hukum?

Di dalam KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud

dengan kesengajaan. Tapi dalam MvT (Memorie van

Toelichting) dijelaskan bahwa "Kesengajaan" (opzet) diartikan

sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en uiettensv

(Sudarto, 1990: 16).Menurut Sudarto kesengajaan ini terdapat tiga corakyang

menunjukkan tingkatan atau bentuk yaitu:

(1). Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat);

Dolus Directus. Corak kesengajaan ini merupakan

bentukkesengajaan yang biasa dan sederhana.

Perbuatan sipembuat bertujuan untukmenimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat

ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat

demikian. la menghendaki perbuatan beserta

akibatnya.

(2). Kesengajaan dengan s adar kepastian

(opzet met zekerheidsbewustzijn atau

noodzakelijkheidbewustxijn). Dalam hal

ini perbuatannya mempunyai 2 akibat :

(a). Akibat yang memang dituju sipembuat. lni

tidak dapat merupakan delik tersendiri atau

tidak.

(b). Akibat yang diinginkan tetapi merupakan

suatu keharusan untuk mencapainya tujuandalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbulj

terjadi.

54 Guse Pravudl, SH


50/131

(3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus

eventualisatau voonvaardelijk opzet). Dalamhal ini

ada ketentuan yang semula mungkin terjadi

kemudian ternyata benar-benar terjadi (Sudarto,

1990: 17-18).

36. Sebutkan contoh tindak pidana yang dilakukan dengan

sengaja?

Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) kualifikasinya

adalah "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang

lain, diancam karena pembunuhan" .

37. Apakah pengertian dari kelalaian menurut hukum?

KUHP tidak memberi definisi seperti juga halnya pada

kesengajaan. Menurut MvT, kealpaan disatu pihak

berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dilain

fihak dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan

bentukkesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan,

akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.Menurut Pompe ada tiga macam yang masuk kealpaan

(onachtzlijkheid) yaitu dapatmengirakan (kunnenvenvachten)

timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan (kunnen

dermegelijkheid) dan dapat mengetahui adanya kemungkinan

(kunnenvandemogelijkheid).

38. Sebutkan contoh tindak pidana yang dilakukan karenakealpaan?

Misalnya karena kealpaan menyebabkan orang lain mati

(Pasal 359 KUHP), kualifikasinya adalah "Barang siapa

karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahunatau pidana kurungan paling lama satu tahun" .


;- , \ ) . . . .s HUKUMU N I V E i { ~ 1'\3 G / \ ~ . , H ~ q D A

Y 0 G YA K AR T A


51/131

BABIV

PIDANA

MllIK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADAY 0 G YAK ART A

A. Syarat Pemidanaan

1. Apakah yang menjadi dasar untuk menentukan benar

tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana ?

Untukitu diperlukan pemeriksaan perkara di Pengadilan,

dimana untuk membuktikan suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya

maka hams diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah dan Hakim meyakininya (Pasal 183

KUHAP).

Dimana alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan

adanya suatu tindak pidana adalah keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa

(Pasal184 KUHAP).

2. Apabila terbukti tindak pidana tersebut terjadi, apakah

pelakunya dapat dikenakan pidana ?

Untuk adanya pemidanaan maka tidak cukup dengan

adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum

atau bersifat melawan hukum, tapi diperlukan syarat-syarat


52/131

lainnya yakni orang yang melakukan perbuatan itu

mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).

3. Dengan demikian syarat apakah yang harus dipenuhi

untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindakpidana pidana ?

Perbuatannya memenuhi rumusan Undang-undang dan

bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

Orangnya mel akukan kes al ahan ya kn i m am pu

bertanggung jawab dan adanya kesengajaan (Dolus) atau

keaalpaan (culpa) (tidak ada alasan pemaaf).4. Apakah yang menjadi dasar bahwa orang yangdipidana

harus mempunyai kesalahan ?

Karena pada asasnya tidak seorang pun yang melakukan

tindak pidana dipidana tanpa kesalahan ("TIADA

PIDANA TANPA KESALAHAN" /Keine Straf Ohne Schuld

atau Geen Straf Zonder Schuldatau Nulla Peona, Sine Culpa).5. Dimanakah asas kesalahan tersebut diatur ?

Asas kesalahan tersebut tidakdiatur secara normatifdalam

KUHP, akan tetapi asas asas kesalahan diakui sebagai

prinsip umum dan berlakunya asas ini tidak diragukan

lagi, bahkan dikatakan oleh Idema asas kesalahan adalah

jantungnya hukum pidana.

6. Apakah akibat hukumnya jika seseorang terbukti

melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya

mempunyai kesalahan atas tindak pidana tersebut ?

Pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman yang dinamakan

dengan pidana (straf) .

58 Guse Prayudi, SH


53/131

B. Pengertian Pidana

7. Jadi dengan demikian, apakah yang menjadi definisi

dari pidana tersebut ?

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatunestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada

pembuat delik (Menurut Oemar Seno Adji dalam Muladi

dan B. N . Ari ef, 1984 : 2). Sedangkan Sudarto (1990 : 7)

mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu.

8. Apakah bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada

pelaku tindak pidana yang terbukti di Pengadilan ?

Pidana yang dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana pokok

dan pidana tambahan.

9. Apa saja bentukdari pidana pokok?

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (Pasal10

hurufa KUHP).

10. Apa saja bentukdari pidana tambahan?

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu, pengumuman

putusan Hakim (Pasal10 hurufb KUHP).11. Bagaimanakah cara untuk menentukan bentuk pidana

pokok dan pidana tambahan yang paling berat ?

Dengan melihat urutannya, dimana urutan pidana dalam

Pasal10 KUHP dibuat menurut beratnya pidana, sehingga

yang disebut lebih dahulu adalah yang lebih berat. Dalam

KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional,

pada Pasal10 KUHP dicanturnkan pidana tutupan sebagai

SELUK BELUK HUKUM PlDANA 59


54/131

pidana pokok bagian akhir di bawah pidana denda.

Pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

12. Mengenai pidana pokok dalam KUHP. Apakah dikenalpidana pokokdalam bentuklainnya dalam aturan pidana

diluar KUHP ?

Dalam aturan pidana diluar KUHP pidana pokoknya

adalah sama dengan pidana pokokdalam KUHP,jadi tidak

ada bentuk pidana pokok lainnya selain daripada pidana

mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan.13. Dengan demikian apakah Hakim dapat menjatuhkan

pidana pokokselain pidana yang tersebut dalam Pasal10

KUHP?

Hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesuai yurisprudensi

yakni :

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-3-1970 No. 59K/Kr/1969. Menambah jenis hukuman yang

ditetapkan dalam pasal 10 K.U.H.P. tidak

dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-9-1970 No. 74

K/Kr/1969. Pengadilan Negeri sebagai Hakim

Pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan

yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal10 K.U.H.P. sepertinya putusan yang tersebut

dalam dictum ke 3 yaitu : "Menghukum lagi

Tertuduh untuk meninggalkan tanah/sawah

terperkara naina Djum/sawah Laukeibo guna

pakai oleh saksi Pengadu".

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-5-1972 No. 11

K/Kr/1971. Dalam perkara pidana Pengadilan

tidakdapat menjatuhkan hukuman yang isinya: -

60 Guse Prayudi, SH


55/131

Menghukum terdakwa untuk meninggalkan

tanah terperkara.

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-8-1974 No. 61

K/Kr/1973. Hukuman tambahan yang dijatuhkan

oleh Pengadilan Negeri: "Menghukum atastertuduh-tertuduh untuk meninggalkan hutan

yang digarap guna dihijaukan kembali" dan

"Menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk

membayar kerugian Negara masing-masing

besamya 1/29 x Rp. 1.485.700,-" harus dibatalkan

karena bertentangan dengan pasal10 K.D.H.P.

14. Mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Apakah

dikenal pidana tambahan dalam bentuk lainnya dalam

aturan pidana diluar KUHP ?

Berbeda dengan pidana pokok, dalam aturan di luar KUHP

dikenal bentuklainnya dari pidana tambahan, misalnya :

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 ay at (1)

dinyatakan selain pidana tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerakyang berwujud

atau yang tidak berwujud atau barang tidak

bergerak yang digunakan untuk atau yangdiperoleh dari .t i n d a k pidana korupsi,

termasukperusahaan milikterpidana di mana

tindakpidana korupsi dilakukan, begit u pula

harga dari barang yang menggantikanbarang

barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yangjumlahnya

sebanyak-banyaknya sama dengan harta

benda yang diperoleh dari tindak pidana



56/131

korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan

untukwaktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

tertentu atau penghapusan seluruh atau

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau

dapat diberikan oleh Pemerintah kepada

terpidana.

- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal50

dinyatakan selain pidana sebagaimana dimaksuddalam Bab ini Hakim dapat menjatuhkan pidana

tambahan berupa :

a. pembatasan gerakpelaku baikyang bertujuan

untukmenjauhkan pelaku dari korban dalam

jarakdan waktu tertentu, maupun pembatasan

hak-haktertentu dari pelaku;

b. penetapanpelaku mengikuti program konseling

di bawah pengawasan lembaga tertentu.

- UU No . 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dalam

Pasal 70 dikenal pidana tambahan berupa

pencabutan izin usaha.

C. Pidana Pokok

Pidana Mati

15. Jenis pidana pokok yang pertama adalah pidana mati,

tindak pidana apakah dalam KUHP yang diancam dengan

pidana mati ? .

Kejahatan terhadap negara (Pasa1104, 111 ayat (2), 124ay at (3), 140 ayat (3) KUHP).

- Pembunuhan dengan berencana (Pasa1340 KUHP).

62 Guse Prayudi, SH


57/131

- Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam

keadaan yang memberatkan (Pasal 369 ayat (4) dan

Pasal368 ayat (2) KUHP).

- Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai

yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalamPasal444 KUHP.

16. Selain dalam KUHP, dalam aturan apakah pidana mati

dikenal dan dapat dijatuhkan ?

- DalamPasaI6,9,14 PerpuNo.l Tahun 2002 [o, UUNo.

15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme- Dalam Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika.

- Dalam Pasal 80 dan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997

tentang Narkotika.

- Dalam Pasal2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

17. Bagaimana pelaksanaan pidana mati menurut KUHP ?

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan

dengan menjeratkan tall yang terikat di tiang gantungan

pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat

terpidana berdiri (Pasalll KUHP).

18. Apakah pelaksanaan hukuman m a ti dengan c a r adigantung masih dilaksanakan ?

Dengan Penpres No. 2 Tahun 1964 yang diteta pkan menjadi

UU dengan UU No. 5 Tahun 1969, pelaksanaan p idana mati

dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat

dalam daerah hukum Pengadilan y a n g menjatuhkan

putusan dalam tingkat pertama.

[adi jika A diputus pidana mati oleh Pengadilan Negeri

Denpasar, kemudian A dalam menunggu putusan



58/131

tersebut berkekuatan hukum tetap ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan Nusakambangan, kalau pidana mati

terhadap A akan dilaksanakan maka harus dilaksanakan di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.19. Apakah diatur tentang permintaan terakhir dari seseorang

yang akan dieksekusi mati ?

Hal tersebut di atur, yakni terpidana diberitahukan akan

dilaksanakan pidana mati itu oleh Jaksa tiga kali dua puluhempat jam sebelum saat pelaksanaan, dan pada terpidana

diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatuketerangan atau pesanan pada hari hari terakhir.

20. Apakah terhadap wanita hamil dapat dilakukan pidana

mati?

Apabila terpidanaadalah seorang wanita sedang harnil

maka pelaksanaan pidana mati barn dilakukan empat puluh

hari setelah anaknya dilahirkan.

21. Siapakah yang melaksanakanjmengeksekusi pidana mati

tersebut menurut Penpres No. 2 Tahun 1964?

Untukpelaksanaan pidana mati itu dibentuk sebuah regu

tembak, semuanya dari Brigade Mobile, terdiri dari seorang

Bintara, dua belas tamtama di bawah pimpinan seorang

perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidakmempergunakan senjata organiknya dan sampai selesainya

tugas itu regu penembak berada di bawah perintah [aksa

TinggiIJaksa.

Pidana Penjara

22. Jenis pidana pokok yang kedua adalah pidana penjara,

apa artinya pidana penjara ?

64 Guse Prayudi, SH


59/131

Pidana penjara (dan begitupula pidana kurungan) adalah

pidana dalam bentuk hukum an berupa kehilangan

kemerdekaan.

23. Bagaimana bentukdari pidana penjara tersebut?

Pidana penjara terdiri dari dua bentukyakni:

Pidana penjara seumur hidup

Pidana penjara selama waktu tertentu (Pasal 12

ayat 1 KUHP).

24. Berapa batasan lamanya dari pidana penjara selama waktu

tertentu ?

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendeksatu

hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal

12 ayat 2 KUHP).

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan

selama dua puluh tahun dalam hal kejahatan yang

pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana

seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu,atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana

penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas

lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana

karena perbarengan, pengulangan atau karena tindak

pidana yang dilakuan oleh pejabat (Pasal12 ayat 3 KUHP).

[adi lama pidana penjara minimal 1 (satu) hari dan maksimal

20 (dua puluh tahun) tahun.

25. Bagaimanakah pencantuman lamanya pidana penjara

dalam putusan ?

Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dalam

putusan dinyatakan d

buku seluk beluk hukum pidana

Documents