analisis laporan kuangan kabupaten pemalang

7/22/2019 Analisis Laporan Kuangan Kabupaten Pemalang

1/28

Akuntansi

PemerintahAnalisis Laporan Kuangan Kabupaten Pemalang T/A 20092011

Page ii

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhanyang Maha Esa yang telah memberkati kami sehingga makalah ini dapat

diselesaikan dengan tepat waktu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi

seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini dan

berbagai sumber yang telah kami gunakan sebagai data informasi dan fakta pada

makalah kami ini.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai

keterbatasan dalam berbagai hal, oleh karena itu tidak ada hal yang dapat

diselesaikan dengan sangat sempurna, begitu pula dengan makalah yang telah

kami selesaikan ini. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna

dalam karya tulis ini. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan

kemampuan yang kami miliki.

Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan bahwa kami memiliki

keterbatasan dan juga kekurangan, kami bersedia menerima kritik dan saran dari

pembaca yang budiman. Kami akan menerima semua kritik dan saran tersebut

sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki makalah kami di masa datang.

Sehingga semoga karya tulis berikutnya dan makalah lain dapat diselesaikan

dengan hasil yang lebih baik.

Dengan menyelesaikan makalah ini kami mengharapkan banyak manfaat

yang dapat dipetik dan diambil dari karya ini. Semoga dengan adanya makalah ini

dapat membangun rasa nasionalisme dan kesadaran hukum di Indonesia.

Penyusun


2/28

Akuntansi


Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

BAB II

PEMBAHASAN .............................................................................................................. 2

Analisis Laporan KEuangan Daerah ................................................................ 2

Pendapatan dan Belanja .................................................................................... 8

Persediaan dan Investasi ................................................................................... 16

Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian ............................................. 17

Lampiran Data .................................................................................................. 22

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN ................................................................................................ 25

SARAN ............................................................................................................ 25

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 26


3/28

Akuntansi


Page ii

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam literatur akuntansi, keuangan, dan pemeriksaan akuntan, kalau kita coba

bandingkan antara buku-buku yang mengulas tentang sektor public dan sektor

bisnis, terlihat bahwa literatur untuk sektor publik relatif lebih sedikit.

Lebih jauh lagi, kalau kita coba untuk mencari lliteratur mengenai analisis

laporan keuangan sektor publik, maka akan sangat sulit kita memperolehnya atau

bahkan tidak akan mendapatkannya, karena memang sampai saat ini belum ada.

Tentang analisis laporan keuangan, memang telah lama banyak dilakukan oleh

pengguna laporan keuangan, tetapi terbatas pada sektor bisnis. Manajemen

perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti investor, kreditor,

analis keuangan, telah banyak menerapkan metode-metode analisis laporan

keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai dan

untuk memprediksikan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Jadi,

pelaku bisnis dan pihak-pihak terkait lainnya telah banyak memanfaatkan hasil

analisis laporan keuangan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan ekonomis

yang mereka buat.

Di sisi lain, analisis laporan keuangan di sektor pemerintahan hamper tidak

pernah dilakukan. Kalaupun dilakukan perhitungan-perhitungan melalui

pembandingan beberapa pos laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

daerah, itu pun dengan perhitungan sederhana dengan penggunaan yang terbatas.

Misalnya, bila kita ingin mengetahui kinerja pencapaian pendapatan daerah, kita

bandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target/ anggarannya,

atau menghitung perbandingan antara realisasi pendapatan pajak daerah dengantotal realisasi pendapatan asli daerah. Untuk menilai pelaksanaan belanja modal

misalnya, kita dapat membandingkan realisasi belanja modal dengan pagunya,

atau membandingkan realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja.

Seiring dengan makin majunya penerapan prinsip akuntabilitas dan

transparansi, yang ditandai dengan perkembangan peraturan perundangundangan

dalam bidang keuangan negara/daerah, maka dengan sendirinya terjadi perubahan

kebutuhan atas teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah.


4/28

Akuntansi


Page ii

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya tidak saja dalam bentuk Laporan

Realisasi Anggaran, tetapi juga meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan Daerah. Dengan bertambahnya komponen laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, seyogyanya terdapat pula

perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, agar

pengguna laporan keuangan memiliki dasar yang memadai dalam mengevaluasi

kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya hasil

analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam

perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang.


5/28

Akuntansi


Page ii

BAB II

PEMBAHASAN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Landasan teori untuk analisis laporan keuangan pada sektor bisnis sudah lama

menjadi pokok bahasan dalam literatur akuntansi dan keuangan. Dapat dikatakan

bahwa penggunaan teknik-teknik analisis laporan keuangan di sektor bisnis

memang sudah memiliki pijakan teori yang sudah mapan dengan nama dan kaidah

pengukuran yang standar.

Sedangkan pada sektor publik, khususnya pada lingkungan pemerintah daerah,

adalah sebaliknya. Penggunaannya masih sangat terbatas, dengan fokus pada

laporan realisasi anggaran, karena memang belum didukung dengan pembahasan

teori analisis laporan keuangan pemerintah yang memadai. Oleh karena itu, belum

ada nama dan kaidah pengukuran yang seragam.

Mengenai terbatasnya penggunaan teknik analisis laporan keuangan pada

pemerintah daerah, khususnya analisis perbandingan atau rasio, bila dibandingkan

dengan sektor bisnis, Widodo (2007) mengemukakan penyebabnya adalah:

Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah

yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh

lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan

pertimbangan incremental budget (seharusnya disusun berdasarkan pendekatan

kinerja sebagaimana tersebut dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 105

Tahun 2000), yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan belanja

dihitung dengan meningkatkan persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkatinflasi). Karena disusun dengan pendekatan secara incremental, maka sering kali

mengabaikan rasio keuangan dalam APBD, seperti adanya prinsip yang penting

pendapatan naik meskipun untuk menaikkannya itu diperlukan biaya yang tidak

efisien.

Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga


6/28

Akuntansi


Page ii

kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi

ataupun struktur APBD-nya.

A. PengertianSecara singkat analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya

untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan

suatu entitas tertentu. Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas

laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit

informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang

lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan

dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dilakukan

dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat

ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil dari analisis tersebut

diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang

bersifat dugaan semata, ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan lain

sebagainya. Bahkan melalui analisis laporan keuangan juga kemungkinan

dapat diketahui adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian akan

menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang

tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat.

Beberapa karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat diringkas

seperti di bawah ini.

Fokus pada laporan keuangan utama

Sesuai pembahasan dalam modul ini, maka fokusnya adalah pada

Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatanatas Laporan Keuangan.

Memuat analisis hubungan

Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan

pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar

laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos

tersebut.

Memuat implikasi dan prediksi


7/28

Akuntansi


Page ii

Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi

dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus untuk

meramalkan prospek keuangan di masa mendatang.

Dipengaruhi oleh kemampuan analis

Bila terdapat beberapa analis atas satu informasi yang sama,

kemungkinan masing-masing analis dapat memberikan hasil analisis

yang berbeda, tergantung pada kemampuan atau ketajaman masing-

masing analis.

Seperti yang disebutkan pada poin fokus analisis laporan keuangan di

atas, maka kita akan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah

sebagai bahan utama dalam melakukan analisis. Dengan demikian, akurasi

hasil analisis laporan keuangannya sangat tergantung pada akurasi dan

validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah tersebut. Oleh karena itu, hasil analisis laporan keuangan akan lebih

baik bila laporan keuangannya dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah

daerah yang sudah berjalan dengan baik, dan laporan keuangan tersebut

telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tujuan dan ManfaatTelah kita bahas di bab sebelumnya, bahwa informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan adalah untuk tujuan umum, yang berarti bahwa

laporan tersebut disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi

semua kelompok pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, jika

pengguna laporan keuangan menginginkan informasi tambahan darilaporan keuangan yang tersedia, maka perlu melakukan analisis atas

laporan keuangan tersebut.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah misalnya, tidak ada

informasi yang menyebutkan derajat kemampuan pemda dalam membayar

kembali pinjaman yang diterimanya. Bila kita ingin menilai seberapa besar

tingkat kemampuan pemda membayar kewajibannya, maka kita perlu


8/28

Akuntansi


Page ii

melakukan analisis atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan

pemda tersebut.

Secara umum telah kita peroleh pemahaman bahwa tujuan analisis

laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan dari

suatu entitas. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah

daerah adalah untuk hal-hal berikut ini.

Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-

perubahannya

Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi

kewajibannya.

Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan

dana untuk kegiatannya.

Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan

programprogramnya.

Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan

sumber daya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita formulasikan beberapa

manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan analisis laporan keuangan,

antara lain sebagai berikut:

Dapat menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi

yang memang sudah tersedia pada laporan keuangan.

Dapat memberikan informasi yang tidak secara eksplisit disajikandi dalam laporan keuangan

Dapat mengetahui terdapatnya kesalahan dan hal-hal yang bersifat

tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan.

Dapat mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun

antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain

sebagainya.


9/28

Akuntansi


Page ii

Dapat menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh

suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang.

Dapat mengevaluasi kondisi keuangan entitas masa lalu, saat ini,

dan perkiraan di masa yang akan datang.

Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan entitas, sehingga

dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh

suatu entitas.

Pada sub bab terakhir ini, yang sekaligus merupakan sub topik terakhir

dari bagian kedua (Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan), akan

dikemukakan teknik-teknik yang akan digunakan dalam pembahasan

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian ketiga, yang

merupakan bagian terakhir dari modul ini.

Teknik-teknik yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

a. Analisis hubungan pos-pos laporan keuanganTeknik analisis hubungan dilakukan dengan menguji hubungan

logis antar pos, baik dalam satu laporan keuangan maupun antar

laporan. Tujuan analisis ini adalah untuk menguji kebenaran angka-

angka laporan keuangan yang disajikan. Misalnya, adanya belanja

modal di laporan realisasi APBD, semestinya berkorelasi langsung

dengan kenaikan aset tetap. Untuk itu, harus dilakukan analisis

apakah kedua pos tersebut terbukti berhubungan.

b.

Analisis perbandingan pos-pos laporan keuanganTeknik analisis perbandingan dilakukan dengan membandingkan

satu atau beberapa pos dengan satu atau beberapa pos lainnya

dalam satu periode. Analisis ini dapat juga digunakan untuk

membandingkan satu pos yang sama dalam laporan keuangan dua

periode yang berurutan. Tujuan analisis ini antara lain untuk

menilai kondisi atau kinerja keuangan pemerintah daerah.

Misalnya, rasio realisasi pajak daerah, diperoleh dari perhitungan


10/28

Akuntansi


Page ii

atau perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan

anggarannya atau target pajak daerah. Bila hasil perbandingannya

menunjukkan angka lebih besar dari 1, berarti mengindikasikan

tingkat capaian yang baik. Semakin besar angka rasionya, maka

semakin baik pula kinerja dari pencapaian pajak daerah tersebut.

c. Analisis kecenderungan pos-pos laporan keuanganTeknik analisis kecenderungan dilakukan dengan membandingkan

pos yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga

diperoleh gambaran mengenai kecenderungan dari suatu pos dalam

laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis kecenderungan ini

umumnya digunakan dalam membuat prediksi keuangan. Misalnya

prediksi pencapaian pajak daerah pada tahun yang akan datang,

diperkirakan berdasarkan data atau informasi kecenderungan

pencapaian pajak daerah beberapa periode yang lalu sampai saat

dilakukannya analisis kecenderungan.

C.Pendapatan dan Belanja

Tabel 1.1. APBD dan LRA Kabupaten Pemalang 20092011


11/28

Akuntansi


Page ii

a. Analisis Hubungan / Kualitatif

Tabel 1.2. Hubungan Pos Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Pemalang 2009 2011

Pengguna laporan keuangan harus memahami bahwa pos-posdidalam suatu laporan keuangan dapat mempunyai kaitan atau

hubungan satu dengan lainnya. Contoh sederhana, jumlah ekuitas

dana lancar, di dalam neraca, harus sama dengan aset lancar

dikurangi kewajiban jangka pendek. Demikian halnya, beberapa

pos antar laporan keuangan dapat mempunyai kaitan satu dengan

lainnya, misalnya jumlah akhir kas di dalam laporan arus kas harus

sama dengan jumlah akhir kas di dalam neraca. Contoh lain, jumlah

arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan di dalam laporan arus

kas, harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan di dalam

laporan realisasi anggaran.

Perbandingan pos-pos laporan keuangan sering disebut dengan

istilah rasio keuangan. Oleh karena itu, jika seseorang atau lembaga

melakukan perhitungan dengan membandingkan pos-pos laporan

keuangan suatu entitas, dengan maksud untuk mengetahui capaian

atau kinerja keuangan entitas dimaksud, dikatakan ia / mereka

melakukan analisis rasio keuangan.

Hubungan antar pos APBD dan LRA antara lain sebagai berikut:

i. Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka

jumlah pembiayaan neto harus positif dengan jumlah

minimal sama dengan jumlah defisit tersebut. Jumlah

pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan


12/28

Akuntansi


Page ii

pembiayaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran

pembiayaan.

ii. Pembiayaan neto yang jumlahnya negatif hanya

diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah

surplusnya minimal sama dengan jumlah pembiayaan

neto yang negatif tersebut. Jumlah pembiayaan neto

negative berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih

kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan.

b. Analisis Komparatif / KualitatifPerbandingan pos-pos laporan keuangan sering disebut dengan

istilah rasio keuangan. Oleh karena itu, jika seseorang atau lembaga

melakukan perhitungan dengan membandingkan pos-pos laporan

keuangan suatu entitas, dengan maksud untuk mengetahui capaian

atau kinerja keuangan entitas dimaksud, dikatakan ia/mereka

melakukan analisis rasio keuangan.

Aggaran vs. Realisasi

Tabel 1.3. Rasio Realisasi

Realisasi anggaran dihitung secara sederhana yaitu dengan

membandingkan realisasi pos-pos APBD (kolom 2) dengan

anggarannya masing-masing (kolom 1). Perbandingan ini tidak

hanya dihitung untuk mengetahui tingkat realisasi tahunan,


13/28

Akuntansi


Page ii

tetapi juga bisa dilakukan untuk melihat realisasi triwulanan dan

semesteran.

i. Realisasi Pendapatan

Harus dicermati bahwa target pendapatan T.A.

2010 (setelah perubahan anggaran) idealnya harus

lebih besar atau paling tidak sama dengan realisasi

pendapatan T.A. 2009.

ii. Realisasi Belanja

Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi

plafonnya. Analisis rasio realisasi belanja di atas

menunjukkan angka tertinggi 100%, hal ini

menunjukkan ketaatan pada peraturan. Sementara

rata-rata tingkat penyerapan adalah lebih dari 90%,

hal ini menunjukkan tingkat penyerapan dana yang

optimal.

Harus dicermati bahwa persentase tingkat

penyerapan dana idealnya selaras dengan tingkat

104%

117%125%

80%

100%

120%

140%

2009 2010 2011

Rasio Realisasi Pendapatan

94%

117% 126%

0%

50%

100%

150%

2009 2010 2011

Rasio Realisasi Belanja dan Transfer


14/28

Akuntansi


Page ii

penyelesaian kegiatannya (kinerja program/kegiatan).

Sebagai contoh, realisasi belanja pembangunan

gedung (belanja modal) adalah 100%, akan tetapi

tingkat penyelesaian gedung tersebut baru 90%. Hal

ini perlu mendapat jawaban tersendiri dari pihak

pengelola kegiatannya kenapa hal tersebut terjadi.

Sebaliknya bila tingkat penyelesaian gedung tersebut

sudah 100% sementara penyerapan dananya adalah

96%, berarti terdapat efisiensi 4% dari anggaran

belanjanya.

iii. Surplus (Defisit)

Pemda yang mengalami defisit belum tentu

kinerjanya lebih buruk dari pemda yang surplus,

karena mungkin saja pemda yang defisit tersebut

mempunyai anggaran belanja kegiatan yang jauh lebih

besar dibanding dengan pemda yang surplus. Surplus

(defisit) hakikatnya bukan merupakan anggaran, tetapi

perhitungan yang menunjukan selisih dari anggaran

pendapatan dan anggaran belanja. Dengan demikian,

tidak ada larangan atau bukan hal yang salah bila

realisasi defisit melebihi 100% dari yang

direncanakan (misal karena anjloknya realisasi

pendapatan pajak dari yang ditargetkan), sepanjang

15%

143%

186%

0%

50%

100%

150%

200%

2009 2010 2011

Rasio Realisasi Surplus / Defisit


15/28

Akuntansi


Page ii

jumlah pembiayaan netonya dapat menutup realisasi

defisit tersebut.

iv. Realisasi Pembiayaan

Anggaran pengeluaran pembiayaan sifatnya seperti

belanja di mana jumlah yang dianggarkan merupakan

pagu yang tidak boleh dilewati. Sedangkan anggaran

penerimaan pembiayaan sifatnya seperti pendapatan

di mana jumlah yang dianggarkan adalah target yang

boleh dilampaui, sepanjang tidak ada peraturan

khusus yang melarangnya.

Realisasi Sekarang vs. Tahun Lalu

Rasio komparatif untuk pendapatan dapat diturunkan

menjadi rasio pertumbuhan. Sebagai contoh pendapatan daerah

TA. 2011 tumbuh 17% (117%-100%). Harus dicermati untuk

pos pendapatan yang cenderung naik dan jumlahnya signifikan

78%

48%

129%

99%

121%

85%

0%

50%

100%

150%

2009 2010 2011

Rasio Realisasi Pembiayaan

PENERIMA

AN

PEMBIAYA

AN

DAERAH

PENGELUAR

AN

PEMBIAYAA

N DAERAH

100%

117%

48%

100%117%

46%

100%

29%

-49%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

2009 (Tahun

Dasar)

2010 2011

Rasio Realisasi Pembiayaan

BELANJA

PENDAPAT

AN


16/28

Akuntansi


Page ii

seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum

(DAU). Bila rasio komparatif dari ketiga pos pendapatan ini

turun signifikan, misal rasionya 90% (angka ini bukan hasil

penelitian), maka perlu mendapat penjelasan dari pemda

karena ketiga pos tersebut secara normal cenderung naik setiap

tahunnya dan rasio komposisinya signifikan terhadap jumlah

pendapatan daerah.

c. Analisis Kecenderungan / TrenAnalisis kecenderungan (trend) adalah suatu teknik analisis yang

mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan

(perubahanperubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang

telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau

perubahan di masa mendatang

Analisis Tren dengan Tahun Dasar

Analisis kecenderungan sederhana dimaksudkan hanya untuk

mengetahui kecenderungan suatu pos (naik atau turun) dengan

membandingkan angka-angka untuk pos yang sama dari laporan

beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel-

variabel yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut.


17/28

Akuntansi


Page ii

Dengan demikian, kita dapat melihat besarnya kenaikan dari

tahun ke tahun dengan membandingkan kecenderungan

(persentase dari tahun dasarnya) tahun ke (n) dikurangi dengan

kecenderungan tahun ke (n-1).

Analisis Tren dengan Tahun Bergerak

Metode ini dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan

yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik yang

ada dalam grafik. Penggambaran garis kecenderungan dapat

dilakukan dengan tangan bebas atau dengan bantuan penggaris.

Analisis kecenderungan mengidentifikasi pola-pola dari

kecenderungan (perubahan-perubahan yang terjadi dalam

beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan

prediksi keadaan atau perubahan di masa mendatang. Sifat-sifat

analisis kecenderungan adalah:

Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu

pos laporan keuangan.

Membutuhkan time series data selama beberapa tahun.

Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan)

angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa

tahun yang berurutan.

100%117%

146%

100%

117%

148%

100%

143%

266%

100%

29%51%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2009 (Tahun

Dasar)

2010 2011

Analisis Tren Tahun Dasar

PENDAP

ATAN

BELANJ

A


18/28

Akuntansi


Page ii

Analisis kecenderungan sederhana, baik dengan tahun dasar

maupun dengan bergerak, membandingkan angka-angka untuk

pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan,

tanpa mengidentifikasi variabelvariabel yang mempengaruhi

perubahan dari pos tersebut. Sedangkan analisis kecenderungan

dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis

kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran

titik-titik yang ada dalam grafik.

D.Persediaan dan Investasi

1. AsetAset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana


19/28

Akuntansi


Page ii

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baikoleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang

diperlukan untukpenyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat

ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran

pendapatanatau penghematan belanja bagi pemerintah.

2. Aset LancarSuatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang

tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai

aset non-lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi

jangka pendek, piutang, dan persediaan.

3. Aset Non-LancarAset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan asset

tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung

untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang,

assettetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4. Investasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan

maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial

dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi

E. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian


20/28

Akuntansi


Page ii

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya.

Pendapatan

(a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/

Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

(b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

(c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

hasil.

(d) Unsur Pendapatan Daerah terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah:

Pajak Daerah,

Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan:

Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan yang Sah:

Dana Darurat,

Hibah


21/28

Akuntansi


Page ii

Belanja

(a) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(b) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

(c) Unsur Belanja Daerah terdiri dari:

Belanja Operasi:

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Modal:

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Belanja Tak Terduga

Pembiayaan

(a) Pembiayaan (basis kas) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

(b) Unsur Pembiayaan Daerah terdiri dari:


22/28

Akuntansi


Page ii

Penerimaan Pembiayaan:

Penggunaan SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman

Penerimaan Pembayaran Piutang

Pengeluaran Pembiayaan:

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemberian Pinjaman

Pengukuran

Hubungan antar pos-pos di dalam neraca adalah sebagai berikut:

1) Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana. Bila tidak,

dapat dipastikan masih ada kesalahan dalam penyusunan neraca tersebut.

2) Ekuitas dana menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh

karena itu, total ekuitas dana harus sama dengan selisih antara total asset

dengan kewajiban.

3) Jumlah Ekuitas Dana Lancar harus sama dengan jumlah aset lancar di

kurangi kewajiban jangka pendek.

4) Jumlah SiLPA di dalam ekuitas dana lancar adalah jumlah total kas

dikurangi utang Perhitungan Fihak Ketiga (potongan taspen, askes, PPh

dan PPn).5) Jumlah Ekuitas Dana Investasi diperoleh dengan perhitungan:

Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset LainnyaKewajiban

Jangka Panjang

6) Jumlah ekuitas dana cadangan menunjukkan jumlah aset berupa dana

cadangan. Oleh karena itu, jumlah ekuitas dana cadangan sama dengan

jumlah dana cadangan


23/28

Akuntansi


Page ii

Penyajian Laporan Neraca Saldo


24/28

Akuntansi


Page ii

LAMPIRAN


25/28

Akuntansi


Page ii


26/28

Akuntansi


Page ii


27/28

Akuntansi


Page ii

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Pemalang masih perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari

APBD untuk membangun kabupaten tersebut agar dapat mengimbangi

kabupaten tetangganya yaitu Tegal dan Pekalongan. Sekalipun data grafik

meunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah, tapi

efek secara nyatanya tidak begitu terasa.Investasi pada sektor riil perlu

ditingkatkan seperti UKM Batik khas Pemalang. Pembangunan infrastuktur

yang lambat sangat disayangkan mengingat tidak sedikit yang dianggarkan.

B. Saran

Investasi di bidang parawisata perlu ditingkatkan.

Perlu diadakan transparansi laporan keuangan.


28/28

Akuntansi


DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta:

Penerbit BPFE Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat.

Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik.

2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Jakarta : STAN.

analisis laporan kuangan kabupaten pemalang

Documents