peraturan terkait profesi arsitek lanskap

7/25/2019 Peraturan Terkait Profesi Arsitek Lanskap

1/15

AL 6101 Etika Profesi

Peraturan

Terkait Profesi

Arsitek

Lanskap di

Indonesia

Syarifah Nisa Mahmuda

28914006


2/15

AL 6101 Etika Profesi Syarifah Nisa

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini antara lain memuat :

Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;

Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;

Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh; Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan

serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas

perusahaan.

Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja pada

pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung

jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;

Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;

Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk

menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para

pelaku proses produksi; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja

bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan

hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh

untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja,

perlindungan khusus bagai pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta

perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;

Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan

di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Secara khusus memang undang-undang tidak menyebutkan profesi arsitek lanskap, namun

undang-undang ini dapat dijadikan acuan dasar sebagai tenaga kerja secara umum. Berikut akan

disebutkan beberapa hal yang terkait dengan ketenaga kerjaan profesi arsitektur lanskap.

1. Peningkatan Kompetensi Keahlian

Sebagai salah satu tenaga kerja di bidang jasa arsitek lanksap berhak memperoleh/atau

meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi sesuai bakat, minat, dan kemampuannya

melalui pelatihan kerja (pasal 11).

Dalam pasal 12 disebutkan :

1. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi

pekerjanya melalui pelatihan kerja.

2.

Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan

Menteri.


3/15


3. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja

dengan bidang tugasnya.

Sehingga, arsitek lanskap yang bekerja dalam satu perusahaan biro konsultan, berhak memperoleh

pelatihan kerja melalui perusahaan tempat dia bekerja.

Setelah mengikuti pelatihan kerja, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja

melalui sertifikasi kompetensi kerja (pasal 18).

Apabila arsitek muda lanskap yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan

kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi sesuai pasal 23.

3.

Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjiankerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan pemerintah. Perjanjian kerja dapat dilakukan

secara tertulis maupun lisan.

Ketika melakukan perjanjian kerja tertulis antara perusahaan dan arsitek lanskap, sekurang-

kurangnya harus memuat :

Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan ;

Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh ;

Jabatan atau jenis pekerjaan ;

Tempat pekerjaan ;

Besarnya upah dan cara pembayarannya ; Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ;

Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ;

Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja yang sudah ditetapkan, tidak dapat ditarik atau diubah kecuali atas persetujuan

para pihak (pasal 55).

4. Waktu Kerja

Undang-undang No.13 Tahun 2003 ini juga menetapkan aturan waktu kerja. Arsitek lanskap dalam

menjalankan profesinya, dapat merujuk pada 77 mengenai waktu kerja yang harus dipenuhi.

Waktu kerja meliputi :

1.

7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari

kerja dalam 1 (satu) minggu; atau


4/15


2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari

kerja dalam 1 (satu) minggu.

3.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor

usaha atau pekerjaan tertentu.

4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu diatur dengan

Keputusan Menteri.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud

harus memenuhi syarat :

1.

Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari

dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

3.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar

upah kerja lembur.

4. Ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku bagi sector usaha atau pekerjaan tertentu.

5.

Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dengan Keputusan

Menteri.

5.

Upah tenaga kerja

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau

akan dilakukan. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan

pekerja/buruh atauserikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan

penguapahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi

hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemutusan Hubungan Kerja

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap arsitek lanskap dengan alasan arsitek

lanskap telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

1.

Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik

perusahaan;


5/15


2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan,

3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

4.

Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha

di lingkungan kerja;6.

membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan;

7. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang

milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

8.

dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan

bahaya di tempat kerja;

9.

membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali

untuk kepentingan negara, atau

10.

melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih.

Apabila sebagai arsitek lanskap tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat

mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan

keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat

memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadaplingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan

dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.terapkan dan diwujudkan

dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Arsitek lanskap yang pekerjaannya banyak terkait perencanaan tata ruang luar dan tata lingkungan

binaan harus memperhatikan ketentuan mengenai struktu pola dan penataan ruang,

perencanaan penataan ruang, wilayah dan kawasan, pemanfaatan ruang

dan aspek-aspek lain yang terkait. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang

itu sendiri yaitu untuk (Pasal 3) :

1.

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

3.

Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap

lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam penyelenggarakan penataan ruang, arsitek lanskap harus memperhatikan :

1.

Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;


6/15


2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi

ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

3.

Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan;

1.

Pemilihan perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana kontruksi oleh

pengguna jasa dengan cara pelelangan umum

2. Pemilihan perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana kontruksi dengan

cara pelelangan terbatas,

3.

Pemilihan perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana kontruksi dengan

cara pemilihan langsung,

Disebutkan salah dua syarat pemilihan dan pengawasan konstruksi, termasuk profesi arsitektur

lanskap adalah :

1. Peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah

diregistrasi pada Lembaga;

2.

Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang

perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.

Karenanya penting profesi lanksap untuk memiliki sertifikat keahlian, agar memenuhi persyaratanuntuk dapat menjadi baik perencana, pengawas maupun pelaksana kontruksi.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup

Profesi arsitek lanskap merupakan profesi yang banyak berhubungan dengan lingkungan, sehingga

dalam menjalankan profesinya perlu memperhatikan beberapa hal terkait peraturan lingkungan.

Dalam PP No.27 disebutkan beberapa usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar

terhadap lingkungan hidup sehingga memerlukan pemantauan atau peninjauan dari instansi yangmelakukan kegiatan tersebut.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan

rencana usaha dan/atau kegiatan.

Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan

pembangunan wilayah.


7/15


Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui

pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam

kawasan.

Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting

terhadap lingkungan hidup meliputi :

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

2.

Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;

3.

Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam

pemanfaatannya;

4.

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan

buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhipelestarian kawasan

konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;

6.

Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

8.

Penerpan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup;

9.

Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara.

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud diatas wajib memiliki analisis mengenai

dampak lingkungan hidup yang dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang.

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan

hidup antara lain :

1.

Jumlah manusia yang akan terkena dampak;

2.

Luas wilayah persebaran dampak;

3.

Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

4.

Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;

5.

Sifatnya kumulatif dampak;

6.

Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.


8/15


Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang : Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Presiden ini membahas tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung. Serta

menjelaskan kawasan apa saja yang termasuk kedalam kawasan lindung.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta

budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.

Hal lain yang juga sering menjadi wilayah desain dalam profesi arsitek lanskap adalah kawasan

lindung. Sehingga diperlukan pemahaman agar tidak menyalahi peraturan dalam memberikan

solusi desain.

Dalam melakukan pekerjaan pada kawasan lindung, dibutuhkan pengelolaan yang bertujuan untuk

mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup

adalah :

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai

sejarah dan budaya bangsa;

2.

Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tepe ekosistem, dan keunikan alam.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perlindungan terhadap kawasan lindung

adalah :

1.

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi,

sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara

tanah, air tanah, dan air permukaan.

2.

Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi

wilayah, yang berfungsi sebagai penambaat air dan pencegah banjir, serta melindungi

ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.

3.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan

ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan

penyediaan kebutuhan air tanah dan penenggulangan banjir, baik untuk kawasan

bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

4.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah

pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

5.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan

manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan

dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

6.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungidanau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi

danau/waduk.

7.

Perlindungan terhadap kawasan sekitaer mata air dilakukan untuk melindungi mata air

dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan

sekitarnya.


9/15


8. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman

biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu

pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

9.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk

melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi

kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.10.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan

hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya

berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta

pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

11.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk

melindungi kekayaan budaya bangsi berupa peninggalan peninggalan sejarah, bangunan

erkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan

alam maupun manusia.

12.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusiadan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung

oleh perbuatan manusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Perpres ini disebutkan bahwa sebagai penyedia jasa, arsitek lanskap wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

1.

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

2.

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan

Jasa;

3.

Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Jasa dalam kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada no.3, dikecualikan bagi Penyedia Jasa yang baru

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5.

Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam

Pengadaan Jasa;

6.

Dalam hal Penyedia Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Jasa harus mempunyai

perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha

non-kecil;

8. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan

Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:


10/15


SKP = KPP

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima)

paket pekerjaan;

Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6

(enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

9. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang

dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang

ditandatangani Penyedia Jasa;

10.

Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telahmemenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan

bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN

(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

11.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

12.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam;

13.

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

14.menandatangani Pakta Integritas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka

Hijau Kawasan Perkotaan

Pertimbangan bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi

lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung

lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan

upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka

hijau yang memadai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dalam merancang ruang terbuka hijau, arsitek lanskap harus memenuhi tujuan penataan RTHKP,

yaitu:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan,

2.

Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di

perkotaan; dan

3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.


11/15


Sehingga fungsi dan manfaat RTHKP dapat dirasakan oleh masyarakat kawasan perkotaan. Adapun

fungsi RTHKP adalah sebagai berikut :

1.

Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

2.

Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;

3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;

4.

Pengendali tata air; dan5.

Sarana estetika kota.

Manfaat RTHKP yang dimaksud adalah :

1.

Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;

2.

Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;

3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;

4.

Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;

5.

Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah,

6.

Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;

7.

Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat,8.

Memperbaiki iklim mikro; dan

9.

Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

RTHKP meliputi :

1.

Taman kota;

2.

Taman wisata alam;

3. Taman rekreasi;

4.

Taman lingkungan perumahan dan permukiman;

5.

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;

6.

Taman hutan raya;

7.

Hutan kota;

8.

Hutan lindung;

9.

Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;

10.Cagar alam;

11.

Kebun raya;

12.

Kebun binatang;

13.Pemakaman umum;

14.

Lapangan olah raga,

15.

Lapangan upacara;

16.

Parkir terbuka;

17.

Lahan pertanian perkotaan;

18.Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);

19.

Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;

20.

Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;

21.Kawasan dan jalur hijau;

22.

daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan

23.

taman atap (roof garden)


12/15


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang

Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan

pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Peraturan ini

bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalampenyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa

konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran

pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

2. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya

bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada no.1 mencakup Pengadaan

pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

Selaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan jasa, arsitek lanskap atau biro konsultan

arsitek lanskap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Jasa;

2.

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan

Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam Pengadaan Jasa;

3.

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis para pihak;

5.

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Jasa;

6.

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

negara dalam Pengadaan Barang

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan negara; dan

8.

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Jasa.

9.

Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana

kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan

pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran

disahkan.


13/15


Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan

pengelolaan RTH. Pengelolaan RTH berlandaskan pada asas manfaat, selaras, seimban, terpadu,

keberlanjutan, keadilan, perlindungan; dan kepastian hukum.

Arsitek lanskap yang memperoleh pekerjaan untuk mengelola RTH di Kota Bandung, harus dapat

memenuhi tujuan pengelolaan RTH yaitu:

1.

Menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

2.

Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;

3.

Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;

4.

Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman;

dan

5.

Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan perencanaan dan pengelolaan RTH adalah fungsi RTH sebagai

berikut :

1.

fungsi ekologis, yang terdiri dari :

Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;

Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan

Pengendali tata air.

2.

fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :

Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;

Tempat rekreasi;

Sarana pengembangan budaya daerah;

Sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan

Sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

3.

fungsi ekonomi, yang terdiri dari :

Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan

Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.

4.

Fungsi estetika, yang terdiri dari :

Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;

Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang

terbangun dan ruang tidak terbangun.

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam diatas harus memberikan manfaat bagi

masyarakat di Daerah yang mencakup :


14/15


Manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk keindahan

(estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi

aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk

keadaan darurat; dan

Manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (intangible), yaitu

persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang

ekosistem kota.

Secara fisik, RTH dibedakan menjadi RTH alami dan RTH non alami (binaan). Perencanaan

pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.

SEdangkan Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas

lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH

berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik

tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (green belt).

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Perda ini terdiri dari :1.

Taman dan hutan kota;

2.

Jalur hijau jalan;

3. Jalur hijau sempadan sungai;

4.

Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;

5.

Taman pemakaman umum (TPU); dan

6. Kebun pembibitan.

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Perdana terdiri dari :

1.

Taman rekreasi;

2.

Taman perumahan;

3.

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;

4. Kebun binatang;

5.

Pemakaman umum yang berasal dari wakaf;

6.

Lapangan olah raga;

7.

Lahan pertanian perkotaan;

8.

Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);

9.

Jalur rel kereta api;

10.

Taman atap (roof garden); dan

11.Taman dinding (wall garden).

Pembangunan RTH merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangkamewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi

yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.

Vegetasi disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :

Botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar,

perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;


15/15


Arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan

ukuran; dan

Tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai

estetika dan fungsi ekologi.

peraturan terkait profesi arsitek lanskap

Documents