7/24/2019 Permasalahan Rekrutmen Dalam Birokrasi

1/3

Permasalahan Rekrutmen dalam Birokrasi

Menurut Prasojo (2006), akar permasalahan buruknya kepegawaian negara

di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari dua hal penting yakni persoalan internal

sistem kepegawaian negara itu sendiri yang terdiri dari rekrutmen, penggajian dan

reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan. elain persoalan

internal, permasalahan yang lain lahir dari persoalan eksternal yang

mempengaruhi !ungsi dan pro!esionalisme kepegawaian negara, termasuk di

antaranya isu politisasi birokrasi.

"manat ## $omor %& 'ahun tentang Pokok*pokok +epegawaian

khususnya ab III Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa -iperlukan Pegawai$egeri ipil yang pro!esional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui

pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir

yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja/. 'etapi pada kenyataannya pola

pembinaan karir P$ lebih didasarkan pada #+ (a!tar #rut +epangkatan) dan

senioritas. al ini terlihat masih berlakunya PP $omor 1 'ahun tentang

#+, PP $omor & 'ahun 2002 tentang Pengangkatan P$ dalam 3abatan

truktural, dan PP $omor 2 'ahun 2002 tentang +enaikan Pangkat P$ yang

belum mengakomodasi sistem prestasi kerja (Putranto, 2004 &1).

Proses rekrutmen masih belum dilakukan se5ara pro!esional dan masih

terkait dengan hubungan*hubungan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta kuatnya

egoisme daerah (mengutamakan putra daerah tanpa memperhitungkan kualitas).

udah menjadi rahasia umum bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan 5ara*

5ara penyuapan, pertemanan, dan a!iliasi. udaya demikian hanya akan

menghasilkan birokrat yang moralnya tidak terjaga dan kompetensinya tidak

memadai (Prasojo, 2004 %)

7ekrutmen tidak hanya dilakukan untuk mendapat pegawai yang akan

menduduki suatu jabatan atau suatu posisi yang lowong. 'etapi rekrutmen

dilakukan karena adanya kepentingan politik di balik itu. engan demikian

pro!esionalisme kerja sangat jauh dari harapan, sedangkan pro!esionalisme kerjadapat mendorong terjadinya e!isiensi birokrasi. 3ika demikian halnya, maka

birokrasi memang masih terbelenggu oleh pola*pola hubungan politik yang sulit

untuk diputus. "kibat selanjutnya proses menuju good go8ernan5e masih

terhambat (9uliani, 200%).

ebenarnya sistem merit mendorong ter5iptanya kompetisi yang sehat,

berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai. anya pegawai yang berprestasi

dan memiliki kinerja unggul yang berhak menduduki suatu jabatan. Inilah pola

karir yang ideal didasarkan pada prestasi kerja. $amun kenyataan yang terjadi

selama ini, promosi pegawai tidak didasarkan pada prestasi kerja tapi lebih

7/24/2019 Permasalahan Rekrutmen Dalam Birokrasi

2/3

ditentukan oleh selera pimpinan, unsur kedekatan, serta pertimbangan

administrati! yang belum menjamin kualitas atau kompetensi yang dimilikinya

(ulistyo, 2004 ).

engan demikian se5ara teoritis (sebagaimana tertuang dalam peraturan

kepegawaian), sistem rekrutmen pejabat yang ingin diterapkan di Indonesia

adalah dititikberatkan pada sistem merit atau sistem prestasi kerja. alam

aplikasinya masih banyak ditemui kendala karena model rekrutmen yang

digunakan masih tertutup. eorang pegawai yang berprestasi tidak dapat

mengajukan diri untuk melamar suatu jabatan. e5ara hirarkis ia harus diusulkan

dulu oleh atuan +erjanya ke +, selanjutnya dibahas di aperjakat untuk

diusulkan kepada Pejabat Pembinan +epegawaian. emua proses ini dilakukan

se5ara tertutup. ahkan seringkali yang bersangkutan baru tahu jabatan apa yangakan disandang pada saat pelantikan. elain tertutup, banyak !aktor lain di luar

pro!esionalisme yang berpengaruh.

Menurut ulistiyani (200&4 &%*&1) rekrutmen adalah proses men5ari,

menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh

organisasi tertentu. elanjutnya rekrutmen juga dapat dide!inisikan sebagai

serangkaian akti8itas men5ari dan memikat pelamar kerja dengan moti8asi,

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi

kekurangan yang diidenti!ikasi dalam peren5anaan kepegawaian. alah satu isu

yang perlu diperhatikan dalam !iloso!i rekrutmen adalah apakah akan

mempromosikan sebagian besar pegawai dari dalam organisasi atau akan

mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan pada semua jenjang hirarki.

:rganisasi publik sangat perlu mempertimbangkan masalah rekrutmen, mengingat

rekrutmen juga merupakan sebuah pertimbangan penting dalam kaitannya dengan

pengembangan karir pegawai.

aat ini rekrutmen jabatan struktural baru dimungkinkan bagi kalangan

dalam organisasi (internal). Pro!esional di luar P$ belum diberikan kesempatan.

anya pegawai yang berstatus P$ yang berhak diangkat menjadi pejabat

struktural. ahkan, di era otonomi daerah saat ini, tidak ada peluang

pengangkatan jabatan struktural lintas daerah ke5uali jabatan ekretaris aerah.

Meskipun demikian, menurut 9uliani (200%4 %%), ada beberapa

keuntungan rekrutmen dengan menarik pegawai dari dalam organisasi sendiri,

yakni4

. Pemindahan ke jabatan yang mempunyai tanggung jawab dan kompensasi

yang lebih besar (misalnya karena promosi) menambah rasa puas pegawai.

2. apat menimbulkan semangan kerja yang lebih baik pada beberapa

pegawai dengan disertai kegembiraan dan produkti8itas yang lebih besar.

&. apat jauh lebih murah daripada usaha untuk mendapatkan 5alon*5alon

dari luar.

7/24/2019 Permasalahan Rekrutmen Dalam Birokrasi

3/3

%. ;owongan dapat diisi dengan segera.