permen pu no 02 tahun 2013 penyusunan rencana psda

7/22/2019 Permen PU No 02 Tahun 2013 Penyusunan Rencana PSDA

1/107

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/PRT/M/2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sumber Daya Air, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana PengelolaanSumber Daya Air;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang PengelolaanSumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4858);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang PembentukanDan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang KebijakanNasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisKementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011.


2/107

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMANPENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaantanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air

laut yang berada di darat.3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawahpermukaan tanah.

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapatpada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

6. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu

atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurangdari atau sama dengan 2.000 km2.

8. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satukesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

9. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan,melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber dayaair, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

10.Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secaramenyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakanpengelolaan sumber daya air

11.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis,tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, danpelepasan air tanah berlangsung.

12.Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan sertakeberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersediadalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhanmakhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.


3/107

13.Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan,penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimalagar berhasil guna dan berdaya guna.

14.Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, danmemulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

15.Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

16.Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untukmelaksanakan pengelolaan sumber daya air.

17.Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenappemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalamrangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilikkepentingan dalam bidang sumber daya air.

18.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.19.Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

20.Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerahkabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

21.Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kotayang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air.

22.Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalahunit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

23.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA

adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidangpekerjaan umum dan penataan ruang.

25.Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat nasional.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dan TKPSDAdalam menyusun dan menetapkan rancangan rencana pengelolaan sumber daya

air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar BBWS/BWS dan TKPSDA dapat

melaksanakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:a. tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;b. substansi rencana pengelolaan sumber daya air;c. peninjauan dan evaluasi rencana pengelolaan sumber daya air; dand. sistematika penyajian rencana pengelolaan sumber daya air.


4/107

BAB II

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 4

Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:

a. inventarisasi sumber daya air;

b. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; danc. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 5

(1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf aditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagaidasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kuantitas dan kualitas sumber daya air;b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;c. sumber air dan prasarana sumber daya air;d. kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dane. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf b, dilakukan berdasarkan strategi terpilih yang terdapat dalam polapengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Pemilihan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wadahkoordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:a. hasil analisa lapangan untuk upaya fisik dan nonfisik;b. desain dasar untuk upaya fisik dan nonfisik; danc. prakiraan kelayakan untuk upaya fisik dan nonfisik.

Pasal 7

(1) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c, dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasipengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.


5/107

Pasal 8

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20(dua puluh) tahun pada setiap wilayah sungai.

(2) Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tata cara penyusunan dan prosedurpenetapan:a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian a;b. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian b;c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis

nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian c;

d. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintaskabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian d; dan

e. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian e; yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 9

Selain tatacara penyusunan dan prosedur penetapan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayahsungai juga harus mengacu pada substansi rencana pengelolaan sumber daya airsebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan format penyajian sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

BAB III

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 10

(1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjaukembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

(2) Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan digunakan sebagai:a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait

dengan sumber daya air; danb. masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan

rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan

(3) Peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tahapan peninjauan dan evaluasisebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


6/107


7/107

i

DAFTAR ISI

Daftar IsiDaftar Tabel

Daftar Gambar

......

iiiiii

LAMPIRAN I TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER

DAYA AIR

1.2.3.4.5.6.

Umum Lampiran 1a: Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara Lampiran 1b: Wilayah Sungai Lintas Provinsi Lampiran 1c: Wilayah Sungai Strategis Nasional .Lampiran 1d: Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota ..Lampiran 1e: Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota

111111

LAMPIRAN II SUBSTANSI DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

1.2.3.4.5.

6.7.

8.9.10.

Umum .Strategi Terpilih Data Dan Informasi Sumber Daya Air .Analisis Data .Kawasan yang Berfungsi Sebagai Daerah Resapan Air (DRA) danDaerah Tangkapan Air (DTA) .Zona Pemanfaatan Sumber Air ..Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik RencanaPengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.Analisis Desain Dasar Analisis Prakiraan Kelayakan Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan .

12815

1721

25334042

LAMPIRAN III TAHAPAN PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

1.2.3.

Umum .Persyaratan Peninjauan dan Evaluasi Tahapan Peninjauan dan Evaluasi ..

111

LAMPIRAN IV FORMAT DAN NASKAH PENYAJIAN

1.2.

3.

Pelaporan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air .Format Sampul Depan Penyajian Rencana Pengelolaan SumberDaya Air ..Sistematika Penulisan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air .

123

Halaman:


8/107

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 1.3

Tabel 1.4

Tabel 1.5

Tabel 2.1Tabel 2.2

Tabel 2.3Tabel 2.4Tabel 2.5Tabel 2.6Tabel 2.7Tabel 2.8Tabel 2.9Tabel 2.10Tabel 2.11Tabel 2.12Tabel 2.13

Tabel 2.14Tabel 2.15Tabel 2.16

Tabel 2.17

Tabel 2.18

Tabel 2.19

Tabel 2.20

Tabel 2.21Tabel 2.22

Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang Dalam PKM Tahap I Dan PKM

Tahap II WS Lintas Negara ..Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang Dalam PKM Tahap I Dan PKMTahap II WS Lintas Provinsi ...Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang Dalam PKM Tahap I Dan PKMTahap II WS Strategis Nasional Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang Dalam PKM Tahap I Dan PKMTahap II WS Lintas Kabupaten/Kota ..Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang Dalam PKM Tahap I Dan PKMTahap II WS Dalam Satu Kabupaten/Kota .Jumlah Air Yang Dapat Disuplai Pada Wilayah Sungai..Sumber-Sumber dan Tampungan Air Yang Telah Dimanfaatkan .

Sumber-Sumber dan Tampungan Air Yang Dapat Dimanfaatkan Potensi Sumber Daya Air Untuk Pengembangan .Skala Peta Untuk Pengukuran Topografi Penyelidikan Geologi Dan Geoteknik Analisis Konservasi Sumber Daya Air .Analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air Analisis Pengendalian Daya Rusak Air Analisis Sistem Informasi Sumber Daya Air ..Analisis Pemberdayaan dan Pengawasan ..Variabel, Kriteria dan Klasifikasi Penentuan Daerah Resapan Air (DRA) Variabel dan Kriteria Batas Imbuhan/Luahan Serta Lepasan Air

Variabel, Kriteria dan Klasifikasi Penentuan Daerah Tangkapan Air ...Variabel dan Kriteria Penentuan Zona Pemanfaatan Sumber Air ..Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Konservasi SumberDaya Air .Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek PendayagunaanSumber Daya Air .Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Pengendalian DayaRusak Air ...Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Sistem InformasiSumber Daya Air .Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Pemberdayaan Dan

Pengawasan ..........................Prakiraan Kelayakan Teknis dan Ekonomi Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai .

4

5

5

4

499

1011141415151617171819

1923

26

29

30

31

3142

43

Halaman:


9/107

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Gambar 1.2

Gambar 1.3

Gambar 1.4

Gambar 1.5

Gambar 1.6

Gambar 2.1

Gambar 2.2Gambar 2.3Gambar 3.1

Bagan Alir Tatacara Penyusunan Dan Prosedur Penetapan RencanaPengelolaan Sumber Daya Air .

Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Lintas Negara Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirWS Lintas Provinsi ..Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Strategis Nasional Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota .Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota ..Peta Daerah Resapan Air Wilayah Sungai

Peta Daerah Tangkapan Air Wilayah Sungai .Zona Pemanfaatan Sumber Air Pada Wilayah Sungai .Bagan Alir Peninjauan Dan Evaluasi Terhadap Rencana PengelolaanSumber Daya Air ..

2

7

8

8

8

8

2024

2

Halaman:


10/107

1

TATA CARA PENYUSUNANRENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. UMUM

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air (SDA) disusun setelahpola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai telah ditetapkanatau dalam proses penetapan. Hal tersebut dilakukan denganpertimbangan bahwa tidak terjadi perubahan kondisi dan permasalahanpada wilayah sungai yang bersangkutan, jika sesuatu hal, misalnyaterjadi bencana alam yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisiwilayah sungai disertai dengan munculnya berbagai permasalahan barupada wilayah sungai yang bersangkutan maka perlu dilakukan perbaikanatau revisi terhadap rancangan pola pengelolaan sumber daya air yangtelah disusun.

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadupada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumberdaya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam polapengelolaan sumber daya air. Strategi tersebut dipilih oleh wadahkoordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yangbersangkutan, tahapan ini merupakan langkah awal yang memiliki nilaistrategis dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum tahapan yang ditetapkandalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya airmeliputi :1) inventarisasi sumber daya air;2) penyusunan; dan3) penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pada tahap inventarisasi sumber daya air dan tahap penyusunanrencana pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terkoordinasidengan instansi yang terkait, masyarakat dan dunia usaha melaluikonsultasi publik untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/ataukeinginan dari para pemilik kepentingan.

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah dibahas,diserahkan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya dalam pengelolaan wilayah sungai untukditetapkan.

Dengan mengingat ruang lingkup inventarisasi sumber daya air besertaanalisis datanya mencakup berbagai sektor terkait sumber daya air sertaproses penyusunannya yang melibatkan berbagai pihak yangberkepentingan maka diperlukan waktu maksimal 2 (dua) tahun untukmenyusun rencana pengelolaan sumber daya air.

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan,maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnyadiharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

Bagan alir tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya airdiuraikan pada gambar 1.1 berikut.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 02/PRT/M/2013

TANGGAL : 5 Maret 2013TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR


11/107

2

Hasil Analisis:1. Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air2. Peta zona pemanfaatan sumber air3. Konse Matrik U a a Fisik dan U a a Nonfisik

Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya AirSkenario, Strategi Dan Kebijakan Operasional

Pemilihan Strategi

Dipilih Oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber

Daya Air WS

Desain Dasar Dan Prakiraan kelayakan Upaya Fisik Dan Upaya NonfisikSubstansi Muatan Dilengkapi:1. Desain Dasar:

- Desain dasar upaya fisik;- Desain dasar upaya nonfisik;

2. Prakiraan kelayakan, berupa: prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis

Gambar 1.1 Bagan Alir Tata Cara Penyusunan dan Prosedur PenetapanRencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Tidak

Ada

Strategi Terpilih

TAHAP IIPENYUSUNAN

TAHAP IIIPENETAPAN

Pengumpulan Data Dan Informasi Sumber Daya Air

Rencana Pen elolaan Sumber Da a Air

PKM Tahap II

PKM Taha I

Proses Penetapan

TAHAP IINVENTARISASISUMBER DAYA AIR

Peninjauan Kembali &Penjelasan/Klarifikasi

Pen umuman Terbuka Rancan an Rencana Pen elolaan SDA

Analisis Data

Konsultasi Tim Teknis

Pembahasan Hasil PKM I oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Konsultasi Tim Teknis

Pembahasan Hasil PKM II oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air(Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan)

Pertimbangan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA

KeberatanMasyarakat


12/107

LAMPIRAN I

BAGIAN A


WILAYAH SUNGAI LINTAS NEGARA


13/107

1

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintasnegara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber dayaair wilayah sungai lintas negara yang bersangkutan, yaitu Balai Besar/BalaiWilayah Sungai melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsurmasyarakat terkait dengan tahapan sebagai berikut:

1) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya AirPola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan pada wilayahsungai, berisi tentang tujuan pengelolaan sumber daya air, dasarpertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air, beberapa skenario kondisi wilayah sungai, alternatif pilihanstrategi pengelolaan sumber daya air dan kebijakan operasional untukmelaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

2) Pemilihan StrategiStrategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yangterdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekatikondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungailintas negara dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber dayaair pada wilayah sungai lintas negara. Strategi terpilih dituangkan dalambentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Ketuadan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah

sungai lintas negara.Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai lintas negara tidak atau belum terbentuk, maka pemilihanstrategi untuk wilayah sungai lintas negara dilakukan oleh menteribersama gubernur dengan melibatkan bupati/walikota dan instansiterkait. Hasil pemilihan strategi diatas dituangkan dalam bentuk beritaacara/surat persetujuan ditandatangani oleh menteri.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai memfasilitasi pelaksanaan sertamenyiapkan materi sebagai bahan dalam melakukan pemilihan strategiyang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauanterhadap:- kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi,

kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;- kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yangbersangkutan;

- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait denganpengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerah

pada wilayah sungai yang bersangkutan;- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


14/107

2

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya AirInventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data daninformasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencanapengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungai

di seluruh wilayah Indonesia, antara lain berupa data:1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;

2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air,termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, sertakontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakupparameter fisik, kimia dan biologi);

3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air(kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir,keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan airdan kondisi sanitasi lingkungan);

4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untukpengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan danpariwisata);

5. Sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis,kapasitas, jumlah, lokasi dan kondisinya);

6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan

7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber dayaair.

Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:

1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara dengan

para pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologitanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yangakan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis DataAnalisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusundesain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisikdalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahunkedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaansumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saatpenyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisissesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2(dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:1. Konservasi sumber daya air;2. Pendayagunaan sumber daya air; dan3. Pengendalian daya rusak air.


15/107

3

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:1. Sistem informasi sumber daya air; dan2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1)

Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta ZonaPemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan UpayaNonfisik.

5) Konsultasi Tim TeknisPeta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zonaPemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik dan UpayaNonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal SumberDaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untukmenampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaansumber daya air.Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancanganrencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaringmasukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilikkepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalamproses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air,PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan,disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahanpada masing-masing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I terlalu luas cakupannya serta denganpertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang lebihterarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompokdiskusi, sebagai berikut :a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan

informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek konservasi sumber daya air;

b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data daninformasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisik

aspek pendayagunaan sumber daya air; danc. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan

informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek pengendalian daya rusak air;

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dilaksanakan untukmenyampaikan:1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan

4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerahtangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrikupaya fisik dan upaya nonfisik.


16/107

4

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan

sebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awalrencana pengelolaan sumber daya air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakanlebih dari 1 (satu) kali pertemuan yang disesuaikan dengan luas wilayahsungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayahsungai.

Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalahpara pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yangbersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Para Pemilik Kepentingan Yang Diundang DalamPKM Tahap I dan PKM Tahap II WS Lintas Negara

No. Instansi, Lembaga1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.

28.29.30.31.32.33.

Direktorat Jenderal Sumber Daya AirBalai Besar/Balai Wilayah SungaiBalai Pengelolaan Daerah Aliran SungaiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiBadan Penanggulangan Bencana ProvinsiBadan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan HidupDinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air ProvinsiDinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya ProvinsiBalai Pengelolaan Sumber Daya Air ProvinsiDinas Kehutanan ProvinsiDinas Pertanian Provinsi

Dinas Perkebunan ProvinsiDinas Perhubungan ProvinsiDinas Perindustrian ProvinsiDinas Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/KotaBadan Penanggulangan Bencana Kabupaten/KotaBadan/Dinas Kabupaten/kota Yang Membidangi Lingkungan HidupDinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/KotaPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/KotaDinas Kehutanan Kabupaten/KotaDinas Pertanian Kabupaten/KotaDinas Perkebunan Kabupaten/KotaDinas Perhubungan Kabupaten/KotaDinas Perindustrian Kabupaten/KotaDinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota

Pakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan TinggiOrganisasi Masyarakat Pengguna AirOrganisasi Usaha Industri Pengguna AirLembaga Swadaya Masyarakat Terkait Sumber Daya Air.Lembaga Masyarakat AdatInstitusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di TingkatProvinsi, Kabupaten/Kota

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IKonsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik yang sudah diperbaikisesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan

PKM Tahap I, dibahas oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.


17/107

5

8) Desain Dasar dan Prakiraan KelayakanRancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisikdan upaya nonfisik. Upaya fisik dan upaya nonfisik dilengkapi dengandesain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:a. lokasi;b. tata letak;c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;d. ketersediaan bahan bangunan; dane. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukurantopografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yangdirencanakan.

Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:a. jenis kegiatan;b. lokasi; danc. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan upayanonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraankelayakan meliputi:a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan upaya nonfisik; danb. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirSeluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengandesain dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep MatrikDasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim TeknisKonsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikankepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untukmenyampaikan hasil Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan sertaKonsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan daripengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam menyusun Rancangan Rencana PengelolaanSumber Daya Air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.


18/107

6

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan yangdisesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahanpada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IIRancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk KonsepMatrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaikisesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM TahapII, dibahas oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

13)Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan SumberDaya Air

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbukarancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatanminimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepadamasyarakat melalui pertimbangan wadah koordinasi pengelolaansumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pengumumanterbuka dilaksanakan melalui media massa, media elektronik dan papanpengumuman Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikanmasukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber dayaair yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan alamat pengirim yangjelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuankeberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuankeberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebutdi atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran darimasyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap IIIyaitu Tahap Penetapan.

14)Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/Klarifikasi

Keberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencana

pengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbukaditujukan kepada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai. Keberatan/masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Balai Besar/Balai WilayahSungai untuk dilakukan peninjauan.

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai akan memberikanpenjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikanpenjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melaluipertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah

sungai yang bersangkutan.


19/107

7

Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencanapengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka,maka dilanjutkan dengan proses penetapan.

15) Proses PenetapanSetelah keberatan/masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai, penetapan rancangan rencana pengelolaansumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalamDewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan;

b. dalam memberikan pertimbangan, Dewan Sumber Daya Air Nasionalmengikut sertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan;dan

c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah

mendapatkan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Nasionaldisampaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai kepada menteriuntuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya airwilayah sungai lintas negara.

Gambar 1.2. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan,maka instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnyadiharuskan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

Dewan SumberDaya Air Nasional

MemberikanPertimbanganTurut Serta:

Bupati/Walikota,Gubernur pada

WS yang

bersangkutan

BalaiBesar/Balai

Wilayah SungaiMenyampaikan

RancanganRencana

PSDA WS

Menteri

PenetapanRencana

PSDA WS

Balai Besar/Balai WilayahSungai Menyusun

Rancangan RencanaPSDA WS

Proses penyusunan sampai

dengan peninjauan keberatan


20/107

LAMPIRAN I

BAGIAN B


WILAYAH SUNGAI LINTAS PROVINSI


21/107

1

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintasprovinsi disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber dayaair wilayah sungai lintas provinsi yang bersangkutan, yaitu Balai

Besar/Balai Wilayah Sungai, melalui konsultasi publik dengan instansiteknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan sebagai berikut:


2) Pemilihan Strategi

Strategi pengelolaan sumber daya air dipilih dari alternatif strategi yangterdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air yang paling mendekatikondisi 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan asumsi-asumsi yang dipergunakan (ekonomi, politik dan perubahan iklim).

Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungailintas provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Strategi terpilih dituangkandalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditanda tangani olehKetua dan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai lintas provinsi.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, maka pemilihanstrategi pola pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh menteribersama gubernur dan bupati/walikota yang terkait dengan wilayahsungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait. Hasilpemilihan strategi tersebut dituangkan dalam berita acara/suratpersetujuan ditanda tangani oleh menteri bersama gubernur danbupati/walikota.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauanterhadap:- kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi,

kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;- kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yangbersangkutan;

- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait denganpengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerahpada wilayah sungai yang bersangkutan;

- kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik; dan- kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


22/107

2


3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya AirInventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data daninformasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencanapengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungaidi seluruh wilayah Indonesia, antara lain berupa data:

1. Kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis;





6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan

7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber dayaair.


1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait; dan

2. Pengumpulan data primer seperti diskusi dan wawancara dengan parapemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologitanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yangakan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis DataAnalisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusundesain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan upayanonfisik dalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh)tahun kedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaansumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saatpenyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisissesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2

(dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.


23/107

3

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:1. Konservasi sumber daya air;2. Pendayagunaan sumber daya air; dan3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:1. Sistem informasi sumber daya air; dan2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1)Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta ZonaPemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan UpayaNonfisik.

5) Konsultasi Tim TeknisPeta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona

Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik dan UpayaNonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis Direktorat Jenderal SumberDaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap IPertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untukmenampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaansumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancanganrencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring

masukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilikkepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalamproses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air,PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan,disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahanpada masing-masing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I yang terlalu luas cakupannya sertadengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yanglebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompokdiskusi, sebagai berikut :a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan

informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek konservasi sumber daya air;

b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data daninformasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek pendayagunaan sumber daya air; dan

c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data daninformasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek pengendalian daya rusak air.


24/107

4


pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah

tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrikupaya fisik dan upaya nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam Analisis Data dan penyusunan Rancangan AwalRencana Pengelolaan Sumber Daya Air.Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakanlebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayahsungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayahsungai.Peserta yang diundang dalam PKM Tahap I dan PKM Tahap II adalahpara pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air yangbersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai yang bersangkutan, seperti diuraikan dalam tabel 1.2.


25/107

5

Tabel 1.2. Para Pemilik Kepentingan yang diundang dalam PKMTahap I dan PKM Tahap II WS Lintas Provinsi

No. Instansi, Lembaga1.2.3.

4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.

Direktorat Jenderal Sumber Daya AirBalai Besar/Balai Wilayah SungaiBalai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiBadan Penanggulangan Bencana ProvinsiBadan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan HidupDinas Pekerjaan Umum /Bidang Sumber Daya Air ProvinsiDinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya ProvinsiBalai Pengelolaan Sumber Daya Air ProvinsiDinas Kehutanan ProvinsiDinas Pertanian ProvinsiDinas Perkebunan ProvinsiDinas Perhubungan ProvinsiDinas Perindustrian ProvinsiDinas Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/KotaBadan Penanggulangan Bencana Kabupaten/KotaBadan/Dinas Kabupaten/kota Yang Membidangi Lingkungan HidupDinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/KotaPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/KotaDinas Kehutanan Kabupaten/KotaDinas Pertanian Kabupaten/KotaDinas Perkebunan Kabupaten/KotaDinas Perhubungan Kabupaten/KotaDinas Perindustrian Kabupaten/KotaDinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/KotaPakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan TinggiOrganisasi Masyarakat Pengguna AirOrganisasi Usaha Industri Pengguna AirLembaga Swadaya Masyarakat Terkait Sumber Daya AirLembaga Masyarakat AdatInstitusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di TingkatProvinsi, Kabupaten/Kota

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IKonsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik yang sudah diperbaikisesuai dengan masukan dari hasil konsultasi dengan tim teknis dan PKMTahap I, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Lintas Provinsi.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, maka rancanganrencana pengelolaan sumber daya air dibahas bersama oleh gubernur

masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan.

8) Desain Dasar dan Prakiraan KelayakanRancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisikdan upaya nonfisik. Upaya fisik dan upaya nonfisik dilengkapi dengandesain dasar dan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:a. lokasi;b. tata letak;c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;

d. ketersediaan bahan bangunan; dane. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.


26/107

6


Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:

a. jenis kegiatan;b. lokasi; danc. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan upayanonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraankelayakan meliputi:a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan upaya nonfisik; danb. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Seluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengandesain dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep MatrikDasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim TeknisKonsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikankepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap IIPertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untukmenyampaikan analisis desain dasar dan pra kelayakan serta konsepmatrik dasar penyusunan program dan kegiatan dari pengelolaansumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaansumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan,disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahanpada masing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IIRancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk KonsepMatrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaikisesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM TahapII, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah SungaiLintas Provinsi.


27/107

7

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber DayaAir

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbukarancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan

minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepadamasyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa,media elektronik dan papan pengumuman Balai Besar/Balai WilayahSungai yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikanmasukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber dayaair yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan alamat pengirim yangjelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan

keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuankeberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebutdi atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran darimasyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap IIIyaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan /Klarifikasi



Balai Besar/Balai Wilayah Sungai akan memberikanpenjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikanpenjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melaluipertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayahsungai yang bersangkutan.

Dalam hal tidak ada keberatan masyarakat terhadap rancangan rencanapengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbuka,maka dilanjutkan dengan proses penetapan melalui pertimbangan wadahkoordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yangbersangkutan.

15) Prosedur PenetapanSetelah keberatan/masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai, penetapan rancangan rencana pengelolaansumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:


28/107

8

a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalam wadahkoordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintasprovinsi untuk mendapatkan pertimbangan.

b. dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungailintas provinsi melakukan konsultasi dengan gubernur yangbersangkutan.

c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatpertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air padawilayah sungai lintas provinsi disampaikan oleh Balai Besar/BalaiWilayah Sungai kepada menteri untuk ditetapkan menjadi rencanapengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.

d. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana

pengelolaan sumber daya air dibahas bersama oleh gubernur masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan.

Gambar 1.3. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan SDAWS Lintas Provinsi

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, makainstansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskanmelakukan sosialiasi kepada para pemilik kepentingan.

Wadah KoordinasiPSDA WS

MemberikanPertimbangan

Gubernur A danGubernur B

Gubernur A dan Gubernur BMembahas Bersama

Melibatkan Bupati/Walikota

BalaiBesar/BalaiWilayah SungaiMenyampaikan

RancanganRencanaPSDA WS

Menteri

PenetapanRencana

PSDA WS

Ada

TidakAda

Konsultasi

Balai Besar/BalaiWilayah Sungai

Menyusun RancanganRencana PSDA WS

Proses penyusunansampai peninjauan

keberatan

WadahKoordinasiPSDA WS


29/107

LAMPIRAN I

BAGIAN C


WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL


30/107

1

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategisnasional disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber dayaair wilayah sungai strategis nasional yang bersangkutan, yaitu BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai melalui konsultasi publik dengan instansi

teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan diuraikan sebagaiberikut:



Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungaistrategis nasional dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai strategis nasional. Strategi terpilihdituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris wadah koordinasi pengelolaan sumber

daya air wilayah sungai strategis nasional.Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungaistrategis nasional di atas tidak atau belum terbentuk maka beritaacara/surat persetujuan ditanda tangani oleh:

a. menteri bersama bupati/walikota untuk wilayah sungai strategisnasional yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau

b. menteri bersama gubernur untuk wilayah sungai strategis nasionalyang lintas kabupaten/kota.

Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk, maka pemilihanstrategi untuk:1) wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu

kabupaten/kota dilakukan oleh menteri bersama bupati/walikotadengan melibatkan instansi terkait; atau

2) wilayah sungai strategis nasional yang lintas kabupaten/kotadilakukan oleh menteri bersama gubernur dengan melibatkanbupati/walikota dan instansi terkait.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauan

terhadap:


31/107

2

- kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi,kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;

- kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang

bersangkutan;- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait denganpengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerahpada wilayah sungai yang bersangkutan;



3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data daninformasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencanapengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungaidi seluruh wilayah Indonesia, antara lain meliputi :




4. Potensi yang terkait dengan sumber daya air (misalnya: potensi untukpengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan; danpariwisata);


6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya

air.



2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara denganpara pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologitanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yangakan dilaksanakan upaya fisik.


32/107


33/107

4

a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data daninformasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek konservasi sumber daya air,

b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data dan

informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek pendayagunaan sumber daya air.c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data dan

informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan upaya nonfisikaspek pengendalian daya rusak air.


pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah

tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air, dan konsep matrikupaya fisik dan upaya nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awalrencana pengelolaan sumber daya air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakanlebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayahsungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayahsungai.



34/107


35/107

6

d. ketersediaan bahan bangunan; dane. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.

Dalam menyusun desain dasar upaya fisik diperlukan pengukurantopografi dan penyelidikan geoteknik pada lokasi bangunan yang

direncanakan.Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:a. jenis kegiatan;b. lokasi; danc. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan upayanonfisik, dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraankelayakan meliputi:a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan nonfisik; danb. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirSeluruh upaya fisik dan upaya nonfisik yang telah dilengkapi dengandesain dasar dan prakiraan kelayakan, dituangkan dalam Konsep MatrikDasar Penyusunan Program dan Kegiatan.

10) Konsultasi Tim TeknisKonsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikandengan Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap IIPertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untukmenyampaikan hasil Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan sertarancangan rencana pengelolaan sumber daya air berupa Konsep MatrikDasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan sumber dayaair selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaansumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan,disesuaikan dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan padamasing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IIRancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk KonsepMatrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaikisesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM TahapII, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah SungaiStrategis Nasional.


36/107

7

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Rencana Pengelolaan SumberDaya Air

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai mengumumkan secara terbukarancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan

minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepadamasyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa,media elektronik dan papan pengumuman Balai Besar/Balai WilayahSungai yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikanmasukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber dayaair yang diumumkan secara tertulis yang ditujukan kepada BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai dengan identitas dan alamat pengirim yangjelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuan

keberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuankeberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebutdi atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran darimasyarakat, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai melanjutkan ke Tahap IIIyaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/Klarifikasi



Balai Besar/Balai Wilayah Sungai akan memberikanpenjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/saran tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikanpenjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melaluipertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayahsungai yang bersangkutan.


15) Proses PenetapanSetelah keberatan/ masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh BalaiBesar/Balai Wilayah Sungai, penetapan rancangan rencana pengelolaansumber daya air dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:


37/107

8

a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalamwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungaistrategis nasional untuk mendapatkan pertimbangan;

b. dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai strategis nasional mengikut sertakan bupati/walikota dangubernur yang bersangkutan;

c. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telahmendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaansumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional disampaikanoleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai kepada menteri untukditetapkan sebagai rencana pengelolaan sumber daya air wilayahsungai strategis nasional; dan

d. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk,rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh menteribersama:

1) bupati/walikota untuk wilayah sungai strategis nasional yangberada dalam satu kabupaten/kota; atau

2) gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutanuntuk wilayah sungai strategis nasional yang lintaskabupaten/kota.

Gambar 1.4. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional

Setelah rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan, makainstansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya diharuskan

melakukan sosialisasi kepada para pemilik kepentingan.

Wadah KoordinasiPSDA WS

MemberikanPertimbangan

bersamaGubernur, Bupati

/Walikota

Menteri

Membahas BersamaMelibatkan Gubernur,

Bupati/Walikota

BalaiBesar/Balai

Wilayah SungaiMenyampaikan

RancanganRencana PSDA

WS

Menteri

PenetapanRencana

PSDA WS

Ada

Tidakada

Balai Besar/Balai Wilayah SungaiMenyusun Rancangan

Rencana PSDA WS

Proses penyusunan sampaipeninjauan keberatan

WadahKoordinasiPSDA WS


38/107


39/107

1

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintaskabupaten/kota disusun oleh dinas yang membidangi sumber daya air padatingkat provinsi yang bersangkutan melalui konsultasi publik dengan

instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan tahapan diuraikansebagai berikut:



Pemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungailintas kabupaten/kota dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaansumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. Strategiterpilih dituangkan dalam bentuk berita acara/surat persetujuan yangditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris wadah koordinasi pengelolaan

sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota. Dalam hal wadahkoordinasi di atas belum terbentuk maka berita acara/surat persetujuanditanda tangani oleh gubernur bersama bupati/walikota.

Strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya airwilayah sungai terkait akan ditetapkan dengan melakukan tinjauanterhadap:- kecenderungan pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten/kota pada

wilayah sungai yang bersangkutan;- kecenderungan pertumbuhan anggaran pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan;

- kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait denganpengelolaan sumber daya air pemerintah daerah pada wilayah sungaiyang bersangkutan;


Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, makapemilihan strategi pola pengelolaan sumber daya air dilakukan olehgubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungaiyang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.


40/107

2

Dinas pada tingkat provinsi pada wilayah sungai lintas kabupaten/kotamemfasilitasi pelaksanaan serta menyiapkan materi sebagai bahandalam melakukan pemilihan strategi yang terdapat dalam polapengelolaan sumber daya air.

3) Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya AirInventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data daninformasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencanapengelolaan sumber daya air serta dilakukan pada setiap wilayah sungaidi seluruh wilayah Indonesia, antara lain meliputi :


2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air,termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan dan kebutuhan, sertakontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup

parameter fisik, kimia dan biologi);3. Kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air(kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir,keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan airdan kondisi sanitasi lingkungan);



6. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya

air.



2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara denganpara pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan geologitanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi daerah yangakan dilaksanakan upaya fisik.

4) Analisis DataAnalisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusundesain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisikdalam pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahunkedepan.

Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaansumber daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saatpenyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisissesuai dengan 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2(dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air.


41/107

3

Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

1. Konservasi sumber daya air;

2. Pendayagunaan sumber daya air; dan

3. Pengendalian daya rusak air.

Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:

1. Sistem informasi sumber daya air; dan

2. Pemberdayaan dan pengawasan.

Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1)Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta ZonaPemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik danNonfisik.

5) Konsultasi Tim TeknisPeta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zonaPemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik Dan Nonfisikdikonsultasikan kepada Tim Teknis di tingkat Pemerintah Provinsi.

6) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap IPertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untukmenampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaansumber daya air.

Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan rancanganrencana pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaringmasukan, permasalahan dan/atau keinginan dari para pemilikkepentingan untuk diolah dan dituangkan menjadi masukan dalamproses penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air,PKM Tahap I dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan,disesuaikan dengan luas wilayah sungai dan kompleksitas permasalahanpada masing-masing wilayah sungai.

Mengingat materi PKM Tahap I yang terlalu luas cakupannya sertadengan pertimbangan pembahasan materi dalam PKM Tahap I yang

lebih terarah, maka jika diperlukan, dalam pertemuan dibuat kelompokdiskusi, sebagai berikut :a. kelompok konservasi sumber daya air yang membahas data dan

informasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspekkonservasi sumber daya air,

b. kelompok pendayagunaan sumber daya air yang membahas data daninformasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspekpendayagunaan sumber daya air.

c. kelompok pengendalian daya rusak air yang membahas data daninformasi, analisis, desain dasar, upaya fisik dan nonfisik aspek

pengendalian daya rusak air.


42/107

4


pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air;3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah

tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep matrikupaya fisik dan nonfisik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilikkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awalrencana pengelolaan sumber daya air.

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I dapat dilaksanakanlebih dari 1 (satu) kali pertemuan, disesuaikan dengan luas wilayahsungai dan kompleksitas permasalahan pada masing-masing wilayahsungai.


Tabel 1.4. Para Pemilik Kepentingan yang diundang dalam PKMTahap I dan PKM Tahap II WS Lintas Kabupaten/KotaNo. Instansi, Lembaga1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiBadan Penanggulangan Bencana ProvinsiBadan/Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan HidupDinas Pekerjaan Umum /Bidang Sumber Daya Air ProvinsiDinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya ProvinsiBalai Pengelolaan Sumber Daya Air ProvinsiDinas Kehutanan ProvinsiDinas Pertanian ProvinsiDinas Perkebunan ProvinsiDinas Perhubungan ProvinsiDinas Perindustrian ProvinsiDinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/KotaBadan Penanggulangan Bencana Kabupaten/KotaBadan/Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan HidupDinas Pekerjaan Umum/Bidang Sumber Daya Air Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum/Bidang Cipta Karya Kabupaten/KotaPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/KotaDinas Kehutanan Kabupaten/KotaDinas Pertanian Kabupaten/KotaDinas Perkebunan Kabupaten/KotaDinas Perhubungan Kabupaten/KotaDinas Perindustrian Kabupaten/KotaDinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/KotaPakar Pengelolaan Sumber Daya Air/Perguruan TinggiOrganisasi Masyarakat Pengguna AirOrganisasi Usaha Industri Pengguna AirLembaga Swadaya Masyarakat terkait sumber daya airLembaga Masyarakat AdatInstitusi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di TingkatProvinsi, Kabupaten/Kota


43/107

5

7) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IKonsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuaidengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKMTahap I, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Lintas kabupaten/kota.Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, makarancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh gubernurbersama bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungaibersangkutan.

8) Desain Dasar dan Prakiraan KelayakanRancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisikdan nonfisik. Upaya fisik dan nonfisik dilengkapi dengan desain dasardan prakiraan kelayakan.

Desain dasar upaya fisik paling sedikit memuat:a. lokasi;b. tata letak;c. perkiraan tipe dan ukuran bangunan;d. ketersediaan bahan bangunan; dane. lokasi buangan bahan galian dan sumber bahan timbunan.


Desain dasar upaya nonfisik paling sedikit memuat:a. jenis kegiatan;b. lokasi; danc. waktu pelaksanaan.

Setelah dilakukan penyusunan desain dasar upaya fisik dan nonfisik,dilakukan perhitungan prakiraan kelayakan. Prakiraan kelayakanmeliputi:a. prakiraan biaya untuk upaya fisik dan nonfisik; danb. prakiraan kelayakan ekonomi dan teknis.

9) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya AirSetelah dilakukan analisis desain dasar dan prakiraan kelayakan, makaseluruh upaya fisik dan nonfisik disusun dalam sebuah matrik programupaya fisik dan nonfisik.

10)Konsultasi Tim TeknisKonsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dikonsultasikankepada Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum.

11) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untukmenyampaikan Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep


44/107

6

Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaansumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik

kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudiandisusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakansebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaansumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

PKM Tahap II dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan yangdisesuaikan dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan padamasing-masing wilayah sungai.

12) Pembahasan Wadah Koordinasi Tahap IIRancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk KonsepMatrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaikisesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM TahapII, dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah SungaiLintas kabupaten/kota.

13) Pengumuman Terbuka Rancangan Awal Rencana PengelolaanSumber Daya Air

Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsimengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumberdaya air dengan muatan minimal berupa matrik dasar penyusunanprogram dan kegiatan kepada masyarakat. Pengumuman terbuka

dilaksanakan melalui media massa, media elektronik dan papanpengumuman dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkatprovinsi yang bersangkutan.

Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikanmasukan/saran terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber dayaair yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada dinas yangmembidangi sumber daya air pada tingkat provinsi dengan identitas danalamat pengirim yang jelas.

Dalam pengumuman dicantumkan batas waktu pengajuankeberatan/masukan/saran oleh masyarakat. Batas waktu pengajuan

keberatan/masukan/saran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebutdi atas tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran darimasyarakat, dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkatprovinsi melanjutkan ke Tahap III yaitu Tahap Penetapan.

14) Keberatan Masyarakat, Peninjauan Kembali dan Penjelasan/KlarifikasiKeberatan/masukan/saran masyarakat terhadap rancangan rencanapengelolaan sumber daya air yang telah diumumkan secara terbukaditujukan kepada Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkatprovinsi. Keberatan/ masukan/saran dapat dipertimbangkan oleh Dinasyang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi untukdilakukan peninjauan.


45/107

7

Dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi akanmemberikan penjelasan/klarifikasi terhadap keberatan/masukan/sarantersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeberatan/masukan/saran masyarakat diterima. Setelah diberikan

penjelasan/klarifikasi, selanjutnya dilakukan proses penetapan melaluipertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayahsungai yang bersangkutan.


15) Prosedur PenetapanSetelah keberatan/masukan/saran masyarakat diselesaikan oleh dinasyang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi, penetapanrancangan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melaluiprosedur sebagai berikut:

a. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas dalamwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungailintas kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan;

b. rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telahmendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaansumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kotadisampaikan oleh dinas yang membidangi sumber daya air padatingkat provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi rencanapengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota;dan

c. dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air padawilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk,rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas olehgubernur bersama bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungaiyang bersangkutan.


46/107

8

Gambar 1.5. Bagan Alir Prosedur Penetapan Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/K

permen pu no 02 tahun 2013 penyusunan rencana psda

Documents