07.pedoman penyusunan slhd 2013

7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013

1/135

1

Pedoman Penyusunan SLHD 2013

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangKonferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan hidup dan Pembangunan(The United Nations Conference on Environment and Development/UNCED) di Rio deJaneiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yangdituangkan ke dalam Agenda 21.

Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalammengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada prosespengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebutmenuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidupyang informatif.

Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasilingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, petarawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerahprovinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goodgovernance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarianlingkungan hidup. Di dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menjelaskanbahwa pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah untukmengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hakyang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Sumberinformasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah.Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasilingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritasmasalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk

membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkanmandat pembangunan berkelanjutan.


2/135

2


Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publikpemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yangberkaitan dengan kepentingan publik. Kategorisasi informasi berdasarkan KIP (nantidielaborasi). Pelaporan status lingkungan hidup merupakan informasi yang disediakansecara berkala. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau, dan

dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pada tahun 2002 pemerintah mulai menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia(SLHI). Bersamaan dengan itu pula pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diIndonesia menerbitkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Penyediaan data dan informasi lingkungan hidup di daerah diawali pada tahun 1982 melaluipenerbitan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Kemudian pada tahun 1986 dirubah menjadiNeraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Selanjutnya pada tahun 1994berubah menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD).

Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak 2002 didasarkan pada surat MenteriLingkungan Hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusunStatus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman UmumPenyusunan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

B. Tujuan1. Memberikan arahan tentang cara penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota.2. Adanya keseragaman pelaporan SLHD Provinsi maupun SLHD Kabupaten/Kota.3. Memperjelas informasi yang diperlukan dalam penyusunannya.Ruang Lingkup

Penyusunan laporan SLHD provinsi dan kabupaten/kota meliputi pengumpulan danpengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi denganmodel P-S-R (Pressure-State-Response). Ruang lingkup pedoman ini meliputi:1. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, kehati, pesisir dan

laut.2. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan3. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan4. Data pendukung (penduduk, sosial ekonomi)5. Dampak yaitu bencana, aspek kesehatan (penyakit)

C. Kerangka Kerja (Framework)1. Dimensi Lingkungan hidup

Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitulintas ruang, lintas pelaku, dan lintas generasi.


3/135

3


Dimensi lintas ruang adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yangmelewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir,permasalahannya mungkin tidak terbatas pada satu administrasi daerah tertentu. Olehkarena itu pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjirmemerlukan suatu jaringan informasi lingkungan hidup antar wilayah administrasi,sedikitnya pada satu Daerah Aliran Sungai.

Dimensi Kedua, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintaspelaku. Salah satu contoh adalah pencemaran sungai dimana sumber pencemar tersebutdapat berasal dari berbagai pihak misalnya sektor industri, pemukiman, dan pertanian.

Dimensi ketiga, permasalahan lingkungan hidup selalu menyangkut lintas generasi. Halini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana sumberdaya alam danlingkungan hidup harus dikelola untuk generasi sekarang dan masa datang.


4/135

4


Sumber dan Periode Data

Data dihasilkan dari pemantauan lapangan, pengukuran, perhitungan, dan pencacahan.Sumber data SLHD antara lain sbb.:

a. Dinas dan instansi di daerah termasuk lembaga yang menangani lingkungan hidup(termasuk BLH).

b. Hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.c. Data dari pihak lainnya.

Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyajikan informasi kondisi lingkunganhidup tahun kalender berjalan. Laporan SLHD Provinsi, Kabupaten/Kota memuat datatahun sebelumnya. Data yang digunakan menggunakan data paling akhir. Sebagaicontohnya data tutupan lahan yang dimutakhirkan setiap 3 tahun sekali sehingga datatersebut dapat dimanfaatkan untuk 3 tahun pelaporan SLHD.

2. Model PSR (Pressure-State-Response)Analisa status lingkungan hidup didasari pada model P-S-R, yang dikembangkan olehUNEP. Model PSR (Pressure-State-Response)adalah hubungan sebab akibat (kasualitas)antara penyebab permasalahan, kondisi lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya.


5/135

5


Tabel penjelasan Pressure-State-Response

NO PSR URAIAN INDIKATOR CONTOH KETERANGAN

A PRESSURE I. Kegiatan Manusia

1. Pertambangan Beban pencemaran Luas Areal dan Produksi Pertambangan

Pembukaan lahan Luas areal pertambangan rakyat

menurut jenis galian

2. Pertanian Beban pencemaran Penggunaan pupukPembukaan lahan

3. Perindustrian Beban pencemaran Jumlah Industri besar/kecil Kualitas air hujan tercemar,

kualitas air menurun

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM)

untuk industri menurut jenis bahan

bakar

Jenis Penyakit Utama yang

diderita penduduk

4. Transportasi Pencemaran udara Kualitas udara ambien

Konsumsi BBM Jumlah kendaraan menurut jenis

kendaraan dan bahan bakar yang

digunakanJ umla h timbu la n s ampa h Sa mpa h da ri saran a trans porta si

(terminal, bandara, pelabuhan)

5. Peternakan Emisi Jumlah hewan,menurut jenis ternak

Jumlah hewan uanggas menurut jenis

unggas

6. Pemukiman limbah Domestik Timbulan Sampah

li mbah cair dan p adat jum lah li mbah cai r yang di as ums ikan

dari rumah tan a


6/135

6


Data dari beberapa komponen lingkungan hidup yang ada di provinsi, kabupaten/kota dilihatdan dinilai kecenderungannya, kemudian dianalisis untuk diformulasikan dalam bab atau

bagian. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi tentunya akan mendapatkanreaksi sebagai wujud keperdulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSMmaupun masyarakat dalam kegiatan yang nyata.

Kerangka laporan SLHD didasarkan kepada konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatanmanusia memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (pressure) dan menyebabkanperubahan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup baik secara kualitas maupunkuantitas (state). Selanjutnya pemerintah dan masyarakat/stakeholder melakukan reaksiterhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai

II. Alam

1. Gempa Kerugian jumlah korban

2.

3. .

III. Demografi

1. Penduduk laju pertumbuhan, jumlah, usia,

tingkat pendidikan

kebutuhan perubahan lahan

2. Pendidikan kebutuhan

B STATE Lahan Kerusakan tanah di lahan kering

akibat erosi

Ketebalan tanah kurang dari 20 cm Tabel SD.5A

Luas tanah yang terangkut erosi antara

0,2-1,3 mm3/tahundst

Kerusakan tanah di lahan kering Jumlah ketebalan solum tanah yang

hilang

Jumlah kebatuan permukaan lebih dari

40%

dst

Kerusakan tanah di lahan basah

Jumlah ketebalan gambut yang hilang

Tabel SD.5C

Kedalaman lapisan berpirit dari

permukaan tanah

Kedalaman air tanah dangkal lebih dari

25 cm

dst

Air Kualitas air sungai Status mutu air

Parameter air (PH, BOD, COD, TSS)

dst

Kualitas air sumur Status mutu air

Parameter air (Total coli, Fecal coli)

dst

Kualitas air danau/situ/embung Status mutu air

Parameter air (Total coli, Fecal coli)

dst

Kualitas air laut Status mutu air

Parameter air (PH, BOD, COD, TSS)

dst

Udara Kualitas udara ambien Status kualitas udara

Parameter udara (SOX, NOX, CO)

dst

Kehati Jumlah spesies Flora dan fauna yang diketahui dan

dilindun i

Folra dan fauna yang diketahui

C RESPONSE Lembaga : lembaga yang

mengelola LH

jumlah lembaga jumlah LSM

Kebijakan peraturan jenis produk hukum daerahAnggaran alokasi anggaran bidang LH alokasi anggaran fungsi LH

Pro gram/K egiatan rehab ilitasi lingku ngan keg iatan pe nghi jaua n dan re boisasi

(jumlah pohon dan luasan), kegiatan

fisik lainnya (jumlah pembangunan

tem at sam ahp engawasan amdal rek omendasi dan pengawasan UKL/UPL

Penegakan hukum jumlah dan status pengaduan

Peran se rt a ma syaraka t jum la h LS M, p ener ima p eng harga an

Su mberday a Manusia tingkat pendi dik an SDM Pendidi kan f ormal


7/135

7


kebijakan, program, maupun kegiatan (societal respons). Hal yang terakhir merupakanumpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia.

Aktivitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam akan menimbulkan tekanan padalingkungan hidup dan merubah keadaannya, atau kondisinya. Manusia kemudianmemberikan respons terhadap perubahan tersebut dengan membangun dan

mengimplementasikan kebijakan. Analisis terhadap tekanan yang muncul, kondisi eksistingyang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan kemudian dikenal sebagaipendekatan P-S-R (Pressure State Respons)seperti terlihat dalam diagram alir pada Gambar I-1.

Gambar I-1. Diagram Model PSR (Tekanan-Status-Respon)

Dengan demikian ada tiga indikator utama dalam kerangka PSR yang akan dianalisis, yaitu:

1. Indikator tekanan terhadap lingkungan hidup (pressure). Indikator ini menggambarkantekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

2. Indikator kondisi lingkungan hidup (state). Indikator ini menggambarkan kualitas dankuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup

3. Indikator respon (response). Indikator ini menunjukkan tingkat upaya dari parapemangku kepentingan terutama pemerintah terhadap status lingkungan hidup.

PRESSURE(Tekanan)

1. Kegiatan Manusia

Pertambangan

Pertanian

Perindustria

Transportasi

Peternakan

Pemukiman

2. Alam (gempa)

3. Demografi

Penduduk

Pendidikan

STATE(Status/Kondisi)

1. Lahan

2. Air

3. Udara

4. Kehati

5. Pesis irdanLaut

BebanPencemaran

LajuKerusakan

Pemanfaatan

RENSPONSE

(Respon/Upaya)

1. Lembaga

2. Kebij aka n

3. Anggaran

4. Program/Kegiatan

5. S um ber Daya

Faktor

Pembatas

Tata Kelola(Governance)

Dampak

Pemulihan,Rehabilitasi,

Antisipasi


8/135

8


Tekanan terhadap lingkungan hidup meliputi aktivitas seperti konsumsi energi, transportasi,industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi.

Tekanan juga meliputi interaksi-interaksi berikut:a. Lingkungan hidup sebagai sumber dari aktivitas ekonomi manusia seperti mineral,

makanan dan energi. Dalam prosesnya berpotensi mengurangi (depleting) sumber-

sumber daya tersebut atau mengganggu ekosistem.

b. Aktivitas manusia memberikan dampak negatif berupa polutan (sampah/limbah) dankerusakan lingkungan hidup.

c. Kondisi lingkungan hidup seperti udara, air, dan sumber pangan yang tercemarmempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan.

Tekanan ini akan mengubah kondisi lingkungan hidup, yang pada gilirannya kembalimempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kondisi lingkungan hidup ini meliputikualitas air, udara, lahan, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Responmasyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dapat berbentuk peraturan,

teknologi, dan peningkatan kapasitas lainnya. Respon ini untuk mempengaruhi kondisilingkungan hidup dan aktivitas manusia. Kemampuan untuk merespon ini tergantungkepada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia.

Gambar I-2. Kerangka Kerja Analisis Lingkungan hidup

Pengambilan

Keputusan

Informasi

Data

Rencana AksiLegislasi

Alat Bantu:

Sistem Pakar

RencanaAksi

AlatBantu:

GIS/RS

Indikator

Indeks

IsuTerkait

Data Bio Fisik

Udara/Atmosfir

Geologi

Hidrologi

Tanah

Topografi

Data S osioEkonomi

BatasanAdministrasi

Infrastruktur

Tataguna Lahan

Populasi

Permukiman

Perdagangan

Lembaga

Perencanaanatau

Lingkungan

JaringanNasional

Terdesentralisasi


9/135

9


4. Analisis Lingkungan HidupModel bagi proses analisis lingkungan hidup, seperti yang diberikan dalam Gambar I-2, akanmemfasilitasi pemrosesan serta pentransformasian data ke dalam informasi yang relevanuntuk pengambilan keputusan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, data biofisik dan

data sosio-ekonomis haruslah dikumpulkan, diintegrasikan, serta dianalisis untuk dapatmempresentasikan dan menganalisis keadaan lingkungan hidup secara lebih menyeluruhdan multisektoral. Kemampuan untuk mengevaluasi secara akurat perubahan lingkunganhidup sangatlah bergantung pada adanya data dasar di mana perubahan itu akandibandingkan.

Pada umumnya data status lingkungan hidup daerah ini meliputi atmosfer, topografi,

geologi, hidrologi, tanah, serta flora dan fauna. Selain itu ditunjang oleh data sosio-ekonomi

seperti data populasi, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, keterbatasan administratif, tata

guna lahan, perdagangan, infrastruktur, serta pemukiman. Data dasar yang berbeda akan

digunakan untuk mempelajari isu yang berbeda.


10/135

10


BAB IITATA LAKSANA LAPORAN SLHD

A. TujuanAda tiga tujuan dasar dari Laporan SLHD, yaitu:

1. Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat;2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan dan kondisi

lingkungan hidup;3. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Laporan SLHD dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungankondisi lingkungan hidup. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkunganhidup yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah,serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Laporan SLHD juga akan menyediakan referensidasar tentang keadaan lingkungan hidup bagi pengambil kebijakan sehingga akanmemungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses

ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan masa datang.

Pelaporan keadaan lingkungan hidup yang baik dapat dipergunakan untuk berbagaikeperluan seperti berikut:1. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup kini dan

prospeknya dimasa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik,pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;

2. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan indikator dan indeks lingkunganhidup yang disepakati pada tingkat nasional;

3. Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanyaevaluasi akan rencana mendatang;

4. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawabperubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan targetlingkungan hidup;

5. Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjaminkeberlanjutan ekologis;

6. Merancang mekanisme integrasi informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, untukmenyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa;

7. Mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) pengetahuan tentang kondisi dankecenderungan lingkungan hidup, serta merekomendasikan strategi penelitian danpemantauan untuk mengisi kesenjangan tersebut, serta membantu pengambilkeputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari

kebijakan dan rencana sosial, ekonomis dan terkait lingkungan hidup, serta untukmemenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan hidup.


11/135

11


Gambar II-1. Hubungan antara Indikator, Data dan Informasi menurut Pengguna

B. Pengguna Produk Pelaporan Keadaan Lingkungan hidupPengetahuan tentang pengguna informasi SLHD adalah penting untuk menentukan sistempelaporan SLHD yang paling tepat. Laporan SLHD memiliki pengguna potensial yangberagam dalam kaitannya dengan fungsi pelaporan dan pemantauan. Berikut ini adalahdaftar beberapa pengguna potensial tersebut:

1. Masyarakat umum;2. Lembaga kemasyarakatan;5. Sekolah, pada tingkat dasar, menengah, serta tingkat lanjut;6. Kelompok industri;7. Pengambil keputusan di bidang pemerintahan;8. Perencana dan pengelola sumber daya alam;9. Media cetak dan elektronik; serta;10.Lembaga internasional.Masing-masing kelompok pengguna tersebut tentu memiliki tingkat kebutuhan yang

berbeda-beda.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data tersebut perlu mengembangkan basis datasebagai sarana penyusunan laporan keadaan lingkungan hidup di suatu daerah. Padaumumnya dibutuhkan data deret waktu (time series) untuk mendapatkan analisiskecenderungan kualitas lingkungan hidup.


12/135

12


Dengan adanya basis data time series tersebut akan mendukung pengembangan kebijakanpada tingkat daerah dan nasional.

C. Prinsip Dasar Penyusunan SLHD

Prinsip-prinsip dasar penyusunan laporan SLHD adalah sebegai berikut:

1. Laporan SLHD harus didasarkan pada informasi yang akurat dan ilmiah. Mutu dari SLHDtergantung pada transformasi data mentah menjadi informasi terolah yang bergunadalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup dan pengambilan keputusan.

2. Informasi harus disajikan tanpa bias dan modifikasi dari sumbernya, termasuk sistemmonitoring, survei lapangan, serta sumber-sumber jarak jauh (citra satelit, foto udara).

3. Kemitraan dan kerjasama dengan komunitas, industri, organisasi non-pemerintah, sertapemerintah adalah perlu untuk keberhasilan SLHD.

4. Laporan SLHD juga perlu memasukkan informasi tentang isu-isu global, universal, danregional. Sebagai contoh: perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon. Isu global danregional memerlukan tindakan tingkat lokal dan nasional untuk pemandu tindakan

tingkat global. Isu universal mempengaruhi semua negara, misalnya tekanan populasipenduduk, akan tetapi untuk merubahnya memerlukan tindakan tingkat lokal.

5. Laporan SLHD harus selalu berusaha menganalisis informasi dan isu lingkungan hidupmenurut prinsip pembangunan berwawasan ekologis.

6. Laporan SLHD harus dipandu dengan kerangka konseptual yang memfasilitasipengembangan informasi untuk menjawab pertanyaan dasar berikut:

Apa yang terjadi? Di mana terjadi?(Apa yang merupakan kondisi dan kecenderungan dari lingkungan hidup?)

Mengapa terjadi? Bagaimana terjadinya?(Apa penyebab perubahan yang dikarenakan oleh manusia dan alam?)

Mengapa perubahan signifikan?(Apa implikasi biofisik dan sosio-ekonomisnya?)

Apa respons kita?(Apa respons masyarakat untuk melindungi lingkungan hidupnya?)

Apakah respons itu cukup?7. Keberhasilan laporan SLHD tergantung pada tingkat pemahaman terhadap konservasi

ekosistim dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

D. Mekanisme Peyampaian Laporan SLHD

Mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintahpusat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan pemerintah

tersebut mengatur tatacara penyampaian laporan dari pemerintah daerah provinsi dankabupaten/kota ke pemerintah pusat secara berjenjang.

Inisiasi tindakan penanganan lingkungan hidup ini dapat diperoleh dari laporan StatusLingkungan Hidup Daerah yang ideal.


13/135

13


Dasar dari proses penyusunan laporan yang ideal adalah penelaahan lingkungan hidupsecara kolektif dan kooperatif antar negara, serta kerangka pelaporan yang didukung olehbasis data informasi lingkungan hidup (Environmental Information Database)yangkomprehensif.

Database informasi lingkungan hidup tersebut terdiri dari data dan informasi yang lengkap

dan mendalam berdasarkan suatu set indikator secara berkala direview dan dilaporkan.Dengan demikian tujuan utama penyusunan database ini adalah untuk membangun danmenyediakan mekanisme yang disepakati untuk memperbaharui jaringan komprehensif daridatabase dan komplementernya.

Database informasi lingkungan hidup dipergunakan untuk menyusun indikator lingkunganhidup tingkat nasional dan regional, mengukur status dan kecenderungan kondisilingkungan hidup, serta kemajuan umum menuju pembangunan berkelanjutan.

Informasi yang disarikan dari database lingkungan hidup ini dapat diolah untuk penyusunanlaporan SLHD, di samping untuk menelaah dan mengawasi sumberdaya yang berada pada

kondisi kritis, untuk menentukan respons ekosistem, mengevaluasi efek kerusakanekosistem utama, serta untuk menentukan kebijakan yang sensitif lingkungan hidup.

SLHD dari suatu daerah atau wilayah adalah merujuk pada kondisi yang teramati dari duaperspektif, yaitu kondisi biofisik dan kondisi sosio-ekonomis. Pelaporan keadaan lingkunganhidup ini menyediakan gambaran umum tentang keadaan kondisi biofisik dan sosio-ekonomi, menyediakan pemahaman akan pengaruh kegiatan manusia pada lingkunganhidup serta implikasinya pada kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomis. Pelaporan inijuga menyediakan gambaran umum tentang hasil dari respons seperti inisiatif kebijakan,reformasi legislatif, serta perubahan tingkah laku publik.

Selain itu pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data daninformasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukanprioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaanuntuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkanmandat pembangunan berkelanjutan.

Kesadaran akan pembangunan berwawasan ekologis sekarang telah meluas di kalanganindividu, komunitas, dan pemerintah. Gaya hidup manusia bergantung kritis padaserangkaian aset alamiah: tanah, air, udara, sumber daya mineral, hutan dan sistem biologislainnya. Pembangunan berwawasan ekologis tidaklah mungkin tanpa informasilingkungan hidup yang cukup dan terjangkau.

Seluruh masyarakat sangat memperhatikan isu-isu tentang kualitas lingkungan hidup sepertipolusi udara, polusi air, polusi laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan erosi tanahpertanian. Pengambil kebijakan memerlukan data yang andal pada isu-isu tersebut serta

pada indikator kunci keadaan lingkungan hidup lainnya. Tanpa informasi yang cukup danterjangkau maka mungkin akan terjadi kerusakan ekosistem alami dibanding tercapainyakeberlanjutan ekologis. Pembangunan sosio-ekonomi mungkin tak tercapai karena tidakfaham akan dampak potensial dari suatu kegiatan.


14/135

14


E. Penanggung Jawab dan Koordinasi

Laporan SLHD pada dasarnya merupakan laporan kinerja pemerintah daerah di bidangpengelolaan lingkungan hidup dan merupakan informasi yang terbuka untuk publik. Karenapengelolaan lingkungan hidup sifatnya multi sektoral, maka dalam penyusunan SLHDGubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh:1. Bapedalda/BPLHD/Lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup

hidup, sebagai penanggung jawab penyusunan laporan.2. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.3. BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.4. Dinas dan instansi terkait sebagai sumber data.5. Perguruan tinggi.F. Mekanisme Penyusunan

Proses penyusunan pada dasarnya merupakan pencatatan proses kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan penetapan kebijakan (lihatGambar II-6).


15/135

15


Gambar II-6. Diagram Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka proses penyusunan SLHD adalah sebagaiberikut:1. Penetapan Tim Penyusun SLHD oleh Kepala Daerah2. Pengumpulan data hasil pemantauan secara berkala oleh masing-masing institusi yang

terkait3. Melakukan evaluasi data secara berkala yang dilakukan oleh forum Tim SLHD4. Menyampaikan hasil evaluasi data kepada pimpinan instansi terkait untuk dibahas pada

forum pimpinan daerah5. Mendokumentasikan kesepakatan atau hasil rapat pimpinan daerah.6. Menyusun Laporan SLHD.Jadwal kegiatan penyusunan Laporan SLHD adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

G. Penyampaian Laporan

Laporan SLHD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion,

dan Kementerian Lingkungan hidup Hidup. Sedangkan Laporan SLHD Provinsi diserahkankepada Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kementerian Lingkungan hidup Hidup.

H. Penyajian SLHD

1. Fisik Laporan

Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari dua buah buku, yaitu:

1. Buku Laporan Status Lingkungan hidup Hidup Daerah (Buku I)Berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup hidup (status),kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup hidup(tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon).

2. Buku Kumpulan Data (Buku II)Berisi data kualitas lingkungan hidup hidup menurut media lingkungan hidup (air, udara,lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkanterjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup hidup, data upaya atau kegiatan untuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1. Penetapan TIM SLHD2. Pengumpulan data3. Pengolahan data4. Penulisan laporan5. Pencetakan laporan6. Pengiriman laporan

No. KegiatanTahun N Tahun N+1


16/135

16


mengatasi permasalahan lingkungan hidup, dan data penunjang lainnya yang diperlukanuntuk melengkapi analisis.

Kedua buku tersebut disajikan dengan prinsip rapi, formal, dan estetis (bebas dan akanmenjadi penilaian). Dicetak menggunakan kertas ukuran A4.

Gambar II-2. Sampul Buku Laporan SLHD Kabupaten/Kota


17/135

17


Gambar II-3. Sampul Buku Data SLHD Kabupaten/Kota

Gambar II-4. Sampul Buku Laporan SLHD Provinsi


18/135

18


Gambar II-5. Sampul Buku Data SLHD Provinsi2. Sistematika Laporan SLHD

a. Buku Laporan (Buku I)

Buku Laporan SLHD (Buku I) terdiri dari empat bab dengan perincian sebagaimana dapatdilihat pada tabel di bawah ini.


19/135

19


F.

- Menyajikan informasi curah hujan dan suhu udara ratarata bulanan.

- Perbandingan dengan baku mutu ( standar/kriteria)

- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu

- Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata)G.

- Menyajikan informasi luas bencana, korban jiwa dan perkiraan kerugian akibatbanjir, longsor, kekeringan, kebakaran lahan/hutan, dan gempa bumi.

- Perbandingan dengan baku mutu (standar/kriteria)


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)

Bab III

A.- Menyajikan informasi jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk, serta pola

migrasi

- Menyajikan informasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umurdan status pendidikan


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)B.

-enya an n ormas um a ruma angga yang er empa ngga o as permu man mewa ,

menengah, sederhana, kumuh, bantaran sungai, dan di lokasi pasang surut

-Menyaji an in ormasi jum a ruma tangga menurut sum er air untu minum, tempat pem uangan

sampah, dan tempat buang air besar


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)C.

-Menyajikan informasi usia harapan hidup, angka kelahiran, angka kematian, dan pola penyakit yang

banyak diderita


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)D.

-Menyajikan informasi kebutuhan air dan penggunaan pupuk untuk lahan sawah, lahan pertanian

tanaman pangan dan perkebunan

-Menyaji an in ormasi peru a an a an pertanian menja i a an non pertanian an in ormasi e an

limbah padat dari kegiatan pertanian



Sistematika

E.-

Menyajikan informasi jumlah industri yang berpotensi mencemari sumber air, tingkat ketaatan terhadap

baku mutu dan jumlah beban limbah cairnya.

-Menyaji an in ormasi jum a in ustri yang erpotensi mencemari u ara, ting at etaatan ter a ap a u

mutu dan beban emisinya.



Industri

Pertanian

Kesehatan

Permukiman

Kependudukan

Bencana Alam

Keterangan

Tekanan Terhadap Lingkungan

Iklim


20/135

20


b. Buku Data (Buku II)

Parameter dan data dari indikator yang diperlukan untuk menyusun Status LingkunganHidup Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terfomulasikan dalam beberapa tabel pokokseperti dalam lampiran, maupun tabel tambahan. Tabel tambahan tidak termuat dalam bukupetunjuk namun untuk mempertajam suatu uraian atau analisis dapat ditambahkan data laindalam tabel tambahan yang formatnya diserahkan kepada daerah masing-masing.

F.-

enya an n ormas pro u s an uas area onses per am angan yang perz nan an a au

pengawasannya merupakan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)G.

-Menyaji an in ormasi per iraan onsumsi energi untu egiatan transportasi, in ustri, an ruma

tangga


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)H.

-Menyaji an in ormasi panjang ja an, on isi, an epa atan au intas an jum a im a pa at an cair

yang bersumber dari pelabuhan


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)I.

- Menyajikan informasi lokasilokasi w isata d an jumlah pengunjung

-Menyajikan informasi jumlah hotel/penginapan serta jumlah limbah cair dan padat yang dihasilkan


- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)J.

- Menyajikan informasi perusahaan penghasil limbah B3 serta perusahaan yang mendapatkan izin untukmenyimpan, mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan, mengangkut, dan memusnahkan limbah B3.



Bab IV

A.

-Menyajikan informasi rencana dan realisasi kegiatan reboisasi, penghijauan, dan kegiatan fisik lainnya

yang terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan

B.-

Menyajikan informasi rekomendasi Amdal yang diberikan dan hasil pengawasan pelaksanaan UKL/UPL

C.- Menyajikan informasi masalah lingkungan yang diadukan masyarakat dan tindak lanjutnya

D.- Menyajikan informasi upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat

E.

-Menyaji an in ormasi pro u u um yang i asi an oe pemerinta aera yang er aitan engan

pengelolaan lingkungan hidup, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan upaya untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Peran Serta Masyarakat

Limbah B3

Pariwisata

Transportasi

Energi

Pertambangan

Upaya P englolaan Lingkungan

Kelembagaan

Rehabilitasi Lingkungan

Amdal

Penegakan Hukum


21/135

21


Tabel tambahan merupakan dukungan atau penjelasan dari tabel pokok, oleh karena itudalam penyusunannya tidak terpisah dari tabel pokok. Sebagai contoh tabel pokoknya DE-1,kalau ada tabel tambahan maka tabel tambahan diberi kode DE-1A, DE-1B dan seterusnyadan maksimal lima tabel tambahan saja.

Data dalam tabel-tabel dikelompokkan dalam masing-masing judul tabel dan kode sebagai

berikut:

SD: Sumberdaya Alam

Kondisi sumberdaya alam suatu daerah

DE: Demografi

Perubahan dan struktur penduduk

DS: Demografi Sosial

Korelasi antara pertumbuhan dan struktur penduduk dengan kebutuhan fasilitas

SE: Sosial Ekonomi

Hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan struktur penduduk dengan aktivitas danpengembangannya

SP: Sumber Pencemaran

Identifikasi terhadap sumber dan beban pencemaran yang menekan lingkungan hidup

BA: Bencana Alam

Intensitas kejadian bencana yang telah terjadi di suatu daerah menurut jenis dan jumlahkerugian

UP: Pengelolaan Lingkungan hidup

Realisasi dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hidup


22/135

22


Buku Data (Buku II) tetap disertai Kata Pengantar yang sama dengan Buku Laporan (Buku I)yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (gubernur, Bupati datau Walikota).

Setiap tabel dilengkapi dengan :

1. Judul Tabel : diisi sesuai format yang tertulis

2. Provinsi/Kabupaten/Kota : diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kotapenyusun laporan

3. Tahun Data : diisi dengan tahun data yang digunakan

4. Keterangan : diisi dengan penjelasan tanda-tanda bacaseperti (-), (NA), (tad), (0) atau penjelasantentang keberadaan komponen/ sub komponenyang diminta dalam tabel.

5. Sumber : diisi dengan sumber perolehan data

Lampiran :

Lampiran I berisi kumpulan tabel data SLHD ProvinsiLampiran II berisi kumpulan tabel data SLHD Kabupaten/KotaLampiran III berisi rumus perhitungan perkiraan beban pencemar dan keterangan lainnya


23/135

23


LAMPIRAN I

KUMPULAN DATA SLHD PROVINSI

A. Sumber Daya AlamTabel SD-1. Luas Wilayah Menurut PenggunaanLahan Utama

Provinsi:

Tahun Data:

Keterangan:Sumber:

Penjelasan Isi Tabel:

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.(3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman

dalam satuan hektar (Ha).(4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar (Ha).(5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/ladang

dalam satuan hektar (Ha).(6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau

komoditi tertentu kecuali kebun campuran dalam satuan hektar (Ha).(7) Diisi dengan luas lahan hutan primer dan hutan sekunder.

(8) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar (Ha).(9) Diisi dengan jumlah total luas lahan per kabupaten/kota dalam satuan hektar (Ha)

No. Kabupaten/KotaLuas Lahan (Ha)

NonPertanian

SawahLahanKering

Perkebunan HutanBadan

AirTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Total


24/135

24


Tabel SD-2. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status

Provinsi:

Tahun Data:

No. Fungsi Luas (Ha)(1) (2) (3)

Cagar AlamSuaka Margasatwa

Taman Wisata

Taman Buru

Taman NasionalTaman Hutan Raya

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi KonservasiHutan Kota

Total Luas Hutan

Keterangan :Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Luas kawasan hutan menurut fungsi dan status sesuai ketetapan Kementerian Kehutanan yangdituangkan dalam RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota.(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)


25/135

25


Vegetas iArea

Terbangun

Tanah

Terbuka

Badan

Air

(1) (3) (4) (5) (6) (7) I.

A.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

D.

1.

2.

3.

E.

1.

i. Kawasan Keunikan

Batuan dan Fosil

ii. Kawasan Keunikan

Bentang Alam

Kawasan Rawan Gelombang

Pasang

Kawasan Rawan Banjir

Jumlah

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Cagar Alam

Geologi

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian

Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Rawan Tanah

Longsor

Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Laut dan

Perairan Lainnya

Suaka Margasatwa dan

Suaka Margasatwa Laut

Cagar A lam dan Cagar Alam

Laut

Kawasan Pantai Berhutan

Bakau

Taman Nasional dan Taman

Nasional Laut

Taman Hutan RayaTaman Wisata Alam dan

Taman Wisata Alam Laut

Kawasan Cagar Budaya dan

Ilmu Pengetahuan

Jumlah

Kawasan Rawan Bencana

Jumlah

Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Kawasan Sekitar Danau

atau Waduk

Kawasan Lindung

Kawasan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Bergambut

Kawasan Resapan Air

No. Nama KawasanLuas

Kawasan

(Ha)

Tutupan Lahan (Ha)

(2)

Tabel SD-3. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Provinsi:Tahun Data:


26/135

26


VegetasiArea

Terbangun

Tanah

Terbuka

Badan

Air

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

iii. Kawasan Keunikan

Proses Geologi

2.

i. Kawasan Rawan

Letusan Gunung

Berapi

ii. Kawasan Rawan

Gempa Bumi

iii. Kawasan Rawan

Gerakan Tanah

iv. Kawasan yang

Terletak di Zona

Patahan Aktif

v. Kawasan Rawan

Tsunami

vi. Kawasan Rawan

Abrasivii. Kawasan Rawan Gas

Beracun

3.

i. Kawasan Imbuhan

Air Tanah

ii. Sempadan Mata A ir

F.

1

2

3

4

.

5

.

6

7

.

II.

Kawasan Koridor bagi Jenis

Satwa atau Biota Laut yang

Dilindungi

Jumlah

Jumlah Total Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Jumlah Total Kawasan Budidaya

Jumlah

Terumbu Karang

Kawasan Rawan Bencana

Alam Geologi

Jumlah

Kawasan yang

Memberikan Perlindungan

Terhadap Air Tanah

Jumlah

Jumlah

Kawasan Lindung Lainnya

Cagar Biosfer

Ramsar

Taman Buru

Kawasan Perlindungan

Plasma Nutfah

Kawasan pengungsian

Satwa

No. Nama KawasanLuas

Kawasan

(Ha)

Tutupan Lahan (Ha)

(2)

Lanjutan

Keterangan

Sumber :


27/135

27



Isi Tabel Merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay)antara RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikotadan/atau peraturan lainnya dengan kondisi tutupan lahan tahun berjalanApabila RTRW tidak ada maka berdasarkan(1) Nomor urut(2) Cukup jelas

(3) Diisi dengan luas kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha).(4) Diisi dengan luas vegetasi yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, bakau dan sawahladang dalam satuan hektar (Ha).

(5) Diisi dengan luas areal terbangun yang merupakan pemukiman dan kawasan industri dalam satuanhektar (Ha).

(6) Diisi dengan luas tanah terbuka yang merupakan tanah terbuka, semak belukar dan lahan kosong dalamsatuan hektar (Ha).

(7) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak dan sungai dalam satuan hektar (Ha).


28/135

28


Keterangan :

Sumber :


Tabel ini merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay)antara batas administrasi, tutupan lahan (hutan-nonhutan) dan kawasan hutan berdasarkan penetapan Kementerian Kehutanan (RTRW) atau Perda, SKGub/Bupati/Walikota dan/atau peraturan lainnya

KSA-KPA : Kawasan suaka alam kawasan pelestarian alamHL : Hutan lindung

HPT : Hutan produksi terbatasHP : Hutan produksi tetap

HPK : Hutan produksi yang dapat dikonversi

APL : Area penggunaan lain (selain kawasan hutan)

Tidak ada data : 1. Tidak terpantau/terdeteksi2. tertutup awan

(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan KSA-KPA dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan HL dalam satuan hektar (Ha)(5) Diisi dengan HPT dalam satuan hektar (Ha)(6) Diisi dengan HP dalam satuan hektar (Ha)(7) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (3), (4), (5) dan (6) dalam satuan hektar (Ha)

(8) Diisi dengan hutan produksi yang dapat dikonversi dalam satuan hektar (Ha)(9) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (7) dan (8) dalam satuan hektar (Ha)(10) Diisi dengan APL dalam satuan hektar (Ha)(11) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (9) dan (10) dalam satuan hektar (Ha)

KSA- KPA HL HPT HP JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Kab/Kota A

a.Hutan

b.Non Hutan

c.Tidak ada data

Dst

NO KABUPATEN/ KOTAKAWASAN HUTAN (Ha)

APL JUMLAHHUTAN TETAPHPK JUMLAH

Tabel SD-4. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan

Hutan

Provinsi:

Tahun Data:


29/135

29


Status

Melebihi/Tidak

(1) (2) (3) (4) (5)

1 < 20 cm 0,2 - 1,3

2 20 - < 50 cm 1,3 - < 4

3 50 - < 100 cm 4,0 - < 9,0

4 100 150 cm 9,012

5 > 150 cm > 12

Besaran erosi

(mm/10 tahun)

Ambang Kritis Erosi

(mm/10 tahun)Tebal TanahNo.

Tabel SD-5. Luas Lahan Kritis

Provinsi :

Tahun Data:

No. Kabupaten/Kota Kritis (Ha) Sangat Kritis (Ha) Jumlah Total (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5)

Total

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah lahan kritis dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan jumlah lahan sangat kritis dalam satuan hektar (Ha)(5) Diisi dengan jumlah total kolom (3) dan (4) dalam satuan hektar (Ha)

Tabel SD-6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Provinsi:

Lokasi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentan Pengendalian

Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa(4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun)(5) Diisi dengan kata Melebihiatau Tidak


30/135

30


Status

Melebihi/Tidak

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Ketebalan Solum < 20 cm

2 Kebatuan Permukaan > 40 %

< 18 % koloid;

> 80 % pasir kuarsitik

4 Berat Isi > 1,4 g/cm3

5 Porositas Total < 30 % ; > 70 %

6 Dera jat Pelulusan air < 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam

7 pH (H2O) 1 : 2,5 < 4,5 ; > 8,5

8 Daya Hantar Listrik > 4,0 mS/cm

9 Redoks < 200 mV

10 Jumlah Mikroba < 102cfu/g tanah

3 Komposisi Fraksi

Hasil PengamatanAmbang KritisParameterNo.

Tabel SD-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Provinsi:Lokasi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Cukup jelas

(3)Cukup jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentangPengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

(4) Diisi angka hasil pengamatan dengan satuan masin -masing parameter(5) Diisi dengan kata Melebihiatau Tidak


31/135

31


Status

Melebihi/Tidak

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa > 35 cm/tahun untuk ketebalan

gambut3 m atau 10% / 5 tahun

untuk ketebalan gambut < 3 m

2 Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah < 25 cm dengan pH 2,5

3 Kedalaman Air Tanah dangkal > 25 cm

4 Redoks untuk tanah berpirit > - 100 mV

5 Redoks untuk gambut > 200 mV

6 pH (H2O) 1 : 2,5 < 4,0 ; > 7,0

7 Daya Hantar Listrik/DHL > 4,0 mS/cm

8 Jumlah mikroba < 102 cfu/g tanah

Hasil PengamatanAmba ng KritisParameterNo.

Tabel SD-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan BasahProvinsi:Lokasi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah

untuk Produksi Biomassa(4) Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing(5) Diisi dengan kata Melebihiatau Tidak


32/135

32


No. Penyebab Kerusakan Luas (Ha)

(1) (2) (3)

1 Kebakaran Hutan

2 Ladang Berpindah

3 Penebangan Liar

4 Perambahan Hutan

5 Lainnya

Total

Tabel SD-9. Perkiraan Luas Kerusakan Hutan menurut PenyebabnyaProvinsi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :(1) Nomor urut

(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

Tabel SD-10. Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Menurut PeruntukkanProvinsi:Tahun Data:

No. Peruntukan Luas (Ha)

(1) (2) (3)

1 Pemukiman

2 Pertanian

3 Perkebunan

4 Industri5 Pertambangan

6 Lainnya

Total

Keterangan :

Sumber:

Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi berdasarkan SK Menteri Kehutanan

(1) Nomor urut

(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)


33/135

33


Endemik Terancam Berlimpah Dilindungi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.2.

3.

dst...

1.

2.

3.

dst...

1.

2.

3.

dst...

1.

2.3.

dst...

1.

2.

3.

dst...

1.

2.

3.

dst...

1.

2.

3.

dst...

1.

2.

3.

dst...

Jumlah

Jumlah

6. Keong

Jumlah

7. Serangga

Jumlah

5. Ikan

Jumlah

8. Tumbuh-tumbuhan

3. Reptil

Jumlah

4. Amphibi

Status

Jumlah

2. Burung

Jumlah

No. Golongan Nama spesies Diketahui

1. Hewan menyusui/Mamalia

Tabel SD-11. Flora dan Fauna yang DilindungiProvinsi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :


Pilihan status adalah endemik, terancam, berlimpah dan dilindungi sesuai ketetapan masing-masing daerah(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan nama spesies yang diketahui(4) Diisi dengan jumlah flora dan fauna endemik yang diketahui dalam satuan ekor.(5) Diisi dengan jumlah flora dan fauna terancam yang diketahui dalam satuan ekor.(6) Diisi dengan jumlah flora dan fauna berlimpah yang diketahui dalam satuan ekor.(7) Diisi dengan jumlah flora dan fauna dilindungi yang diketahui dalam satuan ekor.


34/135

34


Tabel SD-12. Inventarisasi Sungai

Provinsi:

Tahun Data:

No. Nama SungaiPanjang

(km)Lebar (m) Kedalaman

(m)Debit (m3/dtk)

Permukaan Dasar Maks Min

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dst

Keterangan :

Sumber :


lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama sungai utama yang ada di provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan

(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan kilometer (km)(4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m)(5) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m)(6) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m)(7) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk)(8) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk)


35/135

35


No. Nama Danau/Waduk/Situ/Embung Luas (Ha) Volume (m3)

(1) (2) (3) (4)

Danau1. ............

2. ............

dst ............

Waduk

1. ............

2. ............

dst ............

Situ

1. ............

2. ............

dst ............Embung

1. ............

2. ............

dst ............

Tabel SD-13. Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/EmbungProvinsi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama danau/waduk/situ/embung(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik (m3)


36/135

36


Tabel SD-14. Kualitas Air Sungai

Provinsi:

Tahun Data:

No Parameter SatuanLokasi Sampling

1 2 3 4 5 dst

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

DataSungai

Nama Lokasi

Koordinat

Waktu Pemantauan

FISIKA

1Tempelatur

C

2Residu Terlarut mg/ L

3

Residu Tersuspensi mg/L

KIMIA ANORGANIK

4 pH

5 DHL mg/L

6 TDS mg/L

7 TSS mg/L

8 DO mg/L

9 BOD mg/L

10 COD mg/L

11 NO2 mg/L

12 NO3 mg/L

13 NH3 mg/L

14Klorin bebas mg/L

15 T-P mg/L

16 Fenol g/L

17Minyak dan Lemak g/L

18Detergen g/L

19Fecal coliform

jmlh/1000ml

20Total coliform jmlh/1000

ml

21 Sianida mg/L

22 H2S mg/L

Keterangan :

Sumber :


37/135

37


Penjelasan Isi Tabel:Data Kualitas air sungai Provinsi minimal menggunakan data dari dana Dekonsentrasi pemantauan kualitas air sungai.Parameter yang wajib dipantau adalah parameter sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas air.

Nama Lokasi : Isi dengan lokasi titik pantauKoordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara

(format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik samplingWaktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masin -masing titik sampling (tgl/bln/thn)

(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas(4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

(5) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

(6) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan(7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan




38/135

38


Tabel SD-15. Kualitas Air Danau/Situ/Embung

Provinsi:

Tahun Data :


1 2 3 4 5 dst

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

DataDanau

Nama Lokasi

Koordinat

Waktu Pemantauan

FISIKA

1Tempelatur

C

2Residu Terlarut mg/ L

3Residu Tersuspensi mg/L

KIMIA ANORGANIK

4 pH

5 DHL mg/L

6 TDS mg/L

7 TSS mg/L

8 DO mg/L

9 BOD mg/L

10 COD mg/L

11 NO2 mg/L

12 NO3 mg/L

13NH3 mg/L

14Klorin bebas mg/L

15 T-P mg/L

16 Fenol g/L

17Minyak dan Lemak g/L

18Detergen g/L

19Fecal coliform jmlh/100 ml

20 Total coliform jmlh/100 ml21 Sianida mg/L

22 H2S mg/L

Keterangan :

Sumber :


39/135

39



Tabel ini wajib diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkanNama Lokasi : Isi dengan nama lokasi sampling

Koordinat: Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara(format koordinat geografis : derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling

WaktuPemantauan

: Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling

(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas(4) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(5) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(6) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(7) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(8) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(9) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.


40/135

40


Tabel SD-16. Kualitas Air SumurProvinsi:Tahun Data :


1 2 3 4 5 dst

Data

Sumur

Nama LokasiKoordinat

Waktu Pemantauan

FISIKA

1 Tempelaturo

C

2 Residu Terlarut mg/ L

3 Residu Tersuspensi mg/L

KIMIA ANORGANIK

4 pH

5 BOD mg/L

6 COD mg/L

7 DO mg/L8 Total Fosfat sbg P mg/L

9 NO 3 sebagai N mg/L

10 NH3-N mg/L

11 Arsen mg/L

12 Kobalt mg/L

13 Barium mg/L

14 Boron mg/L

15 Selenium mg/L

16 Kadmium mg/L

17 Khrom (VI) mg/L

18 Tembaga mg/L

19 Besi mg/L20 Timbal mg/L

21 Mangan mg/L

22 Air Raksa mg/L

23 Seng mg/L

24 Khlorida mg/l

25 Sianida mg/L

26 Fluorida mg/L

27 Nitrit sebagai N mg/L

28 Sulfat mg/L

29 Khlorin bebas mg/L

30 Belereng sebagai H2S mg/LMIKROBIOLOGI

31 Fecal coliform jml/100 ml

32 Total coliform jml/100 ml

RADIOAKTIVITAS

33 Gross-A Bq /L

34 Gross-B Bq /L

Keterangan:Sumber :


41/135

41


Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini wajib Diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkanNama Lokasi : Isi dengan nama SumurKoordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara(format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik samplingWaktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masin -masing titik samplin

(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas(4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(5) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(6) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(8) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(9) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.


42/135

42


Tabel SD-17. Kualitas Air Laut

Provinsi:

Tahun Data:

No Parameter SatuanBakuMutu

Lokasi Sampling

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik ...Nama Lokasi

Koordinat

Waktu sampling (tgl/bln/thn)

Fisika

1 Warna CU

2 Bau

3 Kecerahan M

4 Kekeruhan NTU

5 TSS mg/l

6 Sampah -

7 Lapisan Minyak -

8 TemperaturoC

Kimia

9 pH

10 Salinitas

11 DO mg/l

12 BOD5 mg/l

13 COD mg/l

14 Amonia total mg/l

15 NO2-N mg/l

16 NO3

-N mg/l

17 PO4-P mg/l

18 Sianida (CN-) mg/l

19 Sulfida (H2S) mg/l

20 Klor mg/l

21 Minyak bumi mg/l

22 Fenol mg/l

23 Pestisida mg/l

24 PCB mg/l



43/135

43



Parameter disesuaikan

Nama Lokasi : Isi dengan nama laut

Koordinat: Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara(format desimal degree :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling

Waktu Pemantauan: Isi dengan tanggal pemantauan dari masin -masing titik samplin

(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Baku Mutu berdasarkan peraturan daerah atau nasional(4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(5) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(6) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(8) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.

Tabel SD-18. Kualitas Udara Ambien

Provinsi:

Tahun Data:

Keterangan :

Sumber:


Untuk Kolom 4 lama pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah

(1) Cukup jelas(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas

(4) Diisi dengan angka lama pengukuran(4)Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(5) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(6)Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(7) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(8)Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan

Parameter wajib: SO2, CO, NO2, O3, HC, PM 10, PM 2.5, TSP

Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 Lokasi 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. SO2 g/Nm3

2. CO g/Nm3

3. N02 g/Nm3

4. O3 g/Nm3

5. HC g/Nm3

6. PM10 g/Nm3

7. PM2.5 g/Nm3

8. TSP g/Nm3

9. Pb g/Nm3

10. Dustfall g/Nm311. Total Fluorides sebagai F g/Nm3

12. Fluor Index g/Nm3

13. Khlor ine & Khlor ine Dioksida g/Nm3

14. Sulphat Index g/Nm3

No. Parameter SatuanLama

PengukuranLokasi


44/135

44


Tabel SD-19. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu KarangProvinsi:Tahun Data:

No. Kabupaten/Kota

LuasTutupan

(Ha)

Persentase Luas Terumbu Karang (%)

Sangat

BaikBaik Sedang Rusak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

2

3 Dst

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku KerusakanTerumbu Karang

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi luasan tutupan lahan menggunakan dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik(5) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik(6) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang

(7) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak


45/135

45


Tabel SD-21. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Tabel SD-20. Luas dan Kerusakan Padang LamunProvinsi:Tahun Data:

No Kabupaten/Kota Luas (Ha)Persentase Area Kerusakan

(%)

(1) (2) (3) (4)1

2

3

4

5 Dst

Total


Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Keputusan Menteri LingkunganHidup Nomor 200 Tahun 2004 tentangKriteria Baku Kerusakan dan PedomanPenentuan Status Padang Lamun

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan prosentase area kerusakan


No Lokasi Luas Lokasi (Ha)Persentase tutupan

(%)Kerapatan

(pohon/Ha)

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

4

5

Total


Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentangKriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove(3) Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar (Ha)(4)Diisi dengan persentase tutupan mangrove(5) Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon/hektar(Ha)


46/135

46


Tabel SD-22. Curah Hujan Rata-Rata BulananProvinsi:Tahun Data:

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun

pemantauan(3) Diisi menggunakan angka dengan dalam satuan milimeter (mm)

Tabel SD-23. Suhu Udara Rata-Rata BulananProvinsi:Tahun Data:

No

Nama dan LokasiStasiun

Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (0C)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

(1) (2) (3)

1

2

3

4

5 Dst..

TOTAL

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pemantauan(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

(1) (2)

1

2

3

4

5 Dst..

No.Nama dan Lokasi

Stasiun

Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)

(3)

TOTAL


47/135

47


Tabel SD-24. Kualitas Air HujanProvinsi:Tahun Data:



(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan nama prameter yang diperiksa(3)(4)

Cukup jelasKolom 4 sampai dengan 15 diisi dengan hasil pengukuran setiap bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 pH mhos/em

2 DHL mg/L

3 SO4 mg/L4 NO3 mg/L

5 Cr mg/L

6 NH4 mg/L

7 Na mg/L

8 Ca2+ mg/L

9 Mg2+ mg/L

Waktu PemantauanNo. Parameter Satuan


48/135

48


B. Bencana Alam

Tabel BA-1. Bencana Banjir, Korban, dan KerugianProvinsi:Tahun Data :

No Kabupaten/KotaTotal Area

Terendam (Ha)

Jumlah Korban Perkiraan

Kerugian (Rp.)Mengungsi Meninggal(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

2

3

4

5 Dst

TOTAL

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratankarena volume air yang meningkat.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan total area terendam dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang(5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan oran(6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah

Tabel BA-2. Bencana Kekeringan, Luas, dan KekeringanProvinsi :Tahun Data :

No Kabupaten/KotaTotal Area

(Ha)Perkiraan Kerugian

(Rp)

(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.

5. Dst

TOTAL


Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian,

kegiatan ekonomi dan lingkungan.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan total area yang terkena dampak kekeringan dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat kekeringan dalam satuan rupiah


49/135

49


Tabel BA-3. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan KerugianProvinsi:Tahun Data :

No Kabupaten/KotaPerkiraan Luas Hutan/ Lahan

Terbakar(Ha)

Perkiraan Kerugian (Rp.)

(1) (2) (3) (4)1.

2.

3.

4.

5. Dst

TOTAL

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu

keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkankerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis danatau nilai l ingkungan.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah perkiraan luas hutan /lahan terbakar dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan menggunakan nilai rupiah


50/135

50


Tabel BA-4. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, KerugianProvinsi:Tahun Data:

No Kabupaten/Kota Jenis BencanaJumlah Korban

Meninggal

(jiwa)

PerkiraanKerugian

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

4

5 Dst..

Total

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan tabel penggabungan dari Tabel BA3 dan BA 4 pada pedoman sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupunpercampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanahatau batuan penyusun lereng.Gempa bumiadalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumiyang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi Jenis bencana, selain bencana banjir kekeringan misalnya : tanah longsor, gempa bumi, tsunami,puting beliung

(4) Diisi dengan jumlah korban meninggal dalam satuan oran(5) Diisi dengan perkiraan kerugian dalam satuan rupiah


51/135

51


C. Demografi

Tabel DE-1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan KepadatanPenduduk menurut KecamatanProvinsi:

Tahun Data :

No. Kabupaten/Kota Luas (km2)Jumlah

PendudukPertumbuhanPenduduk (%)

KepadatanPenduduk (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

2

3

4 Dst..

Total

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.(3) Diisi dengan luas kabupaten/kota(4) Diisi dengan jumlah penduduk .(5) Diisi dengan prosentase pertumbuhan penduduk.(6) Diisi dengan prosentase kepadatan penduduk.

Tabel DE-2. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan PerempuanProvinsi:

Tahun Data:

No. Kabupaten/KotaJenis Kelamin

JumlahLaki-Laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5)

12

3

4 Dst..

Total


Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DE-2 dan DE-3 dari pedoman sebelumnya(1) Nomor urut(2) Diisi nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dalam angka dengan satuan jiwa/orang(4) Diisi dengan jumlah penduduk perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang(5) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang


52/135

52


Tabel DE-3. Penduduk di Wilayah Pesisir dan LautProvinsi:

Tahun Data:

No. Kabupaten/Kota Jumlah Desa Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga(1) (2) (3) (4) (5)1.

2.3.

dst

Total


Penjelasan Isi Tabel :Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan

di darat dan laut(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah desa dalam angka(4) Diisi dengan jumlah penduduk dengan satuan jiwa yang ada di kawasan/wilayah dalam angka


53/135

53


D. Demografi Sosial

Tabel DS-1A. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan PendidikanProvinsi:

Tahun Data:

No. Kabupaten/Kota

Tidak Sekolah

SekolahSD SLTP SLTA

Laki-

Laki

Perempuan Laki-

Laki

Perempuan Laki-

Laki

Perempuan Laki-Laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

2

3

4

5

Jumlah

Keterangan :Sumber :Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1 sampai dengan DS-4 pada pedoman sebelumnya(1) Cukup jelas(2)Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3)Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa

Tabel DS-1B. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan PendidikanProvinsi :Tahun Data :

No. Kabupaten/KotaDiploma S1 S2 S3

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

2

3

4

5

Jumlah


Penjelasan Isi Tabel

Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1, s.d DS-4 dari pedoman sebelumnya(1) Cukup jelas(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun Laporan(3) Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam angka


54/135

54


Tabel DS-2. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

Provinsi:

Tahun Data:

No. Jenis Penyakit Jumlah Penderita

(1) (2) (3)

1.

2.

3.

4.

dst


Penjelasan Isi Tabel :(1) Cukup jelas(2) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa

E. Sosial Ekonomi

Tabel SE-1. Jumlah Rumah Tangga MiskinProvinsi:

Tahun Data:

No. Kabupaten/KotaJumlah Rumah

TanggaJumlah RumahTangga Miskin

(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.5.

Dst


Penjelasan Isi tabel :

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masin -masing kabupaten/kota(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masin -masing kabupaten/kota


55/135

55


Tabel SE-2. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum


No. Kabupaten/Kota Ledeng Sumur Sungai Hujan Kemasan Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

23

dst

Total


Penjelasan Isi Tabel:(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum.

Definisi air ledeng: sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan

dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum.

Definisi sumur : air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut dilindungioleh tembok paling sedikit 0.8 meter diatas tanah dan 3 meter ke bawah tanah serta adalantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.

(5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum.(6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum.(7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum.(8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(7) sebagai sumber air minum


56/135

56


Tabel SE-3. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Penggunaan Pupuk

Provinsi :Tahun Data :

No. Jenis TanamanLuas Lahan

(Ha)Produksi

(Ton)Pemakaian Pupuk (Ton)

Urea SP.36 ZA NPK Organik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Karet

2. Kelapa

3. Kelapa Sawit4. Kopi

5. Coklat

6. Teh

7. Cengkeh

8. Tebu9. Tembakau

10. Kapas

11. Jarak12. Kapuk

13. Kina

14. Jambu Mete15. Pala

16. Kayu Manis

17. Lainnya (Sebutkan)

Total

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut

(2)Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis(3) Diisi dengan luas lahan sesuai dengan jenis tanaman

(4) Diisi dengan jumlah produksi dalam setahun tiap jenis tanaman dalam ton(5) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(6) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(7) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(8) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton

(9)Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton

Kolom (3), (4), (5) wajib diisi, kolom (6), (7), (8), (9) tidak wajib


57/135

57


Urea SP.36 ZA NPK Organik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Padi

2. Jagung3. Kedelai

4. Kacang tanah

5. Ubi kayu

6. Ubi jalar

7. La innya (sebutkan)

No. Jenis TanamanPemakaian Pupuk (Ton)

Total

Tabel SE-4. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Pupuk

Provinsi:Tahun Data :



(1) Nomor urut

(2) Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis(3) Diisi jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(4) Diisi jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(5) Diisi jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(6) Diisi jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(7) Diisi jumlah pemakaian pupuk organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton

Kolom (3) wajib Diisi, kolom (4) s.d (7) t idak wajib


58/135

58


Tabel SE-5. Luas Perubahan Penggunaan Lahan PertanianProvinsi:Tahun Data:

No.Jenis Penggunaan

BaruLuas (Ha)

(1) (2) (3)1 Permukiman

2 Industri3 Tanah kering

4 Perkebunan

5 Semak belukar

6 Tanah kosong

7 Perairan/kolam

8 Lainnya (sebutkan)Total

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi sesuai jenis penggunaan yang tertulis(3) Diisi dengan luas lahan yang berubah pemanfaatannya pada tahun berjalan dalam satuan hektar (Ha)

Tabel SE-6. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan GalianProvinsi:Tahun Data :

No. Nama PerusahaanJenis Bahan

GalianLuas Areal

(Ha)Produksi

(Ton/Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5)1.2.

3.

4.

5. dst

Keterangan :Sumber

Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan penggabungan tabel SE-14 dan SE-15 pada pedoman sebelumnya.

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama perusahaan tambang yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan(3) Diisi dengan jenis bahan galian pertambangan(4) Diisi dengan luas areal produksi dalam satuan Hektar (Ha)(5) Diisi dengan jumlah produksi pertambangan dalam satuan ton per tahun


59/135

59


Tabel SE-7. Luas Lahan Sawah menurut Frekuensi Penanaman, Produksi per

HektarProvinsi :

Tahun Data :

No Kabupaten/kotaLuas (Ha) dan Frkuensi Penanaman

1 kali 2 kali 3 kali Produksi per Hektar(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

2

3

4

dst

Total

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan luas lahan sawah 1 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar.(4) Diisi dengan luas lahan sawah 2 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar.(5) Diisi dengan luas lahan sawah 3 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar.(6) Diisi dengan jumlah produksi padi dalam satu tahun per hektar dalam ton.


60/135

60


Tabel SE- 8 . Jumlah Hewan Ternak


No. Kabupaten/KotaSapi

PerahSapi

Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

2.

3.

4.

dst

Total



(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah sapi perah dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(4) Diisi dengan jumlah sapi potong dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor

(5) Diisi dengan jumlah kerbau dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(6) Diisi dengan jumlah kuda dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(7) Diisi dengan jumlah kambing dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(8) Diisi dengan jumlah domba dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(9) Diisi dengan jumlah babi dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor


61/135

61


Tabel SE-9 Jumlah Hewan Unggas dari Jenis Unggas


No. Kabupaten/Kota Ayam Kampung Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

dst

Total

Keterangan :Sumber


(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan jumlah ayam kampung dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(4) Diisi dengan jumlah ayam petelur dimasin -masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(5) Diisi dengan jumlah ayam pedaging dimasin -masing kabupaten/kota dalam satuan ekor

(6) Diisi dengan jumlah itik dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor


62/135

62


E. Sumber PencemarTabel SP-1. Jumlah Jenis Industri/Kegiatan UsahaProvinsi:

Tahun Data:

No. Jenis IndustriProduksi Beban Limbah Cair (Ton/Tahun)

(Ton/Tahun) BOD COD TSS Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

Total

Keterangan :

Sumber:

Penjelasan isi tabel:Tabel ini merupakan penggabungan antara tabel SE-12 dan SP-10 pada pedoman sebelumnya.

(1) Nomor urut(2) Diisi dengan jenis industri(3) Diisi dengan jumlah produksi dalam ton/tahun(4) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III(5) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III(6) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III(7) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III


63/135

63


Tabel SP-2 Jumlah Kendaraan menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang digunakan

Provinsi :Tahun Data:

No Jenis Kendaraan Bensin Solar Total

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Beban2 Penumpang pribadi

3 Penumpang umum

4 Bus besar pribadi

5 Bus besar umum

6 Bus kecil pribadi

7 Bus kecil umum

8 Truk besar

9 Truk kecil

10 Roda tiga

11 Roda dua

JUMLAH


Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut

(2) Diisi sesuai dengan jenis kendaraan yang tertulis

(3) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar bensin dalam satuan unit(4) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar solar dalam satuan unit

(5) Diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (4)


64/135

64


Tabel SP-3. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Industri menurut Jenis Bahan Bakar

Provinsi :

Tahun Data:

No.Klasifikasi

IndustriLPG

MinyakBakar

MinyakDiesel

SolarMinyakTanah

Gas Batubara Biomassa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.

2.

3.

4.

dst

Total

Keterangan :

Sumber :

Keterangan :

Sumber :


(1) Nomor urut(2) Diisi berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986)

Contoh: Industri kimia dasar, Industri Mesin dan logam dasar, Industri Kecil, Aneka Industri.

(3) Diisi dengan jumlah pemakaian LPG per sektor industri dalam satuan kilogram (kg)(4) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak bakar per sektor industri dalam satuan liter(5) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak diesel per sektor industri

(6) Diisi dengan jumlah pemakaian solar per sektor industri

(7) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak tanah per sektor industri

(8) Diisi dengan jumlah pemakaian gas per sektor industri(9) Diisi dengan jumlah pemakaian batubara per sektor industri(10) Diisi dengan jumlah pemakaian biomasa per sektor industri


65/135

65


Tabel SP-4. Konsumsi Bahan Bakar untuk keperluan Rumah Tangga

Provinsi :

Tahun Data :

Jenis Bahan Bakar

No. Kabupaten/Kota LPG Minyak Tanah Briket Kayu Bakar lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1.

2.

3.

4.

dst

Total



(1) Nomor Urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah LPG yang digunakan dalam satuan kilogram(4) Diisi dengan jumlah minyak tanah yang digunakan dalam satuan liter(5) Diisi dengan jumlah briket yang digunakan dalam satuan(6) Diisi dengan jumlah kayu bakar yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton(7) Diisi dengan jumlah bahan bakar lainnya yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton


66/135

66

Pedoman Penyusuna

07.pedoman penyusunan slhd 2013

Documents