prosedur kompilasi dan review, atestasi kepatuhan
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
1/23
Prosedur Kompilasi dan Review
Banyak perusahaan nonpublik meminta laporan keuangan mereka di-review atau dikompilasi
oleh akuntan publik, bukan untuk diaudit. Manajemen perusahaan yakin bahwa audit tidak
diperlukan karena tidak ada persyaratan dari bank atau pun pengawas dan laporan untuk
penggunaan internal juga tidak perlu diaudit. Sebaliknya perusahaan dapat melibatkan akuntan
publik untuk membantu menyusun laporan keuangan, baik untuk penggunaan internal, sesuai
permintaan kreditur. Bergantung pada jumlah pinjaman, kreditur mungkin memerlukan
kompilasi atau telaah laporan keuangan, bukan audit. Telaah laporan keuangan memberikan
assurance terbatas pada laporan keuangan, sedangkan kompilasi tidak memberikan assurance
atas laporan yang disajikan.
Standar untuk kompilasi dan telaah laporan keuangan disebut Pernyataann Standar asa
!kuntansi dan "eview #PS!"$. %arena assurance yang diberikan kompilasi dan telaah jauh
dibawah audit, jasa ini tidak terlalu memerlukan bukti-bukti dan biayanya lebih rendah daripada
audit. %arena jasa review dan kompilasi tidak memberikan assurance seperti di audit, maka
akuntan dan klien harus membangun pemahaman bersama tentang jasa yang akan diberikan,
terutama melalui perjanjian tertulis.
JASA KOMPILASI
Sebuah penugasan untuk jasa kompilasi dide&inisikan dalam PS!" sebagai salah satu hal
yang dipersiapkan akuntan saat membuat dan menyajikan laporan keuangan kepada klien atau
pihak ketiga tanpa memberikan assurance dari akuntan publik tentang laporan tersebut. 'aporan
ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk urusan internal, meskipun dapat juga diberikan
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
2/23
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
3/23
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
4/23
Membaca kompilasi laporan keuangan dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak
dimasukkan atau kesalahan dalam perhitungan dan 6!!P.
!kuntan tidak harus melakukan tanya jawab lainnya atau melakukan prosedur lain dalam
veri&ikasi in&ormasi yang diberikan oleh klien. !kan tetapi jika mereka menyadari bahwa laporan
tidak disajikan secara wajar, maka mereka harus memperoleh in&ormasi tambahan. ika klien
menolak untuk memberikan in&ormasi, maka akuntan harus menarik diri dari penugasan
kompilasi.
Bentuk 'aporan PS!" menyebutkan tiga jenis laporan kompilasi. Penggunaan masing-
masing laporan bergantung pada keputusan manajemen untuk memasukkan semua
pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan.
+. %ompilasi dengan pengungkapan penuh. %ompilasi jenis ini membutuhkan
pengungkapan sesuai dengan 6!!P.
. %ompilasi yang menghilangkan seluruh pengungkapan. 7al ini menunjukkan kata-kata
yang tepat ketika akuntan mengompilasi laporan tanpa pengungkapan. 8ontohnya,
manajemen juga memilih untuk tidak menyajikan laporan aliran kas. enis kompilasi
akan diterima jika laporan menunjukkan kurangnya pengungkapan dan tidak adanya
pengungkapan tersebut, menurut akuntan publik, tidak dilakukan dengan maksud
menyesatkan pengguna. 'aporan ini digunakan untuk manajemen.
*. %ompilasi Tanpa 1ndependensi. Seperti %!P dapat mengeluarkan laporan kompilasi
meskipun laporan tersebut tidak independen dari klien, seperti yang dide&inisikan oleh
%ode 9tik. !pabila akuntan tidak memiliki independensi, maka pada laporan harus
menyatakan bahwa( %ami tidak independen terhadap PT )asito Prima.2
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
5/23
adi unsur-unsur jenis laporan kompilasi yang dibutuhkan, seperti5
Tanggal pada laporan akuntan adalah tanggal penyelesaian kompilasi.
Setiap halaman laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan harus menyatakan
('ihat kompilasi laporan akuntan.2
!pabila klien tidak menggunakan 6!!P, maka auditor harus memasukkan modi&ikasi yang
sama dalam laporan kompilasi yang digunakan dalam laporan telaah.
JASA REVIEW
Sebuah penugasan jasa review memungkinkan keterlibatan akuntan dalam memberikan
assurance terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan S!%, termasuk pengungkapan
in&ormati& yang tepat atau basis akuntansi komprehensi& yang lain seperti basis kas akuntansi.
!kuntan publik harus independen dari klien untu dapat melakukan jasa review.
Prosedur yang Disaranan dalam Jasa Review
Bukti untuk penugasan jasa review tetrdiri atas tanya jawab atas proseedur analitis dan
manajemen, membutuhkan prosedur jauh lebih sedikit dibanding dengan audit. :ntuk jasa
review, akuntan tidak memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, pengendalian
pengujian, atau melakukan pengujian substanti& atas transaksi atau saldo, seperti kon&irmasi
piutang dagang atau pemeriksaan persediaan secara &isik.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
6/23
PS!" merekomendasikan prosedur berikut untuk suatu jasa review5
Memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. !kuntan
dapat mempelajari panduan industri atau sumber lain untuk mendapatkan pengetahuan tersebut.
Tingkat pngetahuan yang dibutuhkan sedikit dibawah audit.
Memperoleh pemahaman mengenai klien. 1n&ormasi yang perlu diperoleh antara lain
mengenai si&at transaksi bisnis klien, pembukuan dan karyawannya, dan isi dari laporan
keuangan. Tingkat pengetahuan yang dibutuhkan lebih sedikit dari audit.
Melakukan tanya jawab dengan manajemen. Tanya jawab adalah prosedur telaah yang
paling penting. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan
secara wajar, dengan asumsi bahwa manajemen tidak bermaksud untuk menipu akuntan.
Pertanyaan harus dibuat dari personel klien yang tepat dan biasanya melibatkan diskusi.
Seperti contoh pertanyaan berikut5
+. elaskan prosedur anda untuk mencatat, mengklasi&ikasikan, dan meringkas transaksi
serta mengungkapkan in&ormasi dalam laporan.
. !pa tindakan terpenting yang diambil pada rapat pemegang saham dan dewan direksi
tahun ini;
*. !pakah tiap akun pada laporan keuangan disajikan sesuai dengan 6!!P dan diterapkan
secara konsisten;
Melakukan prosedur analitis. Tindakan ini mengidenti&ikasi kaitan dan akun individu
yang tampak tidak wajar. Prosedur analisis yang tepat tidak berbeda dengan yang elah
dipelajari sebelumnya. Selain memperhatikan tren yang tidak wajar tersebut, akuntan
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
7/23
juga harus melakukan tanya jawab lebih lanjut dengan personel klien untuk mendapatkan
penjelasan dari tiap kaitan yang tak terduga.
Mendapatkan surat representasi. !kuntan diwajibkan untuk mendapatkan surat
representasi dari pihak manajemen yang memahami keangan.
Berdasarkan prosedur tersebut, akuntan bisa jadi akan memperhatikan bahwa terdapat
in&ormasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan. ika demikian, maka prosedur
tambahan harus dilakukan sebelum akuntan menerbitkan laporan standar jasa review.
!ormulir Laporan
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
8/23
Kesala"an dalam Mengiu#i $AAP
ika dalam laporan telaah tersebut klien tidak mengikuti 6!!P, maka laporan harus
dimodi&ikasi. 'aporan ini harus dapat mengungkapkan dampak dari perbedaan seperti yang telah
ditentukan oleh manajemen atau prosedur telaah akuntan. Bahkan jika dampak tersebut belum
ditentukan, pengungkapan harus muncul pada laporan paragra& terpisah.
(%ami telah menelaah neraca pada PT !rahan itu tanggal *+ esember / serta laporan
laba0rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas yang berkaitan untuk tahun yang
berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar asa
!kuntansi Publik 1ndonesia. Semua in&ormasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen #pemilik$ PT !rahan itu.
Telaah terutama terdiri atas permintaan keterangan kepada pejabat perusahaan dan prosedur
analitis yang diterapkan atas data keuangan. Telaah mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih
sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai standar audit yang ditetapkan
1nstitut !kuntan Publik 1ndonesia dengan tujuan untk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan. 4leh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.
Berdasarkan telaah kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan
keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku
umum di 1ndonesia2
Seperti yang telah diungkapkan dalam catatan = atas laporan keuangan, prinsip akuntansi
yang berlaku umum mngharuskan bahwa tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan. Manajemen
telah mengi&ormasikan kepada kami bahwa perusahaan telah menyatakan tanahnya sebesar nilai
taksiran dan bahwa, jika prisnip akuntansi yang berlak umum telah diikuti, maka akun tanah dan
ekuitas seharsnya turun sebesar "p >..,.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
9/23
Review%&elaa" A#as In'ormasi Keuangan In#erim (n#u Perusa"aan Pu)li
'ima syarat auditor dalam penugasan jasa peninjauan, sebagai berikut5
+. Memperoleh pemahaman atas prinsip akuntansi dalam industri klien.
. Memperoleh pemahaman atas klien.
*. Melakukan tanya jawab tentang manajemen.
?. Melakukan prosedur analitis.
>. Mendapatkan surat representasi.
Pada perusahaan publik tidak dapat dijadikan dasar assurance tingkat tinggi untuk
menyatakan pendapat. Biasanya, auditor tidak melakukan pengujian pada pencatatan akuntansi,
kon&irmasi independen atau pemeriksaan &isik. Terdapat perbedaan antara dua jenis telaah
dibeberapa area seperti5
+. %arena audit tahunan juga dilakukan untuk perusahaan publik, maka auditor harus
memperoleh in&ormasi yang memadai tentang pengendalian internal klien, baik untuk
in&ormasi keuangan tahunan maupun internim.
. emikian pula, karena klien diaudit setiap tahun, maka pengetahuan auditor terhadap
hasil audit juga digunakan dalam mempertimbangkan ruang lingkup dan hasil dari Tanya
jawab dan prosedur analitis untuk telaah.
*. Menurut PS!", auditor melakukan Tanya jawab mengenai pertemuan antara pimpinan
perusahaan pemegang saham bagi perusahaan publik, auditor harus membaca notulensi
pertemuan mereka.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
10/23
?. !uditor juga harus memperoleh bukti bahwa in&ormasi keuangan interim telah sesuai
dengan pencatatan akuntansi dalam telaah interim perusahaan publik. 8ontohnya, auditor
dapat membandingkan in&ormasi keuangan interim ke buku besar.
A#es#asi Kepa#u"an
!testasi #attestation$ adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan
oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi #assertion$ suatu
entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. !sersi adalah suatu pernyataan yang
dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam
laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
*+ ,ERDASARKA- S&A-DAR A(DI&I-$
Standar !uditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh 1nstitut !kuntan
Publik 1ndonesia #1!P1$, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar
pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan
keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk
Pernyataan Standar !uditing #PS!$. engan demikian PS! merupakan penjabaran lebih lanjut
masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.
S! Seksi ?+ membahas tentang kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum.
S! ini menyebutkan standar pelaporan pertama yaitu5 ('aporan audit harus menyatakan apakah
laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
11/23
1ndonesia2. 1stilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di 1ndonesia yang digunakan dalam
standar pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi,
tetapi juga metode penerapannya. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk
menyatakan tentang &akta #statement of fact$, namun standar tersebut mengharuskan auditor
untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi tersebut. ika pembatasan terhadap lingkup audit tidak memungkinkan
auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian tersebut maka pengecualian
semestinya diperlukan dala laporan auditnya.
Statement of fact artinya in&ormasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak semuanya
berupa &akta. !da in&ormasi yang diukur berdasarkan taksiran #seperti nilai buku aktiva tetap,
kerugian piutang$ dan ada in&ormasi yang pada tanggal penyajian laporan keuangan berasal dari
transaksi yang belum selesai secara tuntas #misalnya utang bersyarat$. ika auditor melaporkan
suatu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensi& selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum di 1ndonesia, standar pelaporan pertama akan terpenuhi dengan
cara mengungkapkan dalam laporan auditor bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan basis akuntansi komprehensi& selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di 1ndonesia
dan dengan menyatakan pendapat #atau pernyataan tidak memberikan pendapat apakah laporan
keuangan tersebut disajikan sesuai dengan basis akuntansi komprehensi& yang digunakan.
1stilah (prinsip akuntansi yang berlaku umum2 adalah padanan dari &rasa (generally accepted
accounting principles2 dan adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi,
aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
12/23
wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah
tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di wilayah lain. 4leh karena itu,
untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di 1ndonesia, harus disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 1ndonesia. Standar pelaporan pertama
akan terpenuhi dengan cara mengungkapkan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan
telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 1ndonesia.
Audi# epa#u"an dalam audi# yang dilasanaan )erdasaran s#andar audi#ing yang
di#e#apan IAPI
alam audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 1ntitut !kuntan
Publik 1ndonesia #1!P1$ tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan
perundangundangan dan bagaimana dampaknya terhadap audit tersebut dijelaskan dalam S!
Seksi *+/ @PS! Ao. *+ dan S! Seksi *+C @PS! Ao. /. S! Seksi *+/ paragra& > menyamakan
tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang disebabkan oleh unsur pelanggaran
hukum tertentu dengan tanggung jawab atas kekeliruan atau kecurangan yang lain sebagai
berikut5
!uditor biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang dipahaminya sebagai hal yang
memiliki pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah jumlah yang disajikan dalam
laporan keuangan. Sebagai contoh, peraturan perpajakan mempengaruhi besarnya accrual dan
besarnya jumlah yang diperlakukan sebagai beban dalam suatu periode akuntansiD demikian pula
halnya dengan penerapan hukum dan peraturan akan mempengaruhi jumlah piutang pendapatan
dalam kontrak kerja dengan pihak pemerintah. Aamun, auditor lebih mempertimbangkan hukum
dan peraturan dari sudut pandang hubungan hukum dan peraturan dengan tujuan audit yang
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
13/23
ditentukan atas dasar pernyataan dalam laporan keuangan, daripada tinjauan sematamata dari
sudut pandang hukum.
Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan
secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan
keuangan.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
14/23
Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis manajemen
tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau e&ektivitas pengendalian intern atas
kepatuhan jika kedua kondisi berikut ini dipenuhi5
*+ Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap persyaratan
tertentu dan e&ektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.
.+ Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau e&ektivitas
pengendalian intern terhadap kepatuhan.
Bagi praktisi, untuk melaksanakan suatu pemeriksaan, beberapa kondisi yang harus
terpenuhi5
Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. ika
laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum, asersi tersebut harus dalam
bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan
melampiri laporan praktisi. ika penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya kepada pihak
dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur tertentu, asersi dapat hanya
berbentuk surat representasi.
!sersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk akal, yang
ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi secara cukup jelas dan
komprehensi& bagi pembaca yang berpengetahuan untuk memahaminya, dan asersi
tersebut dapat diestimasi dan diukur secara masuk akal dengan menggunakan kriteria
tersebut.
Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi
manajemen.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
15/23
alam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil berbagai macam
bentuk, namun harus cukup spesi&ik sehingga pemakai yang memiliki kompetensi dalam
meman&aatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama atau serupa dapat mencapai
kesimpulan yang secara material sama. Sebagai contoh, asersi yang dapat diterima tentang
kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dapat berbentuk pernyataan sebagai berikut 52PT %=T
mematuhi aturan pembatasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Penarikan %redit dari Bank E,
bertanggal + anuari =+, pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
* uni =FF. Aamun, praktisi dilarang memeriksa suatu asersi yang terlalu luas atau subjekti&
untuk dapat diestimasi atau diukur secara masuk akal.
Manajemen bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa entitas mematuhi
persyaratan yang berlaku bagi aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup 5
+. Pengidenti&ikasian persyaratan kepatuhan yang berlaku.
. Penetapan dan pemeliharaan kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa entitas mematuhi persyaratan tersebut.
*. Mengevaluasi dan memantau kepatuhan entitas.
?. Menentukan laporan yang memenuhi persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak.
9valuasi manajemen dapat mencakup dokumentasi data akuntansi dan statistik, panduan
kebijakan entitas, memorandum berupa uraian, panduan prosedur, bagan alir, pedoman
akuntansi, kuesioner yang telah diisi, laporan auditor intern. Manajemen dapat menugasi praktisi
dalam mengumpulkan in&ormasi untuk membantu dalam mengevaluasi kepatuhan entitas.
Terlepas prosedur yang dilaksanakan oleh praktisi, manajemen harus menerima tanggung jawab
atas asersinya dan dilarang menjadikan prosedur praktisi sebagai satu-satunya dasar.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
16/23
1+ ,ERDASARKA- S&A-DAR A(DI& PEMERI-&A2A-
SA Sesi 30* Audi# Kepa#u"an 4ang Di#erapan A#as En#i#as Pemerin#a" Dan Penerima
Lain ,an#uan Keuangan Pemerin#a"
9ntitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang
berdampak terhadap laporan keuangannya. !spek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum
di 1ndonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan
kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan. 9ntitas pemerintahan,
organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan
entitas tersebut berdasarkan Standar !udit Pemerintahan. alam melaksanakan audit
berdasarkan Standar !udit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung
jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 1katan !kuntan
1ndonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan
tentang pengendalian intern. alam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas
pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran e&ek
melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan :ndang-:ndang Pasar Modal.
En#i#as Pemerin#a"an
9ntitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundangundangan yang
berdampak terhadap laporan keuangannya. !spek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum
di 1ndonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan
kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan.
!uditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak peraturan perundang-
undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
17/23
langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. !uditor
harus menentukan apakah manajemen telah mengidenti&ikasi peraturan perundang-undangan
yang mempunyai pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang
tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan.
alam suatu audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan, pemahaman ini mencakup
pengetahuan tentang desain pengendalian intern yang relevan dengan asersi laporan keuangan
yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak
langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan
tentang apakah pengendalian intern tersebut telah dioperasikan. alam perencanaan audit,
pengetahuan tersebut harus digunakan untuk mengidenti&ikasikan tipe salah saji potensial, untuk
mempertimbangkan &aktor-&aktor yang berdampak terhadap risiko salah saji material, dan untuk
mendesain pengujian substanti&. Penentuan risiko pengendalian oleh auditor atas asersi yang
dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dapat dipengaruhi oleh
pengendalian intern dalam semua komponen pengendalian intern #lingkungan pengendalian,
penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, in&ormasi dan komunikasi, dan pemantauan$.
Pema"aman a#as Dampa Pera#uran Perundang5undangan
!uditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak peraturan perundang-
undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak
langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. !uditor
dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur berikut ini5
Pertimbangkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari
audit tahun sebelumnya.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
18/23
Bicarakan peraturan perundang-udangan tersebut dengan pejabat yang bertanggung
jawab atas keuangan entitas tersebut, penasihat hukum, pimpinan program atau pimpinan
proyek.
'akukan review atas bagian yang relevan setiap perjanjian yang terkait secara langsung,
seperti yang berkaitan dengan bantuan dan pinjaman.
'akukan review terhadap notulen rapat badan legislati& entitas pemerintahan yang diaudit
mengenai pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan
material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan entitas
pemerintahan tersebut.
apatkan keterangan dari auditor pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah wewenangnya, termasuk persyaratan
keseragaman pelaporan.
apatkan keterangan dari pimpinan program atau pimpinan proyek entitas pemerintahan
yang memberikan bantuan, tentang pembatasan, syarat-syarat dan kondisi yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut.
'akukan review terhadap in&ormasi tentang persyaratan kepatuhan yang ditetapkan oleh
auditor pemerintah.
En#i#as Lain yang Menerima ,an#uan Keuangan Pemerin#a"
Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada entitas lain, termasuk organisasi nirlaba
dan perusahaan. i antara bantuan keuangan pemerintah adalah bantuan #grant$ berbentuk kas
atau aktiva lain, pinjaman, jaminan pinjaman, subsidi tari&& bunga. engan menerima bantuan
tersebut, baik entitas pemerintahan maupun nonpemerintah dapat terkena peraturan perundang-
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
19/23
undangan yang mungkin berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang
tercantum dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji
material laporan keuangan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan
keuangan. !uditor harus mendokumentasikan prosedur yang dilaksanakan untuk mengevaluasi
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material
dalam penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.
S! Seksi *** @PS! Ao. +/ "epresentasi Manajemen, mengharuskan auditor untuk
memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 1katan !kuntan 1ndonesia. i antara masalah yang
dimasukkan dalam representasi tersebut adalah Gpelanggaran atau kemungkinan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk
pengungkapan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan kerugian bersyarat.G
Pelaporan ,erdasaran S#andar Audi# Pemerin#a"an
9ntitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk
mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar !udit Pemerintahan. alam
melaksanakan audit berdasarkan Standar !udit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab
melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan 1katan !kuntan 1ndonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan
perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. alam melaksanakan audit atas laporan
keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
20/23
penawaran e&ek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan :ndang-:ndang Pasar
Modal.
!uditor dapat melaporkan masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan
pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu laporan
terpisah. !pabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka auditor harus
mencantumkan dalam suatu paragra& pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama
dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan pengendalian intern.
%etidakpatuhan material dide&inisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan, atau
pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang
menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji #estimasi terbaik auditor tentang
total salah saji$ sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan
keuangan. Bila prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan
material, auditor harus memodi&ikasi pernyataan keyakinan positi& dan negati& dalam laporan
auditnya.
!uditor harus melaporkan hal material dari ketidakpatuhan terlepas apakah akibat salah saji
telah dikoreksi dalam laporan keuangan entitas. !uditor dapat mengharapkan untuk memasukkan
suatu pernyataan tentang apakah salah saji sebagai akibat hal material dari ketidakpatuhan telah
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
21/23
dikoreksi dalam laporan keuangan atau suatu pernyataan yang menjelaskan dampak salah saji
tersebut dalam laporannya atas laporan keuangan pokok.
Standar !udit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau indikasi
unsur perbuatan melanggar0melawan hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana. Aamun,
auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan tentang apakah suatu unsur pelanggaran
hukum atau kemungkinan pelanggaran hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. 4leh
karena itu, dalam mematuhi persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur
pelanggaran hokum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk
melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur pelanggaran hukum yang
ditemukan.
Pelaporan A#as Pengendalian In#ern
%onsisten dengan S! Seksi *> @PS! Ao. *> %omunikasi Masalah yang Berhubungan
dengan Pengendalian 1ntern yang itemukan dalam Suatu !udit, auditor harus
mengkomunikasikan setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan selama auditnyaD
namun, pelaporan atas pengendalian intern berdasarkan Standar !udit Pemerintahan berbeda
dengan pelaporan hal yang sama berdasarkan S! Seksi *>. Standar !udit Pemerintahan
mengharuskan auditor membuat laporan tertulis atas pengendalian intern dalam semua auditD S!
Seksi *> @PS! Ao. *> mengharuskan komunikasiHlisan atau tertulisHhanya jika auditor telah
menemukan kondisi yang dapat dilaporkan. Standar !udit Pemerintahan mengharuskan suatu
gambaran setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan, termasuk identi&ikasi kondisi
yang dipandang merupakan kelemahan material.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
22/23
Standar !udit Pemerintahan mengharuskan bahwa laporan auditor tentang masalah-masalah
yang berkaitan dengan pengendalian intern menggambarkan lingkup pekerjaannya dalam
pemerolehan suatu pemahaman tentang pengendalian intern dan dalam penentuan risiko audit.
!uditor dapat memenuhi persyaratan ini dengan menyatakan bahwa ia telah memperoleh suatu
pemahaman tentang pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut
telah dioperasikan dan bahwa ia telah menentukan risiko pengendalian.
Paragra& C.I Standar !udit Pemerintahan mengatur5 (!pabila in&ormasi tertentu dilarang
untuk diungkapkan kepada umum, laporan audit harus menyatakan si&at in&ormasi yang tidak
dilaporkan tersebut dan persyaratan yang menyebabkan tidak dilaporkannya in&ormasi tersebut2.
Bilamana auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dalam audit atas laporan
keuangan yang didasarkan atas Standar !udit Pemerintahan, laporan auditor tentang
pengendalian intern harus berisi5
+. Suatu pernyataan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan dan suatu pengacuan
ke laporan auditor atas laporan keuangan, termasuk suatu penjelasan setiap
penyimpangan dari laporan baku.
. Suatu pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan 1katan !kuntan 1ndonesia dan Standar !udit Pemerintahan yang ditetapkan
Badan Pemeriksa %euangan.
*. Suatu pernyataan bahwa, dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan
keuangan, auditor telah mempertimbangkan pengendalian intern entitas untuk
menentukan prosedur audit yang ditujukan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern.
-
7/25/2019 Prosedur Kompilasi Dan Review, Atestasi Kepatuhan
23/23
?. Suatu pernyataan bahwa penyusunan dan pemeliharaan pengendalian intern merupakan
tanggung jawab manajemen.
>. Suatu penjelasan tujuan, lingkup, dan keterbatasan bawaan setiap pengendalian intern.
C. Suatu gambaran pengendalian intern entitas, yang dipandang sebagai bagian dari
pemahaman auditor atas pengendalian intern entitas.
/. Suatu penjelasan lingkup pekerjaan auditor, yang menyatakan bahwa auditor memperoleh
suatu pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan, menentukan apakah
pengendalian intern tersebut dioperasikan, dan menentukan risiko pengendalian.
I. e&inisi kondisi yang dapat dilaporkan, e&inisi kelemahan material.
J. Suatu penjelasan kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan dalam audit.
+. Suatu pernyataan tentang apakah auditor yakin bahwa setiap kondisi yang dilaporkan
sebagaimana dijelaskan dalam laporannya merupakan kelemahan material, jika demikian,
identi&ikasi kelemahan material yang ditemukan.
++. ika berlaku, suatu pernyataan bahwa masalah-masalah lain tentang pengendalian intern
dan operasinya telah dikomunikasikan kepada manajemen dalam surat terpisah.
+. Suatu pernyataan bahwa laporan dimaksudkan untuk memberikan in&ormasi kepada
komite audit, manajemen, dan badan legislati& atau badan pengatur tertentu, namun tidak
dimaksudkan untuk membatasi distribusinya, jika hal ini menyangkut catatan publik.