prosedur pengangkatan pertama jfpk

7/24/2019 Prosedur Pengangkatan Pertama Jfpk

1/12

1

PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2015


2/12

2

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam pelaksanaannya prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional

Pranata Komputer (JFPK) masih banyak yang tidak mengetahui. Baik itu Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang belum pernah menjabat sebagai Fungsional Pranata Komputer yang pada

Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) tercantum sebagai pemangku

Jabatan Fungsional Pranata Komputer atau PNS yang akan alih jabatan ke Jabatan

Fungsional Pranata Komputer. Kesalahan yang sering terjadi dapat dilihat dari proses

pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) masih ada beberapa PNS yang

kurang lengkap dalam pengusulan berkasnya. Selain itu masih terdapat PNS yang memang

tidak peduli dengan kariernya sehingga masih belum mengajukan pengusulan

pengangkatan pertama dan PNS yang benar-benar tidak mengetahui prosedur

pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dikarenakan tidak

pernah mendapatkan informasi mengenai Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK) .

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dianggap perlu untuk memaparkan prosedur

pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK), sehingga

tidak ada lagi kesalahan dalam pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

untuk pertama kali.

II. Tujuan

Tujuan pemaparan ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengangkatan

pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, sehingga tidak ada kendala dalam

pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pertama kali, bagi PNS yang

belum pernah menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

III. Ruang Lingkup

Pemaparan prosedur ini diberlakukan kepada PNS yang belum pernah menduduki

Jabatan Fungsional Pranata Komputer baik yang telah terikat dari SK pengangkatan CPNS

ataupun bagi PNS yang akan alih jabatan ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer.


3/12

3

TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengertian

Pranata Komputeradalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan sistem informasi berbasis komputer. (Kep. MenPAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003,

bab I, pasal 1)

Berdasarkan keputusan bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara no. 002/BPS-SKB/II/2004 dan no. 04 tahun 2004 tentang petunjuk

pelaksanaan jabatan fungsional pranata komputer dan angka kreditmya, jabatan fungsional

pranata komputer dibagi menjadi 2 tingkat jabatan yaitu jabatan pranata komputer tingkat

terampil dan jabatan pranata komputer tingkat ahli.

Pranata Komputer tingkat terampil adalah pranata komputer dengan kualifikasi

teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan pengetahuan teknis di bidang komputer.

Pranata Komputer tingkat ahli adalah pranata komputer dengan kualifikasi

professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang komputer.

Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas

prestasi yang telah dicapai oleh seorang pranata komputer dalam mengerjakan butir

kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan

pangkat/jabatan.

DUPAKadalah daftar usulan penilaian angka kredit dan setiap penyampaian DUPAK

harus disertai dengan surat pernyataan dan buki fisik. DUPAK diajukan setahun 2 kali yaitu

untuk periode kenaikan pangkat bulan april pengumpulan DUPAK diajukan paling lambat

bulan Januari (semester I) dan untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober pengumpulan

DUPAK diajukan paling lambat bulan Juli (semester II).

PAK adalah penetapan angka kredit yang didapat oleh seorang pranata komputer

pada saat pengajuan pertama kali dalam jabatan fungsional pranata komputer dan pada

saat akan naik pangkat.

TIM Penilai Angka Kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer.

TIM sekretariat Penilai Angka Kreditbertugas membantu tim penilai dalam bidang

administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi Pranata Komputer.


4/12

4

II. Dasar Pelaksanaan

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003

tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka

Kreditnya;

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 002/BPS-SKB/II/2004 dan No. 04 Tahun

2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

3. Kepususan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pranata Komputer;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) no. 289 Tahun 2004 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pebebasan

Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Fungsional Pranata Komputer;

5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 290 Tahun 2004 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.


5/12


6/12

6

II. Ketentuan dan Persyaratan Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional

Pranata Komputer adalah sebagai berikut :

1. Bagi PNS yang sebelumnya tidak/belum memangku jabatan struktural/fungsional

lain, melalui mekanisme pengangkatan pertama kali dengan persyaratan :

1. Pranata Komputer Terampil

Pengangkatan Pranata Komputer Terampil

D III

DP3 satu th

terakhir

BAIK, gol.

min II-a

NON TI

DIKLAT

Pranata

KomputerTingkat

Terampil

DUPAK

Memenuhi

Angka

kredit:

Unsur

Utama

Min 80 %

Unsur

Penunjang

Max 20 %

JENJANG

STATISTISI

TERAMPIL

JENJANG

STATISTISI

TERAMPIL

PK

TERAMPIL

SLTA

D I

D II

DIKLAT Pranata

Komputer Tingkat

Terampil

TI

Gambar 2. Syarat Pengangkatan Pranata Komputer Terampil (sumber BPS)

1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA/Diploma I sesuai dengan kualifikasi

yang ditentukan;

2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan

ruang II/a;

3. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknologi informasi,

kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi;

4. Setiap unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3),

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

5. Usia setinggi-tinginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari

jabatan terakhir yang dipangkunya.


7/12

7

2. Pranata Komputer Ahli:

D IV

S 1

S 2

S 3

DP3 satu th

terakhir

BAIK, gol.

min II-a

NON TI

DIKLATPranata

Komputer

Tingkat

Ahli

DUPAK

Memenuhi

Angka

kredit:

Unsur

Utama

Min 80 %

Unsur

PenunjangMax 20 %

JENJANG

STATISTISI

TERAMPIL

JENJANG

STATISTISI

TERAMPIL

PK

AHLI

TI

Pengangkatan Pranata Komputer Ahli

Gambar 3. Syarat Pengangkatan Pranata Komputer Ahli (sumber BPS)

1. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan

kualifikasi yang ditentukan;

2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruangIII/a;

3. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi,

kecuali bagi yang memiliki sarjana/diploma bidang teknologi informasi;

4. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

5. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun

dari jabatan terakhir yang dipangkunya.

2. Bagi PNS yang sebelumnya sedang memangku jabatan struktural/fungsional

lain, melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain dengan persyaratan:

1. Semua persyaratan butir 1.1 atau 1.2 di atas;

2. Pengalaman di bidang teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun.


8/12

8

IV. Prosedur Pengajuan menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer

Usulan Pengajuan Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer

Bagian

Kepegawaian/

UnitKerja

EselonII

Sekretariat

TimP

enilai

AngkaKredit

Provinsi

TimP

enilai

AngkaKredit

Provinsi

PejabatUnit

Kepegawaian

(BKD)Provinsi

CalonPranata

Komputer

1. Surat Permohonan Menjadi PK;

2. Surat Rekomendasi dr Esselon II;

3. Fotokopi Ijazah dilegalisir;

4. Fotokopi SK CPNS;

5. Fotokopi SK PNS;

6. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;

7. Sertifikat Diklat Fungsional Prakom;

8. Fotokopi DP3 satu tahun terakhir;

9. Karpeg;

10. DUPAK dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan;

Pembuatan Surat

Rekomendasi drPimpinan Unit

Kerja

Surat Rekomendasi dr

Pimpinan unit kerja;

SK Pengangkatan Pertama

Penetapan Angka

Kredit (PAK)

Penetapan Angka

Kredit (PAK)

Penetapan Angka

Kredit (PAK)

Penetapan Angka

Kredit (PAK)

Berita Acara Penilaian

Angka Kredit (BAPAK)

Berkas Penilaian Yang

diusulkan

Pengusulan kepadaSekretariat Tim

Penilai Angka Kredit

Provinsi

Penilaian DUPAK

Pembuatan

Penetapan AngkaKredit (PAK)

Penyerahan PAK

Pembuatan SK

PengangkatanPertama

Untuk Laporan

Untuk Laporan

SK CPNS;

SK PNS;

SK Kenaikan Pangkat;

Karpeg;

DP3 1 (Satu) tahun terakhir;

PAK;

1. Surat Permohonan Menjadi PK;

2. Surat Rekomendasi dr Esselon II;

3. Fotokopi Ijazah dilegalisir;

4. Fotokopi SK CPNS;

5. Fotokopi SK PNS;

6. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;

7. Sertifikat Diklat Fungsional Prakom;

8. Fotokopi DP3 satu tahun terakhir;

9. Karpeg;

10. DUPAK dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan;

Gambar 4. Alur Usulan Pengajuan menjadi Pejabat Pranata Komputer

1. Calon Pranata Komputer menyampaikan permohonan menjadi Pranata Komputer

dengan mengisi surat permohonan (lampiran 1) dan menyiapkan dokumentasi untuk

bahan pertimbangan.

2. Pimpinan Unit Kerja calon Pranata Komputer yang bersangkutan serendah-

rendahnya pejabat eselon III mengajukan surat rekomendasi (lampiran 2) usulan

pengangkatan kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melampiri:

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (serendah-

rendahnya ijazah SLTA/D1 untuk Pranata Komputer Terampil dan Ijazah S-1/D-

IV untuk Pranata Komputer Ahli);

2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS);

3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;


9/12

9

5. Fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan latihan fungsional pranata komputer yang

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali bagi yang memiliki

diploma/ijazah bidang teknologi informasi;

6. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir;

7. Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG);

8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) (lampiran 3,4), surat pernyataan

melakukan kegiatan (SPMK) di bidang TI (lampiran 5,6,7,8,9,10,11) dan bukti

fisik kegiatan yang diusulkan.

3. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan satu berkas usulan dan dokumen yang

dipersyaratkan pada butir 1 dan 2 kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata

Komputer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang menentukan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 dan Keputusan Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung no. 188.44/330/BKD/2014.

4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer melakukan penilaian atas semua

dokumentasi mengenai butir-butir kegiatan yang pernah dilakukan oleh calon

Pranata Komputer yang bersangkutan.

5. Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer membuat PAK untuk

calon Pranata Komputer yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Pejabat

Unit Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten untuk diproses pengangkatannya

menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer.

6. Pejabat Unit Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten kemudian melakukan verifikasi

atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut:

1. Membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran dokumen

administrasi yang dipersyaratkan;

2. Menyiapkan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pejabat

fungsional Pranata Komputer.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten melalui pejabat yang

ditunjuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

8. Pejabat Unit Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten menyampaikan rancangan

Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer kepada

Gubernur/Walikota/Bupati untuk ditandatangani, sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


10/12

10

9. Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan asli surat keputusan pengangkatan

kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;

2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;

3. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;

4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi/Kota/Kabupaten Kepulauan Bangka

Belitung;

5. Sekretariat Tim Penilai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

6. Kepala DPPKAD Provinsi/Kota/Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung;

7. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan;

8. Pejabat lain yang dipandang perlu.

10. Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata

Komputer melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.


11/12

11

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer

(JFPK) masih banyak yang tidak mengetahui. Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

formasi awalnya adalah sebagai Fungsional Pranata Komputer atau PNS yang akan alih

jabatan ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer, sehingga masih melakukan kesalahan

dalam pengumpulan berkas persyaratannya yang akan mengakibatkan Daftar Usulan

Penilaian Angka Kredit (DUPAK) tidak dapat diproses.

Kesalahan yang sering terjadi dapat dilihat dari proses pengajuan Daftar Usulan

Penilaian Angka Kredit (DUPAK) masih ada yang kurang lengkap dalam pengusulan

berkasnya. Selain itu masih terdapat PNS yang memang tidak peduli dengan kariernya

sehingga masih belum mengajukan pengusulan pengangkatan pertama dan PNS yang

benar-benar tidak mengetahui prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional

Pranata Komputer dikarenakan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Jabatan

Fungsional Pranata Komputer (JFPK) .

Pembahasan ini dibuat untuk mempermudah dalam mengetahui Prosedur

Pengangkatan Pertama bagi Pranata Komputer Terampil dan Ahli Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mengajukan usulan

pengangkatan pertama dalam jabatan Pranata Komputer.

2. Saran

Supaya penilaian dan penetapan angka kredit dapat berjalan dengan maksimal

diharapkan untuk melakukan pengiriman DUPAK yang dilakukan sekurang-kurangnya 2

(dua) kali dalam satu tahun, yaitu sekitar 4 (empat) bulan sebelum periode kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil.

Kelengkapan dan kejelasan dokumentasi kegiatan sangat penting dalam pelaporan,

karena tim penilai yang akan memberikan nilai terhadap butir-butir kegiatan tidak dapat

berhubungan langsung dengan pejabat pranata komputer yang dinilai.


12/12

12

DAFTAR PUSTAKA

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003

tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka

Kreditnya;

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 002/BPS-SKB/II/2004 dan No. 04 Tahun

2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

3. Kepususan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pranata Komputer;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) no. 289 Tahun 2004 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pebebasan

Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Fungsional Pranata Komputer;

5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 290 Tahun 2004 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.

prosedur pengangkatan pertama jfpk

Documents