riwayat perkembangan aturan pemungutan pajak di indonesia

7/24/2019 Riwayat Perkembangan Aturan Pemungutan Pajak Di Indonesia

1/5

Riwayat Perkembangan Aturan Pemungutan Pajak di

Indonesia

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sejak awal 19 pada zaman kolonial pajak tanah diberlakukan pada saat Pulau Jawadiperintah oleh Inggris yang dipimpin Letnan Jenderal Rafes Pajak tanah waktu itu

dinamakan Landrent! yang artinya "sewa tanah# Rafes meniru sistem pajak tanah

di India dengan $ jenis ma%am sistem pemungutan landrentyaitu &

'1(Sistemzamindariatauzamindararsartinya landheeratau tuan tanah Sistem ini

mengenakan pajak tanah dengan suatu jumlah yang tetap pada kepada para tuan

tanah Pengenaan tari) pajak dengan suatu jumlah yang tetap disebut dengan

istilah "Permanent Settlement# Sistem ini dipakai di *enggala dan di sekitar barat

laut India

'+(Sistem Pateedariatau Mauzawari Sistem ini meniru sistem pajak bumi

pemerintah Portugis di ,oa Sistem ini memberlakukan pajak bumi pada -esa yang

dianggap sebagai suatu kesatuan Selanjutnya pengenaan kepada penduduk

kebijaksanaannya diserahkan kepada .epala -esa masing/masing Sistem ini

diberlakukan di Punjab dan distrik/distrik barat Laut India

'$(Sistem rayatwari -alam sistem ini! pajak tanah0bumi dikenakan langsung

kepada para petani yang mengolah tanah berdasarkan pendapatan rata/rata dari

tanah yang diusahakan oleh masing/masing petani Sistem ini diberlakukan di

adras! *ombay dan sebagainya

Pajak tanah diberlakukan di Pulau Jawa oleh Rafes pada tahun 1211 sampai

dengan 1213 Landrentdidasarkan pada suatu dalil bahwa " semua tanah adalahmilik Raja 'souvereign(! dan semua .epala -esa dianggap sebagai "penyewa#

'pachetrs( 4leh karenanya mereka harus membayar "sewa tanah# 'Landrent(

dengan natura se%ara tetap

.etika kekuasaan beralih pada *elanda Landrent diubah menjadi "landrente#!

sistem ini merubah sistem terdahulu dengan melakukan perubahan mengarah

kepada keadilan dan kepentingan rakyat! yang berlangsung sampai dengan tahun

195+ -i masa penjajahan Jepang tahun 195+ sampai dengan tahun 1956! sistem

pajak tanah yang dilaksanakan *elanda diambil alih sepenuhnya dan namanya

diganti menjadi Pajak 7anah

Setelah Indonesia merdeka! pajak tanah diubah menjadi pajak bumi Periode tahun

1956 sampai tahun 1961 untuk melaksanakan pajak bumi masih menggunakan

%ara lama yaitu&

'1(Pajak *umi di wilayah 8egara Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di

ogyakarta dihapus! untuk wilayah )ederal pajak bumi terus berlaku:


2/5

'+(Pajak *umi di wilayah 8egara Republik Indonesia dihapus dengan ;ndang/

;ndang 8omor 15 7ahun 1961 hal ini disebabkan adanya desakan dari golongan

yang dipimpin oleh 7au%hid

'$(-esakan politik tersebut dikenal sebagai osi 7au%hid! dan sebagai gantinya

dikeluarkan pajak baru yaitu Pajak Penghasilan atas 7anah Pertanian 'PP7P(

7ahun 1961 sampai tahun 1969! setelah dikeluarkannya ;; 8omor 15 tahun 1961

tentang Penghapusan Pajak *umi di wilayah 8egara Republik Indonesia! maka

lahirlah Jawatan Penda)taran dan Pajak Penghasilan 7anah ilik Indonesia 'P$7I(

yang bertugas melakukan penda)taran atas tanah/tanah milik adat yang ada di

Indonesia .arena tugasnya hanya mengurus penda)taran tanah saja! maka

namanya diubah kembali menjadi jawatan Penda)taran 7anah ilik Indonesia 'P7I(

dan bertugas sama seperti sebelumnya ditambah dengan kewenangan untuk

mengeluarkan Surat Penda)taran sementara terhadap tanah milik yang sudah

terda)tar

7ahun 1969 sampai tahun 1926 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti ;ndang/

;ndang 'P


3/5

Perubahan ?tas ;ndang/;ndang 8omor 1+ 7ahun 1926 tentang P**! yang mulai

berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 1996 'L8 7h 1995 8omor 3+! 7L8 $639(

2. Sejarah Pajak Penghasilan

Se%ara garis besar dapat dibagi menjadi $ periode yaitu &

'1(asa sebelum tahun 19+>'+(asa 19+> sampai dengan 192$

'$(asa 1925 sampai sekarang

'1( asa sebelum tahun 19+>

Sebelum tahun 19+> diberlakukan sistem pajak yang berbeda untuk pribumi! untuk

orang ?sing ?sia dan untuk orang sampai dengan 192$

asa antara tahun 19+> sampai dengan 192$ dapat dijelaskan sebagai berikut&

114rdonansi PPd 19+> '7he In%ome 7aA 4rdinan%e o) 19+>( Sekarang

diberlakukan pajak yang sama tanpa melihat asal usul keturunan 'the uni#cation

principle( masa itu pula diperkenalkan Pajak .ekayaan

1+Dorporation taA 4rdinan%e o) 19+6 'ordonansi pajak perseroan PPS 19+6 dan

berlaku sampai dengan 192$( Subjeknya adalah badan hukum seperti! P7!DE atas

saham! objeknya adalah laba bersih

1$Personal In%ome 7aA 4rdinan%e o) 19$+'4rdonansi pajak Pendapatan 19$+ F

ordonantie op Inkomstenbelasting 19$+( Pajak pendapatan pertama kali dipungut

di Indonesia berdasarkan ordonansi pajak pendapatan 19>2 'ordonantie op deinkomstenbelasting 19>2( 7ahun 19+> ordonansi ini diganti dengan ordonansi pajak

pendapatan 19+>! lalu tahun 19$+ menjadi ordonansi pajak pendapatan 19$+ dan

terakhir diganti menjadi ordonansi pajak pendapatan 1955

4rdonansi pajak pendapatan 1955 semula bernama "pajak perang#

'4orlogsbelasting( atau pajak peralihan 1955 '4Cergangsbelasting 1955(

4rdonansi pajak pendapatan 1955 bentuk aslinya disiapkan di ?ustralia oleh

pemerintah =india *elanda dalam pelarian! sewaktu Indonesia diduduki Jepang

Ran%angan ordonansi tersebut disusun tahun 195$ diumumkan dalam staatsblad1955 8o 1B dan diberlakukan 1 Januari 1956 saat yang bersamaan maka

"ordonantie op de inkomstenbelasting 19$+# dinyatakan tidak berlaku lagi

4rdonansi pajak pendapatan 1955 yang semula dinamakan 4orlogsbelasting 'pajak

perang( ulai 1 Januari 1953 namanya diubah menjadi "4Cergangsbelasting#

'pajak peralihan(! lalu dengan ;ndang/;ndang 8omor +1 tahun 196B 'L8 8omor 51

tahun 196B( nama ordonansi tersebut dengan resmi menjadi "ordonansi pajak


4/5

pendapatan 1955# 4leh Pemerintah =india *elanda 4rdonansi dibuat dengan

sederhana dan darurat karena mengingat keadaan saat itu -an kelak akan diganti

dengan suatu ordonansi pajak atas pendapatan yang lebih sempurna

Subjek Pajak Pendapatan 19$+ adalah& orang pribadi! badan0persekutuan 'Ga/Girma!

DE! .ongsi( 4bjeknya adalah Pendapatan bersih -engan berbagai kekuranganmaka ketentuan/ketentuan yang terdapat dalam ordonantie op Inkomstenbelasting

19$+

enyadari kekurangan yang terdapat dalam ordonansi ini pemerintah Indonesia

berusaha menyempurnakannya dengan menyesuaikan dengan keadaan! yang

dilakukan mulai tahun 193> terakhir dengan ;ndang/;ndang 8omor 9 7ahun 19B>!

ordonansi pajak pendapatan 1955 aslinya tersusun dalam bahasa *elanda

-iterjemahkan dalam *ahasa Indonesia pertama kali dimuat dalam buku

"Perundang/undangan Pajak Indonesia! terbitan Juni 193> yang diterjemahkan oleh

Pro) -rRo%hmat Soemitro! S= dan -rs * ;sman

'5(@ages 7aA 4rdonan%e o) 19$6 'ordonansi pajak upah 19$6( dimana pemungutan

pajaknya dilakukan oleh para majikan! saat itu diperkenalkan di Indonesia P?< F

Pay/?s/ou/ tahun 1995

tentang perubahan atas ;ndang/;ndang 8omor B tahun 192$ tentang PPh

sebagaimana telah diubah dengan ;ndang/;ndang 8omor B tahun 1991 'L8 1995

8omor 3> 7L8 $63B( .emudian diubah lagi dengan ;ndang/;ndang 8omor 1B

7ahun +>>> 'L8 +>>> 8omor 1+B 7L8 $926( yang diberlakukan pada tanggal 1

Januari +>>1 7erakhir diubah lagi dengan ;ndang/;ndang 8omor $3 7ahun +>>2

'L8 +>>2 8omor 1$$ 7L8 529$( yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari +>>9


5/5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meni!"n# $

"% !"&'" Ne#"(" Re)*!+i In.ne/i" ""+"& ne#"(" &** !e("/"("n P"n0"/i+" "n Un"n#-

Un"n# D"/"( 192 "n# en4*n4*n# 5in##i &" "n e'"4i!"n '"(#" ne#"(", "(en" i5*

ene)"5"n )e()"4""n /e!"#"i /"+"& /"5* )e('*4*"n e'"4i!"n ene#"(""n !"#i )"("

'"(#"n" "n# e(*)""n /"("n" )e("n /e(5" "+" )e!i"""n ne#"(" "n )e!"n#*n"n

n"/i.n"+

!% !"&'" /i/5e )e()"4""n "n# e(*)""n +"n"/"n )e+"/"n""n )e*n#*5"n )"4" ne#"(""n# /e+"" ini !e(+"*, 5i" /e/*"i +"#i en#"n 5in#"5 e&i*)"n /./i"+-e.n.i "/"(""5

In.ne/i" !"i "+" /e#i e#.5.n#(..n#"n n"/i.n"+ "*)*n "+" +"4* )e!"n#*n"n n"/i.n"+

"n# 5e+"& i0")"i

0% !"&'" /i/5e )e()"4""n "n# 5e(5*"n# i "+" e5en5*"n-e5en5*"n )e()"4""n "n# !e(+"*

/e+"" ini !e+* ")"5 en##e(""n )e("n /e(5" /e*" +")i/"n /*!e )"4" "n# !e/"(

)e("n"nn" "+" enin#"5"n )ene(i""n "+" ne#e(i "n /"n#"5 i)e(+*"n #*n" e'*4*"n

e+"n#/*n#"n "n )enin#"5"n )e!"n#*n"n n"/i.n"+

% !"&'" .+e& "(en" i5*, /e/*"i )*+" en#"n ""n"5 "n# 5e("n*n# "+" G"(i/-#"(i/ Be/"(

H"+*"n Ne#"(" 7Ke5e5")"n M"4e+i/ Pe(*/"'"("5"n R""5 Re)*!+i In.ne/i" N..(

IIMPR1983, )e(+* i"""n )e!"&"(*"n /i/5e )e()"4""n "n# !e(+"* en#"n /i/5e "n#

e!e(i"n e)e(0"""n e)"" /*!e )"4" *n5* e+"/"n""n e'"4i!"n /e(5" een*&i&"n" i !i"n# )e()"4""n, /e&in##" ")"5 e'*4*"n )e(+*"/"n "n )enin#"5"n e/""("n

e'"4i!"n )e()"4""n /e(5" e("5""n )en")"5"n "/"(""5

e% !"&'" *n5* ")"5 en0")"i "/* 5e(/e!*5 i "5"/, )e(+* i"""n )e!"&"(*"n "n

)en##"n5i"n )e("5*("n )e(*n"n#-*n"n#"n )e()"4""n "n# /e+"" ini !e(+"*

riwayat perkembangan aturan pemungutan pajak di indonesia

Documents