sejarah hukum indonesia, cina dan jepang

7/25/2019 Sejarah Hukum Indonesia, Cina Dan Jepang

1/17

TUGAS

FILSAFAT HUKUM

Tentang

PERBANDINGAN PEMBENTUKAN HUKUM DI

INDONESIA, TIONGKOK dan JEPANG

Oleh:

AHMAD MAULANA

5214221039

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIERSITAS PAN!ASILA


2/17

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan segenap ketulusan kehadirat Allah SWT, Karena

dengan keagungannya, Penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan

menuangkan ide dan pengetahuan, Sehingga terbentuklah sebuah makalah dengan

materi PERAN!"NGAN PE#ENT$KAN %$K$# ANTARA

"N!&NES"A, 'EPANG !AN T"&NGK&K() Sh*la+at dan salam sem*ga

disampaikan Allah kepada nabi mulia yakni #uhammad SAW)

Pembuatan makalah ini selain menjadi tugas dari d*sen pembimbing,

'uga sebagai +adah baaan dan penambah +a+asan) !alam pembuatan makalah

ini tentu penulis sebagai insan yang masih berada pada p*sisi belajar, #asih jauh

lagi dari kesempurnaan, #aka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan gagasan

kearah pembuatan makalah selanjutnya)

Penulis


3/17

BAB I

SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM INDONESIA

%ukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian

kekuasaan kelembagaan) !ari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang

p*litik, ek*n*mi dan masyarakat dalam berbagai ara dan bertindak, sebagai

perantara utama dalam hubungan s*sial antar masyarakat terhadap kriminalisasi

dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan ara negara dapat

menuntut pelaku dalam k*nstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi

peniptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan

p*litik serta ara per+akilan di mana mereka yang akan dipilih) Sistem %ukum

adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau

unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan seara erat)

!alam Sistem %ukum yang baik tidak b*leh terjadi pertentangan-pertentangan

atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada) 'ika pertentangan atau

k*ntradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak

berlarut) Tujuan dari pembaharuan hukum sendiri jelas harus terarah pada usaha

pembentukan sistem hukum nasi*nal dan hukum yang resp*nsi. pada kebutuhan-

kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan) !engan

begitu kegiatan pembaharuan hukum mempunyai arti yang luas, yang bergerak

mere.leksikan perubahan-perubahan baik dari segi p*litik, ek*n*mi, maupun

s*sial dan seirama dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan-kebutuhan

dan *rak interaksi dari masyarakat)

P"#$"%&an'an H($(% d) Ind*n"+)a ada Ma+a P"nd(d($an B"-anda dan

J"an'

Sepanjang sejarah, "nd*nesia pernah dijajah beberapa negara antara lain elanda,

"nggris dan 'epang) Negara penjajah mempunyai keenderungan untuk

menanamkan nilai serta sistem hukumnya di +ilayah jajahan, sementara

masyarakat yang terjajah juga mempunyai tata nilai dan hukum sendiri) %ukum di


4/17

"nd*nesia merupakan ampuran dari sistem hukum hukum Er*pa, hukum Agama

dan hukum Adat) Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana,

berbasis pada hukum Er*pa k*ntinental, khususnya dari elanda karena aspek

sejarah masa lalu "nd*nesia yang merupakan +ilayah jajahan dengan sebutan

%india elanda /Nederlandsh-"ndie0) %ukum Agama, karena sebagian besar

masyarakat "nd*nesia menganut "slam, maka d*minasi hukum atau Syari1at "slam

lebih banyak terutama di bidang perka+inan, kekeluargaan dan +arisan) Selain

itu, di "nd*nesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-

undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan

setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di +ilayah Nusantara)

Sepanjang sejarah, "nd*nesia pernah dijajah beberapa negara antara lain elanda,

"nggris dan 'epang) Negara penjajah mempunyai keenderungan untuk

menanamkan nilai serta sistem hukumnya di +ilayah jajahan, sementara

masyarakat yang terjajah juga mempunyai tata nilai dan hukum sendiri) Ketika

"nd*nesia dikuasai elanda pertama kali, yaitu *leh 2&3, tidak banyak

perubahan di bidang hukum) Namun ketika diambil alih *leh Pemerintah elanda,

banyak peraturan perundangan yang diberlakukan di %india elanda baik itu

dik*di.ikasi /seperti W, W4K, W4S0 maupun tidak dik*di.ikasi /seperti R2,

%"R0) Namun ternyata elanda masih membiarkan berlakunya hukum adat dan

hukum lain bagi *rang asing di "nd*nesia) Kemudian pada tahun 5657 Pemerintah

%india elanda memberi kemungkinan bagi g*l*ngan n*n Er*pa untuk tunduk

pada aturan %ukum Perdata dan %ukum !agang g*l*ngan Er*pa melalui apa

yang dinamakan 8penundukan diri8) !engan demikian terdapat pluralisme hukum

atau tidak ada uni.ikasi hukum saat itu, keuali hukum pidana yaitu pada tahun

5659 dengan memberlakukan W4S /K$% Pidana0 untuk semua g*l*ngan) Selain

itu badan peradilan dibentuk tidak untuk semua g*l*ngan penduduk) #asing-

masing g*l*ngan mempunyai badan peradilan sendiri) Pluralisme hukum seara

umum dide.inisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum

yang berada dalam suatu kehidupan s*sial) Pluralisme hukum harus diakui

sebagai sebuah realitas masyarakat) Setiap kel*mp*k masyarakat memiliki sistem

hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga,


5/17

tingkatan umur, k*munitas, kel*mp*k p*litik, yang merupakan kesatuan dari

masyarakat yang h*m*gen) Pluralitas sendiri merupakan iri khas "nd*nesia)

!engan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, "nd*nesia ingin membangun

bangsa yang stabil dan m*dern dengan ikatan nasi*nal yang kuat) Sehingga,

menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda

mengenai ara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarkat "nd*nesia)

K*ndisi pluralisme hukum yang ada di "nd*nesia menyebabkan banyak

permasalahan ketika hukum dalam kel*mp*k masyarakat diterapkan dalam

transaksi tertentu atau saat terjadi k*n.lik, sehingga ada kebingungan hukum yang

manakah yang berlaku untuk indi4idu tertentu dan bagaimana sese*rang dapat

menentukan hukum mana yang berlaku padanya) Pengertian pluralisme hukum

sendiri senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada

k*eksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan

sebagainya) ahkan dengan dengan adanya gl*balisasi, hubungan tersebut

menjadi semakin k*mplek karena terkait pula dengan perkembangan hukum

internasi*nal) Pada tahun 56:; Pemerintahan ala Tentara 'epang menguasai

"nd*nesia) Peraturan penting yang dikeluarkan pemerintah yaitu beberapa

peraturan pidana, kemudian ada &samu Seirei N*m*r 5 Tahun 56:; yang dalam

salah satu pasalnya menentukan badan


6/17

kek*s*ngan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal "" Aturan

Peralihan $$! 56:=, Pasal 56; K*nstitusi R"S /pada saat berlakunya K*nstitusi

R"S0 dan Pasal 5:; $$!S 56=> /ketika berlaku $$!S 56=>0) Sepanjang tahun

56:=-56=6 "nd*nesia menjalankan dem*krasi liberal, sehingga hukum yang ada

enderung ber*rak resp*nsi. dengan iri partisipati., aspirati. dan limitati.)

!em*krasi liberal /atau dem*krasi k*nstitusi*nal0 adalah sistem p*litik yang

melindungi seara k*nstitusi*nal hak-hak indi4idu dari kekuasaan pemerintah)

!alam dem*krasi liberal, keputusan-keputusan may*ritas /dari pr*ses per+akilan

atau langsung0 diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan

pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah

tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak indi4idu seperti terantum dalam

k*nstitusi) Pada masa &rde ?ama Pemerintah /Presiden0 melakukan

penyimpangan-penyimpangan terhadap $$! 56:=) !em*krasi yang berlaku

adalah !em*krasi Terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang *t*riter)

Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang k*nser4ati. /*rt*d*k0

yang merupakan kebalikan dari hukum resp*nsi., karena memang pendapat

Pemimpin lah yang termuat dalam pr*duk hukum) Penyimpangan-penyimpangan

tersebut adalah @

1 Kekuasaan Presiden dijalankan seara se+enang-+enang@ hal ini terjadi

karena kekuasaan #PR, !PR, dan !PA yang pada +aktu itu belum

dibentuk dilaksanakan *leh Presiden)

2 #PRS menetapkan &residen menjadi Presiden seumur hidup@ hal ini tidak

sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden)

3 Pimpinan #PRS dan !PR diberi status sebagai menteri@ dengan

demikian , #PR dan !PR berada di ba+ah Presiden)

4 Pimpinan #A diberi status menteri@ ini merupakan penyele+engan

terhadap prinsip bah+a kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka)

5 Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan

undang-undang /yang harus dibuat bersama !PR0@ dengan demikian

Presiden melampaui ke+enangannya)


7/17

Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam k*nstitusi, yaitu

r*nt Nasi*nal)

Presiden membubarkan !PR@ padahal menurut k*nstitusi, Presiden tidak

bisa membubarkan !PR)

Pada tahun 56BB merupakan titik akhir &rde lama dan dimulainya &rde aru yang

memba+a semangat untuk melaksanakan Panasila dan $$! 56:= seara murni

dan k*nsekuen) Namun S*ehart* sebagai penguasa &rde aru juga enderung

*t*riter) %ukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang


8/17

Terjadi K*rupsi K*lusi Nep*tisme /KKN0 yang luar biasa parahnya

sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada

terjadinya krisis multidimensi)

Setelah Presiden S*ehart* mundur dari jabatannya pada tahun 5669, "nd*nesia

memasuki era re.*rmasi yang bermaksud membangun kembali tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara) Pembenahan sistem hukum termasuk agenda penting

re.*rmasi) ?angkah a+al yang dilakukan yaitu melakukan amandemen atau

perubahan terhadap $$! 56:=, karena $$! merupakan hukum dasar yang

menjadi auan dalam kehidupan bernegara di segala bidang) Setelah itu diadakan

pembenahan dalam pembuatan peraturan perundangan, baik yang mengatur

bidang baru maupun perubahan)

%ukum tidak terlalu berkembang pada masa a+al kemerdekaan, akan tetapi

implementasinya relati. baik yang ditandai lembaga peradilan yang mandiri)

%al ini merupakan e.ek dari berlakunya dem*krasi liberal yang memberi

kebebasan kepada +arga untuk berpendapat) Sebaliknya pada masa &rde lama,


9/17

peran pemimpin /Presiden0 sangat d*minan yang menyebabkan implementasi

hukum mendapat ampur tangan dari Presiden) Akibatnya lembaga peradilan

menjadi tidak bebas) Ketika &rde aru berkuasa, p*litik hukum yang dijalankan

Pemerintah yaitu hukum diarahkan untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah,

sebagai sarana untuk mendukung sekt*r ek*n*mi dan sebagai sarana untuk

mem.asilitasi pr*ses rekayasa s*sial)

%al ini dikarenakan Pemerintah &rde aru lebih mengutamakan bidang ek*n*mi

dalam pembangunan) Perubahan terjadi ketika memasuki era re.*rmasi yang

menghendaki penataan kehidupan masyarakat di segala bidang) Semangat

kebebasan dan keterbukaan /transparansi0 meniptakan k*ndisi terk*ntr*lnya

langkah Pemerintah untuk mendukung agenda re.*rmasi termasuk bidang hukum)

?angkah-langkah yang diambil antara lain pembenahan peraturan perundangan,

memberi keleluasaan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya

serta memberi suasana k*ndusi. dalam rangka mengembangkan sistem k*ntr*l

masyarakat untuk mendukung penegakan hukum)


10/17

BAB II

SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM JEPANG

Alm) Satjipt* Rahardj* /Pr*.) Tjip0, penggagas %ukum Pr*gresi. di "nd*nesia,

beberapa kali membandingkan hukum "nd*nesia dan hukum 'epang di beberapa

bukunya) erangkat dari pemikiran sederhana bah+a "nd*nesia dan 'epang

memiliki kesamaan dalam hal Dpenangk*kan hukum) Keduanya memiliki

budaya hukumnya sendiri hingga kemudian budaya hukum m*dern diperkenalkan

dan Ddiangk*kan /transplanted0 kepada "nd*nesia dan 'epang)

'epang memiliki resistensi yang lebih kuat dibanding "nd*nesia terhadap hukum

m*dern) udaya hukum 'epang masih terasa meskipun menggunakan hukum

m*dern) "nd*nesia mengenal hukum m*dern melalui penjajahan yang dilakukan

elanda, negara yang sedang dijajah Peranis saat menjajah kita)

Sedikit berbeda dengan "nd*nesia, sejarah hukum pidana 'epang lebih beragam

mengingat beberapa hukum negara lain pernah dipakai dalam rangka

pembentukan hukum pidana 'epang) Pembabakan hukum asing yang digunakan di

'epang dapat dibagi menjadi tiga tahapan /%ir*shi &da) ;>>6@5C0) Pertama, di

abad ke-7 dan 9, saat 'epang mengad*psi sistem p*litik dan hukum 3ina

/Ti*ngk*k0 yang berlaku hingga berakhirnya era Sh*gun T*kuga+a /peri*de Ed*,

5B>C-59B90) Kedua, pada pertengahan abad ke-56 dan a+al abad ke-;>, pada

peralihan dari era Sh*gun T*kuga+a ke era #eiji /masa dimana 'epang mulai

membuka diri terhadap dunia luar0) Pada masa ini hukum Er*pa /Peranis dan

kemudian 'erman0 diad*psi 'epang) #asa ini adalah masa dimana Re4*lusi

Peranis terjadi, era industrialisasi yang terjadi di Er*pa juga berdampak ke

'epang) !i titik ini pulalah kita /"nd*nesia0 memiliki pertalian Dsilsilah hukum

dengan 'epang, mengingat K$%P /Kitab $ndang $ndag %ukum Pidana0 yang

kita gunakan juga berakar dari 3*de Penal Peranis) %ingga kini kitab hukum

pidana 'epang masih menggunakan kitab hukum pidana yang diberlakukan sejak

56>7, dengan berbagai perubahan tentunya) Ketiga, pasa perang dunia ke-"", di

masa ini 'epang yang kalah perang dari Amerika nampak Ddikendalikan Amerika)


11/17

!alam peri*de ini beberapa undang-undang diamandemen atau digantikan dengan

didasarkan pada hukum Amerika) K*nstitusi 'epang yang diundangkan 56:B

misalnya, mengad*psi k*nstitusi Amerika)

'epang menjadi negara sekuler, memisah tegas ranah agama dan negara) "ni dipiu

*leh anggapan peran kelam agama dalam peri*de perang !unia ke-"") !alam

pandangan agama Shint*, kaisar adalah per+akilan Tuhan, sehingga jika kaisar

menginginkan perang maka rakyat harus patuh, dan keinginan kaisar ini yang

diperaya Amerika memiu 'epang untuk berkuasa dan menyerang beberapa

negara lain /termasuk "nd*nesia0) #aka agama harus dipisah tegas dari negara) "ni

menjadi latar belakang mengapa negara ini kemudian menjadi negara sekuler)

Sehingga itu pula sebabnya hingga kini agama tidak diajarkan di sek*lah-sek*lah

negeri di 'epang) Sebelumnya leluhur 'epang banyak menganut Shint* dan

uddha, saat ini sebagian besar *rang 'epang tak begitu peraya pada agama

keuali hanya sebatas budaya)

Selain k*nstitusi, jenis hukum lainnya yang dipengaruhi hukum Amerika adalah

%ukum Aara Pidana 'epang yang mengad*psi %ukum Aara Pidana Amerika) "ni

menjadi keunikan tersendiri, sementara Kitab %ukum Pidana 'epang mengad*psi

Peranis


12/17

bagian, budaya hukum internal, yakni nilai-nilai hukum yang ada pada penegak

hukum dan budaya hukum eksternal, nilai-nilai hukum yang terdapat dalam

masyarakat)

Pada k*nteks budaya hukum inilah terdapat keenderungan perbedaan yang besar

antara "nd*nesia dan 'epang) en*mena belakangan ini mengabarkan pada kita

bah+a masyarakat kita enderung menjadi agresi., em*si*nal dan bahkan anarkis)

anyak k*n.lik diselesaikan melalui jalur hukum) Sehingga banyak perkara yang

Dtidak bermutu diangkat ke pengadilan) Padahal dalam ranah ilmu hukum pidana

sendiri, hukum pidana diranang sebagai alat terakhir penyelesai k*n.lik jika

sudah tak ada ara lain yang dapat menyelesaikannya) Kita mulai terbiasa dengan

hukum m*dern dan melupakan budaya hukum sendiri seperti musya+arah, untuk

menari s*lusi bersama /+in-+in s*luti*n0) "nilah kekayaan budaya hukum kita

yang mulai luntur) %akim Agung Artidj* Alk*tsar pernah menulis kelemahan

hukum m*dern dalam memutuskan perkara) Seiring dengan diputusnya perkara,

berakhir pula hubungan s*sial kedua pihak yang berperkara /tergugat-penggugat,

pelaku-k*rban0)

en*mena menarik justru terjadi di 'epang, Pr*. Tjip pernah menulis bah+a *rang

'epang akan merasa gagal jika perkaranya harus diselesaikan *leh pengadilan, itu

artinya mereka tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan tradisi hukum

'epang) Saya menemukan k*nsistensi tulisan Pr*. Tjip dengan para penulis

'epang dan atm*s.er yang saya rasakan sendiri selama di 'epang) agi *rang-

*rang 'epang yang masih menjaga keh*rmatannya, menggunakan hukum m*dern

adalah hal yang memalukan, rasa malu inilah yang menjadi kuni dalam

peradaban 'epang) %ukum m*dern yang diad*psi tidak serta merta membuat

'epang lupa pada tradisinya) !i 'epang kita akan dengan sangat mudah

menemukan kata sumimasen( yang bisa berarti permisi, maa. atau terima kasih)

#asyarakat 'epang terbiasa meminta maa. jika melakukan kesalahan) Ada sebuah

peristi+a .en*menal di tahun 569; terkait dengan ini) Sebuah keelakaan pesa+at

terjadi di T*ky*) Pesa+at milik 'apan Airlines /'A?0 dengan rute uku*ka-T*ky*

jatuh di perairan T*ky*) Sebanyak ;: *rang meninggal dunia dan 5=> *rang luka-


13/17

luka) Takagi, Presiden 'apan Airlines, kemudian mendatangi nisan k*rban, para

keluarganya, meminta maa. dan membungkuk dalam-dalam) Tidak hanya itu,

perusahaannya juga menjamin pendidikan anak-anak k*rban) Tidak ada satupun

gugatan peradilan yang diajukan dalam perkara tersebut) #asih terkait budaya

hukum 'epang, sebuah data lagi mengabarkan bah+a terdapat ;;B; kasus teratat

di tahun 56B: di 'epang, dan hanya 5 kasus yang berlanjut ke pengadilan /#ateri

presentasi K*ji %igashika+a di akultas %ukum $ni4ersitas Sultan Ageng

Tirtayasa, ;>5;0)

!alam k*nteks budaya hukum 'epang, pengadilan adalah jalan terakhir yang

ditempuh untuk menyelesaikan perkara) Sebuah sudut pandang lain berupa hasil

sur4ey mengabarkan sebanyak 9> resp*nden menjelaskan bah+a alasan *rang

'epang enggan menggunakan hukum m*dern adalah masalah +aktu dan biaya

/%ir*shi &da, ;>>6@=0)

The grass is always greener on the other side of the fence, rumput tetangga lebih

hijau, begitu kata pepatah) Ada banyak hal baik di 'epang) #eski demikian tentu

saja tidak semuanya baik di 'epang) Angka bunuh diri yang tinggi adalah salah

satunya) Sekitar C>)>>> *rang tiap tahunnya melakukan bunuh diri di 'epang)

Tingkat stress di 'epang sangat tinggi, k*ndisi ini diperparah dengan budaya

'epang yang seara umum sangat seragam sehingga tidak terbiasa

mengekspresikan diri) #enjadi berbeda dari yang lain tidaklah umum di 'epang)

Sisi gelap lain di 'epang adalah industri p*rn*gra.i yang menjamur) !i banyak

mini market anda akan menemukan majalah-majalah p*rn* dipajang bebas)

ahkan di sebuah pert*k*an ada *utlet buku dan d4d khusus bertanda 59H)

&utlet-*utlet ini dilegalkan di 'epang) #eski demikian sebagian besar teman

'epang saya mengatakan berada di sana atau membelinya merupakan Daib dan

akan malu jika bertemu sese*rang yang kita kenal) !i 'epang m*ral publik dan

m*ral pri4at dipisah tegas sementara di kita nampak tak jelas) P*rn*gra.i ilegal di

"nd*nesia, tapi anda masih dapat menemukannya dengan mudah di pasar gelap)

#eski demikian saya peraya kita sedang menuju ke arah yang lebih baik) $ntuk


14/17

itu kita memerlukan ketidakbaikan, an*mali regulasi p*rn*gra.i, kasus-kasus keil

yang kurang bermutu, penegakan hukum yang tak jarang menimbulkan k*rban

salah hukum) ir*krat, legislat*r dan para penegak hukum yang nakal dan k*rup)

Kita Dmemerlukan mereka untuk menganalisa dalam rangka menuju masa depan

yang lebih baik) 'ika kemudian munul pertanyaan kapan masa itu akan datang,

kita tidak pernah tahu, mungkin pada beberapa generasi kemudian, tapi paling

tidak kita berbuat sesuatu, dimanapun, siapapun dan apapun itu)


15/17


16/17

.amiliy) Namun, dalam k*di.ikasi dan pembutan $$ nya akan ditemukan salah

satu tradisi tua 3ina /Ti*ngk*k0 dan hirarki s*sial, kekeluargaan dan pertalian

keluarga yang masih sangat dipertahankan) Pada kenyataannya +alaupun terdapat

*de dan terbukti terjadi +esternisasi hukum 3ina /Ti*ngk*k0, hakim 3ina

/Ti*ngk*k0 seara diam; dipersiapkan untuk mengabaikan *de dan hukum

.*rmal jika mereka bertentangan dengan bnyak hukum kebiasaan masyarakat 3ina

/Ti*ngk*k0) Walaupun 3ina /Ti*ngk*k0 menganut k*munisme pada 5 *kt*ber

56:6, ajaran etika buda tetap berlanjut dan diikuti sampe sekarang sekalipun

pemerintah RR3 seara resmi menganut ide*l*gi #arFist-?eninist)

#eskipun 3ina /Ti*ngk*k0 menganut ide*l*gi marFist-leninist, namun 3ina

/Ti*ngk*k0 lebih mengutamakan perkembangan m*ral dan pengh*rmatan

terhadap hak; sesama angg*ta masyarakat seara lebih baik daripada uni s*4iet)

Pada kenyataannya 3ina /Ti*ngk*k0 mengad*psi marFis m*del s*4iet sampe

56=7 ketika hubungan diantara kedua negara semakin memburuk) Pada 56B> 3ina

/Ti*ngk*k0 memutuskan untuk menjalankan *munisme 4ersi mereka sendiri

yang lebih mengutamakan ind4idulitas yang berbasis trans.*rmasi s*sial, lebih

baik pada pertumbuhan ek*n*mi, mengijinkan partisipai yang lebih besar dari

manager dan direktur perusahaan, penyesalan untuk kejahatan dan kembali pada

tardisi leluhur) Satu hal yang perlu diperhatikan sebagai k*nsekuensi perubahan

dalam .il*s*.i adalah hubungan s*sial dan pen*lakan prinsip hukum

sesungguhnya menghilangkan .il*s*.i ker*hanian yang berhubungan dengan

perilaku manusia dan kehendak alam)

!*ktrin pemimpin ma* yang digantikan s*4iet lebih mendekati masyrakat

marFist) eberapa t*k*h ma* yang paling berpengaruh menjadi disembah,

did*r*ng *leh pendidikan perubahan s*sialis, memperhatikan pemikiran bah+a

pemimpin p*litik harus membagi antara perhatian dan gaya hidup terhadap petani

dan bah+a seberapa besar merupakan kekuatan p*litik dengan pengaruh

re4*lusi*ner) %ampir tidak ada pembuatan $$ setelah 56:6 sampai meninggalnya

#a* pda 567B)Perla+anan tradisi*nal rakyat 3ina /Ti*ngk*k0 mengarah pada

bentuk rigid dari perintah membuat $$)K*nsekuensinya hanya ada satu badan


17/17

yang berperan dalam mengeluarkan putusan pengadilan dan sedikit kemurnian

yang dilap*rkan dalam putusan #A)Tidak ada d*ktrin mengenai mengikatnya

putusan pengadilan yang diketahui)!iantara keduanya tidak ditemukan d*ktrin

tertulis dalam jumlah besar)

sejarah hukum indonesia, cina dan jepang

Documents