panduan penanganan lingkungan perumahan

7/23/2019 Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan

1/45

Buku Panduan

PEN NG N N LINGKUNG N PERUM H N D N PERMUKIM N KUMUH BERB SIS K W S N (PLP2K-BK) T 2012 0

D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A S A N

K E M E N T E R I A N P E R U M A H A N R A K Y A T

Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selat an


2/45

Buku Panduan


Kata Pengantar

Pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dariurbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telahberakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh. Pertumbuhanlingkungan permukiman kumuh secara nasional cukup signifikan yaitu sekitar 1,37% pertahun (BPS) dan diperkirakan, secara total, luas permukiman kumuh pada tahun 2025akan mencapai 71.860 ha. Untuk itu, perlu upaya penanganan secara terkoordinasi antarsektor melalui integrasi lingkungan permukiman kumuh terhadap sistem kegiatan kotadengan pelaksanaan berbasis kawasan sehingga penanganan dapat berkelanjutan, sertapada gilirannya akan dapat mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yanglayak huni, sehat, aman, serasi dan teratur.

Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakankegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis

Kawasan (PLP2K-BK) mulai TA 2010 bekerjasama dengan pemerintah provinsi dankabupaten/kota serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk itu, telahdisusun Buku Panduan PLP2K-BK yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruhpihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaankegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan, yang dapat juga diaksesmelalui situs www.kemenpera.go.id.

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihakatas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan PLP2K-BK TA 2012 inidapat tersusun dan disajikan.

Besar harapan kami, Buku Panduan PLP2K-BK TA 2012 ini dapat bermanfaat bagiseluruh pihak yang memerlukan.

Jakarta, Oktober 2011

Deputi Bidang PengembanganKawasan

Dr. Hazaddin TS


3/45

Buku Panduan


1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 50% dari total pendudukIndonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnyaberasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kotasehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh.Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukimankumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah berkembang menjadisebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukanpenanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun.

Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkandampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya

potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnyatingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitaspelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lainsebagainya. Perumahan dan permukiman kumuh yangcenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehinggadiharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan danpermukiman yang layak huni dalam suatu lingkunganyang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pada Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan tahun 2000 tercapai kesepakatan tujuanpembangunan global yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Salahsatu targetnya adalah peningkatan kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia diperumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020. Selanjutnya, Kongres Perumahandan Permukiman II yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2009 yang lalu jugamenargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam AgendaMenyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia.

Sejak TA 2004-2009, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapaprogram dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan terutamabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut antara lain adalahBantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan KualitasPerumahan (PKP), Pembangunan Rusunawa dan Rusunami, Bantuan StimulanPrasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman dan PenyaluranKPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Program-program penanganan tesebut sangat perluuntuk disinerjikan dan diintegrasikan dalam skenario pengembangan kawasan. Dalam

hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan denganmenekankan pada Pendekatan Tridaya (pembangunan manusia, lingkungan danekonomi), pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, mengintegrasikanseluruh kondisi dan aktivitas di perumahan dan permukiman kumuh dengan kegiatankota, mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku utamapenanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Karakteristik PLP2K-BK tersebutantara lain: 1) mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasidengan tata ruang dan sistem kota, 2) menggunakan Pendekatan Tridaya (manusia,

lingkungan dan ekonomi), 3) melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkunganperrmukiman yang layak, dan 4) mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelakulainnya.


4/45

Buku Panduan


1.2. Maksud

Maksud program PLP2K-BK adalah untuk mendorong terwujudnya lingkunganperumahan dan permukiman yang layak melalui efektivitas dan efesiensi perencanaandan penanganan serta sinergi tindak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,masyarakat dan stakeholderlainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

1.3. Tujuan

Tujuan program PLP2K-BK adalah:

1. Mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secarakonsisten dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan efektivitas penanganan perumahan dan permukiman kumuh secaraterkoordinasi dan berkelanjutan;

3. Mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang terintegrasidengan rencana tata ruang wilayah dan dilaksanakan berdasarkan pendekatantridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi);

4. Mengintegrasikan pendekatan sektor dan stakeholderlainnya;5. Mendorong terpenuhinya kebutuhan PSU secara memadai.

1.4. Sasaran

Sasaran kegiatan PLP2K-BK antara lain:

1. Teridentifikasinya karakteristik lingkungan perumahan dan permukiman kumuhberdasarkan tipologi penanganan;

2. Terdeliniasinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditanganidengan pendekatan berbasis kawasan;

3. Teridentifikasinya dan tertingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara pihak-

pihak yang terkait dengan upaya penanganan lingkungan perumahan danpermukiman kumuh berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukimankumuh yang efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

5. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuhdan perilaku peningkatan hidup sehat masyarakat;

6. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahandan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis dan berkelanjutan.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan PLP2K-BK meliputi:

1. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;2. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;3. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;4. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;5. Permenpera No.22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Rakyat;6. Beberapa Permenpera lainnya yang terkait dengan penanganan lingkungan

perumahan dan kawasan permukiman.


5/45

Buku Panduan


3. Objek Penanganan

Objek PLP2K-BK adalah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, bukanmerupakan perumahan dan permukiman liar (squatter). Lingkungan perumahan danpermukiman yang sesuai dengan peruntukkannya sebagai perumahan dalam rencana tata

ruang kota/kabupaten setempat. Berikut ini pengertian dari perumahan dan permukimankumuh serta perumahan dan permukiman liar (squatter).

1. Kumuh, merupakanlingkunganpermukiman yangtelah mengalamipenurunan kualitassecara fisik, ekonomi,dan budaya, danlokasinya sesuai

dengan rencana tataruang wilayah Kota/Kabupaten.

2. Squa t t e r ,merupakanpermukiman liar yangtidak sesuai denganrencana tata ruangwilayahKota/Kabupaten, danmenghuni suatu lahanyang bukanmiliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya.

Program PLP2K-BK yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat sementaradiprioritaskan pada lingkungan permukiman KUMUH. Penanganan terhadapSQUATTER dapat dilakukan setelah pemerintah kota/kabupaten melaksanakanpemutihan yang dilengkapi dengan rencana penanganan yang komprehensif.


6/45


7/45

Buku Panduan


5. Lingkup Penanganan

Sesuai dengan UU No. 1/2011, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuhmencakup hal-hal berikut di bawah ini.

1 . P e m u g a r a n

Secara konseptual, implementasi prinsip pemugaran meliputi 1) Revitalisasi, 2)Rehabilitasi, 3) Renovasi, 4) Rekonstruksi, dan 5) Preservasi.1) Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang

pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkankawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimilikiatau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota.

2) Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kondisi komponen fisiklingkungan permukiman yang mengalami degradasi.

3) Renovasimelakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen

pembentukan lingkungan permukiman.4) Rekonstruksi merupakan upaya mengembalikan suatu lingkunganpermukiman sedekat mungkin dari asalnya yang diketahui, denganmenggunakan komponen-komponen baru maupun lama.

5) Preservasimerupakan upaya mempertahankan suatu lingkungan permukimandari penurunan kualitas atau kerusakan. Penanganan ini bertujuan untukmemelihara komponen yang berfungsi baik dan mencegah dari prosespenyusutan dini (kerusakan), misalnya dengan menggunakan instrumen: IjinMendirikan Bangunan (IMB). Ketentuan atau pengaturan tentang: KoefesienLantai Bangunan, Koefesien Dasar Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, GarisSempadan Jalan, Garis Sempadan Sungai, dan lain sebagainya.

2 . P e r e m a j a a n

Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkunganperumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangunprasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layakdan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalahuntuk meningkatkan nilai pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensilahannya. Di samping itu, diharapkan mampu memberikan nilai tambah secaraekonomis dan memberi vitalitas baru dari lahan permukiman yang diremajakan.Pada umumnya, peremajaan ini memberikan konsekuensi bentuk teknis penangananseperti halnya: land consolidation, land re-adjustmentdan land sharing.

3 . P e n g e l o l a a n d a n P e r m u k i m a n K e m ba l i

Pengelolaan adalah upaya-upaya untuk mempertahankan, mengendalikan ataumengurangi dampak negatif yang timbul, serta meningkatkan dampak positif yangtimbul terhadap lingkungan hunian. Sedangkan permukiman kembali dimaksudkanuntuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang lebihbaik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat dengan memindahkanlokasi hunian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pada Tahun Anggaran 2012 ini, lingkup penanganan program PLP2K-BK difokuskanpada pemugaran.


8/45

Buku Panduan


6. Komponen Kegiatan Utama

1. Penetapan dan Pelatihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)Pemilihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dilakukan oleh masyarakat setempat.TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat,berdedikasi tinggi, bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya kemauan sertapekerja keras. Penetapan TPM pada setiap lokasi yang ditangani dilakukan olehpemerintah Kota/Kabupaten terkait berdasarkan kesepakatan dengan masyarakatsetempat. Jumlah TPM bisa disesuaikan dengan besaran wilayah dan jumlahmasyarakat yang didampingi. Pelatihan TPM dan sepanjang pelaksanaan PLP2K-BK2012 akan difasilitasi oleh Konsultan Pelaksana.

Selama masa kegiatan PLP2K-BK, TPM akan bertanggung jawab dalammenggerakkan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mendukung proses

penanganan permukiman kumuh di lokasi tempat tinggal mereka, baik pada tahapperencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, maupun tahap monitoring danevaluasi. Untuk itu, TPM antara lain akan bertanggung jawab dalam hal i) membantumensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK kepada masyarakat, ii) membentuk KelompokSwadaya Masyarakat (KSM), iii) bersama-sama dengan masyarakat, melaksanakanSurvey Kampung Sendiri (SKS) dan rembug warga, iv) membantu masyarakat dalampenyusunan CAP (Community Action Plan), v) mendukung dan mendampingimasyarakat dalam pelaksanaan penanganan lingkungan permukiman mereka sesuaidengan arahan dan rekomendasi rencana PLP2K-BK dan CAP, dll sesuai dengankebutuhan di masing-masing lokasi.

Selama masa tugasnya, TPM akan bertanggung jawab terhadap Tim KoordinasiTingkat Kota/Kabupaten. Panduan Pembentukan dan Lingkup Kerja TenagaPenggerak Masyarakat (TPM) disajikan terpisah.

2. Penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Rencana PLP2K-BK, sebagai dokumen perencanaan penanganan lingkunganpermukiman kumuh, merupakan rencana rinci yang bersifat mikro-operasionaljangka pendek, dengan skala ketelitian 1:2.000.

Sebuah dokumen Rencana PLP2K-BK harus memuat antara lain mengenai 1)Identifikasi daya dukung lingkungan pengembangan kawasan, 2) Pendataanperumahan dan lingkungannya, khususnya yang mengalami kerusakan, 3) Rencanapengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan, 4) Rencana Struktur dan PolaTata Ruang Kawasan, 5) Rencana rinci program, lokasi, target dan sasaran yang akandicapai oleh masing masing sektor terkait dalam mendukung pengembangankawasan, 6) Indikasi tipe dan jumlah rumah yang akan dikembangkan, 7) Rincianrencana pembiayaan dan sumber pendanaannya serta pola-pola kredit yang akandikembangkan, 8) Mekanisme keterpaduan pelaksanaan pengembangan kawasandan keterpaduan dalam penyediaan sarana dan prasarananya, 9) Mekanismepemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruhpelaku pembangunan perumahan dan permukiman, 10) Rencana pengembangankawasan-kawasan produksi, 11) Rencana rinci penyediaan lahan untukpengembangan kawasan perumahan dan permukiman, 12) Rencana pembangunanfisik (Detail Engineering Design) pada wilayah-wilayah prioritas di dalam kawasan,13) Rencana kegiatan rinci kedeputian di lingkungan Kemenpera serta instansilainnya dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan.


9/45

Buku Panduan


Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Rencana PLP2K-BK iniantara lain adalah:

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan LingkunganPerumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), yang terdiridari:

a. Pembentukan anggota tim pelaksana, yang terdiri dari Tenaga Ahli dan TimTeknis

b. Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penanggung jawab masing-masing kegiatan

c. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam Penanganan LingkunganPerumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

2. Pengumpulan data-data sekunder untuk mendukung pelaksanaan survey maupunkegiatan-kegiatan lanjutannya

3. Pelaksanaan survey dan pengumpulan data dan informasi yang relevan denganpelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahandan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Identifikasi terutama

akan dilakukan terhadap:a. Identifikasi batasan luas dan besaran unit lingkungan perumahan dan

permukiman kumuh yang akan ditangani, yang dilanjutkan denganpengukuran terhadap keseluruhan area penanganan dengan kedalaman peta1:2.000 untuk menghasilkan peta dasar yang menjadi landasan perencanaan;

b. Identifikasi daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman kumuhbeserta kawasan yang menaunginya;

c. Identifikasi kegiatan-kegiatan pokok di dalam lingkungan perumahan danpermukiman kumuh maupun kegiatan-kegiatan pokok pada kawasan yangmenaunginya;

d. Identifikasi potensi, masalah, dan peluang penanganan kawasan yang lebihluas serta potensi, masalah, dan peluang lingkungan perumahan danpermukiman kumuh;

e. Identifikasi jenis stimulan fisik dan non-fisik yang dapat dibangun ataudilaksanakan dalam penanganan lingkungan perumahan dan permukimankumuh berbasis kawasan, beserta penentuan pihak yang bertanggungjawabdalam pelaksanaannya;

f. Identifikasi bentuk keterlibatan atau tindak lanjut penanganan yang dapatdilaksanakan oleh Deputi Perumahan Formal dan Deputi Perumahan SwadayaKementerian Perumahan Rakyat serta Departemen Pekerjaan Umum.

4. Pelaksanaan serangkaian kegiatan analisis, berdasarkan hasil identifikasi dankajian terhadap data sekunder. Analisis yang dilakukan terutam akan mencakup:

a. Analisis kedudukan dan peran lokasi dalam sistem tata ruang kota/kabupaten(analisis terhadap struktur tata ruang);

b. Analisis mengenai karakteristik lokasi lingkungan perumahan danpermukiman kumuh;

c. Analisis kependudukan, kondisi topografi, geografi, dan daya dukunglingkungan perumahan dan permukiman kumuh;

d. Analisis mengenai karakteristik kawasan yang menaungi lingkunganperumahan dan permukiman kumuh secara lebih luas;

e. Analisis potensi, peluang, dan permasalahan pengembangan lokasi lingkunganperumahan dan permukiman kumuh;


10/45

Buku Panduan


f. Analisis proyeksi kebutuhan pengembangan lokasi berdasarkan analisispotensi, peluang, dan permasalahan seperti yang diutarakan dalam poin (e);

g. Analisis makro (analisis eksternal) untuk mengidentifikasi potensi danpeluang kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh lingkungan perumahan danpermukiman yang ditangani. Pada tahap ini, perlu ditangkap sejumlah potensi

kawasan yang menaungi lingkungan perumahan dan permukiman yangmemiliki peluang untuk dapat dikembangkan di lingkungan perumahan danpermukiman, khususnya potensi-potensi strategis yang terkait denganpeluang pengembangan ekonomi masyarakat;

h. Analisis mikro (analisis internal) untuk mengidentifikasi potensi danpermasalahan ekonomi, sosial, lingkungan, dan prasarana di dalam lokasilingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Potensi dan permasalahanyang diidentifikasi tersebut juga merupakan potensi dan permasalahanlingkungan perumahan dan permukiman terkait kesiapannya untukmenangkap peluang potensi kawasan di sekitarnya seperti yang disampaikanpada poin (e);

i. Analisis potensi dan peluang transformasi pengembangan masyarakat menujuperbaikan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;

j. Analisis potensi dan peluang keterlibatan stakeholder;

k. Analisis penanganan yang berkelanjutan dengan menekankan padapendekatan tridaya, yaitu adanya keberlanjutan lingkungan, sosial, danekonomi;

l. Analisis potensi dan peluang pembiayaan, seperti melalui identifikasiaffordability index dan analisis peluang pelaksanaan housing queue dancontractual housing scheme.

5. Penyusunan arahan makro berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah

dilakukan pada tahap sebelumnya. Arahan makro ini selanjutnya disinergikandengan rumusan aspirasi masyarakat setempat, yang secara paralel disusun olehTPM bersama dengan masyarakat untuk menghasilkan CAP.

6. Penyusunan dokumen Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dokumen rencana ini harusjuga mengakomodasi hasil CAP, dan akan terdiri dari beberapa rencana sebagaiberikut:

a. Rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpilih yangberskala kawasan serta pembangunan rumah bagi lingkungan perumahan danpermukiman kumuh sebagai pemicu tumbuhnya kegiatan sosial dan ekonomimasyarakat penghuni permukiman kumuh yang ditangani;

b. Rencana dan strategi sosial kemasyarakatan (termasuk kelembagaan) dalammendukung penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuhyang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat kecamatan ataukelurahan/desa, dimana di dalamnya juga terdapat rincian tugas dantanggung jawab masing-masing stakeholder;

c. Rencana struktur dan pola tata ruang di dalam kawasan perumahan danpermukiman yang ditata;

d. Rencana rinci pengelolaan lahan bagi lingkungan perumahan danpermukiman kumuh yang akan ditangani;

e. Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi pendukung kawasan

perumahan dan permukiman agar terwujud keberlanjutan pengembangankawasan;


11/45

Buku Panduan


f. Rencana rinci indikasi program penanganan berbasis kawasan, lokasi, target,dan sasaran yang akan dicapai oleh masing masing sektor terkait;

g. Rincian rencana tahapan pembiayaan dan sumber pendanaannya;

h. Rencana Penataan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL);

i. Mekanisme keterpaduan antara lingkungan perumahan dan permukimanyang akan ditangani dengan kawasan yang menaunginya serta kawasan disekitarnya maupun keterpaduan dalam penyediaan prasarana, sarana, danutilitas (PSU);

j. Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dankegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;

k. Bentuk koordinasi dengan pemerintah daerah/stakeholders terkait melaluikegiatan observasi lapangan, pendataan, rapat, penyelenggaraanFocus GroupDiscussion (FGD), dan diskusi; baik dalam kerangka kesepakatan maupunsosialisasi;

l. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) ini merupakan kegiatankontraktual. Untuk itu, sebelumnya akan dilakukan proses lelang untuk menetapkanKonsultan Penyedia Jasa yang sekaligus akan menjadi Konsultan PendampingMasyarakat melalui kerjasama dengan BKM.

3. Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Com m un i t y A c t i o n P l a n )

Tujuan pelaksanaan penyusunan Rencana Tindak Komunitas (RTK) atau yang dikenaldengan Community Action Plan(CAP) adalah agar masyarakat dapat secara mandirimerencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka,serta memiliki kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus. Selain itu,pemerintah daerah setempat, terutama tingkat kota/kabupaten sampai dengankelurahan/desa juga dapat memberikan dorongan dalam penciptaan lingkunganpermukiman yang layak huni.

Substansi CAP harus merupakan hasil sinergisasi antara arahan-arahan makroRencana PLP2K-BK dengan hasil rembug warga. Dalam hal ini, CAP akan berisikanantara lain tentang rincian kegiatan, bentuk-bentuk penanganan, penanggung jawabkegiatan, waktu pelaksanaan, pembiayaan kegiatan, dll.

Ada beberapa tahapan perencanaan yang dapat dilakukan dalam rangka penyusunanrencana tindak komunitas, yaitu 1) Tahapan sosialisasi dalam rangka pemberianmuatan detil langsung ke masyarakat melalui berbagai forum baik formal maupuninformal, 2) Tahapan pengumpulan aspirasi masyarakat, yang terdiri dari kegiatan i)rembug warga I, ii) survey kampung sendiri, iii) rembug warga II, 3) Tahapanmenterjemahkan daftar kebutuhan menjadi daftar yang berbahasa program.

Pada Tahun Anggaran 2012 ini, proses penyusunan CAP difasilitasi oleh KonsultanPenyusun Rencana PLP2K-BK, dan masyarakat didampingi oleh Tenaga PenggerakMasyarakat (TPM). Keluaran dari penyusunan rencana tindak komunitas ini adalahmatriks program lima tahunan. Setiap lokasi yang akan ditangani akan membuatprogram jangka menengah yang diwujudkan dalam matriks program termasuk pelakuserta sumber pendanaan.


12/45

Buku Panduan


4. Penyusunan De t a i l ed Eng i n eer i n g Desi g n(DED)

Penyusunan DED dilakukan setelah Rencana PLP2K-BK menghasilkan arahanterhadap bentuk-bentuk stimulan fisik skala kawasan. Tujuan yang ingin dicapaimelalui penyusunan DED dalam PLP2K-BK ini adalah sebagai acuan teknis bagipelaksanaan stimulan fisik PSU berskala kawasan sehingga pembangunan

infrastruktur dapat memicu terciptanya kegiatan produktif di dalam lingkunganpermukiman kumuh dan menciptakan keterpaduan sistem kegiatan maupun jaringaninfrastruktur dengan kawasan di sekitarnya.

Kegiatan yang akan dilakukan pada penyusunan DED adalah 1) pengumpulan datalapangan, yang terdiri atas i) survey sekunder, ii) pengukuran topografi, iii) surveygeoteknik dan hidrologi jalan, 2) perencanaan teknis, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan i) perencanaan geometrik, ii) perencanaan perkerasan, iii) penggambaran,iv) perhitungan kuantitas pekerjaan, serta v) perhitungan biaya pelaksanaan, danyang terakhir adalah 3) pelaporan dan penyiapan dokumen lelang.

Kegiatan Penyusunan DED merupakan kegiatan kontraktual. Untuk itu, sebelumnyaakan dilakukan proses lelang untuk menetapkan Konsultan Pelaksana.

5. Pelaksanaan Stimulan Fisik dan NonFisik

Stimulan fisik dan nonfisik yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi terpilih akanmengacu pada rekomendasi Rencana PLP2K-BK, Rencana Tindak Komunitas danDED. Namun hal ini pada dasarnya akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan dilokasi dan ketersediaan anggaran penanganan. Stimulan fisik dan nonfisik yang akandiberikan berupa program-program pada masing-masing kedeputian di lingkunganKementerian Perumahan Rakyat. Berikut ini pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisikyang ada pada lingkungan kedeputian di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat:

1) Stimulan Fisik Pengembangan Kawasan, berupa PSU kawasan antara lain

mencakup jalan, drainase, dll;2) Stimulan Fisik dan NonFisik Perumahan Swadaya, berupa Bantuan Stimulan

Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan KualitasPerumahan (PKP);

3) Stimulan Fisik Perumahan Formal, berupa Pembangunan Rusunawa,Pembangunan Rusunami dan Bantuan Stimulan PSU Perumahan danPermukiman;

4) Subsidi Pembiayaan.

7. Perbedaan Rencana PLP2K-BK dan RTKRencana PLP2K-BK yang akan dilaksanakan selama 10 tahun didasari pada sistemkegiatan kota yang diharapkan dapat mendukung lingkungan permukiman kumuh yangditangani. Selanjutnya, berdasarkan arahan-arahan makro yang telah disusun dalamRencana PLP2K-BK, masyarakat dengan didampingi oleh TPM, melalui pendekatantridaya, menyusun Rencana Tindak Komunitas (RTK/Community Action Plan) dengandifasilitasi oleh Konsultan Penyusun Rencana PLP2K-BK. Salah satu keluaran dariRencana Tindak Komunitas adalah daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik yangdibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahandan permukiman kumuh secara berkelanjutan.


13/45

Buku Panduan


Dengan demikian, pada tahap awal perlu difasilitasi penyusunan perencanaanpenanganan lingkungan kumuh berbasis kawasan. Selanjutnya ditugaskan TenagaPenggerak Masyarakat (TPM) untuk membantu masyarakat menyusun Rencana TindakKomunitas (Community Action Plan). Atas dasar ini, maka PLP2K-BK akan dilaksanakansecara bertahap, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

8. Stimulan isik Kawasan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan, maka bentuk-bentuk stimulan fisikdalam skala kawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasanadalah stimulan PSU yang antara lain adalah stimulan jalan poros, drainase, air bersih,air limbah, jaringan listrik, penerangan jalan umum, sarana sosial ekonomi. Padadasarnya, bentuk stimulan fisik yang akan diberikan, akan disesuaikan dengan arahan

dan rekomendasi dari Rencana PLP2K-BK dan RTK/CAP.

9. Stimulan Perumahan Swadaya

Sesuai dengan tupoksinya, program dan kegiatan Deputi Bidang Perumahan Swadayayang akan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK adalah Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS) diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 Tentang PedomanPelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah. Lingkup BSPS terdiri dari pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas(PK).


14/45

Buku Panduan


1. Tujuan

Tujuan BSPS untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun ataumeningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yanglayak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

2. Kriteria Obyek Bantuan

1) Kriteria PB

a.berada di atas tanah yang:

1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;

2.bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;

3. tidak dalam status sengketa; dan

4.penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang

b. luas lantai bangunan paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi danpaling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi

c. merupakan rumah pertama atau satu-satunya rumah yang dimiliki dengankondisi:

1. rusak berat

2.rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimalluas per anggota keluarga yaitu 9 (sembilan) meter persegi

3.bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakatsampai paling tinggi struktur tengah

4.bahan lantai, dinding, dan atap tidak layak huni; atau

5. terkena kegiatan konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitaslingkungan perumahan swadaya

2) Kriteria PK

a. satu-satunya rumah yang dimiliki;

b.dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai palingrendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluhlima) meter persegi

c.bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak hunidenganluas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi danpaling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi

d. luas lantai kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi; atau

e. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)

3) Kriteria Pembangunan PSU

a. mendukung PB yang mendapat bantuan stimulan sebagaimana dimaksudhuruf a yang dibangun dalam satu hamparan (cluster) dengan jumlah paling

rendah 20 (dua puluh) unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan;


15/45

Buku Panduan


b.mendukung PK dengan jumlah paling rendah 20 (dua puluh) unit yangberada dalam 1 (satu) desa/kelurahan; atau

c. mendukung gabungan PB dan PK dengan jumlah paling rendah 20 (duapuluh) unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan.

Pembangunan PSU dapat berupa jalan lingkungan, jalan setapak, saluran airhujan (drainage), sarana MCK umum, penerangan jalan umum, sumber danjaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramahlingkungan, jaringan listrik, dan/atau saran sosial lainnya seperti tempat ibadahatau balai warga.

10. Stimulan isik Perumahan ormal

Sesuai dengan tupoksinya, program dan kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal yangakan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK yaitu Pembangunan Rusunawa, PembangunanRusunami dan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman.

1. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Pembangunan Rusunawa sementara difokuskan pada penyediaan rumah untukmahasiswa dan penyediaan rumah untuk para pekerja.

Persyaratan teknis dan nonteknis pembangunan rusunawa untuk perguruan tinggidiatur dalam Permenpera Nomor: 09/Permen/M/2008 tentang Pedoman BantuanPembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi danLembaga Pendidikan Berasrama.

a.Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis meliputi kriteria lokasi dan lahan.

Lokasi

1) Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/kabupatendengan disertai surat keterangan dari satuan kerja pemerintahdaerah/dinas teknis terkait;

2) Lokasi siap bangun, bebas dari tanaman dan bangunan;3) Lokasi memiliki jalan minimal selebar 6 meter;4) Lokasi memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Lahan

a. Kejelasan status hukum kepemilikan tanah;

b. Didukung dengan kesiapan infrastruktur kawasan;c. Kemiringan tanah yang sesuai;d. Luas lahan minimal 3.000 m dengan lebar sekurang-kurangnya 15m;e. Dilengkapi dengan Detail Engineering Design/DED (disiapkan oleh

Kemenpera atau dinas terkait).

b.Persyaratan NonTeknis

Persyaratan NonTeknis melipui administrasi dan kesiapan pengelola, denganketentuan sebagai berikut:

Didukung dengan kelengkapan administrasi berupa surat permohonan, suratdukungan, surat pernyataan, surat kesanggupan pernyataan dari Pemerintahdaerah setempat;


16/45

Buku Panduan


Melalui tahapan verifikasi di tingkat Kementerian Perumahan Rakyat;Kesiapan penerima aset (pemerintah daerah) untuk membentuk BadanPengelola Rusunawa (sesuai dengan Permenpera Nomor: 14/Permen/M/2007tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa);Perhitungan tarif sewa mengacu Permenpera Nomor: 18/Permen/M/2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang dibiayaiAPBN dan APBD.

2. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)

a.Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis meliputi kriteria lokasi dan lahan.

Lokasi1) Terletak di kawasan perkotaan, lokasi strategis, tidak berada pada lokasi

bencana;2) Memiliki luas minimal 5.000 m;3) Memiliki akses masuk kendaraan dengan lebar jalan minimal 8 m;4) Memiliki kesiapan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan

sekitarnya jaringan jalan, moda transportasi publik, jaringan listrik, airbersih, persampahan, dll;

5) Tersedia rencana zonasi lingkungan.

Lahan1) Status kepemilikan lahan clean and clear;2) Sesuai dengan peruntukan RTRW (fungsi peruntukan guna lahan).

Rancang Bangun1) Memiliki rencana site plankawasan dan DED yang lengkap;2) Memenuhi kaedah rancang bangun yang sesuai dengan Permen PU No 5

tahun 2007 tentang Pedoman Rancang Bangun Rusuna Bertingkat Tinggi.

b.Persyaratan NonTeknis (kelengkapan administrasi)

Persyaratan NonTeknis meliputi kelengkapan dokumen administrasi, berupa IMBdan Dokumen Kajian AMDAL.

3. Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan danPermukiman

Sesuai Permenpera Nomor: 10/Permen/M/2007 tentang Pedoman BantuanStimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman, adabeberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

a. Sasaran PSU yang dibangun ditujukan untuk masyarakat menengah bawah(MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

b.Lokasi sesuai RTRW dengan peruntukan untuk perumahan dan permukiman;

c. Status tanah clean and clear, tidak dalam sengketa;

d.Adanya usulan/permintaan dari daerah;

e. Komponen PSU meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalanlingkungan perumahan, drainase, air bersih, air limbah, pembuangan sampah,penerangan jalan umum, ground reservoir dan rumah pompa, tempat parkir danbantuan stimulan PSU rusuna;

f. Adanya insentif/kemudahan perizinan dan sharingdari pemerintah daerah;


17/45

Buku Panduan


g. Persyaratan teknis, siteplan dan DED PSU disahkan (ditandatangani Pemda),terintegrasi dengan jaringan infrastruktur skala kawasan dan kota;

h.Khusus jalan lingkungan dan tempat parkir, sudah terbentuk badan jalandan/atau lapisan sub base dan tidak digunakan sebagai jalan proyek;

i. Melalui tahapan verifikasi di tingkat pusat (Kementerian Perumahan Rakyat-Deputi Bidang Perumahan Formal).

11. Subsidi Pembiayaan

Fasilitas likuiditas merupakan subsidi yang dipindahkan ke pos pembiayaan akandikelola olehSpecial Purpose Vehicle(SPV) yang di-blended dengan dana dari perbankandan sumber lainnya. Sehingga diharapkan suku bunga akan berada di bawah 10 persenatau bisa satu digit. Subsidi ini akan berlangsung selama masa tenor atau kurun waktutertentu. Diharapkan dengan pola yang baru ini, masyarakat berpenghasilan menengahke bawah akan lebih diuntungkan.

Perbandingan Skim Lama dan Skim Fasilitas Likuiditas

PERIHAL SKIM LAMA SKIM FASILITAS LIKUIDITAS

Masa Subsidi Terbatas, jangka waktu tertentu Sepanjang masa pinjaman

Suku Bunga

Bunga bersubsidi dalam jangkawaktu tertentu dan dilanjutkanbunga komersial (bank yangbersangkutan)

Bunga yang ditetapkan satu digitsepanjang masa pinjaman (fixed rate)

Angsuran

Selama masa subsidi 1/3

penghasilan, dan selanjutnyadimungkinkan 1/3 penghasilantergantung bunga komersial

Selama masa pinjaman 1/3penghasilan

Dana APBNBelanja Subsidi, hibah tidakkembali

Pos Pembiayaan, investasi dan dapatdimanfaatkan dalam tahap berikutnya

Alokasi APBN Terus menerusPada periode tertentu dapatdiupayakan semakin berkurang

Sumber Dana APBN Dapat menarik sumber dana lain

Manfaat yang diterima

Masyarakat Setara dengan 8,5 juta rupiah Setara dengan 19 juta rupiah

12. Keterlibatan Instansi & Kemitraan

Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan pada Rencana TindakKomunitas dan Rencana PLP2K-BK serta DED, diperlukan keterlibatan seluruh instansiterkait di luar Kemenpera. Instansi yang terlibat antara lain adalah Kementerian PUberupa pembangunan PSDPU jalan menuju kawasan perencanaan, Kementerian Sosialberupa pelatihan keterampilan, serta instansi lainnya yang relevan dengan penangananlingkungan perumahan dan permukiman kumuh.


18/45

Buku Panduan


Selain dengan instansi pemerintah terkait, kegiatan PLP2K-BK juga dilaksanakan melaluikemitraan dengan lembaga nonpemerintah. Berbagai program peningkatan kualitaspermukiman yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah diharapkandapat menjadi embrio penciptaan program baru yang berkelanjutan. Beberapa lembaganon pemerintah yang diidentifikasi memiliki kegiatan yang mendukung PLP2K-BKantara lain yaitu BAZNas (Badan Amil Zakat Nasional) melalui Program Bedah Kampung,Badan Wakaf dan Yayasan Damandiri melalui Program Pembiayaan Perumahan, sertalembaga nonpemerintah lainnya yang terkait dengan penanganan lingkungan perumahandan permukiman kumuh terutama Lembaga Keuangan Lokal (LKL).

Beberapa alternatif bentuk kemitraan dapat dilakukan dengan lembaga-lembaganonpemerintah, antara lain melalui MoU dengan pihak ketiga tersebut atau CooperateSocial Responsibility(CSR).

13. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi denganPemerintah Provinsi

Penetapan LokasiSurvey dan Jadwal

Kunjungan Lapangan

Pelaksanaan Kunjungan

Lapangan dan Koordinasi Timdengan Pemerintah Daerah

(Provinsi, Kab/Kota)

- Kepastian Lokasi Penanganan

- Kerjasama Kegiatan

-

Kerjasama Pendanaan

Monitoring dan Evaluasi

3

4

PembentukanTim Kerja

12

T H P

PERENC N N

Penetapan Lokasi

Siap untuk Ditanganipada TA 2011 atau

TA berikutnya

-Pembentukan Tim Kerja,TPM, Tim Teknis Rencana

PLPK-BK, DED, Supervisi

Stimulan Fisik-Pembentukan Kelompok

Mas arakat

PenyusunanRencana

PLPK-BK

Penyusunan

CAP

Daftar KegiatanStimulan Fisik danPenyusunan DED

PelaksanaanStimulan Fisik

danKeberlanjutanPLP2K-BK di

Daerah

T H P

PEMROGR M N

6

5

T H P

PEL KS N N

7

8

9

10

11

PENJELASAN KERANGKA TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1) TAHAP PERENCANAAN

1. Pembentukan Tim Kerja Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Tim Kerja PLP2K-BK terdiri dari Tim Pelindung, Tim Pengarah, Tim Verifikasi,dan Sekretariat. Tim Pelindung terdiri atas Menteri Perumahan dan Sekretaris


19/45

Buku Panduan


Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan Tim Pengarah adalah PejabatEselon I di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Tim Verifikasi terdiriatas Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

2. Koordinasi dengan Pemerintah ProvinsiPemerintah kabupaten dan pemerintah kota mengusulkan lokasi penangananlingkungan perumahan dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsidengan tembusan kepada Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan.Usulan tersebut wajib melampirkan kuesioner dan data pendukung lainnya.Selanjutnya, pemerintah provinsi mengusulkan lokasi penanganan kepadaKemenpera dengan melampirkan usulan pemerintah Kota/Kabupaten. Suratusulan dari pemerintah provinsi ditandatangani oleh Gubernur/Sekda/KepalaBappeda, dan ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat, c.q DeputiMenpera Bidang Pengembangan Kawasan.

3. Penetapan Lokasi SurveyBerdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap usulan dan data pendukungyang disampaikan oleh pemerintah provinsi, selanjutnya KementerianPerumahan Rakyat menentukan lokasi-lokasi yang akan disurvey/verifikasilapangan.

2) TAHAP PEMROGRAMAN

4. Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Tim denganPemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, PemerintahKota/Kabupaten)Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Survey Pusat. Tugas utama dari TimSurvey Pusat ini adalah a) menjelaskan dan mensosialisasikan kegiatan PLP2K-

BK; b) melaksanakan tinjauan singkat ke lokasi yang diusulkan oleh PemerintahKota/Kabupaten terhadap kesiapan pelaksanaan TA 2012; c) berkoordinasidengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten untuk kesiapan pelaksanaan TA2012 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya;d)mempresentasikan hasil kunjungan lapangan kepada Tim Pengarah dan TimPelaksana Pusat.

5. Penetapan lokasi PLP2K-BK TA 2012Berdasarkan usulan pemerintah provinsi dan hasil kunjungan lapangan,Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat a/n Menteri Perumahan Rakyatselaku Ketua Tim Pengarah akan menetapkan lokasi PLP2K-BK yang siap

ditangani pada TA 2012 dan pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

3) TAHAP PELAKSANAAN

6. Pembentukan Tim Gabungan PLP2K-BK, Tim Teknis RencanaPLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik, Tenaga PenggerakMasyarakat (TPM), serta Pembentukan Kelompok MasyarakatUntuk mengkoordinasikan dan mensinergikan keseluruhan penanganan makadibentuk Tim Gabungan PLP2K-BK yang terdiri dari Kemenpera, Instansilainnya, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam rangka

koordinasi yang intensif dan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan fisik maupun nonfisik, perlu dibentuk 1 (satu) Tim Teknis RencanaPLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik yang mencakup seluruh wilayah


20/45

Buku Panduan


penanganan. Selanjutnya, perlu dibentuk juga Tenaga Penggerak Masyarakat(TPM), yang penjelasannya dapat dilihat pada butir 1) Komponen KegiatanUtama. Guna terwujudnya keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, masyarakatperlu membentuk kelompok yang sedapatnya memanfaatkan organisasi yangsudah ada dan relevan dengan kegiatan penanganan kumuh, seperti kelompokmasyarakat dalam pelaksanaan P2KP, NUSSP dll.

7. Penyusunan Rencana PLP2K-BK

Setelah Tim Teknis terbentuk, tahap berikutnya adalah Penyusunan RencanaPLP2K-BK pada lokasi yang akan ditangani. Penjelasannya dapat dilihat padaKomponen Kegiatan Utama (6). Pada saat penyusunan rencana PLP2K-BK,diharapkan TPM telah bekerja untuk mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK dimasyarakat, sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana tindakmasyarakat.

8. Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan)

Rencana Tindak Komunitas pada dasarnya merupakan perumusan pemecahan-pemecahan masalah yang kemudian diformulasikan dalam suatu bentukrencana tindak jangka menengah atau jangka panjang. Rencana TindakKomunitas ini harus dapat menjawab pertanyaan siapa melakukan apa,bagaimana, dan kapan dilaksanakan, serta sumber pembiayaannya. Penjelasanlebih lanjut dapat dilihat pada Komponen Kegiatan Utama (6).

9. Daftar Kegiatan Stimulan Fisik, NonFisik dan Penyusunan DEDSalah satu keluaran dari Rencana Tindak Komunitas adalah daftar kegiatanstimulan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk perbaikankualitas lingkungan permukimannya. Daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik

ini juga diharapkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip makro yang menjadirekomendasi rencana PLP2K-BK. Selanjutnya, dilakukan penyusunan DEDsebagai dokumen rencana membangun stimulan fisik.

10. Pelaksanaan Stimulan Fisik dan NonFisik serta KeberlanjutanPelaksanaan TA Berikutnya

Pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisik pada setiap lokasi terpilih akanmengacu kepada rekomendasi rencana PLP2K-BK, rencana tindak komunitasdan DED. Stimulan fisik yang diberikan adalah PSU kawasan antara lainmencakup jalan, sarana sosial ekonomi, pembangunan prasarana jalanlingkungan, drainase, penerangan jalan umum, dll. Bantuan nonfisik antara lain

dapat berupa subsidi pembiayaan, seperti kemudahan penyaluran kreditpembangunan atau perbaikan rumah, bantuan kredit usaha mikro untukpeningkatan industri rumah tangga serta pelatihan keterampilan, dst, yangdiselenggarakan oleh instansi lainnya.

4) TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan/umpanbalik terhadap penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan PLP2K-BK padatahun anggaran berikutnya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah rekomendasi serahterima aset kepada pemerintah daerah.


21/45

Buku Panduan


14. Kriteria Lokasi Penanganan

1) Kriteria UmumBerada atau tidak berada pada peruntukan perumahan dalam RTRWkota/kabupatenKepadatan penduduk > 400 jiwa per ha, > 500 jiwa/ha untuk kota besar dansedang, dan >750 jiwa/ha untuk kota metropolitan>60% rumah tidak/kurang layak huni, dengan angka penyakit akibat buruknyalingkungan permukiman cukup tinggi (demam berdarah, diare, ISPA, dll)Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi (urban crime,keresahan serta kesenjangan yang tajam, dll)Daerah terbangun melebihi 80% dari luas satuan wilayahKondisi bangunan tidak layak huni sekitar 80%Penghasilan penghuni rata-rata di bawah UMRSarana dan prasarana lingkungan di bawah standar pelayanan minimal

Rawan bencana

2) Kriteria WajibLokasi diperuntukkan sebagai perumahan sesuai dengan RTRW Kota/Kabupatendan pengaturan pemanfaatan sesuai dengan RP4D/RP3KPLokasi lingkungan kumuh mengelompok (cluster), dengan luas wilayah yangmampu menciptakan interaksi dengan sistem perkotaanDitetapkan oleh Pemda sebagai bagian kebijakan dan program penangananlingkungan permukiman kumuhTeralokasinya dana APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk sinergi kegiatandan keberlanjutan penanganan ke depan sesuai dengan hasil Rencana PLP2K-BK

dan Rencana Tindak Komunitas (RTK/CAP)

3) Kriteria KompetitifPartisipasi masyarakatIntensitas kekumuhanIntensitas permasalahan sosial kemasyarakatanProporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan

15. Prioritas Lokasi PLP2K-BK

Disamping harus memenuhi kriteria wajib, lokasi PLP2K-BK TA 2012 diprioritaskanpada:1) Kota/Kabupaten Pemenang Penghargaan Adiupaya Puritama Tahun 2011;2) Kota/Kabupaten Nominasi Penghargaan Adiupaya Puritama Tahun 2011 yang

diusulkan oleh pemerintah provinsi;3) Kota/kabupaten yang telah mengusulkan kegiatan PLP2K-BK/sejenis ke

Kementerian Perumahan Rakyat.


22/45

Buku Panduan


16. Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan terdiri dari: 1. APBN, 2. APBD Provinsi, 3.APBD Kota/Kabupaten dan 4. Lembaga Non Pemerintah. Berikut ini kegiatanpenanganan dan sumber pembiayaannya.

Kegiatan Penanganan dan Sumber Pembiayaan

NO. KEGIATAN PENANGANAN

SUMBER DANA*

APBNAPBD

ProvinsiAPBD

Kota/Kab.Lembaga

NonPemerintah

1.

Pembentukan Tim GabunganPelaksanaan PenangananLingkungan Permukiman KumuhBerbasis Kawasan

2.Pembentukan Tim TeknisPenyusunan Rencana PLPK-BK,DED dan Supervisi Stimulan Fisik

3.Fasilitasi Tenaga PenggerakMasyarakat (TPM)

4. Penyusunan Rencana PLPK-BK

5. Penyusunan RTK/CAP

6. Penyusunan DED Kawasan

7. Pelaksanaan Stimulan Fisik

8. Pelaksanaan Stimulan Non Fisik

9. Pemberdayaan Masyarakat

17. Struktur Organisasi

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK ini, maka dibutuhkankoordinasi antara pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat. Tim ini akan melakukan monitoring danmengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan serta menindaklanjuti kegiatan pengelolaandan pemeliharaan hasil pelaksanaan PLP2K-BK.


23/45

Buku Panduan


18. Tugas Pokok Masing-Masing Pihak

Maksud dari penjelasan tugas pokok ini adalah agar setiap pihak yang terlibat(pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dapatmengetahui secara singkat tugas dan kegiatan yang perlu dipersiapkan mulai dari tahap

perencanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi.

1) Pemerintah Kota/Kabupaten

a. Mengikuti Sosialisasi PLP2K-BK TA 2012 yang dilakukan oleh Tim KerjaKemenpera.

b. Mengusulkan minimal 3 (tiga) lokasi PLP2K-BK, dengan mengisi kuesioner (form1A) PLP2K-BK TA 2012 yang kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi.

c. Menetapkan lokasi PLP2K-BK melalui surat keputusan kepala daerah (Form 2C).

d.

Mengusulkan anggota Tim Koordinasi Tingkat Kota/Kabupaten untuk masuk kedalam Tim Gabungan dan Tim Teknis PLP2K/DED/Supervisi Stimulan Fisik.

e. Merekrut dan memfasilitasi Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM).

f. Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun Rencana Tindak Masyarakat(RTM)/CAP.

g. Melakukan survey lapangan bersama dengan Tim Kerja Kemenpera dan tokohmasyarakat.

h. Mengalokasikan dana APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan penanganan,khususnya dalam rangka keberlanjutan PLP2K-BK ke depan sesuai denganlingkup perencanaan dan hasil RTM/CAP.

i. Berperan aktif untuk mendukung PLP2K-BK.

j. Menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil PLP2K-BK.

k. Membuat surat pernyataan tentang dukungan dan kesertaan pemerintahkota/kabupaten dalam kegiatan PLP2KBK termasuk kesiapan alokasi APBD.

l. Memfasilitasi dan mengawasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED danSupervisi Stimulasi fisik pada lokasi penanganan.

2) Pemerintah Provinsi

a. Membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi buku panduan PLP2K-

BK kepada pemerintah kota/kabupaten sampai dengan perekrutan anggota TPM.

b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota/Kabupaten untuk usulan lokasiPLP2K-BK, pengisian kuesioner dan pelengkapan data pendukung.

c. Melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usulan yang disampaikan olehpemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya untuk menyusun daftar lokasi dankegiatan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan maupun daftar lokasi dankegiatan yang sudah siap dilaksanakan penanganannya pada TA 2012.

d. Mengusulkan lokasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disampaikan dalambuku panduan kepada Kemenpera.

e. Menyampaikan usulan anggota Tim Koordinasi Tingkat Provinsi untuk masuk ke

dalam Tim Gabungan dan Tim Teknis PLP2K/DED/Supervisi Stimulan Fisik


24/45

Buku Panduan


f. Memfasilitasi pembuatan surat pernyataan dari pemerintah Kota/Kabupaten yanglokasinya terpilih tentang kesediaan penyediaan dana.

g. Menyampaikan kesediaan memberikan sharing pendanaan bagi kegiatan PLP2K-BK kepada Kemenpera.

h. Memfasilitasi dan mengawasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED danSupervisi Stimulasi fisik pada lokasi penanganan.

i. Mengikuti koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penanganan lingkunganpermukiman kumuh antar Tim Koordinasi di Pusat dan Tim KoordinasiKota/Kabupaten.

j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan lingkunganpermukiman kumuh baik yang dilakukan melalui pemerintah Kota/Kabupatenmaupun langsung kepada TPM.

k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keberlanjutan penanganan PLP2K-BKsebagaimana yang telah direncanakan dalam skenario PLP2K-BK, DED maupunCAP.

3) Tim Kerja Kemenpera

a. Menyelenggarakan sosialisasi PLP2K-BK baik melalui website maupun sosialisasisebelum dilakukan survey lapangan, kepada pemerintah provinsi dan pemerintahkota/kabupaten.

b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perihal program PLP2K-BKserta menginformasikan agar pemerintah provinsi mengusulkan lokasi PLP2K-BKberdasarkan masukan dari pemerintah kota/kabupaten.

c. Mengevaluasi dan melakukan verifikasi administrasi usulan lokasi yangdisampaikan oleh pemerintah provinsi terhadap kriteria lokasi penanganan sertakesesuaian isi kuesioner dengan data-data pendukung yang dilampirkan, langkahini akan menghasilkan usulan lokasi yang masuk daftar pendek sebagai lokasisurvey lapangan.

d. Mengusulkan lokasi PLP2K-BK yang siap ditangani pada TA 2012 maupun lokasiyang akan ditangani pada TA berikutnya kepada Tim Pengarah, yang kemudiandilanjutkan dengan penetapan lokasi PLP2K-BK TA 2012 oleh Menteri NegaraPerumahan Rakyat.

e. Mengirim surat permintaan usulan anggota Tim Koordinasi Gabungan PLP2K-BKdan Tim Teknis PLP2K, DED dan Supervisi Stimulasi Fisik kepada pemerintahprovinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya menjadi lokasi PLP2K-BK TA 2012.

f. Menyusun Tim Koordinasi Gabungan PLP2K-BK untuk pelaksanaan kegiatanPLP2K-BK tahun 2012.

g. Memfasilitasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisikdan nonfisik pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan.

h. Melaksanakan perekrutan pihak ketiga sebagai pelaksana penyusunan rencanaPLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik dan nonfisik.

i. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penanganan lingkunganperumahan dan permukiman kumuh antar Tim Provinsi dan TimKota/Kabupaten.


25/45

Buku Panduan


j. Menetapkan rencana kerja yang terpadu antara pusat, provinsi dankota/kabupaten dalam program kerja yang berkelanjutan sesuai dengan hasilrencana PLP2K-BK yang telah disusun oleh pihak ke 3.

k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan lingkunganperumahan dan permukiman kumuh baik yang dilakukan melalui pemerintah

Kota/Kabupaten maupun TPM.

19. Pokok-Pokok Rencana Kerja Tim Survey

Pokok-pokok Rencana Kerja Tim Survey Pusat:

a) Pemerintah Kota/Kabupaten menyampaikan 3 (tiga) usulan lokasi penanganankepada pemerintah provinsi yang dilengkapi dengan pengisian kuesioner dan datapendukung dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Bidang PengembanganKawasan;

b) Pemerintah provinsi menyampaikan surat usulan prioritas lokasi penanganan daripemerintah kota/kabupaten;

Sosialisasi dan Rencana

Survey PLP2K-BK

Dilakukan bersama pemda dantokoh masyarakat

Usulan Lokasi

Pemkot/Pemkab (3 lokasi)

Rapat Konsolidasi Hasil

Survey Lapangan

Siap

dilaksanakan

TA 2012

Dilaksanakan

TA

berikutnya

resentasi HasilSurvey & KesiapanPelaksanaan PLP2K-

BK oleh TimSurvey Pusat

KunjunganLapangan olehTim Survey Pusat

Dilengkapi dengan Kuesionerdan dokumen pendukung(termasuk kesiapan alokasikegiatan/dana APBD TA 2012)

Dilaksanakan dalam rapatyang dihadiri oleh pemerintah

provinsi, pemerintahkota/kabupaten serta tokohmasyarakat setempat

survey lapangan tidakterbuka

Pemprov mengusulkanprioritas lokasi penanganankepada Kemenpera


26/45

Buku Panduan


c) Tugas Tim Survey Pusat yaitu: Menjelaskan dan mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK; Melaksanakan tinjauan singkat ke lokasi terhadap kesiapan pelaksanaan TA 2012;

Koordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten untuk kesiapanpelaksanaan TA 2012 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya;

Presentasi hasil kunjungan lapangan kepada Tim Pengarah dan Tim PelaksanaPusat.

d) Berdasarkan surat usulan dari provinsi dan hasil presentasi tim survey pusat,diusulkan penetapan lokasi yang siap ditangani TA 2012 oleh Tim Pengarah dan TimPelaksana kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.


27/45

Buku Panduan


1. LAMPIRAN 1 : Kuesioner Penilaian untuk Pemerintah Kota/Kabupaten

2. LAMPIRAN 2 : Surat

Form 2A : Surat Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) olehPemerintah Provinsi

Form 2B : Surat Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) oleh

Pemerintah Kota/KabupatenForm 2C : Surat Keputusan Penetapan Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh oleh Walikota/Bupati

Form 2D : Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Penanganan Pelaksanaanoleh Gubernur/Walikota/Bupati


28/45

Buku Panduan


Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten

PENANGANAN LINGKUNGANPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

1)NO. LOKASI*

2)KABUPATEN/KOTA

3)PROVINSI

Keterangan:

* Diharapkan masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 3 lokasi calon PLP2K-BK TA 2012

Diisi denganUnit analisis adalah wilayah perencanaan seluas 10 ha

....................................................,.............. 2012

DIISI OLEH, DIKETAHUI OLEH,

() ()

PEJABAT ESELON III SEKRETARIS DAERAHKOTA/SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN/KEPALABAPPEDA/KEPALA BAPPEKO/KEPALA

DINAS TERKAIT


29/45

Buku Panduan


I. DATA LOKASI

1.1. ADMINISTRASI

a. KELURAHAN

(dapat diisi lebih dari 1kelurahan)

1)

2)

3)

b. KECAMATAN(dapat diisi lebih dari 1kecamatan)

1)

2)

3)

c. KABUPATEN/KOTA(dicoret salah satu)

d.PROVINSI

e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH 1) MILIK PERSEORANGAN

2) DIKUASAI PEMERINTAH

3) LAINNYA,..

....

1.2. UMUM

a. LUAS HEKTAR

b. JUMLAH RUMAH UNIT

c. JUMLAH PENDUDUK JIWA

d. JUMLAH KEPALA KELUARGA KK

e. DOMINASI PERMUKIMAN

(tipologi berdasarkan mata

pencaharian)

1) PERMUKIMAN PEKERJA

2) PERMUKIMAN NELAYAN

3) LAINNYA,

.


30/45

Buku Panduan


II. KRITERIA WAJIB KLASIFIKASI KETERANGAN

2.1. BENTUK LOKASI 1 ) MENGELOMPOK (CLUSTER)

2) TERPENCAR (SCATTERED)

2.2. PERUNTUKAN DALAM

RTRW KAB./KOTA 1) HUNIAN

2) LAINNYA,

2.3. BAGIAN DARI

KEBIJAKAN DANPROGRAM

PENANGANAN

LINGKUNGAN

PERUMAHAN DANPERMUKIMAN KUMUH(PENETAPAN PERDA)

1) YA

2) DALAM PROSES

3) LAINNYA,

2.4. APAKAH ADA

KETERSEDIAAN DANAAPBD UNTUKMENGALOKASIKAN

KEGIATAN INI?

1) YA

2) DALAM PROSES

3) LAINNYA,

III. KRITERIA KOMPETITIF KLASIFIKASI KETERANGAN

3.1. APAKAH PERNAH ADAPROGRAM SERUPA

DALAM RANGKAPENANGANAN

LINGKUNGAN

PERUMAHAN DANPERMUKIMAN KUMUH?

1) YA,

KEGIATAN

2) LAINNYA,

3.2. DALAM PENANGANAN

SEJENIS, APAKAH ADA

KETERLIBATANMASYARAKAT?

1) YA,

KEGIATAN

2) LAINNYA,.

3.3. KESEDIAAN UNTUK

MENGALOKASIKANAPBD UNTUK

MELANJUTKAN

PROGRAM (PASCASTIMULAN)?

1) YA, DENGAN

PROPORSI..%

2) LAINNYA,


31/45

Buku Panduan



3.4. INTENSITAS KEKUMUHAN

A. KEPENDUDUKAN

1. TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK

1.1. KOTA METROPOLITAN a. > 750 jiwa/ha

b. 700 - 750 jiwa/ha

c. 600 - 700 jiwa/ha

d. 500 - 600 jiwa/ha

e. 250 - 500 jiwa/ha

1.2. KOTA BESAR a. > 500 jiwa/ha

b. 450 - 500 jiwa/ha

c. 350 - 450 jiwa/ha

d. 250 - 350 jiwa/ha

e. 150 - 250 jiwa/ha

1.3. KOTA SEDANG a. > 250 jiwa/ha

b. 225 - 250 jiwa/ha

c. 200 - 225 jiwa/ha

d. 150 - 200 jiwa/ha

e. 100 - 150 jiwa/ha

1.4. KOTA KECIL a. > 150 jiwa/ha

b. 100 - 150 jiwa/ha

c. 75 - 100 jiwa/ha

d. 50 - 75 jiwa/ha


32/45

Buku Panduan



e. 25 - 50 jiwa/ha

2. JUMLAH RATA-RATA KKPERRUMAH a. > 4 KK/rumah

b. 4 KK/rumah

c. 3 KK/rumah

d. 2 KK/rumah

e. 1 KK/rumah

3. TINGKAT PERTUMBUHANPENDUDUK

a. > 2,5%

b. 2,1 - 2,5%

c. 1,6 - 2,0%

d. 1,0 - 1,5%

e. < 1,0%

B. KONDISI BANGUNAN

1. TINGKAT KUALITASSTRUKTUR BANGUNAN

(Persentase jumlah rumahsemi atau tidak permanenterhadap jumlah rumahtotal)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%

2. TINGKAT KEPADATANBANGUNAN

a. > 200 unit/ha

b. 151 - 200 unit/ha

c. 101 - 150 unit/ha

d. 51 - 100 unit/ha


33/45

Buku Panduan


e. < 50 unit/ha

3. TINGKAT KERUSAKANRUMAH

(Persentase jumlah rumahyang rusak terhadap jumlahrumah total)

a. 51 - 70%

b. 31 - 50%

c. 11 - 30%

d. < 10%

e. 51 - 70%

C. KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

1. TINGKAT PELAYANAN AIRBERSIH

(Persentase jumlah KK yangtidak terlayani air bersihterhadap jumlah KK total)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%

2. KONDISI SANITASILINGKUNGAN

(Persentase jumlah KK yangtidak menggunakan jambanterhadap jumlah KK total)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%

3. KONDISI PELAYANANPERSAMPAHAN

(Persentase jumlah KK yangsampahnya belum terlayaniterhadap jumlah KK total)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%


34/45

Buku Panduan


4. KONDISI SALURAN AIRHUJAN/DRAINASE

- Jika memiliki drainase,persentase panjangdrainase yang tidak lancar

atau tersumbat terhadappanjang drainase total

- Jika tidak memilikidrainase, persentaseluasan air limpasan (runoff) terhadap panjangdrainase total

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%

5.a. KONDISI JALAN RUSAKBERAT

(Presentase panjang jalanrusak berat terhadap

panjang jalan total)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. < 30%

5.b. KONDISI JALAN RUSAKSEDANG

(Presentase panjang jalanrusak sedang terhadappanjang jalan total)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. < 30%

5.c. KONDISI JALAN RUSAKRINGAN

(Presentase panjang jalanrusak ringan terhadappanjang jalan total)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. < 30%

6. JUMLAH RUANG TERBUKA

(Persentase luas ruangterbuka terhadap luasseluruh kawasanperumahan danpermukiman)

a. < 2,5%

b. 2,5 - 5%

c. 5 - 7,5%

d. 7,5 - 10%

e. > 10%


35/45

Buku Panduan


3.5. INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

1. TINGKAT PENDAPATAN

(Persentase jumlahpenduduk berpenghasilandi bawah upah minimumterhadap jumlah penduduk)

a. > 35%

b. 26 - 35%

c. 16 - 25%

d. 6 - 15%

e. < 6%

2. TINGKAT PENDIDIKAN

(Persentase jumlah

penduduk yang tidak tamatwajib belajar 9 tahunterhadap jumlah penduduk)

a. > 15%

b. 11 - 15%

c. 6 - 10%

d. 1 - 5%

e. 0%

3. TINGKAT KERAWANANKRIMINAL

(Jumlah tindakan kriminaldalam 1 tahun)

a. > 6 kali/tahun

b. 5 - 6 kali/tahun

c. 3 - 4 kali/tahun

d. 1 - 3 kali/tahun

e. 0 kali/tahun

4. STATUS GIZI BALITA

(Presentase jumlah balitayang kurang gizi terhadap

jumlah keseluruhan balita)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%


36/45

Buku Panduan


5. ANGKA KESAKITAN DEMAMBERDARAH

(Persentase jumlahpenderita demam berdarahdalam setahun terhadap

jumlah penduduk)

a. > 20%

b. 16 - 20%

c. 11 - 15%

d. 6 - 10%

e. < 5%

6. ANGKA KESAKITAN DIARE

(Persentase jumlahpenderita diare dalamsetahun terhadap jumlah

penduduk)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%

7. ANGKA KESAKITAN ISPA(INFEKSI SALURANPERNAPASAN BAGIAN

ATAS)

(Persentase jumlah

penderita ISPA dalam

setahun terhadap jumlah

penduduk)

a. > 70%

b. 51 - 70%

c. 31 - 50%

d. 11 - 30%

e. < 10%

8. FREKUENSI KEBAKARAN a. > 7 kali/tahun

b. 5 - 7 kali/tahun

c. 3 - 4 kali/tahun

d. 1 - 2 kali/tahun

e. 0 kali/tahun

9. FREKUENSI BANJIR a. > 7 kali/tahun

b. 5 - 7 kali/tahun


37/45

Buku Panduan


c. 3 - 4 kali/tahun

d. 1 - 2 kali/tahun

e. 0 kali/tahun

10. FREKUENSI TANAHLONGSOR/3 TAHUN a. > 7 kali/3 tahun

b. 5 - 7 kali/3 tahun

c. 3 - 4 kali/3 tahun

d. 1 - 2 kali/3 tahun

e. 0 kali/3 tahun


38/45

Buku Panduan


IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER

1. POTENSI APAKAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI LOKASI AGAR BERSINERGI DENGANSISTEM KOTA?

(Misalnya karena lokasi dekat dengan kawasan industri, maka berpotensi untuk pengembangan rumah sewapekerja di lokasi tersebut)

Jawab:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGANKESIAPAN LOKASI?

(Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmenpemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan)

Jawab:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ADAKAH PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI DAPAT MENGHAMBAT/MENGACAUKEBERHASILAN PENANGANAN PLP2K-BK?

(Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan)

Jawab:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


39/45

Buku Panduan


IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER

4. APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI KEGIATAN SERUPA, MISALNYANUSSP (NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT), SAPOLA (SLUM

ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN), DST?

Jawab:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. APAKAH DI LOKASI SUDAH ADA ORGANISASI MASYARAKAT YANG DAPATDIKEMBANGKAN/DIMANFAATKAN UNTUK BERFUNGSI MENJADI BADAN KESWADAYAANMASYARAKAT (BKM)?

Jawab:

a. Jika ada, apakah saat ini organisasi tersebut masih aktif dan menangani kegiatanapa? ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b. Jika tidak ada, (agar didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat agar memanfaatkan organisasimasyarakat yang ada untuk dibentuk sebagai BKM)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. BAGAIMANA KESIAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN TA 2012?

Jawab:

a. Siap ditangani pada TA 2012,karena_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA 2012,karena_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


40/45

Buku Panduan


KOP PEMERINTAH PROVINSI

No. : .........................,.............2012

Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.II, Wing.2

Jalan Raden Patah I No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal : Usulan Pemerintah Provinsi .. Untuk Lokasi Penanganan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis KawasanTA 2012

Dalam rangka meningkatkan kawasan perumahan khususnya perumahan untuk

masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi.......... kabupaten/kota, dan sesuai dengan

program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan

Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2012, bersama ini dengan hormat kami

sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi penanganan lingkungan

perumahan dan permukiman kumuh, sebagai berikut:

a. Penangangan pada Tahun Anggaran 2012- Lokasi . di Kabupaten/Kota .

- Lokasi . di Kabupaten/Kota .b. Penangangan pada Tahun Anggaran selanjutnya

- Lokasi . di Kabupaten/Kota .

- Lokasi . di Kabupaten/Kota .Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan,

yaitu:

- Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kabupaten/kota

- Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi

.

.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

4. Walikota/Bupati 5. Arsiparis.


41/45

Buku Panduan


KOP PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

Nomor : ........................,.............2012

Lampiran :

Kepada Yth.

Gubernur.

di

.

Perihal : Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota .. Untuk Lokasi

Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berbasis Kawasan TA 2012

Dalam rangka meningkatkan kawasan perumahan khususnya perumahan untukmasyarakat berpenghasilan rendah di lokasi.......... kabupaten/kota, dan sesuai dengan

program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan

Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini dengan hormat

kami sampaikan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di

kabupaten/kota . pada tahun anggaran 2012, sebagai berikut:

- Lokasi .- Lokasi .- Lokasi .

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan,

yaitu:

- Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kabupaten/kota.

- Kuesioner- Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota .- Surat Keputusan Bupati/Walikota . tentang Penetapan Lokasi

Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh- Surat Penyataan Bupati/Walikota tentang kesediaan bekerjasama pada

pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK- Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh- Foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota ..................

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;2. Arsiparis.


42/45

Buku Panduan



Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai lingkungan

perumahan dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan format yang berlaku didaerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung

materi-materi pokok sebagai berikut:

- Alasan pemilihan lokasi- Kesediaan pengalokasian dana APBD- Kesediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung

kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh

Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi

materi pokok di atas:

KEPUTUSANBUPATI/WALIKOTA

NOMOR : / /2012

TENTANG

PENETAPAN

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

DI KABUPATEN/KOTA ..

Menimbang : dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat

keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh:a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan,yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapatdiimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibatpada semakin meluasnya lingkungan perumahan danpermukiman kumuh;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dankesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikanbimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baikdalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan,serta melakukan pengawasan dan pengendalian untukmeningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;

c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan perumahandan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun danperlu segera ditangani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota. tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan danPermukiman Kumuh di Kabupaten/Kota...

e. dst


43/45

Buku Panduan


Mengingat : dst, sebagai contoh:a. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, TataKerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;

e. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .. dst, sebagai contoh:KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG LOKASIPENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUHDI KABUPATEN/KOTA...

Kesatu : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuhsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasiyang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untukpeningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yangtinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;

Kedua : Pemerintah Kabupaten/Kota bersedia mengalokasikan dana

APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkunganperumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secaraberkelanjutan mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tuntasnyapenanganan;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusanini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/KotaTahun Anggaran ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahandalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya.

dan seterusnya.

Ditetapkan di :Pada tanggal :

Bupati/Walikota

...........................


44/45

Buku Panduan


I. Lampiran : Keputusan Bupati/Walikota

II. Nomor :

III. Tanggal :

IV. Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten/Kota

V.

No Lokasi Luas (Ha) Keterangan

1.

2.

3.

4.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Walikota

...........................


45/45

Buku Panduan


Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku

di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-

materi pokok sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

WALIKOTA/BUPATI..

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian

Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini

kami Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan:

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan PLP2K-BK;

2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman

kumuh melalui surat keputusan kepala daerah;

3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD

kota/kabupaten dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan

PLP2K-BK;

4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM);

5. Bersama dengan TPM memfasilitasi terbentuknya kelompok aparat masyarakat

dan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat/Community Action Plan(RTK/CAP);

6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota tim gabungan

koordinasi dan tim teknis penyusunan rencana PLP2K-BK;

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kemenpera

dalam pelaksanaan PLP2K-BK;

8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan progam dan kegiatan PLP2K-BK sesuai dengan

RTK/CAPdan Rencana PLP2K-BK yang telah disusun, setelah kegiatan stimulan

dari Kemenpera selesai.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau

kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

..,2012

Bupati/Walikota

panduan penanganan lingkungan perumahan

Documents