slide-kup-1

7/24/2019 slide-kup-1

1/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan

1

UU Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (KUP)

UU No. 6 Tahun 1983tentang KETENTUAN UMUMDAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2!!"

MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI

PPh PPN / PPn. BM

P BB

BPHTB PPSP

Pajak lainnya yg mnga!" UU ini

7/24/2019 slide-kup-1

2/184


2

UU Ketentuan Umum .

Mengatur pelaksanaan hukum pajak

material UU Pajak yang lain khususnya

PPh dan PP

Mengatur tentang hak dan ke!aji"an

#aji" Pajak seperti penda$taran%

penyampaian &PT% pem"ayaran%

pem"ukuan% sanksi'sanksi% ke"eratan%im"alan "unga dll

7/24/2019 slide-kup-1

3/184


e$inisi Pajak

Pajak adalah k*nstri"usi !aji" kepada

negara yang terutang *leh *rang pri"adi

atau "adan yang "ersi$at memaksa

"erdasarkan Undang'undang% dengan

tidak mendapatkan im"alan se+ara

langsung dan digunakan untuk keperluan

negara dan se"esar'"esarnya untukkemakmuran rakyat

, &e"elumnya de$inisi ini tidak ada pada UU

7/24/2019 slide-kup-1

4/184


-

#aji" Pajak

rang Pri"adi

/adan

Pemungut dan atau pem*t*ng pajaktertentu

, 0ang memenuhi syarat su"yekti$ dan *"yekti$ yang diatur dalam UU

PPh

7/24/2019 slide-kup-1

5/184


P#P

Ke!aji"an memiliki P#P *leh #aji" Pajak sejakmemenuhi persyaratan su"yekti$ dan *"yekti$

0aitu yang menerima atau memper*leh penghasilanatau di!aji"kan untuk melakukan

pem*t*nganpemungutan sesuai dengan ketentuan PPh Untuk rang Pri"adi yang mempunyai penghasilan

se"agai karya!an penghasilannya diatas PTKP

33#anita ka!in yang tidak pisah harta dan hidup terpisah4#anita ka!in yang tidak pisah harta dan hidup terpisah4

dapatda

patmemiliki P#Pmemiliki P#P &etiap #aji" Pajak di"erikan satu P#P&etiap #aji" Pajak di"erikan satu P#P

7/24/2019 slide-kup-1

6/184


5

Pelap*ran kegiatan usaha untuk

mendapatkan PPKP

&etiap Wajib Pajak sebagai Pengusahayang dikenaipajak "erdasarkan UU PP167- dan peru"ahannya% !aji"

melaporkan usahanyapada kant*rirekt*rat 8enderal Pajak yang !ilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atautempat kedudukan Pengusaha% dantempat kegiatan usaha dilakukan untukdikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak.(Pasal 2 angka 2 UU KUP)

7/24/2019 slide-kup-1

7/184


9

&anksi Perpajakan untuk penda$taran

dan pelap*ran kegitan usaha

&etiap *rang yang dengan sengaja: a. tidakmenda$tarkan diri untuk di"erikan *m*r P*k*k #aji"Pajak atau tidak melap*rkan usahanya untukdikukuhkan se"agai Pengusaha Kena Pajak; ".

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak *m*rP*k*k #aji" Pajak atau Pengukuhan Pengusaha KenaPajak; sehingga dapat menim"ulkan kerugian padapendapatan negara% dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar dan palingbanyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidakatau kurang dibayar.(Pasal 6 angka 1 UU KUP)

7/24/2019 slide-kup-1

8/184


7

7/24/2019 slide-kup-1

9/184


6

Tempat penda$taran dan pelap*ran

kegiatan usahaTata+ara Penda$taran : Perdirjen 2>P82>1 tanggal > Mei 2>1

#aji" Pajak rang Pri"adi di Kant*r PelayananPajak yang meliputi tempat tinggal dan tempatkegiatan usaha (juga untuk #P P Pengusaha

tertentu) #aji" Pajak "adan dan pemungut pem*t*ng diKant*r Pelayanan Pajak yang meliputi tempatkedudukan

=pa"ila mempunyai tempat kegiatan usaha le"ihdari satu% maka dida$tarkan danatau dikukuhkandimasing'masing tempat terse"ut

7/24/2019 slide-kup-1

10/184


1>

Pem"erian P#P dan

Pengukuhan PKP se+ara ja"atan

apa"ila #aji" Pajak atau Pengusaha KenaPajak tidak melaksanakan ke!aji"annyamenda$tarkan diri dan melap*rkan kegiatan

usahanya dimulai sejak saat #aji" Pajak memenuhipersyaratan su"jekti$ dan *"jekti$ sesuai denganketentuan peraturan perundang'undangan

perpajakan% paling lama (lima) tahun se"elumditer"itkannya *m*r P*k*k #aji" Pajakdanatau dikukuhkannya se"agai PengusahaKena Pajak.

7/24/2019 slide-kup-1

11/184


11

8angka !aktu penda$taran dan pelap*ran

kegiatan usaha

P#P PPKP

rang Pri"adiusaha!an dan

"adan

Paling lam#a$%a$"

#"lan %$lah %aa$

"%aha m"lai

&ijalankan

S#l"m

'ny(ahan

BKP/)KP*

Paling lam#a$akhi( #"lan #(iik"$

%$lah %/& %"a$"

ma%a &alam $ah"n

#"k" nilai

'(&a(an "%ahaml#ihi #a$a%an

PENGUSAHA KE+IL

rang Pri"adin*n usaha!an

Paling lam#a$ 'a&a

akhi( #"lan

#(ik"$nya a'a#ila

%am'ai &ngan

%"a$" #"lan &alam%a$" $ah"n #"k"

mm'(,lh

'ngha%ilan yang

ml#ihi PTKP

7/24/2019 slide-kup-1

12/184


12

Tempat penda$taran #PPKP

tertentuWP BUMN termasuk anak perusahaan yg penyertaan modal baiklangsung maupun tdk langsung dari BUMN lebih dari 5!"

KPP BUMN

WP PM# yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektorind" Kimia dan bahan galian non logam$ ke%uali yg selama ini telahterda&tar di KPP tempat WP berkedudukan"

KPP PM# '#U

WP PM# yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektorind" ogam dan mesin$ ke%uali yang selama ini telah terda&tar padaKPP tempat WP berkedudukan"

KPP PM# *U#

WP PM# yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektorper+ tambangan dan perdagangan$ ke%uali yg selama ini tlh terda&tarpada KPP tempat WP berkedudukan"

KPP PM# ,-#

WP PM# yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor

ind" ekstil$ makanan dan kayu$ ke%uali yg selama ini telah terda&tarpada KPP tempat WP berkedudukan"

KPP PM# .MP#

WP PM# yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektoragri+ bisnis dan jasa$ ke%uali yg selama ini telah terda&tar pada KPPtempat WP berkedudukan"

KPP PM# ,M#

WP PM# yg tdk masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektorjasa dan perdagangan$ ke%uali yg selama ini telah terda&tar pada KPP

tempat WP berkedudukan"

KPP PM# .N#M

7/24/2019 slide-kup-1

13/184


1

Tempat penda$taran #PPKP

tertentuWP BU yg berkedudukan di *K, /akarta dan 0rang #sing ygbertempat tinggal di *K, /akarta atau di 1ilayah kerja Kan1il */P /a1aBagian Barat , dan /a1a Bagian Barat ,,,$ ke%uali KotaKab"3irebon$Majalengka$ ,ndramayu Kuningan yg berasal dari negara+negara diBenua #sia dan #&rika termasuk Maldi4es$ 3ape erde$ 3omoros$Mauritus$ Mayotte$ 'aint 6elena$ 'ao ome dan Prin%ipe

KPP B#*07# '#U

Wp BU yg berkedudukan di *K, /akarta dan 0rang #sing yg

bertempat tinggal di *K, /akarta atau 1ilayah kerja Kan1il */P /a1aBagian Barat , dan /a1a Bagian Barat ,,,$ ke%uali KotaKab"3irebon$Majalengka$ ,ndramayu$ Kuningan yg berasal dari negara+negara'.#,N negara sebagaimana dimaksud pada angka 8"

KPP B#*07# *U#

WP yg pernyataan penda&taran emisi saham telah dinyatakan e&ekti&oleh B#P.P#M$ termasuk badan+badan khusus yg didirikan danberoperasi berdasarkan UU Pasar Modal$ perusahaan e&ek non bank$7eksa *ana serta Kontrak ,n4estasi Kolekti& .&ek Beragun #set(K,K+

.B#)$ ke%uali WP emiten yg selama ini telah terda&tar pada KPP tempatWP berkedudukan dan WP emiten BUMN"

KPP P.7U'#6##N M#'UKBU7'#

Perusahaan Besar ertentu yang ditetapkan dengan Keputusan*irektur /enderal Pajak"

KPP WP B.'#7

Wajib Pajak BU yang berkedudukan di luar *K, /akarta atau 0rang#sing yang bertempat tinggal di luar *K, /akarta9 seluruh 1ilayah kerjaKan1il */P /a1a Barat ,9 sebagian 1ilayah kerja Kan1il */P /a1aBarat ,,,$ yaitu di luar KotaKab" Kara1ang$ Pur1akarta dan 'ubang"

KPP 0K#',

7/24/2019 slide-kup-1

14/184


1-

&yarat penda$taran

Mengisi dan menandatangani sendirikuasakhusus $*rmulir penda$ataran dan dilampiri dengan

#P *rang pri"adi

usaha!an dan n*nusaha!an

KP',MKKP#'P079 dan

'U7# ,/,N U'#6# K..7#N-#N

.MP# U'#6#

#aji" Pajak /adan + #K. P.N*,7,#N9 dan'KP '##6 '.07#N- P.N-U7U'9dan

+ 'U7# ,/,N U'#6#K..7#N-#N.MP# U'#6#"

#aji" Pajak Pemungut

/endahara!an

' 'U7# P.NUN/UK#N 'B-"B.N*67W"9 dan

+ #N*# BUK, *,7, B.N*#6#7#W#N"

7/24/2019 slide-kup-1

15/184


1

*kumen'd*kumen yang didapat

sehu"ungan dengan penda$taran

Kartu P#P

&urat Pengukuhan pengusaha kena pajak

&urat Keterangan terda$tar, Kartu P#P dan &PPKP se+ara $isik dapat diper*leh

le"ih dari 1 apa"ila penda$taran meliputi le"ih dari satu

tempat penda$taran (penda$taran tempat usaha atau

kant*r +a"ang). K*de #P tetap sama

7/24/2019 slide-kup-1

16/184


15

Ke!aji"an setelah mendapatkan

P#P dan PPKP

Menghitung pajak sendiri (PPh rang

Pri"adi dan PPh /adan serta PP)

Menghitung pajak pihak lain (PPh pasal

21% 22% 2% 25% dan -(2))

Pemungutan Pajak Pertam"ahan ilai

Mem"ayar pajak terutang Melap*rkan penghitungan pajak (&PT

Tahunan dan &PT Masa)

7/24/2019 slide-kup-1

17/184


19

0P :#N- M.N*#;#7 NPWP

'.3#7# 'UK#7.#

Pasal (satu) tahun

setelah berlakunya Undang+Undang ini diberikanpenghapusan sanksi administrasi atas pajak yangtidak atau kurang dibayar untuk ahun Pajaksebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dantidak dilakukan pemeriksaan pajak$ ke%uali

terdapat data atau keterangan yang menyatakanbah1a 'urat Pemberitahuan yang disampaikanWajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebihbayar"

7/24/2019 slide-kup-1

18/184


17

Peru"ahan data #aji" Pajak

#aji" Pajak melakukan peru"ahan terhadap

identitas

#aji" Pajak pindah alamattempat usaha

=pa"ila pindah diluar !ilayah kerja KPP yanglama% maka #aji" Pajak harus minta surat

pindah dari KPP lama atau lap*r ke KPP yang

"aru

KPP yang "aru se+ara $isik akan mener"itkan

kartu P#P "aru namun k*de #P tetap sama

7/24/2019 slide-kup-1

19/184


16

Penghapusan P#P

a. diajukan perm*h*nan penghapusan *m*r P*k*k #aji" Pajak*leh #aji" Pajak danatau ahli !arisnya apa"ila #aji" Pajak sudahtidak memenuhi persyaratan su"jekti$ danatau *"jekti$ sesuaidengan ketentuan peraturan perundang'undangan perpajakan;

". #aji" Pajak "adan dilikuidasi karena penghentian atau

pengga"ungan usaha;+. #aji" Pajak "entuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanyadi ?nd*nesia; atau

d. dianggap perlu *leh irektur 8enderal Pajak untuk menghapuskan*m*r P*k*k #aji" Pajak dari #aji" Pajak yang sudah tidakmemenuhi persyaratan su"jekti$ danatau *"jekti$ sesuai denganketentuan peraturan perundang'undangan perpajakan.

, irektur 8enderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus mem"erikan keputusan atasperm*h*nan penghapusan *m*r P*k*k #aji" Pajak dalam jangka !aktu 5 (enam) "ulan

untuk #aji" Pajak *rang pri"adi atau 12 (dua "elas) "ulan untuk #aji" Pajak "adan

7/24/2019 slide-kup-1

20/184


2>

Pen+a"utan Pengukuhan PKP

#P pindah alamat ke !ilayah Kerja KPP

@ain #P /u"ar

#P tidak memenuhi syarat lagi se"agaiPKP

, irektur 8enderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus

mem"erikan keputusan atas perm*h*nan pen+a"utan pengukuhan

PKP dalam jangka !aktu 5 (enam) "ulan sejak tanggal perm*h*nan

terima se+ara lengkap

7/24/2019 slide-kup-1

21/184


21

P.MBUKU#N(Pasal > #ngka 2?)

suatu proses pen%atatan yang dilakukanse%ara teratur untuk mengumpulkan datadan in&ormasi keuangan yang meliputi @

harta, kewajiban, modal, penghasilan, danbiaya, serta jumlah perolehan dan

penyerahan barang atau jasa$

yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa nera%a$ dan laporan labarugi untuk periode tahun pajak tersebut"

7/24/2019 slide-kup-1

22/184


22

W#/,B P.MBUKU#NPasal 28 ayat (>)

1. #aji" Pajak rang Pri"adi yangmelakukan

kegiatan usaha% atau pekerjaan "e"as.

(yang mempunyai *mAetperedaran usaha diatas -%7 miliar

rupiah)

2. #aji" Pajak "adan

wajib menyelenggarakan pembukuan

7/24/2019 slide-kup-1

23/184


2

,*#K W#/,B P.MBUKU#N

.#P, W#/,B P.N3###N

Pasal 28 ayat (2)

*ike%ualikan dari ke1ajiban menyelenggarakanpembukuan$ tetapi 1ajib melakukan pen%atatan$

adalah

WP 0rang Pribadi yang melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas yang diperbolehkan meng+hitung penghasilan neto dengan menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto$ dan

Wajib Pajak 0rang Pribadi yang tidak melakukankegiatan usaha atau pekerjaan bebas"

7/24/2019 slide-kup-1

24/184


2-

':#7# P.MBUKU#NPasal 28 ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

25/184


2

P.MBUKU#N B#6#'# #',N-Pasal 28 ayat (8)

Pembukuan

dengan menggunakan bahasa asing

dan mata uang selain 7upiahdapat diselenggarakan

oleh Wajib Pajak setelah

mendapat iCinMenteri Keuangan"

7/24/2019 slide-kup-1

26/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan 25

P.N3###NPasal 28 ayat (?)

Pen%atatan terdiri atas @

>" data yang dikumpulkan se%ara teratur

tentang peredaran atau penerimaan

bruto$ danatau2" penghasilan bruto

sebagai dasar untuk menghitung jumlah

pajak yang terutang$ termasuk penghasilanyang bukan objek pajak danatau yang

dikenai pajak yang bersi&at &inal"

7/24/2019 slide-kup-1

27/184


P.N:,MP#N#N BUKU$

3###N *#N *0KUM.N

Pasal 28 ayat (>>)

/uku% +atatan% dan d*kumen

yang menjadi dasar pem"ukuan atau pen+atatan dand*kumen lain termasuk hasil peng*lahan data dari

pem"ukuan yang dikel*la se+ara elektr*nik

atau se+ara pr*gram aplikasi on-line

!aji" disimpan selama 10 (sepuluh) tahun

di ?nd*nesia%yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal #aji" Pajak

*rang pri"adi%

atau di tempat kedudukan #aji" Pajak "adan.

7/24/2019 slide-kup-1

28/184


&urat Pem"eritahuan

&urat yang *leh #aji" Pajak digunakan untukmelap*rkan penghitungan danatau pem"ayaranpajak% *"jek pajak danatau "ukan *"jek pajak%danatau harta dan ke!aji"an sesuai denganketentuan peraturan perundang'undanganperpajakan

&urat Pem"eritahuan Masa adalah &uratPem"eritahuan untuk suatu Masa Pajak

&urat Pem"eritahuan Tahunan adalah &uratPem"eritahuan untuk suatu Tahun Pajak atau/agian Tahun Pajak

7/24/2019 slide-kup-1

29/184


Ke!aji"an #aji" Pajak

"erhu"ungan dengan &PT

Mengisi &urat Pem"eritahuan dengan "enar%lengkap% dan jelas%

dalam "ahasa ?nd*nesia

dengan menggunakan huru$ @atin% angka =ra"%satuan mata uang Bupiah%

dan menandatangani serta menyampaikannyake kant*r irekt*rat 8enderal Pajak tempat

#aji" Pajak terda$tar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan *leh irektur8enderal Pajak

7/24/2019 slide-kup-1

30/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan >

Ke!aji"an

#aji" Pajak yang menyelenggarakan pem"ukuandengan menggunakan "ahasa asing dan mata uangselain Bupiah% !aji" menyampaikan &uratPem"eritahuan dalam "ahasa ?nd*nesia dengan

menggunakan satuan mata uang selain Bupiah yangdiiAinkan

Penandatanganan dapat dilakukan se+ara "iasa% dengantanda tangan stempel% atau tanda tangan elektr*nik ataudigital% yang semuanya mempunyai kekuatan hukum

yang sama #aji" Pajak dapat mengam"il sendiri &urat

Pem"eritahuan di tempat yang ditetapkan *leh irektur8enderal Pajak atau mengam"il dengan +ara lain

7/24/2019 slide-kup-1

31/184


7/24/2019 slide-kup-1

32/184


7/24/2019 slide-kup-1

33/184


/entuk &PT(PM 1!1"PM.0#"200$)

7/24/2019 slide-kup-1

34/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan -

&PT tahunan PPh memuat

/umlah peredaran usaha /umlah PPh$ termasuk penghasilan bukan

objek pajak

/umlah Penghasilan Kena Pajak /umlah pajak yang terutang /umlah kredit pajak /umlah kekurangan atau kelebihan pajak

/umlah harta dan ke1ajiban anggal pembayaran PPh Ps 2? *ata lain

7/24/2019 slide-kup-1

35/184


&PT Masa PPh memuat

/umlah 0bjek Pajak$ jumlah pajak

yang terutang$ dan atau jumlah pajak

dibayar

anggal pembayaranpenyetoran

*ata lain yang terkait dengan kegiatan

usaha WP

7/24/2019 slide-kup-1

36/184


&PT Masa PP memuat

&PT Masa PP &PT Masa PPPemungut

/umlah penyerahan

/umlah *PP /umlah Pajak Keluaran

/umlah pajak masukan yg dptdikreditkan

/umlah kekurangan ataukelebihan pajak

anggal penyetoran

*ata lain yang terkait dengankegiatan usaha WP

/umlah *PP

/umlah Pajak yang dipungut /umlah pajak yang disetor

anggal pemungutan

anggal penyetoran dan

*ata lain yang terkait dengan

kegiatan usaha WP

7/24/2019 slide-kup-1

37/184


Cara penyampaian &PT

&e+ara langsung

ia p*s

Dkspedisi D'$illing, /ukti pengiriman surat diterima dari p*s dan jasa

ekspedisi dan "ukti pengiriman elektr*nik diterima dari e'

$illing dapat dianggap se"agai "ukti penerimaan &PT

7/24/2019 slide-kup-1

38/184


/atas !aktu penyampaian &PT

a.untuk &urat Pem"eritahuan Masa% paling lama 2>

(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak Untuk

&PT Masa PP akhir "ulan "erikutnya;

".untuk &urat Pem"eritahuan Tahunan PajakPenghasilan #aji" Pajak *rang pri"adi% paling lama

(tiga) "ulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

+. untuk &urat Pem"eritahuan Tahunan Pajak

Penghasilan #aji" Pajak "adan% paling lama -(empat) "ulan setelah akhir Tahun Pajak.

7/24/2019 slide-kup-1

39/184


Perpanjangan jangka !aktu

penyampaian &PT Tahunan apat diperpanjang paling lama 2 "ulan sejak "atas

!aktu penyampaian &PT Tahunan dengan +aramenyampaikan Pem"eritahuan Perpanjangan &PTTahunan

&yarat surat pem"eritahuan

a. &e+ara tertulis

". isampaikan ke KPP se"elum "atas !aktupenyampaian &PT Tahunan "erakhir

+. itandatangan #P Kuasa dgn surat kuasa

ilampiria. Penghitungan sementara pajak terutang

". @ap*ran keuangan sementara

+. &&P se"agai "ukti pelunasan

7/24/2019 slide-kup-1

40/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan ->

Penyampaian &PT untuk #P dengan kriteria tertentu(PMK MB 172PMK.>2>>9)

#P usaha ke+il atau di daerah tertentu dapat menyampaikan 1(satu) &urat Pem"eritahuan Masa yang meliputi "e"erapa MasaPajak sekaligus

#P P yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukanpekerjaan "e"as

&yarat ' P P *+ dan peredaran usaha tidak lebih dari 600 juta #aji" Pajak "adan.

&yarat ' modal ajib Pajak 100, dimiliki oleh + dan peredaranusaha tidak lebih dari 00 juta

#aji" Pajak di daerah tertentu

&yarat : ajib Pajak yang tempat tinggal/ tempat kedudukan/ atau

tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yangditetapkan oleh *irektur enderal Pajak.

Mem"uat pem"eritahuan se+ara tertulis dan disampaikan paling

lam"at 2 "ulan se"elum dimulainya masa pajak pertama

7/24/2019 slide-kup-1

41/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan -1

&PT dianggap tidak disampaikan

apa"ila(Pasal # ayat($))

a. &urat Pem"eritahuan tidak ditandatangani

". &urat Pem"eritahuan tidak sepenuhnya dilampiriketerangan danatau d*kumen yang ditentukan

+. &urat Pem"eritahuan yang menyatakan le"ih "ayar

disampaikan setelah (tiga) tahun sesudah"erakhirnya Masa Pajak% "agian Tahun Pajak atauTahun Pajak% dan #aji" Pajak telah ditegur se+aratertulis

d. &urat Pem"eritahuan disampaikan setelah irektur8enderal Pajak melakukan pemeriksaan ataumener"itkan surat ketetapan pajak

, irjen Pajak !aji" em"eritahukan kepada #aji" Pajak

7/24/2019 slide-kup-1

42/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan -2

Penge+ualian penyampaian &PT(PMK *.17PMK.>2>>9)

#P orang pribadi yang dalam satuTahun Pajak menerimamemper*lehpenghasilan net* tidak mele"ihi PTKP%

ike+ualikan dari menyampaikan &PTMasa PPh 2 dan &PT Tahunan P

#aji" Pajak *rang pri"adi yang tidakmenjalankan kegiatan usaha atau tidakmelakukan pekerjaan "e"as% ike+ualikandari menyampaikan &PT Masa PPh 2

7/24/2019 slide-kup-1

43/184

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan -

Penandatanganan &PT

1. #aji" Pajak !aji" mengisi dan menyampaikan&urat Pem"eritahuan dengan "enar% lengkap%

jelas% dan menandatanganinya.

2. &urat Pem"eritahuan #aji" Pajak "adan harusditandatangani *leh pengurus atau direksi.

. alam hal #aji" Pajak menunjuk se*rangkuasa dengan surat kuasa khusus untuk

mengisi dan menandatangani &uratPem"eritahuan% surat kuasa khusus terse"utharus dilampirkan pada &urat Pem"eritahuan

7/24/2019 slide-kup-1

44/184

Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

--

@ampiran &PT

&urat Pem"eritahuan Tahunan Pajak Penghasilan #aji"Pajak yang !aji" menyelenggarakan pem"ukuan harusdilampiri dengan lap*ran keuangan "erupa nera+a danlap*ran la"a rugi serta keterangan lain yang diperlukanuntuk menghitung "esarnya Penghasilan Kena Pajak.

@ap*ran Keuangan se"agaimana dimaksud pada ayat(-) adalah lap*ran keuangan dari masing'masing #aji"Pajak.

alam hal lap*ran keuangan se"agaimana dimaksudpada ayat (-a) diaudit *leh =kuntan Pu"lik tetapi tidak

dilampirkan pada &urat Pem"eritahuan% &uratPem"eritahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas%sehingga &urat Pem"eritahuan dianggap tidakdisampaikan.

7/24/2019 slide-kup-1

45/184


Perpajakan

-

'U7# .-U7#N

K..7#MB##N P.N:#MP#,#N 'P

Pasal < ayat (5a)

*irjen pajak dapat menerbitkan

surat teguran

apabila tidak disampaikan pada 1aktu yang

telah ditentukan$ atau

perpanjangan jangka 1aktupenyampaian terlampaui

7/24/2019 slide-kup-1

46/184


Perpajakan

-5

BUK, P.N.7,M##N

'U7# P.MB.7,#6U#NPasal ayat (>)$ (2) dan () spt yang disampaikan langsung oleh 1p kekantor djp harus diberi tanggal penerimaanoleh pejabat yang ditunjuk dan kepada1ajib pajak diberikan bukti penerimaan9

(2) penyampaian spt dapat dikirim melalui posdengan tanda bukti pengiriman surat ataudengan %ara lain yang diatur oleh menterikeuangan9

(

7/24/2019 slide-kup-1

47/184


Perpajakan

-9

'#NK', #*M,N,'7#',

B.7UP# *.N*#Pasal = ayat (>)

>" 'P M#'# PPN

2" 'P M#'# #,NN:#

7/24/2019 slide-kup-1

48/184


Perpajakan

-7

'#NK', *.N*#

,*#K *,#KUK#N .76#*#PPasal = ayat (2)

1p orang pribadi yang telah meninggal dunia9

1p orang pribadi yang sudah tidak melakukan ke giatan usaha

atau pekerjaan bebas9

1p orang pribadi yang berstatus sebagai 1arga negara asing

yang tidak tinggal lagi di indonesia9 but yg tidak melakukan kegiatan lagi di indonesia9

1p badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi

belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku9

bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi9

1p yang terkena ben%ana$ yang ketentuannya di atur dengan

peraturan menteri keuangan9 atau

1ajib pajak lain yang diatur dengan atau berda sarkan

peraturan menteri keuangan"

7/24/2019 slide-kup-1

49/184


Perpajakan

-6

P.MB.U#N 'PPasal 8 ayat (>)

#aji" pajak dengan kemauan sendiri dapat

mem"etulkan spt yang telah disampaikan

dengan +ara menyampaikan surat pernyataan

dengan syarat @

atas spt tersebut belum dilakukan tindakan

pemeriksaan oleh direktur jenderal pajak"

7/24/2019 slide-kup-1

50/184


Perpajakan

>

P.MB.U#N 'PPasal 8 ayat (>a)

#pabila 1ajib pajak dalampembetulan spt menyatakan rugi

atau lebih bayar

maka

pembetulan spt harusdisampaikan

paling lama 2 (dua) tahun

sebelum dalu1arsa penetapan

7/24/2019 slide-kup-1

51/184


Perpajakan

1

P.MB.U#N 'P#6UN#NPasal 8 ayat (2)

*alam hal 1ajib pajak membetulkan sendiri spt

tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi

lebih besar$

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2!

(dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurangdibayar$

dihitung sejak penyampaian spt berakhir sampai

dengan tanggal pembayaran$

bagian dari bulan dihitung penuh

> (satu) bulan"

7/24/2019 slide-kup-1

52/184


Perpajakan

2

P.MB.U#N 'PM#'#Pasal 8 ayat (2a)

#pabila 1ajib pajak membetulkan sendiri sptmasa yang mengakibatkan utang pajak menjadi

lebih besar$

dikenai sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) per bulanatas jumlahpajak yang kurang dibayar$

Penghitungan sanksi

sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengantanggal pembayaran$ bagian dari bulandihitung penuh> (satu) bulan"

7/24/2019 slide-kup-1

53/184


Perpajakan

P.MB.U#N 'PPasal 8 ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

54/184


Perpajakan

-

P.MB.U#N 'PPasal 8 ayat (A)

Walaupun *irektur /enderal Pajak telah melakukanPemeriksaan$ dengan syarat *irektur /enderal Pajak belummenerbitkan surat ketetapan pajak$ Wajib Pajak dengankesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporantersendiri tentang ketidakbenaran pengisian 'uratPemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang

sebenarnya$ yang dapat mengakibatkan@

a" pajak+pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar ataulebih ke%il9

b" rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih ke%il ataulebih besar9

%" jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih ke%il9 ataud" jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih ke%il

danproses pemeriksaan tetap dilanjutkan"

7/24/2019 slide-kup-1

55/184


Perpajakan

P.MB.U#N 'PPasal 8 ayat (5)

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibatdari pengungkapan ketidakbenaran pengisian 'uratPemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (A)

beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar5! (lima puluh persen) dari pajak yang kurangdibayar$

harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelumlaporan tersendiri dimaksud disampaikan.

7/24/2019 slide-kup-1

56/184


Perpajakan

5

P.MB.U#N 'PPasal 8 ayat ()

Wajib Pajak dapat membetulkan 'urat Pemberitahuan ahunanyang telah disampaikan$ dalam hal Wajib Pajak menerima suratketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat KeputusanPembetulan, Putusan anding, atau Putusan Peninjauan Kembaliahun Pajak sebelumnya atau beberapa ahun Pajak sebelumnya$

yang menyatakan rugi &iskal yang berbeda dengan rugi &iskal

yang telah dikompensasikan dalam 'urat Pemberitahuan ahunanyang akan dibetulkan tersebut$ dalam jangka 1aktu ! (tiga) bulansetelah menerima surat ketetapan pajak$ 'urat KeputusanKeberatan$ 'urat Keputusan Pembetulan$ Putusan Banding$ atauPutusan Peninjauan Kembali"

dengan syarat"irektur #enderal Pajak belum melakukan tindakanpemeriksaan.

7/24/2019 slide-kup-1

57/184


Perpajakan

9

P.N-U7#N-#N ##U P.N-6#PU'#N

'#NK', #*M,N,'7#',Pasal )

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan 'PPajak Penghasilan sebelum ahun Pajak 2=$yang mengakibatkan pajak yang masih harus

dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan palinglama dalam jangka 1aktu > (satu) tahun setelahberlakunya Undang+Undang ini$ dapat diberikanpengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi berupa bunga atas keterlambatan

pelunasan kekurangan pembayaran pajak yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan"

7/24/2019 slide-kup-1

58/184


Perpajakan

7

P.N.,,#N(Pasal > #ngka

7/24/2019 slide-kup-1

59/184


Perpajakan

6

/#U6 .MP0 P.MB#:#7#N *#N

P.N:.07#N P#/#KPasal ? ayat (>)

Menteri keuangan menentukan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

pajak yang terutang untuk suatu saat ataumasa pajak bagi masing+masing jenis

pajak$ paling lama >5 (lima belas) hari

setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak ke%uali untuk 'PMasa PPN yaitu akhir bulan berikutnya

7/24/2019 slide-kup-1

60/184


Perpajakan

5>

K.KU7#N-#N P.MB#:#7#N P#/#K

*##M 'P #6UN#N PPh

Pasal ? ayat (2)

kekurangan pembayaran pajak

yang terutang dalam spt tahunanpph harus dibayar lunas sebelum

spt tahunan pph disampaikan"D "apat diangsur atau ditunda sampai dengan $2 bulan

&anksi apa"ila tidakterlam"at

7/24/2019 slide-kup-1

61/184


Perpajakan

51

&anksi apa"ila tidakterlam"at

melakukan pem"ayaran Untuk &PT Masa

sanksi administrasi "erupa "unga se"esar 2E (duapersen) per "ulan yang dihitung dari tanggal jatuh temp*pem"ayaran sampai dengan tanggal pem"ayaran% dan

"agian dari "ulan dihitung penuh 1 (satu) "ulan Untuk &PT Tahunan

sanksi administrasi "erupa "unga se"esar 2E (duapersen) per "ulan yang dihitung mulai dari "erakhirnya"atas !aktu penyampaian &urat Pem"eritahuanTahunan sampai dengan tanggal pem"ayaran% dan"agian dari "ulan dihitung penuh 1 (satu) "ulan.

Pelunasan utang pajak

7/24/2019 slide-kup-1

62/184


Perpajakan

52

Pelunasan utang pajak

Pasal ? ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

63/184


Perpajakan

5

Ke!aji"an mem"ayar atau menyet*r pajak

yang terutang(Pasal 1>)

menggunakan &urat &et*ran Pajak (&&P)ke kas negara melalui tempat pem"ayaran

&&P "er$ungsi se"agai "ukti pem"ayaran

pajak apa"ila telah disahkan *leh Peja"atkant*r penerima pem"ayaran yang"er!enang atau apa"ila telahmendapatkan Falidasi

, Tata+ara pem"ayaran% jatuh temp* pem"ayaran%pengangsuran dan penundaan pem"ayaran% diatur dalamPMK * 17-PMK.>2>>9 j* PMK *.7>PMK.>2>1>

P.M.7,K'##N

7/24/2019 slide-kup-1

64/184


Perpajakan

5-

P.M.7,K'##N(Pasal > #ngka 25)

'erangkaian kegiatan menghimpun danmengolah @

data$ keterangan$ danatau bukti$

yang dilaksanakan se%ara obyekti& dan pro&esional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk @

>" menguji kepatuhan pemenuhan ke1ajiban

perpajakan$ danatau

2" tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang+

undangan perpajakan"

W.W.N#N- *,7/.N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

65/184


Perpajakan

5

W.W.N#N- *,7/.N P#/#K

*##M 7#N-K# P.M.7,K'##N

Pasal 2? ayat (>) dan ayat (2)

(1) irektur 8enderal Pajak "er!enang melakukanpemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhanke!aji"an perpajakan #aji" Pajak dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang'undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan% petugas pemeriksaharus memiliki tanda pengenal pemeriksa dandilengkapi dengan &urat Perintah Pemeriksaan sertamemperlihatkannya kepada #aji" Pajak yangdiperiksa.

K.W#/,B#N W#/,B P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

66/184


Perpajakan

55

K.W#/,B#N W#/,B P#/#K

:#N- *,P.7,K'#Pasal 2? ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

67/184


Perpajakan

59

/#N-K# W#KU

P.7M,N##N *0KUM.NPasal 2? ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

68/184


Perpajakan

57

P.N-6#',#N K.N# P#/#K

'.3#7# /#B##NPasal 2? ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

69/184


Perpajakan

56

K.7#6#',##N W#/,B P#/#K

*,,#*#K#N *##M 7#N-K# P.M.7,K'##NPasal 2? ayat (A)

(A) #pabila dalam mengungkapkan

pembukuan$ pen%atatan$ atau dokumen

serta keterangan yang diminta$ Wajib Pajak

terikat oleh suatu ke1ajiban untuk

merahasiakannya$ maka ke1ajiban untuk

merahasiakan itu ditiadakan olehpermintaan untuk keperluan pemeriksaan"

WP B#*#N :#N- *,N:##K#N

7/24/2019 slide-kup-1

70/184


Perpajakan

9>

WP B#*#N :#N- *,N:##K#N

.;.K,; 0.6 BPPMPasal 2?#

erhadap Wajib Pajak badan yang pernyataanpenda&taran emisi sahamnya telah dinyatakan e&ekti&oleh badan penga1as pasar modal dan menyampaikan'urat Pemberitahuan dengan dilampiri aporanKeuangan yang telah diaudit oleh #kuntan Publik

dengan pendapat Wajar anpa Penge%ualian yang @

a" 'urat Pemberitahuan ahunan Wajib Pajakmenyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksuddalam Pasal >=B9 atau

b" terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisisrisiko$

dapat dilakukan pemeriksaan melalui

Pemeriksaan Kantor"

P.N:.-.#N

7/24/2019 slide-kup-1

71/184


Perpajakan

91

P.N:.-.#NPasal

7/24/2019 slide-kup-1

72/184


Perpajakan

92

## 3#7#

P.M.7,K'##NPasal ayat (>) dan ayat (2)

(>) ata %ara pemeriksaan diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"(PMK No">??PMK") di antaranyamengatur tentang pemeriksaan ulang$

jangka 1aktu pemeriksaan$ ke1ajiban

menyampaikan surat pemberitahuan hasilpemeriksaan kepada Wajib Pajak$ dan hakWajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas1aktu yang ditentukan"

K.W#/,B#N *,7/.N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

73/184


Perpajakan

9

K.W#/,B#N *,7/.N P#/#K

M.N:#MP#,K#N 'P6P PKP /#B##NPasal ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

74/184


Perpajakan

9-

'U7# K..#P#N P#/#K(Pasal > #ngka >5)

'U7# K..#P#N :#N- M.,PU,

'U7# K..#P#N P#/#K KU7#N- B#:#7

('KPKB)'U7# K..#P#N P#/#K KU7#N- B#:#7 #MB#6#N

('KPKB)

'U7# K..#P#N P#/#K N,6,

('KPN)'U7# K..#P#N P#/#K .B,6 B#:#7

('KPB)

'U7# K..#P#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

75/184


Perpajakan

9

'U7# K..#P#N P#/#K

KU7#N- B#:#7 ('KPKB)(Pasal > #ngka >)

surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak$ jumlah kreditpajak$ jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak$ besarnya sanksi administrasi$ dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar

'U7# K..#P#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

76/184


Perpajakan

95

'U7# K..#P#N P#/#K

KU7#N- B#:#7 #MB#6#N ('KPKB)(Pasal > #ngka >=)

surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

'U7# K..#P#N P#/#K N,6,

7/24/2019 slide-kup-1

77/184


Perpajakan

99

'U7# K..#P#N P#/#K N,6,

('KPN)(Pasal > #ngka >8)

surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah pokok pajak sama besarnya

dengan

jumlah kredit pajak atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak

'U7# K..#P#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

78/184


Perpajakan

97

'U7# K..#P#N P#/#K

.B,6 B#:#7 ('KPB)(Pasal > #ngka >?)

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlahkredit pajak lebih besar daripada pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang

7/24/2019 slide-kup-1

79/184

M.MB#:#7 P#/#K .7U#N-

7/24/2019 slide-kup-1

80/184


Perpajakan

7>

M.MB#:#7 P#/#K .7U#N-

,*#K .7-#NUN- P#*# #*#N:#

'U7# K..#P#N P#/#KPasal >2 ayat (2)

jumlah pajak terutang

menurut surat pemberitahuanyang disampaikan 1ajib pajak

adalah

jumlah pajak yang terutangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan perpajakan.

.7*#P# BUK,

7/24/2019 slide-kup-1

81/184


Perpajakan

71

.7*#P# BUK,

'P ,*#K B.N#7Pasal >2 ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

82/184


Perpajakan

72

'U7# #-,6#N P#/#K ('P)(Pasal > #ngka 2)

surat untukmelakukan tagihan pajak danatau

sanksi administrasi berupa bunga

danatau denda

P.N.7B,#N 'P

7/24/2019 slide-kup-1

83/184


Perpajakan

7

P.N.7B,#N 'PPasal >A ayat (>) huru& a$ b$ %$ dan d

*,7.KU7 /.N*.7# P#/#K *#P# M.N.7B,K#N

'U7# #-,6#N P#/#K #P#B,# @

a" Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar$

b" *ari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayar

an pajak sebagai akibat salah tulis danatau salah

hitung$

%" Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda danatau

bunga$

d" Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP$

tetapi tidak membuat &aktur pajak$ atau membuat

&aktur pajak tetapi tidak tepat 1aktu"

P.N.7B,#N 'P

7/24/2019 slide-kup-1

84/184


Perpajakan

7-

P.N.7B,#N 'PPasal >A ayat (>) huru& e

e" Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP

yang tidak mengisi &aktur pajak se%ara lengkap

sbgmn dimaksud dlm Pasal >< ayat (5) UU PPN dan

perubahannya$ selain @

>" identitas pembeli sbgmn dimaksud Ps" >< (5)

huru& b UU PPN >?8A dan perubahannya$

2" identitas pembeli serta nama dan tanda tangan

sbgmn dimaksud Ps" >< (5) huru& b dan huru& g

UU PPN >?8A dan perubahannya$ dalam hal

penyerahan dilakukan oleh PKP pedag" e%eran"

P.N.7B,#N 'P

7/24/2019 slide-kup-1

85/184


Perpajakan

7

P.N.7B,#N 'PPasal >A ayat (>) huru& & dan g

$. Pengusaha Kena Pajak melap*rkan $akturpajak tidak sesuai dengan masa

pener"itan $aktur pajak; atau

g.Pengusaha Kena Pajak yang gagal"erpr*duksi dan telah di"erikan

pengem"alian Pajak Masukan

'U7# #-,6#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

86/184


Perpajakan

75

'U7# #-,6#N P#/#KPasal >A ayat (2)

surat tagihan pajak

mempunyaikekuatan hukum yang sama

dengan


'#NK', *##M

7/24/2019 slide-kup-1

87/184


Perpajakan

79

'#NK', *##M

'U7# #-,6#N P#/#KPasal >A ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

88/184


Perpajakan

77

'U7# #-,6#N P#/#KPasal >A ayat (A)

terhadap pengusaha atau

pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (>) huru& d$ huru& e$ atau huru& &masing+masing$

selain 1ajib menyetor pajak yang terutang$

dikenai sanksi administrasi berupa

denda sebesar 2! (dua persen) dari

dasar pengenaan pajak

'#NK', *##M

7/24/2019 slide-kup-1

89/184


Perpajakan

76

'U7# #-,6#N P#/#KPasal >A ayat (5)

terhadap pengusaha kena pajak sebagaimanadimaksud ayat (>) huru& g dikenai sanksi

administrasi berupabunga sebesar 2! per bulan

dari jumlah pajak yang ditagih kembali$ dihitungdari penerbitan skpkpp sampai dengan penerbitan

stpbagian dalam bulan

dihitung penuh > (satu) bulan

'KPKB *#P# *,.7B,K#N

*M /K W#KU 5 #6UN #P#B,# @

7/24/2019 slide-kup-1

90/184


Perpajakan

6>

*M /K W#KU 5 #6UN #P#B,# @Pasal >< ayat (>)$ (2) dan (! dari PPN dan PPnBM yg tdk atau kurangdibayar"

'P M.N/#*, P#',

7/24/2019 slide-kup-1

91/184


Perpajakan

61

'P M.N/#*, P#',

'..#6 /#N-K# W#KU 5 #6UNPasal >< ayat (A)

Besarnya pajak terutang dalam spt$ menjadi pastidalam jangka 1aktu 5 (lima) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (>)$ setelah

G saat terutangnya pajak$ atau

G berakhirnya masa pajak$

G bagian tahun pajak$ atau

G tahun pajak$

tidak diterbitkan surat ketetapan pajak

'KPKB *#P# *,.7B,K#N

7/24/2019 slide-kup-1

92/184


Perpajakan

62

'..#6 5 (,M#) #6UNPasal >< ayat (5)

1alau jangka 1aktu 5 (lima) tahun telah le1atskpkb tetap dapat diterbitkan ditambah sanksiadministrasi berupa bunga sebesar A8! dari

jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar$apabila @ 1ajib pajak setelah jangka 1aktutersebut dipidana karena melakukan tidakpidana di bidang perpajakan$ atau tindakpidana lainnya yang dapat menimbulkan

kerugian pada negara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap"

,*#K *,K.N#,

7/24/2019 slide-kup-1

93/184


Perpajakan

6

'#NK', P,*#N# (Pasal >" kealpaan tersebut pertama kali dilakukan 1ajib pajak$

2" 1p 1ajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajakyang terutang beserta sanksi kenaikan berupa kenaikan 2!

dari jumlah pajak yang kurang dibayar$

yang ditetapkan melalui penerbitan skpkb

'KPKB

7/24/2019 slide-kup-1

94/184


Perpajakan

6-

'KPKBPasal >5 ayat (>)

*irektur jenderal pajak dapat menerbitkan

'urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ambahan('KPKB)

setelah saat terutangnya pajak$ atauberakhirnya masa pajak$ bagian tahun pajak$atau tahun pajak apabila ditemukan data baruyang mengakibatkan penambahan jumlahpajak yang terutang setelah dilakukan tindakanpemeriksaan dalam rangka penerbitan skpkbt"

'KPKB

7/24/2019 slide-kup-1

95/184


Perpajakan

6

'KPKBPasal >5 ayat (2)

/UM#6 K.KU7#N-#N P#/#K

:#N- .7U#N- *##M

'U7# K..#P#N P#/#K KU7#N- B#:#7

#MB#6#N ('KPKB)

*,#MB#6 *.N-#N '#NK', #*M,N,'7#',

B.7UP# K.N#,K#N

'.B.'#7 >! ('.7#U' P.7'.N)*#7, /UM#6 K.KU7#N-#N .7'.BU"

,*#K *,K.N#K#N

7/24/2019 slide-kup-1

96/184


Perpajakan

65

K.N#,K#N >!Pasal >5 ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

97/184


Perpajakan

69

'..#6 .W# 5 (,M# #6UN)Pasal >5 ayat (A)

#pabila jangka 1aktu 5 (lima) tahun telah le1at$

'KPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi

administrasi sebesar A8! dari jumlah pajak yang

tidak atau kurang dibayar dalam hal @

>" 1ajib pajak stl jk" 1aktu 5 (lima) tahun di pidana

karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan$ atau

2" tindak pidana lainnya yang dapat merugi kan

pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

'U7# K..#P#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

98/184


Perpajakan

67

N,6,Pasal >=#

*irektur jenderal pajak setelah melakukan

pemeriksaan$

menerbitkan surat ketetapan pajak nihil$ apabila @

>" jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarsama dengan jumlah pajak yang terutang9 atau

2" pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak9

atau

7/24/2019 slide-kup-1

99/184


Perpajakan

66

Pasal >= ayat (>)$ (2) dan (

7/24/2019 slide-kup-1

100/184


Perpajakan

1>>

'U7# K..#P#N P#/#KPasal >=B ayat (>)

*irektur jenderal pajak setelah melakukan

pemeriksaan atas permohonan kelebihan

pembayaran pajak$ selain permohonan

kelebihan sebagaimana dimaksud pasal

>=% dan >=d$ harus menerbitkan surat

ketetapan pajak paling lama >2 (dua belas)

bulan sejak surat permohonan diterimase%ara lengkap"

P.7#KU#N P.M.7,K'##N 6*

7/24/2019 slide-kup-1

101/184


Perpajakan

1>1

BUK, P.7MU##N ,N*#K P,*#N#Pasal >=B ayat (>a)

ketentuan sbgmn dimaksud pada ayat (>)

tidak berlaku terhadap

1ajib pajak yang sedang dilakukanpemeriksaan bukti permulaan

di bidang perpajakan$ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

peraturan menteri keuangan"

P.N.7B,#N 'KPB

7/24/2019 slide-kup-1

102/184


Perpajakan

1>2

.W# /K" WK" P.M.7,K'##NPasal >=B ayat (2)

#pabila setelah melampaui jangka 1aktusebagaimana dimaksud pada ayat (>)

direktur jenderal pajak

tidak menerbitkan suatu keputusan$permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak

dianggap dikabulkan$

dan surat ketetapan pajak lebih bayar harusditerbitkan paling lama > (satu) bulan setelah

jangka 1aktu tersebut berakhir"

,MB##N BUN-#

7/24/2019 slide-kup-1

103/184


Perpajakan

1>

K#7.N# 'KPB .7#MB# .7B,Pasal >=B ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

104/184


Perpajakan

1>-

'..#6 PUU'#N P.N-#*,#NPasal >=B ayat (A)

#pabila pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksudpada ayat (>a) @

tidak dilanjutkan dengan penyidikan9

dilanjutkan dengan penyidikan$ tetapi tidak dilanjutkan dengan

penuntutan tindak di bidang perpajakan9 atau

dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana

di bidang perpajakan$ tetapi diputus bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap9

1ajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2! per bulan untuk

paling lama 2A bulan$ dihitung sejak berakhirnya jk" Waktu >2

bulan sd" diterbitkan 'KPB"

P.N.,,#N 'P

7/24/2019 slide-kup-1

105/184


Perpajakan

1>

W#/,B P#/#K K7,.7,# .7.NUPasal >=3 ayat (>)

'etelah melakukan penelitian atas permohonan

1ajib pajak dalam spt dengan kriteria tertentu$

direktur jenderal pajak menerbitkan surat

keputusan pengembalian pendahuluankelebihan pajak ('KPPKP)$

paling lama < (tiga) bulan untuk pph$

paling lama > (satu) bulan untuk ppn$sejak permohonan diterima se%ara lengkap

K7,.7,# .7.NU

7/24/2019 slide-kup-1

106/184


Perpajakan

1>5

Pasal >=3 ayat (2)

>" epat 1aktu dalam menyampaikan 'uratPemberitahuan ('P)9"&'& ! &*+ -&K*/

2" idak mempunyai tunggakan pajak untuk semuajenis pajak$ ke%uali tunggakan pajak telah memperoleh iCin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak9

7/24/2019 slide-kup-1

107/184


Perpajakan

1>9

K7,.7,# .7.NUPasal >=3 ayat ()

P.M.7,K'##N

7/24/2019 slide-kup-1

108/184


Perpajakan

1>7

'..#6 'KPPKPPasal >=3 ayat (A) dan (5)

(A)" *irektur jenderal pajak dapat melakukanpemeriksaan thd 1ajib pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (>) dan menerbitkan

surat ketetapan pajak$ setelah melakukanpengembalian pendahuluan9

(5)" apabila berdasarkan hasil pemeriksaandirjen pajak menerbitkan 'KPKB$ jumlah

kekurangan pajak ditambah sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar >!dari jumlah kekurangan pembayaran pajak"

,*#K *,B.7,K#N

7/24/2019 slide-kup-1

109/184


Perpajakan

1>6

P.N-.MB#,#N P.N*#6UU#NPasal >=3 ayat ()

#P#B,# @

erhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan9

erlambat menyampaikan 'P Masa untuk suatujenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut+turut9

erlambat menyampaikan 'P Masa untuk suatu

jenis pajak tertentu < (tiga) Masa Pajak dalam > (satu)

tahun kalender9 atau erlambat menyampaikan 'urat Pemberitahuan

ahunan ('P ahunan)"

7/24/2019 slide-kup-1

110/184

W#/,B P#/#K :#N- *#P# *,B.7,K#N

P.N-.MB#,#N P.N*#6UU#N

7/24/2019 slide-kup-1

111/184


Perpajakan

111

P.N-.MB#,#N P.N*#6UU#NPasal >=* ayat (2)

#*##6 @

a" WP 0rang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas9

b" WP 0rang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayarsampai dengan jumlah tertentu9

%" Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah

lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu9 atau

d" Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan 'P Masa PPN

dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampaidengan jumlah tertentu"

/UM#6 :#N- *,.NUK#N

7/24/2019 slide-kup-1

112/184


Perpajakan

112

0.6 M.N.7, K.U#N-#NPasal >=* ayat (? jt

PKP @ Penyerahan EF A""$ B EF 28""

P.M.7,K'##N

7/24/2019 slide-kup-1

113/184


Perpajakan

11

'..#6 P.N-.MB#,#NPasal >=* ayat (A)

*irektur jenderal pajak

dapat melakukan pemeriksaan

dan menerbitkan


setelah melakukan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak

'#NK', #*M,N,'7#',

7/24/2019 slide-kup-1

114/184


Perpajakan

11-

Pasal >=* ayat (5)

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan$direktur jenderal pajak

menerbitkan

surat ketetapan pajak kurang bayar ('KPKB)$

jumlah pajak yang kurang dibayar

ditambah

dengan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar>! (seratus persen)

P.N-.MB#,#N

7/24/2019 slide-kup-1

115/184


Perpajakan

11

P#/#K P.7#MB#6#N N,#,Pasal >=.

orang pribadi

yang bukan subyek pajak dalam negeri

yang melakukan pembelian barang kena pajakdi dalam daerah pabeanyang tidak dikonsumsi

di daerah pabean$ dapat diberikanpengembalian pajak pertambahan nilai

yang telah dibayar"ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

peraturan men" keu"

K..B,6#N P.MB#:#7#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

116/184


Perpajakan

115

Pasal >> ayat (>)

#tas permohonan 1ajib pajaksebagaimana dimaksud dalam pasal >=$ pasal

>=b$ pasal >=%$ atau pasal >=d

dikembalikan$

dengan ketentuan bah1a

apabila ternyata 1ajib pajak mempunyai utangpajak$

langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang pajak tersebut"

K..B,6#N P.MB#:#7#N P#/#KPasal >> ayat (>a)

7/24/2019 slide-kup-1

117/184


Perpajakan

119

Pasal >> ayat (>a)

Kelebihan pembayaran pajak akibat dari @

>" 'K" K.B.7##N$2" 'K" P.MB.U#N$

7/24/2019 slide-kup-1

118/184


Perpajakan

117

P.N-.MB#,#N K..B,6#N P.MB#:#7#NPasal >> ayat (2)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sbgmn dimaksud pada ayat(>) dan ayat (>a) dilakukan paling lama > (satu) bulan sejak permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan

dengan diterbitkannya 'KPB sbgmn dimaksud Pasal >= ayat (>) atau

sejak diterbitkannya 'KPB sbgmn dimaksud Pasal >= ayat (2) dan

Pasal >=B$ atau sejak diterbitkannya 'KPPKP sbgmn dimaksud Pasal>=3 atau Pasal >=*$ atau sejak diterbitkannya @

'K" Keberatan$

'K" Pembetulan$

'K" Pengurangan 'anksi #dm"

'K" Penghapusan 'anksi #dm"

'K" Pengurangan Ketetapan Pajak

'K" Pembatalan Ketetapan Pajak$'K" Pemberian ,mbalan Bunga$#tau sejak diterima Put" Banding$

#tau Putusan Peninjauan Kembali

:#N- M.N:.B#BK#N K..B,6#N P.MB#:#7#N P#/#K

,MB##N BUN-#P l >> t (

7/24/2019 slide-kup-1

119/184


Perpajakan

116

Pasal >> ayat ( (satu) bulan$

pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2! (dua persen)

perbulan

atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak$

dihitung sejak

batas 1aktu sbgmn dimaksud pada ayat (2)$ berakhir

sampai dengansaat dilakukan pengembalian kelebihan"

## 3#7# P.N-6,UN-#NP l >> t (A)

7/24/2019 slide-kup-1

120/184


Perpajakan

12>

Pasal >> ayat (A)

ata %ara penghitungan dan

pengembalian

kelebihan pembayaran pajakdiatur dengan atau

berdasarkan

peraturan menteri keuangan"DPMK No">?5PMK"

7/24/2019 slide-kup-1

121/184

P.N-6,UN-#N

,MB##N BUN-#

7/24/2019 slide-kup-1

122/184


Perpajakan

122

,MB##N BUN-#Pasal 2=# ayat (>) huru& a dan huru& b

a" Untuk 'KPKB dan 'KPKB dihitung sejak tanggal

pembayaran yang menyebabkan kelebihan

pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya

'urat Keputusan Keberatan$ PutusanBanding$ atauPutusan Peninjauan Kembali9 atau

b" Untuk 'KP Nihil dan 'KPB dihitung sejak tanggal

penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan

diterbitkannya 'urat Keputusan Keberatan$

Putusan Banding$ atau Putusan Peninjauan

Kembali"

7/24/2019 slide-kup-1

123/184

7/24/2019 slide-kup-1

124/184

W#K, W#/,B P#/#KP l )

7/24/2019 slide-kup-1

125/184


Perpajakan

12

Pasal )

(>) *alam menjalankan hak dan ke1ajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang+undangan perpajakan$ WajibPajak di1akili dalam hal @

a" badan oleh pengurus9

b" badan yang dinyatakan pailit oleh kurator9%" badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang

ditugasi untuk melakukan pemberesan9

d" badan dalam likuidasi oleh likuidator9

e" suatu 1arisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli

1arisnya$ pelaksana 1asiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya9 atau

&" anak yang belum de1asa atau orang yang berada dalampengampuan oleh 1ali atau pengampunya"

7/24/2019 slide-kup-1

126/184

KU#'# W#/,B P#/#KPasal

7/24/2019 slide-kup-1

127/184


Perpajakan

129

Pasal

7/24/2019 slide-kup-1

128/184


Perpajakan

127

Pasal

7/24/2019 slide-kup-1

129/184

P.N#N--UN- P#/#K(Pasal > #ngka 28)

7/24/2019 slide-kup-1

130/184


Perpajakan

1>

(Pasal > #ngka 28)

orang pribadi atau badan

yang bertanggung ja1ab ataspembayaran pajak$ termasuk 1akil

yang menjalankan hak dan memenuhi

ke1ajiban 1ajib pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang+undangan perpajakan

*#'#7 P.N#-,6#N P#/#KPasal >8 ayat (>)

7/24/2019 slide-kup-1

131/184


Perpajakan

11

Pasal >8 ayat (>)

>" 'P ('U7# #-,6#N P#/#K)92" 'KPKB ('U7# K..#P#N P#/#K KU7#N-

B#:#79

7/24/2019 slide-kup-1

132/184


Perpajakan

12

Pasal >? ayat (>)

>" 'KPKB9

2" 'KPKB9

? ayat (2)

7/24/2019 slide-kup-1

133/184


Perpajakan

1

Pasal >? ayat (2)

dalam hal1ajib pajak diperbolehkan

mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

juga dikenai sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2! per bulan dari jumlah pajak

yang masih harus dibayar$

bagian dari bulan

dihitung penuh > (satu) bulan

'#NK', ##' P.NUN*##N

P.N:#MP#,#N 'P #6UN#N

7/24/2019 slide-kup-1

134/184


Perpajakan

1-

P.N:#MP#,#N 'P #6UN#NPasal >? ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

135/184


Perpajakan

1

(Pasal > #ngka 2>)

'U7# P.7,N#6

M.MB#:#7 U#N- P#/#K

*#N

B,#:# P.N#-,6#N P#/#K

P.N#-,6#N P#/#K

*.N-#N 'U7# P#K'#

7/24/2019 slide-kup-1

136/184


Perpajakan

15

*.N-#N 'U7# P#K'#Pasal 2 ayat (>)

>" 'P9

2" 'KPKB9

7/24/2019 slide-kup-1

137/184


Perpajakan

19

*#N '.K#,-U'Pasal 2 ayat (2)

*,#KUK#N #P#B,# @

Penanggung Pajak akan meninggalkan ,ndonesia untukselama+lamanya atau berniat untuk itu9

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimilikiatau dikuasai dalam rangka menge%ilkan atau menghentikankegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di,ndonesia9

erdapat tanda+tanda bah1a Penanggung Pajak akanmembubarkan usaha$ menggabungkan atau memekarkanusaha$ atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki

atau yang dikuasainya$ atau melakukan perubahan bentuklainnya9

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara$ atau

erjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihakketiga$ atau terdapat tanda+tanda kepailitan"

P.N#-,6#N P#/#K

*.N-#N 'U7# P#K'#

7/24/2019 slide-kup-1

138/184


Perpajakan

17

*.N-#N 'U7# P#K'#Pasal 2 ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

139/184


Perpajakan

16

y ( ) ( )

(>) N.-#7# M.MPUN:#, 6#K M.N*#6UU UNUK

U#N- P#/#K ##' B#7#N-+B#7#N- M,,K

P.N-#N--UN- P#/#K9

(2) K..NU#N P#*# #:# (>) M.,PU, @

a"pokok pajak$

b"sanksi adminstrasi berupa @

+ bunga$

+ denda$ dan

+ kenaikan$%"biaya penagihan pajak"

P.N-.3U#,#N

6#K M.N*#6UU

7/24/2019 slide-kup-1

140/184


Perpajakan

1->

Pasal 2> ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

141/184

6#K M.N*#6UU

6,#N-

7/24/2019 slide-kup-1

142/184


Perpajakan

1-2

6,#N-Pasal 2> ayat (A)

6#K M.N*#6UU 6,#N- '..#6 M.#MP#U, W#KU 5

(,M#) #6UN './#K #N--# *,.7B,K#N @

'U7# #-,6#N P#/#K9

'U7# K..#P#N P#/#K KU7#N- B#:#79 'U7# K..#P#N P#/#K KU7#N- B#:#7 #MB#6#N9

'U7# K.PUU'#N P.MB.U#N9

'U7# K.PUU'#N K.B.7##N9

PUU'#N B#N*,N-9 *#N

PUU'#N P.N,N/#U#N K.MB#,"

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

P.76,UN-#N /#N-K# W#KU

6#K M#N*#6UU

7/24/2019 slide-kup-1

143/184


Perpajakan

1-

6#K M#N*#6UUPasal 2> ayat (5)

Perhitungan jangka 1aktu hak mendulu adalahsebagai berikut @

>" dalam hal surat paksa untuk membayar

diberitahukan se%ara resmi$ maka jangka1aktu 5 (lima) tahun dihitung sejakpemberitahuan surat paksa9 atau

2" dalam hal diberitahukan penundaanpembayaran atau persetujuan angsuranpembayaran$ maka jangka 1aktu 5 (lima)tahun dihitung sejak batas akhir penundaandiberikan"

*#UW#7'#

P.N#-,6#N P#/#K

7/24/2019 slide-kup-1

144/184


Perpajakan

1--

P.N#-,6#N P#/#KPasal 22 ayat (>)

6ak untuk melakukan penagihan pajak$ termasuk bunga$

denga$ kenaikan dan biaya penagihan pajak$ dalu1arsa setelah

melampaui 1aktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan @

>" 'U7# #-,6#N P#/#K9

2" 'U7# K..#P#N P#/#K KU7#N- B#:#79

7/24/2019 slide-kup-1

145/184


Perpajakan

1-

y ( )

*alu1arsa penagihan pajak tertangguh apabila>" diterbitkan surat paksa9

2" ada pengakuan utang pajak dari 1ajib pajak baik

langsung maupun tidak langsung9

7/24/2019 slide-kup-1

146/184


Perpajakan

1-5

Pasal 2A

M.N.7, K.U#N-#N M.N-#U7 ## 3#7#P.N-6#PU'#N *#N M.N.NUK#N B.'#7N:#/UM#6 P,U#N- P#/#K :#N- ,*#K *#P#

*,#-,6 #-,$ #N#7# #,N @

>" Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidakmempunyai harta 1arisan atau kekayaan9

2" Wajib Pajak Badan yang telah selesai prosespailitnya9

7/24/2019 slide-kup-1

147/184

/#N-K# W#KU P.N:..'#,#N

P.7M060N#N P.MB.U#N

7/24/2019 slide-kup-1

148/184


Perpajakan

1-7

P.7M060N#N P.MB.U#NPasal > ayat (2)

*irektur jenderal pajak

harus memberi keputusan atas

permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud padaayat (>) @

paling lama (enam) bulan

'./#K #N--# 'U7# P.7M060N#NP.MB.U#N *,.7,M#

P.7M060N#N P.MB.U#N

*,#N--#P *,K#BUK#N

7/24/2019 slide-kup-1

149/184


Perpajakan

1-6

*,#N--#P *,K#BUK#NPasal > ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

150/184


Perpajakan

1>

M.MB.7, K..7#N-#N .7U,'Pasal > ayat (A)

#pabila diminta leh 1ajib pajak$

direktur jenderal pajak

1ajib

memberikan keterangan se%ara tertulis

mengenai hal+ hal

yang menjadi dasar untuk

menolak atau mengabulkan sebagian permohonan1ajib pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (>)

P.N-U7#N-#N ##U P.N-6#PU'#N

'#NK', *#N##U K..#P#N P#/#KP l ) h & d h & d

7/24/2019 slide-kup-1

151/184


Perpajakan

11

Pasal ) huru& a sd huru& d

(>) *irektur /enderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat@

a" mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga$ denda$ dan kenaikan yang terutang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang+undangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhila&an Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya9

b" mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yangtidak benar9

%" mengurangkan atau membatalkan 'urat agihan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal >A yang tidak benar9 atau

d" membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajakdari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa@

>" penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan9 atau

2" pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak"

P.N-#/U#N P.7M060N#NPasal a) dan ayat (>b)

7/24/2019 slide-kup-1

152/184


Perpajakan

12

y ( ) y ( )

(>a) Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (>) huru& a$huru& b$ dan huru& % hanya dapatdiajukan oleh Wajib Pajak palingbanyak 2 (dua) kali"

(>b) Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (>) huru& d

hanya dapat diajukan oleh WajibPajak > (satu) kali"

K.PUU'#N P.7M060N#NPasal %) dan ayat (>d)

7/24/2019 slide-kup-1

153/184


Perpajakan

1

y ( ) y ( )

(>%) *irektur /enderal Pajak dalam jangka1aktu paling lama (enam) bulan sejaktanggal permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (>) diterima$ harusmemberi keputusan atas permohonanyang diajukan"

(>d) #pabila jangka 1aktu sebagaimanadimaksud pada ayat (>%) telah le1at tetapi*irektur /enderal Pajak tidak memberi

suatu keputusan$ permohonan WajibPajak sebagaimana dimaksud pada ayat(>) dianggap dikabulkan"

7/24/2019 slide-kup-1

154/184

K.B.7##NPasal 25 ayat (>)

7/24/2019 slide-kup-1

155/184


Perpajakan

1

W#/,B P#/#K *#P# M.N-#/UK#N K.B.7##N6#N:# K.P#*# *,7.KU7 /.N*.7# P#/#K

##' 'U#U @

>" 'urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ('KPKB)9

2" 'urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ambahan('KPKB)9

7/24/2019 slide-kup-1

156/184


Perpajakan

15

(2) D ertulis dalam Bahasa ,ndonesia9D Mengemukakan jumlah pajak yang terutang$jumlah pajak yang dipotong atau dipungut$ ataujumlah rugi menurut penghitungan 1ajib pajak$dengan disertai alasan yang menjadi dasar

penghitungan"(

7/24/2019 slide-kup-1

157/184

P.7':#7##N M.N-,K#

*##M P.N-#/U#N K.B.7##N

7/24/2019 slide-kup-1

158/184


Perpajakan

17

Pasal 25 ayat (A)

Keberatan yang

tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud ayat (>)$

ayat (2)$ ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

159/184


Perpajakan

16

Pasal 25 ayat (5)

anda terima surat keberatan daripega1ai yang ditunjuk dirjen pajak untukmenerima surat keberatan$ atau tanda

pengiriman surat keberatan melalui posdengan bukti pengiriman surat$ ataumelalui %ara lain yang diatur dengan atau

berdasarkan peraturan menterikeuangan$ menjadi tanda buktipenerimaan surat keberatan"

P.7M,N##N K..7#N-#N

.7U,' *##M M.N-#/UK#N K.B.7##NPasal 25 ayat ()

7/24/2019 slide-kup-1

160/184


Perpajakan

15>

y ( )

Bila diminta oleh 1ajib pajak untukpengajuan keberatan$ direktur jenderal

pajak 1ajib memberikan keterangan

se%ara tertulis hal+hal yang menjadi @

G dasar pengenaan pajak9

G penghitungan rugi9 atauG pemotongan atau pemungutan"

/#N-K# W#KU P.UN#'#N

*##M 7#N-K# K.B.7##NP l 25 t (=)

7/24/2019 slide-kup-1

161/184


Perpajakan

151

Pasal 25 ayat (=)

*alam hal 1ajib pajak mengajukan

keberatan$ jangka 1aktu pelunasan

sebagaimana dimaksud dalam pasal ?

ayat (

7/24/2019 slide-kup-1

162/184

'#NK', #*M,N,'7#',

B.7UP# *.N*#Pasal 25 ayat (?)

7/24/2019 slide-kup-1

163/184


Perpajakan

15

Pasal 25 ayat (?)

#P#B,# K.B.7##N W#/,B P#/#K

*,0#K ##U

*,K#BUK#N '.B#-,#N$

W#/,B P#/#K *,K.N#, '#NK', #*M,N,'7#',B.7UP# *.N*# '.B.'#7 5!

*#7, /UM#6 P#/#K B.7*#'#7K#N

K.PUU'#N K.B.7##N$

*,KU7#N-, *.N-#N

P#/#K :#N- .#6 *,B#:#7

'.B.UM M.N-#/UK#N K.B.7##N"

,*#K *,K.N#K#N

'#NK', B.7UP# *.N*# 5!

7/24/2019 slide-kup-1

164/184


Perpajakan

15-

Pasal 25 ayat (>)

*##M 6# W#/,B P#/#K

M.N-#/UK#N P.7M060N#N B#N*,N-$

'#NK', #*M,N,'7#',

B.7UP# *.N*# '.B.'#7 5!

'.B#-#,M#N# *,M#K'U*

P#*# #:# (?)

,*#K *,K.N#K#N"

'U7# K.PUU'#N

K.B.7##N(Pasal > #ngka

7/24/2019 slide-kup-1

165/184


Perpajakan

15

(Pasal > #ngka

7/24/2019 slide-kup-1

166/184


Perpajakan

155

(>) Paling lama >2 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima *irjen Pajak harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan9

(2) 'ebelum surat keputusan diterbitkan$ Wajib Pajak dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis9

(< ayat (>) huru& b dan huru& d$ WP ybs" hrs" dapat membukti

kan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut9

(5) #pabila jangka 1aktu sbgmn dimaksud pada ayat (>) telah

terlampaui dan *irjen Pajak tidak memberi keputusan$ keberat

an yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan"

## 3#7# P.N-#/U#N *#N

P.N:..'#,#N K.B.7##NPasal 2#

7/24/2019 slide-kup-1

167/184


Perpajakan

159

(>)" ata %ara pengajuan dan penyelesaian keberatan diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan9

(2)" ata %ara sbgmn dimaksud pada ayat (>)$ antara lain mengaturtentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadirmemberikan keterangan atau memperoleh penjelasanmengenai keberatannya9

(

7/24/2019 slide-kup-1

168/184

&KPK/ hasil pemeriksaan H Bp1>>.>>>.>>>%>>

&etuju Iasil Pemeriksaan H Bp1>>.>>>.>>>%>>0ang Iarus ilunasi 8ika Tidak Ke"eratanH Bp1>>.>>>.>>>%>>

C*nt*h 2:


&etuju Iasil Pemeriksaan H Bp >.>>>.>>>%>>

Iarus ilunasi &"l Mengajukan Ke"eratanH Bp >.>>>.>>>%>>Keputusan Ke"eratan% &KPK/ menjadi H Bp 7>.>>>.>>>%>>

Pajak Krg i"yr (7>.>>>.>>> ' >.>>>.>>>)H Bp >.>>>.>>>%>>

&anksi enda (>E J Bp>.>>>.>>>) H Bp 2.>>>.>>>%>>

Irs ilunasi jika Tdk Mengajukan /andingH Bp 9.>>>.>>>%>>

7/24/2019 slide-kup-1

169/184

PUU'#N B#N*,N-(Pasal > #ngka

7/24/2019 slide-kup-1

170/184


Perpajakan

19>

PUU'#N B#*#N P.7#*,#N P#/#K##'

B#N*,N-

.76#*#P

'U7# K.PUU'#N K.B.7##N

:#N- *,#/UK#N 0.6W#/,B P#/#K

PUU'#N P.N-#*,#NPasal 2= ayat (2)

7/24/2019 slide-kup-1

171/184


Perpajakan

191

PUU'#N P.N-#*,#N P#/#K

M.7UP#K#N

PUU'#N P.N-#*,#N K6U'U'*, ,N-KUN-#N

P.7#*,#N

## U'#6# N.-#7#

':#7# P.7M060N#N

B#N*,N-P l 2= t (

7/24/2019 slide-kup-1

172/184


Perpajakan

192

Pasal 2= ayat (" '.3#7# .7U,' *##M B#6#'# ,N*0N.',#9

2" *.N-#N ##'#N :#N- /.#'9

7/24/2019 slide-kup-1

173/184


Perpajakan

19

#N--# '.MP. P0' P.N-,7,M#N$

#N--# ;#K',M,,$ ##U

*##M 6# *,'#MP#,K#N '.3#7#

#N-'UN- #*##6

#N--# P#*# '## *,'#MP#,K#N

'U7#$ K.PUU'#N$ ##U PUU'#N

*,'#MP#,K#N '.3#7# #N-'UN-

#N--# *,.7,M#(Pasal > #ngka A>)

7/24/2019 slide-kup-1

174/184


Perpajakan

19-

#N--# '.MP. P0' P.N-,7,M#N$

#N--# ;#K',M,,$ ##U

*##M 6# *,.7,M#

'.3#7# #N-'UN- #*##6

#N--# P#*# '##

'U7#$ K.PUU'#N$ ##U PUU'#N*,.7,M# '.3#7# #N-'UN-

K..7#N-#N .7U,'Pasal 2= ayat (Aa)

7/24/2019 slide-kup-1

175/184


Perpajakan

19

#P#B,# *,M,N# 0.6 W#/,B P#/#KUNUK K.P.7U#N

P.N-#/U#N P.7M060N#N B#N*,N-$

*,7.KU7 /.N*.7# P#/#K

W#/,B

M.MB.7, K..7#N-#N '.3#7# .7U,'

6#+6# :#N- M.N/#*, *#'#7

'U7# K.PUU'#N K.B.7##N

:#N- *,.7B,K#N

/#N-K# W#KU

P.UN#'#N P#/#KPasal 2= ayat (5a)

7/24/2019 slide-kup-1

176/184


Perpajakan

195

asa ayat (5a)

*##M 6# W#/,B P#/#K

M.N-#/UK#N B#N*,N-$

/#N-K# W#KU P.UN#'#N P#/#K

'.B#-#,M#N# *,M#K'U* *##M P#'# ? #:# ( ('#U) BU#N './#K

#N--# P.N.7B,#N PUU'#N B#N*,N-"

,*#K .7M#'UK '.B#-#,

U#N- P#/#KP l 2= t (5b)

7/24/2019 slide-kup-1

177/184


Perpajakan

199

Pasal 2= ayat (5b)

/UM#6 P#/#K :#N- B.UM *,B#:#7

P#*# '##

P.N-#/U#N P.7M060N#N K.B.7##N$

'.B#-#,M#N# *,M#K'U* P#*# #:# (5a)

,*#K .7M#'UK

'.B#-#, U#N- P#/#K

'.B#-#,M#N# *,M#K'U*P#'# >> #:# (>) *#N #:# (>a)"

B.UM M.7UP#K#N

P#/#K :#N- .7U#N-Pasal 2= ayat (5%)

7/24/2019 slide-kup-1

178/184


Perpajakan

197

Pasal 2= ayat (5%)

/umlah pajak yang belum dibayar

pada saat

pengajuan permohonan bandingbelum merupakan

pajak yang terutang

sampai denganPutusan Banding diterbitkan

'#NK', #*M,N,'7#',

B.7UP# *.N*#Pasal 2= ayat (5d)

7/24/2019 slide-kup-1

179/184


Perpajakan

196

y ( )

#P#B,# P.7M060N#N B#N*,N-

*,0#K ##U

*,K#BUK#N '.B#-,#N$

W#/,B P#/#K *,K.N#, '#NK', #*M,N,'7#',B.7UP# *.N*# '.B.'#7 >!

*#7, /UM#6 P#/#K B.7*#'#7K#N

PUU'#N B#N*,N-$

*,KU7#N-, *.N-#N

P#/#K :#N- .#6 *,B#:#7

'.B.UM M.N-#/UK#N K.B.7##N

3ontoh penghitungan banding

7/24/2019 slide-kup-1

180/184

C*nt*h:


&etuju Iasil Pemeriksaan H Bp>.>>>.>>>%>>

Keputusan Ke"eratan% &KPK/ menjadi H Bp7>.>>>.>>>%>>

Pajak K"ayar (7>.>>>.>>> ' >.>>>.>>>) H Bp>.>>>.>>>%>>

Mengajukan /anding (Tidak ada keharusan mem"ayar sejumlahyang tidak disetujui (Ps.29 (a)))

Putusan /anding% &KPK/ menjadi H Bp 5.>>>.>>>%>>

Pajak K."ayar (5.>>>.>>> ' >.>>>.>>>) H Bp .>>>.>>>%>>

&anksi enda (1>>E J Bp.>>>.>>>) H Bp .>>>.>>>%>>

Iarus ilunasi H Bp 9>.>>>.>>>%>>

-U-##N W#/,B P#/#K ##U

P.N#N--UN- P#/#KPasal 2) danPasal 29 atau

Penerbitan surat ketetapan pajak atau 'urat Keputusan

Keberatan$ yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan

prosedur atau tata %ara yang telah diatur dalam ketentuan per

aturan perundang+undangan perpajakan"

-U-##N 6#N:# *#P# *,#/UK#N K.P#*#

B#*#N P.7#*,#N P#/#K

PUU'#N -U-##N(Pasal > #ngka

7/24/2019 slide-kup-1

182/184


Perpajakan

172

PUU'#N B#*#N P.7#*,#N P#/#K##'

-U-##N.76#*#P 6#+6# :#N-

B.7*#'#7K#N K..NU#N P.7#U7#N

P.7UN*#N-+UN*#N-#N P.7P#/#K#N

*#P# *,#/UK#N -U-##N

Peninjauan Kem"ali

apat diajukan apa"ila pihak yang "ersangkutan tidak"elum puas dengan putusan Pengadilan Pajak maka

7/24/2019 slide-kup-1

183/184


Perpajakan

17

"elum puas dengan putusan Pengadilan Pajak% maka

pihak yang "ersengketa dapat mengajukan PK ke M=melalui Pengadilan Pajak

Ianya dapat diajukan satu kali dan "ila di+a"utse"elum diputus maka tidak dapat diajukan kem"ali

=lasan'alasan PK

1. =danya ke"*h*ngan atau tipu muslihat pihak la!an2. Terdapat "ukti tertulis "aru yang penting dan "ersi$at menentukan

. ika"ulkan suatu hal yang tidak dituntut atau le"ih dari yangdituntut

-. =da suatu "agian dari tuntutan "elum diputus tanpa pertim"angan

. Putusan nyata'nyata tidak sesuai dengan ketentuan UU

8angka !aktu PK

1. Perm*h*nan PK dengan alasan pada angka 1 dan

2 di j k li l " t " l j k dik t h i

7/24/2019 slide-kup-1

184/184

2 diajukan paling lam"at "ulan sejak diketahuinya

ke"*h*ngan atau tipu muslihat

2. Perm*h*nan PK dengan alasan pada angka % -

dan diajukan paling lam"at "ulan sejak putusan

dikirim *leh pengadilan pajak

8angka !aktu Penyelesaian Perm*h*nan #aji"Pajak: Mahkamah =gung mengam"il keputusan

paling lam"at

1. 5 "ulan sejak perm*h*nan PK diterima M= dalam

hal putusan Pengadilan Pajak diam"il melalui

slide-kup-1

Documents