teori akuntansi_kewajiban.docx

7/22/2019 Teori Akuntansi_Kewajiban.docx

1/26

Seperti aset, kewajiban merupakan elemen neraca yang akan membentuk

informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain

yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Kewajiban merepresentasi sebagian

sumber dana dari aset badan usaha berupa potensi jasa (manfaat) fisis dan nonfisis yang

memampukannya untuk menyediakan barang dan jasa.

Pengertian

FASB mendefinisi kewajiban dalam rerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No.

6, prg. 35):

Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from

present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to

other entities in the future as a result of past transactions or events.

(Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datangyang cukup

pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk

mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di

masa datangsebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.)

Dengan makna yang sama, IASC mendefinisi kewajiban sebagai berikut:

A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the

settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise

resources embodying economic benefit.

Dalam Statement of Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting Standards

Board (AASB)mendefinisi kewajiban sebagai berikut (prg. 12):

Liabilities are the future sacrifices of service potential or future economicbenefits that the entity is presently obliged to make to other entities as a result of

past transaction or other past events.

Definisi-definisi di atas memisahkan antara makna atau pengertian dan

pengukuran serta pengakuan sehingga definisi tersebut lebih bersifat semantic daripada

struktural. Definisi IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap


2/26

bahwa tia merupakan kriteria pengakuan bukan sifat dari kewajiban. Kriteria ini

dinyatakan AASB sebagai berikut (penebalan oleh penulis):

A liability shall be recognised in the statement of financial position when and

only when:

(a)it is probablethat the future sacrifice of service potential or future economicbenefits will be required; and

(b)the amount of the liability can be measured rel iably.

Seperti dalam mendefinisi aset, APB No. 4 mendefinisi kewajiban dengan

menggabungkan makna, pengakuan, dan pengukuran sebagai berikut (prg. 132):

Liabilitieseconomic obligations of an enterprise that are recognized and

measured in conformity with generally accepted accounting principles.

Liabilities also include certain deferred credits that are not obligations but that

are recognized and measured in conformity with generally accepted accounting

principles.

Sumber-sumber di atas dianggap cukup mewakili untuk membahas pengertian

kewajiban. Mathews dan Perera (1986, hlm. 167-169) membahas perkembangan

pendefinisian kewajiban dan mengutip pengertian kewajiban dari berbagai sumber.

Kata-kata kunci yang terkandung dalam tiap definisi antara lain:

a debt owed

money cost of discharging an enforceable obligation

payable in money or goods and services

existing legal (or equitable) duty to render service

future outlay of moneyobligations to convey assets or perform services

a negative present value of an anticipated actual or constructive cash flow

Definisi FASB digunakan sebagai basis pembahasan dalam bab ini karena

definisi tersebut cukup lengkap secara semantik. Artinya definisi tersebut telah

mencakupi berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi


3/26

kewajiban oleh sumber-sumber yang lain. Definisi IASC dan AASB secara substantif

tidak berbeda dengan definisi FASB.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai tiga karakteristik

utama yaitu: (a) pengorbanan manfaat ekonomik masa datang, (b) keharusan sekarang

untuk mentransfer aset, dan (c) timbul akibat transaksi masa lalu.

Pengorbanan Manfaat Ekonomik

Untuk dapat disebut disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu

tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk

melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat

ekonomik yang cukup pasti di masa datang.

Keharusan Sekarang

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa

datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini

mengacu pada dua hal: waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal

pelaporan (neraca).

Jenis-jenis keharusan, antara lain:

1. Keharusan kontraktual: keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturanhukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara

eksplisit ataau implisit dan mengikat.

2. Keharusan konstruktif: keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usahadalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya memenuhi apa yang disebut

praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban

yuridis.3. Keharusan demi keadilan: keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan

kewajiban bagi perusahaan semata-mata krena panggilan etis atau moral dari pada

karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat.

4. Keharusan bergantung atau bersyarat: keharusan yang pemenuhnnya tidak pastikarena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat

tertentu di masa datang.


4/26

Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu

Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan

keharusan sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapat

pinjaman bank (dengan kontrak), keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual

timbul pada akhir perioda akuntansi (berupa pokok pinjaman dan bunga) yang menuntut

pengorbanan sumber ekonomik masa datang (suatu saat setelah akhir perioda tersebut).

Hak Kewajiban Tak Bersyarat

Konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah

satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang

menjadi hak pihak lain. Konsep hak-kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak

tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Secara teknis, konsep

ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat

sesuatu. Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling

mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekutori .

Secara konseptual, diperlukan pedoman atau kriteria untuk memilih saat yang

tepat. Most, mengemukakan hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang

tepat yaitu :

1. Pemenuhan definisi aset dan kewajiban2. Kekuatan mengikat yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat

dibatalkan

3. Kebermanfaatan bagi keputusan

Karakteristik Pendukung

Selain ketiga karakteristik tersebut, FASB menyebutkan beberapa karakteristikpendukung, yaitu :

1. Keharusan Membayar Kas

Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas.

Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang

merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Akan tetapi,

untuk menjadi kewajiban, penyerahan aset (kas) bukan satu-satunya kriteria tetapi

meliputi pula penyerahan jasa. Esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan


5/26

manfaat ekonomik masa datang dari pada terjadinya pengeluaran kas.

2. Identitas Terbayar Jelas

Jika identitas terbayar sudah jelas, maka hal tersebut hanya sekedar menguatkan

bahwa kewajiban memang ada tetapi untuk menjadi kewajiban. Identitas terbayar tidak

harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi.

Jadi yang penting adalah bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomik di

masa datang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar.

3. Berkekuatan Hukum

Memang ada pada umumnya, keharusan suatu entitas untuk mengorbankan

manfaat ekonomik timbul akibat klaims yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa.

Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada

dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Definisi kewajiban sebenarnya merupakan

bayangan cermin aset.

Gambar 7.1

Definisi Kewajiban sebagai Bayangan Cermin Definisi Aset

Penguasaan/pengendalian

ASET sekarang

menimbulkan pemerolehan

Transaksi

Atau

Kejadian Masa Lalu Masa Datang

menimbulkan Pengorbanan

KEWAJIBAN Keharusan Sekarang

Manfaat Ekonomik

Manfaat Ekonomik


6/26

Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian

Sebagai cermin asset, kewajiban juga harus diukur dan diakui pada saat

terjadinya. Kalau asset diukur atas dasar penghargaan sepakatan (kos), demikian juga

kewajiban. Jadi, kos sebagai pengukur tidak hanya diterapkan untuk aset pada saat

perolehan tetapi juga untuk kewajiban pada saat terjadinya. Sebagai ketentuan umum,

pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan.

Kalau aset yang direpsentasi oleh kos mengalami tiga tahap perlakuan

(perolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban sebenarnya juga mengalami tiga

tahap perlakuan yaitu penanggungan (pengakuan terjadinya), penelusuran dan

pelunasan (penyelesaian). Dalam hal kewajiban, penelusuran berarti penentuan status

dan jumlah rupiah (kos) kewajiban setiap saat. Penentuan kos setiap saat (termasuk pada

tanggal neraca) dapat disebut dengan penilaian kewajiban. Begitu terjadi dan dicatat

atau diakui, kewajiban akan tetap menjadi kewajiban sampai kesatuan usaha

menyelesaikannya, atau sampai adanya transaksi atau kejadian yang membatalkannnya

atau yang membebaskan kesatuan dari usaha melunasinya.

Pengakuan

Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat

transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi

atas dasar kaidah pengakuan (recognition rules). Kam (1990,hlm.109) membedakan

kaidah pengakuan dan kriteria pengakuan (recognition criteria). Kriteria pengakuan

lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif

informasi sehingga elemn statemen keuangan hanya dapat diakui bila criteria definisi,

keterpautan, keterandalan, dan keterukuran dapata dipenuhi. Kriteria umum disini tidak

operasional sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis kriteriapengakuan umum. Jadi,kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai

adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum.

Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang

menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui

(dibukukan). Kam juga mengajukan empat kaidah pengakuan untuk menandai

pengakuan kewajiban yaitu pada hal.119-120 sebagai berikut :

1) Ketersediaan dasar hukum.


7/26

2) Keterterapan konsep dasar konservatisma3) Ketertentuan subtansi ekonomik transaksi.4) Keterukuran nilai kewajiban.

Keempat kaidah ini secara teknis memicu pencatatan atau pengakuan kewajiban.

Dengan kata lain, memberi petunjuk tentang adanya bukti teknis (technical evidence)

untuk mengakui kewajiban.

1. Ketersediaan dasar hukumKalau terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya daya paksa untuk

memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban memang ada.

Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Faktur

pembelian (invoice)dan tanda penerimaan barang (receiving report) merupakan dasar

hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban dimana dengan adanya

bukti ini kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan

konstruktif.

2. Keterterapan konsep dasar konservatismaKaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan

tertentu yang menjadikan konsep konservatisma terterapkan dapat memicu pengakuan

kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisma adalah rugi dapat segera diakui

tetapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat segera diakui

sedangkan aset tidak.

3. Ketertentuan subtansi ekonomik transaksiSubstansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang

timbul ketika transaksi terjadi meskipun secara yuridis/kontraktual kewajiban baru akan

mengikat secara berkaitan pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan

langsung dengan masalah relevansi informasi. Dengan kata lain, kewajiban dapat atau

bahkan harus diakui kalau secara substantif.

4. Keterukuran nilai kewajiban


8/26

Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai keterandalan

informasi. Definisi kewajiban mengandung sumber ekonomik masa mendatang tetapi

juga pada jumlah rupiahnya. Oleh karena itu, adanya kepastian mengenai jumlah rupiah

dapat memicu diakuinya suatu kewajiban. Kalau pengukuran suatu pos kewajiban

bersifat sangat subjektif dan arbitrer pada umumnya pos tersebut tidak diakui.

Yang menjadi masalah teknis ialah kapan keempat kaidah ini dipenuhi, hal ini

berkaitan penentuan dengan penentuan saat (timing) pengakuan kewajiban. Pada

umumnya saat pengakuan terjadinya sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbuk

dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah

pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Akan tetapi beberapa kasus, jumlah

rupiah (kos) kewajiban bergantung pada kejadian dimasa mendatang meskipun cukup

pasti bahwa keharusann membayar dimasa datang tidak dapat dihindari. Hendriksen dan

van Breda (1991,hlm 675-676) menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban yaitu :

a. Pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telahmengikat. Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah

satu pihak memanfaatkan/menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi

kewajibannya (to perform).

b. Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biayabelum dicatat sebagai aset sebelumnya.

c. Bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untukmenggunakan barang dan jasa diperoleh.

d. Pada akhir perioda karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian.Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akruan (accrued

liabilities)

Keempat kaidah ini sebagai bukti tehnis dan ketentuan saat pencatatan sebagaimanadiuraikan bahwa mudah diidentifikasi dan diterapkan untuk keharusan kontraktual,

konstruktif, dan demi keadilan.

Pengakuan Kewajiban Bergantung

Untuk keharusan bergantung (khususnya yang menimbulkan kewajiban), kaidah

pengakuan keempat (keterukuran nilai kewajiban) dan pasti tidaknya pengorbanan

sumber ekonomik masa mendatang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan.


9/26

Kewajiban kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga

bersifat bergantung terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penafsiran jumlah

masa datang yang meragukan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih tegas

untuk mengakui kewajiban yang berkaitan dengan rugi bergantung. FASB memberi

contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi (loss contingencies) yang berpotensi

memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut (SFAS No.5,prg.4) :

a. Ketertagihan piutang usaha.b. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk.c. Risiko rugi atau kerusakanproperty (fasilitas) kesatuan usaha akibat kebakaran,

ledakan, dan bahaya lainnya.

d. Ancaman pengambilalihan aset oleh pemerintah.e. Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan.f. Klaim, atau pungutan yang telah diajukan/dikenakan atau yang mungkin

(possible) terjadi.

g. Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugiandan kecelakaan dan perusahaan reasuransi.

h. Jaminan terhadap utang pihak lain.i. Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit.

j. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telahdijual.

Rugi potensial yang dapat ditimbulkan oleh keadaan kebergantungan diatas

dapat diakui (dibebankan ke pendapatan) sebelum terlaksananya kejadian yang menjadi

syarat terjadinya rugi atau hanya diakui pada saat diperolehnya kepastian tentang status

kejadian yang menjadi syarat. FASB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi

dari kebergantungan rugi harus diakrual (to be accruded) dengan membebankannya kependapatan (sebagai biaya atau rugi) bila kedua kondisi berikut dipenuhi (SFAS

No.5,prg.8) :

a. Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statemen keuangan menunjukkanbahwa suatu aset cukup pasti telah turun nilainya (impaired) atau suatu

kewajiban cukup pasti telah terjadi pada tanggal statemen keuangan. Pada

tanggal statemen keuangan harus sudah dapat disimpulkan bahwa kejadian atau


10/26

beberapa kejadian yang menegaskan adanya rugi, cukup pasti (probable) akan

terjadi.

b. Jumlah rupiah rugi dapat diestimasi dengan cukup tepat (reasonably estimated).Bila kondisi diatas tidak terpenuhi, jumlah rupiah potensil harus tetap diungkapkan

dengan menjelaskan sifat dan implikasi kebergantungan tersebut. Ketentuan tentang

dapat diakrulnya rugi potensial sebelum kejadian yang menegaskan terjadinya dilandasi

oleh interpretasi tentang makna kewajiban dan aset serta konsep dasar penandingan

(matching)dan konservatisma.

Pengukuran

Pengukuran dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti.

Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset.

Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemrolehan aset atau timbulnya

biaya. Pemerolehan aset dapat berupa penguasaan barang dagangan atau aset nomoneter

lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan aset dapat juga berupa kas

yang terjadi dari transaksi peminjaman (penerbitan obligasi) atau penerimaan uang

muka untuk barang atau jasa. Oleh karena itu pengukur yang paling objektif untuk

menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan

(measured considerations)dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah

pengorbanan ekonomik masa mendatang. Jadi,konsep dasar penghargaan berlaku baik

untuk aset maupun untuk kewajiban. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka

panjang.

Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material

sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah

pengorbanan sumber ekonomik (kas masa mendatang). Dengan kata lain, untukkewajiban jangka pendek, kos pendanaan (financing cost) atau kos penundaan (bunga

sebagai nilai waktu uang) dianggap tidak material.

Kewajiban Dalam Pembelian Kedit.

Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai (cash cost) atau kos tunai

implicit (implied cash cost). Karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset,

pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset.


11/26

Misalnya suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan

menyepakati harga kontrak mesin Rp 1.600.000,- dan dibayar dalam delapan kali

angsuran tiap akhir triwulan sebesar Rp 200.000,- tanpa menyebutkan adanya bunga

secara eksplisit. Dalam kasus ini sebenarnya harga nominal (kontrak) melebihi kos tunai

implicit yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara

tunai Rp 1.465.000,- maka jumlah rupiah ini kos tunai implicit sedangkan selisih

sebesar Rp 135.000,- adalah setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap

pendapatan selama jangka waktu kontrak. Bunga ini akhirnya akan menjadi biaya yang

sesungguhnya terjadi atau nyata dan bukan bungan hipotetis. Dengan demikian, secara

konseptual kewajiban harus diakui pada saat transaksi sebagai berikut :

Mesin1.465.000,-

Utang Usaha 1. 465.000,-

Secara teknis pembukuan dapat saja jumlah rupiah bunga dicatat untuk

kepentingan internal dan jumlah utang dicatat sebesar nominalnya sebagai berikut :

Mesin1.465.000,-

Bunga Tanggungan.....135.000,-

Utang Usaha 1. 465.000,-

Bila cara diatas dilakukan, pelaporan kewajiban harus tetap menunjukkan nilai

tunai implisitnya dengan cara mengurangkan bunga tangguhan terhadap utang usaha.

Bunga tangguhan tidak dilaporkan sebagai aset.

Diskon dan Premium Utang Obligasi.

Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlahrupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun kreditor.

Dasar pengukuran demikian sebenarnya tidak tepat. Untuk suatu kontrak utang dengan

ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman pada akhir jangka kontrak,

pengukuran jumlah rupiah (kos) utang dan aset untuk dasar pencatatan pertama kali

yang tepat adalah kos tunai implisit.

Dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh

penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan


12/26

bagian kecil dari jumlah total yang terlibat dalam kontrak obligasi. Jumlah rupiah total

ini adalah seluruh rupiah pembayaran masa mendatang (bunga periodic dan nominal

obligasi). Pembayaran masa datang ini sebenarnya terditi atas dua unsure yaitu : (1)

nilai sekarang pembayaran bunga periodic dan nilai sekarang nominal obligasi dan (2)

bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut.

Makna Harga Efektif Obligasi

Setelah transaksi terjadi maka kesepakatan dalam hubungannya dengan

obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Dengan berjalanya

kesepakatan dalam transaksi obligasi diatas, bunga Rp 100.000,- tiap tahun mulai

terhimpun dan dibayar secara periodic sampai jatuh tempo. Bersamaan dengan itu,

jumlah rupiah utang obligasi yang mula-mula tercatat akan berangsur-angsur berubah

(bertambah) menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal. Kalau kos utang dan

aset dicatat sebesar nominal pada saat terjadinya, jelas kos ini tersaji lebih (overstated).

Diskon Obligasi

Diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang

menunjukkan biaya bunga yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Dengan

demikian, diskon harus dilaporkan dalam neraca sebagai akun pengurang nilai nominal

(jatuh tempo) utang obligasi. Jadi, akun diskon obligasi merupakan akun penilaian

(valuation account) terhadap akun utang obligasi sebagai bunga dibayar dimuka

(prepaired interest).

Premium Obligasi

Sejalan dengan penalaran tentang makna diskon obligasi yang dilandasi konsep dasarpenghargaan sepakatan, dapat disimpulkan bahwa premium yang dibayarkan investor

untuk obligasi merupakan unsure dari jjumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan

dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang

merupakan premium harus diamortisasi secara sistematis dengan cara memisahkan dari

penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga

tangguhan (deferred income) jelas tidak tepat karena secara konseptual pendapatan atau

laba tidak timbul dari proses pemrolehan utang. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan-


13/26

kegiatan pembetukan pendapatan (earning process). Atas dsaar konsep kontinutitas

usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang

dan jumlah amortisasi periodic adalah penyesuai (pengurang) terhadap biaya bunga dan

bukannya merupakan elemen pendapatan. Tanpa penyesuaian ini biaya bunga periodic

akan menjadi tersaji lebih (overstated).

Kewajiban Moneter dan Nonmoneter

Kewajiban dapat bersifat moneter dan nonmoneter. Kewajiban moneter adalah

kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya berupa kas dengan

jumlah rupiah dan saat yang pasti (baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran

secara berkala). Secara konseptual, pada saat terjadinya, kewajiban moneter diukur atas

dasar nilai diskonan pembayaran kas masa datang (discounted future cash outflows).

Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban moneter jangka panjang. Untuk kewajiban

jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal (fase value) berdasarkan

konsep dasar materialitas.

Kewajiban nonmoneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan

jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran

dimuka untuk brang dan jasa. Bila pembayaran dimuka penuh, kewajiban nonmoneter

diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk

barang dan jasa. Pembayaran penuh dimuka tersebut sebenarnya merepresentasikan

jumlah untuk menutup kos barang dan jasa yang akan diserahkan dan laba. Jumlah yang

digunakan untuk menutup menutup kos itulah yang murni merupakan kewajiban

sedangkan jumlah untuk menutup laba merupakan laba tangguhan yang tidak dapat

disebut sebagai kewajiban karena tidak memenuhi definisi kewajiban.Sebagai ilustrasi, misalkan suatu Perusahaan menerima uang muka sebesar Rp

100.000 yang menggambarkan jumlah rupiah penuh harga barang yang dipesan seorang

pelanggan. Dimisalkan pula kos produksi, pemasaran dan penjualan ditaksir dengan

cukup pasti sebesar Rp 80.000. Atas dasar permasalahan diatas, terdapat tiga alternative

untuk mengakui kewajiban yaitu :

a) Kas .. 100.000


14/26

Kewajiban Menyerahkan Barang

100.000

b) Kas 100.000Pendapatan Tangguhan

100.000

c) Kas 100.000Kewajiban Menyerahkan Barang .

80.000

Laba Tangguhan

20.000

Bila kos barang dan jasa merupakan unsur yang dominan, pembayaran di muka dapat

dianggap seluruhnya menimbulkan kewajiban (sebagai kewajiban lancar). Akan tetapi,

kalau kos merupakan unsure yang kecil dari seluruh harga jual barang dan jasa,

pembayaran dimuka dapat ndianggap seluruhnya kredit atau pendapatan tangguhan atau

pendapatan takterhak (unearned revenues) yang merupakan kewajiban non keharusan.

Keduanya masih memenuhi defiisi kewajiban karena adanya keharusan untuk

menyerahkan barang dan jasa. Perlakuan ini secara konseptual lebih didukung daripada

pemisahan uang muka menjadi komponen kos (merepresentasi kewajiban) dan laba.

Berikut argument-argumen yang mendukung :

a. Keharusan menyerahkan barang dan jasa merupakan bagian dari operassiperusahaan secara keseluruhan sehingga barang dan jasa dinyatakan dalam harga

jual dari kaca mata kedua pihak yang bertransaksi. Dengan demikian,

pemabayaran di muka merupakan pendapatan tangguhan yang menunggu

penyerahan barang bukan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa.

b.

Sebagai bagian dari operaasi Perusahaan secara keseluruhan, penerimaan uangmuka lebih tepat bila diperlakukan seluruhanya sebagai kewajiban. Ini

merupakan konsekuensi argument a di atas.

c. Laba secara automatis tercipta pada saat pendapatan telah diakui sehinggapemisahan anatar kewajiban dan laba tangguhan tidak ada manfaatnya karena

keduannya sama-sama akan dilaporkan di sisi kredit dan bersifat kewajiban yang

keduannya terselesaikan pada saat barang dan jasa telah diserahkan.


15/26

d. Kas yang diterima dapat dikaitkan dengan kos penyediaan barang/produk ataujasa yang diberi uang muka karena beberapa komponen produk atau jasa pada

umumnya sudah diperoleh perusahaan (misalnya depresiasi) bahkan beberapa

komponen mungkin belum diperoleh perusahaan pada saat penerimaan uang

muka. Tidak ada basis untuk menghubungkan secara rasional uang muka dengan

kos barang dan jasa yang harus diserahkan. Ini memperkuat argument b di atas.

e. Penyerahan barang merupakan saat yang kritis untuk mengakui pendapatandaripada saat penerimaan kas sehingga lab (baik sekarang atau tangguhan) tidak

dapat diakui pada saaat penerimaan kas. Jadi, percuma saja untuk memisahkan

uang muka untuk merepresentasi kos dan laba.

Penilaian

Penilaian kewajiban pada saat tertentu adaalah penentuan jumlah rupiah yang harus

dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain

penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Dalam hal obligasi, nilain

sekarang tersebut disebut nilai bawaan (carrying value) atau nilai pelunasan sekarang

(current settlement value). Nilai pelunasan sekarang pada umumya bergantung pada

nilai pasar obligasi. Amortisasi diskun atau premium merupakan proses dalam rangka

penelusuran kewajiban untuk menentukan nilai pelunsan sekarang. Untuk kewajiban

moneter, nilai sekarangnya biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar masa datang

diskunan dengan tingkat bunga pasar sebagi tariff diskun.

Pelunasan

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang disengaja dilakukan oleh kesatuan usaha

untuk memenuhi (to satisfly) kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha

(in due course of business) sehingga tia bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan

biasannya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang.Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada, atau lenyap (extinguished)

secara langsung (kewajiban langsung didebit). Kebanyakan kewajiban dipenuhi dengan

pentransfer asset atau penyedia jasa oleh kesatuan usaha kepada kesatuan usaha lainya.

Beberapa kewajiban menjadi batal atau kesatuan usaha menjadi bebas dari kewajiban

lantaran pengampunan (forgiveness) sebagian/seluruhnya, kompromi,

penimbulan/pengakuan kewajiban baru/pengganti, pengambil-alihan kewajiban oleh

pihak lain, atau keadaan khusus misalnya dalam kasus restrukturisasi utang.


16/26

Dasar atau atribut penialian kewajiban

Basis (Atribut) Penialain Keterangan Contoh Pos yang Berputar

Harga pasar sekarang berbagai kewajiban yang kewajiban penerbit opsi (baik

(current market value) melibatkan komoditas dan call maupun put options) sebelum

Surat-surat berharga (comodi - jangka opsi habis (expired) dan

Ties And securities) beberapa kewajiban pedagang efek

Nilai pelunasan neto (net settlement berbagai kewajiban yang meli- utanng usaha, utanng garansi. dan

Value) batkan jumlah rupiah yang cukup utanng wesel jangka pendek

pasti tetapi waktu pelunasannya

tidak cukup pasti

Nilai diskunaan aliran kas masa kewajiban moneter jangka pan- utang obligasi, dan utang wesel

Datang (discounted value of jang jumlah rupiah maupun jangka panjang.

Future cash flows) saat pembayaran cukup pasti

a. Nilai pelunasan neto ini harus dibedakan dengan nilai pelunasan sekarang. Nilaipelunasan neto adalah jumlah rupiah kas tak diskunan (undiscouted) yang

diharapakan akan dibayarkan untuk melunasi utanng pada saatnya termasuk kos

langsung yang diperlukan dalam rangka pelunasan.

b. Kewajiban semacam ini banyak timbul bagi para pedagang efek atau bagiperusahaan yang sering melakukan jual bel saham sebagi investasi jangka

pendek.

FASB member pedoman tentang saat pelenyapan (extinguishment) kewajiban. Debitur

harus mengawaakui suatu kewajiban hanya apabila telah lenyap. Pada mulanya FASB

menentukan criteria lenyapnya suatu kewajiban dalam SFAC no. 76 sebagai berikut :

a. Debitur membayar atau melunsai kreditor dan bebas dari semua keharusan yangberkaitan dengan utang. Pelunasan ini meliputi pemerolehan kembali sekuritas

utang yang beredar di pasar modal, tanpa memperhatikan apakah sekuritas utang

tersebut dibatalkan (canceled) atau ditahan sementara sebagai obligasi, treasuri..b. Debitur telah dibebaskan secara hokum dari statusnya sebagi penanggung utang

(obligor) utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor dan dapat

dipastikan (probable) bahwa debitor tidak akan diharuskan melakukan

pembayaran dimasa datang yang berkaitan dengan utang dengan pinjaman

dalam bentuk apapun (debt under any guarantes)

c. Debitor menaruh kas atau asset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalamsuatu perwalian (trust) yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayara


17/26

bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu dan sangat kecil kemungkinan bagi

debotor untuk diharuskan lagi dilakukan pembayaran di masa datang yang

berkaitan dengan pinjaman tersebut.

Didalam FASB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah

satu kondisi berikut dipenuhi :

a. Debitur membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat padakewajiban. Membayar kreditor mencakupi penyerahan kas, asset financiall lain,

barang, atau jasa atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus

utang atau untuk menahannya sebagi utang obligasi treasuri.

b. Debitor telah dibebaskan secara hokum dari status nya sebagai penanggunngutang (obligor) utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor.

Instrument financial adalah kas, bukti pemilikan (ownership interesta) dalam suatu

entitas, atau suatu kontrak yang memuat ketentuan berikut :

a. Mengenakan atas suatu entitas keharusan kontraktual untuk (1) menyerahkankas instrument financial lainnya kepada entitas kedua atau (2) menukar

instrument finansial yang dipegang entitas kedua dengan instrumen financial

lain atas entitas kedua.

b. Mengalihakn atau member kepada entitas kedua diatas suatu ha kontraktualuntuk (1) menerima kas atau instrumen financial lainnya dari entitas pertama

atau (2) menukarkan instrument financial yang dipegangnya dengan instrument

financial lain dari entitas pertama atas keuntunagn entitas kedua.

Transfer Aset Finansial

Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer asset financial (termasuk

kas), barang, atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan

mentransfer secar penuh kas, baranng, atau jasa ke debitor, maka pada saat itu di anggaptuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan asset atau kreditor secara financial. Pelunasan

kewajiban dengan asset financial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahanaset financial

bersifat tak bersyarat dan dianggap penjualan. Artinya, asset fianansial dijual dianggap

dijual secara tunai dank as yang diterima seketika itu pula dianggap untuk meluasi

kewajiban.

Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo


18/26

Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo,, nilai jatuh tempo (nominal) dengan

sendirinnya merefleksi nilai sekaranng (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak ada

selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan

sama dengan nilai buku atau nilai bawaan (carrying value) kewajiban karena proses

amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang (misalnya

obligasi). Selama beredar, nilai pasar atau nilai sekarang kewajiban berfluktuasi

megikuti tingkat bunga yang berlaku tetapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak

diakui dalam pembukuan debitor. Dengann kata lain, debitor tidak mengakui untung

atau rugi fluktuasi harga. Oleh karena itu, bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo

(APBO no.26 menyebutnya sebagai esrly extinguisment of debt), debitor harus menebus

utang tersebut dengan harga pasarnya sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan

dan nilai penebusan. Yang menjadi masalah adalah apakah selisih dapat diperlakukan

sebagai untung atau rugi (masuk statement laba-rugi) atau sebagai penyesuai ekuitas

pemegang saham (adjustment to stakeholders equity).

Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat

transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut :

A. Sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usahaB. Tidak diharapkan akan sering terjadiC. Berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhanKetentuan APB dan FASD diatas berlaku baik untuk penarikan kembali utang dengan

atau tanpa pendanaan (refunding atau non refunding estinguishment).APB berargumen

bahwa sifat semua pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada dasarnya sama.untuk

pelunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat tiga perlakuan alternative untuk

selisih yaitu :

A.

Selisih diamortisasih selama sisa umur semula utang yang ditarik kembaliB. Selisih diamortisasih selama umur utang baru yang diterbitkanC. Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan distatement labarugi tahun

bersangkutan.

Alternatif (a) dilandasi oleh pemikiran bahwa selisih tersebut merupakan penyesuai

terhadap pos peminjaman ( pos bunga ) lama selama sisa waktu pinjaman akibat

diperolehnya pinjaman baru.


19/26

Alternatif (b) dilandasi oleh gagasan bahwa motivasi pendanaan kembali utang adalah

untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih menguntungkan selama umur utang baru

dibanding tingkat bunga selama sisa umur utang lama.

Alternatif (c) didasarkan pada pemikiran bahwa pelunasan lebih awal dengan pendanaan

kembali sifatnya sama dengan pelunasan yang lain.

Utang terkonversi

Utang terkonversi atau konvertibel merupakan salah satu instrumen financial.

Sekuritas yang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas

sekaligus. Artinya pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah

status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku. Instrumen

semacam ini adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuritas hibrida.

Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi

terkonversi.obligasi terkonersi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor

karena mereka dapat meggeser resiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih

menguntungkan. Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi

tingkat bunga umum. Oleh kaena itu harga perdana biasanya jauh lebih ringgi dari

obligasi biasa dengan tingkat resiko yang sama. Kelebihan ini dapat dipandang sebagai

harga hak konversi yang setara dengan hak opsi atau waran seandainya saham

diterbitkan secara terpisah. Hebdriksen dan van breda menunjukkan bahwa obligasi

terkonversi biasaya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Tingkat bunga nominal jauh dibawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasayang setara

2. Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa3. Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena

penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada sahambiasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham

Hal diatas menjadi karakteristik obligasi terkonversi karena pada umumnya

perusahaan penerbit merupakan perusahaan yang agresif dan sedang berkembang

sehingga memerlukan dana yang cukup murah. Itulah sebabnya karakteristik 1 selalu

melekat pada obligasi konversi. Karakteristik 2 dan 3 dimaksudkan agar pemegang

obligasi tidak segera mengkonversi obligasinya.karena akan kehilangan kesempatan

untuk memanfaatkan pengamatan pajak. Bila prospek perusahaan sangat baik, obligasi


20/26

tekonversi masih tetap menarik bagi investor. harga saham yang cukup pasti memicu

investor utuk mengkonversi obligasinya.

Karena bersifat kewajiband an ekuitas masalah pada saat pengakuan adalah

apakah harga penerbitan (kos) obligasi harus dipecah menjadi porsi merepresentasi

utang obligasi dan porsi yang merepresentasi hak konversi atau haraga penerbitan tidak

pecah dan tang terkonversi dianggap utang semata-mata. pendukung alokasi

berargumen bahwa kaena utang tekonversi mengandung sifat utang dan ekuitas, kedua

komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemmikiran

sebagai berikut:

a. Hak konversi mempuyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hakopsi atau waran. Oleh karena itu nilai tersebut harus dilaporkan secara terpisah

dengan nilai utang sejalan dengan perlakuan hak opsi atau waran. Analogi

dengan goodwill, nilai hak konversi secara logis juga harus dipisahkan. Bila

tidak dipisahkan akan terjadi inkonsistensi perlakuan akuntansi.

b. Pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa dapat diukursecara cukup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis utuk mengimplementasi

pemisahan tersebut. nilai informasional pemisahan jauh lebih peting dari

masalah kepraktisan sehingga kepraktisan tidak relevan sebagai basis penolakan

pemisahan

c. Tujuan penebitan utang terkonversi yang sebenarnya adalah pendanaan denganekuitas. Sifat utang semata-mata untuk melindungi inveator dari keadaan jelek

yang dapat menimpa perusahaan.

Sementara itu, pendukung semata-mata utang mengajukan argumen sebalinya.

Dasar pemikiran yang melandasi perlakuan sebagai utang semata-mata dapat

dikemukakan sebagai berikut:a. Utang obligasi tekonversi merupakan sekuritas hibrida sehingga harus dpandang

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak konversi tidak

independen terhadap utang oblligasi. Artinya hak konversi tidak dapat dijual

tanpa menjual obligasi terkonversi atau sebaliknya. Pilihan antra

mempertahankan obligasi dan mengambil hak konversi bersifat saling

meniadakan


21/26

b. Penilaian hak konversi akan bersifat subjektif karena ketidakterpisahan keduakomponen. Alasannya adalah adanya ketidakkpastian dalam hal saat

pengambilan hak konversi dan nilai saham pada saat konversi. Kesulitan praktis

akan lebih terasa bila tidak ada sekuritas sejenis yang dijual secara bebas

Jadi ketidakterpisahan dan kepraktisan menjadi landasan pikiran untuk

memperlakukan utang terkonversi semata-mata sebagai utang. Hal ini lah yang menjadi

basis opini APB yang memandang nilai obligasi dan hak konversi sebagai satu kesatuan.

Meskipun demikian untuk sekuritas utang dengan hak beli saham yang terpisah,

APB mengambil posisi sebaliknya yaitu porsi nilai securitas yang melekat pada hak beli

harus diperlukan sebagai modal setoran dan nilainya ditentukan atas dasar nilai wajar

relatif dari kedua sekuritas pada saat penerbitan. Hal ini berlaku untuk securitas utang

dengan hak beli saham atau waran terpisah. Artinya waran tetap berlaku meskipun

utnag sudah dilunasi atau pengambilan hak waran tidak harus disertai dengan

penyerahan sekuritas utang yang berkaitan. Bila waran melekat pada sekuritas utang,

perlakuan terhadap kas hasil penerbitan sekuritas utang sama dengan perlakuan terhadap

utang terkonversi. Perdebatan mengenai perlakuan sekuritas hibrida timbul karena

pembedaan elemen kewajiban dan ekuitas secara defisional sehingga selalu timbul

masalah klasifikasi terhadap sekurutas hibrida atau instrumen keuangan. Salah satu

pemecahan masalah ini adalah mendefinisakan ekuitas dalam arti luas yang mencakupi

utang kemudian mengklasifikasi ekuitas menjadi beberapa kelas.

Cara lain adalah menyediakan subklasifikasi yang tegas untuk berbagai

instrumen finansial untuk dapat diakui dan dilaporkan dalam neraca secara mudah atas

dasar FASB. Instrumen finansial tersebut adalah:

1. Unconditional receivable payable contracts2.

Conditional recevable payable contracts

3. Financial option contracts4. Financial guarantees or other conditional exchange contracts5. Financial forward contracts6. Equity instruments

Pembebasan Substabsif


22/26

Pada mulanya FASB menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap

apabila debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam

suatu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan

pembayaran bunga serta poko pinjaman

Bila telah dicapai saat sehingga debitor tidak perlu lagi melakukan pembayaran

dimasa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut maka pada saat tersebut secara

substansif debitr sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan

aset dalam perwalian meskipun utnag belum jatuh waktu. Demikian juga bila debitor

membentuk dana pelunaasan utang obligasi pada saat debitor sudah tidak perlu lagi

membayar atau menyetor kas ke dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup

utang pada saat jatuh tempo, maka pada saat itu kewajiban debitor secara substansif

dianggap lenyap meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak adal lagi

keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substansif. Masalah teoritis dalam hal

ini adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substansif perusahaan dapat mengakui

kewajiban.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa FASB membolehkan pengawaakan

kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substansif melalui SFAS. Namun

kemudian FASB membatalkan ketentuan tersebut dengan dikeluarkannya SFAS dalam

standar ini FSAB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substansif,

kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak emenuhi karakteristik atau

kriteria kritis sebagai berikut:

a. Debitor tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanyalataran perusahaan menematkan aset kedalam suatu pewalian. Alasannya adalah

bahwa kalau aset dalam perwalian teryata tidak cukup debitor tetap harus menutup

kekurangan tersebut.b. Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang

ditemoatkan dalam perwalian. Bahwa perusahaan secara substansif mempunyai

kemampuan untuk melunasi utang tidak dengan sendirinya utang tersebut dapat

dihapus

c. Creditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalamperwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut.


23/26

d. Kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayarpokok dan bunga pinjaman debitor dapat menggunakan kelebihan tersebut. ini

berarti bahwa aset dalam perwalian masih dikuasai oleh debitor

e. Kreditor atau agennya bukan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukann danapembebasan utang

f. Debitor tidak menyerahkan kendali atas manfaat aset karena anfaat aset tersebutmasih melekat pada debitor meskipun debitor telah mengawakuinya sementara itu

kreditor juga tidak mengakuinya sebagai aset sehingga praktis aset tersebut masih

dikuasai debitor

Alasan lain yang sering dikemukakan adalah pengawakaan kewajiban pada saat

tercapainya pembebasan substantif sama saja dengan mengkompensasi kewajiban

dengan aset. Kritik lain adalah pengawaakuan kewajiban pada saat terjadinya

pembebasan subtantif dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk melakukan manajemen

laba dan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilakukan karenakeutungan bagi debitor

sebagai berikut:

a. Kewajiban dihapus dari neraca sehingga resiko kewajiban-ekuitas membaikb. Laba tahun berjalan akan meningkat dengan jumlah utang yang tejadi dalam

pengawakuan kewajiban. Hal ini terjadi bila selisih antara nilai tunai dana aset dan

nominal utang dicatat sebagai untung

c. Untung pengawakuan kewajiban tidak dikenai pajak kerena untuk tersebutsebenarnya belum teralisasi sehingga perusahaan dapat menghemat atau menunda

pajak dan meningkatkan profitabilitas secara cukup berarti pada saat pembebasan

subtantif

d. Bila berupa obligasi pemerintah perusahaan dapat menghemat pajak karenapenghitungan pajak pendapatan bunga obligasi pemerintah dapat dikompensasi olehbiaya bunga utang

e. Pembebasan subtantif memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan kewajibanjangka panjang seperti mengelola surat-surart berharga disisi aset. Artinya,

perusahaan seakan-akan bebas melunasi utang jangka panjang setiap saat

dikehendakinya hanya dengan menyisihkan aset tertentu


24/26

Penolakan FASB terhadap pengawaakuan kewajiban pada saat pembebasan

subtantif seakan-akan bertentagan dengan konsep subtantif mengungguli bentuk.

Substansi ekonomik juga harus menggambarkan realitas ekonomik.

Penyajian

Secara umum kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya

sejalan dengan penyajian aset. PSAK No.1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan

menurut urutan likuiditas sedangkan kewjiban disajikan menurut urutan jatuh tempo.

Dari segi urutan perlindungan dan jaminan, utang yang dijamin pada umumnya

disajikan lebih dahulu untuk menunjukkan dalam hal ini terjadi likuidasi utang ini harus

dibayar dan kewajiban disajikan lebih dahulu daripada ekuitas.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila:

a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasiperusahaan

b. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neracaSiklus operasi normal perusahaan sangat sulit untuk diidentifikasi sehingga

dalam implementasinya, waktu satu tahun dianggap sebagai siklus operasi normal

perusahaan karena dianggap praktis untuk kepentingan akuntansi. Paragraf 47

menyebutkan bahwa kewajiabn berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu

dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:

a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belasbulan

b. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaanjangka panjang

c. Maksud tersebut pada huruf (b) didukung dengan perjanjian pembiayaan kembaliatau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebleum laporan

keuanga disetujui

Penyajian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam kewajiban lancar akan

mempengaruhi likuiditas. Oleh karena itu syarat di atas diperlukan agar kewajiban

jangka pendek tidak diklasifikasi sebagai utang jangka panjang


25/26

Standar akuntansi yang berkaitan dengan berbagai jenis kewajiban dan kontrak

biasanya menetapkan hal-hal yang harus diungkapkan

Hak mengkompensasi

Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya

atau mengkotraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Misalnya dalam hal subtantif,

dana pelunasan obligasi tidak dapat dikompensasikan dengan utang obligasi.

Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan

antara debitor dan kreditor. Artinya pembentukan dana merupakan kegiatan internal

perusahaan atau kehendak manajamen dan bukan transaksi yang melibatkan kreditor.

Adakalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi.

Kondisi ini bisaya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan

kontrak pertukaran. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajiban

bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yag belum tentu terjadi dan

dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan atau pertukaran jumlah rupiah.

Contohnya adalah futures contrac dan forward purchase sale contracts. Kontrak

pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukan aset dan kewajiban

dimasa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja. Contohnya adalah

interest rate swaps dan currency swaps.

Secara umum pengkompensasian aset dan kewajiban dalam neraca adalah tidak

layak kecuali terdapat hak mengontra. FASB mengidentifiksi hak mengontra adalah hak

yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian

utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersbut dengan jumlah

yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengontra ini dikatakan ada bilamana

semua kondisi berikut dipenuhi:a. Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah

rupiah tertentu.

b. Puhak pelapor mempunyai hak menngontra jumlah yang diutangnya denganjumlah yang diutang pihak lain.

c. Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra.d. Hak mengontra terpaksakan secara hukum.


26/26

teori akuntansi_kewajiban.docx

Documents