kajian batas wilayah pengelolaan laut kabupaten tangerang

7/24/2019 Kajian Batas Wilayah Pengelolaan Laut Kabupaten Tangerang

1/19

Penetapan Batas

Sesuai Pe

(Studi K

Kajian

eklamasi Pengolaan Wilaya

rmendagri no 1 tahun 2006

sus Kabupaten Tangerang)

2012

Laut


2/19

2

I. PENDAHULUAN

I.1 Kebijakan Otonomi Daerah Terkait Batas Daerah

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1

ayat 6, menyebutkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-

masing mempunyai pemerintahan daerah. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan: Undang-Undang

pembentukan daerah antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota,

kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah,pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, dan dokumen serta

perangkat daerah. Sementara Pasal 7 ayat 2 menyebutkan: perubahan batas suatu daerah,

perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau

pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pasal 1 ayat 6 menyebutkan: Daerah otonom,

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, Pasal 1 ayat 4 menyebutkan: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pada pasal 28 ayat 1, kebutuhan fiskal daerah

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum,

dan ayat 2 menyebutkan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada


3/19

3

ayat 1 diatur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan

konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Sementara itu terkait dengan wilayah pengelolaan laut kabupaten adalah berdasarkan

UU no 32 tahun 2004, pasal 18 ayat (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di

wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur

dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan

1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

pasal 18 ayat (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh

empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak

atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan

untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi

dimaksud.

Dalam kaitannya pengelolaan wilayah laut Kabupaten Tangerang disesuaikan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penegasan wilayah pengelolaan di laut, tercantum

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman penegasan batas

daerah, yaitu, pasal 15 ayat (2) Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang

berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua

daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota kearah laut yang ditetapkan

berdasarkan prinsip sama jarak;

b. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari

24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah;

c. Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi

yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil laut, diukur berdasarkan

prinsip garis tengah;

d. Batas wilayah laut pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya

lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut;

Hasil pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan daftar koordinat titik batas daerah di

wilayah laut


4/19

4

I.2 Nilai Strategis Penentuan Wilayah Pengelolaan Laut

Penentuan wilayah pengelolaan laut daerah menjadi penting karena sesuai fungsi dan

implementasinya adalah : meminimalisir terjadinya konflik batas, data dasar dalam

melakukan pekerjaan tematik di masa yang akan datang, tertib administrasi pemerintahan,

perhitungan fiskal daerah, kepastian hukum dan yurisdiksi pemerintah daerah, rencana tata

ruang tepat sasaran, memberi keyakinan (nilai tambah) kepada investor, dan implementasi

good & clean governance.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri mengenai

penataan batas (Permendagri No. 1 tahun 2006) dan wilayah pengelolaan laut daerah (UU

tentang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004) maka diperlukan adanya kegiatan verifikasi

daerah pengelolaan laut oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan yang dilakukan ini

adalah verifikasi terhadap peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Tangerang khususnya

wilayah pengelolaan laut di sepanjang utara garis pantai.

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan verifikasi batas wilayah pengelolaan laut

di kabupaten Tangerang.

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka untuk menyediakan informasi dan data

geospasial wilayah pengelolaan laut Kabupaten Tangerang terkait dengan Batas Kawasan

Reklamasi dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1) Persiapan

2) Pelaksanaan

a. Koordinasi dan konsultansi

b. Pertemuan teknis

c. Kajian teknis wilayah pengelolaan laut

d. Verifikasi di lapangan

3) Pelaporan.

III.1 Persiapan

Tahap persiapan merupakan pekerjaan awal yang perlu dilakukan sebelum pekerjaan utama

dilaksanakan. Tahap persiapan dapat dirinci sebagai berikut:


5/19

5

1.Koordinasi pendahuluan dengan Badan Informasi Geospasial

2.Pengumpulan data utama dan pendukung batas daerah;

3.Persiapan personil dan perencanaan pembagian tugas.

III.2 PelaksanaanKoordinasi dan Konsultansi

Koordinasi teknis antara pemerintah Kabupaten Tangerang dan Badan Informasi Geospasial

dilakukan dalam rangka pembahasan daerah pengelolaan wilayah laut secara kartometris dan

kemudian dan konsultasi mengenai pengambilan sample titik verifikasi jika diperlukan.

Pelaksanaan dilakukan di dalam kantor dengan peserta dari Pemerintah Kabupaten Tangerang

dan tim teknis.

Pertemuan Teknis

Pertemuan teknis dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai daerahpengelolaan laut daerah oleh Badan Informasi Geospasial kepada Pemkab khususnya yang

berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga. Pada peremuan teknis ini juga dilakukan

identifikasi batas secara kartometris dan mengenai pembahasan teknis pembuatan batas

pengelolaan laut darah.

Verifikasi Lapangan

Setelah dilakukan kajian kartometris kemudian dilakukan pengambilan titik verifikasi ke

lokasi batas pengelolaan laut daerah yang dapat dijangkau oleh kapal laut dengan

menggunakan GPS navigasi dan klarifikasi nama unsur rupabumi yang terdapat pada lokasi

dengan peta RBI.

III.3 Pelaporan

Laporan akhir kegiatan verifikasi batas daerah dibuat oleh masing-masing tim teknis dengan

melampirkan data batas yang dimiliki daerah (softcopy/hardcopy)


6/19

6

IV. LOKASI PEKERJAAN

Gambar 1. Lokasi Pekerjaan di Utara Kabupaten Tangerang

Lokasi pekerjaan berada di wilayah utara perairan Kabupaten Tangerang yang termasuk di

wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kronjo

2. Kecamatan Mauk

3. Kecamatan Pakuhaji

4. Kecamatan Teluknaga

5. Kecamatan Kosambi

V. PERALATAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Software Arcgis 10, Global Mapper, Autocad Map 2012

2. Laptop

3. GPS GIS Trimble Juno SC

4. GPS Garmin

5. Echosounder Handheld

6. Kamera


7/19

7

V.1. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut:

a. Alat Tulis Kantor

b. Peta RTRW Kabupaten Tangerang

c. Peta Rupabumi Indonesia

d. Bahan Komputer

VI. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan ini dikerjakan dengan sistem swakelola oleh Kabupaten Tangerang bekerjasama

dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial. Secara garis besar

metodologi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini meliputi tahapan sebagai

berikut :

1) Pengumpulan data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

Dalam Pelaksanaan pengumpulan data ini didapatkan hasil peta sebagai berikut :

Gambar 2. Peta RTRW Kabupaten Tangerang

Pada peta RTRW Kabupaten Tangerang ini terdapat cluster-cluster kawasan reklamasi

yang sudah terdapat pada peta. Akan tetapi kawasan reklamasi tersebut tidak

mempunyai dasar hukum dalam proses delineasi garis batas pengelolaan wilayah laut

sesuai UU no 32 tahun 2004 dan Permendagri no 1 tahun 2006.


8/19

2) Proses delineasi garis b

Gambar 3.

Pada proses delineasi i

Permendagri no 1 tahun

berdasar garis pantai. Da

skala terbesar yang dimil

Gambar 4. Penet

tas pengelolaan wilayah laut Kabupaten Ta

roses delineasi batas pengelolaan wilayah laut

ni dilakukan sesuai dengan UU no 32 tah

2006. Acuan penarikan batas pengelolaan wi

lam hal ini data yang digunakan adalah data t

iki oleh Kabupaten Tangerang.

pan garis pantai sesuai Permendagri no 1 tahun 200

Kabupaten Tangerang

gerang

n 2004 dan

layah lautnya

rbaik dengan

6


9/19

Batas pengelolaan wila

pengelolaan wilayah Pr

langsung dengan Pulau

Jakarta maka dampaknya

berdasar median line / pe

Gambar 5. Metode

Dari metode penarikan b

diatas, hasil yang didapa

menyesuaikan bentuk g

Sehingga panjang batas

1/3 dari panjang batas pe

ah laut Kabupaten Tangerang merupakan 1

ovinsi Banten. Dikarenakan Provinsi Bante

Seribu yang merupakan wilayah administrasi

adalah metode penarikan batas pengelolaan wi

narikan garis tengah pada wilayah yang saling b

enarikan garis batas menggunakan metode garis te

pada daerah yang berhadapan

atas pengelolaan laut provinsi dengan menggu

kan untuk panjangnya tidak mutlak 12 mil lau

aris pantai wilayah administrasi masing-mas

pengelolaan wilayah laut Kabupaten Tangeran

gelolaan wilayah Provinsi Banten

/3 dari batas

berhadapan

Provinsi DKI

layah lautnya

erhadapan.

gah

akan metode

t, akan tetapi

ing Provinsi.

g merupakan


10/19

Gambar 6. Metode

3) Proses overlay dan per

dan Peta Batas Pengelo

Gambar 7. H

enarikan garis batas menggunakan metode garis te

pada daerah yang berdampingan

itungan luas antara Peta RTRW Kabupate

aan Wilayah Laut hasil delineasi

sil kajian penetapan area kawasan reklamasi

gah

Tangerang


11/19

11

Dari hasil overlay peta RTRW Kabupaten Tangerang dengan peta Delineasi Batas

Pengelolaan Wilayah Laut, didapatkan area yang melebihi batas Pengelolaan Wilayah

Laut Kabupaten Tangerang (gambar x). Setelah dilakukan proses pengurangan data

RTRW dengan batas hasil delineasi didapatkan luas area reklamasi yang berubah,

yaitu :

- Area Reklamasi berdasar Peta RTRW :

No Rencana Lahan Luas_Ha

1 Hunian 1500.467

2 Hunian 1019.804

3 Hunian 1271.104

4 Hunian 719.931

5 Hunian 735.176

6 Industri 1586.4357 Pelabuhan 1622.704

8 Hunian 552.358

Total 9007.980

- Area Reklamasi Kabupaten Tangerang berdasar hasil kajian penetapan batas

pengelolaan wilayah laut :


1 Hunian 1047.608

2 Hunian 483.042

3 Hunian 462.781

4 Hunian 64.969

5 Hunian 92.425

6 Industri 796.361

7 Pelabuhan 695.670

8 Hunian 539.642

Total 4182.498


12/19

12

- Area Reklamasi Provinsi Banten berdasar hasil kajian penetapan batas pengelolaan

wilayah laut :


1 Hunian 443.427

2 Hunian 536.762

3 Hunian 716.309

4 Hunian 356.902

5 Hunian 504.162

6 Industri 790.074

7 Pelabuhan 927.034

8 Hunian 12.716

Total 4287.387

- Area Reklamasi Provinsi Banten berdasar hasil kajian penetapan batas pengelolaan

wilayah laut :

No PERUNTUKAN Luas_Ha

1 Hunian 92.014

2 Hunian 298.059

3 Hunian 137.833

Total 527.907


13/19

13

4) Verifikasi survei area reklamasi berdasar hasil kajian

Gambar 8. Hasil Survei dan Verifikasi Lapangan

Dari hasil kajian proses overlay diatas, didapatkan area kawasan reklamasi RTRW

yang terkoreksi oleh batas pengelolaan wilayah laut Kabupaten. Pada area yang sudah

terkoreksi ini akan dilakukan verifikasi dalam bentuk survei lokasi dan cek kedalaman

(depth). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, no 8 tahun 2006,

pada pasal (8) bahwa Reklamasi meliputi bagian perairan laut sepanjang pantai

secara tegak lurus ke arah laut yang diukur mulai 200 meter dari garis pantai utara

Kabupaten Tangerang sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang

menunjukkan kedalaman laut maksimal 8 meter dari muka air laut rata-rata.


14/19

14

- Alat-alat yang digunakan dalam survei adalah sebagai berikut :

Gambar 9. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan survei

1. Garmin GXM Satellite receiver

2. GPS Garmin Montana dan GPS GIS Trimble Juno SC

3. Handheld echosounderDigital SONAR

4. Laptop dan Software Navigasi dan GIS

- Personil Survei

Gambar 10. Anggota survei menggunakan perlengkapan safety


15/19

15

- Penentuan survei kedalaman

Dalam penentuan kedalaman titik-titik yang akan

disurvei digunakan Handheld echosunder

Digital SONAR, dengan alat ini akan didapatkan

hasil informasi kedalaman (depth). Akan tetapi

sebelum dilakukan pengukuran kedalaman

dilakukan uji kalibrasi dengan menggunakan

metode manual yaitu tali yang ditandai setiap 1

meter, yang kemudian diberikan pemberat pada

ujungnya.

Pada posisi di titik tertentu kita gunakan kedua

alat tersebut untuk mengukur kedalaman (Gambar

11). Dari hasil ukuran akan didapatkan koreksi

antara kedua alat tersebut, yang kemudian

hasilnya digunakan untuk mengkoreksi hasil ukuran pada echosounder handheld.

- Prinsip Kerja Echosounder

Gambar 12. Prinsip kerja echosounder

Prinsip kerja echosounder handheld sama dengan singlebeam echosounder untuk

survei batimetri, menggunakan cara kerja pemantulan gelombang suara dan cepat


16/19

16

rambat gelombang setelah dipancarkan dan terpantul oleh dasar perairan hingga

diterima kembali oleh sensor alat.

- Penentuan Posisi Titik Survei

Gambar 13. Proses pengambilan data posisi dan kedalaman

Dalam penentuan posisi titik survei, terdapat 2 cara yaitu navigasi dan akusisi

data.

a. Navigasi : Dalam proses navigasi menuju titik-titik yang akan diukur

menggunakan Garmin GXM Sattelite Receiver, Software Global Mapper

kemudian citra satelit dan peta area reklamasi RTRW yang sudah dikoreksi

dari hasil kajian sebagai basemap

b. Akusisi data : Dalam proses akusisi data menggunakan GPS GIS Trimble Juno

SD, dengan atribut yang disurvei adalah #Nama titik, #Foto pengambilan data

kedalaman, #Waktu survei, #Data kedalaman (depth).


17/19

17

- Prinsip Kerja GPS

Gambar 14. Metode penentuan navigasi kapal survei

Dalam survei ini kita menggunakan metode absolute GPS kinematic positioning,

dengan stand alone GPS tanpa adanya koreksi diferensial dari base station GPS.


18/19


19/19

VII. REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI AREA REKLAMASI PENGELOLAAN

WILAYAH LAUT KABUPATEN TANGERANG

1. Perlu dipahami dan dimengerti tentang konsep penarikan batas pengelolaan wilayah

laut Kabupaten Tangerang sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 dan Permendagri no 1

tahun 2006

2. Perlu dilakukan survei batimetri dan pemetaan garis pantai sebagai data dasar dalam

kelanjutan kegiatan reklamasi wilayah laut Kabupaten Tangerang

3. Perlu adanya re-design mengenai RTRW area kawasan reklamasi setelah data-data

dasar lengkap, hal ini berutujuan untuk validitas dan akurasi rencana kawasan

reklamasi.

4. Inventarisasi permasalahan yang akan timbul di lapangan apabila reklamasi akan

dilaksanakan melihat banyaknya faktor infrastruktur buatan (bagan ikan, dermaga

kapal, dll) yang terdapat di perairan laut Kabupaten Tangerang

kajian batas wilayah pengelolaan laut kabupaten tangerang

Documents