kedaulatan atas wilayah darat

7/21/2019 Kedaulatan Atas Wilayah Darat

1/22

PENDAHULUAN

Hukum Internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum

yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang

terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan

karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan

mereka satu sama lain.1 Pencantuman negara dalam definisi diatas

menunjukkan bagaimana pengaruh satu sama lain antara negara dan

hukum internasional itu sendiri, maka jadilah negara sebagai salah satu

subjek hukum internasional.

De Visscher mengatakan, !he historical facts that lead to the

formation of ne" states are #pre-legal$ data%. Dapat diartikan bah"a

penyelidikan mengenai asal-usul negaraa sedemikian itu terletak di luar

bidang hukum internasional. &pa yang diperhatikan oleh hukum

internasional ialah hanya apakah beberapa syarat dipenuhi untuk

menerapkan istilah negara% kepada suatu masyarakat politik untuk

menerimanya sebagai subjek hukum internasional.'

&dapun negara sebagai salah satu subjek hukum internasional

berdasarkan Pasal1 (on)ensi *onte)ideo 1+ mengenai Hak-hak dan

(e"ajiban-ke"ajiban egara memiliki karakteristik sebagai berikut

egara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut /a0 penduduk tetap /b0 "ilayah yang tertentu /c0

pemerintah dan /d0 kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan

dengan negara lain.

Pernyataan ini menjadi suatu titik tolak bagi kita untuk memahami

bah"a terbentuknya suatu negara harus memenuhi kriteria diatas dan ada

1Starke J.G, Pengantar Hukum Internasional, 2008, Sinar Grafika, Jakarta2

Tasrif , S. , Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktik, 1!!, PT. "edia #a$a, Jakarta%i&id

1


2/22

kriteria atau unsur penting menurut kami yaitu kemampuan dari negara

/pemerintah0 itu sendiri untuk menguasai, mengelola, dan

menaggungja"abi setiap hal yang dimiliki negara itu sedari a"al

terbentuk, yang bisa disebut sebagai kedaulatan negara. (edaulatan

adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu "ilayahpemerintahan,

masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum konstitusi dan

internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang

memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu

"ilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu

terkait dengan berbagai organisasiatau lembagayang memiliki yurisdiksi

hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas

yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali

merupakan masalah sengketa diplomatik.2

(ita dapat melihat bah"a kedaulatan suatu negara adalah materi

pembahasan yang cukup penting dalam Hukum Internasional. 3agaimana

suatu entitas atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai suatu

negara dan pada akhirnya diakui sebagai salah satu subjek hukum

internasional. (ita tidak dapat memungkiri pentingnya pengakuan

masyarakat internasional terhadap suatu negara baru karena menyangkut

eksistensi dan pelaksanaan kedaultan negara itu sendiri ke depannya.

4leh karena itu kami membuat suatu makalah mengenai kedaulatan yang

terangkum dalam suatu rangkaian pembahasan, dia"ali dengan syarat

terbentuknya suatu negara, kedaulatan egara dan Hak 3erdaulat, dan(edaulatan atas "ilayah darat.

*akalah ini selain untuk memenuhi salah satu nilai tugas dalam

tugas mata kuliah Hukum Internasional sekaligus menjadi sarana

pembelajaran kami terhadap materi-materi dalam Hukum Internasional

secara lebih mendalam dan kiranya makalah ini dapat membantu

'(tt)*++id.iki)edia.org+iki+-edaulatan

2
http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_konstitusi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembagahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wilayahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_konstitusi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga


3/22

pembaca menemukan ja"aban-ja"aban atau referensi-referensi terhadap

Hukum Internasional dan (edaulatan egara khususnya.

PEMBAHASAN

3


4/22

1. SYARAT TERBENTUKNYA SUATU NEGARA

5ebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-unsur yang tidak

dimiliki oleh organisasi apapun yang ada di dalam masyarakat. 5ecara

umum, unsur negara ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang

bersifat deklaratif. 6nsur konstitutif maksudnya unsur yang mutlak atau

harus ada di dalam suatu negara. 5edangkan unsur deklaratif hanya

menerangkan adanya negara. &dapun unsur-unsur negara yang bersifat

konstitutif adalah harus ada rakyat, "ilayah tertentu, dan pemertintahan

yang berdaulat. (etiga unsur tersebut bersifat konstitutif karena

merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya negara.

&pabila salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak lengkap, maka

tidak bisa disebut sebagai negara. Di samping itu, terdapat pula unsur

deklaratif, yakni harus ada pengakuan dari negara lain. 6nsur deklaratif ini

sangatlah penting karena pengakuan dari negara lain merupakan sebagai

"ujud kepercayaan negara lain untuk mengadakan hubungan, baik

hubungan bilateral maupun multilateral.

1.1. Rakyat

7akyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara.

!anpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. 8eacock mengatakan

bah"a, egara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang

mendiami bumi ini.%. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapakah jumlah

penduduk untuk membentuk sebuah negara9 Plato mengatakan bah"a

untuk membentuk sebuah negara, "ilayah tersebut membutuhkan :;2;

penduduk. Pendapat ini tentu saja tidak berlaku di


5/22

Penduduk adalah semua orang yang bertujuan menetap dalam

"ilayah suatu negara tertentu. *ereka yang ada dalam "ilayah suatu

negara tetapi tidak bertujuan menetap, tidak dapat disebut penduduk.

*isalnya, orang yang berkunjung untuk "isata. Penduduk suatu negara

dapat dibedakan menjadi "arga negara dan bukan "arga negara. >arga

negara adalah mereka yang menurut hukum menjadi "arga dari suatu

negara, sedangkan yang tidak termasuk "arga negara adalah orang asing

atau disebut juga "arna negara asing />&0.

1.2. Wiaya!

>ilayah merupakan unsur kedua, karena dengan adanya "ilayah

yang didiami oleh manusia, maka negara akan terbentuk. ?ika "ilayah

tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, maka mustahil

untuk membentuk suatu negara. 3angsa @ahudi misalnya, dimana mereka

tidak mendiami suatu tempat secara permanen. &lhasil mereka tidak

memiliki tanah yang jelas untuk didiami, tapi dengan kepintaran P33,

diberikanlah Israel sebagai negara bagian agar mereka merasa memiliki

tanah.

>ilayah adalah batas "ilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku.

>ilayah suatu negara meliputi sebagai berikut

1.2.1. Wilayah daratan, yakni meliputi seluruh "ilayah aratan dengan

batas-batas tertentu dengan negara lain.

1.2.2. Wilayah lautan, yakni meliputi seluruh perairan "ilayah laut

dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum

internasional. 3atas-natas "ilayah laut adalah sebagai berikut

3atas laut teritorial, ialah garis khayal yang berjarak 1' mil laut dari

garis dasar ke arah laut lepas. ?ika ada dua negara atau lebih

menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari '2

mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-

masing negara tersebut. 8aut yang terletak antara garis dengan

5


6/22

garis batas teritorial disebut laut teritorial. 8aut yang terletak di

sebelah dalam garis dasar disebut laut internal.

3atas


7/22

1.3.1. Sistem Pemerintahan Parlementer

5istem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana

parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini

parlemen memiliki "e"enang dalam mengangkat perdana menteri dan

parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara

mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. 3erbeda dengan sistem

presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden

dan seorang perdana menteri, yang ber"enang terhadap jalannyapemerintahan. Dalam presidensiil, presiden ber"enang terhadap jalannya

pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi

simbol kepala negara saja.

1.3.2. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Dalam sistem presidensil ini, presiden memiliki kekuasaan yang

kuat karena selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala

pemerintahan yang mengetuai kabinet /De"an *enteri0.

5alah satu contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini

dalaha &merika 5erikat, dimana menteri-menteri bertanggung ja"ab

kepada presiden, karena presiden sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

6ntuk mengimbangi kekuasaan pemerintahan maka lembaga parlemen

/legeslatif0 benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak, baik

perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain.

=iri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus

kepala negara.

(ekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan

demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau

melalui badan per"akilan rakyat.

7


8/22

Presiden memiliki hak prerogratif /hak istime"a0 untuk

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yangmemimpin departemen dan non-departemen.

*enteri-menteri hanya bertanggung ja"ab kepada kekuasan

eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif.

Presiden tidak bertanggung ja"ab kepada kekuasaan

legislatif.

1.3.3. Sistem Pemerintahan Campuran

5istem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepalanegara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan

untuk memimpin kabinet yang bertanggung ja"ab kepada parlemen.

Presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan.

1.3.4. Sistem Pemerintahan Proletariat

Dalam sistem ini, usaha pertama pemerintah sebenarnya juga

ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak /kaum proletar0, rakyat banyak

tersebut kemudian dihimpun dalam suatu organisasi kepartaian tunggal

/tani, buruh, pemuda, dan "anita0 yang akhirnya menjadi dominasi partai

tunggal. Partai tunggal tersebut adalah partai komunis.

2.&. Pengak%an $ari Negara Lain

Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang baru

berdiri bukanlah merupakan suatu faktor mutlak atau unsur pembentuk

negara baru, namun lebih merupakan menerangkan atau menyatakan

telah lahirnya suatu negara baru. (ita ambil contoh, egara Indonesia

merdeka pada tanggal 1C &gustus 1+2: baru diakui oleh 3elanda pada

tahun 'C Desember 1+2+. Pengakuan dari negara lain merupakan modal

dasar bagi suatu negara yang bersangkutan untuk diakui sebagai negara

yang merdeka dan mandiri. Pengakuan suatu negara dapat dibagi

8


9/22

menjadi dua kelompok, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan

secara de jure.

2.4.1. Pengakuan Secara de Facto

Pengakuan secara defacto adalah pengakuan tentang

kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan

hubungan dengan negara lain yang mengakuinya.

Pengakuan de facto diberikan kalau suatu negara baru

sudah memenuhi unsur konstitutif. Pengakuan de facto

menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu

Pengakuan de facto yang bersifat tetap. &rtinya, pengakuan

dari negara lain terhadap suatu negara hanya menimbulkan

hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi /konsul0.

5edangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan.

Pengakuan de facto bersifat sementara. &rtinya, pengakuan

yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jauh

pada hari ke depan, apakah negara itu akan mati atau akan

jalan terus. &pabila negara baru tersebut jatuh atau hancur,

maka negara lain akan menarik kembali pengakuannya.

2.4.2. Pengakuan Secara de Jure

Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara resmi

berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya.

*enurut sifatnya, pengakuan secara de jure dapat dibedakan sebagai

berikut

Pengakuan de jure bersifat tetap. &rtinya, pengakuan dari

negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat

kenyataan bah"a negara baru dalam beberapa "aktu

lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil.

9


10/22

Pengakuan de jure bersifat penuh. &rtinya terjadi hubungan

antara negara yang mengakui dan diakui, yang meliputihubungan dagang, ekonomi dan diplomatik.

Dalam kenyataannya, setiap negara mempunyai pandangan yang

berbeda mengenai pengakuan de facto dan de jure. *isalnya, negara

Indonesia tetap memandang pengakuan dari negara lain hanya

merupakan unsur deklaratif. 4leh sebab itu, meskipun egara 7epublik

Indonesia belum ada yang mengakui pada saat lahirnya, Indonesia tetap

berdiri sebagai negara baru dengan hak dan martabat yang sama dengan

negara lain. egara Indonesia merdeka pada tanggal 1C &gustus 1+2:

dan baru diakui oleh negara lain beberapa tahun kemudian /*esir tahun

1+2C, 3elanda tahun 1+2+, P33 tahun 1+:;0.

2. KEDAULATAN NEGARA DAN HAK BERDAULAT

(edaulatan dapat di artikan sebagai kata Daulah kekuasaan%

/bhs &rab0, 5o)ereignty% /Bnglish0, dan superanus% /8atin0 berarti yang

teratas%negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan

tertinggi. 5ehingga dapat dijelaskan ba"ha kedaulatan adalah suatu hak

eksklusif untuk menguasai suatu "ilayahpemerintahan,masyarakat, atau

atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan

pemberian dari !uhanatau *asyarakat. Pasal 1 (on)ensi *onte)ideo 'C

Desember 1+ mengenai hak-hak dan ke"ajiban egara menyebutkan

bah"a unsure kostitutif ke-2 bagi pembentukan egara adalah capacity to

enter into relations with other states. (on)ensi *onte)ideo ini merupakan

suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan

egara yang hanya mencangkup tiga unsur kostitusif yaitu penduduk,

"ilayah dan pemerintah.

10


11/22

3agi (on)ensi tersebut ketiga unsure tersebut belum cukup untuk

menjadikan suatu entitas sebagai egara yang merdeka dan berdaulat.

4leh karena itu, diperlukan unsure tambahan yang tidak kurang

pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan egara-

negara lain. amun sebagai akibat perkembangan hubungan antar

egara sangat cepat, ketentuan (on)ensi *onte)ideo yang berisikan

unsure kapasitas tersebut suda agak ketinggalan dan diganti dengan

kedaulatan sebagai unsure konstitusif keempat pembentukan egara

mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Jean odin menganggap kedaulatan sebagai atribut dan cirri

khusus dari egara. !anpa kedaulatan maka tidak ada egara:. Ia

mengatakan bah"a kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan

sebagai

1. &sli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasan lain

'. !ertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi

yang dapat membatasi kekuasaannya

. bersifat abadi atau kekal

2. tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan

tertinggi saja

:. tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada sesuatu

badan lain.

(edaulatan dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi, karena

/10 kekuasaan itu terbatas pada batas "ilayah negara yang memiliki

kekuasaan itu

/'0 kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.

/red Isara, Pengantar Ilmu Politik, inai)ta, andung, Ta(un 180, Hlm 108

11


12/22

!ochtar "usumatd#a mengatakan bah"a kedaulatan

/sou$ereigenity0, merupakan suatu sifat atau cirri hakiki dari egara

dimana egara itu dapat berdaulat /memiliki kekuasaan tertinggi0 tetapi

mempunyai batasan-batasannya yaitu ruang berlakunya kekuasaan

tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas "ilayah egara itu, diluar "ilayahnya

egara itu tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.

&kibat kedaulatan

/10 adanya kemerdekaan /independece0

/'0 persamaan derajat /eEuality0, negara- negara mendasarkan

pergaulannya satu sama lain sebagai dasar kerjasama antar

bangsa, juga dalam melarang negara-negara menggunakan

kekerasan dan ancaman kekerasan dalam hubungannya satu

sama lain dan menyelesaikan sengketa secara damai.

5ebelum lahirnya Piagam P33, hukum Internasional terfokus

kepada pratek-praktek egara-negara dimana pada saat itu peperangan

merupakan sesuatu yang sah sebagai praktek state-to-state dan egara-

negara memiliki kedaulatan baik kedaulatan hukum ataupun administrasi

kenegaraan. Piagam P33 kemudian memodifikasi situasi tersebut, yaitu

yang berhubungan dengan hukum, dengan mengusulkan pelarangan

perang dan penggunaan kekerasan, kecuali perang atau penggunaan

kekerasan yang merupakan pertahanan diri atau jika dii


13/22

pasal dalam menjaga perdamaian secara tradisional, dimana pasukan

multinasional boleh menggunakan senjata hanya untuk membela diri.

&da !iga aspek utama dari kedaulatan egara, yaitu C

1. &spek Bkstern

(edaulatan adalah hak bagi setiap egara untuk secara bebas

menentukan hubungannya dengan berbagai egara atau

kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau

penga"asan dari egara lain. &rtinya egara memiliki suatu

kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan egara lain

atau dengan subjek hukum Internasional lainnya /hubungan

Internasional0, dalam "ujud kerjasama dalam berbagai bidang

kehidupan yang saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan

kedaulatan (7I, yaitu kemampuan berhubungan dengan egara

lain, dalam perspektif teoretis berpijak pada konsep hidup

berdampingan secara damai%F dan prinsip bertetangga baik%,

antara lain

10 5aling menghormati Intergritas dan kedaulatan territorial

masing-masing

'0 5aling tidak melakukan agresi

0 !idak saling mencampuri urusan-urusan dalam negeri

masing-masing

20 Persamaan kedudukan dan saling menguntungkan

:0 Hidup berdampingan secara damai

56#. oer "auna, Hukum Internasional, 4lumni, andung, Ta(un 2008, Hlm 2'86r. "arni7on #.. 9ila, SH, ".H. -onse)si Hukum 6alam Pengaturan dan Pengelolaan

9ila$a(Per&atasan 4ntar :egara, 4lumni, andung, 200!, Hlm11%

13


14/22

'. &spek Intern

(edaulatan ialah hak atau "e"enang ekslusif suatu egara

untuk menentukan lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-

lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang

diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Disini

egara memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus

sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri /intern0, dalam

konteks kedaulatan negara Indonesia maka kedaulatan intern

egara Indonesia dapat ditunjukan dengan bentuk egara

Indonesia sebagai suatu egara (esatuan yang berciri usantara.

4leh karena usantara% dipergunakan untuk menggambarkan

kesatuan "ilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak

di antara 5amudera Pasifik dan 5amudera Indonesia serta di

antara 3enua &sian dan 3enua &ustralia, maka "a"asan

usantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesiatentang diri dan lingkungannya yang dilandasi Pancasila dan

66D1+2:.

. &spek territorial

(edaulatan berarti kekuasaan penuh dan ekseklusif yang

dimiliki oleh egara atas indi)idu-indi)idu dan benda-benda yang

terdapat di"ilayah tersebut.

14


15/22

". KEDAULATAN ATAS W'LAYAH DARAT

&. PBGB7!I&

5eperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu unsur pokok yang

harus ada dalam membentuk suatu negara adalah adanya "ilayah yang

tetap. Penguasaan suatu negara atas suatu "ilayah teritorial sehingga

dapat ditentukan dengan mudah di "ilayah mana saja suatu hukum dari

negara tersebut dapat diberlakukan. Hal inilah yang mendukung

munculnya konsep kedaulatan atas "ilayah darat atau kedaulatan

teritorial . &kan tetapi konsep ini masih sangat banyak dipengaruhi oleh

pengaruh hukum sipil, terutama dalam hal mendapatkan dan hilangnya

kedaulatan atas suatu daerah. Ma( H%)er, arbitrator dalam %sland o&

Palmas 'r(itration menyatakan bah"a

kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan adanya

suatu kemerdekaan. (emerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari

muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari

negara lain, fungsi suatu negara %

Pertalian hukum dari kedaulatan teritorial harus dibedakan dengan

pertalian kesetiaan, dalam hal orang atau semata- mata kebiasaan di atas

tanah tersebut. egara dalam menunjukkan suatu kedaulatan atas suatu

"ilayah tidak cukup hanya dengan akti)itas rakyatnya yang dilakukan di

daerah tersebut, tetapi juga harus menunjukkan akti)itas negara dalam

skala yang pantas di "ilayah tersebut. *aksudnya adalah negara secara

konklusif memperlihatkan pelaksanaan ke"enangan atas "ilayah tersebut

sehingga terlihatlah eksistensi dari negara atas "ilayah tersebut. Hal ini

sesuai dengan konsep *a Huber tadi dikaitkan dengan fungsi- fungsi

negara%.

15


16/22

3anyak pihak yang berpendapat bah"a kedaulatan teritorial suatu

negara tidak dapat dibagi, akan tetapi dalam praktek internasional telah

terdapat beberapa contoh kedaulatan yang di bagi antara dua negara atau

lebih. (edua negara ini dapat membatasi hak- hak mereka melalui traktat

yang mengikat mereka. &dapun contoh- contohnya adalah sebagai berikut

a. Penye"aan "ilayah =ina terhadap 7usia, Perancis, ?erman,

Inggrisb. Penye"aan pangkal Inggris di &tlantik 3arat kepada &merika

5erikat pada tahun 1+2; sebagai penukar untuk :; buah kapal

perusak dari &merika 5erikat yang sangat diperlukan dalam

mela"an ?erman.

Dalam kasus penye"aan ini, kedaulatan sementara dilaksanakan oleh

negara penye"a sedangkan negara yang menye"akan akan

mendapatkan kedaulatannya kembali setelah "aktu penye"aannya

selesai.

3. PB748BH& (BD&68&!& !B7I!47I&8

5uatu negara dpat memperoleh kedaulatan atas suatu "ilayah dapt

diperoleh dengan berbagai cara. &da lima cara tradisional yang diterima

internasional yaitu okupasi, aneksasi, penambahan "ilayah, preskripsi,dan penyerahan. 4kupasi dan aneksasi didasarkan pada suatu tindakan

penanganan efektif% "ilayah terkait, sementara penambahan yaitu

penambahan terhadap suatu "ilayah yan g telah ada kedaulatan aktual.

Perskripsi bergantung pada kelanjutan ditunjukkannya kedaulatan secara

damai atas suatu "ilayah dalam "ilayah yang lama, sedangkan

penyerahan memberi pengandaian bah"a negara yang menyerahkan

memiliki ke"enangan yang efektif untuk mengatur "ilayah yang dialihkan.

16


17/22

5elain cara- cara di atas terdapat cara lain juga yaitu keputusan oleh

(onferensi negara- negara dan menurut doktrin 6ni 5o)iet, kedaulatan

teritorial juga dapat diperoleh dengan cara plebisit yaitu kehendak

masyarakat. &kan tetapi ada beberapa "ilayah yang tidak dapat secara

langsung dapat dilaksanakan dengan cara- cara di atas, kasus- kasus

khusus tersebut mencakup hal- hal berikut

a. >ilayah yang diperoleh suatu negara karena penarikan garis

perbatasan yang di ditentukan oleh komisi perbatasan gabungan

atau keputusan pengadilan arbitrase sebagai sengketa perbatasan.b. Pemberian hak- hak teritorial kepada negara berdasarkan traktat

antara negara yang bersangkutan dan penguasa yang sebelumnya

menguasai "ilayah tersebut secara eksklusif.c. Pengakuan yang lama dan berkesinambungan oleh negara lain

atas kedaulatan teritorial suatu negara.d. 5uksesi oleh suatu negara baru atas "ilayah pendahulunyae. >ilayah yang dibagikan sebagai akibat traktat kompromi atas

penyelesaian suatu tanah sengketa.

1. 4kupasi

4kupasi adalah penegakan kedaulatan atas "ilayah yang tidak berada

di ba"ah penguasaan negara manapun baik itu yang telah ditinggalkan

oleh negara penguasa sebelumnya maupun "ilayah yang baru ditemukan.

&pabila suatu "ilayah tersebut didiami oleh rakyat atau suku yangterorganisir, maka harus dibuat perjanjian- perjanjian lokal dengan

penguasa- penguasa atau "akil suku "ilayah tersebut. Di dalam

menentukan apakah okupasi telah terlaksana sesuai dengan hukum

internasional atau tidak maka harus dilaksanakan dengan prinsip

keefektifan. &da sua syarat yaitu

a. 5uatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang

berdaulat. (ehendak yang dimaksud bukan hanya suatu keinginan

17


18/22

untuk menguasai asaja. Penemuan "ilayah dan keinginan untuk

menguasasinya saja bukan sesutau hal yang penting karena itu

hanya tahap pendahuluan saja. @ang paling penting adalah adanya

terlihat eksistensi dari negara terhadap "ilayah tersebut.

*aksudnya adalah, adanya tindakan atau akti)itas yang nyata

terlihat yang dilakukan di "ilayah tersebut.b. *elaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas,

artinya yaitu terdapat fungsi- fungsi negara di atas "ilayah tersebut.

=ontohnya seperti adanya pemerintahan lokal, yurisdiksi lokal,

tindakan kekuasaan legislatif dan lainnya sehingga dapat

menunjukkan kedaulatan dan memperkuat hak atas "ilayah

tersebut.

6ntuk menentukan keluasan "ilayah yang tercakup oleh tindakan

okupasi terdapat dua teori, yaitu

- )eori kontinuitas, tindakan okupasi di suatu "ilayah tertentu

memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh

diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan alam

"ilayah itu- )eori "ontiguitas*kedaulatan negara yang melakukan okupasi

mencakup "ilayah yang berbatasan dan secara geografis

berhubungan dengan "ilayah tersebut.

'. &neksasi / &nneation 0

&neksasi adalah salah satu cara memperoleh kedaulatan dengan

cara paksa dalam dua bentuk keadaan, yaitu

a. &pabila "ilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara

yang menganeksasi

18


19/22

b. &pabila "ilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-

benar berada di ba"ah negara yang menganeksasi pada "aktu

diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

5uatu aneksasi yang merupaikan hasil dari agresi kasar yang

dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan

dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan =harter

Perserikatan 3angsa- 3angsa tidak boleh diakui oleh negara lain.

. Penambahan /&ccretion0

Hak melalui penambahan "ilayah terjadi apabila "ilayah baru

ditambahkan terutama karena sebab- sebab alamiah yang mungkin

timbul karena pergerakan sungai atau lainnya terhadap "ilayah yang

telah ada yang berada di ba"ah kedaulatan negara yang memperoleh

hak tersebut.

2. Penyerahan / =ession0

Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya

kedaulatan teritorial. Penyerahan dilakukan secara sukarela atau

mungkin karena paksaan akibat dari peperangan. 5uatu penyerahan

melalui traktat adalah batal apabila traktat tersebut dibuat diba"ah

ancaman atau penggunakan kekerasan yang bertentangan dengan

prinsip- prinsip hukum internasional yang termuat dalam =harter P33.

egara yang menyerahkan tidak dapat mengurangi atau melebihkan

negara yang telah diserahkan.

:. Preskripsi / Prescription0

*aksudnya adalah kedaulatan yang didapat yaitu karena hasil dari

pelaksanaan kedaulatan de &acto secara damai untuk jangka "aktu

yang sangat lama atas "ilayah yang tunduk pada kedaulatan negara

lain.

19


20/22

=. HI8&G@& (BD&68&!& !B7I!47I&8

Hilangnya suatu kedaulatan atas suatu negara mempunyai cara yang

hampir sama dengan hilangnya kedaulatan tersebut. (edaulatan dapat

hilang karena ditinggalkannya "ilayah / berhubungan dengan okupasi 0,

karena penaklukan, karena kejadian- kejadian alamiah / berubungan

dengan penambahan 0, dan karena preskripsi. &kan tetapi ada satu cara

hilangnya kedaulatan yang tidak berkaitan dengan cara memperoleh

kedaulatan yaitu adanya re)olusi yang diikuti pemisahan sebagian dari

"ilayah negara terkait.

KES'MPULAN

20


21/22

5etelah melihat uraian dan penjelasan di atas, penulis

menyimpulkan beberapa hal yaitu

1. 5yarat terbentuknya negara adalah - 7akyat- >ilayah- Pemerintahan- Pengakuan

'. (edaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu

"ilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat

penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari !uhan

atau *asyarakat. (edaulatan ini terbagi menjadi dua aspek yuridis

yaitu aspek intern yang merupakan ke"enangan negara untuk

menentukan sendiri nasib bangsanya dan mengatur mengenai

bagaimana negara tersebut, dan aspek ekstern yaitu kemampuan

negara untuk berhubungan dengan negara-negara lain tanpa

adanya tekanan dan penga"asan dari negara lain.

. (edaulatan atas suatu "ilayah darat dapat diperoleh dengan lima

cara tradisional yaitu okupasi, aneksasi, penambahan "ilayah,

preskripsi, dan penyerahan. *engenai hilangnya kedaulatan atas

suatu "ilayah dapat terjadi dengan cara- cara yang sama seperti

halnya cara memperoleh hak, akan tetapi terdapat satu

penambahan yaitu re)olusi yang disertai dengan pemisahan

"ilayah terkait.

DA*TAR PUSTAKA

1. *auna,D7. 3oer, ';;F.+ukum %nternasional,3andung &lumni

21


22/22

'. >ila Dr. *arnion 7.=., 5H, *.H. ';;."onsepsi +ukum ,alam

Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Per(atasan 'ntar -egara*

3andung &lumni

. (usumatdja,*ochtar. ';;'.Pengantar +ukum %nternasional* uku %

agian mum, 3andung &lumni

2. Isj"ara, red.1+F;.Pengantar %lmu Politik*3andung 3inacipta

:. 5tarke,?G.';;F. Pengantar +ukum %nternasional*?akarta5inar

Grafika

. 5,!asrif.1+ Pengakuan %nternasional dalam )eori dan Praktik%.

?akartaP!. *edia 7aya

C. httpJJfau

kedaulatan atas wilayah darat

Documents