kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum 1945

7/25/2019 Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Depan Umum 1945

http://slidepdf.com/reader/full/kebebasan-mengeluarkan-pendapat-di-depan-umum-1945 1/21

Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Depan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan

rakyat diakui, sehingga kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan beralannya sistem

demokrasi, hak!hak asasi manusia yang dimiliki tia" indi#idu da"at diamin karena hak!hak

tersebut turut ber"engaruh dalam "roses beralannya sebuah "emerintahan Negara. Hal ini berarti

mereka da"at bereks"resi dan mengeluarkan as"irasi baik dalam bentuk tulisan mau"un lisan

yang tentunya harus dengan mem"erhatikan $aktu dan tem"at, serta tanggung a$ab yang"enuh.

%ebebasan bereks"resi teta" harus menghormati aturan!aturan moral yang berlaku se&ara umum,

menaati hukum dan ketentuan "eraturan "erundangan yang berlaku, menaga keutuhan "ersatuan

dan kesatuan bangsa, serta mem"erhatikan tata &ara dimana unsur kekerasan tidak terda"at di

dalamnya' misalnya, unuk rasa yang tidak disertai dengan aksi "embakaran, "enarahan,

mau"un "erkelahian yang seringkali beruung "ada kerusuhan. Perilaku negati( tersebut di atas

meru"akan &ontoh!&ontoh "elanggaran terhada" hak asasi orang lain, karena mengganggu

ketertiban dan keamanan bersama. Negara dan "emerintah bekerasama dalam mengatur etika

mengungka"kan "enda"at untuk me$uudkan ketertiban umum, keamanan nasional, moralitas

masyarakat, dan teraminnya hak!hak masyarakat.

De$asa ini, disadari atau tidak, kebebasan bereks"resi dan mengeluarkan "enda"at di muka

umum sering melen&eng dari aturan yang sebenarnya, dimana kehendak dari masing!masing

indi#idu dikeluarkan dengan sebebas!bebasnya tan"a mem"erhatikan lagi batasan!batasan yang



ada. )entunya, "eran dari a"arat keamanan serta hukum dalam "emerintahan sangat dibutuhkan

demi menaga keamanan umum dan ketertiban bersama dalam masyarakat. Namun yang tidak

kalah "entingnya adalah bagaimana menera"kan "rinsi" bebas bertanggunga$ab terhada" $arga

negara Indonesia di de"an umum.

B. *umusan Masalah

+. Pasal bera"akah yang terda"at dalam UUD +- yang mengatur tentang kebebasan dalam

mengeluarkan "enda"at/ 0elaskan1

2. Dalam dunia Internasional, adakah "asal yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan

"enda"at di muka umum/

3. Di dalam negara yang demokratis, sulitkah mengeluarkan "enda"at yang sesuai dengan nilai

dan norma yang berlaku ketika kita mengeluarkan "enda"at di muka umum/

4. )uuan Penelitian

Negara kita meru"akan negara demokrasi. %ita "un menunung nilai "ersatuan dan kesatuan

bangsa kita. Ada"un tuuan dari "embuatan makalah ini adalah kita da"at mengerti dan

memahami a"akah sebuah makna dari demokrasi. Demokrasi berarti adil. Adil dalam bentuk

a"a"un. Misalnya dengan mengeluarkan "enda"at, "enda"at yang kita berikan ke"ada

masyarakat meru"akan hak kita dalam mengeluarkan "enda"at sebagaimana telah tertulis dalam

UUD +- yaitu Pasal 25 tentang mengeluarkan "enda"at. Penda"at yang kita berikan

hendaknya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nilai dan norma yang dimkasud adalah

&ara dari kita menyam"aikan makalah, to"ik a"akah yang akan kita bi&arakan di muka umum,



dan bagaimana "enyam"aian dari makalah ini agar da"at dimengerti oleh "emba&anya. )uuan

dari "embuatan makalah ini disam"ing membuat "emba&a mengerti bagaimana dan a"a yang

disaikan di dalamnya, teta"i makalah ini da"at membuat "emba&anya ingin turut ikut serta

dalam memberikan "enda"atnya di muka umum.

D. Metode Penelitian

+. 6tudi La"angan 78ield 6tudy9 yaitu )eknik :bser#asi, yakni melakukan "engamatan se&ara

langsung terhada" geala!geala yang diteliti.

2. 6tudi %e"ustakaan 7Literature 6tudy9, yaitu usaha!usaha untuk mem"eroleh data dengan

memba&a berbagai buku sebagai kaian atau landasan teori.

3. )eknik Pengum"ulan Data, yaitu menggunakan data kualitati(.

E. 6istematika Uraian

BAB I ; Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tuuan "enelitian, metode "enelitian, dan sistematika uraian.

BAB II ; Bab ini berisi tentang "embahasan tentang kebebasan

mengeluarkan "enda"at di muka umum.

BAB III ; Bab ini terdiri dari kesim"ulan dan saran!saran.

DA8)A* PU6)A%A ; Da(tar Pustaka berisi tentang berbagai buku dan situs

yang menadi re(erensi "enulis dalam "embuatan



makalah ini.

BAB II

I6I



%EBEBA6AN MEN<ELUA*%AN PENDAPA) DI MU%A UMUM

Legislasi atas kebebasan mengemukakan "enda"at di"rakarsai oleh Anders 4hydenius di

keraaan 6$edia. 6ekarang hak untuk mengaukan "enda"at, telah diamin dalam hukum

Internasional, terutama "asal + yang berisi hak setia" orang untuk menyam"aikan "enda"at.

Dalam hukum Internasional, kebebasan mengemukakan "enda"at di muka umum, dibutuhkan

tiga batasan, yakni ;

! 6esuai dengan hukum yang berlaku

! Punya tuuan baik yang diakui masyarakat

! %eberhasilan dan suatu tuuan sangat di"erlukan

Menurut 0ohn 6tuartmill, untuk melindungi kebebasan ber"enda"at sebagai hak dasar adalah

=6angat Penting Untuk Menemukan Esensi Adanya 6uatu %ebenaran=.

%esetaraan martabat dan hak "olitik mengidenti(ikasi tentang kesamaan hak "olitik dari setia"

$arga negara, termasuk hak menda"atkan akses untuk in(ormasi "olitik serta kebebasan

mendiskusikan dan mengkritik (igure "ubli&. Dalam negara demokrasi, selain menghargai

mayoritas, uga "elaksanaan kekuasaan harus bertanggung a$ab dan res"onsi#e terhada"

as"irasi rakyat. Di Indonesia sendiri hak ini telah di&antumkan dalam "asal 25 ayat 25E ayat 729

dan ayat 739 Undang!undang Dasar +- yang berisi >6etia" orang berhak atas kebebasan

berserikat, berkum"ul, dan mengeluarkan "enda"at=.

6ebagai &ontohnya adalah ; )ahun +5 di saat a$al mula tumbangnya "emerintahan Presiden



6oeharto, teradi "eristi$a dimana "uluhan ribu mahasis$a berunuk rasa dan turun ke ruas alan

raya di kota 0akarta.

4ontoh!&ontoh a$al moment unuk arsa berubah menadi gerakan yang narkis dan melanggar

tata tertib sosial yaitu beru"a "eram"okan, "enarahan, dan "embakaran yang memakan banyak

korban i$a. Dengan melihat kondisi se"erti itu, "emerintah akhirnya mengeluarkan "ennda"at

di muka umum yang menyatakan bah$a =Me$uudkan %ebebasan Bertanggung 0a$ab 6ebagai

6alah 6atu Pelaksanaan Hak Asasi Manusia 6esuai Dengan Pan&asila dan UU +-=.

6esuai dengan "enda"at diatas, =6etia" ?arga Negara @ang Akan Menyelenggarakan Unuk

*asa Mem"unyai Hak dan %e$aiban @ang Harus Di"atuhi=. Hak dan %e$aiban tersebut diatur

dalam "asal dan UUD no. tahun +5. Hak!hak yang dimiliki $arga negara dalam

menyam"aikan "enda"at di muka umum yaitu dengan mengeluarkan "ikiran se&ara bebas dan

mem"eroleh "erlindungan hukum. 6edangkan ke$aiban yang harus di tanggung a$abkan

anatara lain ;

! Menghormati hak!hak dan kebebasan orang lain

! Menghormati aturan!aturan moral yang diakui "ublik

! Mentaati hukum dan ketentuan "eraturan yang berlaku

! Menaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum

! Menaga keutuhan dan kesatuan bangsa

Pemahaman yang selama ini berkembang bah$a "ada masa re(ormasi ini kebebasan dikeluarkan

dengan sebebas!bebasnya sesuai dengan kehendak masing!masing indi#idu tersebut tan"a ada

"embatasan!"embatsan a"a"un. Undang!undang tidak membatasi adanya kebebasan

mengelurkan "enda"at di muka umum. Akan teta"i, undang!undang bermaksud menaga tertib



sosial yang telah ter&i"ta di dalam masyarakat.

Menga"a %ebebasan Mengemukakan Penda"at itu Penting/

Menyam"aikan "enda"at adalah hak setia" orang. 6ika" kritis da"at ditunukkan sebagai kritik

sosial adalah "er$uudan dari kemerdekaan menyam"aikan "enda"at di muka umum baik se&ara

lisan mau"un tulisan .

Dan menga"a kritik so&ial ,dalam hal ini kebebasan mengemukakan "enda"at menadi "enting

dikede"ankan "adahal kemauan re(ormasi "olitik akhir!akhir ini uga tak da"at disangkal/

Alasan yang "ertama, tindakan kekuasaan negara 7state "o$er9melalui "emerintah, "arlemen,

lembaga kehakiman serta "ara "eabat yang ber$enang lainnya tidaklah untuk negara itu sendiri,

melainkan seharusnya untuk memaukan keseahteraan umum, melindungi kemerdekaan $arga

dan men&erdaskan kehidu"an bangsa. )a"i (aktanya, banyak o"erasi kekuasaan ini yang

&enderung koru".

@ang kedua, "ara "emegang kekuasaan dalam institusi!institusi negara terbuka untuk melakukan

"enyele$engan dari $e$enang dan tanggung a$abnya baik demi ke"entingan "ribadi mau"un

kelom"oknya. %endati re(ormasi "olitik mulai terlembaga, ta"i (aktanya "enyele$engan se"erti

koru"si terus saa meluas dan "elakunya tan"a malu!malu melakukannya.

@ang ketiga, setia" "enyele$engan kekuasaan 7abuse o( "o$er9 da"at merugikan dan

mengan&am atau membahayakan. %oru"si yang dilakukan "ara "emegang kekuasaan di"astikan

merugikan ke"entingan dan tuuan memaukan keseahteraan umum. 6ementara "erilaku otoriter

atau se$enang!$enang di"astikan mengan&am atau membahayakan "elaksanaan hak!hak

$arganya.



Dengan "ertimbangan di atas, maka kebebasan masyarakat dalam mengemukakan "enda"at

beru"a kritik sosial sangatlah "enting sebagai alan untuk melakukan "enilaian terhada" kinera

"ara "emegang kekuasaan tersebut. 0ika "ara "emegang kekuasaan menalankan otoritasnya

tan"a dikritik, tam"aknya kekha$atiran segera teradinya "enyim"angan sulit dihindarkan.

6eolah!olah mereka bero"erasi tan"a ada "ihak yang mengingatkan dan menga$asinya.

6etia" kritik yang diungka"kan bukan saa sebagai bagian dari "elaksanaan kebebasan

menyam"aikan "enda"at, ta"i uga "elaksanaan re(ormasi "olitik da"at diingatkan dari berbagai

"enyele$engan. Prinsi"nya, harus ada "ihak lain yang memberikan "enilaian atas "erilaku dan

kineranya, sehingga ia da"at diimbangi dan mem"eringatkannya untuk kembali di alur

re(ormasi dan "erang mela$an %%N. Maka itu,a"abila ada seumlah "ihak yang mengutarakan

"enda"at mereka dengan &ara melakukan kritik terhada" "ara "elaku "emerintahan itu sendiri.

6e&ara nasional, mengemukakan "enda"at kita akan membantu "en&a"aian tuuan untuk

men&erdaskan kehidu"an bangsa. Ber"enda"at dan "engembangan kritik akan mendidik orang

untuk ber"ikir, mengemukakan "enda"at, melengka"i dengan argumentasi, serta kemam"uan

dalam memba&a suatu "ersoalan dan selanutnya menemukan solusinya.

6ebagai &ontoh, mantan bos badan intelien %<B yang kini Presiden *usia, ladimir Putin, telah

dikritik oleh banyak kalangan atas kebiakan dan langkah yang diambilnya termasuk kasus

"enyanderaan di Beslan dan "engebirian demokrasi. Ia bahkan dikritik tidak be&us. %ritik uga

diutarakan mantan "emim"in Uni 6o#iet, Mikhail <orba&he#. )a"i Putin tak mengambil

tindakan mengusir "engamat internasional mau"un menahan atau menggugat orang!orang yang

mengkritik ke "engadilan. Ia hanya mena$ab semua kritik ini dengan lisan atau tulisan. Dan

sekarang terbukti bah$a atas ke"emim"inan dia di *usia,"erekonomian di *usia membaik .Hal

ini membuat banyak orang sim"atik ke"adanya.)erbukti,tan"a kekerasan,suatu negara da"at



beralan dengan baik.

Partisi"asi masyarakat uga harus ditingkatkan.

Dengan mendasarkan "ada argumentasi di atas, "entingnya kebebasan ber"enda"at dengan kritik

sosial menadi sarana "erimbangan terhada" o"erasi kekuasaan yang dialankan oleh mereka

yang ber$enang di negara ini. Dihara"kan "ula "ara "emegang $e$enang ini tak lantas berbuat

se$enang!$enang dengan hak C hak mereka dan menyele$engkan keuangan negara yang ustru

dibutuhkan bagi "emenuhan hak!hak ekonomi, sosial dan budaya $arganya.

Para "emegang $e$enang yang diduga telah melakukan kesalahan atau tak be&us bekera harus

ditindak tegas. Penilaian atas berbagai kelemahan kinera bertuuan untuk segera

mem"erbaikinya demi kemauan di masa de"an. )ugas!tugas mereka yang kurang e(ekti(, harus

segera di"erbaiki e(ekti#itasnya. )indakan membuang!buang $aktu, harus ada solusi untuk

menad$alkan ulang akti#itasnya. Perilaku yang memboroskan biaya, harus diambil langkah

yang rasional.Dan yang "eling "enting adalah mereka herus bersedia menerima kriktik!kritik

yang diberikan "ada mereka,dan bertanggung a$ab untuk mem"erbaiki kesalahan!kesalahan

mereka sebelumnya.

Dalam mengembangkan sika" kritis, setia" u"aya menggerakkan kebebasan menyam"aikan

"enda"at haruslah diletakkan dalam relasi antara negara 7state9 dan masyarakat $arga 7&i#il

so&iety9. %ritik yang didasarkan "ada "artisi"asi masyarakat mem"unyai sumbangan "enting

bagi "embentukan masyarakat. %e"entingan "ublik lebih ditekankan ketimbang ke"entingan

eksklusi( segelintir orang.

Penda"at dan kritik a"a "un "enda"at yang disam"aikan ke"ada "ara "emegang kekuasaan atau

$e$enang tertentu bertalian dengan "erilaku dan kineranya haruslah dilan&arkan se&ara terbuka

dan tidak boleh ditentang dan dilarang oleh "ihak mana"un. Dengan keterbukaan inilah suatu



"enda"atkritik yang disam"aikan da"at diketahui "ublik, sehingga memungkinkan timbulnya

res"ons tak hanya bagi yang menerima kritik, uga bagi orang lain yang mengetahuinya.6elain

itu ,%ritik!kritik tersebut sangat berguna dalam membangkitkan "artisi"asi masyarakat luas

untuk bersatu mem"erbaiki dan me!monitori kinera dari "emegang kekuasaan. A"abila ada

suatu "ersoalan umum yang menadi ke"rihatinan mereka. Ia akan berkembang dalam suatu

diskusi, dan bergerak lebih auh dengan menyam"aikan atau menyuarakan "enda"at di muka

umum yang bergulir sebagai "rotes.%alangan mahasis$a, buruh, orang!orang yang tergusur,

L6M dan "ihak!"ihak yang menaruh ke"rihatian atas "ersoalan umum lah yang "aling banyak

menuntut kebebasan mereka untuk mengemukakan "enda"at meraka.

6etia" u"aya melan&arkan kritik da"at ditingkatkan dalam suatu kegiatan yang terlembaga.

%eberadaan L6M yang se&ara khusus menangani isu!isu tertentu se"erti hak!hak asasi manusia

dan koru"si. Bero"erasinya L6M "enga$as 7$at&h9 dan studi sam"ai ad#okasi menunukkan

"erkembangan ini. %endati begitu, "erluasan "artisi"asi $arga auh lebih "enting mengingat dari

sinilah kekuatan "enda"at dan kritik da"at dibangun dan "eluang menu kesuksesan "ada

akhirnya menadi &e"at terrealisasi.@ang "aling "enting adalah,a"a"un keadaannya,a"abila ada

"ihak yang ingin mengutarakan "enda"at mereka,tidak boleh di&egah atau dihentikan,karena

sekarang adalah aman re(ormasi yang berdasarkan "ada asas kebebasan...

Dikembangkan dari "ernyataan %etua Maelis Anggota PBHI

Bebera"a 4ontoh dari Peristi$a Pelanggaran Hak untuk Mengemukakan Penda"at.

# %asus Bank Mandiri



6umber ; Artikel Poskota Minggu +2 Agustus 2F

86PMBB 6ayangkan Bank Mandiri

8ederasi 6erikat Pekera BUMN Bersatu 786PMBB9 menyayangkan "enatuhan sanksi terhada"

seumlah karya$an Bank Mandiri yang berunuk rasa menuntut "eningkatan keseahteraan.

Menurut %etua 86PMBB Ari( Poyu$ono melalui siaran "ersnya, sika" manaemen Bank

Mandiri sangat disayangkan. Hal itu men&erminkan ketidak(ahaman manaemen terhada" aturan

kebebasan mengemukakan "enda"at dan hak "ekera.

>6eharusnya meneemen Bank Mandiri memahami dan menghormati kemerdekaan anggota

dalam mengemukakan "enda"atnya di muka umum,= kata Ari(. >Akan lebih baik bila

manaemen Bank Mandiri mendengarkan dan mendiskusikan tuntutan mereka.=

6ebelumnya 6erikat Pekera Bank Mandiri 76PBM9 berunukrasa menuntut "eningkatan

keseahteraan. Buntutnya, seumlah karya$an yang diangga" sebagai "elo"or dikenai sanksi oleh

"erusahaan.

Ari( menegaskan manaemen Bank Mandiri bisa di"idana karena diduga menghalang!halangi

kemerdekaan mengemukakan "enda"at di muka umum.

%arenanya, 86PMBB minta Meneg BUMN memeriksa Direksi Bank Mandiri. 6elain itu, uga

minta digelarnya *UP6LB terkait dengan skorsing dan intimidasi terhada" "ekera yang



menggelar unuk rasa.

6esuai dengan Undang Undang dan aturan yang berlaku.%ebebasan setia" orang untuk

ber"enda"at haruslah dihormati oleh semua orang,tidak terke&uali.

Manaemen bank Mandiri harusnya da"at menghormati hak "ara karya$an untuk mengutarakan

"enda"at mereka.Adanya ketidak(ahaman manaemen terhada" aturan kebebasan

mengemukakan "enda"at dan hak "ekera yang menimbulkan seumlah karya$an yang diangga"

sebagai "elo"or dikenai sanksi oleh "erusahaan. Dimana seharusnya hal tersebut tidak teradi.

Dalam kasus ini,adalah benar a"abila manaemen Bank Mandiri bisa di"idana karena telah

melanggar "eraturan yang berlaku.

# %ebebasan Pers untuk Bereks"resi )eran&am

6umber ; %om"as

0akarta, %om"as ! *an&angan Undang!Undang %itab Undang!undang Hukum Pidana tidak

hanya mengan&am kebebasan "ers, teta"i uga kebebasan bereks"resi dari masyarakat. Bila *UU

%UHP itu disahkan, demokratisasi di negeri ini tidak akan bisa beralan.

Dalam Memorandum De$an Pers untuk mem"eringati Hari %ebebasan Pers Dunia disebutkan

"asal!"asal dalam *UU %UHP yang ber"otensi membelenggu hak!hak masyarakat untuk

ber"enda"at, bereks"resi, dan berkomunikasi. Aturan itu elas sekali bertentangan dengan Pasal

25 Amandemen UUD +- serta )a" MP* GII+F5 tentang Hak Asasi Manusia.

Memorandum itu diba&akan %etua De$an Pers I&hlasul Amal, seusai diskusi bertema

%ebebasan Pers dan *UU %UHP di 0akarta, 6elasa 739.

4atatan yang kami berikan ini untuk memberikan dorongan ke"ada "ublik agar mau benar!

benar mem"elaari *UU %UHP. Masyarakat harus menyadari "ersoalan *UU %UHP ini sangat



"enting, bukan hanya bagi $arta$an teta"i uga untuk ke"entingan demokrasi, kata I&hlasul.

De$an Pers menyebutkan, setidaknya terda"at - "asal karet dan uga ketentuan "asal!"asal

dalam UU 6ub#ersi yang "ernah di&abut MP*.

Bebera"a "asal!"asal karet itu, misalnya, menyangkut "enyebaran aaran %omunismeMarisme!

Leninisme, "embo&oran rahasia negara, "enghinaan, "enghasutan, "enyiaran berita bohong,

"ornogra(i, "en&emaran nama baik dan (itnah.

Berkaitan dengan kebebasan bereks"resi dan kemerdekaan "ers, De$an Pers ber"enda"at *UU

%UHP menadi an&aman bukan saa karena teta" di"ertahankannya "asal!"asal karet melainkan

uga "eneta"an seumlah "asal dengan menggunakan delik (ormal. Misalnya mengenai

"enyebaran kabar bohong dan berita tidak "asti, seorang $arta$an bisa dihukum hanya karena

dugaan menyebarkan kabar yang diketahui dan menimbulkan keonaran 7"asal 3F *UU %UHP9.

Pasal!"asal itu tidak hanya mengan&am "ers teta"i uga masyarakat yang sedang berunuk rasa,

"embi&ara diskusi, "en&eramah, ilmu$an bahkan seniman "un bisa terkena hukuman "idana,

uar I&hlasul.

6elain itu, De$an Pers uga menilai, adanya ketentuan "idana tambahan dalam *UU %UHP

beru"a "en&abutan hak menalankan "ro(esi uga dirasakan berlebihan. Pro(esi $arta$an bisa

di&abut oleh negara ika negara memandang teradi "elanggaran "ro(esi. Padahal semestinya

"en&abutan "ro(esi meru"akan domain organisasi "ro(esi, bukan $ilayah yang diatur negara,

katanya

*an&angan Undang!Undang %itab Undang!undang Hukum Pidana seharusnya ditinau ulang

karena sama saa dengan "engekangan kebebasan "ers.A"abila *UU ini disah!kan,sama saa

dengan kembalinya Jaman dimana "ers di"asung,dan tidak boleh bereks"resi .Hal ini akan

menimbulkan ketidak terbukaan dalam masyarakat yang tentunya menuntut trans"arasi dari



"emerintahan,yang selama ini.

# Menge&am %ekerasan )erhada" %ebebasan Pers

)erkait dengan insiden atuhnya re"orter 6uara 6urabaya, 8aiJ 8aaruddin, yang hendak meli"ut

kedatangan %e"ala %e"olisian *e"ublik Indonesia 7Polri9 0endral 7Pol9 DaKi Ba&htiar, yang

menurut in(omasi akan datang ke Hotel 6heraton, 0umat malam itu 72F9. Namun, 8aiJ ditarik

dan teratuh. %ekerasan tersebut dilakukan %e"ala bidang Hubungan %emasyarakatan

%e"olisian Daerah 0atim, %omisaris Besar Endro $ardoo 7%om"as, 3+ Mei 29.

Pelarangan "eli"utan yang dilakukan %e"ala Bidang Humas Polda 0atim, %omisaris besar Endro

?ardoo, meru"akan bentuk kekerasan terhada" %ebebasan Pers, dan meru"akan "elanggaran

Hak Asasi Manusia. %ami mengutuk a"arat "olisi yang telah melakukan tindak kekerasan yang

dilakukan "ada ka$an!ka$an $arta$an. 6ebenarnya, a"arat "olisi sebagai "enegak hukum dan

"elayan serta "elindung bagi masyarakat, tidak seharusnya mem"erlakukan $arta$an yang

sedang men&ari in(ormasi, demi kelangsungan "roses demokrasi.

6urabaya, 3+ Mei 2

6umber ;

B4 Nusantara, 6.H.

De"uti ?ALHI 0atim

)ak ada demokrasi tan"a kebebasan ber"enda"at. %ebebasan ber"enda"at meru"akan salah satu

hak "aling mendasar dalam kehidu"an bernegara. Pasal + DUHAM menyebutkan;

6etia" orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan "enda"at. Dalam hal ini,

termasuk memiliki "enda"at tan"a gangguan dan untuk men&ari, menerima, serta menyam"aikan

in(ormasi dan buah "ikiran melalui media massa, dengan tidak memandang batas.

6esuai Prinsi" Hukum dan Demokrasi, bah$a "erlindungan hukum dan ke"astian hukum dalam



menegakkan hukum "erlu ada keterbukaan dan "elibatan "eran serta masyarakat. Untuk itu,

kebebasan "ers, hak $arta$an dalam menalankan (ungsi men&ari dan menyebarkan in(ormasi

harus di"enuhi, dihormati, dan dilindungi.

An&aman terhada" kebebasan "ers di Indonesia, umumnya datang dari dua "ihak, yakni

"enguasa dan "emodal. Bentuk an&aman tersebut umumnya teradi "ada masa :rde Baru.

Namun, setelah re(ormasi, keadaan berubah. Harus diakui keterbukaan in(ormasi mulai teradi.

Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk "emerintah, khususnya setelah UU Pers yang

baru, UU No. - tahun + diteta"kan.

# Penera"an Undang!Undang %olonial Dan Praktek!Praktek Era 6oeharto Untuk Menahan Para

Akti#is Politik

Meski"un ruang gerak "olitik bagi "erbedaan "enda"at meningkat luar biasa seak keatuhan

6oeharto, aturan!aturan tertulis yang membatasi kebebasan ber"enda"at masih te&antum se&ara

luas "ada kitab!kitab 7undang!undang9, dan berlangsung terus dalam rangka memudahkan

"enguasa!"enguasa men&a"ai target "ribadinya se&ara se$enang!$enang. Aturan hukum

tersebut, "ada $uud dan dalam "rakteknya, melanggar hak asasi untuk kebebasan ber"enda"at.

Pasal + dari Deklarasi Uni#ersal HAM, yang se&ara luas diangga" sebagai &erminan hukum

adat internasional mengenai HAM, menyatakan; >6etia" orang bebas mengeluarkan "enda"at

dan bereks"resi.=

Pasal 25 UUD +- menga&u "ada kebebasan ber"enda"at, namun "erundang!undangan dan dan

"eraturan!"eraturan di ba$ahnya melarang hak dasar ini. Akibatnya adalah ,demi hukum, orang

Indonesia masih da"at diebloskan dalam "enara karena >menghina= "residen, atau

mengungka"kan >"erasaan ben&i= menentang "emerintah, bahkan sentimen!sentimen sema&am

itu dita$arkan sebagai bagian dalam menalankan "erbedaan "olitik se&ara damai.



Untuk tuuan la"oran ini, Human *ights ?at&h mengamati se&ara khusus "ara akti#is anti

kekerasan yang ditangka", ditahan dan dihukum berdasarkan dua kategorikelom"ok "asal dalam

%UHP.

Pasal %UHP mengenai tindak kriminal menentang "emerintah yang berkuasa .Pasal +3-, +3,

dan +3F memuat tuduhan mengenai >"enghinaan= terhada" "residen dan $akil "residen

Indonesia dan meneta"kan hukuman kriminal bagi sia"a saa yang menyebarkan, berdemo se&ara

terbuka atau memasang tulisan atau gambar yang isinya menghina "residen atau $akil "residen.

Pasal ini meneta"kan hukuman selama!lamanya enam tahun "enara untuk "elanggaran tersebut.

Pasal %UHP mengenai >"enyebaran keben&ian= .Pasal +-,+ dan + memuat tuduhan

mengenai >ungka"an "erasaan masyarakat yang bersi(at memusuhi, memben&i atau"un

memandang rendah "emerintah= dan melarang >mengungka"an "erasaaan dan "andangan

sema&am itu melalui media massa.= Pasal ini meneta"kan hukuman selama!lamanya tuuh tahun

"enara untuk "elanggaran tersebut.

6ebagai sisa!sisa "eninggalan "emerintah kolonial Belanda, "asal!"asal ini sering di"akai oleh

"emerintahan 6oeharto untuk melarang kebebasan ber"enda"at. La$an!la$an "olitik, "ara

kritikus, mahasis$a dan "embela HAM diadikan sasaran dan dibungkam. Pasal!"asal ini tidak

saa tunduk terhada" inter"restasi yang terlalu melebar, namun banyak esensinya yang

membatasi hak!hak indi#idu dalam mengeluarkan "enda"at. Pasal!"asal ini uga melanggar

semangat yang ter&antum dalam UUD Indonesia, yang men&oba melindungi hak tersebut "ada

saat kemerdekaan.

Dalam suatu "ersidangan baru!baru ini terhada" serorang akti#is yang dituduh menghina

Presiden Mega$ati, "embela menyim"ulkan argumen!argumennya dengan menyatakan bah$a;

Pada "asal +3- dan "asal +3F 7+9 %UHP substansi tindak kriminal belum se"enuhnya bisa



dimengerti. %onsekuensinya adalah masih terbuka kesem"atan bagi "ara "emegang kekuasaan,

yang dalam hal ini di$akili oleh ke"olisian dan aksa "enuntut, untuk mengadakan inter"retasi

mutlak terhada" aksi!aksi indi#idu' baik aksi itu beru"a tindakan, "erkataan, atau bahkan

"emikiran, yang berbeda dari "enda"at "enguasa yang berlaku. Hal ini tentu sungguh berbahaya

bagi "erkembangan "roses demokrasi, "ertumbuhan HAM, dan "erkembangan hukum di

Indonesia.

%elom"ok!kelom"ok HAM dan "ara re(ormis, di Indonesia dan di luar negeri, berhara" bah$a

di negara Indonesia yang demokratis "asal!"asal ini bisa di&abut. Munarman, ketua @ayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau @LBHI di 0akarta, berkata ke"ada Human *ights

?at&h; >Hanya ada dua &ara untuk menghentikan "enggunaan undang!undang tersebut mela$an

"olitik. Anda da"at menghentikan "enggunaannya dalam "raktek, teta"i hal ini saa kurang kuat.

@ang e(ekti( adalah anda harus men&abutnya dari %UHP.=

6eak Mega$ati kembali berkuasa $arisan legislati( ini telah dihidu"kan kembali oleh

"emerintahannya. ?alau"un seumlah isu mengenai orang!orang terkenal yang menggoyang

Indonesia sudah diberikan "ada saat itu, "ekembangan tersebut sedikit menda"at "erhatian baik

dari dalam dan luar negeri. Akan teta"i kebebasan ber"enda"at adalah suatu kondisi yang

di"erlukan untuk menalankan hak!hak lainnya, dan dak$aan!dak$aan yang sudah disebutkan

tadi memberikan gambaran mengenai seluruh "en&a"aian HAM yang teradi di Indonesia seak

lengsernya 6oeharto

Human *ights ?at&h menghimbau "emerintahan Indonesia dan MP* untuk men&abut "asal!

"asal mengenai "enghinaan "residen dan $akil "residen serta "asal!"asal mengenai >"enyebaran

keben&ian=. 6elanutnya, "emerintah Indonesia harus membuat suatu komitmen terbuka untuk

tidak lagi melakukan dak$aan dengan menggunakan "asal!"asal tersebut, mengha"us setia"



tuduhan yang tak beralasan menurut "asal!"asal tersebut, dan mele"as semua orang yang

dita$an dan di"enarakan karena melanggar "asal!"asal tersebut.

Di Jaman re(ormasi se"erti sekarang ini Pasal %UHP yang masih tidak adil terhada" masyarakat

yang mengutarakan "enda"atnya,dimana istilahnya karena adanya undang undang yang berlaku

masyarakat Indonesia masih da"at diebloskan dalam "enara karena >menghina= "residen, atau

mengungka"kan >"erasaan ben&i= menentang "emerintah.A"abila memang kesalahan ada di

"ihak masyarakan yang bias dibilang melakukan suatu tindak "ro#okasi dengan demo!demo

yang mereka lakukan dan merugikan banyak "ihak,mungkin adanya %UHP ini memang da"at

men&i"takan keadilan di Negara ini.)eta"i (akta yang ada selama ini,mereka yang melakukan

"rotes memang benar!benar me$akili a"a yang ada di "ikiran rakyat,dimana "emerintah atau

"ihak yang ber$enang melakukan kesalahan dalam kinera mereka hal ini tentunya memudahkan

"enguasa!"enguasa bertindak se&ara se$enang!$enang karena sia"a"un yang menentang mereka

da"at diatuhi hukuman karena ada hokum yang memberatkan mereka danterbuka kesem"atan

ke"olisian dan aksa "enuntut yang menangani kasus ini, melakukan "enilaian mutlak terhada"

aksi!aksi indi#idu!indi#idu baik tindakan, "erkataan, atau bahkan "emikiran, yang berbeda dari

"enda"at "enguasa yang berlaku. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi "erkembangan "roses

demokrasi, "ertumbuhan HAM, dan "erkembangan hukum di Indonesia.Maka itu,"artisi"asi

semua kalangan masyarakat sangat di"erlukan,dan tentunya adalah kesadaran dari "ihak

ber$enang yang memiliki "osisi tinggi di "emerintahan ini.Mulai dari "residen,"ara menteri,"ara

anggota de$an,serta "ara "olisi dan aksa.

# Denda untuk %oordinator Urban Poor 4onsortium 7UP49.

6umber ; IND:MEDIA



%oordinator Urban Poor 4onsortium 7UP49, ?ardah Ha(idJ, akhirnya dinyatakan bersalah dan

dihukum denda *"2.2 dalam kasus berunuk rasa di de"an Istana %e"residenan bersama

ratusan abang be&ak tan"a seiJin "olisi.

Maelis Hakim Pangadilan Negeri Pusat menilai ?ardah terbukti melanggar "asal + dan ++

%UHP unto UU +5 tentang kebebasan mengemukakan "enda"at di muka umum.

Namun ke"utusan maelis dalam sidang yang digelar 6elasa 7229 "agi itu, tan"a dihadiri

tersangka ?ardah karena dia bersama "ara "enasihat hukumnya melakukan $alk out sebagai

ungka"an "rotes.

?ardah dan tim "enasihat hukumnya menolak sidang, karena UU yang digunakan meru"akan

"roduk reJim otoriter.Ditambahkan, "ihaknya uga menolak karena "olisi yang menggebuk

ternyata uga memeriksa, menuntut dan menyerahkan berkas ke "engadilan.

6ementara "engadilan, menurut dia, mau saa menerima berkas itu sehingga digelar sidang. Dari

sini terlihat, "engadilan hanya meru"akan alat kekuasaan, karena itu "erlu dire(ormasi.

%arenanya, tambah dia, ?ardah dkk tak mau mengulangi "engadilan kasus 2F 0uli yang

meru"akan "eradilan sesat.

Menurut 0honson, ?ardah bersama tukang be&ak berunuk rasa su"aya menda"at "erhatian

"im"inan "emerintahan. 6ia"a lagi yang akan mendengar kalau bukan "im"inan "emerintah.

6e"erti diketahui, ?ardah Ha(idJ ditangka" a"arat Polda Metro ketika berunuk rasa di de"an

Istana %e"residenan, 6enin 72529 malam.Ia kemudian langsung di"eriksa di Direktorat *eserse

Polda Metro 0aya dan ter"aksa mengina" di Ma"olda bersama + abang be&ak.6elama di

Ma"olda, ?ardah sem"at ditengok dua anggota P%B, E((endi 4hoirie dan Andi NaJmi 8uaidi.

%eduanya menenguk ?ardah untuk memberikan dukungan moral.Usai di"eriksa, "olisi segera

menyerahkan berkas di "engadilan, yang langsung menggelar sidang ti"iring itu



Masih terda"at "ro!kontra terhada" undang undang yang mengatur kebebasan seseorang untuk

ber"enda"at.Undang Cundang yang ada diangga" meru"akan "roduk reJim otoriter dimana

kurang menunung kebebasan masyarakat untuk ber"enda"at.Dilain "ihak,"ihak yang

ber$enang uga melakukan tindak semena!mena terhada" meraka yang melakukan aksi

demo.Bagaimana keadilan da"at ter&a"ai a"abila "ihak ber$enang "un tidak da"at bersika" adil.

Maka dihara"kan demi ter&a"ainya keadilan.anagn ada lagi tindakan semena!mena dari "ihak

ber$enang atas dasar ada hokum yang berlaku ke"ada meraka yang mem"euangkan

haknya,selama a"a yang di"eruangkan adalah benar dan demi keseahteraan banyak "ihak,tidak

ada yang boleh mengekang mereka.%ebebasan "enda"at haruslah diunung tinggi.

BAB III



%E6IMPULAN dan 6A*AN

A. %esim"ulan

%ebebasan mengeluarkan "enda"at di muka umum sangat "enting sekali di dalam Negara

Indonesia karena Negara Indonesia menganut system demokrasi. Dengan adanya kebebasan

teta"i kita semua sebagai $arga Negara yang baik harus menaati aturan C aturan moral se&ara

umum dan menaati hukum, menaga keutuhan "ersatuan dan kesatuan bangsa, serta

mem"erhatikan tata &ara dimana unsur kekerasan tidak terda"at di dalamnya.

kebebasan ber"enda"at di muka umum sering melen&eng dari aturan yang sebenarnya, dimana

kehendak dari masing!masing indi#idu dikeluarkan dengan sebebas!bebasnya tan"a

mem"erhatikan lagi batasan!batasan yang ada. Maka dari itu kita harus mengetahui sam"ai mana

kita bebas mengeluarkan "enda"at sesuai dengan Undang C Undang +-.

B. 6aran

Dengan adanya kebebasan ber"enda"at kita sebagai $arga Negara yang baik harus menaati

norma C norma atau "eraturan C "eraturan yang ada di Negara Indonesia, selain itu kita harus

sama C sama saling menghormati a"abila ada "erbedaan "enda"at diantara masyarakat. Dengan

begitu tidak ada lagi kekerasan yang karena "erbedaan "enda"at.

kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum 1945

Documents