kelompok 2 sap pertemuan ke 5.pdf

7/21/2019 Kelompok 2 SAP pertemuan ke 5.pdf

1/25

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH

ALTERNATIVE BASES OF ACCOUNTING :

DEFINITION AND RECOGNITION OF REVENUES

KELOMPOK II

Arga Jaya Dwiputra, email: [email protected]

Fahreza Dhika Pradana, email: [email protected]

Hendra Medianto, email: [email protected]

Wishnu Kusumo Agung E, email: [email protected]

Yuli Susanti, email: [email protected]

Program Diploma IV Akuntansi Khusus

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan

ABSTRAK. Makalah ini menjelaskan mengenai definisi revenue atau pendapatan

berdasarkan 4 (empat) jenis basis atau pendekatan yang dikenal secara umum. Basis

tersebut mencakup basis kas, basis akrual, basis kas modifikasian, dan basis akrual

modifikasian. Selain itu dijelaskan pula mengenai definisi exchange revenue dan non

resiprocal revenue sebagaimana tercantum dlam PSC Study Number 9. Pada makalah ini

dijelaskan pula mengenai prinsip prinsip pengakuan pendapatan dan klasifikasi

pendapatan berdasarkan IPSAS dan PSAP.


2/25

2

PENDAHULUAN

IPSAS(International Public Sector Accounting Standards) telah diadopsi oleh banyak

negara di dunia. Munculnya IPSAS sebagai pedoman penyelenggaraan akuntansi berbasisakrual telah memberikan arahan jelas bagi mereka yang berkeinginan untuk mengikuti jejak

negara yang telah berhasil menerapkan basis akrual di dalam akuntansi anggarannya.

Namun, standar akuntansi sektor publik tersebut tidak dengan serta merta dapat langsung

diaplikasikan 100% oleh suatu negara. Tercatat hanya beberapa negara saja yang

menerapkan IPSAS secara menyeluruh sebagai standar akuntansi sektor publik di

negaranya. Atas dasar itulah, muncul basis basis pengakuan pendapatan di dalam

penerapan IPSAS oleh negara negara di dunia yaitu basis akrual, basis kas, basis kas

modifikasian, dan basis akrual modifikasian. Prinsip pengakuan pendapatan ini sangat lekat

dengan definisi dan ketegori dari pendapatan itu sendiri. Berdasarkan PSC Study No.9

Definition and Recognition of Revenues par. 30, konsep Revenues sendiri dibedakan

menjadi dua kategori utama, yakni:

a) Kategori pertama adalah exchange revenues yang dalam banyak kasus

disamakan dengan pendapatan bisnis komersial.

b) Sedangkan kategori kedua yakni non-reciprocal revenuesdimana kategori ini

termasuk juga penerimaan karena adanya kekuasaan kedaulatan (undang-

undang/paksaan), beasiswa, donasi, dan transfer-transfer dana yang sejenis.

Dikecualikan dari pengertian pendapatan (revenue) menurut IPSAS 9 par.13 adalah

arus masuk pembiayaan dikarenakan :

a) memberikan hasil yang sama di dalam perubahan nilai aset dan kewajiban,

dan;

b) tidak memiliki dampak atas aset bersih/ekuitas.

Pada klasifikasi pendapatan dijelaskan mengenai jenisjenis pendapatan berdasarkan

IPSAS 7 tentang Exchange Revenues dan IPSAS 23 tentang Non Resiprocal Revenues

yang secara garis besar mencakup:

1. Exchange Revenues and Gains

2. Revenues From The Use of Sovereign Powers

3. Grants and Donations


3/25

3

PEMBAHASAN

1. DEFINISI REVENUE DENGAN 4 BASIS AKUNTANSI YANG DIKENAL UMUM

Pendapatan merupakan hasil imbalan terhadap adanya penyerahan barang atau jasa

yang telah di produksi dalam operasi perusahaan. Pendapatan merupakan unsur yang

paling utama dalam menentukan tingkat laba yang dapat dilihat sebagai prestasi

perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya dalam suatu periode tertentu.

The International Accounting Standards Committee (IASC) Frameworkmenggambarkan

pendapatan seperti yang timbul dalam rangka kegiatan bisnis suatu perusahaan. Baik

pendapatan dan keuntungan dimasukkan dalam definisi pendapatan pada IASC Framework.

Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of

inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in

equity, other than those relating to contributions from equity participants (paragraph 70).

[Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk

aliran masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan

kenaikan ekuitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan kontribusi pada ekuitas entitas"].

Sedangkan definisi pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah

sebagai berikut:

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara,

pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.(pasal 1 ayat 9)

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. (pasal 1 ayat 13)

Adapun definisi Pendapatan menurut Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut:

Pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan

perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar

negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. (pasal 2 ayat 1)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan

wujud dari hak dari sebuah entitas atas kenaikan manfaat ekonomi dan memiliki fungsi

sebagai penambah kekayaan atau ekuitas serta dapat diukur dengan menggunakan satuan

moneter.


4/25

4

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh

atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi

ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada

umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut

terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan

modifikasi dari akuntansi berbasis akrual.

Tidak terkecuali di dalam sistem akuntansi pemerintah di Indonesia, sistem akuntansi

berbasis cash toward accrual menggunakan dual basis dimana pengakuan pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas,

sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca

menggunakan.basis akrual (Lampiran II.01 PP No. 71 Tahun 2010 par 39). Sedangkan

sistem akuntansi berbasis akrual yang akan dijalankan pada tahun 2015 mendatang akan

menggunakan basis akrual dengan catatan bahwa apabila dalam hal peraturan

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan berbasis kas, maka entitas wajib

menyajikan laporan berbasis kas tersebut (Lampiran I.01 PP No.71 Tahun 2010).

Akibat adanya perbedaan penggunaan basis maka prinsip dalam pengakuan

pendapatan memiliki definisi yang berbeda-beda sebagai berikut:

1.1. Basis Kas

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika

kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan

pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan

pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai

sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas

pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya

berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and

Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement).

Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, dalam hal anggaran disusun

dan dilaksanakan berdasar basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berartibahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum

Negara/Daerah, dan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat

kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan

item-item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai dengan Exposure Draft PSAP

Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara


5/25

5

pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan

3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan

penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan

berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan.

4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah.

5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah.

Adapun kelebihan dari penggunaan akuntansi berbasis kas antara lain :

1. Laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana ,

2. Alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas,

3. Mudah untuk dimengerti dan dijelaskan,

4. Pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail

tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan

jumlah arus kas dalam suatu periode.

Sedangkan Kekurangan akuntansi berbasis kas yaitu :

1. Hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan,

2. Mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada

kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat

sekarang dan saat mendatang,

3. Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat

pencatatan secara double entry,

4. Tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service)

sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk

kontrol dan evaluasi kinerja.

1.2. Basis Kas Modifikasian

Basis ini merupakan penggunaan sistem akuntansi berbasis kas biasa namun

ditambahkan dengan adanya tambahan waktu atau periode tertentu (specific period)

misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan (leaves the books open) untuk

melakukan modifikasi atau pencatatan dalam laporan keuangan. Adanya penerimaan

dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu yang telah ditentukan dan

disebabkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan

pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal


6/25

6

periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan

dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas

item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan

tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas

item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang

terpisah atas saldo near-cash yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan

diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan financial assets

and liabilities.

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang

(current financial resources) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber

keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas

dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode

spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai pituang dan hutang, meskipun

tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.

2. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah,

namun ada beberapa ketentuan, yaitu :

a. Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun

b. Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas

3. Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama

periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran

4. Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit

umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama

mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan

5. Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (fully disclosed)

6. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa

penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidakseragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh

penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode

sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari

penerimaan tersebut.

1.3. Basis Akrual Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas

untuk transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya,


7/25

7

seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya,

seperti utang pensiun. Contohnya dapat ditemukan dalam praktek sebagai berikut ini :

1. pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva

bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (expense) pada waktu

pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit

dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.

2. pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun

pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas

3. pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek

4. pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang

pensiun.

1.4. Basis Akrual

Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi di mana transaksi ekonomi

dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan

dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada

saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih

baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan

keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Pengaplikasian accrual basis dalam Akuntansi Sektor Publik adalah untuk

menentukan cost of services & charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya

biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga

pelayanan yang dibebankan kepada publik sehingga kinerja dan transparansi dari bentuk

pelayanan publik dapat tercermin dalam bentuk pelaporan keuangan pemerintah.

Sistem akuntansi berbasis akrual mengakui semua aset, kewajiban, pendapatan dan

beban entitas. Fokusnya adalah pada pengukuran dan pelaporan beban barang dan jasa

yang dikonsumsi selama periode pelaporan. Pada Lampiran I.01 PP No.71 Tahun 2010dijelaskan bahwa basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa

pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi

walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas

pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai

kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak

luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.


8/25

8

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi

pengguna laporan (user) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan.

Manfaat tersebut antara lain:

1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya

2. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya

3. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan

kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan

4. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi

kebutuhan kasnya

5. Memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam medanai

aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya

6. Membantu userdalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya ke

atau melakukan bisnis dengan entitas

7. User dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi

dan penyampaian pelayanan tersebut.

2. DEFINITION OF EXCHANGE REVENUE

Exchange Transaction menurut IPSAS 9 par.11 adalah transaksi di mana satu entitas

menerima aktiva atau jasa atau telah menggugurkan kewajibannya dan langsung

memberikan nilai yang sama (terutama dalam bentuk uang tunai, barang, atau jasa, atau

penggunaan aset) ke entitas lain dalam pertukaran. Sedangkan Non Exchange Transaction

mempunyai arti bahwa suatu entitas baik menerima nilai dari entitas lain tanpa secara

langsung memberikan nilai yang sama dalam pertukaran, atau memberikan nilai kepada

entitas lain tanpa secara langsung menerima nilai yang sama dalam pertukaran. Perlakuan

atas exchange transaction dijelaskan dalam IPSAS 9.

Dalam subbab berikut akan dibahas mengenai definisi, pengukuran, identifikasi, dan

pengungkapan exchange revenue yang mengambilsumber dari IPSAS 9 Revenue from

Exhange Transactions dan PSC Study No.9 mengenai Definition and Recognition ofRevenues, termasuk PP 71 tahun 2010 tentang Sandar Akuntansi Pemerintah serta jika ada

perbedaan yang signifikan dengan standar dari AASB ataupun NZASB.

IPSAS 9 par. 12 menyebutkan bahwa pendapatan (revenue) hanya mencakup arus

masuk bruto dari manfaat ekonomi atau jasa potensial yang diterima (received) dan dapat

diterima (receivable) oleh suatu entitas. Jumlah pendapatan yang diperoleh sebagai agen

dari pemerintah atau organisasi pemerintah lainnya atau atas nama pihak ketiga, misalnya,

pengumpulan pembayaran tagihan telepon dan listrik oleh kantor pos atas nama entitas

yang menyediakan layanan tersebut dikecualikan dari akun pendapatan dikarenakan tidakmemberikan pengaruh atas kenaikan nilai aset maupun penurunan nilai utang suatu entitas.


9/25

9

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode tertentu yang

timbul dalam rangka kegiatan normal suatu entitas ketika arus masuk tersebut

mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain kenaikan yang berkaitan dengan kontribusi dari

peserta ekuitas (AASB 118 par.7).Jadi, pendapatan (revenue) adalah keseluruhan arus

masuk atas manfaat ekonomi atau jasa yang potensial selama masa pelaporan ketika hasil

dari arus masuk tersebut meningkatkan nilai bersih dari aset atau ekuitas, selain

peningkatan yang berasal dari kontribusi pemilik.

Dikecualikan juga dari pengertian pendapatan (revenue) menurut IPSAS 9 par.13

adalah arus masuk pembiayaan dikarenakan :

a) memberikan hasil yang sama di dalam perubahan nilai aset dan kewajiban, dan

b) tidak memiliki dampak terhadap aset bersih/ekuitas.

Berdasarkan IPSAS 9 par. 1 dinyatakan bahwa suatu entitas yang mempersiapkan dan

menyajikan laporan keuangan berbasis akrual berlaku standar dalam akuntansi pendapatan

yang timbul dari exchange transactions sebagai berikut:

a) pemberian jasa;

b) penjualan barang; dan

c) penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen

atau distribusi yang serupa.

Standar ini berlaku untuk semua entitas sektor publik selain BUMN sesuai IPSAS 9 par.

2. Ketentuan ini tidak berlaku untuk:

a) perjanjian leasing (IPSAS 13);

b) dividen yang timbul dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas (IPSAS 7);

c) Keuntungan dari penjualan property, plant, and equipment (IPSAS 17)

d) kontrak asuransi dari perusahaan asuransi;

e) perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan atau pembuangan mereka

(IPSAS 29);

f) perubahan dalam nilai aset lancar lainnya;

g) pengakuan awal dan perubahan nilai biologis dari kegiatan pertanian (IPSAS 27);h) pengakuan awal hasil pertanian (IPSAS 27);

i) peningkatan alami pada peternakan, dan produk-produk pertanian dan kehutanan; dan

j) ekstraksi bijih mineral.

Identifikasi transaksi dalam pengakuan pendapatan pada IPSAS 9 antara lain:

a) Pendapatan diakui hanya jika besar kemungkinan tingkat diterimanya manfaat ekonomi

dan potensi jasa yang berkaitan dengan transaksi yang akan mengalir ke entitas. (par. 21)

b) Ketika hasil dari transaksi atas pemberian jasa tidak dapat ditetapkan nilainya,

pendapatan seharusnya diakui hanya jika tingkat beban yang dikeluarkan dapat diperoleh

kembali. (par. 25)


10/25

10

Pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 paragraf 87, disebutkan

bahwa pendapatan yang diakui harus memenuhi konsep kemungkinan besar manfaat

ekonomi masa depan terjadi akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini

diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah.

Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan

dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Exchange transactions terdiri dari:

1. Penyediaan Layanan/Jasa (Rendering Of Services)

Pendapatan dari pemberian jasa diakui saat hasil dari sebuah transaksi bisa

diperkirakan dengan baik, pendapatan diakui dan dicatat saat transaksi jasa telah selesai

diberikan. Hasil dari sebuah transaksi jasa dapat diestimasi dengan andal saat memenuhi

kondisi-kondisi berikut (IPSAS 9 par.19) :

a) Nilai dari pendapatan bisa diukur secara andal;

b) Ada kemungkinan aliran masuk dari manfaat ekonomi atau jasa yang potensial terkait

dengan transaksi;

c) Tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal; dan

d) Biaya-biaya yang timbul selama transaksi dan biaya yang terjadi selama penyelesaian

sebuah transaksi dapat diukur secara andal.

Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi

sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan

diakui pada periode pelaporan di mana jasa diserahkan. Pengakuan pendapatan atas dasar

ini memberikan manfaat informasi tentang sejauh mana kegiatan pelayanan dan kinerja

selama periode tertentu. Pendapatan diakui hanya jika besar kemungkinan manfaat

ekonomi atau potensi layanan yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke

entitas. Namun, ketika ketidakpastian timbul tentang pelunasan yang sudah termasuk dalam

pendapatan, jumlah ditagih, atau jumlah pemulihan, diakui sebagai biaya, bukan sebagai

penyesuaian dari jumlah pendapatan awalnya diakui. Apabila hasil transaksi yang

melibatkan penyerahan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan harus diakuihanya sampai sebatas biaya yang diakui yang dapat diperoleh kembali.

2. Penjualan Barang (Sale Of Goods)

IPSAS 9 par. 28 menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang hanya diakui

ketika memenuhi seluruh kondisi di bawah ini:

a) Entitas telah menstransfer kepada pelanggan risiko-risiko yang signifikan dan kepemilikan

atas barang;

b) Entitas mempertahankan keterlibatan manajerial secara berkelanjutan yang berkaitan

dengan kepemilikan atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual;

c) Nilai pendapatan dapat diukur;


11/25

11

d) Kemungkinan manfaat ekonomi dan potensi jasa yang berkaitan dengan transaksi akan

mengalir ke dalam entitas; dan

e) Biaya yang terjadi atau akan terjadi dapat diukur.

Barang yang dimaksud meliputi:

a) barang yang diproduksi oleh entitas untuk tujuan penjualan, seperti publikasi; dan

b) barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagangan atau tanah dan properti

lain yang dimiliki untuk dijual kembali

3. Pendapatan Bunga, Royalti, dan Dividen, Atau Pendapatan Yang Sejenis

Pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen diakui ketika (IPSAS 9 par.33):

a) Besar kemungkinan diterimanya manfaat ekonomi dan potensi jasa yang berkaitan

dengan transaksi yang mengalir ke dalam entitas.

b) Nilai atas pendapatan dapat diukur.

Pendapatan diakui dengan pendekatan akuntansi di bawah ini (IPSAS 9 par.34):

a) Bunga diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan the effective yield on the

assets.

b) Royalti diakui selama perolehannya sesuai dengan perjanjian.

c) Dividen atau yang setara diakui ketika hak pemegang saham atau entitas untuk menerima

pembayaran diterbitkan.

2.1. Prinsip Prinsip Pengakuan Pendapatan

Dalam pengukuran pendapatan, IPSAS No. 9 menyatakan bahwa prinsip-prinsip terkait

dengan pengakuan pendapatan antara lain :

a) Pendapatan harus diukur pada nilai wajarnya (fair value) dengan mempertimbangkan

diterima dan dapat diterimanya. (par. 14)

b) Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh kesepakatan

(agreement) antara entitas dan pembeli atau pengguna aset atau layanan. Hal ini diukur

pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima, dengan mempertimbangkan

jumlah setiap potongan penjualan dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas (par.15)

c) Hanya ketika suatu barang dijual atau jasa diberikan dan sebagai pertukarannya diberikan

barang dan jasa yang tidak sama, maka pertukaran ini dapat dianggap sebagai transaksi

yang menghasilkan pendapatan. Ketika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak

dapat diukur secara pasti, pendapatan diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang

diserahkan, disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. (par. 17)

Sedangkan pada paragraf 37 PSC Study No.9, dibahas mengenai pendapatan yang

didapat dari non-reciprocal transaction sehingga entitas pelapor menerima aset atau jasa,

atau berkurangnya kewajiban, dan secara langsung memberikan nilai yang sekiranya setara


12/25

12

(dalam bentuk barang, jasa, atau penggunaan aset) kepada pihak lain dalam pertukaran.

Keberadaan dari pertukaran tersebut melibatkan kebersediaan pembeli dan penjual

membantu untuk menetapkan fair value (nilai wajar) dari barang atau jasa yang disediakan.

Pada beberapa kasus, instansi pemerintah akan mengenakan tarif/harga atas barang

atau jasa yang tidak berkaitan dengan biaya yang digunakan untuk menyediakan barang

atau jasa tersebut, atau tidak berhubungan dengan harga yang ingin dibayarkan oleh

pembeli. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi perusahaan swasta untuk mengalami

loss leaders dan jasa lainnya di bawah nilai wajarnya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa

apabila instansi pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen, hal tersebut akan

memberikan beberapa manfaat lainnya (selain penerimaan kas dan hak atas kas) melalui

pencapaian tujuan sosialnya ( PSC Study No.9 par.39).

Apabila pemerintah menggunakan kekuatan monopoli (seperti pengenaan tarif untuk

pembuatan paspor atau perijinan yang melebihi biaya produksi) dapat dikatakan bahwa

transaksi tersebut lebih baik diklasifikasikan sebagai pajak atau transfer paksa (involuntary).

Oleh karena itu, tarif monopoli tersebut seharusnya diperlakukan sebagai exchange

revenue (PSC Study No.9 par.40).

3. DEFINITION OF NON-RECIPROCAL REVENUE

Berdasarkan PSC Study 9, non-reciprocal transfer didefinisikan sebagai suatu transfer

dimana entitas menerima aset atau layanan atau memperoleh penghapusan kewajiban

tanpa secara langsung memberikan nilai yang setara sebagai gantinya kepada pihak yang

memberi transfer. Pajak adalah salah satu sumber utama dari jenis aliran masuk manfaat

ekonomi yang seperti ini. Selain pajak, pemerintah juga dapat menerima hibah, donasi dan

pembayaran untuk kepentingan pihak lain.

Dalam dunia bisnis, jumlah pendapatan merupakan penilaian kinerja utama yang sering

kali menjadi indikasi efisiensi dan efektivitas perusahaan.Namun dalam sektor pemerintah,

pendapatan dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.Sebagian besar

pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan non-resiprokal. Oleh karena pemerintahmempunyai kekuasaan untuk memaksakan pendapatan pajak, jumlah pendapatan tidak

mengindikasikan efisiensi dan efektivitas pemerintah.

3.1. Pendapatan dari Penggunaan Kekuasaan Pemerintah

Pemerintah menerima transfer pendapatan melalui penggunaan kekuasaannya yang

bersifat memaksa. Jenis-jenis transfer tersebut sangat luas, muncul dengan berbagai

sebutan, dan berbeda antara satu yurisdiksi dengan yang lain, tetapi mungkin

termasuk:pajak penghasilan, pajak tunjangan;pajak penjualan;pajak pertambahan nilai;pajak


13/25

13

gaji;pajak properti;pajak atas keuntungan;layanan perangko, cek dan kredit;pajak lisensi;

biayapenggunaan jalan dan biaya kendaraan bermotor;retribusi, dandenda.

Pajak adalah kategori utama dalam pendapatan non-resiprokal dalam pemerintah.

Meskipun pemerintah menyediakan barang atau jasa sebagai hasil dari transfer ini, barang

dan jasa ini tidak disediakan secara langsung dan tidak memiliki nilai yang setara dengan

nilai yang diterima. Pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan barang dan jasa

kepada wajib pajak secara individual, melainkan menggunakannya untuk menyediakan

barang dan jasa untuk kepentingan umum dan sosial.

3.2. Hibah

PSC Study 9 menggunakan istilah "hibah" atau "kontribusi" untuk merujuk kepada

transfer non-resiprokal selain yang diperoleh melalui penggunaan kekuasaan pemerintah

yang bersifat memaksa. Hibah dapat berupa uang tunai, jasa, transfer aset atau

pengurangan kewajiban. Persyaratan tertentu mungkin terikat pada penerimaan hibah oleh

entitas. Hibah juga meliputi penghematan dalam arus keluar manfaat ekonomi masa depan.

Contohnya adalah penghapusan kewajiban dari pemerintah negara lain.

3.3. Restricted and Unrestricted Revenues

Pembatasan mungkin dikenakan terhadap bagaimana penggunaan suatu sumber daya

yang mana pemerintah bertanggung jawab kepada pihak eksternal tertentu. Pendapatan

yang dibatasi mungkin tidak dapat digunakan untuk memenuhi tugas umum pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengungkapkan informasi mengenai

pembatasan tersebut. Pembatasan dapat muncul karena berbagai hal, misalnya adanya

perjanjian antara pemerintah dengan pihak eksternal terkait dalam penggunaan sumber

daya yang diberikan. Ketika ada suatu pembatasan, maka sumber daya yang bersangkutan

tidak akan tersedia kecuali untuk memenuhi tujuan yang spesifik.

3.4. Non-Reciprocal Revenues under an Accrual Basis of AccountingDalam PSC Study 9 disebutkan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan

perlu dibedakan dari:

a. Taxes and seignorage

Pendapatan pajak dalam pemerintah tidak bisa dijadikan ukuran kinerja seperti halnya

dalam entitas komersial. Di sisi lain, pendapatan pajak dapat dipandang sebagai sumber

pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan tidak diperoleh dari penjualan

barang dan jasa. Pendapatan pajak lebih dimaksudkan untuk membiayai operasional

pemerintah daripada konsekuensi dari kegiatan operasional tersebut. Pendapatan pajak

sering kali merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan dipandang sebagai


14/25

14

komponen penting dalam mengukur hasil finansial pemerintah dalam suatu periode. Oleh

karena itu, muncul suatu penerimaan umum yang berlaku internasional, bahwa pajak harus

dipandang sebagai bagian dari kegiatan operasi pemerintah dan merupakan bagian dari

pendapatan.Jika pajak diakui sebagai pendapatan, maka pajak harus dibedakan dari

sumber pembiayaan lainnya.Sumber pembiayaan lain dalam pemerintah dapat muncul

melalui adanya kekuasaan untuk menciptakan uang secara langsung (seigniorage). Apabila

pemerintah menggunakan uang baru yang diciptakan untuk membiayai operasinya sendiri

(tidak meletakkannya dalam sirkulasi umum), peningkatan kas yang tersedia untuk

mendanai kegiatan pemerintah tersebut dapat digolongkan sebagai pendapatan.

b. Contributions from Owners

Definisi pendapatan pada umumnya mengecualikan kontribusi dari pemilik. Beberapa

peningkatan aktiva bersih dari pemerintah berasal dari kontribusi dari pemilik, misalnya

ketika sebuah departemen atau lembaga pemerintah menerima suntikan modal dari

pemerintah induk. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua transfernon-

resiprokal yang dibuat dengan maksud meningkatkan kapasitas untuk menyediakan layanan

secara permanen dapat dipandang sebagai kontribusi dari pemilik daripada pendapatan.

Sebagai contoh, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk tujuan pembiayaan

pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, wajib pajak dapat dipandang sebagai setara

dengan pemilik di sektor swasta karena sulit untuk mengidentifikasi pihak lain yang harus

dipertimbangkan sebagai ekuitas pemilik dalam pemerintahan secara keseluruhan. Dalam

kebanyakan kasus, pajak tidak terkait dengan kontribusi modal atau operasi. Alokasi pajak

terhadap penggunaan modal atau operasi tergantung pada kebijakan pemerintah, bukan

wajib pajak. Apakah pajak meningkatkan kemampuan operasi pemerintah tergantung pada

bagaimana pemerintah menggunakan dana dan membuat kebijakan. Selain itu, wajib pajak

tidak memiliki financial interest yang dapat dijual, dialihkan atau ditebus. Seorang wajib

pajak mungkin tidak secara langsung mendapat manfaat dari infrastruktur baru atau

peningkatan lainnya atas aktiva bersih. Oleh karena itu, kepemilikan dalam pemerintah akan

terbatas pada situasi seperti pemerintah nasional yang berhak atas distribusi dari agen(misalnya, departemen atau perusahaan negara) dan tidak akan mencakup masyarakat

luas. Dengan demikian, penerimaan perpajakan, baik digunakan untuk tujuan modal atau

operasi,akan diklasifikasikan sebagai pendapatan.

c. Agency payment

Pemerintah sering kali menerima atau mengumpulkan sumber daya yang kemudian

akan ditransfer ke pihak lain. Praktik akuntansi untuk transfer tersebut bervariasi. Ketika

pemerintah hanya bertindak sebagai penyalur, pendapatan negara dan hibah memiliki

karakteristik mirip dengan trust fund. Dalam kasus seperti ini, penerimaan tersebut


15/25

15

seharusnya tidak dicatat sebagai pendapatan karena bukan dana milik pemerintah tetapi

hanya mengalir melalui pemerintah ke penerima yang dituju.

Sebagai tambahan, pemerintah yang memungut pajak yang tidak digunakan dalam

aktivitas operasi pemerintah sendiri melainkan untuk disalurkan kembali, maka hanya pajak

yang digunakan untuk mengadministrasi sistem tersebut (komisi) yang diakui sebagai

penghasilan, bukan keseluruhan sumber daya yang disalurkan kembali.Semua aliran masuk

pajak diakui sebagai pendapatan pada tingkat pemerintah secara keseluruhan.Untuk

lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab memungut pajak, hanya jumlah yang diterima

dalam rangka mengadministrasikan sistem pajak tersebut yang dianggap sebagai

pendapatan, bukan keseluruhan pajak yang masuk.

3.5. Revenue From Non-Reciprocal Transaction Menurut IPSAS 23

Dalam IPSAS 23, non-reciprocal revenue disebut sebagai revenue from non-exchange

transaction. Dalam beberapa transaksi, entitas akan menerima sumber daya tanpa

memberikan penggantian secara langsung. Transaksi seperti ini yang disebut non-exchange

transaction yang diatur dalam IPSAS 23. Misalnya, wajib pajak membayar pajak karena

hukum dan peraturan, tetapi pemerintah akan memberikan berbagai layanan publik kepada

pembayar pajak, dan tidak memberikan imbal balik langsung atas pembayaran pajaknya.

Suatu transaksi dapat terdiri dari dua komponen yakni: exchange component dan non-

exchange component. Pendapatan terdiri dari aliran masuk kotor dari manfaat ekonomi atau

potensi layanan yang diterima entitas, yang mewakili peningkatan dalam aset bersih/ekuitas,

selain peningkatan yang terkait dengan kontribusi dari pemilik.Pajak merupakan sumber

utama pendapatan pemerintah dan entitas sektor publik lainnya. Pajak didefinisikan sebagai

manfaat ekonomi yang wajib dibayar dan terutang kepada entitas sektor publik, sesuai

dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang ditetapkan untuk menyediakan

pendapatan bagi pemerintah, tidak termasuk denda atau penalti lainnya yang timbul dari

pelanggaran hukum dan peraturan.

Aliran masuk sumber daya dari transaksi non-exchange, selain pemberian jasa, yangmemenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset jika, dan hanya jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan yang

terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan

b. nilai wajar aset dapat diukur secara andal.

Aset yang diperoleh melalui transaksi non-exchange, pada awalnya diukur dengan nilai

wajar saat perolehan.

Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi non pertukaran yang diakui

sebagai aset, harus diakui sebagai pendapatan, kecuali apabila liability juga diakui

sehubungan dengan aliran masuk yang sama. Ketika entitas memenuhi kewajiban yang


16/25

16

diakui sebagai liability yang terkait dengan aliran masuk sumber daya dari transaksi non-

exchange yang diakui sebagai aset, maka entitas harus mengurangi nilai tercatat kewajiban

yang telah diakui dan mengakui pendapatan sejumlah pengurangan tersebut. Pendapatan

transaksi non pertukaran harus diukur pada jumlah kenaikan aktiva bersih yang diakui oleh

entitas. Kewajiban yang timbul dari transaksi non-exchange, yang memenuhi definisi liability

harus diakui sebagai liability ketika:

a. besar kemungkinan aliran keluar sumber daya dalam bentuk manfaat ekonomi masa

depan atau potensi layanan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan

b. jumlah kewajiban dapat diestimasi secara handal.

Jumlah yang diakui sebagai liability merupakan perkiraan terbaik dari jumlah yang

diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Pajak

Entitas harus mengakui aset terkait pajak ketika peristiwa yang dapat dikenakan pajak

terjadi dan kriteria pengakuan aset terpenuhi. Sumber daya yang berasal dari pajak

memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan sumber daya tersebut sebagai

hasil dari kejadian di masa lalu (peritiwa yang dikenakan pajak) dan memperkirakan akan

menerima manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan dari sumber daya tersebut.

Sumber daya yang berasal dari pajak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika ada

kemungkinan bahwa arus masuk akan terjadi dan nilainya dapat diukur dengan terpercaya.

Pendapatan pajak hanya muncul bagi pemerintah yang memberlakukan pajak, dan bukan

untuk entitas lain. Sebagai contoh, pemerintah pusat memberlakukan pajak yang

dikumpulkan oleh suatu agen perpajakan, aktiva dan pendapatan atas pajak yang

dikumpulkan tersebut terhutang kepada pemerintah, bukan kepada agen yang

mengumpulkannya.

Pajak tidak memenuhi definisi kontribusi dari pemilik karena pembayaran pajak tidak

memberikan wajib pajak hak untuk menerima (a) pembagian manfaat ekonomi masa depan

atau jasa potensial dari entitas (b) pembagian sisa dari aset atas kewajiban dalam hal

pemerintah mengalami kegagalan. Pembayaran pajak juga tidak memberikan hakkepemilikan atas pemerintah yang dapat dijual, dipertukarkan, ditransfer, atau ditebus

kepada wajib pajak. Pajak memenuhi kriteria definisi transaksi non-pertukaran karena wajib

pajak mentransfer sumber daya kepada pemerintah, tanpa menerima nilai yang sama

sebagai gantinya secara langsung. Walaupun wajib pajak menerima manfaat dari kebijakan

sosial oleh pemerintah, hal ini bukanlah disediakan secara langsung sebagai pengganti atas

pembayaran pajak.

Transfer

Suatu entitas harus mengakui aset terkait transfer ketika sumber daya yang ditransfer

memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Transfer memenuhi definisi aset ketika


17/25

17

entitas dapat mengendalikan sumber daya tersebut sebagai akibat dari kejadian di masa lalu

(transfer), dan memperkirakan untuk menerima manfaat ekonomi masa depan atau potensi

layanan dari sumber daya tersebut. Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset

ketika ada kemungkinan bahwa arus masuk akan terjadi dan nilainya dapat diukur dengan

handal. Transfer antara lain meliputi:

a. Grants

b. Debt forgiveness

Entitas mengakui pendapatan atas penghapusan utang ketika utang tersebut tidak lagi

memenuhi definisi kewajiban dan tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai kewajiban,

dengan syarat penghapusan utang tersebut tidak memenuhi definisi kontribusi dari

pemilik.Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur pada nilai tercatat dari

utang yang dihapuskan.

c. Fines

Yaitu manfaat ekonomi atau layanan potensial yang diterima atau dapat diterima oleh

suatu entitas sektor publik, dari entitas lain atau perseorangan, sebagaimana yang

diperintahkan oleh pengadilan atau badan penegak hukum lain, sebagai konsekuensi

pelanggaran oleh entitas atau perseorangan tersebut.Fines pada umumnya mengharuskan

entitas untuk mentransfer sejumlah kas kepada pemerintah, dan tidak menimbulkan

kewajiban apapun pada pemerintah yang dapat diakui sebagai liability.Karena itu, fines

diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi definisi aset dan kriteria pengakuan aset. Aset

dari fines diukur dengan estimasi terbaik aliran masuk sumber daya kepada entitas.

d. Bequests

Adalah transfer yang dibuat sesuai dengan provisi atas wasiat seseorang yang

meninggal dunia.Bequest yang memenuhi definisi aset diakui sebagai aset dan sebagai

pendapatan ketika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan

akan mengalir kepada entitas, serta ketika nilai wajar aset dapat diukur secara handal.

e. Gifts and donation, Goods in-kind, Service in-kind

Gifts and donat ion, adalah transfer atas aset secara sukarela, termasuk kas atau asetkeuangan lain, goods in-kind, dan service in-kind yang disediakan oleh suatu entitas untuk

entitas lain, yang pada umumnya tidak bersyarat. Pemberi transfer dapat merupakan suatu

entitas atau perseorangan.

Goods in-k ind, adalah aset berwujud yang ditransfer kepada suatu enitas dalam

transaksi non-pertukaran, tanpa biaya, tetapi mungkin disertai syarat tertentu.

Gifts and donation (selain services in-kind) diakui sebagai aset dan pendapatan ketika

besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan akan mengalir

kepada entitas, serta ketika nilai wajar aset dapat diukur secara handal. Goods in-kind diakui

sebagai aset ketika barang diterima atau jika ada perjanjian yang mengikat untuk menerima


18/25

18

barang.Jika barang diterima tanpa syarat maka pendapatan segera diakui. Jika ada

persyaratan tertentu, maka liability diakui, yang akan berkurang, dan pendapatan diakui

ketika persyaratan dipenuhi. Gifts and donation termasuk Goods in-kind diukur pada nilai

wajar pada tanggal perolehan.

Services in-kind, adalah layanan yang disediakan oleh perseorangan kepada entitas

sector publik dalam suatu transaksi non pertukaran. Layanan jasa ini memenuhi definisi aset

karena entitas mengendalikan sumber daya yang darinya manfaat ekonomi masa depan

atau potensi layanan diperkirakan akan mengalir ke entitas. Namun aset ini segera

dikonsumsi, dan transaksi dengan nilai setara juga diakui untuk menggambarkan konsumsi

atas layanan ini. Beberapa services in-kind ditak memenuhi definisi aset karena entitas tidak

memiliki cukup control atas layanan yang diberikan. Atau dalam kondisi lainnya, entitas

memiliki control namun tidak bisa mengukurnya secara handal, dengan demikian menjadi

tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Karena ketidakpastian terkait services in-kind

maka standar ini memperbolehkan tapi tidak mempersyaratkan pengakuan services in-kind.

Item-item tersebut memiliki persamaan yaitu transfer sumber daya dari suatu entitas

kepada entitas lain tanpa menyediakan nilai yang sama sebagai penggantian, dan bukan

berupa pajak. Suatu entitas harus mengungkapkan baik di muka, ataupun dalam catatan

atas laporan keuangan:

Nilai dari pendapatan atas transaksi non-exchange yang diakui dalam satu periode

ditampilkan secara terpisah berdasarkan masing-masing kriteria utama, yaitu:

a) Pajak, ditampilkan secara terpisah untuk masing-masing jenisnya;

b) Transfer, ditampilkan secara terpisah untuk masing-masing penggolongan utama.

Nilai dari piutang yang diakui terkait transaksi non-exchange;

Nilai dari kewajiban yang diakui terkait transfer aset yang bersyarat;

Nilai dari kewajiban yang diakui terkaitconcessionary loans yang memilikipersyaratan

tertentu;

Nilai dari aset yang diakui yang memiliki pembatasan (restriction) dan sifat dari pembatasn

tersebut;Keberadaan dan jumlah penerimaan pembayaran di muka atas transaksi non-exchange;

Jumlah kewajiban yang dihapuskan.

Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi non-

exchange.

b. Basis/dasar pengukuran dari nilai wajar atas sumber daya yang masuk, untuk klasfikasi

utama pendapatan dari transaksi non-exchange.

c. Informasi mengenai sifat dari pajak, bagi klasifikasi utama pendapatan pajak dimana ent


19/25

19

itas tidak dapat mengukur secara andal pendapatan pajak, selama periode dimana peristiwa

kena pajak terjadi.

d. Sifat dan jenis dari klasifikasi utama atas bequest, gifts, dan donations, ditampilkan

secara terpisah klasifikasi utama darigoods in-kind yang diterima.

4. PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

4.1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada

aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di

rekening Kas umum Negara/ Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4.2. Pernyataan No.01 (Penyajian Laporan Keuangan)

8. istilah-istilah yang dipergunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4.3. Pernyataan No.02 (Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas)

21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ daerah.

22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya

penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah

provinsi.

24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelahdikompensasikan dengan pengeluaran).

25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan

sebagai pengurang pendapatan-LRA.


20/25

20

28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan

pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan

sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan

pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban

sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah

pusat dan daerah.

4.4. Pernyataan No.12 (Laporan Operasional)

19. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbul hak atas pendapatan;

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui

pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah

selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya

hak untuk menagih imbalan.

22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh

pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

23. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan

berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan

hibah.

25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan

menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan

transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebutdiklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

26. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

27. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

28. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.


21/25

21

29. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada

periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

pendapatan.

30. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai

pengurang pendapatan pada periode yang sama.

31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

5. KLASIFIKASI PENDAPATAN

Berdasarkan Public Sector Committee (PSC): Study 9. Definition and Recognition of

Revenues Ch. 6, terdapat sejumlah sistem yang mengklasifikasi arus masuk ke pemerintah

untuk tujuan analisis ekonomi dan perbandingan internasional. Sistem yang sering

digunakan adalah United Nations System of National Accounts (SNA), International

Monetary Funds Government Finance Statistics (GFS) dan European System of National

and Regional Accounts (ESA).

Kerangka SNA digunakan oleh analis ekonomi untuk mengukur aktivitas pada sektor

ekonomi, termasuk sektor publik. Kerangka tersebut menyediakan informasi atas belanja

pemerintah, investasi, saving dan net lending, yang semuanya relevan dengan analisis

kebijakan fiskal dan implikasi makroekonomi. Sistem klasifikasi IMF menyediakan contoh

yang dapat dibandingkan secara internasional untuk negara-negara anggotanya. Sampai

saat ini, klasifikasi tersebut sebagian besar berbasis kas dan tidak ada penyisihan untuk

depresiasi dan item non kas, meskipun pendapatan dan pengeluaran dipisahkan menjadi

current dan capital flow.

Laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual penuh menyediakan informasi

ringkas yang memberikan overview atas posisi finansial dan kinerja operasi pemerintah.

Laporan keuangan ini melengkapi data fiskal yang lain. Informasi pendapatan, bersamadengan informasi biaya (expense), penting untuk menilai kebutuhan pemerintah atas

pinjaman jangka panjang dan juga menyediakan data apakah ekuitas antar periode tetap

terjaga. Klasifikasi pendapatan menjadi beberapa jenis membantu pengguna menentukan

seberapa besar ketergantungan pemerintah atas sumber tertentu dan tentu saja

berpengaruh pada keberlanjutan (sustainability) dari posisi keuangan. Penting untuk

membedakan pajak (pendapatan fiskal) dan pendapatan bukan pajak untuk menilai

ketergantungan pemerintah atas sumber pendapatannya dan kapasitasnya untuk

mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari sumber tersebut.


22/25

22

Terlepas dari basis pengukuran yang diadopsi, dimungkinkan untuk membedakan

transaksi pembiayaan dari transaksi lain pada laporan arus kas. Penerimaan dapat

diklasifikasikan untuk menyoroti sumber terbesar atau jenis arus kas. Laporan arus kas

biasanya mengelompokkan penerimaan dan pembayaran kas menjadi aktivitas operasional,

investasi dan pembiayaan. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah penerimaan pajak

harus diklasifikasikan sebagai arus kas operasional atau arus kas pembiayaan.

Menurut IAS 7, Laporan Arus Kas mengandung definisi seperti yang ada di bawah ini:

Operating activities are the principal revenue-producing activities of the enterprise and

other activities that are not investing or financing activities. Investing activities are the

acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash

equivalents. Financing activities are activities that result in changes in the size and

composition of the equity capital and borrowings of the enterprise.

Dari definisi di atas, penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi

karena berasal dari kegiatan penghasil pendapatan utama pemerintah. Jenis utama

pendapatan seperti yang terdapat pada sub bagian DEFINITION OF EXCHANGE

REVENUES dan DEFINITION OF NON-RECIPROCAL REVENUES dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

I. EXCHANGE

REVENUES AND

GAINS

II.REVENUES FROM THE USE OF

SOVEREIGN POWERS

III.GRANTS AND DONATIONS

(a). Realized revenues and

gains

Sales

Dividends

Interest

Royalties

Gain on asset sales

etc.

(b). Unrealized gains

Foreign exchange

gains

Increases in market

value of asset

Increases due to

natural accretio

Taxes on income, profits and cap

Sales taxes

Property taxes

Payroll taxes

Poll taxes

Social security contributions

Taxes on specific services

Excises

Customs and import duties

Licence and permit fees

Profits of fiscal monopolies

Fines

Seigniorage

(a). Unrestricted Grants and

Donation

From other levels of

government

From other governments

From supranational

authorities

From the private sector

(b). Restricted Grants and Donat

From other levels of

government

From other governments

From supranational

authorities

From the private sector


23/25

23

Di Indonesia, untuk pendapatan dalam sistem akuntansi pemerintah dapat dibagi

menjadi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO berdasarkan PP No.71 Tahun 2010.

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan (paragraf 22 Lampiran I.03

PSAP No 02). Pada LO, Pendapatan wajib diklasifikasi berdasar sumber pendapatan

(Paragraf 23 PSAP 12, Lampiran I PP 71/2010). Sumber pendapatan dikelompokkan

menjadi tiga kelompok besar jenis pendapatan, yaitu (1) pendapatan pajak, (2) pendapatan

bukan pajak, dan (3) pendapatan hibah, sesuai Paragraf 24 Lampiran 1.13 PSAP 12.

Pendapatan LO diklasifikasikan berdasar sumber pendapatan dan klasifikasi ekonomi

atau fungsi/program. Pendapatan wajib diklasifikasi berdasar sumber pendapatan sejalan

dengan Paragraf 23 PSAP 12, lampiran I PP 71/2010, pendapatan akrual LO diklasifikasi

menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program, sejalan dengan Paragraf 93

Lampiran 1.02 PSAP 01.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan

menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan

lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut

jenis pendapatan


24/25

24

KESIMPULAN

IPSAS memang telah mengamanatkan penerapan akuntansi berbasis akrual bagi sektor

publik di berbagai negara. Namun dalam penerapannya, banyak negara yang tidak bisa

menerapkan basis akrual penuh baik dalam akuntansi maupun anggarannya. Hal tersebut

telah memunculkan basis alternatif yang merupakan modifikasian dari basis dasar yang ada

seperti basis kas modifikasian dan basis akrual modifikasian.

Selain itu, dalam IPSAS telah tercakup 2 jenis pendapatan yang mungkin muncul di

sektor publik, yaitu Exchange Revenue dan Non Resiprocal Revenue. Exchange Revenue

merupakan transaksi di mana satu entitas menerima aktiva atau jasa atau telah

menggugurkan kewajibannya dan langsung memberikan nilai yang sama (terutama dalam

bentuk uang tunai, barang, atau jasa, atau penggunaan aset) ke entitas lain dalam

pertukaran. Sedangkan Non Resiprocal Revenue adalah suatu transfer dimana entitas

menerima aset atau layanan atau memperoleh penghapusan kewajiban tanpa secara

langsung memberikan nilai yang setara sebagai gantinya kepada pihak yang memberi

transfer seperti pajak dan hibah.

Di indonesia, pengakuan pendapatan terkait dengan pengungkapan di dalam laporan

realisasi anggaran (LRA) atau laporan operasional (LO). Pendapatan LRA adalah

penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Negara/ daerah. Sedangkan PendapatanLO adalah hak pemerintah

pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat a)Timbul

hak atas pendapatan;dan b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber

daya ekonomi.


25/25

DAFTAR PUSTAKA

International Public Sector Accounting Standards Boards. 2014. Handbook of

International Public Sector Accounting Pronouncements. New York.

____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Jakarta

International Federation of Accountant Public Sector Commitee. t.t. Study 9 Definition

and Recognition of Revenues. New York

kelompok 2 sap pertemuan ke 5.pdf

Documents