makalah kemitraan agribisnis

i Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra (G211 12 015)

Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra

Hendra (G211 12 015) Program Studi Agibisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin

Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra (G211 12 015)

KEMITRAAN SEKTOR AGRIBISNIS

2014

Menjelaskan tentang kemitraan agribisnis dan kondisinya saat ini disertai dengan model kemitraan

pada agribisnis komoditi tembakau

ii Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra (G211 12 015)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang

selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Atas izin-Nya jualah sehingga

penulis mampu menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.

Penulisan makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata

kuliah Manajemen Agribinis dengan judul Kemitraan Sektor Agribinis. Makalah

ini menjelasakan tentang kemitraan dalam bidang secara umum, kondisi kemitraan

dalam bidang pertanian saat ini, dan dilengkapi dengan contoh model kemitraan

pada salah satu komoditi pertanian yaitu kemitraan pada komoditi tembakau .

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan selesai tanpa bantuan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam merampungkan

makalah ini.

Penulis juga menyadari bahwa makalh ini tidak luput dari berbagai

kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi

kesempurnaan dan perbaikan untuk masa mendatang.

Makassar, Maret 2014

Penulis

iii Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra (G211 12 015)

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ........................................................................................ i

KATA PENGANTAR .................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2 Tujuan dan Kegunaan ...................................................................... 2

II. DESKRIPSI KEMITRAAN ................................................................... 3

2.1 Pengertian Kemitraan ...................................................................... 3

2.2 Unsur-Unsur Kemitraan .................................................................. 4

2.3 Tujuan Kemitraan............................................................................ 7

2.4 Bentuk Kemitraan ........................................................................... 9

2.5 Pola Kemitraan ................................................................................ 10

III. KERAGAAN KEMITRAAN AGRIBISNIS .......................................... 14

3.1 Peraturan Pemerintah ...................................................................... 14

3.2 Kinerja Kelembagaan Kemitraan Usaha Pertanian ........................... 15

IV. MODEL KEMITRAAN DALAM AGRIBISNIS TEMBAKAU ............ 19

4.1 Kemitraan Sebagai Wahana Bersinergi ............................................ 19

4.2 Keragaan Kemitraan Tembakau Saat Ini .......................................... 20

4.3 Harapan Model Kemitraan Agribisnis Tembakau Yang Ideal .......... 24

V. PENUTUP ............................................................................................. 27

5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 27

5.2 Saran ............................................................................................... 27

DAFTAR PUSTAKA

1 Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra (G211 12 015)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan pembangunan pertanian telah mengalami perubahan yang

mendasar yaitu dari pendekatan komoditi menjadi pendekatan agribisnis. Hal ini

sejalan dengan penegasan paradigma baru pendekatan pembangunan pertanian

yang bertujuan membangun sistem agribisnis yang kuat sekaligus pemerataan

sehingga berkesinambungan antar sektor dan antar wilayah. Visi pembangunan

pertanian berdasarkan landasan tersebut adalah terwujudnya kehidupan sejahtera

khususnya petani, melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha

agribisnis berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian yang bertujuan membangun

sistem agribisnis yang kuat berkesinambungan antar sektor dan antar wilayah

diatas maka sangat diperlukan teknologi pertanian untuk pengembangan

komoditas yang berorentasi pasar serta sistem pelayanan bagi petani baik dalam

hal teknik budidaya serta penyediaan modal usaha (kredit) dan penyuluhan

pertanian sehingga diharapkan dapat meningkatkan komoditas-komoditas

pertanian di era pasar bebas.

Mengingat usaha pertanian memerlukan permodalan yang besar serta

kondisi petani Indonesia yang sangat lemah baik dalam hal manajemen dan

profesionalisme serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi dan

jaringan pemasaran maka diperlukan peran serta pengusaha besar (pemilik modal)

untuk membantu mengembangkan usahatani petani kecil dalam bentuk

kemitraan. Kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang tepat

untuk mengatasi permasalahan petani tersebut. Kemitraan dikembangkan atas

dasar aspek ekonomis dan dengan pembinaan untuk menghasilkan manfaat

jangka panjang. Dampak dari program kemitraan diharapkan tidak hanya

menguntungkan para pelaku ekonomi atau perusahaan saja melainkan juga

harus membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan petani. Hubungan

kemitraan diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan seperti dalam

hal permodalan, teknologi, saprodi, penetapan harga serta pemasaran hasil dengan

mendapat bantuan dari pihak luar.


Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah maklah ini sebagi sebuah

sumber informasi mengenai seluk beluk kemitraan agribisnis, sehingga pentinya

kemitraan dalam agribisnis dapat dipahami dan implementasi penerapan kemitraan

dapat berjalan dengan lancar yang mana saling menguntungkan diantara

pihak-pihak yang bermitra.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan pola kemitraan

dalam agribisnis.

2. Mendeskripsikan keragaan/kondisi kekinian kemitraan dalam bidang

pertania/agribisnis.

3. Menguraikan salah satu model kemitraan komoditi pertanian, dalam hal ini

adalah tembakau

Adapun kegunaan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi dosen yang bersangkutan untuk memberikan nilai kepada

penulis.

2. Menciptakan bahan bacaan yang membahas tentang kemitraan pada sektor

agribisnis.

3. Menjadi sumber referensi bagi pihak lain untuk penulisan karya ilmiah

lainnya.


II. DESKRIPSI KEMITRAAN

2.1 Pengertian Kemitraan

Terdapat adanya perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai

pengertian kemitraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mitra

adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal

hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Menurut Muhammad Jafar Hafsah (1999) kemitraan adalah suatu strategi

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan

saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan

kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra

dalam menjalankan etika bisnis. Sedangkan menurut Keint L. Fletcher (1987)

Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a

business in common with a view of profit.

Kesemua definisi tersebut di atas, ternyata belum ada satu definisi yang

memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal tersebut disebabkan

karena para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan

definisi tentang kemitraan. Menurut Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa

Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk

tujuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan Muhammad Jafar Hafsah yang

memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua

pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana ini maka akan

saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan

apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna,

bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi

bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling

membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

Adapun definisi kemitraan menurut peraturan perundang-undangan yang

telah dibakukan adalah menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8 dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44


Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1. Menurut peraturan perundang-

undangan yang telah dibakukan adalah menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun

1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 Kemitraan adalah kerja sama usaha antara

Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai

pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan

memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling

menguntungkan. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun

1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1.Kemitraan adalah kerja sama usaha

antar a Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan

memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling

menguntungkan.

Pada dasarnya konsep kemitraan (partnership) adalah jenis entitas bisnis yang

mana mitra (pemilik) saling berbagi keuntungan atau kerugian bisnis. Kemitraan

sering digunakan diperusahaan untuk tujuan perpajakan, sebagai struktur kemitraan

umumnya tidak dikenakan pajak atas laba sebelum didistribusikan kepada para

mitra (yaitu tidak ada pajak dividen dikenakan). Namun, tergantung pada struktur

kemitraan dan yurisdiksi yang mana ia beroperasi, pemilik kemitraan mungkin

terkena kewajiban pribadi yang lebih besar daripada mereka yang akan memegang

saham dari suatu perusahaan. Pada sistem hukum perdata, kemitraan biasa diikat

dengan kontrak (perjanjian) antara individu-individu yang dengan semangat

kerjasama setuju untuk melaksanakan suatu usaha, berkontribusi dalam

menggabungkan modal, pengetahuan atau kegiatan dan berbagi keuntungan. Mitra

mungkin memiliki perjanjian kemitraan, atau deklarasi kemitraan dan di beberapa

wilayah hukum seperti perjanjian mungkin terdaftar dan tersedia untuk inspeksi

publik. Di banyak negara, kemitraan juga dianggap sebagai hukum badan,

meskipun sistem hukum yang berbeda membuat kesimpulan yang berbeda tentang

hal ini.

2.2 Unsur-Unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling

menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi

dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo (2003) menyatakan, bahwa


tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang

mandiri dan berkelanjutan (Self-Propelling Growth Scheme) dengan landasan

dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat

sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka

kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha

dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling

memerlukan yaitu :

1. Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan

kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan

usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai

derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti

bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau

menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara

dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang

dirugikan, tidak ada yang saling mengekspoitasi satu sama lain dan

tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam

mengembangkan usahanya.

2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan

pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang

saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi

lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh

didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

3. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan

hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar

adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap

pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan

dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan

didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha,


pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan

manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula

pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas

alokasi serta investasi.

4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling

Menguntungkan

Menurut John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah (1999)

kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan

mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan

usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan

sinergi yang bedampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan

sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat

menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan

tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya

perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal

kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi

dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan

demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara

kedua belah pihak yang bermitra.

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk

bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh

masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan

dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan,

perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi

seperti peningkatan kemapuan manajemen, penguasaan teknologi dan

kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan

alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai

sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan

untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga

dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra

sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.


Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat

didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna

sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana

pengusaha besar atau menengah mampu untuk membimbing dan membina

pengusaha kecil mitranya agar mampu (berdaya) mengembangkan usahanya

sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam meraih

keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh

masingmasing pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka

memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang

berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun

penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya

Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi

mengisi serta melengkapi kekurangankekurangan yang ada.

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah win-

win solution partnership kesadaran dan saling menguntungkan. Pada

kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan

dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah

adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada

kemitraan usaha terutama sekali tehadap hubungan timbal balik, bukan

seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada

bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional,

disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut.

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang

setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak

yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling

percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan

keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya

2.3 Tujuan Kemitraan

Untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal

diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju,

manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan


lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan

merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra

dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling

menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik

kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Adapun secara lebih rinci

tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu :

1. Tujuan dari Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu:

a. Meningkatkan pendapataan usaha kecil dan masyarakat

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha

kecil

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan

nasional

e. Memperluas kesempatan kerja

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

2. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya

pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagaai faktor

percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya

dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan

perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar

yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung

jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil

agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa

pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dengan

pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil

dapt tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yng tangguh

dan mndiri. Dipihak lain dengan tumbuh berkembangnya kemitraan usaha

ini diharapkan akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru


yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupkan upaya

pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial..

3. Tujuan dari Aspek Teknologi

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang

kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi

pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi

atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat;

kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan adiministratif sangat

sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap.

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil,

maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan

terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi.

Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan

dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud

adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan

produktivitas dan efisiensi.

4. Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih

individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai

hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : Pertama,

peningkatan produktivitas individu yang melaksnakan kerja, dan Kedua,

peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan.

Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan

kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan

kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

2.4 Bentuk Kemitraan

Bentuk dasar kemitraan adalah kemitraan umum, di mana semua mitra

mengelola bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab atas hutangnya. Bentuk lain

yang telah dikembangkan di sebagian besar negara adalah kemitraan terbatas(LP),

di mana mitra terbatas untuk mengelola bisnis dan dengan imbalan terbatas. Mitra


Umum mungkin memiliki kewajiban bersamaatau beberapa kewajiban bersama dan

tergantung pada keadaan, tanggung jawab mitra terbatas pada investasi mereka

dalam kemitraan tersebut. Mitra diam (silent partner) adalah mitra yang tetap

berbagi dalam keuntungan dan kerugian pada usaha, tetapi tidak terlibat dalam

mengelola usaha atau keterlibatan mereka dalam usaha tidak diketahui umum.

Mitra ini biasanya hanya menyediakan modal.

2.5 Pola-Pola Kemitraan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan

usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan

tujuan usaha yang dimitrakan adalah sebagai berikut :

1. Pola Inti Plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah

bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai

plasma. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-

Undang Nomor. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma

adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah

atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil

yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana

produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi,

perolehan, penguasaan dan peningktan teknologi yang diperlukan bagi

peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kerjasma inti plasma akan

diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Dalam

program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada

pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam

upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau

usaha menengah yang mempunyai tanggungjawab sosial untuk membina

dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka

panjang.

Selain itu juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan

usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat

sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masingmasing pihak yang


terlibat. Adapun pihak-pihak terdebut antara lain : (1) Pengusaha Besar

(Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah.

Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya

juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu

meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang

berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk

pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaah

menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah akan dibahas lebih lanjut

pada sub bab yang tersendiri.

2. Pola Subkontrak

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9

Tahun 1995 bahwa pola subkontr ak adalah hubungan kemitraan antara

Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di

dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh

Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Selanjutnya menurut Soewito (1992), pola subkontraktor adalah suatu

sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha

kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk

(parent firma) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku

subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan

(komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk.

Dapat pula dikatakan bahwa dalam pola subkontrak, usaha kecil

memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau bagian

produksi usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, maka melalui

kemitraan ini usaha menengah dan atau usaha besar memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan

baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola

subkontrak, bagi perusahaan kecil antara lain adalah dapat menstabilkan

dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian

produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi

atau manajemen, perolehan, pengusaan dan peningkatan teknologi yang


diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan

perhatian pada bagian lain, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh

sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor,

selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja

baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

3. Pola Dagang Umum

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9

Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah hubu ngan kemitraan antara

Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di

dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi

Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh

Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.Dengan demikian maka

dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan

produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk

memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha

besar mitranya.

4. Pola Keagenan

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1995, pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang di

dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa

Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya. Dalam pola keagenan,

usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa

produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini

usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa

lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya. Selanjutnya

menurut Munir Fuady (1997), pola keagenan merupakan hubungan

kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu,

sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan

bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung

dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama

prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang

dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga.


5. Pola Waralaba

Menurut Penjelasan Pasal 27 Huruf (d) Undang-Undang Nomor. 9

Tahun 1995, Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di

dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek

dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba

dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.Berdasarkan pada

ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba

memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau

penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian,

maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar

yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan

atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai

penerima waralaba kepada pihak ketiga.

6. Bentuk-Bentuk Lain

Selain daripada pola-pola seperti yang telah disebutkan di atas,

seiring dengan semakin berkembangnya lalu lintas usaha (bisnis)

dimungkinkan pula dalam perjalanannya nanti adanya timbul bentuk

pola-pola lain yang mungkin saat ini atau pada saat yang mendatang

akan atau sudah berkembang tetapi belum dibakukan.


III. KERAGAAN KEMITRAAN AGRIBISNIS

Lahirnya konsep kerjasama atau usaha kemitraan usaha antara perusahaan

pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil)

didasarkan atas dua argumen. Pertama, adanya perbedaan dalam penguasaan

sumberdaya (lahan dan kapital) antara masyarakat industrial di perkotaan

(pengusaha) dengan masyarakat pertanian di pedesaan (petani). Dimana orang kota

dikategorikan mempunyai modal dan pengetahuan, namun kurang dalam

sumberdaya lahan dan tenagakerja, sedangkan di sisi lain orang desa dikategorikan

mempunyai lahan dan tenaga kerja, namun kurang modal dan kemampuan

(ketrampilan). Kedua, adanya perbedaan sifat hubungan biaya per satuan output

dengan skala usaha pada masing-masing subsistem dari sistem agribisnis. Di dalam

subsistem usahatani, skala kecil lebih efisien atau sama efisiennya dengan skala

usaha besar, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha

bersifat tetap (constant cost to scale).

Dalam subsistem pemasaran, pengolahan dan pengadaan saprodi, skala

usaha besar lebih efisien dari pada skala kecil, karena sifat hubungan biaya per

satuan output dengan skala usaha bersifat menurun (decreasing cost to scale)

(Sinaga,1987). Dari uraian tersebut memberikan gambaran pentingnya

mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui

strategi kooperatif atau kemitraan usaha.

3.1 Peraturan Pemerintah

Pentingnya aspek kemitraan usaha ini sudah sejak lama disadari tidak hanya

oleh para ahli ekonomi tetapi juga oleh pemerintah, hal antara lain dapat ditelusuri

beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha. Sejak

pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan peraturan-peraturan

tentang kemitraan usaha melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), sehingga

muncullah PIR-Perkebunan, PIR-Perunggasan, Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti

Rakyat, dan kemitraan usaha di bidang hortikultura. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, secara prinsip kemitraan usaha

tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku


dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling

menguntungkan. Kemudian di tindak lanjuti melaui SK Mentan No. 940/Kpts/OT.

210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dikatakan bahwa tujuan

kemitraan usaha pertanian antara lain untuk meningkatkan pendapatan,

kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala

usaha, serta dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha

kelompok mitra yang mandiri.

Dalam SK Mentan tersebut juga dikemukakan tentang pola-pola kemitraan

usaha yang dapat dilaksanakan, antara lain pola : inti-plasma, sub-kontrak, dagang

umum, keagenan, atau bentuk-bentuk lain, misalnya Kerjasama Operasional

Agribisnis (KOA); dalam pengawasan dan pengendalian melibatkan Badan

Agribisnis, Ditjen Lingkup Deptan, BIP, serta Dinas Teknis Lingkup Deptan. SK

Mentan No. 944/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat

Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian, tingkat hubungan kemitraan usaha dibobot

dan dinilai berdasarkan indikator manajemendan manfaat.

3.2 Kinerja Kelembagaan Kemitraan Usaha Pertanian

Untuk melihat bagaimana kinerja kelembagaan kemitraan usaha dalam

bidang pertanian berikut ini adalah beberapa contoh kasus dari berbagai

komoditas pertanian:

1. Kasus Pada Komoditas Padi

Implemtasi peraturan tersebut memunculkan berbagai kelembagaan

kemitraan usaha. Pada komoditas padi terjadi hubungan kemitraanantara PT

Pertani dengan kelompok tani padi dalam penyediaan bahan baku bibit padi

bersertifikat, seperti yang dijumpai di daerahdaerah sentra produksi padi di

Majalengka, JawaBarat; Klaten, Jawa Tengah; Kediri, Jawa Timur; Sidrap,

Sulawesi Selatan, dan Agam,Sumatera Barat. Di samping itu PT Pertani juga

bekerjasama dengan kelompok tani kasus di Sidrap, Enrekang dan Pinrang

dalam penyediaan bahan baku gabah untuk menghasilkan beras berkualitas

(branded rice).Selain itu, juga dijumpai kelembagaan kemitraan usaha antara

petani dan kelompok kerja pemanen (pengusaha power thresher) yang

dilengkapi power thresherdi pedesaan Sulawesi Selatan.


2. Kasus Pada Komoditas Palawija

Pada komoditas palawija dijumpai kelembagaan kemitraan usaha

antara Perusahaan Pembibitan (breeding Farm) dari berbagai perusahaan

seperti Arjuna BC, Charoen Phokpand, dengan petani baik secara individu

maupun kelompok dalam menyediakan bahan baku bibit jagung hibrida dan

jagung composit. Di samping itu juga dijumpai kemitraan usaha antara

Perusahan Pakan Ternak dengan petani baik secara individu maupun

kelompok tani melalui Pola PIR, seperti yang di jumpai di pedesaan Jawa

Timur dan Lampung. Sementara itu, untuk komoditas kedelai pernah terjalin

beberapa model kemitraan usaha namun tidak berkelanjutan.

3. Kasus Pada Komoditas Hortikultura

Pengembangan kelembagaan kemitraan usaha pada komoditas

hortikultura (Ditjenhort, 2001) mengemukakan terdapat lima skenario

pengembangan model usaha hortikultura yaitu : (1) usaha perorangan; (2)

usaha patungan; (3) usaha koperasi, dan (4) kerjasama atau kemitraan; dan

(5) model manajemen satu atap. Dalam Model Kemitraan PetaniPengusaha,

pengushapengusaha besar, pengusaha pengolahan hasil, eksportir atau

pedagang hasil hortikultura melakukan kemitraan dengan petani produsen,

dengan membentuk kesepakatan harga dan kualitas pembelian produk.

Kemitraan dilakukan dengan kelompok tani, sehingga kegiatan produksi

dapat dilakukan secara lebih terkoordinir dalam satu kawasan atau hamparan

dengan skala usaha tertentu. Namun dalam prakteknya dijumpai kontrak

kerjasama baik secara individu maupun kelompok. Seperti yang dijumpai

kerjasama usaha antara Perusahaan Daerah Provinsi Bali dengan petani

penggarap, PT Bayu Jaya Kusuma dengan kelompok tani Strabery di

Sukasada, Buleleng, PT Putra Agro Sejati dengan petani secara individu

untuk komoditas lobak, pueleng, gobo, dan wortel, serta ubijalar dan PTSelect

Tani dengan petani kentang, kubis, cabe merah dan tomat di Tanah Karo,

Sumatera Utara. Di samping itu, juga terdapat kemitraan usaha dalam

kerangka pengembangan Sub Terminal Agribisnis, seperti STA di Bali dan

Jawa Barat baik untuk memasok pasal lokal, pasar induk, konsumen hotel dan

restarant.


4. Kasus Pada Komoditas Perkebunan

Pola kemitraan usaha dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

dikembangkan pada berbagai komoditas perkebunan Karet, Kopi, Kakao,

Kelapa Sawit, dan Tebu. Salah satu Pola Kemitraan Usaha yang berhasi

hingga kini adala pada PIR kelapa sawit. Beberapa faktor utama yang

menyebabkan keberhasilan PIR Kelapa Sawit adalah (Erwidodo, dkk., 1995).

Usaha komoditas perkebunan memiliki economic of scalesehingga

pengembangan agribisnis dengan pola PIR yang mencakup areal relatif luas

mampu menekan ongkos produksi, dengan kata lain meningkatkan

keuntungan; (2) Pelaksanaan PIR perkebunan pada umumnya dilakukan pada

lahan transmigrasi yang baru dibangun, sehingga dapat dirancang lebih

mudah ukran usaha yang menguntungkan perusahaan inti yang menjadi mitra

petani; dan (3) Perusahaan inti tertarik untuk melakukan kemitraan dengan

petani karena pasar bahan baku bagi industri pengolahan yang dibangunnya

dapat dikuasai, dan adanya pembagian resiko antara perusahaan inti, petani

dan pemerintah. Sedang bagi petani, kemitraan tersebut menguntungkan

karena komoditas perkebunan yang dikembangkan menjadi miliki jangkauan

pasar lebih luas akibat dikembangkannya pabrik pengolahan dan pasar

produk yang dihasilkan petani lebih terjamin.

5. Kasus Pada Komoditas Peternakan

Dalam operasionalnya pada komoditas peternakan dengan mengambil

kasus-kasus kemitraan yang terjadi pada peternakan ayam ras petelur dan

pedaging di Jawa Barat dijumpai adanya Pola Inti Rakyat Perunggasan (PIR-

Perunggasan). Hasil kajian Saptana (1999) dikenal tiga bentuk PIR-

Perunggasan, yaitu: (1) pola PIR dengan plasma kesepakatan, yaitu jaminan

penyediaan sapronak dan pemasaran hasil; (2) pola PIR dengan plasma rasio,

yaitu kerjasama inti plasma dengan sistem rasio harga, antaraa harga pakan,

doc dan obat-obatan dengan harga jual hasil; dan (3) pola PIR dengan plasma

mandiri (tanpa kesepakatan dan rasio harga). Dengan dikeluarkannya

Keppres 22/1990 yang pada dasarnya berisi pembebasan skala usaha,

membuka kesempatan bagi pemodal besar untuk bergerak dalam bidang


budidaya dengan syarat 65% dari produksinya ditujukan ekspor (PMA) dan

melakukan pembinaan terhadap peternakan rakyat melalui kemitraan usaha.

Bersadarkan uraian diatas merefleksikan beberapa hal sebagai berikut:

(1) pada periode sebelum terjadinyua krisis moneter di Jawa Barat terdapat

kemitraan usaha ayam ras dalam bentuk KINAK PRA dan KINAK PIR baik

untuk ayam ras petelur maupun pedaging; (2) setelah terjadinya krisis

moneter hanya teedapat kemitraan usaha ayam ras dalam bentuk KINAK

PRA untuk ayam ras pedaging saja; (3) terdapat penurunan secara tajam baik

perusahaan peternakan sebagai inti yaitu turun 25 persen, jumlah peternak

plasma yang terlibat turun sebesar 40 persen dan jumlah terrnak yang

diusahakan turun seebesar 60 persen untuk KINAK PRA ayam ras pedaging.

Hasil kajian Saptana (1999) diperoleh hasil bahwa kemitraan usaha

setelah terjadinya krisis mengalami kemerosotan baik dari segi jumlah

maupun kualitasnya. Pola kemitraan yang semula dalam bentuk KINAK PRA

atau PIR kesepakatan mengalami pergeseran kearah pola kerjasama sewa

kandang (contract farm) sekaligus jasa tenaga kerja. Artinya peternak hanya

sebagai pengelola ayasm ras dengan memperoleh imbalan uang sewa

kandang sebesar Rp. 50-75/ekor dan upah kerja Rp. 200-225/ekor, sehingga

peternak memperoleh penghasilan sebesar Rp. 250-300/ekor per siklus.

Sebagianhanya disewakan saja dimana perusahaan peternakan menaruh

buruh dikandang yang disewanya. Sementara itu pola kemitraan usaha

KINAK PIR pada kenyataannya hanya merupakan buruh ataau karyawan

yang dibayar secara bulanan, meskipun dalam perjanjian ada hak atas

pemilikan kandang setelah kredit dari Bank dimana perusahaan peternakan

(inti) sebagai penjamin


IV. MODEL KEMITRAAN DALAM AGRIBISNIS TEMBAKAU

Bisnis tembakau sangat menguntungkan sehingga semakin banyak petani

yang membudidayakan tembakau. Selain itu makin banyak juga yang tertarik

menjadi pedagang tembakau, dari yang bermodal kecil sampai yang bermodal

sangat besar. Pada saat itu petani merasa terbantu dalam memasarkan tembakau,

sedangkan industri rokok juga merasa terbantu dalam memperoleh bahan baku

yang dibutuhkan. Bahkan kemudian banyak pedagang yang menjadi kepercayaan

industri rokok.

Dari waktu ke waktu situasi berkembang ke arah yang kurang kondusif.

Kepentingan lain para pelaku bisnis tembakau mulai masuk, terutama untuk

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi mengabaikan kepentingan pihak

lain. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar,

antara lain dengan menekan harga di tingkat petani dan mencampur atau

memalsukan tembakau sehingga menurunkan mutunya.

Situasi tersebut menimbulkan dampak negatif bagi petani maupun industri

rokok. Petani merugi karena harga jual tembakaunya rendah, sedangkan industri

merugi karena tembakau yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk

menjamin kecukupan dan stabilitas mutu tembakau yang dibutuhkan, beberapa

industri rokok tergerak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan

pembenahan.

4.1 Kemitraan Sebagai Wahana Bersinergi

Untuk membenahi situasi yang tidak kondusif tersebut beberapa industri

rokok menjalin kemitraan dengan petani. Industri rokok merupakan konsumen

atau pengguna tembakau, sedangkan petani menjadi produsen tembakau. Model

kemitraan diharapkan dapat menjadi jembatan kepentingan tim bal balik,

hubungan antara keduanya bersifat mutualistik sehingga saling menguntungkan

kedua belah pihak. Dalam kemitraan agribisnis tembakau, peran industri rokok

sangat penting karena dapat menjadi dinamisator dan motivator. Kemitraan akan

menjadi wahana dan pemandu bagi petani agar menghasilkan tembakau dalam

jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri yang bermitra. Kemitraan


juga dapat menjadi wahana untuk mengintroduksi inovasi teknologi kepada petani.

Dari pengamatan di lapangan dapat diketahui ketidakmampuan petani

menerapkan inovasi teknologi dan menghasilkan produk yang baik seringkali

terkait dengan keterbatasan modal untuk melakukan usaha tani secara baik.

Sebagian besar petani sulit mengakses lembaga atau sumber pembiayaan yang

ada, khususnya perbankan. Belum ada skim pembiayaan dengan bunga murah

untuk tanaman perkebunan, khususnya tembakau. Melalui kemitraan, industri

rokok dapat membantu menyediakan modal yang terjangkau bagi petani mitra.

Pengembalian modal usaha dilakukan setelah atau bersamaan dengan penjualan

hasil panennya.

4.2 Keragaan Kemitraan Tembakau Saat Ini

Sejak lama beberapa industri rokok telah melakukan kemitraan dengan

petani. Realisasi di lapangan menunjukkan pola yang digunakan sangat

beragam. Pada pertemuan di Bandungan, Jawa Tengah sekitar tahun 2004, salah

satu industri rokok mempresentasikan tentang kemitraan yang telah dilakukan.

Pada kesempatan tersebut juga dinyatakan bahwa pola kemitraan yang dilakukan

oleh beberapa industri rokok tidak mungkin diseragamkan karena dipengaruhi

juga oleh budaya setempat, tingkat pemahaman petani dan beberapa faktor

lain. Industri rokok yang bermitra mengharapkan pemerintah berperan sebagai

fasilitator, tetapi tidak menyeragamkan pola kemitraan yang telah ada.

Rasanya keragaman pola kemitraan tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi

berdasarkan pengamatan selama ini, kemitraan dalam agribisnis tembakau yang

dilakukan oleh satu-dua industri rokok masih memiliki kelemahan . Demikian

juga di pihak petani, masih banyak hal yang melemahkan pencapaian sasaran

kemitraan. Beberapa kelemahan sistem dalam kemitraan agribisnis tembakau

akan dikemukakan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk

melakukan perbaikan ke depan.

1. Industri yang Bermitra

Faktor penting yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan sumber

daya manusia (SDM), inovasi teknologi, sarana produksi, sistem pembelian,


dan sebagai pendukung adalah pembiayaan. Kesiapan beberapa industri

rokok yang bermitra masih sangat bervariasi.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pola kemitraan agribisnis

tembakau adalah petugas lapangan. Kesiapan sumber daya manusia

dari industri yang bermitra masih sangat bervariasi, ada yang tidak

memiliki, ada yang memiliki tetapi jumlahnya belum cukup, tetapi

ada juga yang telah mampu menyediakan dalam jumlah cukup.

Selain jumlah SDM, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah

belum meratanya kapasitas atau kemampuan petugas lapangan yang

dimiliki oleh industri.

b. Inovasi Teknologi

Sumber inovasi teknologi bermacam-macam, dapat berasal dari

institusi penelitian pemerintah, swasta, luar negeri, atau yang

dihasilkan oleh industri rokok sendiri. Beberapa industri yang bermitra

sangat aktif mencari dan mengaplikasikan inovasi teknologi kepada

petani mitranya. Beberapa industri lainnya tidak melakukan hal

tersebut sehingga petani bebas melakukan pengelolaan tanamannya

sesuai dengan kemampuan masing masing. Hal ini terjadi terutama

pada industri yang melakukan kemitraan tetapi tidak menyediakan

petugas lapangan. Akibatnya tembakau yang dihasilkan oleh petani

mitranya sangat bervariasi.

c. Sarana Produksi

Heterogenitas tanaman dan tercampurnya varietas merupakan

masalah yang krusial di beberapa daerah penghasil tembakau,

terutama tembakau lokal. Hal tersebut dapat diatasi antara lain dengan

menyediakan benih bermutu dan varietas yang sesuai dengan

kebutuhan industri yang bermitra. Sayang hanya beberapa industri

rokok yang peduli tentang masalah ini, sedangkan lainnya tidak

berupaya untuk melakukan hal serupa. Sudah tentu produktivitas dan

mutu tembakau yang dihasilkan oleh petani mitra juga sangat

bervariasi. Sarana lain yang juga berpengaruh besar terhadap mutu


tembakau adalah pupuk dan pestisida. Saat ini banyak produk pupuk

dan pestisida yang beredar dan tidak teregistrasi. Organisasi dan

manajemen kemitraan yang belum tertata dengan baik, menjad

celah dan peluang pengedar produkproduk semacam itu memasukkan

produknya sebagai paket bagi petani mitra. Beragamnya varietas

dan sarana produksi yang digunakan akan memperbesar variasi produk

yang diperoleh petani mitra.

d. Sistem Pembelian Tembakau

Sistem pembelian tembakau dalam kemitraan oleh beberapa industri

rokok juga sangat bervariasi. Hampir semua industri rokok yang

bermitra telah menyediakan tempat pembelian secara khusus,

namun sistem yang diterapkan berbeda-beda. Penggunaan pedagang

pengumpul (di Madura disebut bandol) memberikan peluang

terjadinya kecurangan sehingga merugikan petani mitra. Dengan

berbagai dalih seperti jumlah yang masuk ke gudang telah terpenuhi,

mutu tidak sesuai, dan sebagainya, maka petani terpaksa menggunakan

jasanya untuk memasukkan tembakau ke gudang mitranya. Dalam

sistem kemitraan demikian, posisi petani tidak jelas dan lemah.

Berbeda dengan sistem yang telah tertata dengan baik, petani dibina

untuk menghasilkan mutu sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan

hasil yang dicapai tersebut petani mendapatkan penghargaan dan

mempunyai posisi tawar yang baik sehingga tidak dirugikan. Dalam

sistem kemitraan demikian, kedua belah pihak akan mendapat

keuntungan.

e. Pembiayaan

Telah diungkap di atas bahwa banyak petani mitra yang membutuhkan

modal usaha tani tembakau. Pinjaman modal usaha tani dari industri

yang bermitra akan sangat membantu bagi petani. Jumlah dan sistem

bantuan modal yang dilakukan sangat bervariasi. Beberapa

perusahaan telah merancang agar modal pinjaman tersebut merupakan

salah satu komponen yang tidak harus berlaku selamanya, tetapi

bersifat sementara. Apabila petani menjadi lebih mampu maka


bantuan tersebut harus dialihkan ke sumber pendanaan komersial agar

petani tidak menjadi tergantung, tetapi berperilaku sebagai pelaku

bisnis. Beberapa pengusaha lain belum mengarah ke sana sehingga

tidak merangsang petani menjadi lebih profesional dan berperilaku

bisnis serta mandiri.

f. Petani yang Bermitra

Secara umum petani juga mempunyai beberapa kelemahan sehingga

menjadi kendala dalam mengelola usaha tani tembakaunya.

Beberapa diantaranya adalah petani tidak mudah menerima inovasi

teknologi, berpola konsumtif, tidak mempunyai informasi pasar yang

memadai, dan modal usaha tani terbatas.

g. Inovasi Teknologi

Kebanyakan petani melakukan usaha tani tembakau secara

tradisional, berdasarkan pengalaman turun-temurun. Akses terhadap

inovasi teknologi sangat terbatas dan membutuhkan waktu lama

untuk dapat menerima inovasi teknologi. Hal ini terjadi karena petani

khawatir bila mengadopsiteknologi baru menyebabkan produknya

berubah sehingga tidak dapat diterima oleh konsumen, yaitu industri

rokok. Bagi petani yang bermitra akan lebih mudah menerima inovasi

teknologi yang berasal dari industri mitranya karena yakin bahwa

dengan penerapan teknologi tersebut maka tembakau yang dihasilkan

tetap dibeli oleh industri yang mengintroduksi teknologi tersebut.

h. Pola Konsumtif

Hasil yang diperoleh dari usaha tani tembakau menjadi tumpuan bagi

petani. Segala kebutuhan yang besar biasanya dibiayai dari hasil

tembakau, misalnya hajatan, membangun rumah, membeli

kendaraan, dan lain-lain. Dengan demikian maka hasil yang

diperoleh dari tembakau habis untuk biaya tersebut tanpa berpikir

menyisihkan nya untuk modal usaha tani berikutnya. Hal ini

menyebabkan petani selalu kekurangan modal usahatani.

i. Informasi Pasar


Pada umumnya petani tidak mempunyai informasi pasar yang

memadai. Informasi tersebut termasuk tentang mutu dan jumlah

tembakau yang dibutuhkan. Dalam sistem kemitraan hal serupa dapat

dialami oleh petani, terutama bila industri yang bermitra tidak memiliki

petugas lapangan atau teknisi. Hal tersebut menjadi sasaran empuk bagi

pelaku bisnis tembakau yang ingin mengambil keuntungan sebesar-

besarnya. Petani tidak dapat membuat perencanaan secara baik

sehingga posisi tawar petani selalu di pihak yang lemah. Kondisi

demikian tidak terjadi bila industri rokok yang bermitra memiliki

petugas lapangan. Para petugas sejak awal telah mengarahkan petani

agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri,

terutama mutunya. Dengan demikian maka petani tidak mengalami

kesulitan dalam memasarkan hasil tembakaunya.

4.3 Harapan Model Kemitraan Agribisnis Tembakau Yang Ideal

Serad (2006) menyatakan bahwa kemitraan antara petani sebagai

produsen dengan industri rokok atau industri hasil tembakau (IHT) sebagai

konsumen adalah kelembagaan bisnis, bukan sosial. Kemitraan dibangun atas

dasar prinsip saling membutuhkan, saling bergantung, dan saling

menguntungkan. Kemitraan juga disertai dengan alih teknologi kepada petani

agar dapat menghasilkan tembakau yang sesuai dengan kebutuhan industri

rokok.Pengalaman menunjukkan bahwa alih teknologi bukan hal yang terlalu

mudah, perlu waktu dan cara pendekatan yang sesuai. Melalui kemitraan, alih

teknologi akan lebih mudah karena ada harapan tertentu dari petani. Dengan

menerapkan teknologi dari industri yang bermitra atau dari sumber teknologi

lainnya, maka produk tembakaunya lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh

industri mitra. Pola pikir demikian sebenarnya terlalu dangkal bila dikaitkan

dengan konsep kemitraan sebagai bagian dari bisnis. Oleh karena itu alih teknologi

kepada petani harus disertai juga dengan pendekatan untuk mengubah pola pikir

dan perilaku petani sebagai interpreuneur sehingga mampu mengakses lembaga

pendana komersial. Pada Gambar 1 diperlihatkan kelembagaan yang terlibat dalam

kemitraan, termasuk instansi pemerintah yang berperan sebagai fasilitator.


Gambar 1. Interaksi antarkelembagaan dalam kemitraan antara industri rokok dengan petani tembakau

Dalam agribisnis tembakau perlu ada kemitraan antara pabrikan dengan

petani yang difasilitasi oleh pemerintah (Rinto-Harno, 2006). Penerapan kemitraan

di lapangan diserahkan kepada masingmasing industri rokok. Namun

kenyataannya model kemitraan sangat beragam sehingga hasil yang dicapai juga

sangat beragam. Salah satu faktor yang besar pengaruhnya adalah tidak semua

industri menyiapkan SDM. Untuk mencapai hasil yang optimal Koeswanto

(2003) menyatakan bahwa industri rokok yang bermitra wajib menyediakan

petugas lapangan yang profesional dan wajib meningkatkan kemampuan petugas

lapangan tersebut melalui pelatihan maupun uji coba dan demoplot yang

dilakukan bersama dengan petani.

Salah satu faktor penting dalam kemitraan sering terabaikan, yaitu

penataan pemasaran tembakau hasil kemitraan. Dalam kemitraan, industri mitra

perlu memberikan kriteria mutu yang jelas serta menyediakan tempat khusus

untuk menampung tembakau petani secara reguler. Selanjutnya kedua belah

pihak harus selalu memegang komitmen. Bila mutu yang dihasilkan tidak sesuai,

Pemerintah Fasilitator

Petani Mitra Industri Rokok

Petugas Lapangan

Lembaga Penelitian -Pemerintah

-Swasta

Lembaga Keuangan


petani diberi alternatif untuk menjual tembakau hasil kemitraan kepada pihak

lain, tetapi petani tetap harus memenuhi kewajiban lain yang terkait dengan

kemitraan seperti pada Gambar 2. Sebaliknya dalam rangka kemitraan tersebut

maka industri mitra tidak membeli tembakau dari petani bebas agar tidak

mengurangi kesempatan bagi petani mitra.

Pola Bebas Pola Kemitraan

Gambar 2. Sistem dan jalur pemasaran tembakau dari petani kepada industri dalam pola kemitraan dan pola bebas

Industri Rokok

Pedagang Mitra Pedagang Bebas

Gudang Pembelian Gudang Pembelian


V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang saling antara dua pihak

yang didasari oleh rasa kepercayaan. Kemitraan dibidang pertanian dapat

dibedakan menjadi kemitraan antar petani, kemitraan antara petani dengan

perusahaa, kemitraan petani dengan pemerintah, dan kemitraan petani dengan

pasar. Kemitraan tersebut terselenggara dengan menggunakan prisnsip saling

mendukung dan saling mengembangkan. Pihak yang lain mendukung dan

mengembangkan pihak lainnya dengan cara memenuhi atau menutupi kebutuhan

atau kelemahan pihak lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam

kemitraan terjadi terjadi hubungan timbal balik yang diharapkan saling

menguntungkan.

5.2 Saran

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor yang

dalam prakteknya masih banyak ditemukan permasalahan yang merugikan petani.

Mulai dari kesulitan dalam akses permodalan, kesulitan dalam mendaptkan input,

sampai pada harga jual yang diterima rendah. Untuk itu petani sebaiknya

membentuk kemitraan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengatasi permasalahan

tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjenhort. 2001. Kebijakan Strategi dan Pengembangan Produksi Hortikultura:

Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2001-2004. Direktorat Jenderal

Bina Produksi Hortikultura. Departemen Pertanian

Erwidodo.1995. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Pertanian

dalamProsiding Agribisnis; Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Depdikbud, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999. Kemitraan Usaha. Pustaka

Sinar Harapan. Jakarta. hal. 51

Julius Bobo, 2003. Transformasi Ekonomi Rakyat. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Keint L Fletcher, 1987. The Law of Partnership, The Law Book Company Limited.

Syidney.

Koeswanto, S. 2003. Pengalaman sebagai pengelola intensifikasi tembakau

virginia. Prosiding Lokakarya Pengembangan Agribisnis Tembakau.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. p. 3540.

Lihat di dalam Munir Fuady, 1997. Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan

Hukum Bisnis). PT. Citra Aditya Bakti, hal. 165

Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 tahun

1995 tentang Usaha Kecil.

Muhammad Jafar Hafsah, 1999. Kemitraan Usaha. Pustaka Sinar Harapan.

Jakarta.

Rinto-Harno. 2006. Tembakau dilihat dari sudut pandang pabrik rokok keretek.

Prosiding Diskusi Panel Revitalisasi Sistem Agribisnis Tembakau Bahan

Baku Rokok. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. p.

912.

Saptana. 1999. Dampak Krisis Moneter dan Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap

Profitabilitas dan Dayasaing Sistem Komoditi Ayam Ras di Jawa Barat. Tesis

S2. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pasca Sarjana, Institut

Pertanian. Bogor.

Serad, H.S.M. 2006. Usaha kemitraan dalam agribisnis tembakau. Prosiding

Diskusi Panel Revitalisasi Sistem Agribisnis Tembakau Bahan Baku Rokok.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. p. 1317.

Sinaga, R.S. 1987. Pembangunan Pertanian Sistem Agribisnis dan Perusahaan Inti

Rakyat. Ringkasan Kuliah. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian,

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

makalah kemitraan agribisnis

Documents