manajemen pembiayaan daerah

7/23/2019 Manajemen Pembiayaan Daerah

1/8

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerahadalah seluruh transaksi keuangan pemerintahdaerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau

akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan

surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari

pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh

pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan

investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan PembiayaanPenerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan

investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan

231

BAB

10

C


2/8

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang

bersangkutan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SiLPA)

b. pencairan dana cadangan

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman daerah

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

f. penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas

Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,

penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana

cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yangbersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana

Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli

daerah lainnya.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. pembentukan dana cadangan

b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah

c. pembayaran pokok utangd. pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun

anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan

232 Bab 10


3/8

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam

pos Pembiayaan Neto.

Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisihlebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu

periode pelaporan.Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos

SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan

penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Susunan Pembiayaan

Struktur pembiayaan daerah mengikuti prinsip-prinsip sebagai

berikut.

1. Pembiayaan dirinci menurut Kelompok, Jenis, dan Obyek Pembiayaan

2. Kelompok Pembiayaan terdiri atas: Penerimaan Daerah dan Penge-luaran Daerah.

3. Kelompok Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Jenis Pembiayaan.

Misalnya Kelompok Pembiayaan Penerimaan Daerah dirinci lebih

lanjut ke dalam jenis pembiayaan antara lain berupa: sisa lebih

perhitungan anggaran tahun alalu, transfer dari dana cadangan,

penerimaan pinjaman dan obligasi, dan penjualan aset Daerah yang

dipisahkan.

4. Jenis Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Obyek Pembiayaan.Misal Jenis Pembiayaan: penerimaan pinjaman dan obligasi dirinci

lebih lanjut dalam obyek pembiayaan antara lain berupa: pinjaman

dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Manajemen pembiayaan daerah 233


4/8

Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk guna membiayai

kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun

anggaran. Dana Cadangan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu secara

spesifik. Pembentukan Dana Cadangan menggunakan rekening terpisahdari rekening kas daerah (Pembiayaan Transfer ke Dana Cadangan).

Penggunaan Dana Cadangan harus sesuai tujuan yang telah ditetapan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya

dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan

dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari danacadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana

cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Rancangan

peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibahas

bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang

APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan

dana cadangan ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan

penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah

dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan

ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan

penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana

cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiranrancangan peraturan daerah tentang APBD. Pembentukan dana

cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun

anggaran yang berkenaan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening

kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang

234 Bab 10


5/8

dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening

dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam

belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecualidiatur tersendiri dalam peraturan perundangundangan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah

yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dari

kekayaan daerah, misalnya penjualan asset Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualanperusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah

daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil

divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerahadalah penerimaan daerah yang bersumber dari

dana pihak ketiga (kreditur) yang harus dikembalikan dikemudian hari

sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pemda dengan krediturdan akan menambah utang daerah.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan

penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan

obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran

berkenaan.

Pemberian Pinjaman daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman DaerahPemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman

yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah

daerah lainnya. Penerimaan Pelunasan Piutang adalah penerimaan

daerah yang bersumber dari pelunasan piutang yang diterima dari pihak

ketiga atau debitur dan akan mengurangi piutang daerah.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk



6/8

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaanyang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa

penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan

bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Investasi Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan

pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendekmaupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi

yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka

manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari

12 (duabelas) bulan.

Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu tiga

bulan sampai dengan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,

pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung

penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12

bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.

Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli

pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha,

misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal

saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintahdaerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri,

surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan

tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti

kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/

236 Bab 10


7/8

pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD

dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang

dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidakberkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali,

seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana

yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/

pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan

dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas

pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkanapabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan

telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi pemerintah daerah, dianggarkan dalam pengeluaran

pembiayaan. Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam

penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk

diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan

pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan

dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh tempo adalah pengeluarandaerah yang digunakan untuk membayar utang pokok yang jatuh tempo.

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan

pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka

panjang.

Dana Depresiasi



8/8

Dana Depresiasi adalah dana yang dibentuk guna membiayai

penggantian asset yang telah habis umur ekonomisnya/manfaatnya.

Pembentukan Dana Depresiasi menggunakan rekening Dana Cadangan

dan terpisah dari rekening kas daerah. Penggunaan Dana Depresiasi

harus sesuai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menggantikan aset yangtelah habis umur ekonomisnya/manfaatnya.

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah akumulasi sisa lebih

perhitungan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Penyertaan Modal/Investasi

Penyertaan Modal/Investasi adalah pengeluaran daeerah yang

digunakan untuk penyertaan modal (saham) dan obligasi pada organisasi

bisnis.Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan adalah sisa perhitungan

anggaran tahun berjalan setelah memperhitungkan selisih pendapatan

dengan belanja dan diperhitungkan dengan elemen pembiayaan

penerimaan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah

REFLEKSI

238 Bab 10

manajemen pembiayaan daerah

Documents