modul 1 - sengketa dan permasalahan hukum kontr

7/24/2019 Modul 1 - Sengketa Dan Permasalahan Hukum Kontr

1/32

Permasalahan hukum pada kontrak tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan karena

ada penyebabnya. Penyebab permasalahan hukum pada kontrak bisa berasal dari ketentuan-

ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak atau akibat dari kejadian saat dilaksanakan-

nya kontrak. Namun demikian kombinasi penyebab permasalahan dari ketentuan dalam

kontrak dan kondisi saat pelaksanaan kontrak juga sering terjadi dalam sengketa kontrak.

Permasalahan yang berasal dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat ditelusuri

mulai dari penyusunan anggaran yang mengalokasikan paket kegiatan, besaran anggaran, lokasi

kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Peranan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) atau Kepala Daerah serta Badan Legislatif dalam memutuskan alokasi

anggaran sangat menentukan keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa serta meminimalisir

terjadinya permasalahan dalam pengelolaan kontrak.

Tahapan berikutnya yang sering menjadi penyebab timbulnya permasalahan hukum pada

kontrak adalah terkait dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

menyusun spesikasi teknis pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan konsep atau

rancangan kontrak. Ketidakcermatan dalam meracik dan menyusun ketiga dokumen tersebut

menjadi cikal bakal menc ln a pe masalahan pada p oses be ik tn a ait p oses pemilihan

BAB 1 Pendahuluan


2/32

menjadi cikal bakal menculnya permasalahan pada proses berikutnya yaitu proses pemilihan

2 3

Permasalahan hukum pada kontrak yang paling sering muncul ke permukaan adalah

kejadian-kejadian saat pengelolaan kontrak. Ketidaksesuaian ketentuan dalam kontrak dengan

tuntutan pelaksanaan kontrak menjadi masalah yang sering tidak bisa diselesaikan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. Penyelesaian teknis yang sebenarnya bisa menyelesaikan

masalah di lapangan seing terkendala dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Akan tetapi, ada juga permasalahan pengelolaan kontrak yang bahkan secara teknis tidak

bisa diselesaikan.

Bagaimanapun permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak tetap harus

diupayakan. Perangkat-perangkat penyelesaian sengketa hukum harus diketahui oleh para pihak.

Opsi perangkat musyawarah, arbitrase, dan pengadilan dapat dipilih oleh para pihak. Penetapan

perangkat penyelesaian permasalahan hukum harus sudah mempertimbangkan konsekuensi yang

timbul dari masing-masing perangkat tersebut.

Permasalahan terakhir, tapi bukan yang paling sederhana, adalah kemampuan para

pihak dalam merumuskan dan mengelola kontrak. Kemampuan yang dituntut untuk

mencegah terjadinya permasalahan hukum kontrak adalah kompetensi para pihak yang

menyusun, mengelola, dan melaksanakan kontrak. Ketidakmampuan atau kompetensi yangtidak dimiliki sering menimbulkan permasalahan. Permasalahan disebabkan bukan hanya

karena ketidaktahuan tapi karena sikap yang tidak sesuai dalam menyusun dan mengelola kontrak.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa penyebab permasalahan hukum pada

kontrak untuk setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa dapat digambarkan sebagai berikut :

Permasalahan hukum pada kontrak yang paling sering muncul ke permukaan adalah

kejadian-kejadian saat pengelolaan kontrak. Ketidaksesuaian ketentuan dalam kontrak dengan

tuntutan pelaksanaan kontrak menjadi masalah yang sering tidak bisa diselesaikan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia. Penyelesaian teknis yang sebenarnya bisa menyelesaikan

masalah di lapangan seing terkendala dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Akan tetapi, ada juga permasalahan pengelolaan kontrak yang bahkan secara teknis tidak

bisa diselesaikan.

Bagaimanapun permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak tetap harus

diupayakan. Perangkat-perangkat penyelesaian sengketa hukum harus diketahui oleh para pihak.

Opsi perangkat musyawarah, arbitrase, dan pengadilan dapat dipilih oleh para pihak. Penetapan

perangkat penyelesaian permasalahan hukum harus sudah mempertimbangkan konsekuensi yang

timbul dari masing-masing perangkat tersebut.

Permasalahan terakhir, tapi bukan yang paling sederhana, adalah kemampuan para

pihak dalam merumuskan dan mengelola kontrak. Kemampuan yang dituntut untuk

mencegah terjadinya permasalahan hukum kontrak adalah kompetensi para pihak yang

menyusun, mengelola, dan melaksanakan kontrak. Ketidakmampuan atau kompetensi yangtidak dimiliki sering menimbulkan permasalahan. Permasalahan disebabkan bukan hanya

karena ketidaktahuan tapi karena sikap yang tidak sesuai dalam menyusun dan mengelola kontrak.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa penyebab permasalahan hukum pada

kontrak untuk setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa dapat digambarkan sebagai berikut :

Perencanaan

Umum

Perencanaan

Pemilihan

Penyedia

Pelaksanaan

Kontrak

Penyusunan &

Penandatanganan

Kontrak

Pemilihan

penyedia

Barang/Jasa

Masalah :* Alokasi Paket Kegiatan

* BesaranAnggaran

* LokasiPekerjaan

* Waktupelaksanaan.

Masalah :* Spesikasi

Pekerjaan* Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* Konsep atau

rancangan kontrak

Masalah :

* Kemampuan

pengelolaan kontrak.

Masalah :

* Konsistensi

dokumenkontrak.

Masalah :

* Pemahaman

yang parsial* Menitik beratkan

asas formalitas

BAB 2 PENGERTIAN DASAR HUKUM

2.1. Pengertian Hukum

Belum ada kesepakatan dari para ahli hukum tentang denisi dari kata hukum. Namun

demikian ada benang merah yang dapat diambil dari beberapa denisi yang dikembangkan oleh

para pakar hukum. Sebagai titik awal kita gunakan pengertian hukum yang dibuat oleh pakar

hukum ternama Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup

dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan

proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Dengan demikian hukum adalah kumpulan dari kaidah, peraturan (perintah dan larangan),

norma (benar dan salah), dan syarat tertulis maupun tidak tertulis yang dibutuhkkan oleh

masyarakat dan diakui oleh pemerintah yang mengatur pergaulan hidup (harus ditaati) seseorang

atau kelompok orang terhadap orang atau kelompok orang dalam masyarakat dan bertujuan

untuk memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan

berlakunya kaidah, peraturan, norma dan syarat dalam masyarakat disertai sanksi bagi yang

melanggar.

Dari uraian di atas pengertian hukum dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa

unsur sebagai berikut: Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.

Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.

Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.

Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.

Secara ringks Prof. Dr. Van Kan mendeniskan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup

yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

2.2. Tujuan Hukum

Terdapat dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis mendasar-

kan pada etika dimana isi hukum ditentukan oleh keyakinan pembuat hukum terhadap etika ten-

tang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai

keadilan yang dalam penerapannya dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

haknya.

Sedangkan teori utilities melihat pada manfaat dari suatu hukum terhadap masyarakat.

Hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau

kenikmatan besar bagi kelompok masyarakat yang terbesar.

Sehingga Prof.Subekti, S.H. memiliki pendapat bahwa tujuan hukum adalah

menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran

dan kebahagiaan (Subekti : 1977).


3/32

4 5

2.3. Dasar-dasar Hukum

Dasar hukum adalah ketentuan atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan

yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum subjek

hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Dasar hukum juga dapat berupa ketentuan atau

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi

pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain dan atau yang lebih rendah derajatnya

dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir inijuga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam konsiderans

peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Setiap aparatur atau lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas, fungsi,

dan wewenang harus memiliki dasar hukum, atau paling tidak tindakan atau penyelenggaraan

tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Perbedaan Dasar Hukum dan Hukum Dasar

Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan

perundang-undangan lainnya. Sedangkan dasar hukum adalah ketentuan atau norma hukum

dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap

penyelenggaraan atau tindakan hukum. Dasar hukum dan hukum dasar merupakan sesuatu yang

memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain.

Penggunaan dasar hukum dilakukan dengan mengambil ketentuan dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang isinya menyuratkan perintah atau larangan untuk

melakukan sesuatu tindakan hukum. Sementara yang dimaksud dengan hukum dasar hanya ada

satu peraturan, yang biasanya disebut sebagai konstitusi negara.

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung

sebuah tindakan hukum. Sedangkan hukum dasar memuat ketentuan peraturan hukum berupa

prinsip-prinsip hukum umum atau secara garis besarnya saja. Berdasarkan ketentuan-ketentuan

yang dimaksud dalam hukum dasar inilah kemudian dibuat penjabaran yang menguraikan

ketentuan tersebut secara lebih spesik dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :

1. Hukum Tertulisadalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan.

Contoh: hukum pidana dituliskan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hukum perdata

dicantumkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Hukum Tidak Tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam

perundang-undangan.

Contoh: hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi

dipatuhi oleh daerah tertentu.

Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi :

1. Hukum Privat (Hukum Sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan

orang yang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan

warganegara.

Contoh: Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetapi dalam arti sempit hukum sipil disebut juga

hukum perdata.

2. Hukum Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi hukum pidana, hukum tata negara danhukum administrasi negara.

2.5. Subjek dan Objek Hukum

Subjek hukum adalah apa yang dapat memiliki hak dan kewajiban, dengan demikian dia

memiliki kewenangan untuk bertindak. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung seseorang yang bersifat kontraktual.

Hak dan kewajiban ada karena hubungan antara dua pihak berdasarkan suatu perjanjian atau kon-

trak. Subjek hukum dapat berupa perorangan atau badan hukum. Subjek hukum dianggap cakap

melakukan perbuatan hukum apabila ia dapat melakukan atau bertindak dalam menjalankan hak

dan kewajibannya. Seseorang dianggap cakap bilamana (1) sudah mencapai usia 21 tahun atau

telah menikah, (2) mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, dan (3)

memiliki jiwa dan akal yang sehat.

Badan hukum adalah suatu badan atau wadah yang memenuhi persyaratan hukum tertentu

sehingga badan itu disebut badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna atau

bermanfaat atau sesuatu yang mempunyai nilai atau harga bagi subjek hukum (orang atau badan

hukum) dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena dapat dikuasai oleh subjek

hukum. Sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan/atau benda

bergerak atau tidak bergerak.

2.6. Hukum Administrasi Negara

2.6.1. Pengertian

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, pengertian Hukum Administrasi Negara adalah

keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa

menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau bagaimana cara penguasa

seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Menurut Abdoel Djamali,

Pengertian Hukum Administrasi Negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu

hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu

berfungsi.

Menurut Prof. Dr.J.H.A. Logemann dalam bukunya Staatsrecht van Nederlands Indie,

memberikan denisi dari Pengertian Hukum Tata Negara adalah hukum tersebut mengatur

hubungan-hubungan hukum dengan warga masyarakat dan antara alat pemerintahan yang satu

dengan yang lainnya, serta dipertahankan dan diberi sanksi oleh pemerintah sendiri.


4/32

6 7

2.6.2. Kewenangan Pemerintah

Sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam

kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan

perlakuan. Artinya asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum

warga negara terhadap pemerintah.

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari Undang-undang Dasar

dan Undang-undang. Secara teoretis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-

undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (Attributie), Delegasi (Delegatie),

dan Mandat (Mandaat).

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada

organ pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ

pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Sedangkan Mandat adalah terjadi ketika organ

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

2.6.3. Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah (Bestuurshandeling) yang dimaksud adalah setiap tindakan atau

perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan (bestuurs

organ) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (bestuurs functie).

Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah yakni:

1. Tindakan berdasarkan hukum (rechts handeling); dan

2. Tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum (feitelijkehandeling).

2.6.4. Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.5. Objek Sengketa TUN

Sesuai dengan UU no. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 , dapat

disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan

atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

peraturan peraturan perundang-undangan berlaku. Ketetapan tersebut bersifat kongkret,

individual, dan nal serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah isi tertulis dan bukan kepada bentuk kepu-

tusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu diharuskan

tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan penga-

kuan dan sebagainya. Persyaratan tertulis tersebut dimaksudkan untuk kemudahan bagi pembuk-

tian. Dengan demikian sebuah memo atau nota dapat dianggap memenuhi syarat tertulis dan akan

merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini

apabila sudah jelas.

2. Penetapan Norma-Norma Hukum secara Bertingkat

Setiap perbuatan hukum badan atau Pejabat tata Usaha Negara itu selalu merupakan

penentuan norma-norma hukum. Di dalam Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara sering menentukan norma-norma hukum secara bertingkat. Pengaturan suatu bidang

kehidupan itu dalam kenyataannya tidak cukup dilakukan dengan penentuan normanya oleh suatu

Undang-undang tetapi sering harus dijabarkan dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Pada kenyataannya beberapa pangaturan yang tertuang dalam aturan yang secara hierarki lebih

rendah bertentangan dengan substansi ketentuan yang lebih tinggi.

3. Penetapan tertulis (Beschikking)

Objek kompetensi dalam Peradilan TUN adalah penetapan tertulis. Penetapan yang belum

tertulis tidak dapat dijadikan objek Peradilan TUN. Penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau

pejabat administrasi yang tentunya merupakan keputusan administrasi dan perbuatan hukum

administrasi bersifat sepihak.

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua macam cara yaitu upaya administrasi

dan gugatan. Upaya administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986) dilakukan

melalui Banding Administratif dan Keberatan. Banding Administratif adalah upaya kepada atasan

dari badan atau pejabat administrasi yeng menerbitkan keputusan. Keberatan adalah upaya

administrasi yang diselesaikan oleh badan atau pejabat administrasi yang menerbitkan keputusan.

Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 tahun 1986) adalah upaya seseorang atau

Badan Hukum Perdata tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.2.6.6. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan

di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keaadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan

Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai pengendali yuridis

terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara, baik secara preventif maupun secara

represif. Secara preventif dimaksudkan adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan badan/

pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, sedangkan secara

represif ditujukan terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan

hukum dan merugikan masyarakat harus dijatuhi sanksi. Selain itu tujuan peradilan tata usaha

negara adalah juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara

itu sendiri apabila telah bertindak benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri:

1. Yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara.

2. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, termasuk yang

dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara.


5/32

8 9

3. Keputusan yang dijadikan objek sengketa bersifat kongkret, individual, nal, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Bukan merupakan keputusan-keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 49 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.6.7. Hukum Acara PTUN

Hukum Acara PTUN adalah seperangkat peraturan yang memuat prosedur atau cara

bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan

bertindak untuk menegakkan peraturan Hukum Administrasi Negara (Materiil). Hukum Acara

PTUN dapat pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara. Hukum Acara

diartikan sebagai Hukum Formil yang bertujuan untuk mempertahankan Hukum Materil.

2.7. Hukum Perdata

2.7.1. Pengertian

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan

hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

yang lain, perorangan atau badan, dengan menitikberatkan pada kepentingan subjek hukum,

dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan membatasikehidupan manusia atau seseorang atau badan hukum dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan

atau kepentingannya.

Hubungan antara subjek hukum tunduk pada suatu kesepakatan atau perjanjian yang

dibuat oleh para pihak sebagai subjek hukum. Kesepakatan atau perjanjian tersebut berisi hak

dan kewajiban berikut dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi tersebut dapat berupa

ganti rugi yang wajib dibuktikan disertai alat bukti atas terjadinya pelanggaran pada kesepakatan

atau perjanjian.

2.7.2. Objek Hukum Perdata

Objek Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan

dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau

barang bergerak atau tidak bergerak ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis.

2.7.3. Sengketa PerdataSengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang

bersengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Perkara perdata yang di dalamnya

tidak mengandung sengketa (seperti permohonan penetapan) bukanlah masuk dalam pengertian

sengketa karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak

pemohon.

2.7.4. Gugatan Perdata

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke

pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Darwan Prinst, gugatan adalah

suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa

menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan

terhadap gugatan tersebut.

2.7.5. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata ialah kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang

mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan

peraturan-peraturan hukum perdata sebagaimana mestinya mulai sejak gugatan

diajukan sampai pelaksanaan putusan hakim.

2.8. Hukum Pidana

2.8.1. Pengertian

Hukum Pidana secara umum adalah keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan

- peraturan yang mengandung keharusan, yang tidak boleh dilakukan dan/atau larangan-

larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana bagi barang siapa yang

melanggar atau melaksanakan larangan atau ketentuan hukum dimaksud. Sanksi bagi yangmelanggar sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

2.8.2. Sumber Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, Undang-undang HAM, dan

Undang-undang lainnya yang mengatur kepentingan umum dan mengandung sanksi apabila

dilanggar merupakan sumber hukum dalam hukum pidana.

2.8.3. Jenis Hukuman

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga

bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran ialah

perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang tapi tidak bertentangan dengan nilai moral,

nilai agama atau rasa keadilan masyarakat.

2.8.4. Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum sebagai dasar dan

aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana

pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan

perbuatan pidana (Prof Mulyatno).

Hukum Acara Pidana adalah seluruh ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan

peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses

pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu

putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.


6/32

10 11

2.9. Hukum Kontrak

2.9.1. Pengertian

Hukum kontrak adalah keseluruhan kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih dalam membuat dan melaksanakan kesepakatan yang

menimbulkan akibat hukum.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Contract of Law,

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht. Lawrence M.

Friedman mengartikan hukum kontrak adalah :

Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian

tertentu. (Lawrence M. Friedman, 2001:196)

Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan Law of Contract yang artinya hukum

kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang

timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja,

seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan

pembayaran dengan uang.

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan

mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan/harapan yang timbul dalam pembuatan

konsensus di antara para pihak, seperti dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/jasa.

Denisi ini didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap

kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan yang mencakup tahap pracontractual dan post contractual. Pra contractual merupakan tahap penawaran dan penerimaan,

sedangkan Post Contractual adalah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan

yang menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban. Hak dapat dilihat sebagai

sebuah kenikmatan, sedangkan kewajiban dilihat sebagai beban.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak minimal mencakup:

1. Adanya kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

2. Subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban;

3. Adanya prestasi; 4. Kata sepakat; dan 5. Akibat hukum.

2.9.2. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum kontrak diantaranya adalah Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan Undang-

undang lainnya yang mengatur hubungan perikatan atau hak perdata. Acuan hukum kontrak

diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri atas 18 bab dan 759

pasal khususnya mengacu mulai pasal 1233 sampai pasal 1992 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

2.9.3. Jenis Sengketa

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sengketa kontrak meliputi masalah yang

terkait hukum administrasi negara dan/atau hukum perdata. Tindakan PPK sebagai pejabat

negara atau pejabat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak selalu berhubungan

dengan hukum administrasi negara.

Pejabat yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku dapat menjadi pelanggaran atas hukum administrasi negara. Selain

itu, tindakan para pihak dalam kontrak yang dapat merugikan pihak lain yang ada dalam kontrak

akan berdampak pada sengketa perdata.


7/32

12 13

BAB 3PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

3.1. Para Pihak

Dalam suatu perikatan perjanjian, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut

pasal 1320 UU Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah bahwa orang atau

subjek yang melakukan persetujuan perjanjian harus cakap untuk membuat suatu perikatan.

Kebebasan perikatan diperkuat dengan pasal 1329 yang menyebutkan bahwa tiap orang

berwenang untuk membuat perikatan kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata, ketidakcakapan untuk membuat persetujuan adalah:

a. Anak yang belum dewasa;

b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Perempuan telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada

umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Ketidakcakapan tersebut pada pasal 1330 KUH Perdata akan berdampak pada tidak sahn-

ya suatu persetujuan atau perjanjian. Di samping itu, ada ketidakcakapan sebagai subjek hukum

yang akan berdampak pada permasalahan hukum tetapi tidak berdampak pada pembatalan sahn-

ya perjanjian. Kecakapan seseorang dalam membuat persetujuan harus dilihat dari kompetensi

orang tersebut sebelum melakukan persetujuan atas suatu perjanjian. Kompetensi terdiri dari

aspek legal dalam kewenangan dan tanggung jawab, serta pengetahuan dan keterampilan atas

apa yang terantum dalam persetujuan. Bab ini membahas kecakapan atau kompetensi para pihak

yang terlibat dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.2. Pengguna Anggaran (PA)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada

pasal 1 angka 12, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Pada tingkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pengguna Anggaran adalah

Menteri atau Kepala Lembaga sebagaimana ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2004 pasal 4 ayat

(1) yang berbunyi : Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

bagi Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.Kewenangan Pengguna Anggaran pada Pemerintah Pusat:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

g. menggunakan barang milik negara;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;

i. mengawasi pelaksanaan anggaran;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1)

yang berbunyi:

Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah

yang dipimpinnya.

Kewenangan Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah tertuang pada ayat (2) yang

berbunyi:

Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. mengelola utang dan piutang;

f. menggunakan barang milik daerah;

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Tugas dan kewenangan PA menurut Perpres 54/2010 diantaranya:

a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;

c. Menetapkan PPK;

d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

f. Menetapkan:

1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat; dan

j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.


8/3214 15

Meskipun tidak ada peraturan yang secara rinci mengatur tugas dan kewenangan

Pengguna Anggaran di masing-masing sektor yang ditangani, tetapi secara umum seorang

Pengguna Anggaran harus memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang memadai dalam

sektor yang ditangani.

Kemampuan manajerial terdiri dari kemampuan mengelola seluruh komponen yang

menjadi tanggungjawabnya, termasuk kemampuan memimpin, dan memiliki pengetahuan umum

tentang organisasi yang yang dipimpinnya.

Seorang pemimpin (leader) berbeda dengan seorang pengelola (manager). Pemimpin

harus memiliki beberapa karakter yang lebih strategis. Menurut Montgomery leadership

(kepemimpinan) adalahKemampuan dan kemauan untuk menggerakkan laki-laki dan

perempuan agar sama-sama berusaha mencapai suatu tujuan bersama. Kemampuan

untuk mempengaruhi dan menggerakan orang yang dipimpin menjadi kunci keberhasilan dari

seorang pemimpin.

Pengguna Anggaran juga harus memiliki pengetahuan peraturan yang berlaku atas

penggunaan anggaran pada organisasinya. Pengetahuan tentang tata cara penyusunan,

pelaksanaan, dan pengendalian anggaran harus menjadi pengetahuan dasar yang dimiliki

oleh Pengguna Anggaran. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjadi dua sumber

peraturan yang harus dirujuk. Disamping itu Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden

dan Peraturan Menteri yang menjabarkan kedua Undang-undang tersebut juga harus dipelajari,dipahami, dan dipatuhi. Untuk Pengguna Anggaran di daerah, Peraturan Kepala Daerah yang

merinci peraturan tentang keuangan dan perbendaharaan juga harus menjadi pedoman dalam

pelaksanaan tugas sebagai Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas pelaksanaan

anggaran belanja. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 18

berbunyi:

Ayat (1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan

pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan

atas beban APBN/APBD.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran berwenang:

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan

ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

dan

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan

surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Dengan ketentuan tersebut, apapun yang terjadi pada penggunaan anggaran dalam

organisasinya maka Pengguna Anggaran harus bertanggung jawab. Demikian pula bilamana

terjadi kerugian atas penggunaan anggaran tersebut maka Pengguna Anggaran harus

bertanggung jawab. Dengan demikian, Pengguna Anggaran berkewajiban bukan hanya

mengetahui tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan penggunaan anggaran tetapi

Pengguna Anggaran juga harus bertanggung jawab atas pengangkatan para pejabat

bawahannya yang membantu atau mendapat delegasi dalam penggunaan anggaran

di organisasinya.

3.3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Istilah Kuasa Pengguna Anggaran tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara. Kata-kata Kuasa Pengguna Anggaran selalu disandingkan

dengan kata-kata Pengguna Anggaran. Hal ini tercantum dalam banyak pasal diantaranya pasal

18 yang berbunyi:

Ayat (1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebutdalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Ayat (2)

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/

perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Sepintas lalu, kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran seolah-olah sama dengan

kewenangan Pengguna Anggaran. Bilamana Kuasa Pengguna Anggaran diangkat oleh Pengguna

Anggaran, akan muncul pertanyaan : Apakah kewenangan pejabat yang diangkat sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran akan sama dengan kewenangan pejabat yang mengangkat sebagai

Pengguna Anggaran?.

Secara umum, kewenangan seorang pejabat tegantung pada Surat Keputusan atas

pengangkatan jabatan tersebut atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah pasal 10 ayat (4) yang berbunyi:

Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran.

3.4. Pejabat Pembuat Komitmen

Secara umum, pengertian Pejabat Pembuat Komitmen adalah seseorang yang ditugaskan

untuk melakukan komitmen (menandatangani suat perjanjian) dan melaksanakan komitmen

(isi dari surat perjanjian) tersebut.


9/3216 17

Ketentuan tentang Pejabat Pembuat Komitmen tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah angka 7 yang berbunyi:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung-

jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut merupakan penjabaran dari

kewenangan Pengguna Anggaran yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/

perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tersebut dapat dilimpahkan

keapada pejabat lain yaitu Pejabat Pembuat Komitmen. Pelimpahan sebagian kewenangan Kuasa

Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen tercantum dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

pasal 8 ayat (1) huruf c dan pasal 12 ayat (1) dengan tugas kewenangan tercantum dalam

pasal 11.

Pejabat Pembuat Komitmen sebagai subjek hukum harus memiliki syarat yang memenuhi

ketentuan hukum yang berlaku dan juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan dengan tugas

dan kewenangan yang diembannya. Pemenuhan persyaratan sebagai subjek hukum

sebagaimana yang tercantum pasal 1320 UU KUH Perdata mudah dipenuhi oleh setiap Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Demikian juga kekhawatiran

pelanggaran pasal 1328 KUH Pedata dapat diabaikan. Namun permasalahan akan muncul

bilamana Pejabat Pembuat Komitmen tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk

menjalankan tugas dan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang

mengangkatnya yaitu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat Pembuat

Komitmen yang tidak memiliki kompetensi yang lengkap masih tetap dianggap cakap untuk

membuat suatu persetujuan perjanjian (sebagaimana ketentuan KUH Perdata pasal 1320),

namun Pejabat Pembuat Komitmen tersebut akan memiliki resiko yang tinggi dalam mejalankan

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. .

Tingkat kerumitan tugas Pejabat Pembuat Komitmen paling tidak dapat dibagi kedalam 3

(tiga) tingkatan. Tingkatan pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat dan

melaksanakan perjanjian untuk pekerjaan yang sederhana atau untuk belanja rutin kebutuhan

kantor. Lingkup tanggung jawab yang dihadapi pada tingkatan ini hanya untuk membeli barang

atau jasa yang sederhana, bernilai kecil, dan sering atau berulang diadakan serta melibatkan para

pihak yang sedikit jumlahnya. Tingkatan kedua adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang

membuat dan melaksanakan perjanjian untuk pekerjaan yang bernilai cukup besar, dengantingkat kompleksitas menengah, dan melibatkan banyak pihak. Lingkup tanggung jawab yang

dihadapi pada tingkatan ini yaiut untuk mengadakan barang atau jasa yang besar nilainya bagi

instansi tersebut tetapi sudah menjadi hal yang banyak dilakukan oleh berbagai instansi lainnya.

Pengadaan barang modal atau pembangunan gedung kantor masuk dalam tingkat kesulitan ini.

Tingkatan ketiga atau yang paling rumit adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat dan

melaksanakan perjanjian yang bernilai sangat besar, tingkat kompleksitas pekerjaan yang tinggi,

jarang dilakukan dalam dunia pengadaan atau bahkan melibatkan para pihak dari dunia

internasional.

3.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tim atau orang yang diangkat oleh

PA/KPA. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 18 Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b. Memahami isi Kontrak;

c. Memiliki kualikasi teknis;

d. Menandatangani Pakta Integritas; dan

e. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah pasal 11 tugas kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita

Acara Penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan

pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. Mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. Menetapkan tim pendukung;

c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk

membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.


10/3218 19

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Tujuan utama dibentuknya PPHP adalah sebagai fungsi penyeimbang bagi PPK dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas oleh PA/KPA kepada PPHP dan PPK,

maka kedudukan PPHP dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintaha adalah setara

dengan PPK. PPHP bukan merupakan bagian atau bawahan dari PPK, demikian juga PPK bukan

merupakan bagian atau bawahan PPHP. Kesetaraan derajat atau tingkatan antara PPHP dan PPK

ditujukan agar PPHP dapat mengontrol hasil pekerjaan dari PPK. Sehingga PPHP dapat menolak

hasil pengendalian kontrak oleh PPK bila tidak sesuai dengan kontrak. Demikian juga PPHP harus

menerima pekerjaan PPK bila hasil pekerjaannya telah sesuai dengan kontrak.

3.6. Penyedia Barang/Jasa

Salah satu dari para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah

penyedia barang/jasa. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

pasal 1 angka 12, penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Seseorang atau badan usaha dapat menjadi penyedia barang/jasa pemerintah bilamanamemenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 19 yaitu:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan

Barang/Jasa;

c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa

yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukankemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus

mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan

perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk

usaha non-kecil;

h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang

dan Jasa Konsultansi;

i. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan

Sisa Kemampuan Paket;

j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam

menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani

Penyedia Barang/Jasa;

k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);

l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;

n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

o. Menandatangani Pakta Integritas.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan

huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

Secara umum, persyaratan penyedia dalam pasal tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) ba-

gian besar yaitu (1) persyaratan legal dan administrasi dan (2) persyaratan kemampuan teknis.

Persyaratan teknis lebih lanjut diukur dengan kualikasi dan klasikasi penyedia.

3.7. Saksi dan Ahli Pengadaan

Sebenarnya saksi dan ahli tidak termasuk dalam kategori para pihak baik dalam sengketamaupun pada permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya.

Saksi dan ahli dalam permasalahan hukum pidana berperan sebagai pihak yang memberatkan

atau meringankan. Seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi

atau ahli yang menguntungkan dirinya dalam permasalahan hukum. Menurut Undang-undang

KUHAP pasal 65 berbunyi:

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan

bagi dirinya.

Demikian juga penyidik dapat menghadirkan saksi atau ahli yang memperkuat dugaan

dalam proses penyidikan atau persidangan. Pemanggilan saksi ini tertuang dalam Udang-undang

KUHP pasal 112 ayat (1) yang berbunyi:

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara

jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan

surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya

panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Dalam hal diperlukan dan dianggap akan memperkuat dugaan tindakan pidana yang

dilakukan tersangka atau terdakwa, penyidik juga dapat menghadirkan ahli sesuai dengan

permasalahan yang sedang disidiknya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang KUHAP pasal 120

KUHAP ayat (1) yang berbunyi:

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang

memiliki keahlian khusus.


11/3220 21

3.8. Penasehat Hukum

Penasehat hukum berperan dalam membantu para pihak yang sedang bersengketa atau

tersangka atau terdakwa dalam menghadapi penyelidikan atau penyidikan dalam dugaan tindak

pidana. Penasehat hukum akan sangat membantu bilamana pihak yang perlu mendapat bantuan

penasehat hukum tidak memiliki pengetahuan tentang hukum yang menjadi dasar sengketa atau

tuduhan tindak pidana. Dalam Undang-undang KUHAP pasal 114, tersangka memiliki hak untuk

didampingi penasehat hukum sejak tahap awal peneyelidikan.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya

pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya

untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh

penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Permasalahan hukum pada kontrak meliputi sengketa kontrak dan permasalahan hukum

pidana. Sengketa kontrak meliputi permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dalam kontrak

sehingga merupakan bagian dari permasalahan hukum pada kontrak. Sedangkan permasalahan

hukum pada kontrak yang tidak terkait sengketa kontrak merupakan wilayah permasalahan

hukum pidana.

1.1. Pengertian Sengketa

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konik. Konik berarti

adanya pertentangan atau oposisi antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-

organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana para pihak saling

mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau

perbedaan pendapat atau persepsi antara para pihak yang kemudian menimbulkan akibat hukum

bagi mereka. Dengan demikian subjeknya bisa lebih dari satu, baik itu antar individu, kelompok,

organisasi, bahkan lembaga besar sekalipun.

Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang

bersengketa dimana didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua

belah pihak baik melalui musyawarah atau cara lain yang disepakati.

Sebuah sengketa disebut sebagai sengketa hukum apabila dimungkinkan diselesaikan

melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Meskipun penyelesaian sengketa tersebut dilakukan

di luar jalur hukum seperti musyawarah, namun karakter sengketa tersebut tetap merupakan

sengketa hukum.

1.2. Sumber Sengketa

Sumber sengketa dalam pengadaan barang/jasa sangat bervariasi. Sengketa biasanya

merupakan kombinasi langsung maupun tidak langsung lebih dari satu sebab. Kombinasi langsung

merupakan kumpulan dua atau lebih sebab yang berasal dari pokok suatu urusan. Kombinasi

tidak langsung merupakan kombinasi antara sebab sengketa dan kelemahan-kelemahan lainnyayang memunculkan terjadinya sebab dari sengketa. Namun intinya adalah sengketa tersebut

mengganggu hubungan dua pihak yang bisa rumit gangguannya atau bisa menjadi sengketa

terbuka.

Apapun atau bagaimanapun rumitnya sebuah sengketa, para pihak yang terlibat dalam

sengketa maupun pihak ketiga harus mampu mendapatkan sebab dari sengketa serta

mendenisikan pusat situasi kritisnya atau permasalahan pokok yang menjadi penyebab

terjadinya sengketa.

BAB 4 Permasalahan Hukum


12/3222 23

Sumber sengketa dapat dikelompokkan menjadi beberapa sebab, yaitu:

a. Syarat Subjektif yang tidak terpenuhi

Syarat subjektif dinyatakan tidak terpenuhi apabila subjek dalam kontrak tidak memiliki

kecakapan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Misalnya Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) yang tidak memiliki sertikat ahli pengadaan telah melanggar

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, atau subjek kontrak tidak memiliki

kewenangan menandatangani kontrak karena tidak ada surat keputusan pengangkatan

sebagai PPK, atau surat keputusan pengangkatan PPK tidak ditandatangani oleh pejabat yangmemiliki kewenangan anggaran (Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran).

Sedangkan dari sisi Penyedia barang/jasa sebagai subjek dari kontrak, dianggap

tidak memiliki kecakapan yang dipersyaratkan peraturan perundangan bilamana

Penyedia sudah terkena hukuman daftar hitam sebelum tanggal penandatanganan

kontrak, berarti penyedia tersebut cacat secara hukum atau cacat sebagai subjek dari

kontrak. Selain itu, Penyedia yang masih dibawah umur, tidak waras, atau dibawah tekanan

termasuk dalam subjek yang tidak cakap dalam kontrak. Pelanggaran integritas dalam proses

pengadaan termasuk juga dalam kategori subjek yang tidak cakap dalam kontrak.

Secara umum suatu kontrak tidak memenuhi syarat objektif bilamana kontrak tersebut

mengandung suatu sebab yang tidak halal atau sesuatu yang tidak legal. Kontrak tersebut

memuat kausa yang dilarang oleh peraturan perundangan, kausa yang bertentangan dengan

kesusilaan, atau kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum. Namun dalam kontrak

pengadaan barang/jasa pemerintah, persyaratan objektif dapat tidak terpenuhi akibat dari

suatu kausa yang dilarang oleh peraturan perundangan. Misalnya dalam proses pemilihan

penyedia barang/jasa yang melanggar peraturan pengadaan, seperti penunjukan langsung

bukan untuk keadaan khusus atau keadaan tertentu, merupakan kontrak yang memiliki kausa

yang dilarang karena hasil dari proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut menjadi tidak

sah menurut peraturan yang berlaku.

Permasalahan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan kontrak pada prinsipnya mer-

upakan sengketa perdata. Namun mengingat dalam beberapa kasus sengketa kontrak dimulai

dengan adanya keputusan dari pejabat publik, maka putusan pejabat publik tersebut mer-

upakan putusan administrasi publik. Keputusan atau tindakan pejabat pemerintah selain PPK

sering dibawa ke ranah pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Syarat Objektif yang tidak terpenuhi

4.3. Jenis Sengketa

Secara umum, sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak adalah sengketa hukum

yaitu perselisihan antara para pihak yang dapat diselesaikan dengan menerapkan aturan-aturan

hukum yang ada atau yang sudah pasti. Sengketa hukum dalam suatu kontrak merupakan bagian

dari permasalahan hukum yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan

atau di pengadilan. Sengketa hukum dalam pelaksanaan kontrak dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. Sengketa Hukum Administrasi

Kaidah umum administrasi negara mengamanatkan bahwa Pemerintah sebagai badan

hukum publik dapat membuat suatu tindakan perdata. Pejabat pemerintah khususnya

Pejabat Pembuat Komitmen secara eksplisit membuat suatu keputusan yang akan berdampak

pada hak perdata. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta,

berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-

undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata

cara tertentu.

Meskipun tindakan pejabat pemerintah tersebut disamakan dengan tindakan perdata,

namun karena jabatan sebagai pejabat pada instansi publik maka tindakan perdata tersebut

menyangkut juga sebagai tindakan administrasi publik. Kekeliruan dalam mengambil

keputusan oleh seorang pejabat publik menjadi ranah sengketa administrasi negara. Karena

posisi dan keputusan pejabat publik tersebut, banyak putusan pejabat terkait dengan kontrak

dipermasalahkan dan dibawa kasusnya ke Pengadilan Negeri untuk masalah sengketa

perdata atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pelanggaran administrasi negara.

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan pejabat publik atas

kontrak dapat memulihkan hak perdata penyedia dalam berkontrak atau bahkan memiliki hak

perdata lain di luar ketentuan yang ada dalam kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pejabat publik dapat memutus kontrak

berdasarkan peraturan yang berlaku dan ketentuan yang ada dalam Syarat-syarat KhususKontrak (SSUK). Jadi tidak harus melalui pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 1266 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 93

pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen karena:

1) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa

sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

2) penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

3) penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

4) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan

persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh

instansi yang berwenang.

Sedangkan bila dikembangkan dan disetujui oleh para pihak dan dimasukkan dalam

Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) maka pemutusan kontrak oleh PPK dapat disebabkan

oleh:

1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini

tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;


13/3224 25

4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang

ditetapkan oleh PPK;

6) Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan;

7) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui

5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup

menyelesaikan sisa pekerjaan;

8) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

9) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dampak keputusan pejabat publik atas pemutusan kontrak dapat berdampak pada hak

perdata berupa:

1) jaminan Pelaksanaan dicairkan;

2) sisa uang muka harus dikembalikan oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;

dan/atau

3) penyedia membayar denda.

Sengketa perdata dalam pelaksanaan kontrak adalah suatu perkara perdata yang terjadi

di antara para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak

tersebut. Salah satu pihak merasa ada hak perdata yang dirugikan oleh pihak lain atau menjadi

tanggung jawab atau kewajiban pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menuntut pihak lain

untuk mengkompensasi kerugian yang dialami sedangkan pihak yang dituntut merasa tidak

berkewajiban memberi kompensasi sebagian atau keseluruhan yang dituntut oleh pihak yang

dirugikan.

Pengertian perkara perdata memiliki arti yang lebih luas dari sengketa perdata. Perkara

perdata mencakup masalah perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak

mengandung sengketa. Namun demikian, dalam arti sempit perkara perdata dapat memiliki

arti perkara perdata yang di dalamnya dipastikan mengandung sengketa.

Sengketa perdata dalam kontrak pengadaan barang/jasa bermula dari tidakdipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Penyedia tidak memenuhi ketentuan atau

keharusan yang ada dalam kontrak sehingga PPK tidak mau menerima atau tidak mau

membayar barang/jasa. Tidak jarang juga penyedia sudah memenuhi ketentuan atau

keharusan dalam kontrak tetapi PPK menganggap barang/jasa tidak memenuhi persyaratan

yang sebenarnya tidak tercantum dalam kontrak. Gabungan dari berbagai hal yang tidak

dipenuhi oleh para pihak menjadikan sengketa perdata merupakan kombinasi langsung

perkara perdata.

b. Sengketa Perdata

Dalam berbagai kasus, sengketa perdata merupakan kombinasi tidak langsung dari

perkara perdata yang disebabkan kerancuan dalam kontrak. PPK tidak mau membayar

eskalasi karena kontrak yang ditandatanganinya adalah kontrak lumpsum dimana menurut

peraturan yang berlaku kontrak lumpsum dilarang mendapatkan penyesuaian harga.

Sedangkan penyedia merasa punya hak mendapatkan kompensasi eskalasi penyesuaian harga

karena di dalam kontrak lumpsum tersebut terdapat rumusan penyesuaian harga. Secara

sepintas penyebab sengketa adalah hal yang langsung terlihat yaitu adanya pihak yang tidak

memenuhi kewajiban. Namun bila melihat pada lapis kedua dari penyebab sengketa perdata

adalah adanya persyaratan atau ketentuan yang tidak memungkinkan para pihak yang

sengketa untuk menyelesaikan sengketa hanya berdasarkan sebab di lapis pertama.

4.4. Permasalahan Pidana

Secara umum tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan adalah perbuatan

seseorang atau beberapa orang yang merugikan pihak lain dimana inisiatif untuk mengajukan

perkara diambil oleh pihak negara.

Tindak pidana terjadi dari salah satu atau gabungan dari empat kemungkinan yaitu:

a. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHAP)

b. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP)

c. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP)

d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya

delik, seperti dengar di radio, baca di surat kabar, dengar orang bercerita dan lain-lain.

Inisiatif penanganan perkara oleh pemerintah berasal dari:

a. Laporan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa

pidana (pasal 1 butir 24 KUHAP). Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja

terhadap berbagai macam delik. Laporan yang sudah disampaikan kepada aparat penegak

hukum tidak dapat ditarik kembali. Konsekuensinya seseorang yang telah melaporkan orang

lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.

b. Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah

melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (pasal 1 butir 25 KUHAP). Pengaduan

hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang disebut dalam UU dan dalam

kejahatan tertentu saja dan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74

KUHP). Pengaduan oleh seseorang dapat ditarik kembali.

Perkara pidana dalam pelaksanaan kontrak umumnya terjadi karena pengaduan oleh ses-

eorang atas suatu yang dianggap tindak pidana dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.


14/3226 27

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, hal yang dianggap delik pidana dalam pengadaan barang/jasa mengandung unsur-

unsur:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Pasal 2 UU

Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan

unsur melawan hukum. Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak

diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,

maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, peraturan yang menjadi acuan adalah

Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan, Undang-undang Jasa

Konstruksi, dan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan proses pemilihan,

pelaksanaan kontrak dan pembayaran uang negara.

b. Adanya Kerugian Negara

Belum ada kesamaan pengertian tentang kerugian negara. Bahkan belum ada kesamaan

pengertian tentang keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara mendenisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan

pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Secara umum pengertian awam, pada saat

kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan kekayaan negara yang berada

di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat. Namun pada kenyataannya, kasus-

kasus yang ada pada BUMN, aparat penegak hukum berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-

undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan

daerah. Demikian juga dalam penjelasan umum Undang-undang Tipikor yang menyatakan bahwa

Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara, sifatnya tetap berada di wilayah

hukum publik.

Pengertian kerugian negara dapat diambil dari ketentuan yang tertuang dalam beberapa

undang-undang.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

(UU BPK) mendenisikan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai.

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (UU Perbendaharaan Negara) mendenisikan Kerugian Negara/Daerah

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pas-

ti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) mendenisikan Yang dimaksud dengan

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung

jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

c. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Delik pidana korupsi juga dikaitkan dengan perbuatan memperkaya diri dan/atau orang

lain atau suatu badan (korporasi) yang tentunya dapat merugikan keuangan negara dengan cara

melawan hukum, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada sebagian besar pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pasal inilah yang

paling sering digunakan dalam menjerat pelaku korupsi. Seorang Pejabat Pembuat Komitmen

yang dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam

kontrak akan dikenai tuduhan melakukan tindak pidana dengan pasal ini.


15/3228 29

BAB 5PENCEGAHAN SENGKETA

DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dalam mengantisipasi terjadinya sengketa, perlu untuk memahami peran para pihak

sebagai subjek hukum maupun objek hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

Hal-hal yang berkaitan dengan subjek hukum dan objek hukum dalam rangka pencegahan

sengketa dan permasalahan hukum diuraikan sebagai berikut:5.1. Subjek Hukum

Hukum Perdata dan Hukum Pidana memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap

subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata memiliki hak dan kewajiban dalam bidang

perdata dan hukumnya bersifat sanksi perdata. Subjek hukum dalam hukum pidana diposisikan

sebagai oknum pelaku yang akan menjadi fokus bagi kemungkinan pengenaan hukuman pidana.

A. Subjek Hukum Perdata

1) Orang

Munurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata (hal.

19-21), orang sebagai subjek hukum berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.

Sehingga dapat disimpulkan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai

dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya

dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam

keadaan hidup.

2) Badan Hukum

Subekti (Ibid, hal 21) mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau

perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang

manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut

serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga

menggugat di muka hakim. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum

seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta

kekayaan. Dalam pelaksanaannya badan atau lembaga diwakili oleh pengurus-pengurusnya.

B. Subjek Hukum Publik (Pidana)1) Orang

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia

(hal. 59) mengatakan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia

sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang

menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud

hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu dalam bentuk hukuman penjara,

kurungan, dan denda.

2) Badan Hukum (Korporasi)

Tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi masih

sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara sik dilakukan oleh orang sebagai pelaku.

Sebagaimana diketahui dalam suatu perekonomian, pelanggaran hukum pidana kebanyakan

tidak selalu dalam bentuk sik. Mekipun demikian pelanggaran hukum selalu menjadi tanggung

jawab manusia pengurusnya. Penerapan ini memiliki arti bahwa setiap perbuatan badan hukum

adalah wujud dari perbuatan manusia dalam hal ini direksi pada badan hukum atau korporasi.Masih sedikit hukum yang berlaku di Indonesia menerapkan hukuman bagi perusahaan

sebagai badan hukum sebagaimana hukuman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.1.1. Kualifkasi Subjek Hukum

Subjek hukum dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi ke

dalam dua kelompok. Kelompok pertama dari unsur pemerintah terdiri dari Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan, dan Tim Teknis. Kelompok kedua dari pihak penyedia yang terdiri dari pemegang

pelaksanaan kontrak dengan pemerintah yaitu kontraktor, suplier, atau konsultan yang ditugaskan

mengawasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Subjek hukum dari pihak pemerintah sering menjadi penyebab terjadinya sengketa atau

permasalahan hukum kontrak. Kualikasi subjek hukum dalam melaksanakan kesepakatan dalam

kontrak merupakan menjadi penyebab utama dari keputusan-keputusan dalam mempersiapkan

dan melaksanakan kontrak. Subjek hukum yang menjabat jabatan tertentu harus memiliki

kualikasi yang dipersyaratkan dalam mengelola pengadaan barang/jasa termasuk mengelola

kontraknya.

Secara umum seorang pejabat yang menjadi pemimpin atau pelaksana dalam pengadaan

barang/jasa harus memiliki memiliki karakter yang diantaranya adalah:

a. Kepercayaan Diri yang Kuat

Kepercayaan diri yang kuat ditentukan oleh karakter pribadi yang terlatih. Seseorang yang

memiliki pengetahuan belum tentu akan memiliki kemampuan untuk bertindak. Namun

seseorang yang memiliki pengetahuan dan sering menerapkan pengetahuannya maka orangtersebut memiliki keyakinan untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Dengan demikian

keberadaan seorang pemimpin bukan karena dilahirkan atau karena bakat keturunan tetapi

seorang dapat menjadi pemimpin karena pembelajaran, pemahaman, pelatihan, dan

penguasaan.

Jika seorang pemimpin tidak memiliki percaya diri maka kepada siapa lagi keputusan harus

dipercayakan. Kepercayaan diri yang tinggi merupakan suatu keyakinan atas kepandaian dan

kemampuan yang didasarkan pada pendidikan dan pengalaman.


16/32


17/32

32 33

yang akan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada sektor yang ditangani akan

memiliki resiko yang tinggi bilamana Pengguna Anggaran tersebut tidak memiliki pengetahuan

yang memadai atas sektor yang ditangani. Kemampuan manajerial tidak akan mencukupi untuk

mendukung pelaksanaan tugas sebagai Pengguna Anggaran. Resiko seorang pemimpin dalam

suatu sektor akan semakin tinggi bilamana para pejabat yang dipimpinnya tidak memiliki

kompetensi yang dituntut dalam tugasnya. Kompetensi di sini tidak diartikan dalam pengetahuan

dalam sektor tersebut tetapi sikap dari pejabat-pejabat di bawahnya atas sektor yang ditangani.

Sikap para pejabat yang sekedar menjalankan formalitas anggaran akan menambah beban

berat bagi Pengguna Anggaran sebagai pemimpin organisasi. Tidak jarang Pengguna Anggaran

yang tidak memahami sektor yang ditangani akan menjadi korban dari sikap para pejabat yang

menjadi anak buahnya.

Pengetahuan yang memadai dalam hal anggaran dan sektor yang ditangani akan

mengurangi resiko terjadinya permasalahan hukum. Resiko tersebut berupa terjadinya

penyimpangan administratif, pelanggaran hukum perdata, dan terjadinya tindak pidana akibat

kerugian negara.

5.1.1.2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa

kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan pelimpahan kewenangan oleh Pengguna

Anggaran, maka sudah seharusnya bentuk-bentuk Surat Keputusan yang tidak mencantumkanpelimpahan kewenangan dan tanggung jawab harus ditinggalkan. Kekosongan pencantuman apa

saja yang dilimpahkan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Penggunaan Anggaran

menimbulkan kekosongan hukum atau multi tafsir atas kewenangan dan tanggung jawab Kuasa

Pengguna Anggaran. Saling lempar tanggung jawab menjadi fenomena yang sering terjadi

bilamana ada sengketa atau permasalahan hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Pengguna Anggaran harus sudah memutuskan dan menetapkan kewenangan dan

kewajiban yang harus diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Banyak atau sedikitnya

pelimpahan harus melihat beberapa hal sebagai berikut :

a. Kewenangan apa yang harus tetap dimiliki oleh Pengguna Anggaran bilamana terjadi masalah

yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat. Dengan kewenangan yang masih

dimiliki, Pengguna Anggaran dapat mengambil keputusan yang kewenangannya masih dipegangtanpa harus mengubah surat keputusan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Kemampuan Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat untuk menerima pendelegasian

kewenangan dan tanggung jawab. Kuasa Pengguna Anggaran yang akan diangkat harus

memiliki kompetensi untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan.

c. Ketentuan perundangan yang berlaku yang menetapkan kewenangan dan tanggung jawab apa

saja yang dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan apa saja yang harus tetap

dipegang oleh Pengguna Anggaran.

5.1.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pemenuhan syarat sah secara hukum

bagi subjek hukum masih belum mencukupi. Subjek hukum harus menangani kontrak secara

profesional agar kontrak yang ditandatangani tidak akan bermasalah. Disamping cakap secara

hukum, seseorang yang akan menandatangani kontrak harus memiliki kompetensi tentang

peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kontrak, kompetensi pengelolaan kontrak dan

kompetensi teknis dari barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun penyedia barang/jasa harus memiliki 3

(tiga) kecakapan atau kompetensi tersebut diatas. PPK yang sudah memiliki sertikat ahli

pengadaan harus tetap mengembangkan dirinya untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut

peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak. PPK juga harus memiliki

kemampuan mengendalikan pelaksanaan kontrak. Terakhir PPK juga harus memahami dengan

baik substansi teknis barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak. Ketiga kompetensi tersebut

harus dimiliki oleh seorang PPK sesuai dengan tingkat kualikasi yang berbeda satu dengan

lainnya sesuai dengan kompleksitas kontrak yang harus ditangani.

Penunjukan seorang staf oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus

berdasarkan kecakapan atau kompetensi yang dimiliki staf tersebut. Pemberian tanggungjawab

oleh PA/KPA kepada PPK yang tidak memperhatikan kompetensi untuk menangani beban

tanggung jawab tersebut merupakan kesalahan PA/KPA. Seorang staf yang memiliki kompetensi

terbatas maka penugasan atau pemberian beban tanggungjawab kepada staf tersebut juga harusdibatasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

Salah satu tugas PA/KPA dalam mendelegasikan pelaksanaan anggaran adalah bahwa

pendelegasian tersebut seimbang dengan kemampuan atau kompeteni pihak-pihak yang diberi

beban tanggung jawab. Bilamana suatu beban tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada

seorang staf yang akan diangkat sebagai PPK maka beban tanggung jawab tersebut dibagi

kedalam beberapa orang atau kelompok orang. Tingkatan-tingkatan kesulitan dalam tugas

Pejabat Pembuat Komitmen tersebut memerlukan jenis dan tingkatan kompetensi yang berbeda.

a. Untuk pengadaan pekerjaan yang sederhana kompetensi yang dipersyaratkan bagi PPK cukup

sederhana. Meskipun demikian secara peraturan PPK dituntut memiliki pengetahuan

pengadaan barang/jasa yang telah teruji dan dibuktikan dengan memiliki sertikat ahli

pengadaan barang/jasa pemerintah. PPK juga dituntut memahami peraturan-peraturan yang

terkait dengan pelaksanaan anggaran. Di samping kompetensi tentang peraturan-peraturanyang tekait tugas anggaran PPK juga sepatutnya memahami pengelolaan kontrak atau

memiliki kompetensi pengelolaan kontrak untuk jenis kontrak yang sederhana. Hal ini

diperlukan bilamana PPK sudah ditugaskan untuk menandatangani kontrak/perjanjian

meskipun dengan jumlah ketentuan yang masih terbatas. Pada pekerjaan yang sederhana ini

PPK tidak dituntut memiliki kompetensi teknis yang tinggi dari barang atau jasa yang diadakan.

b. Untuk pekerjaan yang cukup besar dan tingkat kompleksitas sedang persyaratan kompetensi

bagi PPK sudah mulai meningkat. Kompetensi peraturan yang dimiliki belum memadaai untuk

memenuhi tuntutan pekerjaan yang lebih besar. Pada tingkatan pekerjaan ini PPK dituntut

memiliki kompetensi pengelolaan kontrak dengan berbagai aspek dan konsekuensinya. PPK


18/32


19/32

36 37

Dalam hal pemeriksaan sik, PPHP dapat melakukan uji coba dari hasil pelaksanaan kontrak tapi

terbatas pada uji coba yang tidak menganggu hasil akhir dari pelaksanaan kontrak.

PPHP yang memiliki kesetaraan dengan PPK dapat menolak hasil pelaksanaan kontrak.

Kesalahan pelaksanaan kontrak dapat disebabkan oleh penyedia barang/jasa atau oleh PPK.

Penyimpangan proses dan hasil dari pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan

dalam kontrak harus menjadi perhatian PPHP. PPHP dapat menolak hasil pekerjaan akibat

dokumentasi yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan dokumentasi yang berakibat pada keraguan

dalam kualitas proses atau kualitas akhir akan menyulitkan penilaian oleh PPHP. PPHP yang

cermat dan teliti tidak akan menerima hasil akhir pekerjaan bilamana kualitas proses dan kualitasakhir barang diragukan.

5.1.1.5. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa sebagai subjek dari kontrak di samping memiliki syarat-syarat

kecakapan secara hukum juga harus memiliki pemahaman yang baik atas peraturan

perundangan yang berlaku atas pelaksanaan kontrak, memiliki kemampuan mengendalikan

kontrak dan kompetensi teknis barang/jasa yang akan dikerjakannya.

Penyedia harus memiliki pemahaman peraturan perundangan karena setiap pelaksanaan

kontrak akan terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyedia harus mampu

mencerna ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak serta konsistensi dari satu

ketentuan ke ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut. Setiap pengertian atau pemahaman

harus selalu dilihat konsekuensinya dalam suatu lingkungan peraturan perundangan yang sedang

berlaku. Kegagalan memahami korelasi ini akan merugikan penyedia barang/jasa.

Penyedia juga harus memahami pengendalian pelaksanaan kontrak. Mengingat

pelaksanaan kontrak memiliki konsekuensi hukum maka setiap kewajiban yang tertuang dalam

kontrak harus sudah diantisipasi dan dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan dalam

kontrak. Demikian juga penyedia harus memahami hak-hak yang tercantum dalam kontrak

sehingga kontrak yang ditandatangani tidak mengakibat kerugian atau permasalahan di

kemudian hari. Jadwal pelaksanaan menjadi salah satu alat kendali dalam pelaksanaan kontrak.

Kontraktor yang memiliki kompetensi yang mumpuni sudah terbiasa menindaklanjuti jadwal yang

ada dalam kontrak ke dalam jadwal yang lebih rinci baik untuk alat, personil maupun bahan.

Terakhir, penyedia yang lulus dan memenangkan kompetisi pengadaan barang/jasa tentunya

penyedia yang memiliki kompetensi teknis yang memenuhi syarat minimal. Dibandingkan dengan

penyedia perdagangan umum atau kontraktor generalis, penyedia spesialis memiliki keunggulan

yang lebih tinggi dalam kompetensi teknis. Pemahaman metode kerja merupakan syarat utama

bagi penyedia yang tidak mau punya masalah di kemudian hari. Penyedia yang baik akan

memiliki berbagai metode kerja yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan disamping

metoda kerja yang ditawarkan dalam proses pemilihan penyedia. Penyedia juga harus memiliki

kompetensi dalam menilai kualitas barang yang akan dikerjakan dan diserahkan kepada PPK.

Barang yang tidak sesuai dengan spesikasi teknis dalam kontrak akan mudah diketahui dan

ditolak oleh penyedia sebelum diserahkan kepada PPK. Penyedia juga harus mampu menilai

modul 1 - sengketa dan permasalahan hukum kontr

Documents