outline laporan antara (1)

7/24/2019 Outline Laporan Antara (1)

1/27

OUTLINE LAPORAN ANTARASTUDI KELAYAKAN JEMBATAN LAYANG ENDIKAT (PAKET 1)

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Sasaran1.4. uang L!ngku" Pekerjaan1.#. $eluaran1.%. L&kas! Pekerjaan1.'. (angka )aktu Pelaksanaan1.*. S!ste+at!ka Pe+,a-asan

BAB 2 : AMBAAN UMUM /0LAAH STUD02.1. Pr&l dan $arakter!st!k Pr&!ns! Su+atera Selatan

2.1.1.2.1.2.2.1.3.dst

2.2. Pr&l dan $arakter!st!k $a,u"aten La-at2.2.1.2.2.2.2.2.3.dst

2.3. Pr&l dan $arakter!st!k $&ta Pagaraala+2.3.1.2.3.2.2.3.3.dst

2.4. 0dent!kas! L&kas!2.#. $aj!an Stud! Terka!t

BAB 3 : $A(0AN TE$N0S3.1. T&"&gra3.2. e&tekn!k

3.2.1.$aj!an e&l&g!3.2.2.$aj!an e&tekn!k

3.3. $aj!an H!dr&l&g!3.4. $aj!an S!ste+ Trans"&rtas!3.#. $aj!an Lalu L!ntas3.%. e&+etr!k (alan

3.'. Struktur (e+,atan3.*. Perkerasan (alan

BAB 4 : $A(0AN L0N$UNAN DAN $ESELAMATAN4.1. &na L!ngkungan4.2. Anal!sa Da+"ak4.3. Data $eelakaan Sek!tar L&kas!4.4. ek&+endas! Penanganan L!ngkungan

BAB # : $A(0AN S5S0AL DAN E$5N5M0#.1. Penduduk Sek!tar L&kas!#.2. Perek&n&+!an Mas6arakat Sete+"at

#.3. Da+"ak S&s!al Ek&n&+! Mas6arakat


2/27

BAB % : $A(0AN PENADAAN TANAH%.1. Tata una La-an%.2. Status dan $e"e+!l!kan La-an%.3. N!la! Harga Tana-

BAB ' : $A(0AN DAN ANAL0S0S ALTENAT07

'.1. $r!ter!a Desa!n'.2. Alternat!8 Trase (alan'.3. Alternat!8 Struktur (e+,atan

PROSEDUR PENGADAAN TANAH MENURUT UNDANG

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN

TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam UU inipengadaan tanah

adalah untuk kepentingan Umum, artinya menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan

tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum diselenggarakan oleh Pemerintah.Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya

pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian gantikerugian yang layak dan adil atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Tanah yang selanjutnya dibangun sesuatu untuk kepentingan umum

akan menjadi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau menjadi mili BUM apabila

dipergunakan untuk kepentingannya.

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud adalah untuk pembangunan!

a" pertahanan dan keamanan nasional#

b" jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan $asilitas operasi

kereta api#

c" waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan

sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya#

d" pelabuhan, bandar udara, dan terminal#

e" in$rastruktur minyak, gas, dan panas bumi#

$" pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik#

g" jaringan telekomunikasi dan in$ormatika Pemerintah#

h" tempat pembuangan dan pengolahan sampah#

i" rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah#


3/27

j" $asilitas keselamatan umum#

k" tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah#

l" $asilitas sosial, $asilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik#

m" cagar alam dan cagar budaya#

n" kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa#

o" penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk

masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa#

p" prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah#

%" prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah# dan

r" pasar umum dan lapangan parkir umum.

Untuk mengerjakan pembangunan seperti di atas, kecuali untuk pertahanan dan keamanan

nasional yang diatur oleh perundang & undangan, maka hal tersebut diselenggarakan oleh

Pemerintah yang dapat bekerja sama dengan BUM, BUMD, dan Badan Usaha 'wasta.

(ang harus diperhatikan dalam membangun untuk kepentingan umum adalah !

a. )encana Tata )uang *ilayah#

b. )encana Pembangunan asional/Daerah#

c. )encana 'trategis# dan

d. )encana +erja setiap nstansi yang memerlukan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui - tahapan!

. Perencanaan#

. Persiapan#

0. Pelaksanaan# dan

-. Penyerahan hasil.

1. Perencanaan Pengadaan Tanah

Perencanaan pengadaan tanah untuk +epentingan umum didasarkan atas )encana Tata

)uang *ilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam)encana Pembangunan

1angka Menengah, )encana 'trategis, )encana +erja Pemerintah nstansi

yangbersangkutan.Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalam disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling

sedikit memuat!

maksud dan tujuan rencana pembangunan#


4/27

kesesuaian dengan )encana Tata )uang *ilayah dan )encana Pembangunan asional dan

Daerah#

letak tanah#

luas tanah yang dibutuhkan#

gambaran umum status tanah#

perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah#

perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan#

perkiraan nilai tanah# dan

rencana penganggaran.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2undangan. Dokumen perencanaan

tersebut dibuat dan ditetapkan oleh nstansi yang memerlukan tanah kemudian diserahkan

kepada pemerintah pro3insi.

2. Persiapan Pengadaan Tanah

nstansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah pro3insi berdasarkan dokumen

perencanaan pengadaan tanah !

a" Pemberitahuan rencana pembangunan

Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencanalokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.

b" Pendataan awal lokasi rencana pembangunan

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal

pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.Pendataan awal dilaksanakan dalam waktu

paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. 6asil

pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan

konsultasi publik rencana pembangunan.

c" +onsultasi publik rencana pembangunan

+onsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang

berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. +onsultasi publik rencana pembangunan

dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang

berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta

dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang

disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat


5/27

kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. 'etelah mencapai

kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. +emudian nstansi

yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada 7ubernur

sesuai dengan kesepakatan tersebut. 7ubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama

- 5empat belas" hari kerja terhitung sejak di terimanya pengajuan permohonan penetapan

oleh nstansi yang memerlukan tanah.

+onsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 84 5enam

puluh" hari kerja. 9pabila sampai dengan jangka waktu 84 5enam puluh" hari kerja

pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan

mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak

yang keberatan paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja. 9pabila masih terdapat pihak yang

keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, nstansi yang memerlukan tanah

melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. 7ubernur akan membentuk tim

untuk melakukan atas keberatan rencana lokasi pembangunan. Tim sebagaimana dimaksud

terdiri atas!

'ekretaris Daerah pro3insi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota#

+epala +antor *ilayah Badan Pertanahan asional sebagai sekretaris merangkap anggota#

nstansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota#

+epala +antor *ilayah +ementerian 6ukum dan 6ak 9sasi Manusia sebagai anggota#

Bupati/*ali +ota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota# dan

9kademisi sebagai anggota.

Tim bentukan 7ubernur tersebut bertugas sebagai berikut !

Mengin3entarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan

Melakukan pertemuan atau klari$ikasi dengan pihak yang keberatan

Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan

6asil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi

pembangunan dalam waktu paling lama - 5empat belas" hari kerja terhitung sejak

diterimanya permohonan oleh gubernur. 7ubernur berdasarkan rekomendasi mengeluarkan

surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan.

Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, 7ubernur menetapkan

lokasi pembangunan. Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan,

7ubernur memberitahukan kepada nstansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan

rencana lokasi pembangunan di tempat lain.

Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang

berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

egara setempat paling lambat 04 5tiga puluh" hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan

lokasi. Pengadilan Tata Usaha egara memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan dalam


6/27

waktu paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan

terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha egara dalam waktu paling lama - 5empat belas"

hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah 9gung )epublik ndonesia.

Mahkamah 9gung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 04 5tiga puluh" hari

kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum. 7ubernur bersama nstansi yang memerlukan tanah

mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan

untuk kepentingan umum.

3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, nstansi yang

memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada :embaga Pertanahan.

Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi!

a" n3entarisasi dan identi$ikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman$aatan tanah

b" Penilaian ganti kerugian

c" Musyawarah penetapan ganti kerugian

d" Pemberian ganti kerugian, dane" Pelepasan tanah nstansi.

'etelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya

dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada nstansi yang memerlukan tanah melalui

:embaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang

nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

a" Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan

Tanah

n3entarisasi dan identi$ikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman$aatan tanah

dilaksanakan dalam waktu paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja yang meliputi kegiatan!

5" Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah

5" Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah.

6asil in3entarisasi dan identi$ikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman$aatan

tanah wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamata, dan tempat pengadaan

tanah dilakukan dalam waktu paling lama - 5empat belas" hari kerja yang dilakukan secara


7/27

bertahap, parsial, atau keseluruhan. Pengumuman hasil in3entarisasi dan identi$ikasi meliputi

subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah.

Dalam hal tidak menerima hasil in3entarisasi, pihak yang berhak dapat mengajukan

keberatan kepada :embaga Pertanahan dalam waktu paling lama - 5empat belas" hari kerja

terhitung sejak diumumkan hasil in3entarisasi. 9pabila keberatan atas hasil in3entarisasi

dilakukan 3eri$ikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama - 5empat belas" hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan. Dalam hal masih juga terdapat keberatan atas hasil

in3entarisasi in3entarisasi dan identi$ikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang2undangan. 6asil pengumuman atau 3eri$ikasi dan perbaikan ditetapkan oleh

:embaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam

pemberian ganti kerugian.

b" Penilaian Ganti Kerugian

:embaga Pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2

undangan. :embaga Pertanahan mengumumkan penilai yang telah ditetapkan untuk

melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Penilai yang ditetapkan wajib bertanggung

jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan dan apabila terdapat pelanggaran

dikenakan sanksi administrati$ dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2

undangan.

Penilaian besarnya nilai 7anti +erugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah,

meliputi!

5" Tanah

5" )uang atas tanah dan bawah tanah

50" Bangunan

5-" Tanaman

5;" Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau

58" +erugian lain yang dapat dinilai.

ilai 7anti +erugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saatpengumuman

penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.Besarnya nilai ganti kerugian

berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada :embaga Pertanahan dengan berita

acara dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam hal bidang tanah

tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat di$ungsikan sesuai

dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian

secara utuh atas bidang tanahnya.


8/27

Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk!

Uang

Tanah pengganti

Permukiman kembali

kepemilikan saham, atau

bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

.com

c" Musyaarah Penetapan Ganti Kerugian

:embaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu

paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada

:embaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. 6asil kesepakatan dalam musyawarah menjadi

dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara

kesepakatan.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak

yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu

paling lama -5empat belas" hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti

kerugian. Pengadilan egeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu

paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yangkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri dalam waktu paling lama - 5empat belas" hari

kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah 9gung )epublik ndonesia. Mahkamah

9gung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 04 5tiga puluh" hari kerja sejak

permohonan kasasi diterima. Putusan Pengadilan egeri/Mahkamah 9gung yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran 7anti +erugian kepada pihak

yang mengajukan keberatan. Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau

besarnya 7anti +erugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu tersebut, pihak

yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian.

d" Pem!erian Ganti Kerugian

Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak

yang perhak. 7anti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian

yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan Pengadilan egeri/Mahkamah 9gung.

Pada saatpemberian 7anti +erugian Pihak yang Berhak menerima 7anti +erugian wajib!

Melakukan pelepasan hak dan


9/27

Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang

memerlukan tanah melalui :embaga Pertanahan.

Bukti yang dimaksud merupakan satu2satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak

dapat diganggu gugat dikemudian hari. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian

bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang

diserahkan.Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada

nstansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti

kerugian.

Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan

hasil musyawarah atau putusan Pengadilan egeri/Mahkamah 9gung, 7anti +erugian

dititipkan di Pengadilan egeri setempat.

Penitipan ganti kerugian D Pengadilan egeri juga dapat dilakukan terhadap!

Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, atau


10/27


11/27

$%M' ()*) P#*G)())* T)*)"

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari 9nggaran Pendapatan

dan

Belanja egara 59PB" dan/atau 9nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 59PBD". Dalam

hal nstansi yang memerlukan tanah Badan 6ukum Milik egara/Badan Usaha Milik egara

yang

mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber

lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2undangan. Penugasan khusus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

Dana pengadaan tanah yang dimaksud meliputi dana!

a" Perencanaan

b" Persiapan

c" Pelaksanaan

d" Penyerahan hasil

e" 9dministrasi dan pengelolaan# dan

$" 'osialisasi.

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh nstansi

dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2undangan.

")K, K#+)I&)*, ()* P#')* $#'T) M)$-)')K)T

Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, pihak yang berhak mempunyai hak!

a" Mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah# dan

b" Memperoleh in$ormasi mengenai pengadaan tanah.

Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib

mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam

penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat dapat berperan

serta, antara lain!

Memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai pengadaan tanah# dan

Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah.


12/27

T)*GG)P)* M#*G#*)I P'$#(%' P#*G)())* T)*)"

M#*%'%T %*()*G / %*()*G *M' 2 T)"%* 2012 T#*T)*G

P#*G)())* T)*)" &)GI P#M&)*G%*)* %*T%K K#P#*TI*G)* %M%M

Prosedur pengadaan tanah yang ada pada UU ini adalah hanya untuk pengadaan tanah untuk

kepentingan umum. 6al tersebut sudah disebutkan secara limitati$ dalam UU ini. Diluar dari

yang disebutkan oleh UU ini tidak dapat dilaksanakan menurut UU ini, namun dilaksanakan

menurut peraturan perundang2undangan lainnya.

Prosedur untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum ini sangatlah rumit dan sulit bagi

instansi yang memerlukan tanah. Untuk nstansi ang memerlukan pengadaan tanah butuh

waktu yang lama untuk bisa mencapai kesepakatan dengan banyak keberatan dari pihak yang

berhak. 'elain itu juga terlalu banyak i=in dari lembaga & lembaga lain. 'elain waktu yang

lama, dana yang habis untuk mendapatkan pengadaan atas tanah menurut UU ini juga sangat

besar. Prosedur yang ada di dalam UU ini sangat rentan akan terjadi perselisihan antara pihak

yang berhak dengan instansi yang memerlukan, maupun dengan pemerintah. Prosedur yang

rumit dan sulit ini yang dapat menghambat pembangunan nasional untuk semakin maju.

Terlalu banyak i=in yang dilakukan dalam UU ini, sangat rentan terjadi grati$ikasi atau hal &

hal melanggar hukum lainnya. 1ika sudah terjadi hal tersebut, maka yang akan dirugikan

adalah pihak yang berhak. amun, tidak juga harus dengan mudah bagi instansi melakukanpengadaan tanah, hal tersebut akan mengorbankan pihak yang berhak juga.

'ebagaimana yang akan dibangun adalah demi kepentingan umum, seharusnya dapat

dilaksanakan dengan mudah dan cepat. 9pabila dilaksanakan dengan mudah dan cepat maka

akan langsung dapat dirasakan hasilnya. amun, perlulah dilakukan ganti kerugian yang adil

dan layak bagi para pihak yang berhak. 9gar dapat dilakukan dengan mudah dan cepat serta

adil bagi para pihak yang berhak, maka diperlukan pengawasan dari masyarakat agar tidak

dihambat & hambat oleh pihak2pihak yang memberikan i=in untuk pengadaan tanah.

embatan kelok 9 merupakan maha karya anak bangsa sewaku mulai perencanaan belum ada aturanatau standar yang mengatur keselamatan jalan. Perencanaan awal hanya kmengkaji bangunan struktur

jembatan dan perencanaan alinyemen horizontal dan vertikal. Untuk itu setelah jembatan kelok 9beroperasional perlu diteliti mengenai keselamatan jalan

Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi jalan jembatan kelok 9, apakah sudah laik. Mengetahui

segala objek yang ada dijalan raya yang dapat mengurangi tingkat keselamatan kendaraan padajembatan kelok 9 dan untuk mengetahui dan menentukan cara yang tepat dalam menanggulangi danmeminimalkan dampak kecelakaan.

erdasarkan hasil penelitian jalan jembatan kelok 9 laik bersyarat, agar jalan jembatan kelok 9 laikperlu ditambah bangunan pelengkap jalan dan memindahkan ! merobah sebagian yang sudah terpasang


13/27

karena penempatannya tidak tepat dan segera mengatur pengunjung dan kendaraan yang parkir

dijembatan kelok 9 dengan membuat "est #rea sebelum dan sesudah jembatan kelok 9 untuk itu perlukajian khusus daya tampung pengunjung dan kendaraan yang parkir.

&)& IP#*()"%%)*

1.1 )T)' )K)*GPembangunan in$rastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi

lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah 5)enstra

+ementerian PU 4424-,44", sehingga pembangunan in$rastruktur memiliki 5dua" sisi

yaitu ! tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. 'etiap kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positi$ maupun

dampak negati$, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan

untuk mendapatkan hasil dan man$aat yang maksimum dengan dampak negati$

terhadap lingkungan yang minimum.

Para pemangku kepentingan 5stakeholder" yang terlibat dalam kegiatan pembangunan

in$rastruktur jalan dan jembatan, yang terdiri dari pemerintah sebagai pemilik 5owner"

sekaligus pembuat kebijakan 5policy maker", pengusaha/kontraktor sebagai penyedia jasa danlembaga swadaya masyarakat 5:'M" yang peduli terhadap in$rastruktur jalan dan jembatan,

haruslah bersama2sama melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sehingga

in$rastruktur jalan dan jembatan yang dibangun tersebut tidak hanya ber$ungsi sebagaimana

mestinya tapi juga berwawasan lingkungan sehingga produk in$rastruktur yang dihasilkan

ramah terhadap lingkungan.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur

masalah pembangunan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan, Dalam

implementasi di lapangan peraturan dan pedoman tersebut telah dimasukkan dalam pasal

syarat2syarat kontrak, sehingga kontraktor sebagai penyedia jasa wajib melaksanakan pasal &

pasal tersebut.

7aris Besar 6aluan egara 57B6" dengan jelas menyebutkan bahwa sumber daya

alam dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. 'ebagai arahan pembangunan

jangka panjang, 7B6 menyebutkan bahwa ! >Bangsa ndonesia menghendaki hubungan

selaras antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan lingkungan alam

sekitarnya?. Dengan demikian perlu adanya usaha agar hubungan manusia ndonesia dengan

lingkungan semakin serasi. 'ebagai modal dasar, sumberdaya alam harus diman$aatkan

sebaik2baiknya, oleh karena itu harus selalu diupayakan agar kerusakan lingkungan sekecil

mungkin. 6al ini dapat terjadi apabila analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan pada

setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di ndonesia diawali oleh seminar

tentang >Pengelolaan :ingkungan 6idup dan Pembangunan asional? yang diselenggarakanoleh Uni3ersitas Padjajaran di Bandung pada tahun @A. Para 'arjana dan


14/27

ahli ndonesia sudah lama mengikuti perkembangan masalah lingkungan, namun

Pemerintah ndonesia baru mengenal masalah lingkungan secara resmi sejak mengikuti

sidang khusus PBB tentang lingkungan hidup di 'tockholm ; 1uni @A.

1.2 M)$))"

9dapun masalah yang dibahas pada makalah ini adalah !

1. Pengert!an AMDAL

2. S!ste+ egulas! AMDAL

3. 7ungs!9 Peran Dan Man8aat AMDAL

4. Ta-a" Ta-a" Pen6usunan AMDAL

#. 9lasan 'uatu )encana +egiatan *ajib 9MD9:

%. $aj!an AMDAL Pr&6ek Pe+,angunan (e+,atan Sa)ang $u"ula9 ;unda9 L-&kseu+a)e.

1.3 T%%)*

Tujuan yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah !

1. Untuk mengetahui bagian2bagian kajian 9MD9:

2. Untuk +engeta-u! "er+asala-an AMDAL "ada "elaksanaan Pr&6ek Pe+,angunan

(e+,atan Sa)ang $u"ula9 ;unda9 L-&kseu+a)e serta ara "enanggulangann6a.

1. M)*))T

Man$aat yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah !

1. +ita dapat mengetahui solusi dari permasalahan 9MD9: saat pelaksanaan proyek.2. Dengan adan6a s&lus!9 d!-ara"kan "engerjaan "r&6ek da"at ,erlangsung selaras dengan

"engendal!an da+"ak ter-ada" l!ngkungan.

3. Dengan kaj!an AMDAL 6ang te"at9 d!-ara"kan da+"ak ,uruk ter-ada" l!ngkungan da"at

d!+!n!+al!s!r.

&)& II

TI*)%)* P%$T)K)

2.1 P#*G#'TI)* )M()

Pada umumnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaanpembangunan sendiri2sendiri. 'istem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis

untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di indonesia pembangunan

nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. +eduanya

dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi

yang lebih baik. +egiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunkan apa yang

disebut proyek.

'eringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun

kurang cermat. 'eluruh program mungkin saja dapat diananlisis sebagai suatu proyek, tetapi

pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang

layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisadisebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada


15/27

hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berlanjut 5sustainable

de3elopment". nstrumen untuk mencapai pembangunan berlanjut adalah 9nalisis Mengenai

Dampak :ingkungan".

Menurut PP @/@8, yang kemudian disempurnakan dengan PP A/@@@, yang

semula hanya memiliki satu model 9MD9:, berkembang dan mempunyai beberapa bentuk

9MD9: dan mempunya pengertian!. 9nalisis Mengenai Dampak :ingkungan 59MD9:" adalah kajian mengenai dampak besar

dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. +ajian ini

menghasilkan dokumen +erangka 9cuan 9nalisis Dampak :ingkungan, 9nalisis Dampak

:ingkungan, )encana Pengelolaan :ingkungan dan )encana Pemantauan :ingkungan.

'ementara itu pengertian 9D9: adalah sebagai berikut.

. 9nalisis Dampak :ingkungan 59D9:" adalah telaahan secara cermat dan mendalam

tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan.

Dalam PP ;/@@0, dikenal ada beberapa model 9MD9: yaitu 9MD9: Proyek

ndi3idual 5seperti PP @/@8", 9MD9: +egiatan Terpadu, 9MD9: +awasan, dan

9MD9: )egional. Pengertian ketiga 9MD9: menurut PP ;/@@0 tersebut adalah!. 9nalisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi

mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap

lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan

lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP A/@@@ de$inisi di atas kata

hasil studi diganti kajian dan dampak penting menjadi dampak besar dan penting.

. 9nalisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting

usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan

ha,paran ekosistem dan menyangkut kwenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Di

dalam PP A/@@@ de$inisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting diganti

dampak besar dan penting.

0. 9nalisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting

usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan

hamparan ekosistem =ona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata

ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

Pada PP A/@@@ pengertian 9MD9: adalah merupakan hasil studi mengenai dampak

besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. 6asil studi ini terdiri dari beberapa dokumen.

9tas dasar beberapa dokumen ini kebijakan dipertimbangkan dan diambil.

. Pihak2pihak yang terlibat dalam proses 9MD9: adalah!

+omisi Penilai 9MD9:, komisi yang bertugas menilai dokumen 9MD9:

Pemrakarsa, orang ataubadan hukumyang bertanggungjawab atas suatu rencana usahadan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan

Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan

dalam proses 9MD9:.

. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu!

Penentuan kriteria wajib 9MD9:, saat ini, ndonesia menggunakan/menerapkan penapisan

langkah dengan menggunakan da$tar kegiatan wajib 9MD9: 5one step scoping by pre

re%uest list". Da$tar kegiatan wajib 9MD9: dapat dilihat di Peraturan Menteri egara

:ingkungan 6idup omor Tahun 448

9pabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun U+:2

UP:, sesuai dengan +eputusan Menteri egara :ingkungan 6idup omor 8 Tahun 44

Penyusunan 9MD9: menggunakan Pedoman Penyusunan 9MD9: sesuai dengan Permen:6


16/27

+ewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen :6 no. 4;/44

2.2 %*G$I, P#')* ()* M)*))T )M()

2.2.1 ungsi dan Peran )M()

Pada waktu yang lampau, kebutuhan manusia akan sumber alam belum begitu besarkarena jumlah manusianya sendiri masih relati$ sedikit, di samping itu intensitas kegiatannya

juga tidak besar. Pada saat2saat itu perubahan2perubahan pada lingkungan oleh akti$itas

manusia masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara alami. Tetapi akti$itas

manusia makin lama makin besar sehingga menimbulkan perubahan lingkungan yang besar

pula. Pada saat inilah manusia perlu ber$ikir apakah perubahan yang terjadi pada lingkungan

itu tidak akan merugikan manusia. Manusia perlu memperkirakan apa yang akan terjadi

akibat adanya kegiatan oleh manusia itu sendiri.

9MD9: 59nalisis Mengenai Danpak :ingkungan" merupakan alat untuk

merencanakan tindakan pre3enti$ terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan

ditimbulkan oleh suatu akti$itas pembangunan yang direncanakan. Undang2undang o. -

Tahun @ Pasal menyatakan ! >9nalisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studimengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang

diperlukan bagi proses pngambilan keputusan?.

9MD9: harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak

penting, karena ini memang yang dikehendaki baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh

Undang2undang, dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek2

proyek pembangunan.


17/27

d. Mengkaji dan mencari pilihan alternati$ yang baik dari berbagai pilihan pembangunan.

e. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan

pengelolaan lingkungan.

$. Memabantu pihak2pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan dan pihak pengelola

lingkungan untuk memahami tanggung jawab, dan keterkaitannya satu sama lain.

2.2.2 Manfaat )M()A. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat

mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan#

Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun

sehingga dapat meman$aatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan

menghindarkan diri dari kerugian2kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek

tersebut#

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di daerahnya sejak dari awal,

khususnya di dalam memberikan in$ormasi2in$ormasi ataupun ikut langsung di dalam

membangun dan menjalankan proyek#

Masyarakat dapat memahami hal2ihwal mengenai proyek secara jelas sehinggakesalah$ahaman dapat dihindarkai dan kerja sama yang menguntungkan dapat digalang#

Masyarakat dapat mengetahui hak den kewajibannya di dalam hubungannya dengan proyek

tersebut khususnya hak dan kewajiban di dalam ikut dan mengelola lingkungan.

B. Bagi pemilik proyek

Proyek terhindar dari perlanggaran terhadap undang2undang atau peraturan yang berlaku#

Proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran pencemaran atau perusakan lingkungan#

Pemilik proyek dapat melihat masalah2masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang

akan datang#

Pemilik proyek dapat mempersiapkan cara2cara pemecahan masalah di masa yang akandatang#

alisis dampak lingkungan merupakan sumber in$ormasi lingkungan di sekitar lokasi

proyeknya secara kuantitati$, termasuk in$ormasi sosial ekonomi dan sosial budaya#

9nalisis dampak lingkungan merupakan bahan penguji secara komprehensi$ dari perencanaan

proyeknya, sehingga dapat diketahui kelemahan2kelemahannya untuk segera dapat dilakukan

penyempurnaannya#

Dengan adanya analisis dampak lingkungan, pemilik proyek dapat mengetahui keadaan

lingkungan yang membahayakan 5misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain2lain"

sehingga dapat dicari keadaan lingkungan yang aman bagi proyek.

C. Bagi pemerintah Untuk mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tersebur tidak rusak 5khusus

untuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui"#

Untuk mencegah rusaknya sumberdaya alam lainnya yang berada di luar lokasi proyek baik

yang dioleh olrh proyek lain, diolah masyarakat atau yang belum diolah#

Untuk menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air,

pencemaran udara, kebisingan dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan,

kenyamanan dan keselamatan masyarakat#

Untuk menghindari terjadinya pertentangan2pertentangan yang mungkin timbul khususnya

dengan masyarakat dan proyek2proyek lainnya#

Untuk menjamin agar proyek yang dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah,

nasional ataupun internasional serta tidak mengganggu proyek lain#


18/27

Untuk menjamin agar proyek tersebut mempunyai man$aat yang jelas bagi negara dan

masyarakat#

9nalisis dampak lingkungan diperlukan bagi pemerintah sebagai alat pengambil keputusan.

2.3 T)")P)* P#*-%$%*)* )M()

Prosedur pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak LingkunganTata laksana menurut PP 24 Tahun 1456

Menurut 6ardjasoemantri 5@", garis besar prosedur 9MD9: sebagaimana

tercantum pada PP o. @/@8 Mengenai 9nalisis Mengenai Dampak :ingkungan adalah

sebagai berikut ini.

Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan Penyajian n$ormasi :ingkungan 5P:" kepada

instansi yang bertanggung jawab. P: tersebut dibuatkan berdasarkan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Dalam uraian dibawah

ini, yang dimaksud degan menteri +:6 adalah >Menteri yang di tugasi mengelola

lingkungan hidup? instansi yang bertanggung jawab adalah yang berwenang memberi

keputusan tentnag pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan

berada pad menteri atau Pimpinan :embaga Pemerintah ondepartemen yang membidangikegiatan yang bersangkutan dan pada 7ubernur Daerah Tingkat untuk kegiatan yang berada

di bawah wewenangnya

9pabila lokasi sebagaimana tercantum dalam P: dinilai tidak tepat, maka instansi yang

bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan

lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat P: yang baru. 9pabila suatu

lokasi dapat menimbulkan perbenturan kepentingan antar sektor maka instansi yang

bertanggung jawab mengadakan konsultasi dengan menteri +:6 dan Menteri atau Pimpinan

:embaga Pemerintah ondepartemen yang bersangkutan.

9pabila hasil penelitian P: menentukan bahwa perlu dibuatkan 9MD9:, berhubung dengan

adanya dampak penting rencana kegiatan terhadap lingkungan, baik lingkungan geobio$isik

maupun sosial budaya, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab membuat

+erangka 9cuan 5+9" bagi penyusunan 9MD9:.

9pabila 9MD9: tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, berhubung tidak ada

dampak penting, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat )encana Pengelolaan

:ingkungan 5)+:" dan )encana Pemantauan :ingkungan 5)P:" bagi kegiatan tersebut.

6uru$ + dalam )+: adalah >+elola? dan huru$ P dalam )P: dari >Pantau?.

9pabila dari semula sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting, maka tidak perlu dibuat

P: lebih dahulu akan tetapi dapat langsung menyusun +9 bagi pembuat 9MD9:.

9MD9: merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan sehingga dengan demikian

terdapat tiga studi kelayakan dalam perencanaan pembangunan, yaitu! teknis, ekonomis dan

lingkungan 5TC:". biaya rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakanrencana kegiatan tersebut meliputi pula biaya penanggulangan dampak negati$ dan

pengembangan dampak positi$nya.

Pedoman umum penyusunan 9MD9: ditetapkan oleh Menteri +:6. Pedoman teknis

penyusunan 9MD9: ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan :embaga Pemerintah

ondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan berdasarkan pedoman umum

penyusunan 9MD9: yang dibuat oleh Menteri +:6.

9pabila 9MD9: menyimpulkan bahwa dampak negati$ yang tidak dapat ditanggulangi

berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibanding dengan dampak positi$nya, maka

instansi yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana kegiatan yang bersangkutan.

Terhadap penolakan ini, pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih

tinggi dari instansi yang bertanggung jawab selambat2lambatnya - 5empat belas" hari. 'ejakditerimanya keputusan penolakan. Pejabat yang lebih tinggi tersebut memberi keputusan atas


19/27

keberatan tersebut selambat2lambatnya 04 5tiga puluh" hari sejak diterimanya pernyataan

keberatan, setelah mendapat pertimbangan dari menteri +:6. +eputusan tersebut merupakan

keputusan terakhir.

9pabila 9MD9: disetujui, maka pemrakarsa menyusun )+: dan )P: dengan menggunakan

pedoman penyusunan )+: dan )P: yang dibuat oleh Menteri +:6 atau Departemen yang

bertanggung jawab. +eputusan persetujuan 9MD9: dinyatakan kadaluwarsa apabila rencana kegiatan tidak

dilaksanakan dalam jangka waktu ; 5lima" tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas 9MD9:. Terhadap

permohonan ini instansi yang bertanggung jawab memutuskan dapat digunakan kembali

9MD9:, )+: dan )P: yang telah dibuat atau wajib diperbaharuinya dokumen2dokumen

tersebut.

+eputusan persetujuan 9MD9: dinyatakan gugur, apabila terjadi perubahan lingkungan yang

sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena kegiatan lain, sebelum rencana kegiatan

dilaksanakan. Pemrakarsa perlu membuat 9MD9: baru berdasarkan rona lingkungan baru.

2. ))$)* $%)T% '#*7)*) K#GI)T)* +)I& )M()'etiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting, wajib dibuat

9MD9: 6al ini mengacu pada pasal 0 ayat PP A tahun @@@ yaitu #

. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

. Cksploitasi 'D9 baik yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui

0. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan,

pemerosotan dalam peman$aatan 'D9, cagar budaya

-. ntroduksi jenis tumbuh2tumbuhan, hewan, jasad renik.

;. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati

8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan

A. +egiatan yang mempunyai tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara

Meskipun 9MD9: secara resmi diperkenalkan ke ndonesia pada tahun @,

sebagian besar praktisi mengetahui asal muasal sebenarnya untuk beranjak dari Peraturan o.

@/@8@ yang menciptakan berbagai elemen penting dari proses 9MD9:4. 'epanjang

awal era @@4 didirikan suatu badan perlindungan lingkungan pusat 5B9PCD9:" terlepas

dari +ementerian egara :ingkungan, dengan mandat meningkatkan pelaksanaan

9MD9: dan kendali atas polusi, didukung oleh tiga kantor daerah. +ajian dan

persetujuan atas berbagai dokumen 9MD9: pada saat ini ditangani oleh +omisi Pusat atau

+omisi Daerah, sesuai dengan skala proyek dan sumber pendanaan. :ebih dari -444

9MD9: dikaji sampai dengan @@ dimana menjadi lebih jelas bahwa berbagai elemen dari

proses tersebut terlalu kompleks dan terlalu banyak didasarkan pada 9MD9: gaya baratE.:egislasi 9MD9: yang baru yang diberlakukan pada tahun @@0 yang memiliki e$ek

pembenahan atas prosedur penapisan, mempersingkat jangka waktu pengkajian, dan

memperkenalkan status $ormat CMP yang distandardisasi 5U+:/UP:" untuk proyekdengan

dampak yang lebih terbatas. :ebih dari 8444 9MD9: nasional dan propinsi diproses

berdasarkan peraturan ini termasuk sejumlah kecil 9MD9: daerah di bawah suatu komisi

pusat yang didirikan di dalam B9PCD9:.

Dengan diundangkannya Undang2undang Pengelolaan :ingkungan yang baru 5o.

0/@@A" berbagai re$ormasi lanjutan atas regulasi 9MD9: menjadi perlu. Peraturan

A/@@@ diperkenalkan dengan simpli$ikasi lebih lanjut. +omisi sektoral dibubarkan dan

dikonsolidasikan ke dalam suatu komisi pusat tunggal, sementara komisi propinsi diperkuat.

+etentuan yang lebih spesi$ik dan lengkap atas keterlibatan publik juga diperkenalkan,sebagaimana halnya juga dengan suatu rangkaian arahan teknis pendukung. amun demikian


20/27

PP A/@@@ ternyata tidak tepat waktu, gagal untuk secara memadai mere$leksikan berbagai

perubahan politis yang pada saat itu lebih luas yang akhirnya mengarah kepada desentralisasi

politik dan administrati$.

9nalisisMengenai Dampak :ingkungan, yang sering di singkat dengan 9MD9:,

lahir dengan di undangkannya undang2undang tentang lingkunganhidup di 9merika

'erikat,National Environmental Policy Act(NEPA), pada tahun @8@. CP9 @8@ mulaiberlaku pada tanggal 1anuari @A4. Pasal 4 5" 5F" dalam undang2undang ini

menyatakan, semua usulan legislasi dan akti$itas pemerintah $ederal yang besar di perkirakan

akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai

laporanEnvironmental Impact Assessment59nalisis Dampak :ingkungan" tentang usulan

tersebut.

CP9 @8@ merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh akti$itas

manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta

limbah industri dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta

menurunnya nilai estetika alam. Misalnya, sejak permulaan tahun @;42an :os 9ngeles di

negara bagian +ali$ornia, 9merika 'erikat, telah terganggu oleh asap2kabut atau asbut (smog

= smoke + og), yang menyelubungi kota, mengganggu kesehatan dan merusak tanaman.9sbut berasal dari gas limbah kendaraan dan pabrik yang mengalami $otooksidasi dan terdiri

atas o=on,peroksiasetil nitrat 5P9", nitrogenoksida! dan =at lain lagi.

9MD9: 59nalisa Mengenai Dampak :ingkungan" adalah instrumen yang si$atnya

$ormal dan wajib (control and command) yang merupakan kajian bagi pembangunan proyek2

proyek kegiatan2kegiatan pasal Aa yang kemungkinan akan menimbulkan dampak besar dari

penting terhadap lingkungan hidup.

Dalam PP o.A Tahun @@@ dinyatakan bahwa dampak besar dan penting adalah

perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang di akibatkan oleh suatu usaha dan

atau kegiatan. 'elanjutnya pada pasal ; PP tersebut dinyatakan bahwa kriteria dari dampak

besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain!

1. 1umlah manusia yang akan terkena dampak

2. :uas wilayah persebaran dampak

3. ntensitas dan lamanya dampak berlangsung

4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak

#. 'i$at kumulati$ dampak

%. Berbalik (reversible)atau tidak berbaliknya (ireversible)

Dasar hukum dan prosedur pelaksanaan 9MD9: diatur dalam PP o.A tahun @@@

beserta beberapa +CPMC yang terkait dan dikeluarkan oleh +ementrian egara

:ingkungan 6idup. 9MD9: dibuat sebelum kegiatan berjalan atau operasi proyek

dilakukan. +arena itu 9MD9: merupakan salah satu persyaratan keluarnya peri=inan.

&)& III

K)I)* )M() P#)K$)*))* P'-#K P#M&)*G%*)*

#M&)T)* $)+)*G K%P%), 7%*(), "K$#%M)+#

3.1 ()MP)K P)() T)")P P') K*$T'%K$I


21/27

+egiatan pada tahap pra2konstruksi yang sangat potensial menimbulkan dampak

terhadap lingkungan 5khusus dampak sosial" adalah pembebasan lahan. Dampak

pembebasan lahan ini sangat sensiti$ karena pada umumnya erat kaitannya dengan

kelangsungan hidup pemilik lahan terutama kalau lahan yang dibebaskan itu berupa areal

pemukiman.

Pelaksanan Proyek Pembangunan 1embatan 'awang +upula, Funda, :hokseumawememerlukan pembebasan lahan untuk pengerjaan jalan dua jalur sepanjang -44 meter.

Pelaksanaan pembebasan lahan biaya ganti rugi lahan juga memerlukan penanganan yang

seksama karena menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Dampak negati$ yang mungkin timbul akibat pembebasan lahan antara lain !

. Terjadinya spekulasi tanah#

. +etidak pastian atas besarnya ganti rugi#

0. Terjadi kon$lik antara pelaksana proyek dengan warga pemilik tanah di areal proyek#

-. Proyek belum dapat dikerjakan karena pembebasan lahan belum tuntas.

3.2 ()MP)K P)() T)")P K*$T'%K$I

+egiatan pekerjaan umum pada tahap konstruksi biasanya menggunakan alat2alat

berat seperti bolldo=er, eGca3ator, trailer, truk dan lain2lain. Pengoperasian alat2alat berattersebut mempunyai potensi dampak pada komponen lingkungan $isik seperti !

. Peningkatan kebisingan

'uara alat berat yang menggunakan mesin besar tentu juga menghasilkan kebisingan

suara yang besar. 6al ini tentu sangat mengganggu lingkungan disekitar areal proyek

tersebut. 'umber kebisingan yang lain juga berasal dari pecahan batu atau material akibat

lindasan atau akibat penghancuran menggunakan alat berat.

. Pencemaran udara

Debu, asap mesin alat berat, dan asap kendaraan yang macet di lokasi proyek

merupakan sumber utama dari pencemaran udara. 'emenjak persiapan dan pelaksanaan

proyek masalah ini sudah pasti dialami, bayangkan jika proyek berjalan sampai kurun waktu

yang lama maka dampak ini juga akan dirasakan selama kurun waktu tersebut.

0. Pencemaran tanah dan air

Tumpahan oli mencemari tanah juga mencemari air, karena ketika hujan

turun tentu oli terserap oleh tanah permukaan juga terbawa oleh air menuju sungai

lokasi pembangunan jembatan.

-. 7angguan pada kondisi hidrologi

1ika air sudah tercemar maka kondisi hidrologi juga terganggu. 6al ini dapat

berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem yang ada didalamnya.

Dampak pada komponen biologi mungkin juga terjadi berupa !. Penurunan populasi 3egetasi darat akibat kegiatan land clearing#

. 7angguan pada biota akuatik sebagai dampak lanjutan dari pencemaran air

permukaan.

Dampak pada komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya antara lain !

. +eterlambatan pengerjaan karena pembebasan lahan

Pengerjaan proyek sempat terhambat karena ada beberapa areal tanah milik warga

belum tuntas dibebaskan yang diakibatkan pemilik tanah tidak bersedia tanahnya dibayar

dengan nilai ganti rugi yang kecil.

. Peningkatan kepadatan lalu lintas

+epadatan lalulintas seperti kemacetan meningkat karena adanya akti3itas keluar

masuk alat berat, keluar masuk truk pengangkut material dan kegiatan pengukuran ketikapelaksanaan proyek.


22/27

0. +erusakan prasarana umum

Beberapa prasana umum yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan

Proyek Pembangunan 1embatan 'awang +upula, Funda, :hokseumawe antara lain!

nstalasi kabel listrik P:

Pipa PD9M

nstalasi kabel TC:+


23/27

Peningkatan kepadatan transportasi memerlukan penanganan secara

menyeluruh, mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya

perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain,

meningkatnya perpindahan tersebut dituntut penyediaan fasilitas penunjang

guna membantu laju perpindahan manusia maupun barang agar memenuhi

ketentuan, kecepatan dan keselamatan, dalam kondisi perkotaan yang selalu

berkembang mobilitas manusia dari tempat ketempat lain adalah tidak lepas

kegiatan yang harus dilakukan menyeberang jalan, dimana pejalan kaki

merupakan salah satu komponen lalu lintas yang sangat penting yang harus

di jaga keselamatanya.

Jembatan penyeberangan jalan dipasang apabila diharuskan tidak ada

pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas agar

pejalan kaki mau untuk menggunakan jembatan penyeberangan harus

dijamin keamanan dan jarak berjalan tidak terlalu bertambah jauh, serta

jembatan penyeberangan dirancang dengan kriteria tertentu selain dapat

memenuhi dari segi fungsi, kemanfaatan, stardar konstruksi, keamanan,kenyamanan juga faktor lain yang berhubungan dengan keselamatan

pengguna maupun kelengkapan lainya atau jembatan juga sebagai street

furniture di lokasi jalan tersebut.

Sibuknya jalan raya di kota, menjadikan kota tersebut tidak nyaman

bagi pejalan kaki, karena dimana- mana jalan tersebut dipenuhi kendaraan

bermotor dan tidak memberi kesempatan sedikitpun pada pejalan kaki.

Sedangkan masih rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan fasilitas

penyeberangan yang ada sebagai sarana penyeberangan aman, nyaman.

Jembatan penyeberangan mempunyai fungsi besar sebagai sarana

perpindahan moda transportasi pejalan kaki yang akan menyeberang, disiniperanan jembatan penyeberangan sangat penting bagi penyeberang disekitar

daerah yang rawan kecelakaan lalu-lintas ( fast moving ).Oleh karena itu jika

sarana Zebra crosssudah tidak dapat mengatasi, peranan jembatan

penyeberangan dapat menggantikannya sebagai alternative keselamatan

dalam menghindari kecelakaan lalu-lintas dan kemacetan jalan.

Selainfungsi pokok, fungsi dan peranan sekunder dari jembatan

penyeberangan yaitu sebagai elemen bagian dari street furnituredan

pelengkap kota yang keberadaanya harus tepat dan berfungsi dengan baik.

1.2. Perumusan Masalah!ari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut"

a# $agaimana keberadaan Jembatan penyeberangan pada lokasi yang

berbeda, dilihat dari kemanfaatan dan rancangan %

b# $agaimana kondisi fisik Jembatan peyeberangan dilihat, dari kekuatan

konstruksi dan tata letak %

c# $agaimana kondisi fisik Jembatan penyeberangan dilihat ,dari aspek

keamanan dan kenyamanan %

1.3. Tujuan Penelitian&ujuan penelitian ini adalah untuk "


24/27

a#'engidentifikasi keberadaan Jebatan penyeberangan dengan lokasi yang

berbeda dilihat dari kemanfaatan dan rancangan

b# 'engidentifikasi kondisi fisik Jembatan penyeberangan dilihat dari konstruksi

bangunan dan tata letak

c#'engidentifikasi Jembatan penyeberangan dilihat dari keamanan dan

kenyamanan pengguna.

TINAUAN PU!TA"A

2.1. Menurut L#n$h %1&'()* (lemen- elemen pembetuk ruang kota diantaranya

adalah Path atau jaluryaitu merupakan rute-rute sirkulasi yang biasanya

digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan,

gang-gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran dan lain

sebagainya.

)arakteristik Path meliputi pola Jaringan jalan, pencapaian bangunan, dankekhasan Jalan.sedangkan Nodes merupakan simpul atau lingkaran daerah

strategis yang arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat dirubah ke

arah atau ke aktivitas lain, misalnya persimpangan lalu lintas, pasar, taman

dan lain sebagainya.adalah suatu tempat dimana orang mempunyai perasaan

*masuk+ dan *keluar+ dalam tempat yang sama. odes mempunyai identitas

yang lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas karena lebih mudah

diingat serta tampilan berbeda dari lingkungannya.

2.2. Tata $ara Peren$anaan embatan Pen#eberangan Ditjen +ina

Marga%1&&,)*

aktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan teknikjembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di perkotaan berdasarkan

ketentuan tata cara perencanaan adalah sebagai berikut"

)etentuan pembangunan Jembatan penyeberangan dari aspek lokasi

disarankan memenuhi kriteria sebagai berikut "

a#$ila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan zebra

cross danpelikan cross sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang

ada.

b# Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadinya kecelakaan yang

melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.

c# Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki

yang tinggi, serta arus kendaraan memiliki kecepatan tinggi.

2.3. Menurut -hn . ruin %1&/1#, !alam perencanaan fasilitas bagi pejalan

kaki, termasuk fasilitas penyeberangan haruslah memperhatikan tujuh

sasaran utama yaitu" keselamatan safety#, keamanan security#, kemudahan

convenience#, kelancaran continuity#, kenyamanan comfort#, keterpaduan

sistem system coherence#, dan daya tarik attractiveness#. )etujuh faktor

tersebut saling berhubungan inter-related# dan saling tumpang tindih

overlapping#. $erubahnya salah satu faktor akan mempengaruhi perubahan

faktor yang lain

2.0. Menurut Hartant- %1&')*Pejalan kaki enggan menggunakan jembatan karenamalas dan capai serta kondisi jembatan yang tidak menyenangkan semisal,


25/27

ketinggian jembatan, sempit dan terjalnya tangga, kondisi kotor dan suram,

serta adanya pengemis

METDE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis

deskriptif. !ata kuantitatif akan dianalisis dengan tabulasi dan data kualitatif

dianalisis secara naratif sedangkan pengumpulan data dari lapangan akan

menggunakan pengukuran langsung, pengamatan langsung di lapangan,

serta studi literature dengan skema alur penelitian seperti tergambar dibawah

ini

ambar 14 !kema alur 5enelitian

ANALI!A DAN PEM+AHA!AN

Penggunaan Jembatan Penyeberangan dalam analisa ini berguna untuk

mengetahui dampak keberadaan Jembatan ditinjau dari aspek kemanfaatan

dan rancangan, aspek persyaratan konstruksi dan tata letak, persyaratan

keamanan dan kenyamanan untuk penyeberangan sebagaimana terlihat pada

tabel dibawah"

0.1.As5ek keman6aatan 7an ran$angan!alam aspek kemanfaatan, )ami membagi beberapa poin penting antara lain

$arang / 0

Orang / 1

2nak / 3

)ursi roda / 4

Sedangkan 2spek rancangan, kami titik beratkan pada"

Proporsi / 5

)eseimbangan / 6

Sustainabelitas / 7

!ari grafik di bawah dapat di jelaskan, bahwa aspek kemanfaatan untukorang adalah mendapat nilai sangat baik, ini berarti jembatan penyebarangan

ini sangat bermafaat untuk penyeberangan orang, sedangkan untuk kursi

roda dan barang mendapat nilai buruk, ini berarti jembatan yang ada, ini tidak

layak untuk kursi roda dan barang.

ambar 24 ra6ik keman6aatan jembatan 5en#eberangan

0.1.As5ek 5er#aratan k-nstruksi bangunan 7an tata letak


26/27

2spek )onstruksi disini kami titik beratkan pada"

)ualitas bahan / 0

Pengerjaan / 1

2turan Syarat / 3

2spek tata letak, difokuskan pada"

)eterjangkauan / 4

)emudahan penggunaan / 5

!ari grafik dibawah, dapat dijelaskan bahwa, nilai aspek pengerjaan dan nilai

aspek kemudahan penggunaan, berada paling bawah buruk, ini berarti ketiga

jembatan yang ada, pengerjaanya masih kurang baik ,sedang penggunaanya

masih kurang, karena anak tangganya tidak nyaman, naiknya terlalu tinggi,

tidak ada atap, panas asesnya sulit dll.

ambar 34 ra6ik Pers#aratan k-nstruksi 7an tata letak

0.1.As5ek keamanan 7an ken#amanan .

)eselamatan / 0

2ncaman / 1

8angguan / 3

Perlindungan / 4

ormalisasi standar / 5

!ari ketiga jebatan yang dipakai untuk penelitian adalah hasinya sebagai

berikut" aspek perlindunan mendapat penilaian buruk, ini artinya pemakai

tidak merasa tidak terlindungi dalam menggunakan jembatan tersebut, misal

takut ada orang usil, takut jatuh, takut apabila jalan sendirian dll

ambar 04 ra6ik as5ek keamanan 7an ken#amanan

"E!IMPULAN DAN 8E"MENDA!I

,.1."esim5ulan

!ari hasil penelitian jembaan penyeberangan tersebut bahwa masing-masing

mempunyai kekurangan dan kelebihan, sehingga penggunaanya perlu

dioptimalkan agar jembatan yang sudah ada tersebut menjadi saranapenyeberangan yang disukai oleh pejalan kaki sehingga masih

perlu dilakukan renovasi dan memperbaiki kekurangan yang ada yang

berupa fisik teknis dengan menyesuaikan standar pembangunan, desain yang

menarik dan penyadaran terhadap pejalan kaki, agar mau menggunakan

sarana tersebut

,.2.8ek-men7asi

9asil penelitian yang telah dilakukan dirasakan masih jauh dari sempurna,

maka perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mencakup aspek-aspek lain

yang lebih lengkap. :ntuk meneliti aspek lainya agar mendapatkan hasil yang

lebih sempurna, dapat dilakukan penelitian di seluruh jembatan yang ada di


27/27

kota 'alang dengan pengelompokan ;ona yang berbeda, material dan

system penyeberanan yang berbeda

outline laporan antara (1)

Documents