penempatan apoteker di puskesmas

7/23/2019 Penempatan Apoteker Di Puskesmas

1/13

Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa pelaanan resep

dokter di pelanan ke!armasian "salah satuna di puskesmas# harus dilakukan oleh apoteker$

%aat ini hana sebagian ke&il puskesmas ang memiliki apoteker$ Belum diketahui bagaimana

kebi'akan penempatan apoteker di puskesmas dan permasalahan ang terkait penempatan

apoteker di puskesmas$ (u'uan penelitian ini adalah mendapatkan in!ormasi tentang peraninstitusi daerah terkait dengan kebi'akan penempatan apoteker di puskesmas dan

hambatanna$ )asil penelitian diharapkan sebagai masukan bagi pihak ang terkait untuk

meningkatkan 'umlah dan peran apoteker di puskesmas$ Penelitian potong lintang "&ross

se&tional# dengan pendekatan kualitati! dilakukan terhadap instansi daerah ang terkait

dengan peran apoteker di puskesmas pada tahun 2011$ Lokasi penelitian dipilih berdasarkankeberadaan perguruan tinggi !armasi ang terakreditasi * atau B di Pulau +awa, dengan

asumsi ketersediaan apoteker memadai untuk beker'a di puskesmas, aitu Pro-insi Banten,

+awa Barat, Daerah Istimewa .ogakarta, +awa (imur$ Dari masing/masing pro-insi diambil

satu kota, aitu ota (angerang, ota Bandung, abupaten Bantul dan ota %urabaa$

In!orman untuk wawan&ara mendalam adalah pe'abat dari Dinkes Pro-insi, Dinkes


2/13

kesehatan lain, "b# 4sulan kebutuhan tenaga kesehatan ang dibuat oleh Dinkes

abupatenota belum didasarkan atas perhitungan beban ker'a sebagaimana diatur dalamperaturan perundangan, " +umlah belan'a pegawai dalam D*4 sudah &ukup besar, sehingga

!ormasi ang disetu'ui oleh BN terbatas, dengan !ormasi ang terbatas, penempatan tenaga

kesehatan tidak berdasarkan kompetensina$ "d# Pelatihan belum banak dilakukan karena

keterbatasan anggaran$

Dalam 4ndang/undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang esehatan antara

lain disebutkan tenaga kesehatan adalah setiap orang ang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan danatau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan ang untuk 'enis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaa

kesehatan "Pasal 1#$ Pemerintah mengatur peren&anaan, pengadaan, pendaagunaan,pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penelenggaraan

pelaanan kesehatan "Pasal 21#$ Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, danatau masarakat melalui

pendidikan danatau pelatihan "Pasal 25#$ Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan

ang dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masarakat untuk


3/13

b$ )ealth %er-i&e Demand, aitu peren&anaan kebutuhan tenaga kesehatan ang

didasarkan atas permintaan akibat beban pelaanan kesehatan$&$ Ratios 8ethod, aitu peren&anaan kebutuhan tenaga kesehatan ang didasarkan pada

standar rasio terhadap nilai tertentu$

d$ )ealth %er-i&e (arget 8ethod aitu peren&anaan kebutuhan tenaga kesehatan ang

didasarkan atas sarana pelaanan kesehatan ang ditetapkan, misalna Puskesmas,

dan Rumah %akit$

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Praktek

e!armasian antara lain disebutkan bahwa tenaga ke!armasian adalah tenaga ang melakukan

peker'aan ke!armasian, ang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis ke!armasian$ *poteker

adalah sar'ana !armasi ang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengu&apkan sumpah

'abatan apoteker$ (enaga teknis ke!armasian adalah tenaga ang membantu apoteker dalam

men'alani peker'aan ke!armasian, ang terdiri atas sar'ana !armasi, ahli mada !armasi, analis

!armasi, dan tenaga menengah !armasiasisten apoteker "pasal 1#$ asilitas pelaanan

ke!armasian berupa apotek, instalasi !armasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau

praktik bersama "pasal 19#$ Dalam men'alankan peker'aan ke!armasian pada !asilitas

pelaanan ke!armasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping danatau tenaga

tek i ke! i " l 20# Pe e h d el b t be d k e e d kte


4/13

penimpanan dan pendistribusian obat, pelaanan obat atas resep dokter, pelaanan in!ormasi

obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenagakesehatan ang mempunai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang/undangan "44 6 tahun 2009 pasal 10#$ Pelaanan resep atau penerahan obat

resep dokter di !asilitas pelaanan ke!armasian "salah satuna puskesmas# harus dilakukan

oleh apoteker "PP 51 tahun 2009 pasal 21#$ 8enurut 4ung Pramudiar'a "2011# hana 10@IN%I

8enurut PP nomor 9 tahun 200 tentang ;ewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri %ipil "PN%#, maka kewenangan pe'abat pembina

kepegawaian pro-insi adalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PN% dalam dandari 'abatan struktural eselon II ke bawah dan 'abatan !ungsional ang 'en'angna setingkat

dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Pro-insi$ 8ekanisme peren&anaan, pengadaan,

penempatan dan pembinaan apoteker di puskesmas merupakan kewenangan Dinkes

abupatenota$ Peran Dinkes Pro-insi hana menerima in!ormasi dari Dinkes

abupatenota, kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pusat "ementerian

esehatan#$ Dinkes Pro-insi melakukan pelatihan terhadap apoteker di puskesmas dalam

rangka membantu program Dit'en Bin!ar *lkes terkait Pelaanan In!ormasi >bat "PI>#,

Penggunaan >bat Rasional "P>R#, Aara Bela'ar Ibu *kti! "ABI*#, dan mana'emen obat$

Permasalahan ang terkait dengan penempatan apoteker di puskesmas adalah tenaga

ke!armasian belum dianggap prioritas ang mempunai daa ungkit untuk menurunkan


6/13

ker'a dan analisis 'abatan untuk menghitung kebutuhan riel tenaga kesehatan khususna

apoteker$ Dalam perhitungan kebutuhan tenaga 'uga dilihat berdasarkan rasio terhadap'umlah penduduk dan rasio terhadap pasien di puskesmas, kemudian dilihat tugas pokok dan

!ungsina$ 8ekanisme peren&anaan, pengadaan, penempatan dan pembinaan terkadang ada

!aktor like and dislike, !ormasi bukan merupakan kebutuhan organisasi, tapi kebutuhan relasi$

Pembinaan apoteker di puskesmas dilakukan oleh bidang diklat dengan menga'ukan ke BD

atau menga'ukan ke Dinkes Pro-insi$ %elain melalui mekanisme !ormasi PN%, pengadaantenaga kesehatan dapat dilakukan melalui tenaga kontrak ang diatur dalam Permenkes 1199

tahun 200:$ Dasar pengadaan tenaga kontrak apoteker** oleh Dinkes ota %urabaa

dimulai dengan adana PP 51 tahun 2009 dan Permenkes 9 tahun 2011 tentang peran

apoteker di puskesmas$ emudian adana pilot proek Dit'en Bin!ar dan *lkes tentang PI>

dan P>R di puskesmas ang hasilna memuaskan, terutama dalam PI> di posandu balita

maupun posandu lansia$ Dengan penempatan tenaga apotekerteknisi !armasi di puskesmas,

maka penimpanan dan pelaporan obat men'adi lebih baik$ )asil ini memoti-asi Dinkes ota

untuk menempatkan apoteker di semua puskesmas, sehingga dibutuhkan banak apoteker$

Dinkes ota Bandung menentukan prioritas urutan dalam pemenuhan !ormasi tenaga

kesehatan, strukturna adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat,


7/13

Berdasarkan eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 (ahun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Badan epegawaian Daerah disebutkan BD adalah perangkatdaerah ang melaksanakan mana'emen Pegawai Negeri %ipil Daerah dalam membantu tugas

pokok Pe'abat Pembina epegawaian Daerah Pro-insi dan Daerah abupatenota$

oordinasi antara sektor kesehatan dengan BD umumna hana dalam rekruitmen PN%

tenaga kesehatan$ Dinkes kabupatenkota menga'ukan 'umlah dan 'enis tenaga kesehatan

ang dibutuhkan kepada BD kabupatenkota untuk diteruskan ke pusat "BN#$ ;ewenangBD hana sebatas pengadaan PN% di kabupatenkota, tidak ikut dalam pengadaan tenaga

P(( dan honorerkontrak$ 8ekanisme peren&anaan, pengadaan, penempatan dan pembinaan

tenaga kesehatan dilakukan melalui analisis beeeting berdasarkan kebutuhan di lingkungan

Dinkes abupatenota$ BD abupaten kota tugasna melakukan pen&atatan global 'enis

dan 'umlah tenaga kesehatan per golongan$ Peren&anaan kebutuhan tenaga kesehatan bottom

up tetapi pemenuhanna ada koridor uang$ Dengan adana moratorium, maka sampai tahun

201 pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menganalisis kebutuhan pegawai$

Pengangkatan PN% daerah mempertimbangkan anggaran belan'a pegawai ang kebi'akanna

tidak boleh melebihi 0< dari Dana *lokasi 4mum "D*4# pemerintah daerah setempat$

Permasalahan ang dihadapi adalah kebutuhan tenaga ke!armasian masih tinggi karena setiap


8/13

merasa posisina kurang se'a'ar dengan PN%, tidak bisa sebagai tenaga !ungsional$ 8asih ada

puskesmas ang tidak mempunai tenaga ke!armasian untuk pelaanan resep, sehinggatingkat pro!esionalitasna kurang$ Disarankan agar setiap puskesmas minimal ada seorang

**$ (ugas pokok dan !ungsi apoteker dalam pelaanan ke!armasian di puskesmas diper'elas

melalui peraturan daerah agar dapat dipahami oleh tenaga kesehatan lainna$

*P>(==R P4%=%8*%(ugas pokok dan !ungsi apoteker di Puskesmas adalah pengelolaan obat, ang meliputi

peren&anaan, permintaan, penimpanan, pendistribusian, pelaanan obat dan

pen&atatanpelaporan$ emudian 'uga dikembangkan kepada Erumatan metadon di puskesmas

tertentu$E Permasalahan ang ditemukan adalah beban ker'a sehubungan dengan pelaanan

resep ang 'umlahna lebih dari 100 lembar perhari dan pelaporan obat ang terlalu berat

"o-er loaded# dibandingkan 'umlah tenaga ang tersedia$ Bahkan ada puskesmas dengan

apoteker tanpa didampingi ** sama sekali sehingga harus minta tambahan tenaga

nonkesehatan se&ara bergilir$ %edangkan pengelolaan obat oleh 1 apoteker dibantu 1 ** sa'a

peker'aan banak sekali "o-er#$ 4ntuk peker'aan luar gedung selama ini belum tersentuh,

apalagi !ungsi pelaanan ke!armasian seperti in!ormasi obat, konseling, home &are$ Beban


9/13

masuk ke dalam tenaga strategis, sehingga peren&anaan kebutuhan dan pengadaan apoteker

tetap bisa diusulkan pada tahun 2012F201$ +uga usulan agar dibuat Peraturan 8enteriesehatan tentang %tandar Pelaanan e!armasian di Puskesmas berdasarkan Pedoman

Pelaanan e!armasian di Puskesmas ang sudah ada$

P=RC4R4*N (INCCI *R8*%I

er'a sama perguruan tinggi !armasi dengan Dinkes abupatenota dilakukan untukmengurangi kesen'angan pengetahuan apoteker ang beker'a di puskesmas$ Puskesmas

mendapat nara sumber untuk pelatihan ang dibutuhkan, dan perguruan tinggi !armasi

mendapat lahan tempat praktik &alon apotekerna$ %esungguhna ada tiga inter-ensi ang

dibutuhkan untuk mendukung kebi'akan penempatan apoteker di puskesmas, aitu inter-ensi

regulasi, mana'erial dan edukasi$ Permasalahanna adalah Perguruan (inggi armasi "P(#

berpendapat bahwa apoteker ang baru lulus belum sepenuhna siap pakai di puskesmas,

karena Praktik er'a Pro!esi *poteker "PP*# di puskesmas masih merupakan pilihan

dengan 1 %%$ Disarankan agar dalam rangka mendukung kebi'akan penempatan apoteker di

puskesmas untuk mewa'ibkan PP* di puskesmas$ +uga mempersiapkan materi untuk

pendidikan berkelan'utan bagi tenaga ke!armasian sesuai kebutuhanna$


10/13


11/13


12/13


13/13

penempatan apoteker di puskesmas

Documents