7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

1/64

JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

J,AKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATl:JRAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER - 036/A1JAl09/2011

rENTANG

ST ND R OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN PERKARA rlNDAK PIDANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

J KS GliNG REPllBLIK INDONESIA

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan Standar Operasional

Prosedur (SOP) tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum;

b.

bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan

berdasarkan Hukum Acara Pidana, berbagai peraturan

perundang-undangan yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta ketentuan lain

yang terkait dengan teknis penanganan perkara dan hati nurani

perlu dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur;

c.

bahwa Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai

panduan

k i n ~

jajaran bidang Tindak Pidana Umum dalam

menangani perkara Tindak Pidana Umum dengan tetap

memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat dengan

penuh kearifan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hUrut a,

b,

dan

c maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan

Perkara Tindak Pidana Umum;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

2/64

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor

16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor

6,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4401);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor

27

Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor

58

tahun 2010;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kejaksaan Republik

Indonesia;

5.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

PER-009/NJN0112011 tanggal 24 Januari

2011

tentang

Organisasi dan Tata Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP

518 JN1112001 tanggal 1 November 2001 tentang

Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

KEP-1321

NJ 1111994 tanggal 7 November 1994 tentang

Administrasi Perkara Tindak Pidana;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/21/M.PN/1112008 tanggal 26 November 2008 tentang

Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP)

Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN

PERKARA TINDAK PIDANA

UMUM.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

3/64

B BI

KETENTU N UMUM

Pasal

1

Dalarn

PeraturanJaksaAgung

Republik

Indonesia

ini, yang

dirnaksuddengan:

1.

AdrninistrasiPerkaraTindak

Pidana

Urnum

adalah

administrasipenangananperkarayang

rnendukungpelaksanaanpenanganari

perkara

TindakPidana

Urnurn

yangdilaksanakandi

Iingkungan.IaksaAgung

Muda

Bidang TindakPidana Urnurn,

KeJaksaan

Tinggi,Kejaksaan

NegeridanCabangKejaksaanNegeri;

2.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedornan tata kelola dan teknis

adrninistrasipenangananperkaraTindakPidanaUrnurn;

3.

TindakPidanaUrnurn adalah:

a.

Tindakpidanasebagairnanadiatur

dalarn Kitab

Undang-UndangHukurnPidana(KUHP)

dansernuaperundang-undanganyang mengubah danrnenarnbahKUHP;

b.

TindakPidanaUrn

urn lain yang

diatur

dalarn

peraturanperundang-undangan laindi luar

KUHP;

4. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Urnurn untuk rnengikuti perkernbangan

penyidikan setelah menerirna pemberitahuan dirnulainya penyidikan dari penyidik,

rnernpelajariataurnenelitikelengkapanberkasperkarahasilpenyidikanyang diterirna

dari penyidik serta rnernberikanpetunjukguna dilengkapi oleh penyidik untukdapat

rnenentukanapakahberkasperkaratersebutlengkapatautidak;

5. Penyerahanpenangananperkaraadalahtindakanrnenyerahkanproses Penuntutan

perkara Tindak Pidana Urnum

oleh

Kejaksaan Agung, atau Kejaksaan Tinggi

kepadaKejaksaanNegerisesuaidenganketentuanyangberlaku;

6. Penyerahan perkara Tahap I adalah tindakan penyerahan berkas perkara dari

Penyidikkepada"PenuntutUmurnuntukdilakukanpenelitian;

7. Penyerahan perkara Tahap

II

adalah tindakan penyerahan tanggungjawab

tersangkadanbarangbuktidariPenyidikkepadaPenuntutUrnurn;

8. Penuntutan adalah tindakanPenuritut

Urnurn

untuk rnelirnpahkan perkara pidana ke

pengadilan negeri yang berwenang dalarn hal dan rnenurut cara yang diaturdalarn

hukurn acara pidanadenganpermintaansupayadiperiksadandiputusolehhakirn di

sidangpengadilan;

9. Upaya Hukurn adalah hak terdakwa atau Penuntut Urnurn untuk tidak rnenerirna

putusan.pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi atau hak terpidana '

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

4/64

untuk mengajukan permohonan penlnJauan kembali dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

10. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

.

11. Eksaminasi

adalah

penelman dan

pemeriksaan

berkas perkara di semua tingkat

penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai k ~ k p n dan kemampuan teknis

JaksaIPenuntut

Umum

dalam

melaksanakan

tugas I penyelesai1'ln suatu perkara dari sudut

teknis yuridis m aupun administrasi

perkara;

12. Gelar perkara perkara adalah pemaparan tentang penanganan perkara Tindak

Pidana Umum untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan

dan atau

kebijakan yang dilaksanakan secara objektit, transparan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan hukum

d n

masyarakat;

13. Fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan

tugas

pokok dan fungsi di Iingkungan Jaksa

Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang

Kejaksaan Negeri yang terdiri dari fungs; Pra Penuntutan, fungsi Penuntutan, fungsi Upaya

Hukum dan Eksekusi;

14. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus

menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b.

sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas

permintaan demi tegaknya hukum

dan

keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau

pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana;

16. Telaahan

stat

adalah kajian berbentuk nota dinas dari bawahan kepada atasan

yang berisi telaahan tentang sesuatu hal yang terkait dengan penanganan perkara

tindak pidana umum;

17. Jaksa adalah pejabat tungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainberdasarkan undang-undang;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

5/64

18. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undnag-Undang untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

19. Pejabat pengendali teknis adalah pejabat struktural eselon

I

II, III dan IV serta

pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi

pengendalian penanganan perkara tindak pidana umum dalam Tahap

Prapenuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi;

20. Pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon

I

II, III, IV dan V di lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung pelaksanaan penanganan perkara

tindak pidana umum dalam Tahap Prapenuntutan, Penuntutan, Eksekusi dan

4

Eksaminasi;

21. Jaksa Fungsional adalah Jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang

melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap

Prapenuntutan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi;

22. Staf Administrasirrata Usaha adalah pegawai di Iingkungan Kejaksaan yang diberi

tugas untuk mengadministrasikan dan/atau tindakan ketatausahaan dalam

penanganan perkara;

23. Petugas Tahanan adalah pegawai di lingkungan Kejaksaan yang diberi tugas untuk

menyiapkan, menjaga, mengawal tahanan selama proses persidangan dan tugas

lain untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara;

24. Petugas Barang Bukti adalah pegawai di lingkungan Kejaksaan yang diberi tugas

untuk menyiapkan. menjaga. dan menyimpan barang bukti selama proses

persidangan dan tugas lain untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara.

B B II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian 1

Asas

Pasal2

SOP penanganan 'perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan atas asas kebenaran,

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

6/64

Baglan2

Tujuan

Pasal3.

SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum bertujuan untuk mewujudkan

efektivitas,efisiensi, transparansi,dan akuntabilitasdalampenangananperkaraTindak

PidanaUmum.

BAB III

RUANGL1NGKUP

Pasal4

(1) SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum in; berlaku untuk semua

penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam semua Tahap penanganan

perkara baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri maupun

CabangKejaksaanNegeri;

(2) Dalamhalpenangananperkaratertentuterdapatkekhususanhukumacara,seperti:

a.

penangananperkaraanakberhadapanhukum;

b. penangananperkarainformasidantransaksielektronik

cyber crime);

c. penangananperkaraterorisme;

d. penangananperkaratindakpidanayangmelintasiyurisdiksinegaralain;dan

e.

penangananperkara lainyangmemilikikekhususanhukumacarapidana,maka

berlaku ketentuan hukum acara yang lebih khusus sebagaimanadiatur dalam

peraturanperundang-undangantersebut.

BABIV

JENISTINDAK

PIDANA

Bagian1

Tindak

PidanaTerhadapOrangdanHartaBenda

PasaJ5

(1)Jenistindakpidanayang termasuktindakpidana terhadapOrangdan HartaBenda

adalahtindakpidanasebagaimanadiaturdalamBukuKeduaKUHPyangmeliputi:

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

7/64

7

a. Kejahatan terhadap Asal-usul Perkawinan Bab XIII Pasal 277 - 280;

b. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong Bab XV Pasal 304 - 309;

c. Penghinaan Bab XVI Pasal 310 -

321;

d. Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Bab XVIII Pasal324 - 337;

e. Kejahatan terhadap Nyawa Bab XIX Pasal 338 - 350;

f.

Penganiayaan Bab XX Pasal351 - 358;

g.

Menyebabkan Mati atau Luka karena Kealpaan Bab XXI Pasal 359 - 361;

h. Pencurian Bab XXII Pasal 362 367;

i.

Pemeriksaan dan Pengancaman Bab XXIII Pasal 368 - 371;

j. Penggelapan Bab XXIV Pasal 372 - 377;

k.

Perbuatan Curang Bab XXV Pasal 378 - 395;

I. Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak Bab XXVI

Pasal 396 - 405;

m.

Penghancuran atau Perusakan barang Bab XVII Pasal 406 - 412;

n.

Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Bab XXX Pasal 480 - 530;

(2) Jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda

adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHP yang meliputi:

a. Pelanggaran Mengenai Asal-usul Perkawinan Bab IV Pasal 529 - 530;

b. Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan Bab V pasal 531;

c. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan Bab VII Pasal 548

551;

Bagian 2

Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan etertiban Umum

Pasal6

(1) Jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan

Ketertiban Umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku Kedua

KUHP yang meliputi:

.a. Kejahatan terhadap Keamanan Negara Bab I PasaI104-129;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

8/64

b. Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Bab II Pasal 130

139;

c. Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat

serta Wakilnya Bab III Pasal139a - 145;

d.

Kejahatan Melakukan Kewajiban Umum dan Hak Kenegaraan Bab IV

Pasal146

- 153;

e. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Bab

V Pasal154 - 181;

f.

Perkelahian Tanding

Bab

VI

Pasal182

186;

g.

Kejahatan yang Membahayakan Kemanan Umum bagi Orang atau Barang Bab

VII Pasal 187 - 206;

h. Kejahatan terhadap Penguasa

Umum

Bab VIII Pasal 207 - 241;

i. Sumpah palsu atau Keterangan Palsu

Bab

IX Pasal 242;

j. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas Bab X Pasal 244 - 252;

k. Pemalsuan Materai dan Merk

Bab

XI Pasal 253 - 262;

I.

Pemalsuan Surat

Bab XII

Pasal 263 - 278;

m. Kejahatan terhadap Kesusilaan

Bab

XIV Pasal 281 - 303;

n. Membuka Rahasia Bab XVII Pasal 322 - 323;

o. Kejahatan jabatan Bab XVIII Pasal

413 - 437;

p.

Kejahatan Pelayaran Bab XXIX Pasal 438 - 479;

q.

Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana

Penerbangan Bab XXIX A Pasal479a - 479r;

(2) Jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan

Ketertiban Umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga

KUHP yang meliputi:

a. Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau barang dan Kesehatan bab I

Pasal 489 - 502;

b. Pelanggaran Ketertiban Umum bab II Pasal 503 - 520;

c. Pelanggaran terhadap Kekuasaan Umum Bab II Pasal 503 - 520;

d. Pelanggaran Kesusilaan Bab

VI

Pasal532 - 547;

e. Pelanggaran Jabatan Bab VIII Pasal 552 - 559;

f. Pelanggaran Pelayaran Bab IX Pasal 560 - 569;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

9/64

(3) Se/ain sebagaimana diatur ayat (1) dan (2), jenis tindak pidana yang termasuk

tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum adalah Tindak

Pidana Terorisme.

Bagian 3

Tindak Pidana Umum Lain

Pasal7

Jenis tindak pidana yang termasuk Tindak Pidana Umum Lain adalah semua tindak

pidana yang diatur di luar KUHP termasuk tindak pidana yang diatur oleh Pemerintah

Daerah. kecuali tindak pidana terorisme.

B BV

PRAPENUNTUTAN

Bagian 1

Penerirnaan

Surat

Pemberitahuan Dirnulainya

Penyidikan

(SPDP)

Pasal8

(1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima dari penyidik

kepolisian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). atau penyidik lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

(2) Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pimpinan

menunjuk Penuntut Umurn untuk mengikuti perkembangan penyidikan;

(3) Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat di

lirnpahkan kepada pejabat teknis di bawahnya;

(4) Penunjukan Penuntut rnurn untuk rnengikuti perkembangan penyidikan dilakukan

dengan Surat Perintah;

(5) Untuk kepentingan adrninistrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang staf

Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

10/64

1

Pasal9

(1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat

dilaksanakan secara perorangan

atau

dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan;

(2) Dalam hal Penuntut Umum

yang

ditunjuk untuk mengikuti perkembangan

penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka salah seorang

anggota tim ditunjuk menjadi koordinator dengan memperhatikan kompetensinya;

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan koordinasi dengan penyidik.

Bagian 2

Koordinasi Penanganan Perkara

Pasal 10

(1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan

pemberkasan;

(2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis

tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut

penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain

yang diperlukan;

(3) Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau

kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara;

(4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-unaangan,

perkembangan hukum, rasa

keadiJan

masyarakat dan hati nurani;

(5) Pelaksanapn koordinasi dituangkan dal am Berita Acara;

(6) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan

perkara;

(7) Petugas Administrasi rrata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi

peJaksanaan koordinasi penanganan perkara.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

11/64

Bagian 3

Penelitian Berkas Perkara

Pasal 11

(1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara

bertugas:

a.

melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana

dan peraturan perundangan lain yang terkait;

b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau

bukan;

c.

Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi

syarat formi! maupun materiil);

d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

(2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap

maka:

a.

Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan;

b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera

menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II);

(3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak

pidana tetapi belum lengkap, maka:

a. Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap;

b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk;

(4) Dalam hal Periuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya

dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah

dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap

sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kemba/i berkas perkara yang sebelumnya

dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi

sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di

persidangan, maka Penuntut

Umum

mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

12/64

12

(6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih

dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada

penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukurn yang

diternukan dalarn penanganan perkara tersebut sebagairnana petunjuk

sebelumnya;

(7) Dalarn hal Penuntut Urnurn berpendapat bahwa berkas perkara bukan rnerupakan

tindak pidana sebagaimana dirnaksud ayat (1) huruf b, rnaka sebelurn rnenentukan

sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan

pengendalian penanganan perkara;

(8) Dalarn hal dipandang perlu, terhadap perkara penting atau yang rnenarik perhatian

rnaupun atas kebijakan pirnpinan, sebelurn menentukan sikap, Penuntut Urnurn

dapat melakukan gelar perkara perkara sesuai dengan tingkatan pengendalian

penanganan perkara;

(9) Sikap Penuntut Urnurn dituangkan dalarn Berita Acara;

(10)Penuntut Urnurn bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas

perkara Tahap Prapenuntutan;

(11

)petugas administrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi administrasi

penanganan perkara Tahap Prapenuntutan, yaitu:

a.

Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan Prapenuntutan;

b. Mempersiapkan dan melaksanaan pengadrninistrasian Prapenuntutan baik

secara tertulis rnaupun melalui data

d nl

atau dokurnen elektronik;

c. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan;

Bagian 4

angka Waktu

SPDP

dan Penelitian Berkas Perkara

Pasal

12

(1) Apabila dalarn waktu 30 (tiga puluh)

hari

sejak diterirnanya SPDP, penyidik belurn

rnenyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umurn rnerninta perkernbangan hasil

penyidikan kepada penyidik:

(2)

Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak rneminta perkernbangan hasil penyidikan kepada

penyidik belum ditindak-Ianjuti

dengan

penyerahan berkas perkara Tahap

I,

SPDP

dikembalikan kepada penyidik;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

13/64

3

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara

ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas

perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam

waktu

14

(empat beJas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut

Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus

dilengkapi;

(4) Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat

(3)

KUHAP, penyidik wajib segera melakukan

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut Umum dan dalam waktu

14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh

Penuntut Umum, penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah

menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Urn

urn

;

(5) Apabila dalam waktu 14 (empat

belas) hari,

penyidik belum menyampaikan kembali

berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka

penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar

memberitahukannya kepada penyidik;

(6) Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam

waktu

30

(tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum

membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan

sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian

hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.

B BVI

PENUNTUTAN

Bagian 1

Penunjukan Penuntut Umum

Pasal13

(1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melakukan Penuntutan dapat dilaksanakan

seorang jaksa atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan;

(2) Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melakukan Penuntutan lebih dari

satu orang atau dalam bentuk tim, maka seorang diantaranya ditunjuk menjadi

ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang dimilikinya;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

14/64

4

(3) Tim Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab secara

bersama-sama terhadap pelaksanaan Penuntutan;

(4) Penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara memprioritaskan jaksa

yang telah mengikuti perkembangan penyidikan dan dapat dilakukan perubahan

sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan pimpinan satuan kerja;

(5) Dalam hal berkas perkara merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung atau

Kejaksaan Tinggi sesuai dengan prinsip kesetaraan. penunjukan Penuntut Umum

untuk menyelesaikan perkara dengan tetap melibatkan Penuntut Umum di

Kejaksaan Negeri setempat;

(6) Dalam hal dipandang perlu dan memungkinkan dengan memperhatikan efektivitas

dan efisiensi penanganan perkara serta kondisi daerah. demi keberhasilan

penanganan perkara Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengikutsertakan Penuntut

Umum yang meneliti berkas perkara dalam penunjukan Penuntut Umum untuk

menyelesaikan penanganan perkara;

(7)

Penunjukan Penuntut Umum untuk melaksanakan Penuntutan dilakukan dengan

menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara;

(8) Penunjukan Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dapat di Iimpahkan

kepada Pejabat Teknis di bawahnya;

(9) Untuk kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang Staf

Tata Usahafadministrasi dengan Surat Perintah.

Bagian 2

Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 14

(1)

Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk:

a. Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum

berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan

hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari

penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang;

c. Membuat Serita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai

layakftidaknya berkas perkara di Iimpahkan ke Pengadilan;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

15/64

5

(2) Petugas AdministrasifTata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi

penerimaan tersangka dan barang bukti;

(3) Petugas barang bukti bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan

barang bukti.

Bagian 3

Penahanan Tersangka

Pasal

5

(1) Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti

membuat berita acara pendapat tentang penahanan;

(2) Berita Acara Pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan dengan

memuat alasan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

(3) Berita Acara Pendapat tentang perlu atau tidaknya di lakukan penahanan

dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melafui Kepala Seksi Tindak

Pidana Umum untuk mendapatkan persetujuan pada hari yang sama;

(4) Dalam hal dilaksanakan penahanan. prosedur pengawalan terhadap tahanan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

(5) Petugas tahanan bertanggungjawab terhadap administrasi dan ketentuan

pengawalan tahanan

Bagian 4

Penangguhan/Pengalihan

enis

Penahanan

Pasal 16

(1) Penahanan dapat ditangguhkan atau dialihkan jenis penahanannya berdasarkan

hukum acara pidana

danketentuan

lain yang terkait dengan memperhatikan

perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;

(2) Pelaksanaan penangguhan penahanan dapat dilakukan berdasarkanpermohonan

tersangka dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

(3) Permohonan penangguhan penahanan/pengalihan jenis penahanan

dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

16/64

6

(4) Pelaksanaan penangguhan penahanan/pengalihan jenis penahanan dilaksanakan

dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeril Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri;

(5) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penangguhanl

pengalihan jenis penahanan.

Bagian 5

Pembantaran Penahanan

Pasal 17

(1) Dalam hal Tersangka menderita sakit berdasarkan keterangan dokter, Penuntut

Umum mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan

egeril

Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri untuk dilakukan pembantaran;

(2) Mekanisme pelaksanaan pembantaran dan pencabutan pembantaran ber laku

ketentuan tentang penangguhan/pengalihan jenis penahanan dengan penyesuaian

seperlunya.

Bagian 6

Praperadilan

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat permohonan Praperadilan, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala

Cabang Kejaksaan Negeri segera melaporkan secara berjenjang;

(2) Dalam hal terdapat permohonan Praperadilan, ditunjuk Jaksa untuk menyelesaikan

permohonan Praperadilan tersebut;

(3) Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan permohonan Praperadilan dilakukan

dengan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, apabila termohon

Praperadilan Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi apabila

termohon adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri apabila

termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri da Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

apabila termohon adalah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

(4)

Penunjukan Jaksa untuk menangani permohonan Praperadilan dilakukan oleh tim

yang terdiri dari Jaksa di Iingkungan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi d n

bila perlu oleh jaksa di Iingkungan Kejaksaan Agung;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

17/64

7

(5) Penunjukan Jaksa dilakukan paling lambat 1 (satu)

hari

setelah penetapan hari

persidangan;

(6) Jaksa yang ditunjuk untuk menyelesaikan permohonan

Praperadilan

bertanggungjawab terhadap seluruh proses persidangan hingga

pelaksanaan

putusan hakim;

Bagian 7

Penggabungan dan Pemisahan Perkara

Pasal 19

(1) Penggabungan dan/atau pemisahan perkara dapat dilaksanakan berdasarkan

hukum acara pidana;

(2) Prosedur dan/atau tata cara penggabungan dan pemisahan perkara dilaksanakan

berdasarkan hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan lain yang terkait

dan petunjuk teknis penanganan perkara.

Bagian 8

Permohonan

Penitipan/Pinjam Pakai

Benda Sitaan/Barang

ukti

oleh Tersangka/Terdakwa atau Pihak Ketiga erkepentingan

Pasal20

Tersangka/terdakwa atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan

permohonan peni tipan benda sitaan/barang bukti kepada Penuntut Umum .

Pasal21

(1) Penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti berdasarkan hukum acara pidana

dan ketentuan lain yang terkait dengan memperhatikan

p e r k e m ~ g n

hukum dan

rasa keadilan masyarakat:

(2) Pelaksanaan penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti dapat dilakukan

berdasarkan atas permohonan tersangka atau keluarganya dengan surat

permohonan yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

18/64

8

(3) Permohonan penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti dikonsultasikan

kepada pimpinan secara berjenjang berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian

penanganan perkara;

(4) Pelaksanaan penitipan/pinjam pakai benda sitaanlbarang bukti dilaksanakan

dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

(5) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penitipan/pinjam pakai

benda sitaan/barang bukti;

(6) Petugas Administrasirrata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi

pelaksanaan penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti.

Bagian 9

Penitipan Benda Sitaan/Barang

ukti

Pasal

22

(1) Benda sitaan/barang bukti dititipkan ke RUPBASAN;

(2) Dalam hal RUPBASAN tidak memungkinkan dengan memperhatikan keamanan

dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara, benda sitaan/barang bukti

dapat dititipkan

ke

tempat lain;

(3) Penitipan benda sitaan/barang bukti dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan

Surat Perintah dan dibuatkan Berita Acara Penitipan Benda Sitaan/Barang Bukti;

(4) Penitipan benda sitaan/barang bukti dicatat oleh Petugas Administrasirrata Usaha;

Bagian 10

Penyitaan

Pasal23

(1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan di persidangan

untuk kepentingan penyelesaian perkara, Penuntut Umum dapat melakukan

penyitaan;

(2) Penyitaan sebagaimana d:maksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut:

a. Terhadap perkara yang belum di limpahkan ke pengadilan, Kepala Kejaksaan

Negeri setelah menerima laporan penyitaan melalui Kepala Seksi Tindak

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

19/64

9

Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat

permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri; atau

b Terhadap perkara yang sudah di Iimpahkan dan di dalam persidangan

ditemukan fakta adanya barang/benda yang semestinya disita, Kepala

Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan penyitaan melalui Kepala Seksi

Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat

permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perKara.

(3) Dalam hal persidangan sudah dinyatakan ditutup, Penuntut Umum meminta Ketua

Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuka sidang kembali dengan alasan

akan mengajukan surat ijin penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1);

(4) Setelah rnenerima Penetapan ita dari Ketua Pengadilan Negeri atau Penetapan

Ketua majelis Hakim, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan;

(5) Penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan Surat Perintah Kepala

Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang pelaksanaannya

dibuatkan Berita Acara Penyitaan;

(6) Penyitaan atas benda tidak bergerak harus disertai dengan dokumen

kepemilikannya;

(7) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyitaan;

(8) Petugas Administrasi lTata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi

pelaksanaan penyitaan.

Pasal 24

(1) Benda yang sudah dilakukan penyitaan turut ditentukan status hukumnya

sebagaimana barang bukti dalam amar Surat Tuntutan;

(2) Benda yang tidak dapat dilakukan penyitaan karena tidak dikabulkannya ijinl

persetujuan penetapan penyitaan oleh Pengadilan harus segera dikembalikan

kepada orang dari mana benda tersebut disita;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

20/64

2

Bagian 11.

Penghentian Penuntutan

Pasal25

(1) Penuntut Urnurn dapat rnelakukan penghentian penuntutan dalarn hal berpendapat

bahwa berkas perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata

bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup derni hukurn dengan

rnemperhatikan perkernbangan hukurn dan rasa keadilan rnasyarakat, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalarn hal perkara dihentikan karena tidak cukup bUkti, atau bukan merupakan

tindak pidana, penghentian Penuntutan dilaksanakan setelah mendapatkan

persetujuan pirnpinan satuan kerja sesuai dengan hierarki kebijakan

pengendalian penanganan perkara;

b. Dalam hal penghentian penuntutan karena ditutup derni hukum rnaka

persetujuan penghentian p ~ u t u t oleh Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala

Cabang Kejaksaan Negeri;

(2) Penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Penuntut Urn urn

rnengajukan usulan sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(3) Usulan penghentian penuntutan sebagaimana dirnaksud ayat (2) harus dilakukan

gelar perkara terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak yang rnerniliki kompetensi

di bidangnya berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(4) Dalarn hal usulan penghentian penuntutan disetujui sesuai dengan hierarki

kebijakan pengendalian penanganan perkara, rnaka Kepala Kejaksaan Negeri

rnernerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Urnurn atau Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri rnenyiapkan Surat Ketetapan Penghantian Penuntutan (SKPP) untuk

ditandatangani;

(5) Setelah SKPP ditandatangani, Kepala Kejaksaan Negeri rnernerintahkan Kepala

Seksi Tindak Pidana Urnurn atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri rnelaksanakan

penghentian Penuntutan dalarn waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal26

(1) Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kepada tersangka

dilaksanakan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

21/64

2

(2) Pelaksanaanpenghentian penuntutan dituangkan dalamSeritaAcara Penghentian

Penuntutan;

(3) Turunan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan wajib disampaikan kepada

Keluarga tersangka, PenasihatHukum, PejabatRumah TahananNegara,Penyidik

danHakim;

(4) Setelahmelaksanakan penghentianpentuntutan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala

CabangKejaksaanNegeriwajibmelaporkan kepada pimpinallsatuankerjasesuai

denganhierarkikebijakanpengendalianpenangananpetkara;

(5) Penuntut Umum secara hierarki bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

penghentianPenuntutan;

(6) Petugas AdministrasilTata Usaha mengadministrasikan pelaksanaan penghentian

Penuntutan.

Bagian12

PengesampinganPerkara

DemiKepentinganUmum

Pasal27

(1) JaksaAgungdapatmengesampingkanperkarademikepentinganumum;

(2) Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)dilaksanakanberdasarkanundang-undangKejaksaan,hukumacarapidana

danketentuanlainyangterkaitdenganmemperhatikanperkembanganhukum,rasa

keadilandanhatinurani.

Bagian13

PemeriksaanTambahan

Pasal28

(1) DalamhalPenyidikmenyatakanoptimal, sementarapetunjukdariPenuntutUmum

beium dipenuhiolehpenyidik,makapenuntut Umum mengusulkan kepadaKepala

Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untukdilakukan Pemeriksaan

Tambahan;

(2) DalamhalKepalaKejaksaanNegeri/KepalaCabangKejaksaan Negerisependapat

dengan Penuntut Umum. Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

22/64

Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyiapkan

Surat Perintah penunjukan Penuntut Umum guna melengkapi berkas perkara untuk

ditandatangani;

Pasal29

(1) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada

hari diterimanya Surat Perintah untuk

melaksanakan pemeriksaan tambahan

mengkoordinasikan pelaksanaannya

dengan Penuntut Umum;

(2) Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dilaksanakan oleh penuntut Umum dengan

cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lain yang terkait;

(3) Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari

hasH

Pemeriksaan Tambahan

perkara dapat di Iimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum segera menyusun

Surat Dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

(4) Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Pemeriksaan Tambahan

perkara tidak dapat di Iimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum mengusulkan

Penghentian Penuntutan;

(5) Usulan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan lain yang terkait;

(6) Penuntut Umum

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemeriksaan

Tambahan;

(7) Petugas Administrasi lTata Usaha mengadministrasikan pelaksanaan Pemeriksaan

Tambahan.

Bagian 14

enyusunan Surat Dakwaan

Pasal 3

(1) Penuntut Umum yang ditunjuk menyelesaikan perkara

membuatl

menyempurnakan Surat Dakwaan berdasarkan rencana Surat Dakwaan dengan

memperhatikan syarat-syarat sahnya Surat Dakwaan;

(2) Dalam hal d ipandang perlu. terhadap perkara penting atau yang menarik

perhatian publik maupun atas kebijakan pimpinan. sebelum Surat Dakwaan di

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

23/64

3

Iimpahkan kePengadilandilakukangelarperkaraterlebihdahulu sesuai hierarki

kebijakanpengendalian penangananperkara;

(3) Penuntut Umum dapat mengubah Surat Dakwaan sebelum pengadi lan

menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun

untuktidakmelanjutkanpenuntutannya;

(4) Pengubahan Surat Dakwaan dapat di lakukan hanya satu kal i selambat-

lambatnya7(tujuh)harisebelumsidangdimulai;

(5) Dalam hal Penuntut Umum mengubah Surat Dakwaan ia menyampaikan

turunannyakepadatersangkaataupenasihathukumdanpenyidik;

(6) PenuntutUrn urn bertanggungjawabterhadappenyusunan

Surat

Dakwaan;

(7) Petugas AdministrasifTata Usaha mengadministrasikan penyusunan

Surat

Dakwaan.

BAB V

PEUMPAHANPERKARA

Bagian1

Persidangan

Pasal31

(1) Penuntut Umum yang ditunjuk menyelesaikan perkara bertanggungjawab

terhadap pelimpahan perkara ke pengadilan dan terhadap seluruh proses

persidangan mulaidarimembacakandakwaan,tanggapan eksepsi, pembuktian.

Surat Tuntutan, rep lik, pengajuan upaya hukum dan t indakan lain yang

diperlukandalampenyelesaianpenangananperkara.

(2) Petugas AdministrasifTata Usaha yang ditunjuk bertanggungjawab secara

administratifatasprosespenyelesaianperkara.

Bagian2

Jangka WaktuPenuntutan

Pasal 32

(1) Jangka waktu pelimpahan perkara Tindak Pidaria Umum paling lama 15 (lima

belas)hari,sejakditerimanyatersangkadanbarangbukti;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

24/64

4

(2) Jangka waktu pelimpahan perkara yang sulit pembuktiannya paling lama 30 (tiga

puluh) hari, sejak diterimanya tersangka dan barang bukti;

(3) Dalam hal tersangka perlu dilakukan perpanjangan penahanan maka permintaan

perpanjangan penahanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat

lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.

Pasal33

(1) Setelah menerima penetapan hari sidang, Penuntut Umum melaksanakan

persidangan di pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim;

(2) Penuntut Umum mengikuti persidangan secara profesional dengan penuh kear ifan

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan hati nurani.

Bagian 3

Pendapat atas Keberatan Terhadap Surat

Dakwaan

Pasa/34

(1) Pendapat Penuntut Umum atas keberatan Surat Dakwaan telah selesai

dibuat

paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan berikutnya dilaksanakan;

(2) Bila dipandang perlu pengajuan pendapat atas keberatan dikonsultasikan dengan

Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kasi Pidum atau Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri;

(3) Penuntut Umum membacakan pendapatnya atas keberatan terhadap

Surat

Dakwaan di persidangan Pengadilan Negeriberdasarkan hukum acara pidana.

Bagian 4

Sikap Penuntu t Umum atas Putusan Sela

Pasal 35

(1) Setelah mendengar PutusanSela, Penuntut Umum menyatakan sikap di

depan

persidangan sebagai berikut:

a Menerima Putusan Sela untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan;

b. Menyatakan pikir-pikir apabila amar Putusan Seta menyatakan Surat Dakwaan

batal demi hukum, atau Surat Dakwaan tidak dapat diterima;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

25/64

5

(2) Dalam hal Penuntut Umum menyatakan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Penuntut Umum melaporkan Putusan Sela kepada Kepala Kejaksaan Negeri

melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

dengan disertai pendapat:

a.

Menerima Putusan Sela dan memperbaikiSurat Dakwaan untuk di limpahkan

kembali dengan tata cara dan prosedur pelimpahan perkara;

b.

Menggunakan Upaya Hukum perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;

(3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Kejaksaan

Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menentukan sikap dengan

memperhatikan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.

Pasal36

(1) Dalam hal Putusan Sela memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan,

Penuntut Umum segera melaksanakan penetapan hakim tersebut;

(2) Pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Serita

Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim;

(3) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Putusan Sela;

(4) Petugas AdministrasilTata Usaha mengadministrasikan pelaksanaan Putusan Sela.

Bagian 5

Pengajuan

Tuntutan

Pasal

37

(1) Setelah pemeriksaan terdakwa, Penuntut Umum segera membuat Surat

Tuntutan Pidana dan mengajukan rencana tuntutan pidana secara berjenjang

sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(2) Penyampaian rencana tuntutan diajukan sebelum pelaksanaan sidang

pembacaan tuntutan, paling lambat:

a.

3 (tiga). hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Kepala

Kejaksaan Negeri;

b. 4 (empat) hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh

Kepala

Kejaksaan Tinggi;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

26/64

6

c.

5 (lima) hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Jaksa

Agung

Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung;

(3) Petunjuk Tuntutan harus sudah diberikan kepada pimpinan satuan kerja paling

lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang;

(4) Dalam hal pengajuan tuntutan bebas, Penuntut Umum harus melakukan

gelar

perkara terlebih dahulu dihadapan pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki kebijakan

pengendalian penanganan perkara;

(5) Dalam hal dipandang perlu, untuk perkara tertentu yang menarik perhatian

publik, dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan, dan

hati

nurani sebelum mengajukan tuntutan Penuntut Umum melakukan gelar perkara

sesuai dengan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(6) Pengajuan rencana tuntutan dan petur!juk tuntutan dilaksanakan secara

tertulis

dan atau secara elektronik dengan memperhatikan ketersediaan sarana

teknologi informasi;

(7) Petunjuk tuntutan harus dilaksanakan Penuntut Umum di persidangan;

(8) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengajuan tuntutari ;

(9) Petugas AdministrasilTata Usaha bertanggungjawab terhadap adminis tratif

pelaksanaan pengajuan tuntutan.

Pasal 8

(1) Pengajuan rencana tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan, harus

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum di

persidangan, dengan memperhatikan:

a. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

b. TUjuan pidana dan pemidanaan;

c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

d. Perkembangan hukum dan masyarakat serta kearifan lokal;

e. Kepentingan perlindungan korban, masyarakat dan terdakwa secara

seimbang;

(2)

Dalamhal

sudah disusun pedoman tuntutan pidana, pengajuan tuntutan

dan

pemberian petunjuk tuntutan berpedoman pada pedoman tuntutan pidana

dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (1).

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

27/64

7

Pasal39

Prosedur pengajuan rencana tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan

sebagaimana diatur dalam SOP in; tetap berlaku sepanjang pendelegasian

pengajuan tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan dan atau independensi Jaksa

dalam pengajuan tuntutan belum diatur secara khusus.

Bagian

6

Konsultasi

Penanganan

Perkara

Pasal4

(1) Dalam penanganan perkara Penuntut Umum dapat berkonsultasi dengan

pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan

perkara;

(2) Konsultasi dapat dilakukan dalam hal:

a.

permasalahan penanganan perkara belum diatur dalam hukum acara pidana

maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait sehingga terjadi

kevakuman hukum;

b. permasalahan penanganan perkara sudah diatur dalam hukum acara pidana

maupun peraturan perundang-undangan lain tetapi belum jelas sehingga

diperlukan kepastian hUkum;

c. permasalahan penanganan perkara sudah diatur dalam hukum acara pidana

maupun peraturan perundang-undangan lain akan tetapi sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat atau bertentangan dengan

rasa keadilan masyarakat sehingga perlu terobosan hukum;

d. terdapat keadaan tertentu yang luar biasa baik menyangkut teknis yuridis

maupun non teknis yuridis dalam penanganan perkara.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

28/64

8

BAB VIII

UPAYA HUKUM

Bagian 1

Pengajuan Upaya Hukum

Pasal41

(1) Setelah hakim membacakan putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Penuntut

Umum dapat menyatakan sikap pikir-pikir, banding atau kasasi selama

tenggang waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana;

(2) Pedoman untuk menyatakan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada hukum acara pidana dan petunjuk teknis penanganan perkara

Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa

keadilan dan hati nurani.

Bagian 2

Pengajuan Upaya Hukum anding

Pasal42

(1) Pengajuan Upaya Hukum banding dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan

alasan hukum dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana,

yurisprudensi, dan perkembangan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan

masyarakat;

(2) Bila dipandang perlu, alasan pengajuan Upaya Hukum banding harus

dikonsultasikan kepada pimpinan dan/atau dilakukan gelar perkara terlebih

dahulu dengan dihadiri oleh peserta yang memiliki kompetensi di bidangnya

berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(3) Rekomendasi hasil gelar perkara menjadi bahan acuan pengajuan Upaya Hukum

Banding.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

29/64

9

Bagian 3

Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

Pasal4

(1) Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan

alasan hukum dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana,

yurisprudensi dan perkembangan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan

masyarakat;

(2) Apabila dipandang perlu, alasan pengajuan Upaya Hukum Kasasi harus

dikonsultasikan kepada pimpinan satuan kerja

dan atau

dilakukan gelar perkara

terlebih dahulu dengan dihadiri oleh peserta yang memiliki kompetensi di

bidangnya berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(3) Rekomendasi has konsultasi dan atau gelar perkara menjadi bahan acuan

pengajuan Upaya Hukum Kasasi.

Bagian 4

Pengajuan Upaya Hukum Luar

Biasa

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal44

(1) Pengajuan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum dilaksanakan

berdasarkan hukum acara pidana, yurisprudensi dan perkembangan hukum

dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat;

(2) Apabila dipandang perlu, alasan pengajuan Upaya Hukum Kasasi Demi

Kepentingan Hukum harus dikonsultasikan dan atau dilakukan gelar perkara

terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi

di

bidangnya berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(3) Rekomendasi hasil konsultasi dan atau gelar perkara menjadi bahan acuan

pengajuan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

30/64

3

Bagian 5

Pengajuan Upaya Hukurn

uar

Biasa

Peninjauan Kern bali (PK)

oleh Penuntut Urnum

Pasal45

(1) Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dilaksanakan berdasarkan hukum

acara pidana dengan memperhatikan yurisprudensi, perkembangan hukum, rasa

keadilan masyarakat dan hati nuran:;

(2) Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali harus digelar perkara secara

hierarkis berdasarkan kebijakan pengendalian penanganan perkara yang dihadiri

oleh pihak-pihak yang memiJiki kompetensi di bidangnya;

(3) Rekomendasi hasil gelar perkara menjadi bahan acuan pengajuan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali.

agian 6

Pengajuan PK oleh Terpidana/Ahli Waris

Pasal46

(1) Dalam hal terpidana atau ahli warisnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa

untuk menangani penyelesaian perkara Peninjauan Kembali paling lambat 3 (tiga)

hari sebelum sidang dimulai;

(2) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani penyelesaian Perkara Peninjauan

Kembali bisa seorang jaksa ataupun dalam bentuk tim;

(3) Penuntut Umum yang ditunjuk adalah jaksa di Iingkungan Kejaksaan Negeri,

sedapat mungkin dengan melibatkan jaksa yang menangani perkara pada

persidangan tingkat pertama, apabila pengendalian perkara berada di Kejaksaan

Agung/Kejaksaan Tinggi dapat ditunjuk jaksa lain sesuai kebijakan dengan

memperhatikan efektivitas

dan

kondisi daerah.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

31/64

3

Pasal47

(1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara Peninjauan Kembali

melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh kearifan dan hati nurani

berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Peraturan perundang-undangan,

petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya dan hati nurani sampai dengan mendapatkan

putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;

(2) Dalam hal Kejaksaan Negeri telah menerima putusan Peninjauan Kembali dari

Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Negeri selambat-Iambatnya 3

(tiga) hari sejak

diterimanya salinan putusan peninjauan kembali mengeluarkan Surat Perintah

dengan menunjuk jaksa untuk segera melaksanakan putusan dimaksud;

B BIX

PELAKSANAAN PUTUSAN

PENG Dll N

(EKSEKUSI)

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal48

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri

yang menangani perkaranya;

(2) Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari sejak

diterimanya putusan pengadilan tersebut;

(3) Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan

hukum yang terdakwanya ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta salinan

atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

(4) Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa

Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada

ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;

(5) Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun

dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan

mengikutsertakan staf AdministrasilTata Usaha;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

32/64

32

(6) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang

anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang

bersangkutan;

(7) Penunjukan jaksa untuk meJaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan

Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan

perubahan sesuai dengal) kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;

. (8) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan,

denda,tJarang bukti, restitusi

dan

biaya perkara) selambat-Iambatnya

7

(tujuh) hari

sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan

dibuatkan Berita Acara;

(9) Petugas AdministrasilTata Usaha bertanggungjawab secara administrat if atas

pelaksanaan putusan pengadilan;

(10) DaJam

hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan

perundang-undangan

B BX

EKSAMINASI PERKARA

Bagian 1

Eksaminasi Umum

Pasal49

(1) Untuk kepentingan Eksaminasi Umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

mengirimkan berkas perkara

dan

dokumen kelengkapannya kepada Kepala

Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi,

Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

sesuai dengan kebijakan pengendalian penanganan perkara dan kepentingan

eksaminasi;

(2) Berkas perkara yang akan dieksaminasi telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi

selarnbat-Iambatnya awal bulan September dan oleh Kejaksaan Agung selambat

larnbatnya awal bulan Desember;

(3) Berkas perkara yang akan dieksaminasi sebanyak 2 (dua) berkas perkara untuk

setiap jaksa dengan kasus yang berbeda dan belurn pernah diajukan untuk

dieksaminasi;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

33/64

(4) Jaksa yang mengirimkan berkas perkara yang akan dieksaminasi adalah jaksa

yang tercantum dalam Surat Perintah penunjukan Penuntut Umum;

(5) Untuk kepentingan Eksaminasi Umum dibentuk Tim Eksaminator;

(6) Pelaksanaan Eksaminasi Umum dilakukan oleh sebuah Tim yang ditunjuk sesuai

dengan kebutuhan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi;

(7)

HasH pelaksanaan Eksaminasi Umum dilaporkan kepada Jaksa Agung, Kepala

Kejaksaan Tinggi dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Bidang

Pengawasan dan Asisten Bidang Pengawasan.

Bagian 2

Eksaminasi husus

Pasal50

(1) Untuk kepentingan Eksaminasi Khusus dibentuk Tim Eksaminator;

(2) Tim Eksaminator khusus sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) Jaksa yang

ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri;

(3) Pelaksanaan Eksaminasi Khusus diselesaikan selambat-Iambatnya 5 (lima) har i

kerja;

(4)

HasH

pelaksanaan Eksaminasi Khusus dilaporkan selambat-Iambatnya 5 (lima)

hari kerja kepada Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tembusan

kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Asisten Bidang Pengawasan;

(5) Dalam hal hasil Eksaminasi Khusus diketemukan adanya indikasi terjadinya

perbuatan tercela maka hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang

Pengawasan atau Asisten Bidang Pengawasan selambat-Iambatnya 5 (lima) hari

kerja sejak diterimanya laporan dari Tim Eksaminasi Khusus dimaksud.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

34/64

4

B BXI

PELELANGAN

BENDA SITAAN DAN BARANG BUKTI

Bagian 1

Mekanisme Pelelangan

Pasal51

(1) Pelaksanaan lelang benda sitaan dan barang bukti didahului dengan Berita Acara

Pendapat dan usulan Penuntut Umum yang menangani perkaranya kepada Kepala

Kejaksaan Negeril Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selambat-Jambatnya 2 (dua)

hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti;

(2) Pelelangan benda sitaan dan barang bukti dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan dari tersangka atau kuasanya;

(3) Pelaksanaan lelang benda sitaan dan barang bukti harus disertai dengan Berita

Acara Pendapat dan usulan Penuntut Umum yang menangani perkaranya yang

ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeril Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

setempat;

(4) Pelelangan benda sitaan dan barang bukti dilaksanakan oleh Pejabat Lelang yang

berwenang atas permintaan Penuntut Umum yang menangani perkaranya

berdasarkan ketentuan yang berfaku dan disaksikan oleh tersangka atau

kuasanya;

(5) Penuntut Umum yang menangani perkaranya bertanggungjawab atas pelaksanaan

lelang benda sitaan dan barang bukti.

Bagian 2

HasH

Lelang

Pasal52

(1) Hasil Lelang benda sitaan dan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan

dijadikan barang bukti dan dicatat dalam register barang bukti;

(2) Uang

hasH

lelang benda sitaan dan barang bukti disimpan/dititipkan pada

Bendaharawan Penerima Khusus dan apabila melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) dititipkan pada bank pemerintah;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

35/64

5

(3) Pelaksana lelang melaporkan tindakan pelelangan benda sitaan dan barang bukt i

dalam setiap Tahap pelelangan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri dan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa

Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan ke Bagian Sunproglapnil Jaksa

Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

BAB XII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Bagian 1

Administrasi Perkara

Pasal

5

(1) Setiap Tahap penanganan perkara harus diadministras ikan dan/atau

didokumentasikan secara tertulis dan/atau secara elektronik dengan

memperhatikan ketersediaan sarana teknologi informasi;

(2) Pelaksanaan administrasi dan/atau pendokumentasian baik secara tertulis

dan/atau secara elektronik menjadi tanggungjawab petugas administrasi/tata

usaha;

(3) Formulir dan Kode Administrasi Penanganan Perkara dilaksanakan sesuai dengan

Formulir dan Kode Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Bagian 2

Pelaporan

Pasal54

(1) Penuntut Umum segera melaporkan penanganan perkara setelah mendapatkan

putusan dari Pengadilan Negeri;

(2) Dalam hal tertentu pelaporan penanganan perkara tersebut dilaksanakan secara

berjenjang sesuai dengan hierarki pengendalian penanganan perkara;

(3) Dalam hal dipandang perlu, pimpinan satuan kerja dapat meminta laporan

pelaksanaan penanganan perkara dalam setiap Tahap penanganan perkara;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

36/64

6

(4) Penyampaian laporan penanganan perkara dilaksanakan secara tertulis dan atau

secara elektronik dengan memperhatikan ketersediaan sarana teknologi informasi

dan kondisi daerah.

Bagian 3

Jangka Waktu Laporan

Pasal55

(1) Setiap pelaporan penanganan perkara selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 1

(satu) hari setelah hakim memutuskan perkara;

(2) Terhadap perkara penting yang menarik perhatian masyarakat atau atas kebijakan

pimpinan satuan kerja, laporan dibuat dalam waktu selambat-Iambatnya 1 (satu)

hari setelah selesainya

kegi t nl

sidang.

BAB XIII

KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA

Bagian 1

Kebijakan

Pengendalian Penanganan

perkara

Pasal56

(1) Kebijakan pengendalian penanganan perkara dilaksanakan oleh Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa

Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Umum

sesuai dengan kategori perkara;

(2) Kategori pengendalian penanganan perkara Tindak Pidana Umum adalah:

a. Perkara biasa pengendaliannya dilaksanakan oleh Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;

b.

Perkara penting atau menarik perhatian masyarakat dilaksanakan oleh

Kepala Kejaksaan Negeri dan/atau Kepala Kejaksaan Tinggi dan/atau aksa

Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan petunjuk teknis

penanganan perkara Tindak Pidana Umum;

(3) Kebijakan pengendalian penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) tetap berlaku sepanjang pendelegasian penanganan perkara dan/atau

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

37/64

7

independensi Jaksa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum belum

diatur secara khusus.

Bagian 2

erumusan

Kebijakan Teknis Penanganan Perkara

PasalS?

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum bertanggungjawab terhadap

perumusan kebijakan teknis penanganan perkara Tindak Pidana Umum baik di

tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang

Kejaksaan Negeri;

(2) Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri bertanggungjawab terhadap perumusan kebijakan teknis penanganan

perkara Tindak Pidana Umum sesuai dengan hierarki kebijakan pengendalian

penanganan perkara;

(3) Perumusan kebijakan teknis penanganan perkara Tindak Pidana Umum diperlukan

dalam hal:

a. permasalahan penanganan perkara yang belum diatur dalam hukum acara

pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait sehingga terjadi

kevakuman hUkum;

b. permasalahan penanganan perkara yang sudah diatur dalam hukum acara

pidana maupun peraturan perundang-undangan lain tetapi belum

jeJas

sehingga

diperlukan kepastian hukum;

c. permasalahan penanganan perkara yang sudah diatur dalam hukum acara

pidana maupun peraturan perundang-undangan lain tetapi sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat atau bertentangan dengan

rasa keadilan masyarakatlkearifan lokal sehingga perlu terobosan hukum;

(4) Kebijakan teknis penanganan perkara menjadi pedoman Jaksa dalam penanganan

perkara Tindak Pidana Umum;

(S)

Perumusan kebijakan teknis penanganan perkara Tindak Pidana Umum harus

memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan, dan hati nurani serta kearifan

lokal.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

38/64

8

Bagian 3

Kebijakan/Tindakan dalam Keadaan Tertentu

Pasal58

(1) Dalam keadaan tertentu, dalam hal tidak ada kesempatan dan/atau karena keadaan

tidak memungkinkan untuk berkonsultasi dengan pimpinan satuan kerja tetapi harus

mengambil kebijakan/tindakan hukum tertentu, Penuntut Umum dapat mengambil

kebijakanl tindakan hukum tertentu tanpa persetujuan pimpinan satuan kerja;

(2) Kebijakan/tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus d p t

dipertanggungjawabkan secara hukum, kepatutan dan hati nurani d n

pelaksanaannya dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja sesuai dengan hierarki

pengendalian penanganan perkara dalam kesempatan pertama.

Bagian 4

Prinsip Kesetaraan

Pasal59

(1) Penanganan perkara Tindak Pidana

Umum

didasarkan atas prinsip kesetaraan

kelembagaan dengan lembaga penyidikan;

(2) Pelaksanaan prinsip kesetaraan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penerimaan SPDP, koordinasi, penelitian berkas perkara (Tahap

I)

hingga

penyerahan tersangka

dan

barang bukti (Tahap II) perkara hasil penyidikan dari

penyidik Mabes Po/ri, PPNS tingkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah

Nonkementrian Tingkat Pusat lainnya, dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda

Bidang Tindak Pidana Umum;

b.

Hasil penyidikan dari penyidik tingkat Polda, PPNS kementrian atau lembaga

pemerintah nonkementrian tingkat propinsi lainnya, dilaksanakan oleh Kejaksaan

Tinggi sesuai daerah hukumnya masing-masing;

c. Hasil penyidikan dari penyidik tingkat Pol

res

atau jajaran dibawahnya, PPNS

kementrian atau lembaga pemerintah nonkementerian tingkat Kabupaten/Kota,

dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri

atau

Cabang Kejaksaan Negeri, sesuai daerah

hukumnya masing-masing;

d.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan

Negeri yang menerima SPDP

dan atau

berkas perkara dari instansi penyidik yang

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

39/64

9

tidak sesuai dengan jenjang pnnslp kesetaraan kelembagaan mengembalikan

SPDP

ke

instansi penyidik dengan disertai petunjuk untuk diserahkan ke Kejaksaan

sesuai dengan prinsip kesetaraan;

(3) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tetap dilaksanakan

sepanjang ketentuan kesetaraan masih berlaku.

Bagian 5

Pemindahan Tempat Persidangan

Pasal60

(1) Dalam hal dipandang perlu dan demi keberhasilan penanganan perkara, dengan

memperhatikan kondisi keamanan daerah atau karena adanya bahaya bencana

alam di daerah hukum yang seharusnya mengadili perkara, serta demi kepentingan

hukum, maka persidangan dapat dipindahkan ke tempat lain dengan tetap

memperhatikan asas-asas hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan

lain dan hati nurani;

(2) Pemindahan tempat persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a.

Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan usulan pemindahan tempat persidangan

kepada Ketua Mahkamah Agung

RI

melalui Kepala Kejaksaan Tinggi setempat

dengan tembusan kepada Jaksa Agung

RI

Penyidik, dan Ketua Pengadilan

Negeri setempat;

b. Pengajuan usulan pemindahan tempat persidangan disertai dengan alasan

sebagaimana

di tur

dalam hukum acara pidana, dengan memperhatikan faktor

keamanan di daerah hukum yang seharusnya menyidangkan perkara, dan l t u

alasan hukum lainnya;

(3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sedapat mungkin disertai dengan

rekomendasi surat keterangan dari Pejabatl Penguasa daerah setempat yang

menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak memungkinkan untuk

mengadili perkara yang bersangkutan;

(4) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) di atas dilakukan seJambat

lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya SPDP perkara yang bersangkutan;

(5) Setelah mendapatkan persetujuan atas usulan pemindahan persidangan dari

Mahkamah Agung

RI

Kepala Kejaksaan Negeri setempat menindaklanjuti dengan

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

40/64

4

menyerahkan perkara ke Kejaksaan Negeri di daerah hukum pengadilan yang telah

mendapatkan persetujuan Mahkamah Agung RI untuk mengadili perkara dimaksud;

(6) Penyerahan tanggungjawab penyelesaian perkara dari Kejaksaan Negeri yang

mengusulkan pemindahan tempat persidarigan kepada Kejaksaan Negeri yang

telah disetujui untuk menyidangkan perkaranya dilaksanakan selambat-Iambatnya 3

(hari) setelah menerima surat persetujuan dari Mahkamah Agung RI;

(7) Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti.

Kejaksaan Negeri setempat bertanggungjawab untuk menindaklanjuti dengan

pelimpahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

hukum acara pidana dan ketentuan

ini

Bagian 6

Pertanggungjawaban Penanganan Perkara

Pasal61

(1) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap keberhasilan semua Tahap

penanganan perkara;

(2) Dalam hal Penuntut Umum dimutasil dipindahkan kesatuan kerja lain. pada s t

perkaranya belum selesai maupun yang sudah selesai penanganannya maka ia

wajib menyerahkan tanggungjawab berkas perkara beserta barang buktinya dengan

Berita Acara kepada Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

(3) Pengendali penanganan perkara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asisten

Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

bertanggungjawab terhadap keberhasilan semua Tahap penanganan perkara sesuai

dengan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara;

(4) Petugas AdministrasilTata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi d n

penata usahaan semua Tahap penanganan perkara;

(5) Petugas Pengawal Tahanan bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan

tahanan dalam semua proses persidangan dan pengamanan lainnya yang

diperlukan untuk penyelesaian penanganan perkara.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

41/64

41

Bagian

Gelar erkara

Pasal62

(1) Dalam melakukan penanganan perkara Penuntut Umum dapat melakukan gelar

perkara tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum atau hal lain yang terkait

dengan penanganan perkara guna pengambilan keputusan

dan atau kebijakan yang

dilaksanakan secara objektif, transparan sesuai dengan peraturan perundang

undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat;

(2) Perkara yang memerlukan gelar perkara adalah perkara yang termasuk kategori

yang sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat;

(3) Pelaksanaan gelar perkara didasarkan atas usulan Penuntut Umum yang

bersangkutan dengan persetujuan pengendali perkara sesuai dengan hierarki

penanganan perkara;

(4) Untuk melaksanakan gelar perkara Penuntut Umum harus mempersiapkan secara

lengkap materi perkara yang meliputi Resume Perkara, Modus Operandi, dan Matrik

Pembuktian;

(5) Gelar perkara dilaksanakan selambat-Iambatnya 5 (lima) hari setelah penerimaan

Tahap I untuk Tahap prapenuntutan (dilaksanakan di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan

Tinggi, atau Kejaksaan Agung) dan selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sebelum

dibacakannya Surat Tuntutan untuk penanganan perkara Tahap penuntutan (di

Kejaksaan Negeri);

(6) Selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari sebelum gelar perkara dilakukan Penuntut Umum

wajib menyerahkan berkas perkara kepada Direktur pada Bidang Tindak Pidana

Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Kejaksaan Negeri;

(7) Gelar perkara dilaksanakan sesuai ?engan hierarki kebijakan pengendalian

penanganan perkara, dengan ketent:.Jan sebagai berikut:

a.

Dalam hal gelar perkara dilaksanakan di Kejaksaan Agung, dipimpin oleh Jaksa

Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Sekretaris Jaksa Agung Muda

Bidang Tindak Pidana Umum atau Direktur di lingkungan Jaksa Agung Muda

Bidang Tindak Pidana Umum dan dihadiri sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)

orang jaksa;

b. Dalam hal gelar perkara dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, dipimpin oleh

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

42/64

42

Bidang Tindak Pidana Umum dan dihadiri sekurang-kurangnya 15 (lima belas)

orang jaksa;

C. Dalam hal gelar perkara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri, dipimpin oleh

Kepala Kejaksaan Negeri dan dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang jaksa;

d. Dalam hal gelar perkara dilaksanakan di Cabang Kejaksaan Negeri, dipimpin

oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang jaksa;

e. Dalam hal jumlah jaksa tidak memenuhi ketentuan sebagai mana ditentukan

dalam butir a. b. c, dan d maka gelar perkara harus dihadiri oJeh pejabat

struktural terkait;

(8) Pelaksanaan Gelar perkara dilakukan oleh Penuntut Umum yang menangani

perkara;

(9) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Gelar perkara;

(10) Petugas AdministrasifTata Usaha bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

administrasi gelar perkara;

(11) Dalam perkara tertentu, selain para jaksa dan pejabat struktural di Iingkungan

kejaksaan, pelaksanaan gelar perkara dapat dihadiri oleh Komisi Kejaksaan;

(12) Hasil pelaksanaan gelar perkara dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja yang

menangani perkara secara berjenjang selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari setelah

gelar perkara;

(13) Rekomendasi hasil Gelar perkara menjadi dasar kebijakan penanganan perkara

selanjutnya.

(14) Biaya 'penyelenggaraan gelar perkara dibebankan kepada DIPA Kejaksaan pada

Satuan Kerja yang menangani perkara;

Bagian 8

Akses Publik

Pasal63

(1) Setiap perkara yang ditangani Penuntut

Umum

dapat diakses oleh publik kecuali

karena:

a. perkara yang karena sifatnya harus sidangkan secara tertutup;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

43/64

4

b.

untuk kepentingan strategi pembuktian menghendaki penanganan perkara tidak

dipublikasikan;

c. termasuk yang dikecualikan untuk tidak dipublikasikan sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan

informasi publik;

(2) Akses publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Penuntut Umum

atau website Kejaksaan dengan memperhatikan ketersediaan sarana teknologi

informasi.

BAB XIV

PENANGANAN PERKARA

01 KEJ KS N

AGUNG

agian

Penerimaan SPOP

Pasal64

(1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima SPDP rnelakukan tindakan

tindakan sebagai berikut:

a. Menggandakan SPDP sesuai kebutuhan;

b. Melakukan labelisasi (Iembaran disposisi) dan mencatat ke dalam buku register

penanganan perkara (register bantu) serta tindakan administrasi lain yang

diperlukan;

c. Melakukan entry data dalam sistem aplikasi DASKRIMTI (Data Statistik Kriminal

Teknologi Informasi)

d. Pelaksanaan tugas tersebut pada butir a, b, dan c diselesaikan pada hari yang

sarna (satu hari);

(2) Setelah menerima SPDP, Kepala Sub Bagian Tata Persuratan berkewajiban untuk:

a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada

Kepala Bagian Tata Usaha;

b.

Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Umum;

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

44/64

c.

Pelaksanaan tugas tersebut

pada

butir a dan b diselesaikan pada hari yang

sama (satu hari);

Pasal65

(1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari

st t

tentang

diterimanya SPDP, memberikan parat pada label disposisi turunan SPDP, dan

memerintahkan st t untuk meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

Pidana Umum;

(2) Dalam hal sudah ada kebijakan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Umum tentang tindak lanjut

SPDP,

Kabag

TU

memerintahkan Kasubag Tata

Persuratan untuk menindaklanjuti sesuai dengan disposisi dan menyerahkan

turunannya kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Bagian 2

Jaksa gung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Pasal66

(1) Setelah menerima SPDP Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menindaklanjuti

dengan mengambil kebijakan memerintahkan Direktur sesuai dengan ruang Iingkup

perkara untuk menerbitkan Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan

Penyidikan;

(2) Kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselesaikan pada hari yang sama setelah diterimanya SPDP;

(3) Dalam hal kasus yang tercantum dalam SPDP bukan merupakan ruang Iingkup

kewenangannya, Jaksa Agung

Muda

Tiadak Pidana Umum pada hari yang sama

memerintahkan Direktur sesuai ruang lingkup perkara untuk mengembalikan

kepada penyidik atau meneruskan kepada bidang lain;

(4) Dalam hal kasus yang tercantum dalam

SPDP

terdapat tindak pidana yang masuk

ruang Iingkup tindak pidana khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada

hari yang sama memerintahkan Direktur sesuai dengan ruang Iingkup perkara untuk

berkoordinasi dengan bidang pidsus;

(5) Kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Umum

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menuangkan dalam lembar disposisi dan

apabila dipandang perlu dapat dilakukan secara langsung.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

45/64

S

Pasal67

(1) Setelah mendapatkan disposisi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,

stat

sekretariat pada Sub Bagian Tata Persuratan mendistribusikan surat ke masing

masing direktorat sesuai dengan disposisi melalui Kasubag Tata Usaha masing

masing direktorat dan mencatat dalam buku ekspedisi;

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana padaayat (1) diselesaikan pada hari yang sama

saat diterimanya lembar disposisi tersebut.

Bagian 3

Direktur Orang dan Harta Benda

Dir

Oharda),

Direktur Keamanan

Negara \ian Ketertiban

Umum

Dir

Kamneg dan

Tibum),

J_;_ . J

dan

Direktur

Tindak

Pidana Umum Lainnya

Dir

TPUL)

Pasal68

(1) Setelah menerima SPOP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing

direktorat, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Menggandakan SPOP sesuai kebutuhan;

b. Melakukan labelisasi (Iembaran disposisi) dan mencatat ke dalam buku register

penanganan perkara (register bantu) serta tindakan administrasi lain yang

diperlukan;

c. Melakukan entry data dalam sistem aplikasi DASKRIMTI Data Statistik Krimina l

Teknologi Informasi);

d. Pelaksanaan tugas sebagaimana pada hurut a, b, dan c dilaksanakan

selambat-Iambatnya 2 (dua) hari kerja;

(2) Setelah menerima SPOP. Kepala Sub Bagian Tala Usaha berkewajiban untuk:

a.

Memberikan paraf pada Jabel disposisi turunan SPOP dan memerintahkan staf

untuk meneruskan kepada masing-masing Direktur;

b. menindaklanjuti SPDP sesuai dengan disposisi masing-masing Direktur.

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

46/64

6

Pasal69

(1) Masing-masing Direktur dalam jangka waktu paling lama 3 (satu) hari, setelah

menerima disposisi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum harus sudah

menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum

untuk mengikuti perkembangan Penyidikan;

(2) Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan

didasarkan pada ruang Iingkup Direktorat atau Satuan Tugas (Satgas) di lingkung an

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;

(3) Untuk kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang stat

tata usahaladministrasi dengan Surat Perintah.

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimalla ay

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

47/64

7

(3) Tindakan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara

tertulis dengan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan dibuatkan pengantar yang

ditandatangani oleh Direktur atau pejabat

Jain

yang ditunjuk;

(4) Apabila has penelitian berkas perkara ditemukan adanya tindak pidana khusus

maka pada hari yang sama dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Umum.

Bagian 4

Pelimpahan

erkas

Perkara ke Kejaksaan

Tinggi dan

Kejaksaan Negeri

Pasal73

(1) Pelaksanaan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari penyidik

ke Penuntut Umum dilaksanakan di daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana

perkara akan diadili yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kejaksaan

Tinggi setempat;

(2) Pelaksanaan pelimpahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di/akukan oleh Penuntut Umum yang menangani perkara dengan

didampingi oleh Penyidik dan petugas administras il tata usaha;

(3) Pada saat pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri harus

disertai dengan Rencana Surat Dakwaan dan Matriks Perkara;

(4) Bila dipandang perlu Rencana Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat disempurnakan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan

penanganan perkara;

(5) Setelah tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum di

Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya, tanggungjawab penyelesaian

perkara dan administrasi perkara beralih.ke Kepala Kejaksaan Negeri setempat;

(6) Kepala Kejaksaan Negeri setempat memerintahkan Penuntut Umum di Kejaksaan

Negeri untuk menyelesaikan penanganan perkara dengan menerbitkan Surat

Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Penanganan Perkara,

yang dilengkapi dengan penunjukan petugas administrasi/staf tata usaha setempat

untuk kepentingan administrasi penanganan perkara dengan menerbitkan Surat

Perintah;

(7) Apabila dipandang perlu dan memungkinkan dengan memperhatikan efektivitas dan

efisiensi penanganan perkara serta kondisi daerah, Kepala Kejaksaan Negeri dapat

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

48/64

8

mengikutsertakan Jaksa yang meneliti berkas perkara dalam penunjukan Jaksa

untuk menyelesaikan penanganan perkara.

BABXV

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

01

KEJAKSAAN TINGGI

Bagian 1

Penerimaan SPDP

Pasal74

(1)

Kepala Sub Bagian Persuratan. setelah menerima SPDP melakukan tindakan-

tindakan sebagai berikut:

a Menggandakan SPDP sesuai kebutuhan;

b Melakukan labelisasi (Iembaran disposisi) dan mencatat ke dalam buku register

penanganan perkara (register bantu) serta tindakan administrasi lain yang

diperlukan;

c Melakukan entry data dalam sistem aplikasi DASKRIMTI (Data Statistik Kriminal

Teknologi Informasi);

d. Pelaksanaan tugas tersebut pada butir a b dan c diselesaikan pada hari yang

sama (satu hari).

(2) Setelah menerima SPDP, Kepala Sub Bagian Persuratan berkewajiban untuk:

a Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Kepala Bagian

Tata Usaha;

b. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

c

Pelaksanaan tugas tersebut

pad

a butir a dan b diselesaikan pada hari yang

sama (satu hari).

7/24/2019 PER -036_A_JA_09_2011 SOP(2)

49/64

9

Pasal7

(1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari stat tentang

diterimanya SPDP. memberikan paraf pada label disposisi turunan SPDP, dan

memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

(2) Dalam hal sudah ada kebijakan dari Kepala Kejaksaan Tinggi tentang tindak-Ianjut

SPDP. Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan Kepala SUbbagian Persuratan

untuk menindaklanjuti sesuai dengan disposisi dan mengarsipkan turunannya.

Bagian 2

Kepala Kejaksaan

Tinggi

Pasal76

(1) Setelah menerima SPDP Kepala Kejaksaan Tinggi menindaklanjuti dengan

mengambil kebijakan memerintahkan Asisten Tindak Pidana Umum untuk

menerbitkan Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan;

(2) Kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan pada hari yang sarna setelah diterimanya SPDP;

(3) Dalam hal kasus yang tercantum dalam SPDP bukan merupakan ruang Iingkup

kewenangannya. Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahk