peran diklat

7/23/2019 Peran Diklat

1/27

1

Peran Pendidikan dan PelatihanDalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah

1

oleh

Drs. Faris Ihsan, M.Si2

Abstraksi

Kebijakan pengembangan aparatur pemerintah untuk menghadapi

perubahan strategik pembinaan PNS untuk mengantisipasi perubahan

strategik pemerintahan maupun dampak globalisasi pada intinya adalah

pembangunan aparatur negara yang diarahkan agar profesional, netral

dari kegiatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, berkemampuan

sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaan

peningkatan kompetensi aparatur pemerintah harus melibatkan lembagadiklat, tenaga widyaisara dan peserta diklat.

Kata Kunci : Diklat, Kompetensi Aparatur, Globalisasi

A. Pendahuluan

Menyadari akan perlunya perubahan pengaturan disegala bidang untuk

menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis muncul paradigama

baru dalam pemerintahan serta beberapa pengalaman kekurang berhasilan dalam

pelaksanaan sistem pemerintahan maka pemerintah melaksanakan reformasi

birokrasi sebagai pijakan utama dalam reformasi tersebut adalah dengan

diterbitkannya Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU

No.8 /1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai dasar pembinaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), telah membawa berbagai perubahan dalam kebijakan

pengelolaan strategik pembinaan PNS untuk mengantisipasi perubahan strategik

pemerintahan maupun dampak globalisasi. Kebijakan pengembangan Sumber

1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB

2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB


2/27

2

Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi perubahan strategik tersebut pada

intinya adalah pembangunan SDM aparatur negara yang diarahkan agar

profesional, netral dari kegiatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi,

berkemampuan sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan

demikian dapat memenuhi tujuan antara lain:

1. Mengantisipasi perubahan strategik pemerintah koalisi.

2. Meningkatkan profesionalisme untuk bersaing dengan pegawai swasta

3. Mempertahankan azas keahlian (merit system) dan netralitas.

4. Mengantisipasi teknologi informasi dan persaingan global.

5. Mendukung terseleng-garanya otonomi daerah

6. Menciptakan pemerintah yang bersih bertanggung jawab dan bebas..KKN

Disamping itu muatan utama yang perlu dicermati dalam mengantisipasi

perubahan startegik yang terjadi adalah adanya pergeseran fungsi aparatur negara

dari abdi negara menjadi abdi masyarakat yang diharapakan dapat

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat. Dari

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tersebut terlihat bahwa antisipasi pertama

adalah untuk menghadapi globalisasi yang membawa dampak pada semua tatanan

dan pengaturan lokal/nasioanal. Beberapa ahli berpendapat bahwa globalisasi

membawa penyesuaian dalam sistem pengorganisasian, pengembangan sumber

daya manusia dan system pengaturan lain termasuk pengaturan perdagangan

barang dan jasa dan manajemen publik lainnya. Dalam memasuki era tanpa batas

(borderless) dan akan terfokusnya hal-hal yang strategis dalam 5 persoalan antara

lain :

1. Mental model : membangun model mental yang mampu mencari dan

mengelola error (feedback).


3/27

3

2. Personal Mastery : membangun keuletan diri sehingga mempunyai enrgi untuk

perbaikan yang berkesinambungan.

3. Shared Vision : membangun kemampuan membentuk visi bersama.

4. Team Learning : mampu menentukan penyelarasan tim untuk membentuk tim

yang matang.

5. System thinking : mampu berpikir system.

Dengan memasuki globalisasi peter senge menekankan perlunya fifth discipline

sebagai pedoman pengelolaan organisasi agar dapat bertahan terhadap persaingan

yang berlaku. Untuk menghadapi era globalisasi juga ada pendapat atau konsep

manajemen publik yang sangat memberikan aspirasi perubahan manajemen

publik pemerintahan Indonesia.

Konsep reinventing government mengandung 10 prinsip yaitu :

1. Pemerintah katalis yaitu Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan

bukan produksi pelayanan publik.

2. Pemerintah milik masyarakat yaitu pemerintah hendaknya lebih berorientasi

untuk memberdayakan masyarakat tidak sekedar melayani.

3. Pemerintah yang kompetitif yaitu pemerintah perlu memunculkan semangat

kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi yaitu mengubah organisasi yang

digerakkan oleh peraturan menajadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

5. Pemerintah berorientasi hasil yaitu pemerintah berorientasi hasil dimana

mampu membiayai hasil bukan masukan.

6. Pemeritah berorientasi pada pelanggan yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan,

bukan birokrasi.


4/27

4

7. Pemerintah wirausaha yuitu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar

pembelanjakan.

8. Pemerintah antisipatif yaitu berupaya mencegah dari pada mengobati.

9. Pemerintah desentralisasi yaitu dari hierarkhi menuju partisipatif dan kerja

tim.

10. Pemerintah berorientasi pada pasar.

Untuk mengantisipasi globalisasi serta penyesuaian dengan perubahan

pemerintah maka reformasi birokrasi yang perlu dilakukan meliputi :

1. Kelembagaan

2. Sumber daya manusia aparatur

3. Tata laksana atau manajemen

4. Akuntabilitas kinerja aparatur

5. Pengawasan yang terkoordinasi

6. Pelayanan publik.

7. Budaya kerja produktif.

8. Koordinasi program dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan

serta pengendalian program pendayagunaan aparatur negara.

Beberapa program reformasi birokrasi mendasari tujuan pembangunan kualitas

diklat dalam rangka peningkatan kerja (performance) aparatur negara, agar

mampu menghadapi semua perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Pengembangan pada Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil

(PNS), perlu menjadi perhatian karena Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi

tugas-tugas yang semakin luas dan kompleks di masa depan, dimana suatu era

yang tidak lagi mengenal batas ruang/wilayah, ekonomi, politik maupun budaya,


5/27

5

maka pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil haruslah

dilakukan secara cermat dan tepat Pada era keterbukaan ini. Dalam era yang

penuh tantangan aparatur dituntut menjadi profesional. Dalam pelaksanaan

pengembangan SDM guna mencapai tujuan di atas melibatkan 3 unsur yaitu

lembaga diklat, tenaga kependidikan (widyaisara) dan peserta diklat.

Sesuai PP Nomor 101 tahun 2000, masing-masing unsur mempunyai tugas dan

fungsi yang dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian,

Lembaga Pemerintah Non Dapartemen, Kesekretariatan Lembaga

Tinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan

pengelolaan Diklat.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.

Secara umum pendidikan bisa didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan

SDM, sedangkan latihan dapat didefiniskan sebagai upaya memperbaiki

penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja baik yang

langsung ditangani atau yang berhubungan / berkaitan dengan tugas yang

ditangani. Widyaiswara merupakan PNS yang dianggap sebagai pejabat

fungsioanal oleh yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang

untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih PNS pada lembaga diklat

pemerintah. Peserta diklat merupakan kelompok yang harus menerima

pembelajaran agar menjadi SDM yang memiliki kompetensi, yaitu: SDM

mampu memahami lingkungan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Khusus tugas dan fungsi widyaiswara diatas, jelas diharapkan adalah

terciptanya profesionalisme SDM sehingga misi dan visi instansi dapat terwujud


6/27

6

dengan melakukan pengembangan SDM melalui peningkatan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan

instansi. Sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program

ataupun tujuan organisasi.

B. Pendidikan Dan Pelatihan

Merujuk Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jika

ditinjau dari tujuannya, menurut Manpower Services Commissions dalam

Suparman (2010), pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk

mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, pemahaman dan

penyerapan, nilai-nilai yang diperlukan dalam semua aspek kehidupan,

bukan hanya pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan

kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dari dua konsep tersebut masing-masing

menekankan kepada perubahan individu yang terkait dengan nilai-nilai,

kemampuan kognitif dan psikomotor melalui pengembangan potensi diri secara

terencana. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pendidikan dilakukan untuk

menyiapkan individu mengarungi kehidupan, yang tidak dibatasi oleh

pekerjaan saat ini atau masa yang akan datang. Sedangkan pelatihan adalah

pengalaman pembelajaran yang disiapkan oleh organisasi untuk meningkatkan


7/27

7

kinerja pegawai (Nadler dalam Suparman, 2010). Secara operasional, pelatihan

merupakan kegiatan yang didesain untuk membantu pegawai memperoleh

pengetahuan keterampilan dan perilaku untuk melaksanakan tugas-tugasnya,

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pelatihan berorientasi pada pekerjaan

saat ini atau masa datang. Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur

dapat jadikan sebagai treatment bagi optimalisasi kinerja organisasi.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan, bahwa diklat

adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan

kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

C. Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur adalah kemampuan baik pengetahuan, keterampilan

dan sikap yang secara umum harus dimiliki oleh aparatur dalam

melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan standar

kompetensi jabatan yang dimilikinya. Agar aparatur dapat mempunyai

kompetensi yang diharapkan maka diperlukan adanya pendidikan dan

pelatihan (diklat) berbasis kompetensi sesuai yang berkelanjutan yakni

dari pertama diangkat sebagai Calon PNS sampai menjelang pensiun. Sebagai

salah salah satu bentuk pembinaan PNS maka pendidikan dan pelatihan PNS

memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang

meliputi integritas, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama dan

fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas. Harapannya dalam rangka

peningkatan efektifitas diklat sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan


8/27

8

pemerintahan daerah. Maka perlu diupayakan dilakukan pembenahan terhadap

manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerinatahan daerah

berdasarkan kompetensi dan kinerja sehingga diklat aparatur pemerintah

daerah difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi penyelenggara

pemerintahan daerah. Dalam memperbaiki sistim dan prosedur antara lain

dengan pemetaan dan perumusan standar kompetensi, memfokuskan

penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kompetensi, merumuskan sistem dan

prosedur penyelenggaraan diklat satu pintu serta pendayagunaan alumni diklat

dengan penempatan sesuai kompetensinya. Dalam rangka pencapaian tujuan

diklat diatas, penyelenggaraan diklat haruslah terus menerus ditingkatkan

kualitasnya. Berbagai komponen penyelenggaraan diklat seperti penyususnan

program dan kurikulum, widyaiswara, kelembagaan instansi diklat dan SDM

penyelenggara Diklat harus dikelola dan dimonitor secara itensif agar betul-

betul mengarah pada peningkatan kompetensi peserta diklat. Tentunya

peningkatan kualitas penyelengaraaan ini harus dilakukan secara sistematis

dan berkesinambungan. Untuk itu perlu adanya upaya kerjasama yang

sinergis antar seluruh komponen kediklatan dengan tujuan utama terciptanya

kualitas diklat yang tinggi. Adapun aspek-aspek kediklatan yang sering

menjadi kendala dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat adalah

sebagai berikut : kelembagaan diklat; program dan kurikulum diklat;

widyaiswara; pengawasan dan evaluasi diklat.


9/27

9

D. Strategi Penataan Kediklatan

1. Penataan Kelembagaan

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat adalah penataan

kelembagaan diklat daerah yang diarahkan pada pengembangan

kapasitas kelembagaan (capacity building) lembaga diklat. Penataan

kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperbaiki

totalitas system organisasi diklat yang terdiri dari aspek-aspek kelembagaan

diklat yang statis (struktur organisasi, uraian jabatan, syarat jabatan), dan

aspek ketatalaksanaan dan proses yang dinamis seperti pedoman kerja, tata

hubungan kerja, dan koordinasi di dalam dan dengan organisasi luar.

Penataan kelembagaan diklat ini perlu dilakukan mengingat fungsi

penyelenggaraan diklat itu sangat terkait erat dengan berbagai stakeholders

seperti bagian kepegawaian, instansi pengirim/dinas dan badan terkait.

Disamping itu penataan kelembagaan juga diperlukan untuk mendorong

lembaga diklat agar lebih berfokus pada upaya inovasi program dan metode

pelaksnaan diklat yang efektif dalam peningkatan kompetensi aparatur.

Dalam praktek kediklatan, kita masih menjumpai beberapa masalah yang

sering muncul terkait dengan kelembagaan diklat diantaranya:

a. Mekanisme koordinasi yang belum jelas antara lembaga diklat di

Kabupaten/Kota dengan lembaga Pembina diklat di Propinsi, terutama

pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki badan/kantor diklat sendiri.

b. Belum ditaatinya kebijakan tentang akreditasi dan sertfifikasi

lembaga diklat. Masih banyak SKPD di daerah yang bukan lembaga


10/27

10

diklat, namun masih menyelenggarakan diklat atau yang diakali

dengan bentuk bimbingan teknis, tanpa bekerjasama dengan lembaga

diklat terakreditasi.

c. Diperlukan penataan koordinasi yang lebih erat antara bidang

diklat dengan bidang kepegawaian terutama menyangkut rekrutmen

dan seleksi calon peserta diklat, dan penempatan serta

pemberdayaan alumni atau lulusan diklat dalam rangka

meningkatkan kinerja organisasi.

Dari beberapa fenomena tersebut, maka diperlukan rumusan strategi

penataan kelembagaan diklat daerah agar benar-benar mampu menjadi

pendukung peningkatan kompetensi aparatur di daerah. Beberapa strategi

tersebut adalah:

a. Lembaga Diklat bisa membentuk diri menjadi pusat pembelajaran

(Training Center) dengan model diklat satu pintu, yang memiliki

keleluasaan dan lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi

utamanya dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya

aparatur. Terlebih dengan akan diberlakukannya ASN, dimana setiap

PNS yang ada memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan

yang berbasis kompetensi. Dengan pemisahan ini nantinya memiliki

implikasi yang sangat besar terhadap pengembangan kurikulum dan

inovasi kediklatan yang bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan

zaman.


11/27

11

b. Penegakkan aturan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat.

Akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat dilakukan secara terintegrasi

dengan akreditasi dan sertifikasi program diklat serta akreditasi dan

sertifikasi widyaiswara. Lembaga diklat terakreditasi (Registered

Training Organization/RTO) nantinya hanya akan memiliki

kewenangan untuk melaksanakan diklat-diklat tertentu saja, dimana

persyaratannya meliputi pemenuhan akreditasi program dan akreditasi

widyaiswara. Ini berarti bahwa suatu lembaga diklat hanya boleh

melaksanakan suatu program diklat tertentu apabila telah memilki

program diklat terakreditasi, dengan widyaiswara terakreditasi untuk

diklat tersebut.

c. Akreditasi lembaga diklat harus lebih diarahkan pada

pembentukan spesialisasi. Kekhususan, dan keahlian suatu lembaga

diklat dalam menyelenggarakan diklat-diklat tertentu (RTO for

specialized training program). Konsentrasi lembaga diklat yang

bertumpu pada diklat kepemimpinan harus sebisa mungkin

dihindari. Oleh karena itu, lembaga diklat harus mengembangkan

inovasi program diklat yang akan dijadikan kekhasan dan trade

mark lembaga diklat tersebut dimata stakeholdernya.

d. Koordinasi antar lembaga diklat harus lebih ditingkatkan melalui

proses benchmarking penyelenggaraan diklat dan widyaiswara. Dalam

menata kelembagaan ini, lembaga diklat tentunya tidak dapat

dilaksanakan secara internal saja atau oleh orang-orang yang bekerja di

dalamanya saja. Penataan kelembagaan ini perlu dan harus melibatkan


12/27

12

pembuat kebijakan (policy maker) dan kebijakan-kebijakan yang

dibuat akan lebih kuat mendukung dan mengembangkannya.

2. Penataan Program Kediklatan

Program diklat adalah rencana kegiatan pembelajaran yang berisi

seperangkat mata diklat, dan atau unit kompetensi yang harus diikuti

peserta diklat agar mencapai tujuan diklat yang ingin dicapai. Program

diklat umumnya lebih dikenal dengan namanya (misalnya Diklat

Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan). Jadi inti dari sutau program

diklat adalah rincian dari kurikulum yang berisi mata diklat yang akan

dipelajari oleh peserta diklat. Kurikulum dirancang secara tepat agar

tujuan diklat tersebut dapat tercapai dan meliputi jenis mata diklat.

Metode, waktu, dan sarana pembelajaran yang diperlukan. Dalam

penyelenggaraan diklat aparatur selama ini seringkali terkesan sebagai

penghamburan dana daerah atau hanya sekedar untuk mendapatkan

sertifikat saja. Bahkan ada juga yang beranggapan diklat sebagai saat-saat

refreshing yang menyenangkan bagi beberapa PNS, dimana mereka bisa

terlepas sejenak dari kepenatan tugas keseharian yang monoton. Namun

demikian, ternyata program-program diklat yang dilakukan selama ini

dinilai masih belum mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan, yaitu

peningkatan kompetensi aparatur. Ada berbagai factor yang menyebabkan

hal tersebut, salah satunya adalah bahwa pengembangan kompetensi PNS

melalui program kediklatan tidak didasarkan pada kebutuhan baik

kebutuhan individual maupun organisasional (Zulpikar, 2008). Sehingga


13/27

13

menyebabkan munculnya beberapa fenomena menarik yang berkaitan

dengan dengan jenis-jenis program yang ditawarkan, antara lain:

- Pengembangan program diklat selama ini dilakukan tidak

sesuai dengan kebutuhan baik yang dibutuhkan oleh pegawai

maupun organisasi itu sendiri. Bahkan sebagian besar kegiatan diklat

yang dilaksanakan tidak berdasarkan analisis. Sehingga wajar saja

ketika aparatur seringkali dianggap tidak kompeten, karena mereka

mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tidak mereka butuhkan

atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya. Misalnya

pejabat struktural dilibatkan dalam TOT substatif dsb.

- Kurang berkembangnya inovasi jenis-jenis diklat teknis, karena

lembaga/bagian diklat hanya fokus menyelenggarakan jenis-jenis

diklat yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, inovasi jenis diklat

teknis sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

aparatur pemerintah di lapangan.

Dengan demikian maka diperlukan system pengaturan tentang jenis dan

jenjang program diklat yang dapat diselenggarakan dan ditawarkan.

Pengaturan ini dilakukan dengan tujuan agar diklat-diklat yang

dilaksanakan benar-benar terkait dengan peningkatan kompetensi

aparatur pemerintah yang dibutuhkan di lapangan. Sistem pengaturan ini

harus disusun secara bersama-sama antara instasi Pembina diklat (LAN),

instansi pengendali diklat (BKN) dengan berbagai lembaga diklat. Sistem

pengaturan ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan akreditasi dan

sertifikasi program diklat (accrediting & certifying training program)


14/27

14

terhadap seluruh program diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional.

Menurut AQF (2005), akreditasi dan sertifikasi program adalah

pengakuan tertulis dari instasi yang berwenang bahwa program tersebut

layak diselengarakan dan terkait dengan syarat kompetensi jabatan

tertentu. Dalam konteks PNS, program-program diklat yang

diselenggarakan tentunya harus berkaitan dengan danberdampak pada

syarat kompetensi jabatan sebagai PNS. Dengan kata lain, akreditasi dan

sertifikasi program diklat ini bertujuan agar lembaga diklat

menyelenggarakan jenis dan jenjang program diklat yang benar-benar

bisa dipertanggungjawabkan baik dari kurikulum, materi, serta

kompetensi yang ingin dicapai. Dalam rangka menertibkan dan

mengelola jenis dan jenjang program diklat bagai aparatur, LAN

sebagai instansi Pembina diklat perlu melaksanakan akreditasi dan

sertifikasi program diklat.

3. Penataan Fasilitator

Kapasitas yang harus dimiliki seorang fasititator atau yang lebih dikenal

dengan nama widyaiswara menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional

Widyaiswara dan Angka Kreditnya, pasal 1 ayat 9, dikembangkan

menjadi 4 kemampuan dasar. Dimana dalam penjelasannya disebutkan

bahwa Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang secara umum

dimiliki oleh widyaiswara dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan

wewenangnya untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS, yang

terdiri atas : Kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi


15/27

15

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi substantif. Berdasarkan

masukan masukan dari penyelenggara diklat maupun para alumni

diklat, kita masih mendengar keluhan tentang kurangnya widyaiswara

baik dalam salah satu atau bahkan semua kemampuan dasar widyaiswara

tersebut. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara nomor Per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan

Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, kapasitas dan kompetensi

widyaiswara dinilai berdasarkan aspek-aspek pendidikan secara formal,

aktivitasnya dalam kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat,

aktivitas dalam pengembangan profesi serta aktivitas penunjang lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas widyaiswara, ada

beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga diklat daerah bekerjasama

dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi Pembina, anatara

lain:

a. Kompetensi Widyaiswara

Analisis kompetensi berguna untuk mengidentifikasi widyaiswara

sehingga mendapatkan gambaran tentang : a). jumlah widyaiswara

yang ada di lembaga diklat; b). jenis dan jenjang diklat yang telah

diikuti oleh widyaiswara; c). kelompok mata diklat yang telah

diampu oleh widyaiswara. Analisis terhadap peta kompetensi ini

nantinya akan menggambarkan arah kebijakan yang harus diambil

dalam rangka mengembangkan kemampuan para widyaiswara.

Setidaknya, peta kompetensi ini akan meminimalisir hal-hal sebagai

berikut:


16/27

16

- Adanya fenomena jumlah widyaiswara yang banyak tetapi tetap saja

tidak cukup (many but never enough). Hal ini diakibatkan oleh

penumpukan jumlah widyaiswara dengan keahlian mengajar mata

diklat yang sama, dan cenderung mengajar pada program diklat yang

sama. Harus diakui bahwa sebagain besar widyaiswara sekarang ini

cenderung mengajar pada diklat prajabatan dan Diklatpim saja, bukan

mengembangkan diklat teknis yang sangat dibutuhkan oleh

kebanyakan instansi pemerintah di daerah.

- Kurangnya pemberdayaan terhadap widyaiswara terutama yang

berada di lembaga diklat kabupaten dan kota karena keterbatasan

anggaran untuk pendidikan dan latihan serta kurangnya peluang

untuk mengembangkan diri sesuai dengan jabatannya. Misalnya

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka

Kreditnya, pada Bab IV pasal 8 ayat 1 tentang Rincian Kegiatan

widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatannya, bahwa untuk

Widyaiswara madya sudah harus mengajarkan diklatpim.

- Secara kelembagaan, fungsi konsultatif widyaiswara belum

diberdayakan dengan optimal. Terutama keterlibatannya dalam proses

menganalisis kebutuhan diklat, merancang program dan kurikulum

diklat baik fungsional dan teknis samapi dengan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan diklat. Dimana widyaiswara akan bisa

memberikan masukan bagi terciptanya keputusan terbaik pimpinan


17/27

17

demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat dan prestasi kerja

lembaga diklat secara keseluruhan.

b. Akreditasi Sertifikasi Kompetensi Widyaiswara

Akreditasi adalah pengakuan formal oleh instansi Pembina bahwa

seorang widyaiswara itu telah memenuhi standar kompetensi sesuai

dengan jabatan dan pangkat yang didudukinya. Sedangkan sertifikasi

adalah pemberian bukti berupa piagam atau sertifikat bahwa yang

bersangkutan kompeten atau tidak. Kedua instrument ini umumnya

dilakukan sebagai proses pengujian apakah seorang layak atau tidak

mendapatkan suatu status tertentu yang dilaksanakan oleh lembaga yang

berwenang dalam bidang itu. Dalam konteks widyaiswara, akreditasi dan

sertifikasi akan dilakukan untuk menguji apakah seorang widyaiswara itu

kompeten untuk mengajar suatu mata diklat tertentu dan dilakukan

secara periodic (misalnya 2 tahun sekali). Proses akreditasi dan

sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang telah

diangkat sebagai widyaiswara akan terus menerus menjaga

profesionalismenya sehingga kiprah dalam proses pembelajaran diklat

tetap maksimal.

c. Penyelenggaraaan Diklat Kewidyaiswaraan

Secara umum, saat ini LAN telah mengembangkan tiga jenis TOT

untuk para widyaiswara yaitu:

- TOT berjenjang yang dilaksanakan agai para widyaiswara sesuai

dengan jenjang yang saat ini didudukinya, misalnyawidyaiswara


18/27

18

pertama wajib mengikuti TOT Berjenjang Tingkat Pertama, dan

widyaiswara utama wajib mengikuti TOT berjenjang tingkat

Utama.

- TOT Substantif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman

materi yang lebih mendalam kepada para widyaiswara dalam suatu

mata diklat atau topic tertentu, misalnya pendalaman untuk materi

diklatpim III maka seorang widyaiswara harus mengikuti TOT

substantif Diklatpim Tingkat III.

- TOT metode pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam

bagaimana menyampaikan materi materi pelajaran kepada para

peserta diklat secara efektif, misalnya TOT Metode pembelajaran

efektif, TOT metode studi kasus dll.

4. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik oleh pihak luar

maupun dalam untuk menjamin bahwa pelaksanaan suatu kegiatan itu sesui

dengan apa yang telah ditetapkan, sesuai prosedur, aturan hukum, serta

peran dan fungsi masing-masing. Dan fokus monitoring lebih ditekankan

pada proses pelaksanaan tugas. Sedangkan evaluasi berasal dari kata dasar

value (nilai) adalah suatu pemeriksaan (penyelidikan yang sistemis tentang

manfaat atau kegunanaan sesuatu berdasarkan standar tertentu (A joint

Commintee on Standard for Evaluation). Sehingga evaluasi diartikan

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar maupun dalam untuk

mengetahui apakah tujuan dari suatu kegiatan atau program telah

tercapai atau tidak. Fokus evaluasi adalah untuk menentukan apakah


19/27

19

program itu harus dilanjutkan atau dihentikan, atau harus dilakukan

perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Dengan diperkuat lagi

oleh pendapat Chelimsy dan Sadish (1997) berdasarkan hasil International

Evaluation Conference DI Vancouver Canada menyimpulkan ada tiga

perspektif dalam evaluasi, yaitu: 1). Evaluation for accountability; 2).

Evaluation for Development, dan 3).Evaluation for knowledge. Unsur-unsur

yang akan dimonitor dan evaluasi mencakup seluruh aspek-aspek

pengeloaan kediklatan, yaitu:

a. Analisis Kebutuhan Diklat

b. Tujuan Diklat dan pencapaian standar kompetensi

c. Materi diklat

d. Metode dan teknik penyampaian

e. Peserta Diklat

f. Widyaiswara

g. Proses pembelajaran

h. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diklat, pimpinan lembaga diklat

harus memiliki komitmen yang kuat untuk peningkatan kualitas

penyelenggaraan diklat. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan melakukan

dua proses monitoring dan evaluasi yaitu internal dan eksternal pengawasan

dan evaluasi diklat. Pengawasan dan evaluasi internal dapat dilakukan

dengan menunjuk pengawas (assessor) yang diberi tugas untuk melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan diklat. Pengawasan secara eksternal

dilakukan dengan mengijinkan pengawas dari instansi Pembina (LAN)

untuk melakukan kunjungan pengawasan ( monitoring visit) terhadap proses


20/27

20

pembelajaran diklat. Kedua proses ini mengarah pada encapaian kualitas

pembelajaran diklat yang tinggi. Dengan melakukan pengawasan dan

evaluasi yang tepat, kita berharap bahwa kualitas penyelenggaraan diklat

menuju peningkatan kompetensi aparatur akan terus meningkat. Yang

terpenting adalah harus ada komitmen antara pengawas, evaluator, dan

pejabat structural baik dari penyelenggara maupun instansi Pembina.

E. Kualitas Diklat

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hanya akan dapat diselenggarakan

apabila segenap nsur dari kediklatan dapat dipenuhi. Berdasarkan PP nomor 101

tahun 2000, unsur kediklatan terdiri atas :

1. Tenaga kediklatan yakni widyaisawara, pengelola dan tenaga kediklatan

lainnya

2. Sarana dan prasarana

Mutu dari setiap unsur kediklatan akan mempengaruhi kuliatas dari keluaran

pendidikan dan pelatihan, disamping struktur kurikulum dari setiap jenis diklat,

manajemen penyelenggaraan diklat juga akan mempengaruhi keseluruhan proses

pembelajaran dalam diklat.

Kualitas manajeman penyelengg araan diklat di tunjukkan dengan :

1. Tersedianya rencana menyeluruh penyelenggaraan diklat

2. Terdapatnya kurikulum yang terinci

3. Terdapatnya penjadwalan dari setiap mata pelajaran

4. Terdapatnya widyaiswara yang sesuai dengan mata ajar yang di berikan

5. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai


21/27

21

6. Rencana tindak darurat apabila widyaiswara atau unsur lainnya mendapat

gangguan.

Disamping itu, penyelenggaraan diklat harus dilakukan oleh suatu organisasi

tertentu yang memiliki kewenangan yang memadai serta menjalankan birokrasi

yang minimal.

F. Efektifitas Diklat

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan dan pelatihan

antara lain adalah materi diklat dan penyajian materi oleh widyaiswara, ketepatan

materi. Tingkat ketepatan materi diklat dipengaruhi oleh dua hal, pertama materi

yang diberikan dalam diklat adalah materi yang memang perlu dikuasai oleh

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian materi yang tidak diperlukan

dalam tugas hanya membuang sumber daya. Kedua, materi diklat adalah materi

yang memang belum di kuasai oleh peserta diklat. Pemberian materi yang suadah

dikuasai hanya akan menurunkan motifasi belajar peserta. Dengan demikian

materi yang seharusnya diberikan adalah materi yang perlu di kuasai oleh pegawai

untuk melaksanakan tugasnya, namun materi itu belum dimilikinya. Untuk

menentukan materi yang perlu diberikan dalam diklat, salah satu metode yang

paling terkenal adalah training need analysis (analisis kebutuhan pelatihan). Dari

aspek penyajian materi, efektifitas diklat setidaknya dipengaruhi oleh kemampuan

penyaji dalam menguasai materi dan kemampuan untuk menyajikan materi.

Sekedar menguasai materi tanpa menyadari pentingnya pengemasan materi

menjadi menarik cenderung akan membuat peserta tidak termotivasi untuk

mengikuti penyajian. Aspek penyajian/pengemasan ini menjadi penting karena

peserta diklat adalah orang dewasa, bukan anak-anak atau remaja. Orang dewasa


22/27

22

mempunyai karakteristik tertentu dalam menyerap materi baru. Anak-anak dengan

mudah mengahafal, bertahan berjam-jam dalam situasi ceramah, tetapi tidak

demikian halnya dengan orang dewasa. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa

dari satu sisi materi diklat harus tepat (diperlukan tapi belum dikuasai peserta) dan

materi yang tepat tersebut disajikan oleh widyaiswara yang memang

menguasainya dan mampu mengemas sajiannya sesuai dengan karakteristik target

audiencenya. Dengan demikian profesionalisme widyaiswara setidaknya

dipengaruhi oleh pemenuhan kedua syarat tersebut. Widyaiswara yang

professional harus mampu menentukan materi yang tepat, menguasai materi

tersebut, dan memiliki kemampuan menyajikan materi sesuai dengan kondisi

peserta diklat. Salah satu komponen yang sangat penting di dalam

penyelenggaraan diklat PNS adalah widyaiswara yang merupakan pegawai negeri

sipil yang di angkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang

dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar , dan melatih

pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

Widyaiswara sangat berperan dalam menghasilkan alumni yang sesuai dengan

kompetensi yang ingin di hasilkan dari diklat tersebut. Widyaiswara di

persyaratkan untuk mampu memberikan pelatihan secara tatap muka atau di alam

bebas, ditempat kerja dan jarak jauh. Selain itu juga widyaiswara di harapkan

mampu untuk menjadi fasilitator pada setiap kesempatan pada masa pembelajaran.

Profesionalisme widyaiswara akan sangat mempengaruhi kinerja widyaiswara

dalam menjalankan tugasnya.


23/27

23

G. Kondisi Kediklatan Saat Ini

Kondisi jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah widyaiswara sebagai tenaga

pendidikan dan pelatihan dapat di asumsikan tidak berimbang namun demikian

sampai saat ini pula belum ada kajian rasio minimal jumlah PNS dalam suatu

daerah memerlukan berapa widyaiswara dan berapa jenis kompetensinya. Dari

sejumlah widyaiswara yang ada masih belum mencukupi kebutuhan, lebih-lebih

apabila dilihat dari penyebaran. Kekurangan jumlah widyaiswara dan rasio

kebutuhan widyaiswara setiap daerah perlu segera dikaji khususnya untuk

pelaksanaan diklat bagi PNS bekerja di kabupaten/ kota yang menunjukkan

jumlah. Pada awalnya profesi ini kurang menarik dan diminati dan di jadikan

tempat penampungan bagi pejabat yang akan memasuki usia pensiun atau bagi

pejabat yang merasa karirnya mendek karena beberapa hal. Dalam kondisi yang

demikian jabatan widyaiswara memiliki citra yang kurang baik yaitu kumpulan

pegawai yang sedang menunggu atau memperpanjang usia pensiun, atau pegawai

yang merasa terbuang sehingga terkesan tidak loyal, frustasi, bertindak aneh-aneh

dan bahkan mengarah sebagai provokator. Keadaan ini tentunya tidak sejalan

dengan tujuan pemerintah menerbitkan PP Nomor 101 tahun 2000 tentang jabatan

widyaiswara.

H. Kondisi Ideal Kediklatan

Apabila kita merujuk kepada tujuan kediklatan bagi pegawai negeri, maka kondisi

ideal kediklatan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah

nomor 101 tahun 2000 yaitu bahwa diklat bertujuan untuk :


24/27

24

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan di landasi kepribadian

dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

2. Menciptakan aparaur yang mampu bereperan sebagai pembaharu dan perekat

persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada

pelayanan, pengayoman, dan pemeberdayaan masayarakat

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola piker dalam melaksanakan

tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya

kepemerintahan yang baik

Tujuan diklat tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh sistem kediklatan

yang kuat. Untuk itu program diklat perlu di rancang sebaik mungkin agar tujuan

tersebut dapat dicapai.

Agar program diklat tersebut dapat mencapai tujuan ada beberapa sasaran yang

perlu harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Saat ini penempatan pegawai ataupun penyelenggaraan program diklat belum

didasarkan kepada kompetensi. Kondisi ideal adalah dijadikannya

kompetensi sebagai acuan dalam penempatan dan penyelenggaraan program-

program diklat.

Belum semua penyelanggaraan diklat saat ini memiliki kualifikasi yang

memadai. Untuk itu prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah standar

kompetensi pengelola diklat yang terdiri dari standar kompetensi

widyaiswara dan standar kompetensi pengelola diklat.


25/27

25

Widyaiswara dan pengelola diklat yang saat ini dianggap memiliki

kompetensi tidak pernah di lakukan evaluasi secara berkala terhadap

kompetensinya, untuk itu kompetensi ideal yang semestinya adalah adanya

system akreditasi dan sertifikasi bagi widyaiswara dan pengelola diklat.

Agar diklat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan maka sebelumnya

perlu di lakukan analisis kebutuhan diklat

Program diklat yang ada saat ini belum semuanya memiliki standar

kompetensi yang ingin di capai kalaupun ada yang sudah memiliki banyak

yang belum jelas dan masih bersifat abstrak. Oleh karena itu perlu disusun

program diklat berdasarkan standar kompetensi.

Diklat di berikan kepada seorang pegawai jika ada kesenjangan kompetensi

yang dimiliki pegawai tersebut dengan standar yang di tetapkan. Oleh karena

itu sebelum pegawai di ikutsertakan dalam program diklat perlu adanya

assessment kompetensi

Diklat akan memeberikan kinerja yang baik jika di selanggarakan oleh

lembaga diklat yang mempunyai kualifikasi untuk menyelenggarakan.

Meskipun koordinasi secara implisit dalam berbagai peraturan kediklatan

telah di sebutkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala.

Oleh karena itu perlu adanya mekanisme koordinasi antar lembaga diklat

Monitoring dan evaluasi saat ini belum berjalan dengan baik salah satunya

karena instrument dan mekanisme monitoring dan avaluasi belum jelas.,

serta tidak ada personil khusus yang bertugas melaksanakan monitoring dan

evaluasi. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme dan instrument monitoring

dan evaluasi yang lebih jelas, serta personil khusus yang melakukan

monitoring dan evaluasi pada setiap penyelenggaraan diklat.


26/27

26

Sebagaimana disebutkan bahwa diklat di lakukan untuk meningkatkan

kompetensi. Kompetensi adalah prasyarat untuk prestasi. Maka dalam system

pengembangan karier yang didasarkan pada merit system, diklat harus terkait

dengan pola pengembangan karir PNS

I. Penutup

1. Untuk mendukung agar Diklat bisa berkualitas maka diperlukan sinergitas

daripada lembaga diklat, widyaiswara, dan pengelola diklat yang profesional,

kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pogram diklat, ketersediaan

sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan diklat.

2. Penyelenggaraan diklat aparatur harus direncanakan sedemikian rupa,

sehingga memenuhi kebutuhan PNS dalam mengatasi kesenjangan

kompetensinya.

3. Pemerintah perlu menyelesaikan beberapa permasalahan kediklatan, antara

lain belum adanya standar kompetensi PNS yang ingin dicapai dalam diklat,

kurangnya SDM kediklatan yang mempunyai kompetensi, SDM kediklatan

meliputi widyaiswara dan penyelenggara diklat, kurang optimalnya daya

dukung kelembagaan diklat, kurang berjalannya monitoring dan evaluasi

kediklatan.


27/27

27

Daftar Pustaka

Buku :

AQF, 2005, Handbook of Qualification Framework.

Arief Furkan, 20 04 , Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar,Yogyakarta

Chelimsky, E and Shadish, W.R., 1997, Evaluation for 21th Century: A

handbook, Thousand Oaks Sage.

Handoko Hani, 2007, Manajemen Personalia dan Sumber Daya manusia, BPEE

UGM, Yogyakarta

Hayat, Bahrul, Ph.D, 2011, Perubahan Menuju Perbaikan Presentasi tentang

Penerapan Reformasi Birokarasi, Kementerian Agama RI, Jakarta.

Krina, P. Loina Lalolo, 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,

Transparansi dan Partisipasi, Bappenas, Jakarta.

LAN RI, 2009, Bahan Diklat bagi Pengelola Diklat: Evaluasi Diklat, LAN, Jakarta

Purwanto dan Atwi Suparman, 1999, Evaluasi Program Diklat, STIA LAN Pess,

Jakarta

Simson John & Edmund Weiner, 1989, Oxford English Dictionary,: Oxford

University Press, United Kingdom

Suparman, R., 2010, Model Program Pengembangan Karir Pegawai Berbasis Diklat

Pada PKP2A1 LAN, Jurnal Diklat Aparatur. Volume 6: Nomor 2 :

2010, PKP2A I LAN, Bandung

Suprijanto, H, 2005, Pendidikan Orang Dewasa , Bumi Aksara , Jakarta

UNDP, 1997, Governance for Sustainable Development A Policy Document,

UNDP, New York

Dokumen :

Undang-Undang RI nomor 54 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang RI nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 th

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan PNS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/14/M.PAN/2009

tentang Jabatan Fungsional dan Angka KreditnyaKeputusan Lepala LAN RI nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS

Jurnal Diklat Aparatur volume 3 nomor 1 tahun 2007 Pusat Kajian dan Diklat

LAN, Jakarta

Akses Internet :

Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id (diakses 28

Agustus 2013).

peran diklat

Documents