perbedaan mengenai praktek pembuatan perjanjian hukum internasional di indonesia sebelum amandemen...

7/22/2019 Perbedaan Mengenai Praktek Pembuatan Perjanjian Hukum Internasional Di Indonesia Sebelum Amandemen Dan

1/23

Perbedaan mengenai praktek pembuatan perjanjian hukum

internasional di Indonesia sebelum amandemen dan sesudah

amandemen.

Dalam pasal 11 UUD 1945 dan perubahannya yang berbunyi :1.Presidan dengan persatujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian,danperjanjian dengan negara lain.2.Presiden dalam pembuatan perjanjian internasinal lainnya yang menimbulkan akibatyang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan!egara, dan"atau mengharuskan perubahan atau pembuntukan undang#undang denganpersetujuan DPR.$.%etentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasinal diatur dengan undang#undang.&'ebelum amandemen pasal 11 UUD 1945 menyatakan, (Presiden membuat persetujuandengan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian !egara lain.)

'edangkan setelah amandemen pasal 11 UUD 1945 menyatakan hal yang sama, tetapidiberi penjelasan lebih lanjut dalam ayat kedua dan ketiga yang masing#masing

menyatakan pada pasal 11 ayat 2 dan $ UUD 1945:# Pasal 11 ayat 2 UUD 1945 (Presiden dalam membuat perjanjian internasinal lainnyamenimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait denganbeban keuangan !egara, dan"atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang#undang harus dengan persetujuan DPR.)#Pasal 11 ayat $ UUD 1945 %etentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasinal diaturdengan undang#undang.)

Dengan demikian sangat jelas terlihat perbedaan antara Pasal 11 UUD 1945 yang belumdi amandemen dan Pasal 11 UUD 1945 yang sudah di amandemen. Pasal 11 UUD 1945yang belum di amandemen menjelaskan bah*a setiap perjanjian dengan !egara lain

+perjanjian internasinal diperlukan persetujuan dari DPR. 'edangkan pasal 11 UUD1945 yang sudah di amandemen seperti:1.-kibat#akibat dalam pembuatan perjanjian internasinal yang melibatkan rakyat,beban keuangan !egara, dan adanya amandemen UU yang harus dengan persetujuanDPR.2.%etentuan perjanjian internasinal yang lebih lanjut diatur leh UU.

&'ebelum lahirnya UU !mr 24 ahun 2/// tentang Perjanjian 0nternasinal+selanjutnya disingkat UU !. 24"2///, berdasarkan 'urat Presiden R0 kepada DPR#R!mr 223"%"3/, tanggal 22 -gustus 193/,perihal (pembuatan perjanjian dengannegara lain), dibedakan antara treaty dengan agreement. 'uatu treaty yang ditandatangani

0ndnesia sebagai negara peserta diratiikasi dengan undang#undang. 'ubstansi treatytersebut biasanya sal#sal plitik yang penting yang akan mempengaruhi haluan plitikluar negeri. 'edangkan yang berbentuk agreement 6ukup diratiikasi dengan %eputusanPresiden yang kemudian disampaikan kepada DPRuntuk diketahui.

& Dalam UU !. 24"2///, yang disampaikan kepada DPR adalah 'alinan %eputusanPresiden tentang Ratiikasi Perjanjian 0nternasinal +Pasal 11 ayat +2 UU !. 24"2///.Dalam UU !. 24"2/// tidak dibedakanlagi antara istilah (persetujuan) +agreement dan


2/23

(perjanjian) +treatykarena hanya menggunakan istilah (perjanjian). Dalam Pasal 1/ UU !.24"2/// dikatakan bah*a:Pengesahan perjanjian internasinal dilakukan dengan undang#undang apabila berkenaandengan:a.7asalah plitik,perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara8

b.Perubahan *ilayah ataupenetapan batas *ilayah negara Republik 0ndnesia86.%edaulatan atau hakberdaulat negara8d.ak asasi manusia dan lingkungan hidup8e.Pembentukan kaidah hukum baru8.Pinjaman dan"atau hibahluar negeri.Dalam Pasal 11 Perubahan %etiga UUD1945 khususnya yang termuat dalam ayat +$dikatakan bah*a:: Presiden dalammembuat perjanjian internasinal lainnya yangmenimbulkan akibat yangluas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait denganbeban keuangannegara, dan"atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang#undangharus dengan persetujuan DPR.

&UU !mr $ ahun 1999 tentang ubungan 0nternasinal yang dapat disimpulkansebagai berikut:1. Dasar hukum pembuatan UU !mr $ ahun 1999 didasarkan pada pasal Pasal 5ayat +1, Pasal 11, Pasal 1$, dan Pasal 2/ ayat +1 Undang#Undang Dasar 19458 Undang#Undang !mr 1 ahun 192 tentang Pengesahan %nensi ;ina mengenai ubunganDiplmatik beserta Prtkl nentin n Diplmati6 Relatins and nentin n Diplmati6 Relatins >n6erning -6?uisitin !atinalily, 1931 danPengesahan %nensi mengenai ubungan %nsuler beserta Prtkl nentin n >nsular Relatinsand nentin n >nsular Relatins >n6erning-6?uisitin !atinality, 193$.2. Perjanjian 0nternasinal yang harus dengan persetujuan DPR dalam UU !mr $ahun 1999 ialah perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain sesuaidengan Pasal 11 UUD 1945, Pembukaan dan pemutusan hubungan diplmatik atauknsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggtaanrganisasi internasinal yang ditetapkan leh Presiden harus memperhatikan pendapatDe*an Per*akilan Rakyat, Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaianditetapkan leh Presiden dengan memperhatikan pendapat De*an Per*akilan Rakyat.

$. Perjanjian 0nternasinal yang tidak harus dengan persetujuan DPR dalam UU !mr$ ahun 1999 ialah %e*enangan penyelenggaraan ubungan @uar !egeri danpelaksanaan Plitik @uar !egeri Pemerintah Republik 0ndnesia, ke*enanganpenyelenggaraan ubungan @uar !egeri dan pelaksanaan Plitik @uar !egeri,penunjukan pejabat negara selain 7enteri @uar !egeri, pejabat pemerintah, atau ranglain untuk menyelenggarakan ubungan @uar !egeri di bidang tertentu, Pembukaan danpenutupan kantr per*akilan diplmatik atau knsuler di negara lain atau kantrper*akilan pada rganisasi intemasinal, Pejabat lembaga pemerintah, baik depatemenmaupun nndepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasinal yang dibuat


3/23

antara Pemerintah Republik 0ndnesia dengan Pemerintah negara lain, rganisasiinternasinal, atau subyek hukum internasinal lainnya'ebelum amandemen dalam membuat perjanjian internasinal pada ketentuan UUD 1945pasal 11 + sebelum amandemen tidak memberikan ja*aban yang jelas. Aang biasadipakai dalam praktik sebelum tahun 2/// adalah pedman yang termuat dalam surat

presiden kepada pimpinan DPR tanggal 22 agustus 193/. Aaitu pada 'urat Presiden!mr %"223"193/. Badi, dalam hal ini DPR tidak terlalu berperan dalam membuatperjanjian internasinal.'edangkan sesudah amandemen dalam membuat perjanjianinternasinal harus melalui persetujuan DPR. al ini berdasarkan pada pasal 11 +setelahamnademen. -palagi mengenai hal#hal yang menyangkut hajat hidup rang banyak,keamanan, ssial, budaya dan eknmi harus berdasarkan persetujuan DPR. Cegitu jugaseperti yang diatur dalam UU ! $ ahun 1999 pada pasal 1$, 14, 15 yang menyatakanbah*a dalam prses membuat perjanjian internasinal harus diknsiltasikan dan disetujui leh 7entri dan diatur leh UU.

Perjanjian 0nternasinal yang harus dengan persetujuan DPR, menurut UU ! 24 ahun

2/// :1. 7asalah plitik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara2. Perubahan *ilayah atau penetapan batas *ilayah R0$. %edaulatan atau hak berdaulat negara4. -7 dan lingkungan hidup5. Pembentukan kaidah hukum baru3. Pinjaman dan"atau hibah luar negeri.

'edangkan Perjanjian internasinal yang tidak memerlukan persetujuan DPR adalahperjanjian yang bersiat tekhnis. Aaitu perjanjian induk yang menyangkut kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknlgi, eknmi, teknik, perdagangan, kebudayaan,pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanamanmdal


4/23

Dari pertanyaan yang ibu berikan tentang P7CU--! PRB-!B0-!

0!R!-'0


5/23

perjanjian internasinal yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagikehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,dan"atau mengharuskanperubahan atau pembentukan UU.Prses pembuatan Perjanjian 0nternasinal dijabarkan dengan detail tentang mana sajaPerjanjian 0nternasinal yang benar#benar melalui persetujuan parlemen.

7un6ulnya klausa penjelasan dan pelaksanaan teknis Perjanjian 0nternasinal denganmengeluarkan prduk peraturan perundang#undangan + bisa UU, PRPU, PP, dsb.UU !mr 24 ahun 2/// tentang perjanjian internasinal

Surat Presiden RI Nomor HK/282/19!'urat presiden !. 223"%"3/ merupakan penasiran dari pasal 11 UUD 1945. 'uratPresiden memberikan penasiran bah*a ada dua ma6am bentuk perjanjian yaitu traktatdan agreements. Badi ada dua 6ara pengesahan dari perjanjian#perjanjian tersebut: 1. raktat, pengesahannya melalui DPR dengan Undang#Undang 2. Persetujuan +-greements, pengesahannya dengan %eputusan Presiden dan DPRhanya 6ukup diberitahukan leh 'ekretariat %abinet.

!amun, dalam praktiknya selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalammelaksanakan surat presiden tersebut, antara lain perjanjian#perjanjian yang selama inidigunakan sebagai pedman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasinalsudah tidak sesuai lagi dengan semangat rermasi sehingga perlu diganti denganUndang#undang tentang Perjanjian 0nternasinal.

Hal"hal #an$ harus den$an %ersetu&uan DPR dan #an$ tida' harus den$an

%ersetu&uan DPR

Dalam perjanjian 0nternasinal, Pemerintah hanya akan menyampaikan ke DPRperjanjian#perjanjian yang terpenting saja dalam bentuk treaty untuk mendapatkanpersetujuan DPR sebelum disahkan leh Presiden.Perjanjian#perjanjian ini biasanyamengandung materi :1. 'al#sal plitik atau sal#sal yang dapat mempengaruhi haluan plitik luar negeriseperti halnya dengan perjanjian#perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan+aliansi, perjanjian tentang perubahan *ilayah atau penetapan tapal batasE2. 0katan#ikatan yang sedemikian rupa siatnya sehingga mempengaruhi haluan plitikluar negeri dapat terjadi bah*a ikatan#ikatan sedemikian di6antumkan di dalamperjanjian kerjasama eknmi dan teknis atau pinjaman keuangan.$. 'al#sal yang menurut Undang#Undang Dasar harus diatur dengan Undang#undangseperti sal#sal %ehakiman.'elain hal#hal tersebut diatas, tidak diperlukan persetujuan dari DPR.

UU Nomor () *ahun 1999 tentan$ Hubun$an Internasional

%etentuan#ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri danpelaksanaan plitik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang#undang ini barumengatur beberapa aspek dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaanplitik luar negeri serta belum se6ara menyeluruh dan terpadu.


6/23

!egeri. Undang#undang !mr $ ahun 1999 tentang ubungan @uar !egeri merupakanpelaksanaan dari ketentuan dasar yang ter6antum di dalam Pembukaan dan Catang ubuhUndang#Undang Dasar 1945 dan %etetapan#ketetapan 7ajelis Permusya*aratan Rakyatyang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang#undang ini mengatur segala aspek

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan plitik luar negeri, termasuksarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada *arga negara 0ndnesia diluar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

UU Nomor 24 *ahun 2!!! tentan$ %er&an&ian internasional

1.7elindungi segenap bangsa 0ndnesia dan seluruh tumpah darah 0ndnesia, memajukankesejahteraan umum, men6erdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan ssial,Pemerintah!egara Republik 0ndnesia, sebagai bagian dari masyarakat internasinal, melakukanhubungan dan kerja sama internasinal yang di*ujudkan dalam perjanjian internasinal

2.%etentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjianinternasinal sebagaimanadiatur dalam Undang#Undang Dasar 1945 dengan sangat ringkas, sehingga perludijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang#undangan.$.'urat Presiden Republik 0ndnesia !. 223"%"193/ tanggal 22 -gustus 193/ tentangFPembuatan Perjanjian#Perjanjian dengan !egara @ainF yang selama ini digunakansebagai pedman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasinal sudah tidaksesuai lagi dengan semangat rermasi.4.Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasinal antaraPemerintah Republik0ndnesia dan pemerintah negara#negara lain,rganisasi internasinal, dan subjek hukuminternasinal lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikatnegara pada bidang#bidang tertentu, dan leh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatuperjanjian internasinal harus dilakukan dengan dasar#dasar yang jelas dan kuat, denganmenggunakaninstrumen peraturan perundang#undangan yang jelas pula


7/23

7enurut ja*aban saya bu.....'ampai tahun 1939, pembuatan perjanjian#perjanjian

internasinal hanya diatur leh hukum kebiasaan. Cerdasarkan drat pasal#pasal yangdisiaplan leh %misi ukum 0nternasinal, diselenggarakanlah suatu %nerensi0nternasinal di ;ina dari 23 7aret s"d 24 7ei 193 dan dari tanggal 9 -pril s"d 22 7ei1939 untuk mengkdiikasi hukum kebiasaan tersaebut. %nerensi kemudian melahirkan=ienna >nentin n the @a* reaties yang ditandatangani tanggal 2$ 7ei 1939.%nensi ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Banuari 19/ dan telah merupakan hukuminternasinal psiti. 'ampai akhir tahun 2///, sudah 95 negara menjadi pihak pada%nensi tersebut. ;alaupun 0ndnesia belum menjadi pihak pada %nensi tersebut,namun ketenutan#ketentuan yang terdapat di dalamnya selalu dijadikan dasar danpedman dalam membuat perjanjian#perjanjian internasinal dengan negara#negara lain.-plikasi di 0ndnesia

Di 0ndnesia, hal yang melandasi tentang pembuatan dan ratiikasi perjanjian adalahpasal 11 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dengan persetujuan De*an Per*akilanRakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Bikakita lihat lebih lanjut, 1/ s"d 15 UUD 1945, disebutkan bah*a kekuasaan Presidensebagai knsek*ensi dari kepala negara. -rtinya bah*a tugas tersebut merupakan hakprergrati dari Presiden, yang berarti pula tugas yang melekat pada Presiden sebagai%epala !egara yang bukan merupakan tugas Pemerintah.'ampai akhir tahun 2/// pasal 11 UUD 1945 ini belum dijabarkan dalam bentuk undang#undang dan satu#satunya penjelasan dari pasal 11 tersebut adalah 'urat Presiden223"%"3/, tanggal 22 -gustus 193/, yang ditujukan kepada %etua DPR, tentangpembuatan perjanjian dengan negara#negara lain. 'urat Presiden ini memberikan penasiran bah*a ada dua ma6am bentuk perjanjianyaitu traktat dan agreements. Badi ada dua 6ara pengesahan dari perjanjian#perjanjiantersebut:+1 raktat, pengesahannya melalui DPR dengan Undang#Undang+2 Persetujuan +-greements, pengesahannya dengan %eputusan Presiden danDPR hanya 6ukup diberitahukan leh 'ekretariat %abinet.


8/23

al ini berdampak pada, bila pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mensahkanperjanjian melalui UU dan mensahkan persetujuan melalui %eppres sesuai dengan 'uratPresiden 223 tersebut, dalam pelaksanaannya Pemernitah akan mensahkan semuapersetujuan hanya dengan %eppres dan bukan dengan UU seperti yang sering terjadi.%eseragaman di bidang ini juga diperlukan untuk menghindari kebingungan para pejabat

yang bertugas di bidang.treaty#making pr6ess.

Pada era


9/23

%eppres, 0ndnesia juga dapat membuat perjanjian internasinal yang berlaku setelahpenandatanganan. Pasal 15 ini menyangkut instrumen#instrumen hukum yang kurangrmal seperti 7U, agreed minutes, eG6hange ntes r letters dan lainnya.Dan bisa lihat dalam Undang#undang republik indnesia 24 tahun 2/// tentangperjanjian internasinal sebagai berikut:

P!B@-'-! --' U!D-!#U!D-! RPUC@0% 0!D

Dalam melaksanakan plitik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasinal,Pemerintah Republik 0ndnesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjianinternasinal dengan negara lain, rganisasi internasinal, dan subjek#subjek hukuminternasinal lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmupengetahuan dan teknlgi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi

antarnegara. 'ejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pulakerja sama internasinal yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasinal.Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasinal melibatkan berbagai lembaga negaradan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. -gar ter6apai hasil yang maksimal,diperlukan adanya krdinasi di antara lembaga#lembaga yang bersangkutan. Untuktujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang#undangan yang mengaturse6ara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahanperjanjian internasinal.Pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasinal yang adasebelum disusunnya undang#undang ini tidak dituangkan dalam suatu peraturanperundang#undangan yang jelas sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyakkesimpang#siuran.Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjianinternasinal.


10/23

erbal, mdus iendi, dan letter intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjianmenunjukkan bah*a materi yang diatur leh perjanjian tersebut memiliki bbt kerjasama yang berbeda tingkatannya. !amun demikian, se6ara hukum, perbedaan tersebuttidak mengurangi hak dan ke*ajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjianinternasinal. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasinal,

pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampakplitiknya bagi para pihak tersebut.'ebagai bagian terpenting dalam prses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjianinternasinal perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatunegara se6ara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dalam praktiknya, bentukpengesahan terbagi dalam empat kategri, yaitu +a. ratiikasi +ratii6atin apabila negarayang akan mengesahkan suatu perjanjian internasinal turut menandatangani naskahperjanjian. +b. aksesi +a66esin apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjianinternasinal tidak turut menandatangani naskah perjanjian. +6. penerimaan +a66eptan6edan penyetujuan +appral adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara#negara pihak pada suatu perjanjian internasinal atas perubahan perjanjian internasinal

tersebut. 'elain itu, juga terdapat perjanjian#perjanjian internasinal yang tidakmemerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasinal di 0ndnesia selama inidijabarkan dalam 'urat Presiden !. 223"%"193/ tertanggal 22 -gustus 193/, kepada%etua De*an Per*akilan Rakyat, yang telah menjadi pedman dalam prses pengesahanperjanjian internasinal, yaitu pengesahan melalui undang#undang atau keputusanpresiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. !amun demikian, dalam praktikselama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presidentersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang#undang tentang Perjanjian 0nternasinal.Pkk materi yang diatur dalam undang#undang ini disusun dengan sistematika sebagaiberikut:a.%etentuan Umum8b.Pembuatan Perjanjian 0nternasinal86.Pengesahan Perjanjian 0nternasinal8d.Pemberlakuan Perjanjian 0nternasinal8e.Penyimpanan Perjanjian 0nternasinal8.Pengakhiran Perjanjian 0nternasinal8g.%etentuan Peralihan8h.%etentuan Penutup.


11/23

saya 6ba ja*ab ya bu.......

perjanjian 0nternasinal dalam pasal 11 UUD 1945 baik sebelum dan sesudahamandemen tidak terjadi perbedaan yang begitu prinsipil. karena pada dasarnyapelaksanaan perjanjian internasinal dan plitik luar negeri adalah plitik bebas akti danharus merupakan pen6erminan idelgi bangsa. Pan6asila sebagai idelgi bangsa0ndnesia dan merupakan landasan idilgi yang menji*ai plitik luar negri. padaintinya yang membedakan pembuatan perjanjian internasinal sebelum dan sesudahamandemen yang berdasarkan pasal 11 UUD 1945 yaitu pada persetujuan DPR. sebelumamandemen pembuatan perjanjian internasinal tanpa harus persetujuan DPR. tetapisetelah amandemen pembuatan perjanjian internasinal harus berdasarkan persetujuanDPR. dan seperti yang diatur dalam UU n $ tahun 1999, padapasal 1$,14,dan 15 yangmenyatakan bah*a dalam prses membuat perjanjian internasinal terlebih dahulu

dibi6arakan dan disepakati mentri dan aturan UU. perjanjian internasinal yang harusberadasarkan persetujuan DPR yaitu mengenai kesehjateraan ;!0 yang ada di @uarnegri.


12/23

Re: hubungan pasal 38 ayat 1 dan 2 statuta mahkamah internasional

1. ubungan antara pasal $ ayat 1 dan ayat 2 adalah sangat berkaitan, dimana keduapasal tersebut sama#sama menjelaskan tentang persetujuan dalam memutuskanpenyelesaian masalah atau kasus internasinal yang sedang terjadi dengan menggunakanatau berdasarkan hukum internasinal yang sedang berlaku. Dengan kata lain, pasal inimenerapkan traktat dan kebiasaan yang ada, merupakan pengakuan akan traktat sebagaisalah satu sumber rmal.

2. Aang dimaksud dengan ke*enangan hakim mahkamah internasinal dapatmemutuskan perkara berdasarkan asas (eG ae?u et bn) adalah dimana kekuasaan

pengadilan untuk memutuskan berdasarkan pada pertimbangan hakim atau arbitratrsebagai (the air est slutin in the 6ir6umstan6es) tanpa mempertimbangkan aturan yangberlaku. etapi dalam kenyataanya, persalan yang rumit, dasar persetujuan pihak#pihakyang bersengketa se6ara diam memungkinkan putusan dengan dasar eG ae?u et bndapat diputuskan dengan baik.
http://forum.hukum-umm.info/index.php?PHPSESSID=d8d668359bd553931a272e4b81a78cfd&topic=24.msg335#msg335http://forum.hukum-umm.info/index.php?PHPSESSID=d8d668359bd553931a272e4b81a78cfd&topic=24.msg335#msg335


13/23

Re: Pembuatan Perjanjian Internasional sebelum dan setelah amandemen UUD !

1.Cerdasarkan dasar hukum pembuatannya, sebelum amandemen UUDH 45 praktekpembuatan perjanjian internasinal berpedman pada Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi(Presiden dengan persetujuan De*an Per*akilan Rakyat +DPR menyatakan perang,membuat perdamaian dan perjanjian dengan !egara lain). 'edangkan, setelahamandemen UUDH 45 pembuatan perjanjian internasinal lebih berpedman pada 'uratPresiden !:%"223I193/ dan UU !.$ ahun 1999.'ebagai bukti adalah dalamsetiap diskusinya, Presiden selalu memun6ulkan %epres 223"193/ tersebut sebgaipedman pelaksanaan perjanjian internasinalnya.

2.Cerdasarkan ketetapan dalam UUD 1945, sebelum amandemen hanya ada satu ayatyang berbunyi (Presiden dengan persetujuan De*an Per*akilan Rakyat +DPRmenyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan !egara lain) yangmenjadi satu#satunya pedman dalam pembuatan pelaksanaan perjanjian internasinal.'edangkan setelah amandemen terdapat beberapa ayat tambahan seperti : (Presidendalam membuat perjanjian internasinal lainnya yang menimbulkan akibat yang luas danmendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan"ataumengharuskan perubahan atau pembentukan undang#undang harus dengan persetujuanDe*an Per*akilan Rakyat) dan (%etentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasinaldiatur dengan undang#undang.)Dimana akhirnya dasar hukum tidak hanya pasal 11UUDH45 saja, tetapi ada sumber#sumber hukum lain yang akhirnya menjadi pedmandalam pembuatan perjanjian internasinal.

$.'ebelum amandemen UUDH 45, DPR mempunyai peranan yang sangat penting dalampengesahan perjanjian internasinal. DPR dapat melakukan penga*asan terhadappemerintah serta dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian internasinal yangdipandang merugikan kepentingan nasinal. 'edangkan setelah amandemen, Presidendan 7enteri memiliki surat kuasa penuh dalam pembuatan perjanjian internasinal,meskipun Pemerintah Republik 0ndnesia harus menyampaikan salinan setiap keputusanpresiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasinal kepada De*an Per*akilanRakyat untuk diealuasi.2 Dalam hal persetujuan DPR ini memang tidak terlalu berbedabaik sebelum maupun setelah amandemen. anya saja, ketetapan UU sebelum-mandemen DPR mempunyai kuasa penuh dalam menentukan atau menyetuji perjanjianinternasinal.'umber :gle.6m dalam tulisan tentang -nalisis ukum @


14/23

'urat Presiden !. 223"193/

Perbedaan praktek pembuatan perjanjian internasinal pada pasal 11 sebelumamandemen dan sesudah amandemen. Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemenmenyatakan, (Presiden membuat persetujuan dengan DPR untuk menyatakan perang,membuat perdamaian dan perjanjian dengan !egara lain.)-dapun Pasal 11 UUD 1945 sesudah amandemen isinya sama saja tetapi diberipenjelasan lebih lanjut dalam ayat 2 dan $ yang masing#masing menyatakan.)presidendalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasarpada kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan dan"atau mengharuskanperubahan atau pembentukan undang undang harus dengan persetujuan DPR)selanjutnya ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasinal diatur dalam undang

undang.'urat presiden !. 223"%"193/ masih berlaku sebagai pedman untuk membuat danmengesahkan perjanjian internasinal. Perjanjian dengan negara lain ada dua bentukperjanjian perjanjian penting dan perjanjian lainnya +agreement. Perjanjian perjanjianpeting harus melalui ketentuan ketentuan yang ada pada pasal 11 dan berbentuk trakat.UU !mr $ ahun 1999 tentang ubungan 0nternasinal dan UU !mr 24 ahun2/// tentang Perjanjian 0nternasinal didasarkan pada Pasal 5 -yat +1, Pasal 11, danPasal 2/ Undang#Undang Dasar 1945 dan Perubahannya +19998 2. Undang#undang!mr $ ahun 1999 tentang ubungan @uar !egeri +@embaran !egara ahun 1999!mr 1538 ambahan @embaran !egara !mr $28Pada UU !mr 24 ahun 2/// menetapkan undang undang tentang perjanjianinternasinal, dan pembuatan perjanjian internasinal yang ter6antum sebagai berikut :Pasal 41.Pemerintah Republik 0ndnesia membuat perjanjian internasinal dengan satu negaraatau lebih, rganisasi internasinal, atau subjek hukum internasinal lain berdasarkankesepakatan8 dan para pihak berke*ajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebutdengan iktikad baik.2.Dalam pembuatan perjanjian internasinal, Pemerintah Republik 0ndnesiaberpedman pada kepentingan nasinal dan berdasarkan prinsip#prinsip persamaankedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasinal maupunhukum internasinal yang berlaku.Pasal 51.@embaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nndepartemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai ren6ana untuk membuat perjanjianinternasinal, terlebih dahulu melakukan knsultasi dan krdinasi mengenai ren6anatersebut dengan 7enteri.2.Pemerintah Republik 0ndnesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjianinternasinal, terlebih dahulu harus menetapkan psisi Pemerintah Republik 0ndnesiayang dituangkan dalam suatu pedman delegasi Republik 0ndnesia.$.Pedman delegasi Republik 0ndnesia, yang perlu mendapat persetujuan 7enteri,


15/23

memuat hal#hal sebagai berikut :a. latar belakang permasalahan8 b. analisis permasalahanditinjau dari aspek plitis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhikepentingan nasinal 0ndnesia8 6. psisi 0ndnesia, saran, dan penyesuaian yang dapatdilakukan untuk men6apai kesepakatan.4.Perundingan ran6angan suatu perjanjian internasinal dilakukan leh Delegasi

Republik 0ndnesia yang dipimpin leh 7enteri atau pejabat lain sesuai dengan materiperjanjian dan lingkup ke*enangan masing#masing.Pasal 31.Pembuatan perjanjian internasinal dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan,perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.2.Penandatanganan suatu perjanjian internasinal merupakan persetujuan atas naskahperjanjian internasinal tersebut yang telah dihasilkan dan"atau merupakan pernyataanuntuk mengikatkan diri se6ara deiniti sesuai dengan kesepakatan para pihak.Pasal 1.'eserang yang me*akili Pemerintah Republik 0ndnesia, dengan tujuan menerimaatau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian

internasinal, memerlukan 'urat %uasa.2.Pejabat yang tidak memerlukan 'urat %uasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1-ngka $ adalah:Presiden dan 7enteri.$.'atu atau beberapa rang yang menghadiri, merundingkan, dan"atau menerima hasilakhir suatu pertemuan internasinal, memerlukan 'urat %eper6ayaan.4.'urat %uasa dapat diberikan se6ara terpisah atau disatukan dengan 'urat %eper6ayaan,sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasinal ataupertemuan internasinal.5.Penandatangan suatu perjanjian internasinal yang menyangkut kerja sama teknissebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalamlingkup ke*enangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemenmaupun nndepartemen, dilakukan tanpa memerlukan 'urat %uasa.Pasal 1.Pemerintah Republik 0ndnesia dapat melakukan pensyaratan dan"atau pernyataan,ke6uali ditentukan lain dalam perjanjian internasinal tersebut.2.Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjianinternasinal harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.$.Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik 0ndnesia dapatditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata 6ara yangditetapkan dalam perjanjian internasinal.al yang harus dengan persetujuan DPR. Pengesahan traktat dan yang menyangkutdengan kepentingan publik harus berknsultasi dengan DPR. Dan yang tidak perlumendapat persetujuan DPR antara lain memrandum.


16/23

ukum 0nternasinal publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengaturhubungan atau persalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersiat perdata.'edangkan menurut -kehurst, (ukum 0nternasinal adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antara negara#negara).Perjanjian dengan negara lain ialah Perjanjian 0nternasinal yang leh J76htar%usumaatmadjaK diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggta masyarakatbangsa#bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat#akibat hukum tertentu+76htar %usumaatmadja, 193:1/9. Dan pada dasarnya Perjanjian 0nternasinal dibuatmelalui tiga tahap, yaitu perundingan +negtiatin, penandatanganan +signature danpengesahan +ratii6atin.

Perbedaan pembuatan perjanjian#perjanjian ukum 0nternasinal di 0ndnesia pada saatsebelum amandemen dan sesudah amandemen.Pasal 11 UUDK45 berbunyi : FPresiden dengan persetujuan De*an Per*akilan Rakyatmenyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain). Dansetelah amandemen, pada pasal 11 terdapat tambahan di ayatnya, yaitu ayat 2 UUDK45yang berbunyi (Presiden dalam membuat Perjanjian 0nternasinal lainnya menimbulkanakibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan bebankeuangan !egara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang#undangharus dengan persetujuan DPR), ayat $ UUDK45 berbunyi (%etentuan lebih lanjuttentang Perjanjian 0nternasinal diatur dengan UU). 7enurut saya penambahan ayat pada pasal 11 ialah lebih merin6ikan dan terdapat 2bentuk perjanjian yang di jelaskan pada 'urat Presiden !. 223"%"193/, yaituperjanjian#perjanjian penting dan perjanjian lainnya +agreement. Perjanjian#perjanjianpeting ialah perjanjian yang berdasarkan ketentuan#ketentuan yang ada pada pasal 11 danberbentuk trakat sedangkan perjanjian lainnya lebih berbentuk agreement. Perjanjian ituberbeda pada letak prses pengesahan +ratii6atin yang salah satunya pengesahan itu dilakukan setelah melalui persetujuan DPR.Pada UU !. $ tahun 1999 dan UU !. 24 tahun 2/// tentang Perjanjian 0nternasinalmenjelaskan perbedaan perjanjian#perjanjian yang harus melalui persetujuan DPR ataupun tidak. UU tersebut di dasarkan pada Pasal 5 -yat +1, Pasal 11, dan Pasal 2/ UUDK45dan perubahannya +19998 2. UU !. $ tahun 1999 tentang ubungan @uar !egeri pada@embaran !egara tahun 1999 !. 153 dan tambahan @embaran !egara !. $28 PadaUU !. 24 tahun 2/// menetapkan UU tentang Perjanjian 0nternasinal dan pembuatanPerjanjian 0nternasinal.UU R0 !. 24 tahun 2/// menetapkan UU tentang Perjanjian 0nternasinal danpembuatan Perjanjian 0nternasinal. Pada UU R0 !. 24 ahun 2/// memakai dasarhukum pada Pasal 5 -yat +1, Pasal 11, dan Pasal 2/ UUDK45 dan Perubahannya +19998UU !. $ tahun 1999 tentang ubungan @uar !egeri +@embaran !egara ahun 1999!. 1538 ambahan @embaran !egara !mr $2. 'elain dari dasar hukum yangtertera di atas, UU R0 !. 24 tahun 2/// berisi:


17/23

L. al yang harus dengan persetujuan DPR dalam UU ini ialah penyampaian salinansetiap keputusan#keputusan presiden yang mengesahkan suatu Perjanjian 0nternasinaluntuk diealuasi, pertimbangan plitis yang diberikan menteri dan langkah#langkah yangdiambil yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan Perjanjian 0nternasinal,dengan berknsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

L. 'edangkan hal yang tidak memerlukan persetujuan DPR dalam UU ini ialah selainyang tidak tertera di atas.


18/23

Praktek pembuatan perjanjian internasinal atas dasar hukum pembuatannya

'ebelum amandemen

Di dalam pasal 11 UUD 1945 berbunyi: (Presiden dengan persetujuan De*an Per*akilanRakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain)%etentuan yang 6ukup singkat tersebut sering menimbulkan banyak tasiran, ke6ualimenyangkut perang dan perdamaian sudah tegas. 'ebaliknya langkah mengadakanperjanjian dengan !egara lain dapat di tasirkan berma6am#ma6am, baik isinaya,pesertanya, siat, *e*enang maupun luas se6ukupnya dan lain#lainnya.%arena siat pasal 11 UUD 1945 tersebut imperatie, pada tahun 193/, De*an

Per*akilan tng Ryng +DPRR mengajukan pertanyaan tertulis kepadapemerintah tentang ji*a"arah pasal 11 UUD 1945 tersebut, khusus yang berkaitan denganketerlibatan DPR dalam perjanjian#perjanjian 0nternasinal yang diadakan pemerintah.Presiden pada tanggal 22 -gustus 193/ mengirim surat ja*aban kepada DPRR dengansurat !. 223"%" 193/, tentang Pembuatan Perjanjian dengan !egara lain isinya antaralain, menyatakan bah*a tidak semua perjanjian yang diadakan leh pemerintah dengan!egara lain harus mendapat persetujuan di DPR. Persetujuan DPR hanya diperlukanuntuk persetujuan yang masuk kuliikasi sangat penting +treaty, antara lain perjanjianyang berkaitan dengan plitik luar negeri, %erjasama eknmi +pinjaman uang,ke*arganegaraan, sal kehakiman. 'edangkan perjanjian yang kurang penting +agrementtidak memerlukan persetujuan DPR, 6ukup pemberitahuan saja.-grement dalam bentuk keputusan presiden, bentuk keputusan presiden mulai dikenalsejak surat Presiden ! 2232" %"59,25"%"59 dan $3 $9 "%" 59. Cerdasarkan surat7ensesneg tanggal 2$##195 n 2/2 "7 "'esneg" " 5 kepada %etua DPR perihalratiikasi knensi "perjanjian, dinyatakan 'urat Presiden n 223"%"3/ merupakandasar hukum pelaksanaan pasal 11 UUD 1945.-tas dasar surat tersebut, berarti perjanjian penting harus dalam bentuk UU atau bentuklain yang disepakati bersama.%etentuan tersebut memberi indikasi bah*a berlakunya hukum internasinal tidakbersiat tmatik, harus mele*ati satu prses persetujuan DPR dalam bentuk UU,sedangkan yang kurang penting diserahkan kepada kearian pemerintah dalam *ujudkeputusan pemerintah minimal keputusan presiden. Disinilah Pemerintah"DPR harusdapat membuat ilter, demi kepentingan nasinal dan kemanusian.Untuk memberi kejelasan dan patkan yang lebih tegas, perlu kiranya surat Presiden n233"%"3/ lebih disempurnakan lagi, terutama di dalam menghadapi perubahan tatahubungan internasinal yang semakin tak terbatas, terbuka, dan luas dengan memberikesempatan kepada DPR untuk membahas lebih leluasa"rin6i, sehingga menjadi lebihpasti. al ini sangat penting untuk tetap menjaga dan mempertahankan kepastian hukumdan penegasan *e*enang yang ada.-danya %nensi ;ina 1939 tentang perjanjian +=ienna >nentian the la*


19/23

reaties dapat dipakai sebagai pedman"a6uan umum di dalam mengatur mekanisme tatahubungan antar lembaga dan mengembangkan "meningkatkan *a*asan internasinal dikalangan para mahasis*a dan umum di dalam negeri sehingga dapat mengetahuihubungan antara hukum internasinal dengan keputusan"kebijaksanaan yang ditempuh didalam negeri le*at saluran#saluran yang sudah ada.

'etelah amandemen

Pasal 11 UUD 1945 menyatakan hal yang sama,tetapi di beri penjelasan lebih lanjut.Dalam ayat ke dua menyatakan (Presiden dalam membuat perjanjian 0nternasinal@ainnya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkaitdengan beban keuangan !egara, dan"mengharuskan perubahan atau pembentukanundang#undang harus dengan persetujuan DPR.)Dalam ayat ke tiga menyatakan (%etentuan lebih lanjut tentang perjanjian 0nternasinaldiatur dengan undang#undang.)

erlihat sangat berbeda antara Pasal 11 UUD 1945 sebelum diamandemen dan yangsudah diamandemen

UU ! $ tahun 1999 tentang hubungan internasinal yang menyangkut perjanjianinternasinal dengan persetujuan DPR maupun tidak dengan persetujuan DPR.

Dasar hukum pembuatan UU ! $ tahun 1999 didasarkan pada pasal 5 ayat +1, Pasal11, Pasal 1$, dan Pasal 2/ ayat +1 Undang#Undang Dasar 1945Perjanjian 0nternasinal yang harus dengan persetujuan DPR dalam UU ! $ tahun1999 ialah perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain sesuaidengan pasal 11 UUD 1945Perjanjian 0ntenasinal yang tidak harus dengan persetujuan DPR dalam UU ! $ tahun1999 ialah ke*enangan penyelenggaraan ubungan @uar !egeri dan pelaksanan Plitik@uar !egeri, penunjukan pejabat !egara selain 7enteri @uar !egeri, Pejabat Pemerintah,atau rang lain untuk menyelenggarakan ubungan @uar !egari di bidang tertentu,pembukaan dan penutupan kantr per*akilan diplmatik atau knsuler di !egara lainatau kantr per*akilan pada rganisasi internasinal, Pejabat !egara pemerintah, baikdepartemen maupun nndepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasinalyang di buat antara Pemerintah Republik 0ndnesia dengan Pemerintah negara lain,rganisasi internasinal, atau subyek hukum internasinal lainnya, dan Pelaksananke*enangan.

UU ! 24 tahun 2/// tentang hubungan internasinal yang menyangkut perjanjianinternasinal dengan persetujuan DPR maupun tidak dengan persetujuan DPR.

Dasar hukum pembuatan UU R0 n.24 tahun 2/// ialah Pasal 5 ayat +1, Pasal 11, danPasal 2/ Undang#Undang Dasar 1945 dan perubahannya +19998 Undang#Undang nmer$ tahun 1999 tentang ubungan @uar !egeri


20/23

al yang harus dengan persetujuan DPR dalam UU ini ialah penyampaian salinan setiapkeputusan#keputusan Presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasinal untukdiealuasi, pertimbangan plitis yang di berikan menteri dan langkah#langkah yangdiambil yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasinal,dengan berknsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publi6.

'edangkan hal yang tidak memerlukan persetujuan DPR dalam UU ini ialah Perjanjianyang kurang penting +agreement tidak memerlukan persetujuan DPR, 6ukuppemberitahuan saja.


21/23

Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, (Presiden membuat persetujuandengan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan!egara lain.) 'edangkan setelah amandemen pasal 11 UUD 1945 menyatakan hal yangsama, tetapi diberi penjelasan lebih lanjut dalam ayat kedua dan ketiga yang masing#masing menyatakan:

# Pasal 11 ayat 2 UUD 1945 menyatakan (Presiden dalam membuat perjanjianinternasinal lainnya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyatyang terkait dengan beban keuangan !egara, dan"atau mengharuskan perubahan ataupembentukan undang#undang harus dengan persetujuan DPR.) # Pasal 11 ayat $ UUD 1945 menyatakan (%etentuan lebih lanjut tentang perjanjianinternasinal diatur dengan undang#undang.)

Perbedaan antara Pasal 11 UUD 1945 yang belum di amandemen dan Pasal 11UUD 1945 yang sudah di amandemen :Pasal 11 UUD 1945 yang belum di amandemen menjelaskan bah*a setiap perjanjiandengan !egara lain +perjanjian internasinal diperlukan persetujuan dari DPR.'edangkan pasal 11 UUD 1945 yang sudah di amandemen menjelaskan se6ara lebihrin6i, seperti:1. -kibat#akibat dalam pembuatan perjanjian internasinal yang melibatkan rakyat,beban keuangan !egara, dan adanya amandemen UU yang harus dengan persetujuanDPR.2. %etentuan perjanjian internasinal yang lebih lanjut diatur leh UU.

'urat Presiden !. 223"%"193/ yang berisi : a. Perjanjian dengan !egara lain dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu perjanjian#perjanjian penting dan perjanjian#perjanjian lainnya +agreement. b. Pada hakikatnya pemerintahlah yang menentukan, mana perjanjian terpenting danmana perjanjian lainnya yang berupa agreement.7enurut surat presiden itu, perjanjian yang terpenting ialah perjanjian berdasarkanketentuan Pasal 11 UUD 1945. perjanjian itu harus mendapat persetujuan dari DPRsebelum disahkan leh Presiden. Perjanjian itu mengandung sal#sal plitik yang laMimdibentuk dengan istilah traktat, sedangkan perjanjian di luar ketentuan pasal 11 UUD1945 bentuknya agreement yang akan disampaikan kepada DPR untuk diketahui setelahdisahkan leh presiden.'urat Presiden ini masih berlaku dalam prses pembuatan perjanjian dengan !egara lain.

UU !mr $ ahun 1999 tentang ubungan 0nternasinal yang berisi :a. Dasar hukum pembuatan UU !mr $ ahun 1999 didasarkan pada pasal Pasal 5

ayat +1, Pasal 11, Pasal 1$, dan Pasal 2/ ayat +1 Undang#Undang Dasar 19458 Undang#Undang !mr 1 ahun 192 tentang Pengesahan %nensi ;ina mengenai ubunganDiplmatik beserta Prtkl


22/23

+=ienna >nentin n Diplmati6 Relatins and nentin n Diplmati6 Relatins >n6erning -6?uisitin !atinalily, 1931 danPengesahan %nensi mengenai ubungan %nsuler beserta Prtkl nentin n >nsular Relatinsand nentin n >nsular Relatins >n6erning

-6?uisitin !atinality, 193$ +@embaran !egara Republik 0ndnesia ahun 192!mr 28 ambahan @embaran !egara Republik 0ndnesia !mr $2118 Undang#undang !mr 2 ahun 192 tentang Pengesahan %nensi 7engenai 7isi %husus+>nentin n 'pe6ial 7issin, !e* Ark, 1939 +@embaran !egara Republik0ndnesia ahun 192 !mr $8 ambahan @embaran !egara Republik 0ndnesia!mr $212. b. Perjanjian 0nternasinal yang harus dengan persetujuan DPR dalam UU !mr $ahun 1999 ialah perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain sesuaidengan Pasal 11 UUD 1945, Pembukaan dan pemutusan hubungan diplmatik atauknsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggtaanrganisasi internasinal yang ditetapkan leh Presiden harus memperhatikan pendapat

De*an Per*akilan Rakyat, Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaianditetapkan leh Presiden dengan memperhatikan pendapat De*an Per*akilan Rakyat. 6. Perjanjian 0nternasinal yang tidak harus dengan persetujuan DPR dalam UU!mr $ ahun 1999 ialah %e*enangan penyelenggaraan ubungan @uar !egeri danpelaksanaan Plitik @uar !egeri Pemerintah Republik 0ndnesia, ke*enanganpenyelenggaraan ubungan @uar !egeri dan pelaksanaan Plitik @uar !egeri,penunjukan pejabat negara selain 7enteri @uar !egeri, pejabat pemerintah, atau ranglain untuk menyelenggarakan ubungan @uar !egeri di bidang tertentu, Pembukaan danpenutupan kantr per*akilan diplmatik atau knsuler di negara lain atau kantrper*akilan pada rganisasi intemasinal, Pejabat lembaga pemerintah, baik depatemenmaupun nndepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasinal yang dibuatantara Pemerintah Republik 0ndnesia dengan Pemerintah negara lain, rganisasiinternasinal, atau subyek hukum internasinal lainnya, dan Pelaksanaan ke*enangan.

UU R0 n. 24 ahun 2///, yang berisi :a. Dasar hukum pembuatan UU R0 n 24 tahun 2/// ialah Pasal 5 -yat +1, Pasal 11,

dan Pasal 2/ Undang#Undang Dasar 1945 dan Perubahannya +19998 Undang#undang!mr $ ahun 1999 tentang ubungan @uar !egeri +@embaran !egara ahun 1999!mr 1538 ambahan @embaran !egara !mr $28 b. al yang harus dengan persetujuan DPR dalam UU ini ialah penyampaian salinansetiap keputusan keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasinaluntuk diealuasi, pertimbangan plitis yang diberikan menteri dan langkah#langkah yangdiambil yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasinal,dengan berknsultasi dengan De*an Per*akilan Rakyat dalam hal yang menyangkutkepentingan publik. 6. 'edangkan hal yang tidak memerlukan persetujuan DPR dalam UU ini ialah selainyang tidak tertera di atas.


23/23

perbedaan mengenai praktek pembuatan perjanjian hukum internasional di indonesia sebelum amandemen...

Documents