rpsc iii sambutan bapak sapto amal

7/25/2019 RPSC III Sambutan Bapak Sapto Amal

1/23

1 | P a g e

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PAPARAN ANGGOTA II BPK RI

PADA ACARA

REGIONAL PUBLIC SECTOR CONFERENCE III

SURABAYA, RABU, 11 DESEMBER 2013

DENGAN TEMA

Public Sector Acccounting for Public Accountability:

Pemeri!""# L"$%r"# Ke&"#'"# Pemeri#(") *er*"!i!

Ar&"+ (& me#i#'"("# "("*i+i("! $&*+i

Y() B"$"- I*& Pe!er(" Regional Public SectorConference.RPSC/ III

Assalau!alai"u #ara$atulla$i #abara"atu$%

Selaat Pagi% &an Sala se'a$tera untu" "ita seua

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas

terselenggaranya acara Regional Public Sector ConferenceIII

pada hari ini, rabu, 11 Desember 201! Acara Regional Public

Sector Conference III ini diharapkan dapat semakin

mengukuhkan Ind"nesia sebagai pusat pengembangan

akuntansi sekt"r publik di Asia Tenggara!


2/23

2 | P a g e

#ntuk dapat menjadi pusat pengembangan akuntansi sekt"r

publik di Asia Tenggara, Ind"nesia sebaiknya$

1!%emiliki "rganisasi pengembangan akuntansi sekt"r

publik yang diakui k"mpetensinya&

2!%emiliki standar akuntansi yang dapat menjadi payung

sekaligus sebagai re'erensi utama dalam pengembangan

standar dan sistem akuntansi di negara lain& serta

!

Telah membuktikan bah(a pelaku sekt"r publik,

khususnya pemerintah Ind"nesia termasuk pemerintah

daerahnya mampu menyusun lap"ran keuangan sesuai

standar akuntansi yang dikembangkan tersebut!

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

Pembuktian bah(a pemerintah mampu menyusun lap"ran

keuangan sesuai dengan standar akuntansi adalah melalui

indikat"r "pini yang diberikan "leh )P*! Terdapat +

empat- jenis "pini yang dapat diberikan "leh )P* atas

.ap"ran keuangan Pemerintah, yakni i- "pini (ajar tanpapengecualian (unqualified opinion), ii- "pini (ajar dengan

pengecualian (qualified opinion), iii- "pini tidak (ajar

(adversed opinion), dan i/- pernyataan men"lak

memberikan "pini (disclaimer of opinion)!


3/23

3 | P a g e

pini atas lap"ran keuangan pemerintah tersebut

ditetapkan )P* dengan kriteria sebagaimana dinyatakan

dalam penjelasan pasal 1 ## "m"r 13 Tahun 200+

tentang pemeriksaan pengel"laan dan tanggung ja(ab

keuangan egara, yaitu 1- kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, 2- kecukupan pengungkapan

adequate disclosures-, - kepatuhan terhadap peraturan

perundang4undangan, dan +- e'ekti/itas sistem

pengendalian intern!

Dengan demikian, "pini atas .ap"ran *euangan yang

diberikan )P* memiliki peran strategis tidak hanya untuk

memberikan keyakinan yang memadai kepada para

stakeholders lap"ran keuangan pemerintah, tetapi juga

berpengaruh bagi pengakuan dan pembuktian kepada

negara5negara Asia Tenggara dan dunia internasi"nal!

%eskipun tujuan seperti itu bukanlah menjadi tujuan utama,

tetapi demi kepentingan negara, bene'it seperti itu dapat

di"ptimalkan tanpa harus mengabaikan pencapaian tujuan

utama penyusunan lap"ran keuangan pemerintah! 6atatan

penting kami untuk mengingatkan kepada kita semua,bah(a tujuan utama pelap"ran keuangan pemerintah adalah

dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa yaitu mencapai

kesejahteraan masyarakat for public welfare- disamping

tujuan yang dinyatakan dalam undang5undang, yaitu sebagai

pertanggungja(aban pelaksanaan anggaran pemerintah for

public accountability-!


4/23

4 | P a g e

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

Sebagai bentuk pertanggungja(aban pelaksanaan anggaran

pemerintah, lap"ran keuangan yang disusun pemerintah

pusat dan daerah terus mengalami peningkatan kualitas

in'"rmasinya dari tahun ke tahun! Setelah 3 lima- tahun

berturut5turut sejak TA 200+, .ap"ran *euangan

Pemerintah Pusat .*PP- terus mendapat "pini disclaimer,

barulah tahun 2007 hingga kini, .*PP mendapatkan "pini

Wajar Dengan Pengecualian WDP-! Atas .*PP TA 2012,

pengecualian yang diberikan )P*, adalah$

1!Pemerintah belum menghitung penerimaan8belanja

karena untung8rugi selisih kurs dari seluruh transaksi

mata uang asing sesuai dengan )uletin Teknis SAP "m"r12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam %ata #ang Asing!

2!

Permasalahan belanja berupa pengendalian atas re/isi

DIPA belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus

atas belanja n"npega(ai, penggunaan belanja barang dan

belanja m"dal yang melanggar peraturan dan berindikasi

merugikan negara, realisasi belanja barang dan m"daltidak sesuai 'isik, realisasi belanja bans"s yang belum

disalurkan sampai dengan 1 desember tidak diset"r ke

kas negara, dan belanja bans"s tidak sesuai sasaran&


5/23

5 | P a g e

!Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset 9ks )PP

yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti )unisys

SAP)- dan da'tar n"minati' pr"perti 9ks )PP serta

belum menyelesaikan penilaian atas Aset pr"perti eks

kel"laan PT PPA& serta

+!6atatan SA. dalam .*PP TA 2012 masih berbeda dengan

rincian 'isik SA., penambahan 'isik SA. tidak dapat

dijelaskan, dan k"reksi manual atas pencatatan Si.PA

tidak didukung d"kumen sumber yang memadai!

Di sisi lain, lap"ran keuangan pemerintah daerah .*PD-

juga terus mengalami perbaikan! Dari +13 .*PD TA 2012,

)P* telah memberikan predikat WTP sebanyak 11 .*PD,

atau meningkat hampir menjadi : kali lipat dibandingkan

capaian "pini WTP atas .*PD TA 200+! pini WTP atas

.*PD TA 2012 tersebut dicapai "leh 1 Pr"/insi diantaranyaadalah 11 Pr"/insi di (ilayah ;a(a dan Sumatera, :

*abupaten, dan 0 *"ta!

leh karenanya, )P* memberikan apresiasi atas upaya

pemerintah yang terus menerus melakukan perbaikan!

amun, )P* juga berharap agar upaya perbaikan tersebutterus ditingkatkan seiring upaya pemerintah untuk

merealisasikan k"mitmen akrualisasi akuntansi

pemerintahan pada pelaksanaan anggaran TA 2013! Sem"ga

implementasi akrualisasi tersebut tidak mengurangi nilai

in'"tmasi lap"ran keuangan pemerintah sebagai

pertanggungja(aban pelaksanaan anggaran!


6/23

6 | P a g e

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

Dalam kerangka lap"ran keuangan pemerintah sebagai

bentuk pertanggungja(aban pelaksanaan anggaran

pemerintah, publik cenderung mempersepsikan capaian

"pini Wajar Tanpa Pengecualian WTP- memiliki arti bah(a

entitas terperiksa adalah entitas yang tidak melakukan

kecurangan maupun ketidakpatuhan! %eskipun kita

mengetahui bah(a persepsi tersebut adalah keliru, sudah

menjadi tugas )P* dan para akuntan pada umumnya untuk

dapat menjelaskan kepada publik bah(a tercapainya "pini

WTP atas .ap"ran *euangan hanyalah diperuntukkan untuk

membuktikan bah(a$

1!

.ap"ran keuangan yang disajikan pemerintah telah sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP- dan cukup

dalam pengungkapan,

2!Sistem Pengel"laan *euangan Pemerintah yang

didalamnya memenuhi unsur5unsur Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah SPIP- telah e'ekti' menghasilkanlap"ran keuangan, dan

!*etentuan peraturan perundang5undangan yang terkait

penyajian in'"rmasi keuangan telah dipatuhi pemerintah

untuk menyajikan lap"ran keuangannya dalam semua hal

yang material!


7/23

7 | P a g e

Dengan pembuktian tersebut, "pini WTP haruslah diartikan

untuk memberikan keyakinan kepada stakeholders bah(a

in'"rmasi keuangan yang tersaji telah (ajar dalam semua

hal yang material dan dapat digunakan untuk kepentingan

pengambilan keputusan!

pini WTP tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan

bah(a dalam pengel"laan dan pertanggungja(aban bebas

dari kecurangan, pini WTP tidak pula menyimpulkan

bah(a SPI telah berjalan secara e'isien dan ek"n"mis, serta

"pini WTP tidak menunjukkan bah(a entitas telah

memberikan kinerja terbaiknya untuk pencapaian

kesejahteraan masyarakat!

Tercapainya "pini WTP tidaklah menjamin bah(a tahun5tahun yang akan datang, )P* juga akan memberikan "pini

WTP atas .ap"ran *euangan Pemerintah tersebut!

Perubahan "pini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain

disebabkan "leh$

1!Adanya kejadian, kebijakan, dan8 atau peraturan

perundang5undangan baru yang mempengaruhi transaksidan penyajian lap"ran keuangan pemerintah& maupun

2!Permasalahan8 k"ndisi yang telah terjadi pada tahun5

tahun sebelumnya dan tidak diselesaikan secara bijak

sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan

lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya!


8/23

8 | P a g e

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

)agi pertanggungja(aban pelaksanaan anggaran

pemerintah, lap"ran keuangan harus memiliki kualitas yang

prima! *ualitas prima tersebut adalah bah(a lap"ran

keuangan pemerintah harus mengandung in'"rmasi yang

berguna usefulness- dan dapat dimengerti understandable-

"leh para stakeholders5nya!

.ap"ran yang berguna ini adalah lap"ran yang relevan dan

realiable termasuk terpenuhinya ketentuan peraturan

perundang5undangan dan semua asersi terkait pelap"ran

keuangan itu sendiri!

#ntuk dapat menghasilkan lap"ran keuangan yangberkualitas, pemerintah harus memiliki sistem pengel"laan

keuangan yang k"mprehensi' dan terintegrasi serta

memiliki sistem pengendalian yang memadai! Sistem

pengendalian tersebut harus dirancang dalam semua

tahapan pengel"laan keuangan pemerintah dengan

memperhatikan dua hal utama yaitu menjamin tercapainyatujuan dari setiap tahapan pengel"laan keuangan itu sendiri

dengan pr"ses yang e'isien dan ek"n"mis, serta

meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam setiap tahapan

tersebut Fraud Control System-!


9/23

9 | P a g e

Sistem pengel"laan keuangan yang demikian ini dapat

dilaksanakan secara manual maupun dapat dirancang dalam

suatu sistem aplikasi yang menggunakan tekn"l"gi

in'"rmasi!

Perancangan sistem aplikasi yang menggunakan tekn"l"gi

in'"rmasi diyakini mampu akan mengurangi pekerjaan yang

bersi'at klerikal! amun sebagus apapun sistem pengel"laan

keuangan yang dirancang, keberhasilan pengel"laan

keuangan pemerintah tetap sangat ditentukan "leh

k"mpetensi dari sumber daya manusia di pemerintahan itu

sendiri!

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

*esiapan sistem aplikasi penyusunan lap"ran keuangan

pemerintah berbasis akrual, sering kali dijadikan hambatan

dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di

pemerintahan! leh karenanya pada kesempatan ini, kami

ingin meluruskan bah(a$

1!

Pertama, sistem aplikasi yang menggunakan tekn"l"gi

in'"rmasi hanyalah salah satu instrumen alternati' untuk

mempermudah implementasi sistem penyusunan lap"ran

keuangan pemerintah yang telah dirancang!


10/23

10 | P a g e

Dengan adanya sistem aplikasi seharusnya pekerjaan

klerikal sudah dapat diminimalisasi bahkan ter5eliminasi

termasuk kesalahan yang bersi'at aritmatik dan teknis

lainnya! leh karenanya, keberadaan sistem aplikasi akan

mempercepat pr"ses penyusunan lap"ran keuangan!

amun, patut disadari bah(a implementasi sistem

penyusunan lap"ran keuangan pemerintah tetap dapat

dilakukan secara manual!

2!*edua, penyeragaman sistem aplikasi pada entitas yang

memiliki karakteristik yang berbeda adalah pandangan

yang tidak tepat!

Penyeragaman sistem aplikasi bisa dilakukan pada

kementerian8 lembaga mengingat kementerian8 lembagamerupakan satu kesatuan entitas pelap"ran dalam

pemerintah pusat! .ain hal5nya, dengan pemerintah

daerah yang merupakan entitas "t"n"m! )isa saja

pemerintah daerah menggunakan sistem aplikasi yang

terstandar di pasaran marketable software-, tetapi

pemerintah daerah tetap dapat melakukan sedikitm"di'ikasi agar sistem tersebut sesuai dengan k"ndisi

serta kebutuhan pemerintahannya masing5masing!


11/23

11 | P a g e

leh karenanya, pada kesempatan ini, kami ingin

mengin'"rmasikan bah(a kita memang harus

membangun satu standar akuntansi yang baik, tetapi kita

harus pula memberikan keleluasaan kepada semua

pengguna standar tersebut untuk merancang sistem

pelaksanaan standar sesuai dengan k"ndisi dan

kebutuhan masing5masing!

!

*etiga, sistem aplikasi yang dibangun haruslah dirancang

sebagai sistem yang ter5integrasi, yaitu ter5integasi antar

semua tahapan pengel"laan mulai dari tahap perencanaan

hingga tahap pertanggungja(aban, maupun terintegrasi

di antara semua users yang terkait!

leh karenanya, )P* terus mengingatkan pemerintahpusat, dalam hal ini menteri keuangan yang sedang

membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

egara SPA- dan Sistem Aplikasi *euangan Tingkat

Instansi SA*TI- dalam kerangka Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat SAPP- agar sistem5sistem yang

dirancang tersebut ter5integrasi pada seluruh tahapanpengel"laan keuangan dan ter5integrasi dengan seluruh

kementerian8 lembaga maupun pemerintah daerah

terkait secara baik!


12/23

12 | P a g e

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

Saat ini, isu terhangat terkait pertanggungja(aban

pelaksanaan anggaran pemerintah adalah kesiapan

pemerintah untuk melakukan trans'"rmasi penyusunan

lap"ran keuangan dari basis cash toward accrual 6TA-

menjadi .ap"ran *euangan .*- berbasis akrual! )agi kami,

penerapan accrual basis dalam lap"ran keuangan adalah

sebagai berikut$

1!Pertama, ## bidang keuangan egara sesungguhnya

mengamanatkan penerapan akuntansi pemerintah

berbasis accrual pada pelaksanaan anggaran tahun 200


13/23

13 | P a g e

2!*edua, masih berdasarkan ## bidang keuangan egara,

dimana penerapan accrual basis tersebut diperuntukkan

bagi pengakuan pendapatan dan belanja pemerintah!

Dengan demikian akan berlaku ketentuan bah(a$

a!pemerintah memiliki ke(ajiban menyusun + empat-

jenis .ap"ran *euangan p"k"k, yaitu .ap"ran =ealisasi

Anggaran .=A-& eraca& lap"ran Aliran *as .A*-& dan

6atatan atas .ap"ran keuangan 6a.*-! leh karenanya

pemerintah harus memenuhi ketentuan ## untuk

akrual terhadap pengakuan pendapatan dan belanja

tersebut ke dalam penyajian + jenis .* yang

diamanatkan "leh ## tersebut, meskipun tidak ada

larangan untuk menambahkan jenis lap"ran keuangan

menjadi : tujuh-!

b!Penerapan accrual basis dilakukan untuk pengakuan

pendapatan dan belanja pemerintah! %engingat

pendapatan dan belanja pemerintah tersebut

merupakan mata anggaran yang akan terjadi sepanjang

tahun anggaran, maka penerapan akrual basis pada

akuntansi pemerintahan dapat berdampak pula padapenyusunan anggaran pemerintah yang berbasis akrual!

c!%engingat transaksi pendapatan dan belanja akan

terjadi sepanjang tahun anggaran, maka akrual basis

harus diterapkan setiap kali transaksi tersebut diakui

keterjadiannya!


14/23

14 | P a g e

Dengan demikian penerapan akrual basis hanya di akhir

tahun anggaran saja akan berp"tensi adanyaketidakakuratan pengakuan hak dan ke(ajiban dengan

pr"babilitas yang tinggi, jika dibandingkan pengakuan

transasksi akrual tersebut dilakukan secara rutin setiap

kali transaksi!

)erdasarkan ketentuan ## di bidang keuangan negaratersebut, dibandingkan basis cash toward accrual 6TA-,

penerapan accrual basis diyakini mampu menyajikan

in'"rmasi keuangan secara lebih k"mprehensi' dengan

mekanisme yang sederhana dan aplikati', yaitu$

1!Pertama, Seluruh hak dan ke(ajiban yang terjadi pada

tahun anggaran berjalan dapat tersaji secara lengkap

dalam lap"ran realisasi anggaran .=A- baik transasksi

berupa kas, barang, maupun jasa termasuk k"ntingensi!

Dengan demikian penilaian kinerja seluruh unit kerja

dapat terukur secara lebih fair! >al ini tidak akan kita

per"leh dalam .=A yang tetap disusun dengan basis kas!

2!*edua, Seluruh mutasi kas yang terjadi dalam tahun

berjalan baik atas pengakuan hak dan ke(ajiban pada

tahun berjalan maupun peri"de sebelumnya akan tersaji

dalam .ap"ran Aliran *as .A*- yang terkendali hanya di

)endahara #mum Daerah )#D-!


15/23

15 | P a g e

.A* ini akan mampu memberikan gambaran terkait

k"ndisi likuiditas pemerintah untuk melakukan seluruh

transaksi kas5nya! ?ungsi .A* seperti ini dapat pula kita

per"leh pada .ap"ran =ealisasi Anggaran .=A- yang

disusun berdasarkan basis cash toward accrual6TA- jika

.A* tersebut disusun dengan met"de @langsung!

!

*etiga, )aik basis cash toward accrual 6TA- maupun

basis akrual akan mampu menyajikan semua kekayaan

pemerintah dalam suatu eraca! leh karenanya, pr"ses

tran'"rmasi basis 6TA ke basis akrual saat ini, tidak akan

mengubah in'"rmasi kekayaan yang tersaji dalam eraca!

*"ndisi ini harus diakui akan mempermudah pemerintah

daerah untuk melakukan trans'"rmasi penerapanakuntansi pemerintah berbasis akrual!

amun, catatan kami masih mengungkapkan bah(a

penyajian neraca yang telah berbasis akrual hingga saat

ini, belum sepenuhnya menerapkan ketentuan untuk

melakukan penyusutan atas asset tetap yang dimilikipemerintah! leh karenanya, dengan k"mitmen

penerapan akrual basis secara murni, ada baiknya,

pemerintah mulai menerapkan ketentuan untuk

melakukan penyusutan atas asset tetap5nya tersebut!


16/23


17/23

17 | P a g e

.ayaknya pr"ses trans'"rmasi pada umumnya, maka pr"ses

yang dapat dilakukan menuju akuntansi pemerintahan

berbasis akrual, dapat dilakukan dengan met"de, yaitu 1-

trans'"rmasi secara langsung, 2- pilot proect, maupun -

diimplementasikan secara paralel! %eski ketiga met"de ini

dapat dilakukan, met"de paralel dirasakan lebih tepat untuk

diterapkan!

Terkait dengan pr"ses ini, )P* hanya ingin mengingatkan

pentingnya d"kumentasi setiap tahapan yang dilakukan

sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri! Penelusuran

d"kumentasi ini akan menjadi instrumen untuk membantu

pr"ses pemeriksaan yang akan kami lakukan atas lap"ran

keuangan pemerintah yang disusun dengan basis akrual

pada tahap5tahap a(al implementasi!

>anya dengan d"kumentasi yang dapat membuktikan

keterjadian transaksi, )P* dapat mengusulkan k"reksi

pembukuan manakala terjadi mis!interpretasi dalam

penerapan basis akrual!

Satu prinsip yang harus kita pegang adalah bah(a yang

membedakan basis @kas dan @akrual sesungguhnya hanya

terletak pada (aktu pengakuan! Tidak ada perbedaan atas

bentuk dan jenis transaksi yang dilakukan "leh pemerintah

daerah dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual!


18/23

18 | P a g e

#ntuk dapat menentukan (aktu pengakuan, kita dapat

melakukan analisis terhadap (aktu keterjadian setiap

pr"ses transaksi yang dilakukan! Tentunya, (aktu

keterjadian transaksi akan mempengaruhi penilaian atas

transaksi itu sendiri!

leh karenanya penting bagi kita untuk memahami pr"ses

bisnis transaksi agar kita dapat melakukan penyajian

in'"rmasi keuangan sesuai basis yang akan digunakan!

#ntuk itulah, dengan penerapan suatu basis akuntansi, perlu

dibuat kebijakan akuntansi yang jelas dan didasarkan atas

pr"ses bisnis yang senyatanya!

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

Atas Penerapan penyusunan lap"ran keuangan berbasisakrual, dari sisi pemeriksaan, tidak ada yang berbeda

dengan standar dan sistem pemeriksaan yang akan

dilaksanakan "leh pemeriksa! Bang membedakan hanyalah

kriteria pemeriksaan yang digunakan pemeriksa! *riteria

pemeriksaan tersebut adalah standar dan sistem bagi

pemerintah dalam menyusun lap"ran keuangan yangberbasis akrual!

%engingat standar dan sistem yang digunakan pemerintah

tersebut ditetapkan dalam bentuk regulasi hukum, maka

berlaku ketentuan5ketentuan dalam regulasi itu sendiri,

yaitu$


19/23

19 | P a g e

1!*eberadaan suatu regulasi sey"gyanya bersi'at terbuka

untuk umum sejak regulasi tersebut diundangkan dalam

lembaran negara8 daerah! Dengan demikian semua pihak,

termasuk )P* dapat segera mempelajarinya dengan

seksama secara bijak&

2!

Pemberlakuan suatu regulasi terikat dengan k"nsepsi

hukum itu sendiri, sebagaimana hal umum yang kita

ketahui bah(a$

a!ketentuan khusus spesi'ik- akan lebih diutamakan

daripada ketentuan yang bersi'at umum&

b!ketentuan terbaru jelas lebih diutamakan daripada

ketentuan sebelumnya& dan

c!ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya lebih

diutamakan penerapannya daripada ketentuandiba(ahnya!

amun demikian, )P* tetap akan mempersiapkan diri

dalam mengantisipasi penerapan akuntansi berbasis akrual

dalam pelap"ran keuangan Pemerintah! .angkah )P*

tersebut antara lain dengan menyelenggarakan pendidikandan pelatihan kepada para pemeriksanya tentang standar

akuntansi yang mengatur penerapan akrual basis tersebut

serta ikut serta mengamati perkembangan persiapan yang

sedang dilakukan Pemerintah!


20/23

20 | P a g e

)P* juga terus mengembangkan alternati' strategi

pemeriksaan atas lap"ran keuangan pemerintah berbasis

akrual dengan mengagendakan antara lain perubahan

ped"man5ped"man pemeriksaan dan melaksanakan studi

banding8magang di )P* egara Australia dan e( Caeland!

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

*ekha(atiran atas kemungkinan penurunan "pini atas

.ap"ran keuangan pemerintah pada tahap5tahap a(al

implementasi akuntansi berbasis akrual haruslah disikapi

secara bijak! )P* yakin, "pini atas lap"ran keuangan

tersebut akan kembali berada pada p"sisi yang stabil

manakala pemerintah daerah telah mampu merancang dan

mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang akrualsesuai standar akuntansi yang berlaku secara tegas, jelas dan

aplikati', serta memiliki d"kumentasi transaksi yang andal

dan dapat ditelusuri!

Tahapan pembelajaran akuntansi berbasis akrual pasti

memerlukan (aktu! leh karenanya seiring perjalanan(aktu tersebut, )P* mengharapkan pemerintah terus

meningkatkan kualitas in'"rmasi dan penggunaan in'"rmasi

keuangan dalam lap"ran keuangan pemerintah yang disusun

dengan basis akrual, antara lain$


21/23

21 | P a g e

1!melakukan penyajian in'"rmasi keuangan yang memenuhi

ciri kualitas lap"ran keuangan yang baik dengan teknik

akuntansi yang mudah dan sesuai standar&

2!melakukan k"ns"lidasi lap"ran keuangan pemerintah baik

lap"ran keuangan pemerintah pusat dan seluruh lap"ran

keuangan pemerintah daerah, sehingga dihasilkan lap"ran

keuangan pemerintah secara nasi"nal! Terkait hal

tersebut, )P* menyambut baik k"nsepsi IAI ini dan

memberikan penghargaan kepada pemerintah yang telah

memulai ide ini dengan merancang bagan akun standar

untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah! amun,

)P* berharap pula, bah(a bagan akun tersebut tetap

sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat

lebih mudah diimplementasikan!

!

%engembang bentuk in'"rmasi keuangan yang dapatdisajikan sehingga lap"ran keuangan dapat mend"r"ng

ter(ujudnya e'isiensi, e'ekti/itas, dan ek"n"misnya

semua tahapan pr"ses bisnis kegiatan pemerintahan!

+!%enggunakan in'"rmasi keuangan dalam lap"ran

keuangan secara bijak untuk pengambilan kebijakan

pembangunan nasi"nal! pini )P* adalah jembatan untukmenyakinkan bah(a in'"rmasi keuangan yang tersaji

dalam lap"ran keuangan dapat digunakan bagi pengambil

keputusan! Tahapan inilah yang selanjutnya dapat

menjadikan akuntansi sebagai instrument untuk

me(ujudkan kesejahteraan masyarakat public welfare-!


22/23

22 | P a g e

Dengan demikian, lap"ran keuangan yang dihasilkan dari

akuntansi berbasis akrual, benar5benar akan memenuhi

tujuannya sebagai bentuk pertanggungja(aban pelaksanaan

anggaran pemerintah public accountability- sekaligus

menjadi instrument untuk pengabilan keputusan yang

mensejahteraan masyarakat public welfare-!

leh karenanya, kita semua disini, terlebih para akuntan,

dan penyelenggara egara harus bersatu dan menyatukan

tekad untuk pengembangan akuntansi pemerintahan ini!

S"&"r"!"&"r" "#' *er*")"'i",

*ami sangat berbangga dengan upaya yang dilakukan Ikatan

Akuntan Ind"nesia IAI- untuk terus mengembangkan

akuntansi dan menjadikan akuntansi sebagai bahasauni/ersal the nation language- sehingga akuntansi dapat

mencapai maknanya yaitu akuntansi untuk masyarakat

accounting for society-!

*ami pun berbangga dengan pemerintah yang terus

berupaya untuk menerapkan kebijakan akrual basis lap"rankeuangan pemerintah tahun 2013! amun kami ingin pula

mengingatkan bah(a niat tersebut harus dapat dieksekusi

dengan cara yang tepat, ek"n"mis, dan e'isien serta taat

pada peraturan perundang5undangan!


23/23

23 | P a g e

Di sisi lain, )P* akan terus melakukan pengembangan

met"de pemeriksaan dan terus menata dirinya untuk

me(ujudkan /isinya sebagai lembaga pemeriksa keuangan

egara yang kredible dengan menjunjung tinggi nilai5nilai

dasar untuk berperan akti' dalam mend"r"ng ter(ujudnya

tata kel"la keuangan egara yang akuntabel dan transparan!

Sem"ga melalui Regional Public Sector ConferenceIII ini, IAI,

Pemerintah, )P*, dan semua stakeholders akuntansi dapat

bekerja sama membangun akuntansi dan dapat melihatbetapa besar man'aat jika lap"ran keuangan pemerintah

yang berbasis akrual dapat disusun dan di"ptimalkan

penggunaannya!

Akhirnya, dengan bersama5sama mengucapkan

@bismillahirr"hmannirr"him, Regional Public Sector

ConferenceIII, kami nyatakan dibuka secara =esmi!

Selamat dan sukses buat kita semua!

#abila$ittaufi" (al $i&aya$

#assalau!alai"u #ara$atulla$i #abara"atu$)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

A#''%(" II,

S"$(% Am"+ D"m"#"ri

rpsc iii sambutan bapak sapto amal

Documents