z pertanian dan ketahanan pangan

7/23/2019 z Pertanian Dan Ketahanan Pangan

http://slidepdf.com/reader/full/z-pertanian-dan-ketahanan-pangan 1/108

- 131 -

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHPEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

1.Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

1.Lahan Pertanian 1. Penetapan kebijakan, pedoman

dan bimbingan pengembangan,

rehabilitasi, konservasi,

optimasi dan pengendalian

lahan pertanian tingkat

nasional.

1. Penetapan kebijakan, pedoman

dan bimbingan

pengembangan, rehabilitasi,

konservasi, optimasi dan

pengendalian lahan pertanian

tingkat provinsi.

1. Penetapan kebija

dan bimbingan

pengembangan,

konservasi, optim

pengendalian lah

tingkat kabupat

2. Penetapan peta




nasional (lintas provinsi).

2. Penyusunan peta

pengembangan, rehabiltasi,



wilayah provinsi (lintas

kabupaten).

2. Penyusunan pet

pengembangan,

konservasi, optim

pengendalian lah

wilayah kabupat

3. Pengembangan, rehabilitasi,



nasional (lintas provinsi).

3. Pengembangan, rehabilitasi,



provinsi (lintas kabupaten).

3. Pengembangan,

konservasi, optim

pengendalian lah

wilayah kabupat

4. Penetapan dan pengawasan 4. Penetapan dan pengawasan 4. Penetapan dan p



- 132 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

tata ruang dan tata guna

lahan pertanian nasional.

5.a. —

.b —

6.—

7.—

8. Penetapan sasaran areal

tanam nasional.


lahan pertanian wilayah

provinsi.

5.a.Pemetaan potensi dan

pengelolaan lahan pertanian

wilayah provinsi.

b.—

6.Pengaturan dan penerapan

kawasan pertanian terpadu

wilayah provinsi.

7.Penetapan sentra komoditas

pertanian wilayah provinsi.

8.Penetapan sasaran areal tanam

wilayah provinsi.

tata ruang dan t

lahan pertanian

kabupaten/kota

5.a.Pemetaan poten

pengelolaan lah

wilayah kabupa

b.Pengembangan

pertanian wilaykabupaten/kota

6.Pengaturan dan p

kawasan pertania

wilayah kabupate

7.Penetapan sentra

pertanian wilayah

kabupaten/kota.

8.Penetapan sasara

wilayah kabupate



- 133 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

9. Penetapan luas baku lahan

pertanian yang dapat

diusahakan sesuai

kemampuan sumberdaya

lahan yang ada pada skala

nasional.

9.Penetapan luas baku lahan

pertanian yang dapat

diusahakan sesuai kemampuan

sumberdaya lahan yang ada

pada skala provinsi.

9.Penetapan luas b

pertanian yang d

diusahakan sesu

sumberdaya laha

pada skala kabup

2.Air Irigasi .1 Penetapan kebijakan, pedoman

dan bimbingan pemanfaatan

air irigasi.

2.a. —

b.—

3.—

1. Bimbingan pengembangan

jaringan irigasi.

2.a. Pemantauan dan evaluasi

pemanfaatan air irigasi.

b. —

3.Bimbingan teknis pengelolaan

sumber-sumber air dan air

irigasi.

1. Pembangunan d

pemeliharaan ja

di tingkat usaha

2.a.Bimbingan dan

pemanfaatan da

pemeliharaan ja

b. Bimbingan dan

pemanfaatan su

air dan air iriga

3.—



- 134 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

4.a.Penetapan kebijakan

pengembangan dan pembinaan

pemberdayaan kelembagaan

petani pemakai air.

b. —

5. Penetapan kebijakan dan

pengembangan teknologi

optimalisasi pengelolaan dan

pemanfaatan air untuk usaha

tani dan desa.

4.a.Pemantauan dan evaluasi

pengembangan dan

pembinaan pemberdayaan

kelembagaan petani pemakai

air.

b. —

5. Pemantauan dan evaluasi


optimalisasi pengelolaan air

untuk usaha tani.

4.a.Bimbingan peng

pemberdayaan P

Petani Pemakai A

Perkumpulan Pe

Air Tanah (P3AT

b.Bimbingan dan

konservasi air ir

5. Bimbingan pene

teknologi optima

pengelolaan air

tani.

3.Pupuk 1. Penetapan kebijakan dan

pedoman penggunaan pupuk.

2. Pendaftaran dan pengawasan

formula pupuk.


penggunaan pupuk.

2. —

1. Bimbingan peng

pupuk.

2. —



- 135 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

3.a.Penetapan pedoman

pengawasan pengadaan,

peredaran dan penggunaan

pupuk.

b.—

c.—

4. —

5. Penetapan standar mutu

pupuk.

3.a.Pengawasan pengadaan,


pupuk wilayah provinsi.

b.—

a.

—

b.

c.

c.—


ketersediaan pupuk.

5. Pengawasan standar mutu

pupuk.

3.a.Pengawasan pen

peredaran dan p

pupuk wilayah

kabupaten/kota

b.Pengembangan d

unit usaha pelay

c.Bimbingan penypenyaluran dan

pupuk.

4. Pelaksanaan per

dan pengamanan

ketersediaan pu

5. Bimbingan pene

mutu pupuk.



- 136 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

4.Pestisida 1.Penetapan kebijakan dan

pedoman penggunaan

pestisida.


formula pestisida.




pestisida.

b.—

c.—

4. —

1. Pelaksanaan kebijakan

penggunaan pestisida wilayah

provinsi.

2. —

3.a. Pengawasan pengadaan,


pestisida wilayah provinsi.

b.—

c.—


ketersediaan pestisida.

.1 Pelaksanaan keb

penggunaan pes

kabupaten/kota

.2 —

3.a.Pengawasan pen

peredaran dan p

pestisida wilayah

kabupaten/kota

.bPengembangan

unit pelayanan p

.cBimbingan peny

penyaluran dan

pestisida.

4. Pelaksanaan per

dan pengamanan

ketersediaan pes

5. Bimbingan pene



- 137 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K


pestisida.


pestisida.

mutu pestisida.

5.Alat dan Mesin

Pertanian

1.Penetapan kebijakan alat dan

mesin pertanian.

2.—

3. Pendaftaran prototipe alat dan

mesin pertanian.

4. Penetapan standar mutu alat

dan mesin pertanian.

5. Pengujian mutu alat dan mesin

pertanian dalam rangkastandarisasi.

1. Pelaksanaan kebijakan alat

dan mesin pertanian wilayah

provinsi.

2. Identifikasi dan inventarisasi

kebutuhan alat dan mesinpertanian wilayah provinsi.

3. Penentuan kebutuhan

prototipe alat dan mesin

pertanian.

4. Penerapan standar mutu alat

dan mesin pertanian.

5. —

1.Pelaksanaan keb

mesin pertanian

kabupaten/kota.

2.Identifikasi dan i

kebutuhan alat dpertanian di wila

kabupaten/kota.

3. Pengembangan a

pertanian sesua

4. Penerapan stand

dan mesin perta

5. —



- 138 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K


pengawasan produksi,

peredaran, penggunaan dan

pengujian alat dan mesin

pertanian.

b.—

c.—

d.—

e.—

6.a. Pembinaan dan pengawasan

standar mutu alat dan mesin

pertanian wilayah provinsi.

b.—

c.—

d.—

e.—

6.a. Pengawasan stan

alat mesin perta

kabupaten/kota

b.Pembinaan dan

jasa alat dan me

c.Pemberian izin p

peredaran alat d

pertanian.

d.Analisis teknis,

sosial budaya al

pertanian sesua

lokalita.

e.Bimbingan peng

pemeliharaan al

pertanian.



- 139 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

f.— f.—

f.Pembinaan dan

bengkel/pengraj

mesin pertanian

6.Benih Tanaman 1.a.Penetapan kebijakan dan

pedoman perbenihan tanaman.

b.—

2. Pelepasan dan penarikan

varietas tanaman.

3. Pengaturan pemasukan dan

pengeluaran benih dari dan

keluar wilayah negara RI.

4. Penetapan standar mutu danpedoman pengawasan dan


penerapan pedoman

perbenihan tanaman.

b.Penyusunan kebijakan benihantar lapang.

2. Identifikasi dan

pengembangan varietas unggul

lokal.

3. Pemantauan benih dari luar

negeri di wilayah provinsi.

4. Pengawasan penerapanstandar mutu benih wilayah

1.a. Bimbingan pe

pedoman perben

wilayah kabupat

b.Penyusunan kebantar lapang wil

kabupaten/kota

2. —

3. Pemantauan ben

negeri di wilayah

kabupaten/kota

4. Bimbingan penemutu benih wila



- 140 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

sertifikasi benih.

5. —

6.a.—

b.—

c.—

d.—

e.—

provinsi.

5. Pengaturan penggunaan benih

wilayah provinsi.

6.a.Pengawasan dan sertifikasi

benih.

b.—

c.—

d.—

e.—

kabupaten/kota

5. Pengaturan peng

wilayah kabupat

6.a.Pembinaan dan

penangkar benih

b.Pembinaan danperbanyakan pe

penggunaan ben

c.Bimbingan dan

produksi benih.

d.Bimbingan pene

teknis perbeniha

meliputi sarana,

metode.

e.Pemberian izin p



- 141 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

f.—

g.—

h. —

i.—

j.—

7.a.—

b.—

f.—

g.—

h.—

i.—

j.—

7.a.Pembangunan dan

pengelolaan balai benih

wilayah provinsi.

.b—

f.Pengujian dan p

benih varietas u

lokasi.

g.Perbanyakan da

mata tempel dan

tanaman.

h.Pelaksanaan dandan distribusi po

i.Penetapan sentr

benih tanaman.

j.Pengembangan s

informasi perben

7.a.Pembangunan d

balai benih wilay

kabupaten/kota

b. Pembinaan dan



- 142 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

balai benih milik

7.Pembiayaan 1.a.Penetapan kebijakan dan

pedoman pembiayaan dari

lembaga keuangan perbankan,

non perbankan dan dana yang

bersumber dari masyarakat.

b.—

c.—

d.—

1.a. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pedoman

pembiayaan dari lembaga

keuangan perbankan, non

perbankan dan dana yang

bersumber dari masyarakat

wilayah provinsi.

.b—

.c—

.d—

1.a.Bimbingan peng

pemanfaatan su

pembiayaan/kre

b.Bimbingan peny

rencana usaha

c.Bimbingan pemb

lembaga keuang

pedesaan.

d.Pengawasan pen

pemanfaatan da

pengendalian krkabupaten/kota



- 143 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

8.Perlindungan

Tanaman

1. Penetapan kebijakan

perlindungan tanaman.

2. Pengaturan dan penetapan

norma dan standar teknis

pengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT)

dan analisis mitigasi dampak

fenomena iklim.

3. —

4. —

.1 —

2. Pengamatan, identifikasi,

pemetaan, pengendalian dan

analisis dampak kerugianOPT/fenomena iklim wilayah

provinsi.

3. Bimbingan pemantauan,

pengamatan, dan peramalan

OPT/fenomena iklim wilayah

provinsi.

4. Penyebaran informasi keadaan

serangan OPT/fenomena iklim

dan rekomendasipengendaliannya di wilayah

1. —

2. Pengamatan, ide

pemetaan, penge

analisis dampakOPT/fenomena i

kabupaten/kota

3. Bimbingan pema

pengamatan, da

OPT/fenomena i

kabupaten/kota

4. Penyebaran info

serangan OPT/fe

dan rekomendaspengendaliannya



- 144 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

5. —

6. —

7. —

8. Penetapan dan

penanggulangan wabah hama

dan penyakit tanaman skalanasional.

provinsi.

5. Pemantauan dan pengamatan

daerah yang diduga sebagai

sumber OPT/fenomena iklim

wilayah provinsi.

6. Penyediaan dukungan

pengendalian, eradikasitanaman dan bagian tanaman

wilayah provinsi.

7. Pemantauan, peramalan,

pengendalian dan

penanggulangan eksplosi


provinsi.

8. Pengaturan dan pelaksanaan


dan penyakit tanaman wilayahprovinsi.

kabupaten/kota

5. Pemantauan da

daerah yang didu

sumber OPT/fen

wilayah kabupat

6. Penyediaan duku

pengendalian, ertanaman dan ba

wilayah kabupat

7. Pemantauan, pe

pengendalian da

penanggulangan

OPT/fenomena i

kabupaten/kota

8. Pengaturan dan

penanggulangan

dan penyakit tankabupaten/kota



- 145 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

9. Perizinan

Usaha

1. Penetapan pedoman perizinan

usaha tanaman pangan dan

hortikultura.

2. —

1. Pemberian izin usaha tanaman

pangan dan hortikultura

wilayah provinsi.

2. Pemantauan dan pengawasan

izin usaha tanaman pangan

dan hortikultura wilayah

provinsi.

1. Pemberian izin u

pangan dan hor

wilayah kabupat

2. Pemantauan dan

izin usaha tanam

dan hortikultura

kabupaten/kota

10.Teknis

Budidaya

1. Penetapan pedoman teknis

budidaya tanaman pangan dan

hortikultura.

2. —

1. Bimbingan penerapan pedoman

teknis pola tanam, perlakuan

terhadap tanaman pangan dan

hortikultura wilayah provinsi.

2. Bimbingan peningkatan mutu

hasil tanaman pangan dan


1. Bimbingan pene

teknis pola tana

terhadap tanam

hortikultura wila

kabupaten/kota

2. Bimbingan penin

hasil tanaman p

hortikultura wila

kabupaten/kota

11. Pembinaan 1. Penetapan pedoman 1. Bimbingan kelembagaan usaha 1. Bimbingan kelem



- 146 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

Usaha pembinaan usaha tanaman

pangan dan hortikultura.

2. —

3. —

tani, manajemen usaha tani

dan pencapaian pola kerjasama

usaha tani wilayah provinsi.

2. Bimbingan pemantauan dan

pemeriksaanhygiene dan

sanitasi lingkungan usaha

tanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi.

3. Pelaksanaan studi analis

mengenai dampak lingkungan

(amdal)/Upaya Pengelolaan

Lingkungan hidup (UKL)-Upaya

Pemantauan Lingkungan hidup

(UPL) di bidang tanaman


wilayah provinsi.

tani, manajemen

dan pencapaian

usaha tani wilay

kabupaten/kota

2. Bimbingan pema

pemeriksaanhy

sanitasi lingkun

tanaman panganhortikultura wila

kabupaten/kota

3. Pelaksanaan stu

UPL di bidang ta

dan hortikultura

kabupaten/kota



- 147 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

4. —

5. Penetapan pedoman

kompensasi karena eradikasi

dan jaminan penghasilan bagi

petani yang mengikuti program

pemerintah.

6. Penetapan program

kerjasama/kemitraan usaha

tanaman pangan dan

hortikultura.

4. Bimbingan pelaksanaan amdal

wilayah provinsi.

5. Bimbingan penerapan pedoman

kompensasi karena eradikasi

dan jaminan penghasilan bagi

petani yang mengikuti program

pemerintah wilayah provinsi.

6. Bimbingan penerapan

pedoman/kerjasama

kemitraan usaha tanaman


wilayah provinsi.

4. Bimbingan pelak

wilayah kabupat

5. Bimbingan pene

kompensasi kare

dan jaminan pen

petani yang men

pemerintah wila

kabupaten/kota

6. Bimbingan pene

pedoman/kerjas

usaha tanaman

hortikultura wila

kabupaten/kota

12. Panen, Pasca

Panen dan

Pengolahan

Hasil


penanganan panen, pasca

panen dan pengolahan hasil

tanaman pangan dan

hortikultura.




tanaman pangan dan


1.a.Bimbingan pena

pasca panen dan

hasil tanaman p

hortikultura wila

kabupaten/kota



- 148 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

b.—

2. Penetapan pedoman perkiraan

kehilangan tanaman pangan

dan hortikultura.

3. Penetapan standar unit

pengolahan, alat transportasi,

unit penyimpanan dan

kemasan hasil tanaman


4.a.Penetapan pedoman teknologi

panen, pasca panen dan

pengolahan hasil.

b.Bimbingan peningkatan mutu

hasil tanaman pangan dan


2. Bimbingan penghitungan

perkiraan kehilangan hasil

tanaman pangan dan


3. Pengawasan standar unit



kemasan hasil tanaman pangan

dan hortikultura wilayah

provinsi.

4.a.Penyebarluasan dan

pemantauan penerapan

teknologi panen, pasca panen

dan pengolahan hasil wilayah

provinsi.

b.Bimbingan penin

hasil tanaman p

hortikultura wila

kabupaten/kota

2. Penghitungan pe

kehilangan hasil

pangan dan hor

wilayah kabupat

3. Bimbingan pene

unit pengolahan

transportasi, un

dan kemasan ha

pangan dan hor

wilayah kabupat

4.a.Penyebarluasan

pemantauan pen

teknologi panen,

dan pengolahan

kabupaten/kota



- 149 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.b— b.— .b Bimbingan pene

panen, pasca pa

pengolahan hasi

kabupaten/kota

13. Pemasaran 1. Penetapan pedoman

pemasaran hasil tanaman


2. Promosi komoditas tanaman


tingkat nasional dan

internasional.

3. Penyebarluasan informasi

pasar dalam dan luar negeri.

4. Penetapan kebijakan harga

komoditas tanaman pangan


pemasaran hasil tanaman


wilayah provinsi.

2. Promosi komoditas tanaman


wilayah provinsi.

3. Penyebarluasan informasi pasar

wilayah provinsi.

4. Pemantauan dan evaluasi harga

komoditas tanaman pangan

.1 Bimbingan pem

tanaman pangan

hortikultura wila

kabupaten/kota

.2 Promosi komodi

pangan dan hor

wilayah kabupat

3. Penyebarluasan

wilayah kabupat

4. Pengawasan har

tanaman pangan



- 150 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

dan hortikultura. dan hortikultura wilayah

provinsi.

hortikultura wila

kabupaten/kota

14.Sarana Usaha 1.a.Penetapan kebijakan dan

pedoman pengembangan

sarana usaha.

b.—


pengembangan sarana usaha

wilayah provinsi.

.b Bimbingan teknis

pembangunan dan sarana

fisik (bangunan)

penyimpanan, pengolahan

dan pemasaran sarana

produksi serta pemasaran

hasil tanaman pangan wilayah

provinsi.

1.a.Bimbingan peng

sarana usaha wi

kabupaten/kota

b. Bimbingan tekni

pembangunan d

(bangunan) peny

pengolahan dan

sarana produksi

pemasaran hasi

pangan wilayah

kota.

15.Pengembangan

Statistik dan

Sistem

Informasi

Tanaman

Pangan dan

1.Penetapan kebijakan dan

pedoman perstatistikan

tanaman pangan dan

hortikultura.

2.Pembinaan dan pengelolaan

.1 Penyusunan statistik tanaman


wilayah provinsi.

.2 Bimbingan penerapan sistem

1. Penyusunan sta

pangan dan hor

wilayah kabupat

2. Bimbingan pene



- 151 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

Hortikultura data dan statistik serta sistem

informasi tanaman pangan dan

hortikultura.

informasi tanaman pangan dan


informasi tanam

hortikultura wila

kabupaten/kota

16. Pengawasan

dan Evaluasi

1. Pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan,

norma, standar, kriteria,

pedoman dan prosedur di

bidang tanaman pangan dan

hortikultura.

1. — 1. —

2.Perkebunan 1.Lahan

Perkebunan

1.a.Penetapan kebijakan, pedoman

dan bimbingan pengembangan,

rehabilitasi, konservasi,

optimasi dan pengendalian

lahan perkebunan.

.b—

1.a.Bimbingan dan pengawasan



pengendalian perkebunan.

b.Penyusunan peta



1.a.Penetapan kebu

pengembangan l

perkebunan wila

kabupaten/kota

.bPenyusunan pet

pengembangan,

konservasi, optim



- 152 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.c—

2.a.Penetapan dan pengawasan


lahan perkebunan nasional.

b.—

c.—

pengendalian lahan

perkebunan.

c.Pengembangan, rehabilitasi,


pengendalian lahan

perkebunan.

2.a.Penetapan dan pengawasan


lahan perkebunan wilayah

provinsi.

b.Pemetaan potensi dan

pengelolaan lahan perkebunan

wilayah provinsi.

c. —

pengendalian lah

perkebunan wila

kabupaten/kota

.cPengembangan,

konservasi, optim

pengendalian lah

perkebunan wila

kabupaten/kota

2.a.Penetapan dan p

tata ruang dan t

lahan perkebuna

kabupaten/kota

.bPemetaan potens

pengelolaan laha

wilayah kabupat

.cPengembangan l

perkebunan wila

kabupaten/kota



- 153 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

d.—

e.—


tanam nasional.

d.Pengaturan dan penerapan

kawasan perkebunan terpadu

wilayah provinsi.

e.—


tanam wilayah provinsi.

.dPengaturan dan

kawasan perkeb

wilayah kabupat

.ePenetapan sentr

perkebunan wila

kabupaten/kota

3. Penetapan sasar

tanam wilayah

kabupaten/kota



- 154 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.2Pemanfaatan

Air Untuk

Perkebunan

1.a.Penetapan kebijakan,

pedoman, bimbingan dan

evaluasi pemanfaatan air

untuk perkebunan.

.b—

.c—


pengembangan teknologi dan

evaluasi pemanfaatan air

untuk perkebunan.

.b—

1.a.Bimbingan pemanfaatan

sumber-sumber air untuk

perkebunan.

b.Bimbingan pemanfaatan air

permukaan dan air tanah

untuk perkebunan.

c.Pemantauan dan evaluasi

pemanfaatan air untuk

perkebunan.

2.a.Bimbingan pengembangan

sumber-sumber air untuk

perkebunan.

b.Bimbingan pengembangan

teknologi irigasi air

permukaan dan air

1.a.Pemanfaatan su

air untuk perkeb

b.Pemanfaatan air

dan air tanah un

perkebunan.

c.Pemantauan dan

pemanfaatan air

perkebunan.

2.a.Pengembangan s

sumber air untu

b.Pengembangan t

irigasi air permu

irigasi bertekana



- 155 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.c—

bertekanan untuk

perkebunan.

c.Pemantauan dan evaluasi

pengembangan air untuk

perkebunan.

perkebunan.

c.Pemantauan dan

pengembangan a

perkebunan.

3.Pupuk 1. Penetapan kebijakan dan

pedoman penggunaan pupuk.


formula pupuk.




pupuk.


penggunaan pupuk.

2. —

3.a. Pengawasan pengadaan,


pupuk wilayah provinsi.

1. Bimbingan peng

pupuk.

2. —

3.a. Pengawasan pen

peredaran dan p

pupuk wilayah

kabupaten/kota



- 156 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

b.—

c.—

d.—


pupuk.

b.—

c.—

d.Pemantauan dan evaluasi

ketersediaan pupuk.


pupuk.

b.Pengembangan d

unit usaha pelay

c.Bimbingan peny

penyaluran dan

pupuk.

d.Pelaksanaan per

dan pengamanan

ketersediaan pu

4. Bimbingan pene

mutu pupuk.



- 157 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

4.Pestisida 1.Penetapan kebijakan dan

pedoman penggunaan

pestisida.


formula pestisida.




pestisida.

.b—

.c—

.d—

1. Pelaksanaan kebijakan

penggunaan pestisida wilayah

provinsi.

2. —

3.a.Pengawasan pengadaan,


pestisida wilayah provinsi.

b.—

c.—

d.Pemantauan dan evaluasi

ketersediaan pestisida.

1. Pelaksanaan keb

penggunaan pes

kabupaten/kota

2. —

3.a.Pengawasan pen

peredaran dan p

pestisida wilayah

kabupaten/kota

b.Pengembangan u

pelayanan pestis

c.Bimbingan peny

penyaluran dan

pestisida.

d. Pelaksanaan per

dan pengamanan

ketersediaan pes



- 158 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.4 Penetapan standar mutu

pestisida.


pestisida.

4. Bimbingan pene

mutu pestisida.



- 159 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

5.Alat dan Mesin

Perkebunan

1. Penetapan kebijakan alat dan

mesin perkebunan.

2. —

3. Pendaftaran prototipe alat dan

mesin perkebunan.

4. Penetapan kebijakan standar

mutu alat dan mesin

perkebunan.

5. Pengujian mutu alat dan mesin

perkebunan dalam rangka

standarisasi.


1. Pelaksanaan kebijakan alat

dan mesin perkebunan wilayah

provinsi.

2. Identifikasi dan inventarisasi

kebutuhan alat dan mesin

perkebunan wilayah provinsi.

3. Penentuan kebutuhan


perkebunan.

4. Penerapan standar mutu alat

dan mesin perkebunan.

5. —


1. Pelaksanaan keb

dan mesin perke

kabupaten/kota

2. Identifikasi dan

kebutuhan alat

perkebunan wila

kabupaten/kota

3. Pengembangan

perkebunan sesu

4. Penerapan stand

dan mesin perke

5. —

6.a. Pengawasan stan



- 160 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K




perkebunan.

b.—

c.—

d.—

e.—



b.—

c.—

d.—

e.—

alat mesin perk

wilayah kabupat

b.Pembinaan dan

jasa alat dan me

perkebunan.

c.Pemberian izin pperedaran alat d

perkebunan.

d.Analisis teknis,

sosial budaya al

perkebunan sesu

lokalita.

e.Bimbingan peng

pemeliharaan al

perkebunan.



- 161 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

f.— f.— f.Pembinaan dan

bengkel/pengraj

mesin perkebuna

6.Benih

Perkebunan

1.a.Penetapan kebijakan dan

pedoman perbenihan

perkebunan.

b.—

2. Pelepasan dan penarikan

varietas perkebunan.


pengeluaran benih perkebunan


penerapan pedoman

perbenihan perkebunan.

.b Penyusunan kebijakan benih

perkebunan antar lapang

(antar kabupaten).

.2 Identifikasi dan

pengembangan varietas unggul

lokal.

.3 Pemantauan benih impor

wilayah provinsi.

1.a.Bimbingan pene

pedoman perben

perkebunan wila

kabupaten/kota

b. Penerapan kebij

pedoman perben

perkebunan wila

kabupaten/kota

2. Identifikasi dan

varietas unggul

3. Pemantauan ben

wilayah kabupat



- 162 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

dari dan keluar wilayah negara

RI.

4.a.Penetapan standar mutu

pengawasan dan sertifikasi

benih perkebunan.

b.—

c.—

d.—

e.—

4.a. Pengawasan penerapan

standar mutu benih


b. Pengaturan penggunaan benihperkebunan wilayah provinsi.

c.Pengawasan dan sertifikasi

benih perkebunan.

d.—

e.—

4.a. Bimbingan pene

mutu benih perk

wilayah kabupat

.bPengaturan peng

perkebunan wilakabupaten/kota

.cPembinaan dan

penangkar benih

.dPembinaan dan

perbanyakan pe

penggunaan ben

.eBimbingan dan

produksi benih p



- 163 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

f.—

g.—

h.—

i.—

j.—

k.—

f.—

g.—

h.—

i.—

j.—

k.—

.fBimbingan pene

teknis perbeniha

yang meliputi sa

dan metode.

.gPemberian izin p

perkebunan.

.hPengujian dan p

benih perkebunaunggul spesifik l

.iPerbanyakan da

mata tempel dan

perkebunan tan

.jPelaksanaan dan

dan distribusi po

.kPenetapan sentr

benih perkebuna

.lPengembangan s



- 164 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

l.—

m.—

n.—

l.—

m.Pembangunan dan

pengelolaan balai benih

wilayah provinsi.

n.—

perbenihan perk

.mPembangunan d

balai benih wilay

kabupaten/kota

.nPembinaan dan

balai benih milik

.7Pembiayaan 1.a.Penetapan kebijakan dan

pedoman pembiayaan bidang

perkebunan dari lembaga



bersumber dari masyarakat.

b.—


pelaksanaan pedoman

pembiayaan dari lembaga



bersumber dari masyarakat

wilayah provinsi.

b.—

1.a.Bimbingan peng

pemanfaatan su

pembiayaan/kre

perkebunan.

b.Bimbingan peny

rencana usaha p



- 165 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

c.—

d.—

c.—

d.—

c.Bimbingan pemb

lembaga keuang

pedesaan.

d.Pengawasan pen

pemanfaatan da

pengendalian kr

kabupaten/kota

8.Perlindungan

Perkebunan


perlindungan perkebunan.

2.a.Pengaturan dan penetapan

norma dan standar teknis

pengendalian OPT dan analisis

mitigasi dampak fenomena

iklim.

1. —

2.a. Pengamatan, identifikasi,

pemetaan, pengendalian dan

analisis dampak kerugian


provinsi.

1. —

2.a. Pengamatan, ide

pemetaan, penge

analisis dampak

OPT/fenomena i

kabupaten/kota



- 166 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

b.—

c.—

d.—

e.—

b.Bimbingan pemantauan,

pengamatan, dan peramalan


provinsi.

c.Penyebaran informasi keadaan

serangan OPT/fenomena iklim

dan rekomendasi

pengendaliannya di wilayahprovinsi.

d.Pemantauan dan pengamatan

daerah yang diduga sebagai

sumber OPT/fenomena iklim

wilayah provinsi.

e.Penyediaan dukungan

pengendalian, eradikasi

tanaman dan bagian tanaman

wilayah provinsi.

b.Bimbingan pema

pengamatan, da

OPT/fenomena i

kabupaten/kota

c.Penyebaran info

serangan OPT/fe

dan rekomendas

pengendaliannyakabupaten/kota

d.Pemantauan dan

daerah yang didu

sumber OPT/fen

wilayah kabupat

e.Penyediaan duku

pengendalian, er

tanaman dan ba

wilayah kabupat



- 167 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

f.—

3. Penetapan dan

penanggulangan wabah OPT

skala nasional.

4. Penanganan gangguan usaha

perkebunan skala nasional.

f.Pemantauan, peramalan,

pengendalian dan

penanggulangan eksplosi


provinsi.

3. Pengaturan dan pelaksanaan


dan penyakit menular

tanaman wilayah provinsi.

4. Penanganan gangguan usaha


f.Pemantauan, pe

pengendalian da

penanggulangan

OPT/fenomena i

kabupaten/kota

3. Pengaturan dan

penanggulangan

dan penyakit me

tanaman wilayahkabupaten/kota

4. Penanganan gan

perkebunan wila

kabupaten/kota



- 168 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

9.Perizinan Usaha 1.a.Penetapan pedoman perizinan

usaha perkebunan (budidaya

dan industri pengolahan).

b.—

1.a. Pemberian izin usaha

perkebunan lintas

kabupaten/kota.

.b Pemantauan dan pengawasan

izin usaha perkebunan lintas

kabupaten/kota.

1.a. Pemberian izin u

perkebunan wila

kabupaten/kota

b. Pemantauan dan

izin usaha perke

wilayah kabupat

10.Teknis

Budidaya

1. Penetapan pedoman teknis

budidaya perkebunan.

1.Bimbingan penerapan pedoman

teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.

1.Bimbingan pener

teknis budidaya p wilayah kabupate

11.Pembinaan

Usaha


pembinaan usaha perkebunan.

.b —

1.a.Bimbingan kelembagaan usaha

tani, manajemen usaha tani

dan pencapaian pola kerjasama

usaha tani wilayah provinsi.

.bBimbingan pemantauan dan



1.a. Bimbingan ke

usaha tani, man

tani dan pencap

kerjasama usaha

kabupaten/kota

b.Bimbingan pema

pemeriksaanhy

sanitasi lingkun



- 169 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.c —

.d —

.2 Penetapan program


perkebunan.


.cPelaksanaan studi amdal/UKL-

UPL di bidang perkebunan

wilayah provinsi.

.dBimbingan pelaksanaan amdal

wilayah provinsi.

.2 Bimbingan penerapan

pedoman/kerjasama kemitraan

usaha perkebunan wilayah

provinsi.

perkebunan wila

kabupaten/kota

c.Pelaksanaan stu

UPL di bidang p

wilayah kabupat

d.Bimbingan pelak

wilayah kabupat

2.Bimbingan pener

pedoman/kerjasa

usaha perkebuna

12.Panen, Pasca

Panen dan

Pengolahan

Hasil




perkebunan.

b.—





.bBimbingan peningkatan mutu

hasil perkebunan wilayah

1.a.Bimbingan pena

pasca panen dan

hasil perkebuna

kabupaten/kota

b.Bimbingan penin

hasil perkebuna



- 170 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

2. Penetapan pedoman perkiraan

kehilangan hasil perkebunan.




kemasan hasil perkebunan.

4.a.Penetapan pedoman teknologi

panen, pasca panen dan

pengolahan hasil.

b.—

provinsi.

2. Bimbingan penghitungan





unit penyimpanan dan kemasan

hasil perkebunan wilayahprovinsi.

4.a. Penyebarluasan dan



dan pengolahan hasil wilayah

provinsi.

.b—

kabupaten/kota

2. Penghitungan pe

kehilangan hasil

wilayah kabupat

3. Bimbingan pene

unit pengolahan

transportasi, un

dan kemasan ha wilayah kabupat

4.a.Penyebarluasan

pemantauan pen

teknologi panen,

dan pengolahan

kabupaten/kota

b.Bimbingan pene

panen, pasca pa

pengolahan hasi

kabupaten/kota



- 171 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

13. Pemasaran 1. Penetapan pedoman

pemasaran hasil perkebunan.

2. Promosi komoditasperkebunan tingkat nasional

dan internasional.



4. Penetapan kebijakan harga

komoditas perkebunan.


pemasaran hasil perkebunan

wilayah provinsi.

2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi.

3. Penyebarluasan informasi pasar

wilayah provinsi.

4. Pemantauan dan evaluasi harga

komoditas perkebunan wilayah

provinsi.

1. Bimbingan pem

perkebunan wila

kabupaten/kota

2. Promosi komodi wilayah kabupat

3. Penyebarluasan

wilayah kabupat

4. Pengawasan har

perkebunan wila

kabupaten/kota



- 172 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

14. Sarana Usaha 1.a.Penetapan kebijakan dan


sarana usaha.

.b—


pengembangan sarana usaha

wilayah provinsi.

.bBimbingan teknis

pembangunan dan sarana fisik

(bangunan) penyimpanan,

pengolahan dan pemasaran

sarana produksi serta

pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.

1.a. Bimbingan peng

sarana usaha wi

kabupaten/kota

.b Bimbingan tekni

pembangunan d

(bangunan) peny

pengolahan dan

sarana produksi

pemasaran hasi wilayah kabupat

15.Pengembangan

Statistik dan

Sistem

Informasi

Perkebunan



perkebunan.

2. Pembinaan dan pengelolaan

data dan statistik serta sistem

informasi perkebunan.

1.Penyusunan statistik


2.Bimbingan penerapan sistem

informasi perkebunan wilayah

provinsi.

1. Penyusunan sta

perkebunan wila

kabupaten/kota

2. Bimbingan pene

informasi perkeb

kabupaten/kota



- 173 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

16.Pengawasan

dan Evaluasi


pelaksanaan kebijakan,

norma, standar, kriteria,

pedoman dan prosedur di

bidang perkebunan.

1. — 1. —

3.Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

1.Kawasan

Peternakan

1. Penetapan pedoman tata cara

penetapan dan pengawasan

kawasan peternakan.

2.a.Penetapan peta potensi

peternakan.

b.—

c.—

3. Penetapan pedoman penetapan

1. Penetapan dan pengawasan

kawasan peternakan wilayah

provinsi.

2.a. Penetapan peta potensi

peternakan wilayah provinsi.

b.Penetapan dan pengawasan

kawasan peternakan wilayah

provinsi.

c.Penetapan peta potensi


3. Penerapan pedoman

1. Penetapan dan p

kawasan peterna

kabupaten/kota

2.a.Penetapan peta

peternakan wilay

kabupaten/kota

b.Bimbingan pene

industri peterna

c.Pengembangan l

pakan.

3. Penetapan pada



- 174 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

padang pengembalaan. penetapan padang

pengembalaan.

pengembalaan.

2.Alat dan Mesin

Peternakan dan

Kesehatan

Hewan dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner(Kesmavet)

1.a.Penetapan kebijakan alat dan

mesin peternakan dan

kesehatan hewan dan

kesmavet.

.b—

.2 Penetapan pedoman dan

standar mutu kebijakan alat

dan mesin peternakan dan

kesehatan hewan dan

kesmavet.


1.a.Penerapan kebijakan alat dan

mesin peternakan dan

kesehatan hewan dan

kesmavet wilayah provinsi.

b.Pemantauan, identifikasi daninventarisasi kebutuhan alat


kesehatan hewan dan

kesmavet.

.2 Penerapan standar mutu dan

alat dan mesin peternakan

dan kesehatan hewan dan

Kesmavet wilayah provinsi.


1.a.Penerapan kebij

mesin peternaka

kesehatan hewa

kesmavet wilaya

kota.

b.Identifikasi dankebutuhan alat

peternakan dan

hewan dan kesm

.2 Pe

penerapan stand

dan mesin peter

kesehatan hewa

kesmavet.



- 175 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K




peternakan dan kesehatan

hewan dan kesmavet.

.b—

.c—

.d—



hewan dan kesmavet wilayah

provinsi.

.bPenerapan pedoman


peredaan, penggunaan dan

pengujian alat dan mesinpeternakan dan kesehatan


provinsi.

.cPembinaan dan pengawasan

kebijakan alat dan mesin



provinsi.

.d—

3.a.Pengawasan pen

standar mutu al

peternakan dan

hewan dan kesm

kabupaten/kota

.bPengawasan pro

peredaran, peng

pengujian alat dpeternakan dan

hewan dan kesm

kabupaten/kota

.cPembinaan dan

pelayanan jasa a

peternakan dan

hewan dan kesm

kabupaten/ kota

.dAnalisis teknis,



- 176 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.e—

.f—

.g—

.ePenerapan standar dukungan

rekayasa teknologi


hewan dan kesmavet wilayahprovinsi.

.fPembinaan dan pengawasan

penerapan standar teknis alat


kesehatan hewan dan


.gPembinaan dan pengawasan

rekayasa dan pemeliharaan

sosial budaya al

peternakan dan

hewan sesuai ke

lokalita wilayah

kabupaten/kota

.eBimbingan peng

pemeliharaan al

peternakan dan

hewan dan kesmkabupaten/kota

.fPembinaan dan

bengkel/ pengra

mesin peternaka

kesehatan hewan

kesmavet kabup

.gPelaksanaan tem

teknologi baru d

peternakan dan



- 177 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.h —

.i—

alat dan mesin peternakan



.hPengawasan penerapan

teknologi bidang peternakan



.iPembinaan kerjasama

teknologi bidang peternakan



hewan dan kesm

kabupaten/kota

.h Pelaksanaan

pengenalan dan

pengembangan t

guna bidang pet

kesehatan hewan

kesmavet wilaya

kabupaten/kota

.iPelaksanaan ker

dengan lembaga

teknologi petern

kesehatan hewan

kesmavet kabup

3. Pemanfaatan

Air untuk

Peternakan dan

Kesehatan

Hewan dan

1.Penetapan pedoman


peternakan, kesehatan hewan

dan kesmavet.

1. Bimbingan pemanfaatan air

untuk usaha peternakan,

kesehatan hewan dan


1. Bimbingan pem

untuk usaha pe

kesehatan hewa

kesmavet wilaya

kota.



- 178 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

Kesmavet 2.Penetapan kebijakan dan


optimalisasi pengelolaan



dan kesmavet.



optimalisasi pengelolaan



dan kesmavet.

2. Bimbingan pene

teknologi optima

pengelolaan pem

untuk usaha pe

kesehatan hewa

kesmavet.

4.Obat hewan,

Vaksin, Sera

dan SediaanBiologis

.1 Penetapan kebijakan obat

hewan.

.2 Penerbitan sertifikat Cara

Pembuatan Obat Hewan yang

Baik (CPOHB).

3.a.Penetapan standar mutu obat

hewan.

.b —

.1 Penerapan kebijakan obat

hewan wilayah provinsi.

.2 Pemetaan identifikasi dan

inventarisasi kebutuhan obat


3.a.Penerapan dan pengawasan

standar mutu obat hewan

wilayah provinsi.

.b —

1. Penerapan kebij

hewan wilayah

kabupaten/kota2. Identifikasi dan

kebutuhan obat

wilayah kabupa

3.a.Penerapan stand

hewan wilayah

kabupaten/kota

.bPengawasan per

penggunaan oba

tingkat depo, tok

pengecer obat he



- 179 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.c —

.4 Pengawasan produksi dan

peredaran obat hewan di

tingkat produsen dan importir.

.5 Penetapan pedoman produksi,peredaran dan penggunaan

obat hewan.

6.a.Pengujian mutu dan sertifikasi

obat hewan.

.b —

.c —

.c —

.4 Pembinaan dan pengawasan

peredaran obat hewan di

tingkat distributor.

.5 Pembinaan dan pengawasanperedaran obat hewan di

tingkat distributor.

6.a.—

b.—

c.—

kabupaten/kota

.cBimbingan pema

hewan di tingkat

4. Bimbingan pere

hewan tingkat d

dan pengecer ob

wilayah kabupa

5. Pemeriksaan, pepenyimpanan, p

peredaran obat

kabupaten/kota

6.a.Pelaksanaan pem

penanggung jaw

kabupaten/kota

b.Bimbingan peny

pemakaian obat

c.Pelaksanaan pe

perizinan bidan



- 180 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.d —

.e —

.f—

.g —

d.—

e.—

f. —

g.—

wilayah kabupa

d.Pelaksanaan pe

penyimpanan m

perubahan bent

wilayah kabupa

e.Bimbingan pelak

pemeriksaan ba

asal hewan darihewan (daging,

wilayah kabupa

f.Bimbingan pem

penyimpanan, p

sediaan vaksin,

bahan diagnosti

untuk hewan w

kabupaten/kota

g.Bimbingan pelak

pemeriksaan se



- 181 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.h —

.i—

h.—

i. —

wilayah kabupa

h.Bimbingan pelak

pendaftaran oba

tradisional/pabr

kabupaten/kota

i.Bimbingan

kelembagaan/A

Obat Hewan (AS

kabupaten/kota

5.Pakan Ternak 1.Penetapan kebijakan pakan

ternak.

2.a.Penetapan pedoman produksi

pakan ternak (konsentrat dan

hijauan pakan) dan bahan

baku pakan.

1. Penerapan kebijakan pakan

ternak di wilayah provinsi.

2.a.Bimbingan produksi pakan

ternak dan bahan baku

pakan ternak wilayah

provinsi.

1. Penerapan kebij

ternak wilayah

kabupaten/kota

2.a. Bimbingan prod

dan bahan baku

wilayah kabupa



- 182 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

b.—

3.a.Penetapan standar mutu

pakan ternak.

b.—

c.—


pengawasan mutu pakan

ternak.

.b—

.b—

3.a.Penerapan standar mutu


provinsi.

.b Pembinaan dan pengawasan

labelisasi dan sertifikasi


provinsi.

.c Labelisasi dan sertifikasi

mutu pakan ternak.

4.a.Pengawasan mutu pakan dan

bahan baku pakan wilayah

provinsi.

.b Pengadaan, perbanyakan dan

penyaluran benih hijauan

b.Bimbingan pene

teknologi pakan

wilayah kabupa

3.a. Bimbingan stan

pakan ternak w

kabupaten/kota

b.—

c.—

4.a.Pengawasan mu

ternak wilayah

kabupaten/kota

b.Pengadaan, perb

penyaluran beni



- 183 -


PROVINSIPEMERINTAHAN KABUPATEN/K

.c—

.d—

.e—

.f—

pakan wilayah provinsi.

.c —

.d Pembinaan dan pengawasan

produksi pakan dan bahan

baku pakan wilayah provinsi.

.e —

.f —

pakan wilayah

kabupaten/kota

c.Penyelenggaraan

hijauan pakan.

d.Bimbingan pem

penggunaan dan

pakan jadi wilay

kabupaten/kota

e.Bimbingan pem

penggunaan dan

pakan konsentr

kabupaten/kota

f.Bimbingan pem

penggunaan dan

pakan tambaha

pelengkap pengg

and supplement

kabupaten/kota



- 184 -


PROVINSIPEMERINTAHAN KABUPATEN/K

.g—

.h—

.i—

.j—

.k—

.g —

.h —

.i —

.j —

.k —

g.Bimbingan usah

pedesaan(home

wilayah kabupa

h.Pelaksanaan pem

pakan jadi wilay

kabupaten/kota

i.Pelaksanaan pem

pakan konsentr

kabupaten/kota

j.Pelaksanaan pem

pakan tambaha

pengganti(addit

supplement) wila

kabupaten/kota

k.Bimbingan prod

hijauan pakan t

kabupaten/kota



- 185 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN KABUPATEN/K

.l— .l — l.Bimbingan kerja

perluasan produ

pakan ternak w

kabupaten/kota

6. Bibit Ternak 1.a.Penetapan kebijakan

perbibitan ternak.

.b—

2.a.Penetapan pedoman perbibitan

(standar mutu, sertifikasi) dan

plasma nutfah.

.b—

1.a. Penerapan dan pengawasan

pelaksanaan kebijakan

perbibitan ternak wilayah

provinsi.

.b Penerapan dan pengawasan

standar perbibitan ternak

wilayah provinsi.

2.a.Pembinaan dan pengawasan

produksi ternak bibit wilayah

provinsi.

.bPenerapan dan pengawasan

pedoman perbibitan (standar

mutu) wilayah provinsi.

1.a.—

.b—

2.a.Bimbingan selek

wilayah kabupa

.bBimbingan pene

perbibitan dan p

wilayah kabupa



- 186 -



.c—

.d—


pengeluaran bibit/benih

ternak.

4.a. Produksi ternak bibit

murni dan unggul.

.b —

.5 Penetapan pedoman dan

.cPenetapan sertifikasi dan

penetapan standar mutu

genetik bibit ternak wilayah

provinsi.

.d—

.3 Pengawasan peredaran lalu

lintas bibit/benih ternak di

wilayah provinsi.

4.a.Penetapan kabupaten/kota

sebagai lokasi penyebaran

ternak bibit wilayah provinsi.

.b Penetapan penggunaan bibit

unggul wilayah provinsi.

.5 Penerapan kebijakan

.cBimbingan

registrasi/penca

bibit wilayah ka

.dBimbingan pem

pengesahan sils

.3 Pengawasan per

bibit/benih tern

kabupaten/kota

4.a.Penetapan lokas

penyebaran bibi

wilayah kabupa

.b Penetapan peng

unggul wilayah

kabupaten/kota

.5 Bimbingan pele



- 187 -



pengaturan pengelolaan

plasma nutfah peternakan.

6.a.Produksi semen beku dan

embrio ternak bibit unggul.

.b—

.c—

.d—

konservasi (pelestarian)

ternak bibit murni dan

unggul/plasma nutfah


6.a. Pembinaan dan pengadaan

semen beku wilayah provinsi.

b. Pembinaan dan pemantauan

pelaksanaan inseminasi

buatan, progeny test dan

transfer embrio wilayah

provinsi.

c.—

d.—

nutfah peternak

kabupaten/kota

6.a. Pengadaan/prod

pengawasan sem

wilayah kabupat

b.Pelaksanaan ins

buatan wilayah

kabupaten/kota

c.Bimbingan dan

pelaksanaan ins

buatan oleh mas

d.Produksi mani b

lokal (lokal spes

kabupaten/kota



- 188 -



.e—


pengawasan dan produksi bibit

ternak.

.b—

.c—

e. Pembinaan distribusi mani

beku (straw) wilayah provinsi.

7.a.Pemantauan dan pengawasan

penerapan standar teknis

mutu bibitDay Old Chick Final

Stock wilayah provinsi.

b.Pemantauan dan pengawasan


mutu bibit ternak wilayah

provinsi.

c.Pengaturan kawasan sumber-

sumber bibit dan plasma

nutfah wilayah provinsi.

e.Bimbingan prod

beku lokal (loka

untuk kabupate

7.a.Bimbingan pene

standar teknis d

perbibitan melip

tenaga kerja, mu

wilayah kabupat

b.Bimbingan pered

bibit wilayah kab

c.Pelaksanaan pen

penyaluran tern

dilakukan oleh s

kabupaten/kota

d.Pelaksanaan reg



- 189 -



.d—

.e—

.f—

.g—

d.Pembinaan dan pengawasan

sertifikasi produksi bibit

ternak wilayah provinsi.

e.Penetapan sertifikasi rekayasa

teknologi mutu genetik

(inseminasi buatan, embrio

transfer) wilayah provinsi.

f.Penetapan sertifikasi tenaga

ahli perbibitan (surat ijin

melakukan inseminasi buatan,

pemeriksaan kebuntingan,

asisten reproduksi) wilayah

provinsi.

g.Pembinaan pembibitan ternak

di unit pelaksana teknis dinas

wilayah provinsi.

inseminasi buat

kabupaten/kota

e.Bimbingan kastr

bibit wilayah kab

f.Bimbingan periz

ternak bibit wila

kabupaten/kota

g.Bimbingan pelak

pengadaan dan/

mudigah, alih m

pemantauan pel

registrasi hasil m

wilayah kabupat



- 190 -



.h—

.i—

.j—

.k—

.l—

h.Pembinaan dan pengadaan

bibit ternak wilayah provinsi.

i.Pembinaan mutu genetik

ternak dengan rekayasa

teknologi tepat guna

(inseminasi buatan dan embrio

transfer) wilayah provinsi.

j.Penetapan sertifikasi embrio


k.Penetapan sertifikasi embrio


l.Penetapan sertifikasi produksi

h.Pengadaan dan

bibit ternak wila

kabupaten/kota

i.Bimbingan pelak

inseminasi buat

dilakukan oleh s

kabupaten/kota

j.Bimbingan serti

unggul sebagai p

wilayah kabupat

k.Bimbingan pema

produksi mani b

lokal (lokal spes

kabupaten/kota

l.Bimbingan peng

produksi mani b



- 191 -



.m—

.n—

.o—

.p—

benih mani beku wilayah

provinsi.

m.Pembinaan sumber bibit

ternak (hasil inseminasi

buatancrossing) wilayah

provinsi.

n.Pembinaan sumber bibit

ternak (hasil inseminasi

buatancrossing) wilayah

provinsi.

o.Pembinaan dan pengawasan

breeding replacement melalui

rearing cool (mempercepat

penyediaan bibit) wilayah

provinsi.

p.Pembinaan dan pengawasan

penyaringan bibit di kawasan

produksi dalam

kabupaten/kota

m.Bimbingan pelak

penyebaran bibi

wilayah kabupat

n.Bimbingan pelak

penyebaran bibi

wilayah kabupat

o.Bimbingan pelak

reformans record

wilayah kabupat

p.Bimbingan pelak

identifikasi perb

kabupaten/kota



- 192 -



produksi peternakan wilayah

provinsi.

7.Pembiayaan 1.a.Penetapan kebijakan dan


investasi dan permodalan

melalui lembaga perbankan

dan non perbankan dan dana

yang bersumber dari

masyarakat.

b.—

c.—

d.—

1.a. Penerapan kebijakan dan

pemantauan pengembangan

investasi dan kebijakan

permodalan melalui lembaga

perbankan dan non perbankan

wilayah provinsi.

.b—

.c—

.d—

1.a. Penerapan kebij

pedoman pembi

lembaga keuang

dan non perban

kabupaten/kota

.bBimbingan peng

pemanfaatan su

pembiayaan/kre

wilayah kabupat

.cBimbingan peny

rencana usaha a

wilayah kabupat

.dBimbingan pemb

lembaga keuang

pedesaan wilaya



- 193 -



e.—

f.—

e. Pengawasan penyaluran,

pemanfaatan dan kredit

program wilayah provinsi.

f. Pembinaan dan pengawasan

penyaluran, pemanfaatan dan

kredit program wilayah

provinsi.

kabupaten/kota

.eBimbingan dan

penyaluran, pem

kredit program w

kabupaten/kota

.f—

.8Kesehatan

Hewan

(Keswan),

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner dan

Kesejahteraan

Hewan

1.a. Penetapan kebijakan dan

pedoman keswan, kesmavet

dan kesejahteraan hewan.

b.—

c.—

1.a.Penerapan kebijakan dan

pedoman keswan, kesmavet

dan kesejahteraan hewan

wilayah provinsi.

b.Pembinaan dan pengawasan

praktekhygiene-sanitasi

produsen Produk Asal Hewan

(PAH).

c.Sertifikasi dan surveilans

Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

1.a.Penerapan kebij

pedoman keswan

dan kesejahteraa

wilayah kabupat

b.Pembinaan dan

praktekhygiene

produsen dan te

penjajaan PAH.

c.Monitoring pene

persyaratanhyg



- 194 -



d.—

e.—

f.—

g.—

unit usaha PAH yang

memenuhi syarat.

d.Pengawasan peredaran lalu

lintas produk hewan dari/ke

wilayah provinsi dan lintas

kabupaten/kota.

e.Pembinaan penerapan

kesejahteraan hewan.

f.—

g.—

pada unit usaha

mendapat NKV.

d.Pengawasan lalu

ternak dari/ke w

kabupaten/kota

e.Bimbingan dan p

kesejahteraan h

f.Bimbingan pemb

pengelolaan pas

unit-unit pelaya

wilayah kabupat

g.Bimbingan pema

pengawasan pem

dan operasional

dan unit-unit pe

keswan wilayah

kabupaten/kota



- 195 -



2.a.Pengamatan, penyidikan dan

pemetaan penyakit hewan

nasional.

.b—

3.a.Pengaturan dan penetapannorma, standar teknis

pelayanan keswan, kesmavet

serta kesejahteraan hewan.

.b—

.4 Pembinaan pembangunan dan

pengelolaan laboratorium

keswan dan laboratorium

2.a.Pengamatan, penyidikan dan

pemetaan penyakit hewan

wilayah provinsi.

.b—

3.a.Penerapan dan pengawasannorma standar teknis

pelayanan keswan, kesmavet

serta kesejahteraan hewan

wilayah provinsi.

.b—

.4 Pembangunan dan

pengelolaan laboratorium

keswan dan laboratorium

2.a. Pengamatan, pe

pemetaan penya

wilayah kabupat

b.Pengawasan kes

masyarakat vete

3.a. Penerapan dan pnorma, standar

pelayanan keswa

serta kesejahter

wilayah kabupat

b.Pengawasan uru

kesejahteraan h

4. Bimbingan pemb

pengelolaan labo

keswan dan labo



- 196 -



kesmavet skala nasional.

5.a.Penetapan dan

penanggulangan wabah

termasuk zoonosis tertentu

berskala nasional.

.b—

.c—

.d—

.e—


5.a.Penanggulangan wabah dan

penyakit hewan menular

wilayah provinsi.

b.Pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan penanggulangan

wabah dan penyakit hewanmenular wilayah provinsi.

c.Pencegahan penyakit hewan

menular wilayah provinsi.

d.Penutupan dan pembukaan

kembali status daerah wabah

tingkat provinsi.

e.Pengaturan dan pengawasan

kesmavet wilaya

kabupaten/kota

5.a. Penanggulangan

penyakit hewan

wilayah kabupat

b.Pemantauan dan

pelaksanaan pen

wabah dan penymenular wilayah

kabupaten/kota

c.Pencegahan pen

menular wilayah

kabupaten/kota

d.Penutupan dan p

kembali status d

kabupaten/kota

e.Pengaturan dan



- 197 -



.6 Penetapan standar teknis

minimal Rumah Potong Hewan

(RPH) dan Rumah Potong

Unggas (RPU) keamanan dan

mutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuan

pelayanan peternakan terpadu,

rumah sakit hewan dan

pelayanan keswan.


pengawasan lalu lintas ternak,

produk ternak dan hewan

kesayangan.

pelaksanaan pelarangan

pemasukan hewan, bahan

asal hewan ke/dari wilayah

Indonesia antar provinsi di

wilayah provinsi.

6. Penetapan dan identifikasi

kebutuhan standar teknis

minimal RPH/RPU, keamanan

dan mutu produk hewan,

laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakan

terpadu, rumah sakit hewan

dan pelayanan keswan.

7. Pengawasan lalu lintas ternak,

produk ternak dan hewan

kesayangan dari/ke wilayah

provinsi dan lintas

kabupaten/kota.

pelaksanaan pel

pemasukan hew

hewan ke/dari w

Indonesia antar

wilayah kabupat

6. Bimbingan pene

standar teknis m

RPH/RPU, keam

mutu produk he

laboratorium kespelayanan petern

rumah sakit hew

pelayanan keswa

7. Pengawasan lalu

produk ternak d

kesayangan dari

kabupaten/kota



- 198 -



8.a.Penetapan pedoman pelayanan

keswan.

b.—

c.—

d.—


pelayanan keswan.

b.—

c.—

d.—

8.a.Bimbingan pelak

pelayanan keswa

keswan, praktek

mandiri, klinik h

b.Bimbingan dan

pengamatan, pe

pencatatan kejad

penanggulangan

hewan.

c.Bimbingan pelak

penyidikan epide

penyakit hewan.

d.Bimbingan pelay

kesehatan hewan

lembaga-lembag



- 199 -



e.—

f.—

g.—

e.Pembinaan dan pengawasan

penerapan standar teknis RPH

dan RPU, rumah sakit

hewan/unit pelayanan keswan

terpadu, pet shop, poultry shop

dan distributor obat hewan.

f.—

g.—

perorangan yang

konservasi satw

e.Bimbingan dan

pelayanan keswa

RPH, tempat pem

hewan sementa

pemotongan hew

dan usaha susu

f.Bimbingan peng

pelayanan keseh

pada lalu lintas

hewan (hewan b

dan kecil).

g.Bimbingan pelak

sosialisasi dan s

Hazard Analysis

Control Point (HA



- 200 -



h. —

i.—

j.—

k.—

l.—

h.Pembinaan dan pengawasan

RPH dan RPU.

i.—

j.—

k.Pemeriksaan dan pengawasan

residu produk pangan asal

hewan.

l.Pembinaan dan sertifikasi

pelayanan medik veteriner

(dokter hewan praktek, klinik

h.Bimbingan pelak

standarisasi jaga

i.Bimbingan pelak

pelaporan dan p

penyakit individu

yang mewabah.

j.Bimbingan pelak

penutupan wilay

penyakit hewan yang mewabah.

k.Bimbingan pelak

pemeriksaan per

produk pangan

dan pengolahan

pangan asal hew

l.Bimbingan pelak

pengawasan lara

pemotongan tern



- 201 -



m. —

n. —

o.—

p.—

hewan dan rumah sakit

hewan).

m. Pembinaan, pengawasan dan

pengujian ternak dan bahan

asal hewan untuk tujuan

ekspor (ternak, daging, susu,

hewan kesayangan, hewan

liar, dll).

n.—

o.Pembinaan dan pengawasan

penyidikan penyakit hewan.

p.Pembinaan penyidikan dan

produktif.

m.Bimbingan pelak

pemantauan pen

zoonosis.

n.Bimbingan pelakperedaran produ

hewan dan prod

pangan.

o.Bimbingan peng

penyidikan epide

penyakit hewan

bakteri, virus da

hewan lainnya.

p.—



- 202 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI PEMERINTAHAN KABUPATEN/K

q.—

r.—

s.—

t.—

u. —

epidemiologi penyakit hewan,

parasit, bakteri, virus dan

penyakit hewan lainnya.

q.Pembinaan pemberantasan

dan pencegahan wabah


strategis mewabah.

r.Pembinaan peramalan

wabah penyakit hewanmenular wilayah provinsi.

s.Pembinaan penutupan dan

pembukaan kembali wilayah


lintas kabupaten/kota.

t.Pembinaan pembuatan peta

situasi penyebaran penyakit

hewan di provinsi.

u.Pembinaan dan pengawasan

q.—

r.—

s.Penutupan dan p

kembali wilayah

hewan menular

kabupaten/kota

t.—

u.—



- 203 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI PEMERINTAHAN KABUPATEN/K

v.—

w. —

x.—

y.—

z.—

dan pemantauan penyakit

hewan zoonosis.

v.Pembinaan pelayanan dan

pengamanan wilayah terpadu

pada kejadian

wabah/epidemik.

w.Pembinaan penerapan

standar teknis pelayanan

keswan, kesmavet sertakesejahteraan hewan wilayah

provinsi.

x.—

y.—

z.—

v.—

w.Bimbingan pene

standar teknis p

keswan, kesmavkesejahteraan he

kabupaten/kota

x.Bimbingan dan

urusan kesejaht

y.Sertifikasi keswa

keluar/masuk w

kabupaten/kota

z.Sertifikasi keseh



- 204 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

9.a.Penetapan pedoman dan

standar dan sertifikasi

pelayanan medik/paramedik

veteriner.

b.—

10.a.Pedoman, standar dan norma

9.a.Pembinaan dan pelaporan


veteriner di lembaga-lembaga

pemerintahan dan unit-unit


veteriner di tingkat provinsi.

b.—


asal hewan yang

keluar/masuk w

kabupaten/kota

9.a.Pelaksanaan pel

medik/paramedi

kabupaten/kota

b.Pelaporan pelaya

paramedik veter

pencegahan dan

penanggulangan

hewan menular/

penyakit individ

parasiter, virus,

penyakit reprodu

gangguan reprod

10.a.Bimbingan peng



- 205 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K


b.—

c.—


b.Pembinaan penyidikan dan

epidemiologi penyakit hewan,

parasit, bakteri dan penyakit

hewan lainnya.

c.—

penyidikan epid

penyakit hewan

bakteri, virus da

hewan lainnya.

b.Bimbingan pene

standar teknis p

kesehatan hewa

c.Sertifikasi keseh

yang keluar/ma

kabupaten/kota

9. Penyebaran

dan

Pengembangan

Peternakan

1.a.Penetapan kebijakan dan

pedoman penyebaran dan

pengembangan peternakan.

.b—

1.a.Penerapan dan pengawasan

pelaksanaan kebijakan dan

pedoman penyebaran dan

pengembangan peternakan

wilayah provinsi.

.b—

1.a.Pelaksanaan keb

penyebaran pen

peternakan wilay

kabupaten/kota

.bPemantauan pen



- 206 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

2.a.Penetapan pedoman lalu lintas

ternak antar daerah.

.b—

.c—

3.a. —

.b —

2.a.Pemantauan lalu lintas ternak

wilayah provinsi.

.b—

.c—

3.a.Pembinaan penetapan

pedoman lalu lintas ternak

bibit wilayah provinsi.

.b —

ternak yang dila

wilayah kabupat

2.a.Pemantauan lalu

wilayah kabupat

.bBimbingan mela

kebijakan penye

pengembangan p

wilayah kabupat

.cBimbingan pema

penyebaran tern

dilakukan swast

3.a.Bimbingan pelak

penetapan penye

wilayah kabupat

.b Bimbingan pela

penetapan peny

registrasi dan r



- 207 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.4 —

.5 —

.6 —

.7 —

.8 —

.9 —

.4 —

.5 —

.6 —

.7 —

.8 —

.9 —

ternak wilayah

kabupaten/kota

.4 Bimbingan pelak

identifikasi dan

wilayah kabupat

.5 Bimbingan pelak

identifikasi calo

wilayah kabupa

.6 Bimbingan pelak

lokasi.

.7 Bimbingan pelak

calon penggaduh

.8 Pelaksanaan iden

terhadap penyeb

.9 Bimbingan pelak



- 208 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.10 — .10—

dan pola penyeba

.10Bimbingan pelak

evaluasi pelapora

dan pengembang

10.Perizinan/

Rekomendasi


pendaftaran perijinan usaha


hewan.

b.—

c.—

d.—

1.a.Pembinaan pemberian

perizinan usaha di bidang


hewan di wilayah provinsi.

b.—

c.—

d.—

1.a.Pemberian izin u

budidaya petern

kabupaten/kota

.bPemberian izin r

hewan/pasar he

.cPemberian izin p

hewan.

.dPemberian izin l

keswan dan labo

kesmavet.



- 209 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

e.—

f.—

g.—

2. Penetapan pedoman, norma

dan standar pelayanan medik veteriner.

3. Pendaftaran mutu pakan.

4.a.Pendaftaran prototipe alat dan

mesin peternakan dan keswan.

e.—

f.—

g.—

2. Pembinaan dan sertifikasi

pelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek, klinik

hewan dan rumah sakit

hewan).

3. Rekomendasi pendaftaran

mutu pakan.

4.a.Penentuan kebutuhan


peternakan dan keswan

wilayah provinsi.

.ePendaftaran usa

peternakan.

.fPemberian izin u

RPH/RPU.

.gPemantauan dan

pelaksanaan izin

peternakan.

2. —

3. —

4.a.Pemberian izin p

peredaran alat d

peternakan dan

wilayah kabupat



- 210 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

b.—

5. Pendaftaran obat hewan.

6. Pemberian izin usaha obat

hewan sebagai produsen dan

importir.

7.a.Pemberian izin pemasukan

dan pengeluaran bibit ternak

dari dan keluar negeri.

b.—

b.—

5. —

6. Pemberian izin usaha obat

hewan sebagai distributor

wilayah provinsi.

7.a.Pemberian izin pengeluaran

ternak bibit dan potong dari

dan ke wilayah provinsi.

b.Pemantauan dan rekomendasi

pemasukan dan pengeluaran

dari dan keluar negeri.

b.Pengembangan a

peternakan dan

standar wilayah

kabupaten/kota

5. —

6. Pemberian izin

hewan di tingka

kios dan pengec

poultry shop dan wilayah kabupat

7.a.—

b.Bimbingan dan

ternak bibit asal

kabupaten/ kota



- 211 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

8.a.Pemberian persetujuan

pemasukan hewan dan produk

hewan dari luar negeri serta

sertifikat pengeluaran dan

produk hewan ke luar negeri.

b.—

9. Penetapan instalasi karantina

hewan sementara.

10.Penetapan pedoman usaha

budidaya hewan kesayangan.

11.Penetapan pedoman, standar

alat angkut/transportasi

produk peternakan.

8.a.Pemberian rekomendasi

pemasukan/ pengeluaran

hewan/ternak dan produk

hewan dari dan antar

provinsi/pulau.

b.—

9. Pemberian rekomendasi

instalasi karantina hewan di

wilayah provinsi.

10.Pembinaan izin usaha

budidaya hewan kesayangan

wilayah provinsi.

11.Pembinaan usaha alat

angkut/transportasi produk

peternakan.

8.a.Pemberian surat

asal hewan dan

b.Pemberian surat

asal/kesehatan

ternak dan hasil

ternak.

9. Pemberian rekominstalasi karanti

wilayah kabupat

10.Pembinaan izin

budidaya hewan

kabupaten/kota

11.Pemberian izin u

angkut/transpor

peternakan.



- 212 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K


pemberian NKV.

b.—

12.a.Pembinaan dan pemberian

NKV untuk unit usaha

produk pangan asal hewan

wilayah provinsi.

b.—

12.a.Bimbingan stan

unit usaha pro

asal hewan wil

kabupaten/kot

b.Bimbingan pela

penerapan NKV

kabupaten/kot

11.PembinaanUsaha 1. Penetapan pedomankerjasama/kemitraan usaha

peternakan.

1.

Penerapan dan pengawasanpelaksanaan pedoman



1.

Penerapan dan ppelaksanaan ped

kerjasama/kemi

peternakan wilay

kabupaten/kota


pembinaan usaha peternakan

yang meliputi budidaya

pembinaan mutu, pengolahan

hasil peternakan dan hasil

bahan asal hewan, penetapan



pembinaan mutu dan

pengolahan hasil peternakan

dan hasil bahan asal hewan

wilayah provinsi.

2.a.Bimbingan pene

standar teknis, p

mutu dan pengo

peternakan wilay

kabupaten/kota



- 213 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

tarif pemasaran dan

kelembagaan usaha.

b.— b.Pembinaan dan pengawasan

lembaga sistem mutu produk

peternakan dan hasil bahan

asal hewan wilayah provinsi.

b.Bimbingan pema

pengawasan lem

mutu produk pe

hasil bahan asal

kabupaten/kota

c.— c.Pembinaan dan pengawasan

peningkatan mutu hasilpeternakan dan hasil bahan

asal hewan wilayah provinsi.

c.Bimbingan penin

hasil peternakan bahan asal hewa

kabupaten/kota

d.— d.Pembinaan dan pengawasan

pengelolaan unit pengolahan

alat transportasi, unit

penyimpanan hasil bahan asal


d.Bimbingan peng

pengolahan, alat

unit penyimpana

asal hewan wilay

kabupaten/kota

e.— e.Promosi komoditas peternakan

wilayah provinsi.

e.Promosi komodi

wilayah kabupat



- 214 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

f.— f.Pembinaan analisis usaha tani

dan pemasaran hasil


f.Bimbingan anali

dan pemasaran

peternakan wilay

kabupaten/kota

g.— g.Pembinaan kelembagaan

usaha tani, manajemen usaha

tani dan pencapaian pola

kerjasama usaha tani wilayah

provinsi.

g.Bimbingan kelem

tani, manajemen

dan pencapaian

kerjasama usaha

kabupaten/kota

h.—

i.—

h.Pembinaan dan pengawasan



hewan, pembinaan mutu dan

pengelolaan hasil peternakan,

kelembagaan usaha tani,

pelayanan dan izin usaha.

i.—

h.Bimbingan pelak

standardisasi tek

usaha, pembina

pengolahan hasi

pemasaran.

i.Pembinaan mutu

pengelolaan has

olahan peternak



- 215 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

j.—

k.—

l.—

j.Pembinaan dan pengawasan

penerapan teknologi panen,

pasca panen dan pengolahan

hasil peternakan wilayah

provinsi.

k.Pembinaan dan pengawasan




l.Pembinaan dan pelaksanaan

studi amdal/UKL-UPL di

bidang peternakan wilayah

provinsi.

keswan.

j.Bimbingan pene

teknologi panen,

dan pengolahan

peternakan wilay

kabupaten/kota

k.Bimbingan pema

pemeriksaanhy

sanitasi lingkun

peternakan wilay

kabupaten/kota

l.Bimbingan dan

studi amdal/UK

bidang peternak

kabupaten/kota

m.— m.Pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan amdal wilayah

provinsi.

m. Bimbingan pelak

wilayah kabupat



- 216 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K



peternakan.

3. Pembinaan dan pengawasan

penerapan pedoman



3. Bimbingan pene

pedoman

kerjasama/kemi

peternakan wilay

kabupaten/kota

12.Sarana Usaha 1.a.Penetapan kebijakan,

pedoman, norma dan standar

sarana usaha.

b.—

1.a.Bimbingan penerapan

pedoman, norma, standar

sarana usaha wilayah provinsi.

.bBimbingan teknis

pembangunan sarana fisik

(bangunan), penyimpanan,

pengolahan dan pemasaran

sarana produksi serta

pemasaran hasil peternakan

wilayah provinsi.

1.a.Bimbingan pene

pedoman, norma

sarana usaha wi

kabupaten/kota

b. Bimbingan tekni

pembangunan s

(bangunan), pen

pengolahan dan

sarana produksi

pemasaran hasi

wilayah kabupat



- 217 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

13. Panen, Pasca

Panen dan

Pengolahan

Hasil




peternakan.

2. Penetapan metode perkiraan

kehilangan hasil budidaya

peternakan.


pengolahan, alat transportasidan unit penyimpanan dan

kemasan hasil peternakan.

4.a.Penetapan pedoman panen,

pasca panen dan pengolahan

hasil peternakan.





2. Bimbingan perhitungan


budidaya peternakan wilayah

provinsi.


pengolahan, alat transportasidan unit penyimpanan dan

kemasan hasil peternakan

wilayah provinsi.

4.a. Penyebarluasan dan



dan pengolahan hasil


1. Bimbingan pena

panen, pasca pa

pengolahan hasi

wilayah kabupat

2. Perhitungan per

kehilangan hasil

peternakan wilay

kabupaten/kota

3. Bimbingan pene

unit pengolahantransportasi dan

penyimpanan da

hasil peternakan

kabupaten/kota

4.a. Penyebarluasan

pemantauan pen

teknologi panen,

dan pengolahan

peternakan wilay

kabupaten/kota



- 218 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.b— b.— b.Bimbingan pene

teknologi panen,

dan pengolahan

peternakan wilay

kabupaten/kota

14. Pemasaran 1.Penetapan pedoman

pemasaran hasil peternakan.

2. Promosi komoditas peternakan

nasional dan internasional.




pemasaran hasil peternakan

wilayah provinsi.

2. Promosi komoditas peternakan

wilayah provinsi.


pasar wilayah provinsi.

1. Bimbingan pema

peternakan wilay

kabupaten/kota

2. Promosi komodi

wilayah kabupat

3. Penyebarluasan

pasar wilayah ka

15.Pengembangan

sistem statistik

dan informasi


pengembangan sistem statistik

dan informasi peternakan

1. Bimbingan penerapan sistem

perstatistikan dan informasi


1. Penerapan sistem

perstatistikan da

peternakan wilay



- 219 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

peternakan

dan keswan

nasional. kabupaten/kota

2. Pembinaan dan pengelolaan

sistem statistik dan informasi

peternakan nasional.

2. Pengolahan sistem statistik

dan informasi peternakan

wilayah provinsi.

2. Pengumpulan, p

analisis data pet

wilayah kabupat




nasional.


penerapan perstatistikan


wilayah provinsi.

3. Bimbingan pene

perstatistikan pe

keswan wilayah

kabupaten/kota

4.a.Pembinaan dan pengelolaan

sistem statistik dan informasi


hewan nasional.


penerapan sistem informasi

wilayah provinsi.

4.a.Bimbingan pene

informasi wilaya

kabupaten/kota

b.— b.Pembinaan dan pengawasan

pengumpulan, pengelolaan,

analisis, penyajian dan

pelayanan data dan statistik


b.—



- 220 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K


c.— c.Pembinaan dan pengawasan

manajemen pengumpulan,

pengolahan data

komoditas/produksi

peternakan dan sumberdaya

strategis lintas

kabupaten/kota.

c.—

d.— d.Pembinaan dan pengawasan

pengumpulan, pengolahan,

analisis, penyajian dan

pelayanan data dan statistik

komoditas strategis.

d.—

e.— e.Pembinaan dan pengawasan

pelayanan informasi

pembangunan peternakan dan

keswan wilayah provinsi.

e.—

f.— f.Pembinaan dan pengawasan

terminalcyber space agribisnis

f.—



- 221 -


PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

g.—


wilayah provinsi.

g.Pembinaan dan pengawasan

pengumpulan, analisis dan

informasi kebutuhan produk


wilayah provinsi.

g.—

16.Pengawasan

dan Evaluasi


pelaksanaan kebijakan, norma,

standar, kriteria, pedoman dan

prosedur di bidang peternakan

dan keswan dan kesmavet.

1. — 1. —

4.Ketahanan

Pangan

1.Ketahanan

Pangan

1.a.Pengaturan, pengawasan dan

pembinaan peningkatan

ketersediaan dan keragaman

pangan.

.b—

1.a.Identifikasi ketersediaan dan

keragaman produk pangan.

.bIdentifikasi kebutuhan

produksi dan konsumsi

1.a.Identifikasi pote

sumberdaya dan

pangan serta ke

konsumsi panga

b.Pembinaan peni

produksi dan pr



- 222 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.c—

.d—

2.a. Pengaturan dan koordinasi

cadangan pangan pemerintah

dan pembinaan cadangan

pangan masyarakat.

.b—

masyarakat.

c.Koordinasi pencegahan dan

pengendalian masalah pangan

sebagai akibat menurunnya

ketersediaan pangan karena

berbagai sebab.

d.—

2.a.Pembinaan cadangan pangan

masyarakat.

b.Pengembangan dan

pengaturan cadangan pangan

pokok tertentu provinsi.

berbahan baku

c.Pembinaan peng

penganekaragam

pangan.

d.Pencegahan dan

masalah pangan

akibat menurun

ketersediaan pan

2.a.Identifikasi cada

masyarakat.

b.Pengembangan d

pengaturan cada

pokok tertentu

kabupaten/kota



- 223 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.c—

3.a.Pengaturan dan pengawasan

peningkatan akses pangan

untuk masyarakat miskin dan

rawan pangan.

b.—

c.—

4.a. Peningkatan infrastruktur

distribusi dan koordinasi

pengendalian stabilitas harga

c.Koordinasi dan pengendalian

cadangan pangan pemerintah

dan masyarakat.

3.a.Koordinasi penanganan

kerawanan pangan provinsi.

b.Koordinasi pencegahan dan

penanggulangan masalah

pangan sebagai akibat

menurunnya mutu, gizi dan

keamanan pangan.

c.Pengendalian kerawanan

pangan wilayah provinsi.

4.a.Identifikasi infrastruktur

distribusi pangan.

c.Pembinaan dan

cadangan panga

3.a.Penanganan dan

pangan untuk ke

pangan tingkat

kabupaten/kota

b.Pencegahan dan

penanggulangan

pangan sebagai

menurunnya mu

keamanan pang

c.Identifikasi kelom

pangan.

4.a. Identifikasi infra

distribusi panga

kabupaten/kota



- 224 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

pangan strategis.

b.—

c.—

d.—

e.—

5.a.Pembinaan peningkatan

b.Pengembangan infrastruktur

distribusi pangan provinsi dan

koordinasi pengembangan

infrastruktur provinsi.

c.Koordinasi pencegahan

penurunan akses pangan

masyarakat dan peningkatan

akses pangan masyarakat.

d.Informasi harga di provinsi.

e.Pengembangan jaringan pasar

di wilayah provinsi.

5.a.Identifikasi pangan pokok

b.Pengembangan i

distribusi panga

kabupaten/kota

c.Pencegahan dan

masalah pangan

akibat penuruna

pangan.

d.Informasi harga

kabupaten/kota

e.Pembangunan p

produk pangan y

dihasilkan masy

kabupaten/kota

5.a.Identifikasi pang



- 225 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Kkeragaman konsumsi serta

mutu, gizi dan keamanan

pangan.

b.—

c.—

d.—

e.—

f.—

masyarakat.

b.—

c.Pembinaan peningkatan mutu

konsumsi masyarakat menuju

gizi seimbang berbasis bahan

baku lokal.

d.Pembinaan mutu dan

keamanan produk pangan

pabrikan di provinsi.

e.—

f.—

masyarakat.

b.Peningkatan mu

masyarakat.

c.—

d.Pembinaan dan

mutu dan keam

pangan masyara

e.Analisis mutu, g

keamanan produ

masyarakat.

f.Analisis mutu da

konsumsi masya



- 226 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

g.—

6.a.Fasilitasi peran serta

masyarakat dan bekerja sama

dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM).

b.—

c.—

d.—

g.Pengembangan kelembagaan

sertifikasi produk pangan

segar dan pabrikan skala

kecil/rumah tangga.

6.a.Identifikasi LSM dan tokoh

masyarakat provinsi.

b. Pengembangan dan fasilitasi

forum masyarakat provinsi.

c. Pengembangan”trust fund”

provinsi.

d. Pengalokasian APBD provinsi

untuk ketahanan pangan.

g.Pembinaan dan

produk pangan

pabrikan skala k

tangga.

6.a.Identifikasi LSM

masyarakat kabu

b.Pengembangan d

forum masyarak

kabupaten/kota

c.Pengembangan

kabupaten/kota

d.Pengalokasian A

kabupaten/kota

ketahanan pang



- 227 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

.7 Pengendalian pemantapan

ketahanan pangan nasional.

7. Pengumpulan dan analisis

informasi ketahanan pangan

provinsi.

7. Pengumpulan da

informasi ketaha

kabupaten/kota

2.Keamanan

Pangan

1. Perumusan standar Batas

Minimum Residu (BMR).

2. Penyusunan modul pelatihan

inspektur, fasilitator, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

keamanan pangan.

3. Pembinaan sistem manajemen

laboratorium uji mutu dan

keamanan pangan nasional.

4.a. Monitoring otoritas kompeten

provinsi.

.b—

1. Pembinaan penerapan standar

BMR wilayah provinsi.

2. Pelatihan inspektur, fasilitator,

PPNS keamanan pangan

wilayah provinsi.

3. Pembinaan sistem manajemen

laboratorium uji mutu dan

keamanan pangan provinsi.

4.a.Monitoring otoritas kompeten

kabupaten/kota.

.bPelaksanaan sertifikasi dan

1. Penerapan stand

wilayah kabupat

2. Pelatihan inspek

PPNS keamanan

wilayah kabupat

3. Pembinaan siste

laboratorium uji

keamanan pang

kabupaten/kota

4.a.—

b.Pelaksanaan ser



- 228 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Kpelabelan prima wilayah

provinsi.

pelabelan prima

kabupaten/kota

5.Penunjang 1. Karantina

Pertanian


pedoman perkarantinaan

pertanian (hewan dan

tumbuhan).

2. Pelaksanaan perkarantinaan

pertanian (hewan dan

tumbuhan).

1. —

2. —

1. —

2. —

2. Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

(SDM)

Pertanian

1. Penetapan kebijakan SDM

pertanian tingkat nasional.

2. Penetapan persyaratan jabatan

pada institusi pertanian.

1. Penetapan kebijakan SDM

pertanian tingkat provinsi.

2. Penerapan persyaratan

jabatan pada institusi

pertanian di wilayah provinsi.

1. Penetapan kebija

pertanian tingka

kabupaten/kota

2. Penerapan persy

jabatan pada ins

pertanian di wila

kabupaten/kota



- 229 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K3. Perencanaan, pengembangan,

mutasi jabatan fungsional

(rumpun ilmu hayat dan non

rumpun ilmu hayat) nasional.

4. Pengkajian SDM pertanian.

5. Penetapan norma, standarisasi

kelembagaan pendidikan

keahlian pertanian.

6. Penyelenggaraan pendidikan

keahlian pertanian.

7. Penetapan norma, standar dan

akreditasi kelembagaan

pendidikan keterampilan

pertanian.

8. Penetapan dan pelaksanaan

3. Perencanaan, pengembangan,

mutasi jabatan fungsional

(rumpun ilmu hayat dan non

rumpun ilmu hayat) wilayah

provinsi.

4. —

5. —

6. Penyelenggaraan pendidikan

keterampilan pertanian.

7. Penerapan norma, standar dan

akreditasi kelembagaan


pertanian.

8. Penetapan sertifikasi dan

3. Perencanaan, pe

mutasi jabatan f

(rumpun ilmu h

rumpun ilmu ha

kabupaten/kota

4. —

5. —

6.Penyiapan tenaga

pendidikan keah

keterampilan.

7.—

8.—



- 230 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Kpersyaratan, sertifikasi dan

akreditasi jabatan tenaga

fungsional pendidikan keahlian

dan keterampilan pertanian.

9. Penetapan standar dan

prosedur sistem dan metode

pendidikan dan keahlian dan


10.Penetapan norma dan standar

kelembagaan pelatihanpertanian.

11.Penyelenggaraan pelatihan

keahlian pertanian.

12.Penetapan dan pelaksanaan

persyaratan, sertifikasi dan

akreditasi jabatan tenaga

fungsional widyaiswara

pertanian.

akreditasi jabatan fungsional


pertanian.

9. Penerapan standarisasi dan


pendidikan keterampilan.

10.Penerapan norma dan standarkelembagaan pelatihan

pertanian.

11.Penyelenggaraan pelatihan


12.Pelaksanaan akreditasi

jabatan fungsional

widyaiswara.

9.—

10.—

11.—

12.—



- 231 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K13.Penetapan standar dan


pelatihan pertanian.

13.Perencanaan dan standarisasi

dan prosedur sistem dan

metode pelatihan pertanian.

13.—

3. Penyuluhan

Pertanian


pedoman penyuluhan

pertanian.

2. Pembinaan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian

provinsi.

3. Penetapan, norma dan standar

kelembagaan penyuluhan

pertanian.

4. Penetapan persyaratan,

sertifikasi dan akreditasi

jabatan penyuluh pertanian.

5.aPenetapan standar dan

1. Penerapan kebijakan dan

pedoman penyuluhan

pertanian.

2. Pembinaan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian wilayah

kabupaten/kota.

3. Penetapan kelembagaan

penyuluhan pertanian di

provinsi sesuai norma dan

standar.

4. Penerapan persyaratan,

sertifikasi dan akreditasi

jabatan penyuluh pertanian.

5.aPenerapan standar dan

.1 Penerapan kebij

pedoman penyul

pertanian.

.2 Pembinaan peny

penyuluhan per

kecamatan/desa

.3 Penetapan kelem

penyuluhan per

kabupaten/kota

dan standar.

.4 Penerapan persy

sertifikasi dan a

jabatan penyulu

5.aPenerapan stand



- 232 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Kprosedur sistem kerja

penyuluhan pertanian.

b.—

6. Penyelenggaraan penyuluhan

pertanian di tingkat nasional.

prosedur sistem kerja

penyuluhan pertanian.

b.—

6. Penyelenggaraan penyuluhan

pertanian di tingkat provinsi.

prosedur sistem

penyuluhan pert

b.Perencanaan pen

pertanian di ting

kecamatan dan

kabupaten/kota

6. Penyelenggaraan

pertanian di ting

kabupaten/kota

4. Penelitian dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian

1. Penetapan kebijakan arah dan

prioritas penelitian dan

pengembangan pertanian.

2. Penelitian yang menghasilkan

teknologi di bidang pertanian.

3. Pembinaan, supervisi dan

fasilitasi pengkajian,

1. —

2. Pemantauan dan pengawasan

penerapan teknologi pertanian

spesifik lokasi.

3. Pembinaan, supervisi dan

fasilitasi pengembangan dan

1. —

2. Bimbingan, pen

pengawasan pen

teknologi hasil p

pengkajian.

3. —



- 233 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Kdiseminasi dan penerapan

teknologi/hasil pertanian.

penerapan hasil pengkajian

teknologi spesifik lokasi.

5.Perlindungan

Varietas

1. Pengawasan penerapan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) di

bidang Perlindungan Varietas

Tanaman (PVT).

2. Pengaturan dan pemberian

hak PVT kepada penemu

varietas baru.

3. Pemberian nama dan

pendaftaran varietas lokal

yang sebaran geografisnya

meliputi lintas provinsi.

4. Izin penggunaan varietas lokal

untuk pembuatan varietas

turunan esensial yang sebaran

geografisnya meliputi lintas

1. —

2. —

3. Pemberian nama dan

pendaftaran varietas lokal

yang sebaran geografisnya

meliputi lintas

kabupaten/kota.

4. Izin penggunaan varietas lokal

untuk pembuatan varietas

turunan esensial yang sebaran

geografisnya meliputi lintas

1. —

2. —

3. Pemberian nama

pendaftaran var

yang sebaran ge

pada satu kabup

4. Izin penggunaan

untuk pembuata

turunan esensia

geografisnya pad



- 234 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Kprovinsi. kabupaten/kota. kabupaten/kota

6.Sumber Daya

Genetik (SDG)

1.a.Menetapkan kebijakan

pengelolaan (pelestarian dan

pemanfaatan) sumber daya

genetik yang berkaitan dengan

akses dan pembagian

keuntungan yang diperoleh

dari pemanfaatan SDG secara

berkelanjutan.

b.—


pengeluaran plasma nutfah

Convention on International

Trade Endanger Species

1.a.Pengaturan pembagian

keuntungan yang diperoleh

dari pemanfaatan SDG yang

terdapat di beberapa

kabupaten/kota yang ada di

provinsi tersebut.

b.Pengawasan penyusunan

perjanjian akses terhadappembagian keuntungan dari

pemanfaatan SDG yang ada di

provinsi tersebut (kalau satu

jenis SDG terdapat di

beberapa kabupaten/kota).

2. —

1.a.Pengaturan hasi

keuntungan yan

untuk konserva

kesejahteraan m

.b Pengawasan pen

perjanjian aksespembagian keun

pemanfaatan SD

wilayahnya.

.2 —



- 235 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K(CITES).

.7Standarisasi

dan Akreditasi

1. Perumusan kebijakan sektor

pertanian di bidang

standarisasi.

2. Penyusunan rencana dan

penetapan program

standarisasi sektor pertanian.

3. Koordinasi standarisasi

nasional sektor pertanian.

4. Perumusan rancangan

Standar Nasional Indonesia

(SNI) sektor pertanian melalui

konsensus untuk ditetapkan

sebagai SNI.

1. Rekomendasi usulan kebijakan

sektor pertanian di bidang

standarisasi sesuai

pengalaman di daerah.

2. Rekomendasi aspek teknis,

sosial dan ekonomi dalam

penyusunan rencana dan

program standarisasi sektor

pertanian.

3. Koordinasi standarisasi sektor

pertanian di provinsi.

4. Koordinasi pengusulan

kebutuhan standar yang akan

dirumuskan sesuai kebutuhan

daerah.

5. Rekomendasi aspek teknis,

1. Rekomendasi us

sektor pertanian

standarisasi ses

pengalaman di d

2. Rekomendasi as

sosial dan ekono

penyusunan ren

program nasion

standarisasi di d

3. Koordinasi stand

pertanian di kab

4. Pengusulan kebu

standar yang ak

dirumuskan.

5. Rekomendasi as



- 236 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K5. Penetapan pemberlakuan

SNI wajib.

6. Fasilitasi kelembagaan

sektor pertanian yang akan

mengajukan akreditasi.

7. Penilaian kesesuaianterhadap pemohon akreditasi di

sektor pertanian.

8. Penetapan sistem dan

pelaksanaan sertifikasi sektor

pertanian.


pelaksanaan sistem sertifikasi

sosial dan bisnis dalam

rencana pemberlakuan wajib

SNI serta memberikan usulan

pemberlakuan wajib SNI.

6. Penerapan sistem manajemen

mutu kelembagaan dalam

rangka proses akreditasi di

provinsi.

7. —

8. Penerapan sistem sertifikasi

yang mendukung standarisasi

sektor pertanian di provinsi.

9. —

sosial dan bisnis

pemberlakuan w

mengusulkan us

pemberlakuan w

6. Penerapan sistem

mutu kelembaga

rangka proses ak

kabupaten/kota

7. —

8. Penerapan sistem

yang mendukun

sektor pertanian

kabupaten/kota

9. —



- 237 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/Ksektor pertanian.

10.Pembinaan laboratorium

penguji dan lembaga inspeksi

dalam lingkungan pertanian.

11.Pembinaan dan pengawasan

lembaga sertifikasi dan

laboratorium penguji dalam

mendukung penerapan

standarisasi di sektorpertanian.

12.Pengembangan dokumentasi

dan informasi standarisasi

sektor pertanian.

13.Menyusun dan melaksanakan

program pemasyarakatan


10.Dukungan pengembangan

laboratorium penguji dan

lembaga inspeksi sektor

pertanian di provinsi.

11.Kerjasama standarisasi dan

penyampaian rekomendasi

teknis dalam rangka

penerapan standar dan

peningkatan daya saing

produk pertanian.

12.Fasilitasi penyebaran

dokumentasi dan informasi

standarisasi sektor pertanian

di provinsi.

13.Fasilitasi pelaksanaan

program pemasyarakatan

standarisasi di provinsi.

10.Pengembangan p

laboratorium pe

lembaga inspeks

pertanian di kab

11.Kerjasama stand

rangka penerapa

peningkatan day

produk pertania

12.Fasilitasi penyeb

dokumentasi da

standarisasi sek

di kabupaten/ko

13.Fasilitasi pelaks

pemasyarakatan

di kabupaten/ko



- 238 -


PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

14.Penyelenggaraan program

pendidikan dan pelatihan


14.Fasilitasi penyelenggaraan

program pendidikan dan

pelatihan standarisasi sektor

pertanian sesuai kebutuhan di

provinsi.

14.Fasilitasi penyel

program pendidi

pelatihan standa

pertanian sesua

kabupaten/kota

z pertanian dan ketahanan pangan

Documents