4.materi bpjs hotel j luwansa 2982014

7/23/2019 4.Materi BPJS Hotel J Luwansa 2982014

http://slidepdf.com/reader/full/4materi-bpjs-hotel-j-luwansa-2982014 1/48

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN UPAYA

PENYEDIAAN OBAT DAN ALATKESEHATAN DALAM RANGKA PATIENT

SAFETY

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alkes

Kementerian Kesehatan RI



TATA SAJI



Promotif Preventif

Kuratif Rehabilitatif

PelayananObat dan

BMHP

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL

KETERSEDIAAN

KETERJANGKAUAN

JAMINAN

KEAMANAN, MUTU& MANFAAT

POR

Pelayanan Kesehatan bagi

Peserta Jaminan Kesehatan

KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

UUD No. 36/2009 Kesehatan

Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan,

pemerataan, dan keterjangkauan perbekalankesehatan, terutama Obat Esensial

UU No. 40/2004 SJSN

Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS,

ditetapkan oleh Pemerintah

Perpres No. 111/2013

Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untukpeserta Jamkes berpedoman pada daftar dan

harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan

oleh Menteri

Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam

Fornas dan Kompendium Alkes

SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional



Rumah Sakit

Jaminan

Ketersediaan obatyang bermutu,

aman dan

berkhasiat

Formularium Nasional

Kebijakan dan Program

Peningkatan Ketersediaan Obat

dan

Penggunaan Obat Rasional

e-Katalog

Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat Dalam

Mendukung Keselamatan Pasien

Standar Pelayanan Kefarmasian

Keselamatan

Pasien



KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENYEDIAAN OBAT



Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat

Pembiayaan obat merupakan bagian dari manfaat JKN dan untukmenjamin keterjangkauan, menggunakan daftar dan hargatertinggi obat serta BMHP yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan

Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhanperbekes sesuai dengan kebutuhan daerahnya

- Pengadaan obat berdasarkan e-Catalogue bertujuan untukmeningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabel

- Komitmen penggunaan e-Catalogue akan menjaminketersediaan dan pemerataan obat



Alokasi Obat terbatas, Kebutuhan Obat semakin

meningkatPeresepan obat berdasarkan pengalaman

Obat yang beredar mungkin

saja tergolong obat yang tidak

aman dan palsu)

Penggunaan obat tanpa pedoman dapat menyebabkan

kendala dalam kendali mutu dan biaya

Penggunaan Antibiotik yang

berlebihan dapat menyebabkanresistensi Banyak obat yang belum

didukung EBM

Mengapa Memerlukan Fornas?



Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan

harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan

sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN.

DEFINISI

(SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)



KOMITE NASIONAL

PENYUSUNAN FORMULARIUM

NASIONAL

•Terdiri dari:

- Tim Ahli

- Tim Evaluasi

- Tim Pelaksana

•Ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.228/MENKES/SK/VI/2013

•Bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan



Konsep Obat Esensial Dalam JKN

OBAT BEREDAR

(Safety, Efficacy, Quality)

FORNAS

(Benefit Risk,

Cost-Effective)

DOEN

KONSEPOBAT

ESENSIAL



KRITERIA

PEMILIHAN

OBATMemiliki khasiat dan keamanan terbaik

berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid.

Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk

ratio) yang paling menguntungkan.

Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui

oleh Badan POM.

Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost

ratio) yang tertinggi.

Dalam kriteria ini tidak termasuk obat

tradisional dan suplemen makanan.



13

FORMULARIUM NASIONAL

Terdiri dari :

• Kelas Terapi : 29

• Sub kelas terapi : 90

• 519 item obat/zat aktif, (dalam 923 kekuatan/bentuksediaan), terdiri dari:

• 468 item obat /zat aktif (dalam 838kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah

ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013dan Formularium Jamkesmas 2013

• 51 obat/zat aktif (dalam 55kekuatan/bentuk sediaan) diluarDOEN 2013, DPHO 2013 dan

Formularium Jamkesmas 2013,• 30 kekuatan dan bentuk sediaan baru

(dari 30 item obat/zat aktif yang sudahada didalam DOEN 2013, DPHO 2013dan Formularium Jamkesmas 2013)



14

KEBIJAKAN FORNAS

1. Fornas menjadi acuan dalam pelaksanaan JKN.

2. Obat yang ada dalam Fornas harus tersedia di faskes.

3. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalamFornas dapat digunakan obat lain secara terbatasberdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapidan disetujui oleh Komite Medik atau Kepala/DirekturRumah Sakit.

4. Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yangtercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkessetelah mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas(Adendum Fornas)



• Adendum Fornas dilakukan untuk mengakomodir dinamika yangterjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhanpasien.

• Adendum dilaksanakan setelah mendapat masukan dari stakeholders dan dibahas oleh Tim Konas FORNAS

• Adendum, contoh: perubahan restriksi obat: penggunaan obatyang memerlukan keahlian khusus, penambahan bentuk sediaanobat, dan perubahan kriteria obat rujuk balik dari 2 penyakitmenjadi 9 penyakit

ADENDUM FORNAS



PERAN PELAYANANKEFARMASIAN DALAM JAMINANKESEHATAN NASIONAL



PELAYANAN KEFARMASIAN

FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT LANJUT (FKTL)

•Pengelolaan dan pelayanan kefarmasian

dilaksanakan oleh IFRS melalui sistem satu pintu

•Harus melaksanakan pelayanan sesuai standar

pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit

•Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker

•Pengelolaan dan pelayanan obat di dilaksanakan

oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan

kewenangan

•Pelayanan obat di Praktek dr/drg/ dr.Spesialisdilakukan oleh Apotek yang masuk dalam jejaring

fasyankes



Pelayanan Kefarmasian sesuai

Standar Pelayanan Kefarmasian di RS

PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI

PatientSafety

Kolaborasi dgn Nakes lainEdukasi Pasien

PELAYANAN FARMASI KLINIK



KEBIJAKAN KEFARMASIAN DI RS MELALUI

SISTEM SATU PINTU

19

Kebijakan kefarmasian satu pintu: acuan formularium, perencanaan, pengadaan,

pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaanfarmasi

standardisasi sediaan farmasi

penjaminan mutu sediaan farmasi

pengendalian harga sediaan farmasi

penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasidan perbekalan kesehatan habis pakai

kemudahan akses data sediaan farmasi dan perbekalan kesehatanhabis pakai yang akurat

MANFAAT SISTEM 1 PINTU



LATAR BELAKANGEVALUASI PENGGUNAAN OBAT DALAM JKN

LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANGPermenkes No. 71/2013 tentang PelayananKesehatan pada JKN, pasal 33

Ayat 1

Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya,

menteri berwenang melakukan :

a) Penilaian teknologi kesehatan (HTA)

b) Pertimbangan klinis (clinical advisory )c) Perhitungan standar tarif

d) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan

Ayat 2

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) d, dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang memberikanpelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkatpertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan telah sesuaidengan kewenangan dan standar pelayanan medis yangditetapkan oleh Menteri



MONEV IMPLEMENTASI FORNAS

Bertujuan memperoleh gambaran terkaitpemanfaatan FORNAS di Faskes dan

menjadi bahan bagi pengambilankebijakan obat, termasuk FORNAS

Menggunakan data penggunaan obat diFaskes secara berkala



23

Implementasi FORNAS sebagai upaya menjamin aksesibilitasobat yang aman, berkhasiat , dan bermutu serta cost-effective

Upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitaskesehatan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan danmewujudkan patient safety.

Implementasi FORNAS, e-katalog dan kompendium alkesseyogyanya bersinergi dengan peningkatan kualitas pelayanankesehatan terkait penyediaan obat dan alkes yang cost-effective

PENUTUP



KEMENKES MELAKUKAN

PENANDATANGANAN

KOMITMEN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DENGAN11 STAKEHOLDERS

TERIMA KASIH



IMPLEMENTASI

E-CATALOGUE OBAT 2014



1. Pengadaan obat berdasarkan e-catalogue bertujuan agar

proses pengadaan obat menjadi lebih transparan,

akuntabel, efektif dan efisien

2. Proses pengadaan harus lebih baik daripada sebelumnya

3. Pemerintah dan IF bertanggungjawab menjamin

ketersediaan obat

sepakat



Implementasi e-Catalogue Obat Tahun 2014*)

• Mencakup obat generik dan nama dagang

• Ditayangkan sejak 16 Maret 2014, secara bertahap

• Telah ditayangkan 469 sediaanDAFTAR OBAT

• 70-an Industri Farmasi telahberpartisipasiPENYEDIA

• e-Catalogue digunakan oleh Satker Dinkesdan Faskes (RS, Klinik dan Apotek)PENGGUNA

KETENTUAN

Harga Jual Obat dalam e-Catalogue adalah harga satuan

terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (franco

Kab/Kota)

*) 8 Mei 2014



Perangkat Regulasi Pendukung

• Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang

Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog

Elektronik (e-catalogue)• Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat

berdasarkan e-catalogue



Surat Edaran Menteri Kesehatan

No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat

Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)

Dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan danpemerataan obat yg aman, bermutu dan berkhasiat

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan,

perlu dilaksanakan pengadaan obat secaratransparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan



Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan, baik Pusat maupun

Daerah, dan Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yg bekerjasama dg BPJS,

dalam pengadaan obat, baik untuk program JKN maupun programkesehatan lainnya agar:

1. Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan

e-Catalogue obat dg menggunakan metodepembelian secara elektronik (e-Purchasing)

sebagaimana tercantum dlm e-Catalogue

Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapatdilihat dlm website resmi LKPP:

inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara

manual

lanjutan



lanjutan

2. Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat

dlm e-Catalogue Obat, proses pengadaan

mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttgPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan

secara manual



Peraturan Menteri Kesehatan tentang PetunjukPelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan

e-catalogue Pemanfaatan e-catalogue oleh

Pemerintah dan Swasta

Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat

dengan Prosedur e-Purchasing berdasarkane-Catalogue Pemanfaatan e-catalogue

oleh Pemerintah sajar

e

v

i

s

i



Pengadaan Obat

berdasarkan e-Catalogue

E-Purchasing

K/L/D/I

(misal: Kemkes,Dinkes, RS

Pemerintah)

Rencana: Faskes,termasuk Swasta

(RS , Apotek)

Manual

Faskes , termasukSwasta

(RS , Apotek)

Keterangan:

*) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan

Sistem e-Purchasing, butir 6

Dlm hal aplikasimengalami kendala

(Off-line) *)



Permintaan/pemesanan obat

• E-Purchasing: sebagaimana penerapan tahun 2013

(secara elektronik ke IF). Dlm hal aplikasi mengalami

kendala (Off-line) , sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem

e-Purchasing, butir 6

• Manual : Faskes dapat langsung ke Distributor

• IF (atau melalui Distributor) memberikan respons

Petunjuk Pelaksanaan (1)




Distribusi/Pengiriman obat

•

Waktu pengiriman obat sesuai kesepakatan(kontrak, kesepakatan)

• Pengiriman obat ke Satker Dinas Kesehatan

dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek)



Pelaporan

• E-Purchasing: data dari LKPP

• Manual : IF melaporkan secara berkala setiapbulan kepada LKPP dan DJ Binfar dan Alkes

• Satker, Faskes melaporkan penolakan IF

Penyedia kepada LKPP dan DJ Binfar dan Alkesyang dilengkapi dengan alasannya




K/L/D/I **)

Fasyankes Swasta

Proses Pembelian secara Manual (1)

K/L/D/I **)

Faskes, termasukSwasta

Distributor ygditunjuk



IF Penyedia*)

Keterangan:

*) IF Penyedia sesuai e-Catalogue

**) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

IF Penyedia*)IF Penyedia*)

Proses Pembelian secara Manual



Alur Permintaan Obat dan Pelaporan

Faskes

(termasukSwasta)

Distributor

yg ditunjuk

IF

Penyedia

DJ Binfar &

Alkes

1. Mengirimkan Permintaan (H1)

2. Mengirimkan Permintaan (H1)

5. Melaporkan dinamika penyediaan (setiap

bulan)

3. Menyetujui Permintaan (H3)

6. Melaporkan permintaan yang tidak disetujui/dipenuhi oleh IF Penyedia (H3)

1. Mengirimkan Permintaan (H1)1. Mengirimkan Permintaan (H1)

2. Mengirimkan Permintaan (H1)2. Mengirimkan Permintaan (H1)

3. Menyetujui Permintaan (H3)3. Menyetujui Permintaan (H3)

5. Melaporkan dinamika penyediaan (setiap

bulan)5. Melaporkan dinamika penyediaan (setiap

bulan)

6. Melaporkan permintaan yang tidak disetujui/dipenuhi oleh IF Penyedia (H3)6. Melaporkan permintaan yang tidak disetujui/dipenuhi oleh IF Penyedia (H3)

Proses Pembelian secara Manual (2)

4.. Menyetujui Permintaan (H3)4. Menyetujui Permintaan (H3)4. Menyetujui Permintaan (H3)



Proses Administrasi Faskes

1. Rencana pengadaan antara Faskes dengan

Distributor yang ditunjuk untuk waktu

tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun);

atau

2. Kesepakatan antara Faskes dengan

Distributor yang ditunjuk, mengenai batas

waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari)setelah obat diterima.



BENTUK PERJANJIAN

Berdasarkan Perpres 70/2012:

– Untuk transaksi sd 10 juta bukti pembelian

– Untuk transaksi 10 sd 50 juta kwitansi

– Untuk transaksi 50 sd 200 juta SPK

– Untuk transaksi lebih dari 200 juta

dokumen kontrak



41



Komitmen IF Penyedia dan Distributor (1)

Respons IF penyedia dan distributor sesuai time-line pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat

berdasarkan e-catalogue

IF dan distributor menyiapkan SDM khusus

untuk melayani proses pemesanan

Tidak diperkenankan menetapkan minimal order

Identifikasi Permasalahan oleh Satker, Faskes



Komitmen IF Penyedia dan Distributor (2)

Koordinasi antar IF dengan distributor yang

ditunjuk dituangkan dalam model kesepakatan

Kewajiban mendistribusikan ke Satker Dinas

Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinikdan Apotek)

Kondisi khusus:

Pengadaan obat oleh Dinkes Prov Papua danPapua Barat untuk didistribusikan ke Kab.

Pengadaan obat oleh Prov. Maluku dan

Maluku Utara



Identifikasi Permasalahan oleh IF dan

Distributor

Belum semua Satker, Faskes melakukan e-

Purchasing

Pemesanan tidak sesuai (kelipatan) besarkemasan

Belum semua Satker sudah ‘talking-talking’ ttg

rencana pengadaan

Apoteker PJ untuk pemesanan obat narkotik,

psikotropik dan prekursor

Distributor tidak sesuai dg e-Catalogue

…..?



Penanganan Keluhan

Hotline service (e-catalogue contact

centre) melalui :

e-mail: [email protected]

HP. No. 0812 8175 3081

PENUTUP



47

Implementasi FORNAS dan e-katalog sebagai upaya menjaminaksesibilitas obat yang aman, berkhasiat , dan bermutu sertacost-effective

Upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitaskesehatan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan danmewujudkan patient safety.

Implementasi FORNAS, e-katalog dan kompendium alkesseyogyanya bersinergi dengan peningkatan kualitas pelayanankesehatan terkait penyediaan obat dan alkes yang cost-effective

PENUTUP



KEMENKES MELAKUKAN

PENANDATANGANAN

KOMITMEN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DENGAN11 STAKEHOLDERS

TERIMA KASIH

4.materi bpjs hotel j luwansa 2982014

Documents