bab i + bid. pndidikn

7/25/2019 BAB I + bid. pndidikn

1/12

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai wuud !elaksanaan asas desentralisasi dalam

!en"elenggaraan !emerintah "ang digulir oleh !emerintah sebagai awaban atas tuntutan

mas"arakat# !ada hakekatn"a meru!akan !eneta!an konse! teori areal di$ision o% !ower "ang

membagi kekuasaan negara se&ara $ertikal. Dalam konteks ini# kekuasaan terbagi antara

!emerintah !usat di satu !ihak dan !emerintah daerah di lain !ihak# "ang se&ara legal

konstitusional teta! dalam kerangka Negara 'esatuan (e!ublik Indonesia )N'(I*.

'ondisi ini membawa im!likasi terhada! !erubahan !aradigma !embangunan "ang

dewasa ini diwarnai dengan is"arat globalisasi. 'onsekuensin"a# berbagai kebiakan !ublik

dalam kegiatan !emerintahan# !embangunan dan !ela"anan !ublik menadi bagian dari

dinamika "ang harus dires!on dalam kerangka !roses demokratisasi# !emberda"aan

mas"arakat dan kemandirian lokal. Hara!an tersebut mun&ul oleh karena kebiakan ini

di!andang sebagai alan baru untuk men&i!takan suatu tatanan "ang lebih baik dalam sebuah

skema good go$ernan&e dengan segala !rinsi! dasarn"a.

+elalui !emerintahan "ang desentralistik# akan terbuka wadah demokrasi bagi

mas"arakat lokal untuk ber!eran dalam menentukan nasibn"a# serta berorientasi ke!ada

ke!entingan rak"at melalui !emerintahan daerah "ang ter!er&a"a# terbuka dan uur serta

bersika! tidak mengelak terhada! tanggung awab sebagai !ras"arat terwuudn"a

!emerintahan "ang akuntabel dan mam!u memenuhi asas,asas ke!atuhan dalam

!emerintahan.

Dalam 'e!utusan +enteri Penda"agunaan A!aratur Negara No.-/'EP/+.PAN/0/22 3entang Pedoman Umum Pen"elenggaraan Pela"anan Publik#

dielaskan bahwa hakekat !ela"anan !ublik adalah !emberian !ela"anan !rima ke!ada

mas"arakat. Pen"elenggaraan !ela"anan uga harus memiliki standar !ela"anan "ang

di!ublikasikan sebagai aminan ke!astian bagi warga !enerima !ela"anan.

Pela"anan !ublik !ada dasarn"a men&aku! as!ek kehidu!an mas"arakat luas. Dalam

kehidu!an bernegara# !emerintah memiliki %ungsi mela"ani !ublik# dalam bentuk mengatur

mau!un menerbitkan !eri4inan dalam rangka memenuhi kebutuhan mas"arakat dalam bidang

!endidikan# kesehatan# usaha# keseahteraan# dan sebagain"a.


2/12

2

'arena bidang !endidikan dan kesehatan meru!akan as!ek "ang di angga! sangat

!enting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan +anusia )IP+*. Dengan adan"a otonomi

dalam bidang !endidikan untuk menemukan strategi kom!etisi dalam era kom!etiti%

men&a!ai out!ut !endidikan "ang berkualitas dan mandiri. 5edangkan Otonomi daerah

bidang kesehatan memberikan kesem!atan "ang ban"ak ke!ada !emerintah untuk

mengeks!lorasi kemam!uan daerah dari berbagai as!ek# mulai dari komitmen !emim!in dan

mas"arakat untuk membangun kesehatan# sistem kesehatan daerah# manaemen kesehatan

daerah# dana# sarana# dan !rasarana "ang memadai# sehingga dihara!kan kesehatan

mas"arakat di daerah menadi lebih baik dan tinggi.

1. (umusan +asalah

a. A!a "ang dimaksud dengan otonomi daerah6

b. Bagaimana bentuk otonomi daerah dalam bidang !endidikan6

&. Bagaimana bentuk otonomi daerah dalam bidang kesehatan6

d. A!akah terda!at hubungan antara otonomi daerah dengan Indeks Pengembangan

+anusia )IP+* dalam suatu daerah6

e. Bagaimana strategi kebiakan otonomi daerah dalam meningkatkan Indeks

Pengembangan +anusia )IP+*6

1. 3uuan Penulisan

a. +engetahui !engertian otonomi daerah.

b. +engetahui bentuk otonomi daerah dalam bidang !endidikan.

&. +engetahui bentuk otonomi daerah dalam bidang kesehatan

d. +engetahui hubungan antara otonomi daerah dengan Indeks Pengembangan

+anusia )IP+* dalam suatu daerah

e. +engetahui strategi kebiakan otonomi daerah dalam meningkatkan Indeks

Pengembangan +anusia )IP+*


3/12

3

BAB II

PE+BAHA5AN

.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak# wewenang# dan kewaiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan !emerintahan dan ke!entingan mas"arakat setem!at

sesuai dengan !eraturan !erundang,undangan. 5e&ara har%iah# otonomi daerah berasal dari

kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa 7unani# otonomi berasal dari

kata autosdan namos.Autosberarti sendiri dan namosberarti aturan atau undang,undang#

sehingga da!at diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk

membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. 5edangkan daerah adalah kesatuan

mas"arakat hukum "ang mem!un"ai batas,batas wila"ah.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang,Undang Nomor 3ahun

1888 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 229# Undang,Undang Nomor 3ahun

1888 tentang Pemerintahan Daerah diangga! tidak sesuai lagi dengan !erkembangan

keadaan# ketatanegaraan# dan tuntutan !en"elenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan

dengan Undang,Undang Nomor 3ahun 229 tentang Pemerintahan Daerah. 5elanutn"a#

Undang,Undang Nomor 3ahun 229 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah

mengalami bebera!a kali !erubahan# terakhir kali dengan Undang,Undang Nomor 1 3ahun

22: tentang Perubahan 'edua atas Undang,Undang Nomor 3ahun 229 tentang

Pemerintahan Daerah.

. 3uuan Otonomi Daerah

Ada!un tuuan !emberian otonomi daerah adalah sebagai berikut;

Peningkatan !ela"anan mas"arakat "ang semakin baik.

Pengembangan kehidu!an demokrasi.

'eadilan nasional.

Pemerataan wila"ah daerah.

Pemeliharaan hubungan "ang serasi antara !usat dan daerah serta antar daerah dalam

rangka keutuhanN'(I.

+endorong !emberda"aaan mas"arakat.
https://id.wikipedia.org/wiki/NKRIhttps://id.wikipedia.org/wiki/NKRI


4/12

4

+enumbuhkan !rakarsa dan kreati$itas# meningkatkan !eran serta mas"arakat#

mengembangkan !eran dan %ungsi Dewan Perwakilan (ak"at Daerah.

. Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan

5ektor !endidikan meru!akan salah satu sektor "ang termasuk sektor !ela"anan dasar

"ang mengalami !erubahan se&ara mendasar dengan dilaksanakann"a otonomi daerah baik

dari segi birokrasi kewenangan !en"elenggaraan !endidikan mau!un dari as!ek

!endanaann"a.

..1 Prinsi!,!rinsi! Desentralisasi Pendidikan

5e&ara konse!tual# terda!at dua enis desentralisasi !endidikan# "aitu; !ertama#

desentralisasi kewenangan di sektor !endidikan dalam hal kebiakan !endidikan dan as!ek

!endanaann"a dari !emerintah !usat ke !emerintah daerah )!ro!insi dan distrik*# dan kedua#

desentralisasi !endidikan dengan %okus !ada !emberian kewenangan "ang lebih besar di

tingkat sekolah. 'onse! desentralisasi !endidikan "ang !ertama terutama berkaitan dengan

otonomi daerah dan desentralisasi !en"elenggaraan !emerintahan dari !usat ke daerah#

sedangkan konse! desentralisasi !endidikan "ang mem%okuskan !ada !emberian kewenangan

"ang lebih besar !ada tingkat sekolah dilakukan dengan moti$asi untuk meningkatkan

kualitas !endidikan.

3uuan dan orientasi dari desentralisasi !endidikan sangat ber$ariasi.


5/12

5

!en"elenggaraan !endidikan di 'ota +alang# adalah terwuudn"a manusia "ang beriman#

berta?wa dan berbudi luhur# menguasai ilmu# teknologi dan seni# berwawasan masa de!an#

kebuda"aan dan kebangsaan# serta berwatak demokratik dan mandiri .

Misi

Pen"elenggaraan !endidikan di 'ota +alang bermisi untuk ;

1. +enumbuhkan !engha"atan dan !engamalan aaran agama "ang dianut dan nilai,nilai

buda"a sehingga menadi sumber keari%an bertindak dalam diri !eserta didik =

. +enumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu# teknologi dan seni dalam diri

!eserta didik =

. +engembangkan buda"a demokrasi# watak kebangsaan dan wawasan masa de!an dalam

diri !eserta didik =

9. +em!ertahankan dan meningkatkan !en"elenggaraan !endidikan se&ara adil dan merata.

Adan"a Undang,Undang (e!ublik Indonesia Nomor 3ahun 1888 tentang

Pemerintah Daerah mengamanatkan wewenang !en"elenggaraan !endidikan ke!ada daerah

otonom. Penambahan kewenangan bidang !endidikan ini menghadirkan tantangan dan

!eluang bagi Pemerintah dan mas"arakat 'ota +alang untuk men"elenggarakan !endidikan

sesuai dengan arah dan kebiakan !embangunan 'ota +alang.

5ebagaimana arah dan kebiakan !embangunan 'ota +alang# !endidikan di 'ota

+alang diselenggarakan dalam kerangka Negara 'esatuan (e!ublik Indonesia. Ini berarti

bahwa sebagai bagian dari sistem !endidikan nasional# !endidikan di 'ota +alang

diselenggarakan dengan ber!edoman ke!ada !erundang,undangan sistem !endidikan

nasional "ang berlaku# "akni Undang,undang (e!ublik Indonesia Nomor 3ahun 18:8

tentang 5istem Pendidikan Nasional.

5ealan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai bidang kehidu!an dan

sektor !embangunan# !usat !engambilan ke!utusan !engelolaan !endidikan uga makin

tersebar ke tingkat daerah# ma"arakat# dan akhirn"a satuan,satuan !endidikan. Pengelolaan

!endidikan# sebagaimana digariskan dalam Undang,Undang (e!ublik Indonesia Nomor @

3ahun 222 tentang !rogram Pembangunan Nasional )P(OPENA5* 3ahun 222, 229#

menadi lebih berbasis daerah# mas"arakat# dan sekolah )lo&al# &ommunit" and s&hool,based

management*.


6/12

6

Ber!edoman ke!ada seluruh !eraturan !erundang,undangan "ang berlaku tersebut#

maka diteta!kan Peraturan Daerah tentang 5istem Pen"elenggaran Pendidikan di 'ota

+alang. Peraturan Daerah ini !ada dasarn"a mengatur se&ara umum !en"elenggaraan

!endidikan di 'ota +alang# agar !engaturan lebih rin&i da!at dirumuskan lebih lanut dengan

mem!ertimbangkan keadaan dan tuntutan !erkembangan# khususn"a mas"arakat 'ota

+alang# keadaan dan tuntutan !erkembangan bangsa se&ara umum.

Dalam hubungan ini dibentuk Dewan Pendidikan 'ota +alang "ang bertugas

melaksanakan !engkaian# !enelitian dan !engembangan !endidikan untuk diaukan ke!ada

Pemerintah 'ota dalam rangka !erumusan# !emantauan# dan !enilaian kebiakan

!embangunan !endidikan di 'ota +alang. Ditingkat satuan !endidikan uga dibentuk

Dewan 5ekolah atau +aelis +adrasah atau Dewan 5atuan Pendidikan Luar 5ekolah# "angbertugas meren&anakan dan mengu!a"akan !en"ediaan sumberda"a# sarana dan !rasarana

!endidikan !ada satuan !endidikan "ang diselenggarakan di 'ota +alang. Dengan

diberlakukan"a Peraturan Daerah tentang 5item Pen"elenggaraan Pendidikan di 'ota +alang

ini# maka semua !eraturan daerah "ang bertentangan dengan !eraturan daerah ini !erlu

disesuaikan dan atau din"atakan tidak berlaku.

.. Pola Pembia"aan 5ektor Pendidikan

Perubahan kewenangan !engelolaan !endidikan dengan segera mengubah !ola

!embia"aan sektor !endidikan. 5ebelum otonomi daerah# !raktis han"a !embia"aan

sekolah dasar )5D* "ang menadi tanggung awab Pemda# sedangkan 5L3P dan 5L3A )dan

uga !erguruan tinggi* menadi tanggung awab Pusat. Pembia"aan 5L3P dan 5L3A

dilakukan melalui 'anwil De!diknas )di tingkat !ro!insi* dan 'ande!diknas )di tingkat

kabu!aten/kota*.

5etelah diberlakukann"a otonomi daerah# sebagaimana disinggung di atas# seluruh

!engelolaan sekolah dari 5D hingga 5L3A menadi tanggung awab Pemda.

'onsekwensin"a# tidak ada lagi 'anwil dan 'ande!diknas# "ang ada han"alah Dinas

Pendidikan di tingkat kabu!aten/kota "ang berada di bawah kendali Pemda# dan Dinas

Pendidikan !ro!insi "ang berada di bawah kendali Pem!ro!. Antara Dinas Pendidikan

kabu!aten/kota dengan Dinas Pendidikan !ro!insi tidak ada hubungan hierarkhis#

sedangkan !ro!insi masih teta! mengemban amanat sebagai !erwakilan !emerintah

!usat. Dengan kon%igurasi kelembagaan se!erti itu# elas bahwa Pusat tidak lagi !un"a

>tangan di daerah untuk mengim!lementasikan !rogram,!rogramn"a. Im!likasin"a#


7/12

7

setia! !rogram di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda# atau

khususn"a Dinas Pendidikan kabu!aten/kota.

Dengan kon%igurasi kelembagaan "ang se!erti itu !ula# !ola !embia"aan

!endidikan mengalami !erubahan "ang &uku! mendasar. Daerah memiliki tanggung

awab "ang sangat besar untuk membia"ai sektor !endidikan dengan menggunakan

APBD,n"a. Dukungan dari Pusat )dan Pro!insi* teta! dimungkinkan# teta!i uga harus

melalui mekanisme APBD# atau !aling tidak ter&atat di dalam APBD kabu!aten/kota. Di sisi

lain# UU No. 2 3ahun 22 tentang 5istem Pendidikan Nasional )5isdiknas* memberi

beban "ang sangat berat bagi !emerintah. Pasal 98 men"atakan bahwa !emerintah

)!usat mau!un daerah* harus mengalokasikan minimal 2 anggarann"a untuk

ke!erluan sektor !endidikan di luar gai !endidik dan bia"a !endidikan kedinasan.

.9 Otonomi Daerah dalam Bidang 'esehatan

'esehatan meru!akan salah satu as!ek "ang diatur dan diurus oleh !emerintah

daerah# "ang !ada awaln"a bersi%at to!,down )dari !emerintah !usat ke !emerintah daerah*

sekarang menadi bottom,u! )dari !emerintah daerah ke !emerintah !usat*. Otonomi daerah

bidang kesehatan memberikan kesem!atan "ang ban"ak ke!ada !emerintah untuk

mengeks!lorasi kemam!uan daerah dari berbagai as!ek# mulai dari komitmen !emim!in dan

mas"arakat untuk membangun kesehatan# sistem kesehatan daerah# manaemen kesehatan

daerah# dana# sarana# dan !rasarana "ang memadai# sehingga dihara!kan kesehatan

mas"arakat di daerah menadi lebih baik dan tinggi.

+as"arakat Indonesia sebagai ob"ek kebiakan desentraliasi kesehatan# "ang

seharusn"a membangun dan ber!artisi!asi akti% dalam !roses !embangunan kesehatan# !ada

ken"ataann"a tidak ban"ak ikut membantu# karena stigma mas"arakat "ang sudah biasa

menerima# bukan memberikan masukan. 5e!erti kita tahu !ada sebelum otonomi daerah

digulirkan# mas"arakat tidak ban"ak membantu mengenai !embangunan di daearah.

5e!erti haln"a di 'ota +alang# Dinas 'esehatan 'ota +alang melaksanakan 3ugas

Pokok# Cungsi dan 3ata 'era Dinas 'esehatan 'ota +alang berdasarkan Peraturan Daerah

Kota MalangNomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Ada!un uraian 3ugas Pokok# Cungsi dan 3ata 'era Dinas 'esehatan 'ota +alang dielaskan

lebih lanut dalam Peraturan alikota +alang Nomor 9 3ahun 21.

Dinas 'esehatan meneta!kan $isi dan misi sebagaimana "ang tersebut didalam

(en&ana 5trategik Dinas 'esehatan 'ota +alang untuk melaksanakan !embangunan


8/12

8

kesehatan di 'ota +alang. isi Dinas 'esehatan 'ota +alang adalah Kesehatan

Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat. Untuk mewuudkan isi Dinas 'esehatan

'ota +alang tersebut# maka diteta!kan +isi Dinas 'esehatan 'ota +alang sbb ;

1. +eningkatkan !ela"anan kesehatan "ang bermutu# merata dan terangkau khususn"a untuk

mas"arakat miskin.

. +eningkatkan u!a"a !en&egahan dan !engendalian !en"akit serta !en"ehatan lingkungan.

. +endorong kemandirian mas"arakat untuk hidu! sehat melalui u!a"a !romosi kesehatan

dan !erilaku hidu! bersih dan sehat.

9. +eningkatkan !ela"anan ke%armasian# !engawasan# !engendalian sarana obat# obat

tradisional# kosmetik# alat kesehatan dan makanan minuman.

5trategi,strategi alternati% Dinas 'esehatan 'ota +alang dalam rangka men&a!ai $isi

dan misi diatas "ang meru!akan %aktor,%aktor kun&i keberhasilan meli!uti ;

1* +eningkatn"a !ela"anan kesehatan dasar dan ruukan "ang bermutu.

* 3erwuudn"a ketersediaan obat dan sediaan %armasi "ang bermutu dan !eningkatan mutu

!ela"anan ke%armasian.

* +enurunkan angka kematian ibu dan ba"i.

9* +eningkatn"a status kesehatan dan gi4i mas"arakat

@* +enurunkan angka kesakitan# kematian dan ke&a&atan akibat !en"akit.

-* +ewuudkan lingkungan hidu! "ang bersih dan sehat.

0* +eningkatkan !erilaku hidu! bersih dan sehat# dan !eran serta akti% mas"arakat di bidang

kesehatan.

:* 3er!antaun"a mutu# keamanan !angan# sarana !eredaran obat# sediaan %armasi# alat

kesehatan dan bahan kosmetika.

.@ Hubungan Otonomi Daerah dengan Indeks Pengembangan +anusia

Dalam !enelasan teknis as!ek# %okus# dan indikator kinera kun&i "ang digunakan

untuk E$aluasi 'inera Pelaksanaan Otonomi Daerah )E'POD* "ang terda!at dalam PP No.

: 3ahun 22: disebutkan bahwa; >3uuan akhir otonomi daerah ditunukkan dengan

!arameter tinggi kualitas manusia "ang se&ara internasional diukur dengan indeks!embangunan manusia )IP+*. Dalam E'POD# IP+ ini digunakan untuk menge&ek a!akah


9/12

9

as!ek F as!ek "ang digunakan untuk mengukur kemam!uan !en"elenggaraan otonomi

daerah da!at di!ertanggung awabkan. Dengan demikian IP+ idealn"a menadi salah satu

indikator !engukuran kinera daerah dilihat dan sisi out&omes.

.- Langkah Otonomi Daerah dalam +eningkatkan Indeks Pengembangan +anusia

Dewasa ini !ersoalan mengenai &a!aian !embangunan manusia telah menadi

!erhatian !ara !en"elenggara !emerintahan. Berbagai ukuran !embangunan manusia dibuat

namun tidak semuan"a da!at digunakan sebagai ukuran standar "ang da!at dibandingkan

antar wila"ah atau antar negara. Oleh karena itu UNDP )PBB* meneta!kan suatu ukuran

standar !embangunan manusia "aitu indeks !embangunan manusia )IP+* atau Human

Development Ine! )HDI*.

5e&ara khusus# IP+ mengukur &a!aian !embangunan manusia berbasis kom!onen

dasar kualitas hidu!. 5eak tahun 1882 UNDP telah melaksanakan !enelitian dan

menerbitkan buku La!oran Pembangunan +anusia )Human Development "eport#HD"* "angberisi mengenai !erkembangan indeks HDI di seluruh dunia dan !embahasan kom!rehensi%

mengenai suatu as!ek !embangunan manusia "ang menadi !ermasalahan dan ke!erdulian

global. Untuk tahun 228# UNDP se&ara resmi telah menerbitkan La!oran HD( !ada tanggal

@ Oktober 228 dengan tema >+engatasi Hambatan; +obilitas +anusia dan Pembangunan.

IP+ ini meru!akan indeks kom!osit atas indeks# "aitu ;

1. Indeks hara!an hidu!# sebagai !erwuudan dimensi umur !anang dan sehat )longe$it"*

. Indeks !endidikan# sebagai !erwuudan dimensi !engetahuan )knowledge*

. Indeks standar hidu! la"ak# sebagai !erwuudan dimensi hidu! la"ak )de&ent li$ing*

Indeks haraan hidu

3erda!at dua enis data "ang digunakan dalam !erhitungann"a# "aitu Anak Lahir Hidu!

)ALH* dan Anak +asih Hidu! )A+H*. Besarn"a nilai maksimum dan minimumn"a telah

dise!akati oleh semua Negara )10@ negara* sebagai standar UNDP# "akni :@ tahun sebagaibatas atas dan @ tahun sebagai batas terendah.

Indeks endidikan

Dalam !erhitungann"a menggunakan dua indikator# "aitu ; angka melek huru% )Lit* dan rata,

rata lama sekolah $Man %ears &'hool (M%&)*+ Angka melek huru% adalah !ersentase dari

!enduduk usia 1@ tahun ke atas "ang bisa memba&a dan menulis dalam huru% latin atau huru%

lainn"a. (ata,rata lama sekolah adalah rata,rata umlah tahun "ang dihabiskan oleh !enduduk

usia 1@ tahun ke atas di seluruh enang !endidikan %ormal "ang !ernah dialani atau sedang


10/12

10

menalani. Indikator ini dihitung dari $ariabel !endidikan "ang tertinggi "ang ditamatkan dan

tingkat !endidikan "ang sedang ditamatkan dan tingkat !endidikan "ang sedang diduduki.


11/12

11

BAB III

PENU3UP

.1 'esim!ulan

P+I meru!akan tuuan dasar dari segala bentuk !embangunan "ang dilakukan dan

!ada intin"a kita mam!u mewuudkan manusia Indonesia "ang sia! menang dalam

berkom!etisi di era global. Untuk itu# sika! !erubahan mindset tadi harus segera dilanutkan

untuk dibuat ren&ana aksi untuk mem!erbaiki IP+. 3entu tidak sekadar IP+,n"a "ang

di!erbaiki#a!alagi diubah.Namun#dasar dan !roses untuk hasil IP+ "ang bagus dalam

menalankan P+I itulah "ang harus dikerakan dengan baik oleh !emerintah# khususn"a

!emerintah daerah. Ini harus se&ara kom!rehensi%# !elbagai as!ek "ang ikut mengisi dalam

!roses untuk menghasilkan IP+.

. 5aran

Pelarangan !er!indahan !enduduk antar daerah dalam suatu wila"ah N'(I mustahil

dilakukan. 7ang !erlu dilakukan adalah !emerataan !embangunan baik manusian"a mau!un

in%rastrukturn"a. Perlu didorong !er!indahan !enduduk ber!endidikan tinggi dari daerah

mau ke daerah terbelakang mau!un men&egah )bukan melarang* !er!indahan dari daerah

terbelakang ke daerah mau# dengan !emberian insenti% khusus.


12/12

12

DAC3A( PU53A'A

Eko Budiri"anto.Indeks Pengembangan +anusia dalam %ormulasi DAU.211

La!oran 'inera 3ahunan Dinas 'esehatan 'ota +alang tahun 219

htt!;//www.kom!asiana.&om/ri4wanhamdi/otonomi,daerah,dan,!embangunan,kesehatan,di,

indonesiaG@@22022a11%0@@2%b@9

htt!;//kliknusa.blogs!ot.&o.id/220/1/otonomi,daerah,dan,indeks,!embangunan.html

Edi i"ono. >Pembia"aan Pendidikan di Era Otonomi Daerah ; +asalah dan Pros!ek.22
http://www.kompasiana.com/rizwanhamdi/otonomi-daerah-dan-pembangunan-kesehatan-di-indonesia_55002700a333112f7550fb54http://www.kompasiana.com/rizwanhamdi/otonomi-daerah-dan-pembangunan-kesehatan-di-indonesia_55002700a333112f7550fb54http://kliknusa.blogspot.co.id/2007/12/otonomi-daerah-dan-indeks-pembangunan.htmlhttp://www.kompasiana.com/rizwanhamdi/otonomi-daerah-dan-pembangunan-kesehatan-di-indonesia_55002700a333112f7550fb54http://www.kompasiana.com/rizwanhamdi/otonomi-daerah-dan-pembangunan-kesehatan-di-indonesia_55002700a333112f7550fb54http://kliknusa.blogspot.co.id/2007/12/otonomi-daerah-dan-indeks-pembangunan.html

bab i + bid. pndidikn

Documents