bab ii on progress (autosaved)

7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)

http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 1/29

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di

muka bumi. Tanah menadi kebutuhan dasar manusia. Seak lahir sampai

meninggal! manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber

kehidupan." #ungsi tanah $ang sangat penting me%aibkan kita untuk menaga

kesuburan dan kelestarian$a untuk keseahteraan manusia. &i era m'dern ini!

tanah menadi hal utama $ang dibutuhkan setiap indi(idu! karena setiap hal

$ang dilakukan manusia dilakukan diatas tanah.

&alam kehidupan sehari)hari! penggunaan kata tanah seringkali bergantian

dengan kata lahan. Sepintas terlihat bah%a keduan$a memiliki makna $ang

sama. Namun demikian! tanah dan lahan memiliki makna $ang berbeda dan

sering digunakan se*ara berbeda pula bergantung pada lingkungan

penggunaan$a. Tanah dan lahan pada ranah akademis tentu berbeda makna

dalam penggunaan$a bila dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun

diskusi sehari)hari. Kaum akademisi lebih *enderung memilih kata lahan

apabila membahas permukaan bumi se*ara keruangan! sedangkan mas$arakat

a%am lebih akrab dengan kata tanah.+ ,al tersebut karena adan$a perbedaan

pandangan antara satu 'rang dengan lain$a. Jika mas$arakat a%am *enderung

memandang tanah dari sisi $ang sempit! maka akademisi biasan$a

memandang tanah dari sisi $ang lebih luas.

1 Bernhard -imb'ng! Politik Pertanahan! Pustaka Margaretha! Jakarta! +"/! hlm. ".

2 Ibid, hlm. +0.



Sementara itu! lahan diartikan sebagai 1"2 Tanah terbuka! tanah garapan! 1+2

Tanah Negara $ang di'lah 'leh penduduk untuk ditanami.0 Jika memahami

pengertian lahan diatas! maka lahan dikaitkan dengan kegiatan ber*'*'k

tanam. -ahan sebagai sebuah tanah hamparan $ang luas! $ang didalamn$a

dapat diman3aatkan 'leh petani sebagai tempat ber*'*'k tanam atau bertani.

Adapun tanah Negara $ang dimaksud dalam pengertian diatas adalah tanah

$ang tidak dilekati hak 'leh siapapun! sehingga setiap %arga berhak untuk

memper'leh man3aat dari tanah tersebut 1khususn$a petani2 sepanang sesuai

dengan aturan $ang berlaku. 4leh karena itu tanah memiliki makna $ang lebih

luas daripada lahan.

Tanah mempun$ai kedudukan penting bagi rak$at dan bangsa Ind'nesia

karena merupakan satu)satun$a keka$aan $ang dalam kedudukan apapun akan

tetap dalam keadaan semula. Suatu ken$ataan bah%a tanah merupakan tempat

tinggal keluarga dan mas$arakat! memberikan penghidupan dan merupakan

tempat para %arga $ang meninggal dunia dikuburkan./ Tanah merupakan

keka$aan alam $ang berisi3at tetap! dan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal.

,al tersebut menunukan pentingn$a makna tanah bagi mas$arakat Negara

Kesatuan 5epublik Ind'nesia.

&i Inggris! k'nsep tanah sebagai benda ek'n'mi dikenal dengan istilah real

property. Real property means land (realty) and anything attached there to

1tanah dan segala sesuatu $ang tertan*am padan$a2. K'nsep tanah menurut

,ukum Tanah 5usia 1 Land Code Russian Federation) adalah Land is part of

the earths surface !hose boundaries are determined in accordance !ith

federal la!s. Selanutn$a pengertian tanah menurut k'nsep Angl' Sa6'n

3 Ibid ! hlm. +/.

4 El7a S$arie3! "enuntaskan #engketa $anah "elalui Pengadilan %husus Pertanahan! KP8!

Jakarta! hlm. 9.



(common la!2 bersumber pada peribahasa hukum 5'ma%i: Cuius est solum

eius est us&ue ad coelum et ad inferos artin$a barangsiapa memiliki tanah

1permukaan bumi2! dia uga memiliki segala apa $ang ada diatasn$a sampai

surga dan segala apa $ang diba%ahn$a sampai ke pusat bumi. Ini berarti tanah

dilihat sebagai 'bek kepemilikan. Bila kita meruuk pada UUPA! pengertian

tanah $aitu hamparan bumi termasuk perairan dan ruang kehidupan $ang

menadi 'b$ek dan berkaitan dengan penguasaan! pemilikan serta penggunaan

dan peman3aatan$a sepanang dapat dilekati dengan hak atas penguasaan dan

penggunaan diatasn$a.; Jika kita menga*u pada pengertian UUPA! tentun$a

kita akan mengartikan tanah sebagai suatu area di permukaan bumi dimana

diatasn$a telah melekat suatu hak atas tanah. Artin$a pengertian diatas lebih

mengarahkan tanah ke dalam bukti kepemilikan atau tanda kepenguasaan

sese'rang atas tanah tersebut. Sese'rang $ang mempun$ai bukti kepemilikan

atas tanah memang berhak untuk meman3aatkan atau <berbuat sesuatu=

terhadap tanah $ang dimilikin$a.

Tanah $ang diberikan kepada dan dipun$ai 'leh 'rang dengan hak)hak $ang

disediakan 'leh UUPA! adalah untuk digunakan atau diman3aatkan.> Setiap

'rang $ang telah mempun$ai hak atas tanahn$a berhak untuk meman3aatkan

tanahn$a sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan$a masing)masing.

Sesuai apa $ang dirumuskan Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> Tentang

Peraturan &asar P'k'k)P'k'k Agraria diatas tentang pengertian tanah! Negara

Kesatuan 5epublik Ind'nesia memang membagi hak)hak $ang melekat pada

tanah menadi beberapa hak $ang diatur dalam Pasal "> A$at 1"2. Pihak $ang

telah mem'h'nkan hak n$a kedudukan$a lebih tinggi karena dengan

5 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit, hlm. +;.

6 B'edi ,ars'n'! ukum graria Indonesia! &ambatan! Jakarta! +@! hlm. "@.



dim'h'nkan$a hak tersebut berarti telah menamin kepastian hukum bagi para

pemegang hakn$a.

2. FUNGSI TANAH

Bagi bangsa Ind'nesia sendiri tanah memiliki beragam makna. Tanah

merupakan karunia Tuhan YME kepada umat manusia di muka bumi. Seak lahir

sampai meninggal dunia! manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan

sumber kehidupan. &engan demikian! tanah merupakan kebutuhan dasar

manusia.9

Manusia membutuhkan tanah! karena setiap kegiatan $ang dilakukan manusia

selalu berhubungan dengan tanah. Selain untuk tempat tinggal! manusia

membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan! karena ban$ak sumber makanan

$ang dibutuhkan manusia $ang uga bersumber dan tumbuh dari tanah! untuk itu

manusia harus menaga kelestarian tanah demi kelangsungan hidup manusia.

Tanah uga merupakan sarana pengikat kesatuan s'sial di kalangan mas$arakat

untuk hidup dan kehidupan. Bagi kel'mp'k manusia $ang satu dengan $ang

lain$a makna tanah berbeda)beda. Selanutn$a dalam perkembangan$a! tanah

*enderung dilihat dari sisi ek'n'misn$a. Tanah telah tumbuh sebagai benda

ek'n'mis $ang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan 'bek

spekulasi.@ Seperti paparan diatas! tanah uga ber3ungsi sebagai pengikat kesatuan

s'sial mas$arakat. Sebagai Negara $ang mempun$ai keragaman buda$a! makna

tanah sangat melekat pada mas$arakat Negara 5epublik Ind'nesia. Tanah

memang sudah dihargai dan diunung tinggi seak nenek m'$ang kita. Terbukti

7 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. +;.

8 Ibid, hlm. +>.



keberadaan tanah ula$at? $ang masih ban$ak ditemui di Negara ini. Sampai

sekarang mas$arakat hukum adat tetap mempertahankan eksistensi tanah ula$at

demi kelangsungan hidupn$a dan untuk melestarikan adat dan istiadatn$a masing)

masing.

Perubahan pandangan perspekti3 ek'n'mi terhadap tanah berkembang se*ara

*epat. Saat ini tanah lebih men'n'lkan 3ungsin$a sebagai aset m'dal. " Saat ini

tanah dinilai sebagai benda ek'n'mis $ang sangat berharga. ,al ini berkaitan

dengan umlah atau luas tanah $ang semakin sempit! akhirn$a tanah semakin

dihargai tinggi. Tanah uga dinilai sebagai benda ek'n'mis $ang dapat diadikan

aset atau in(estasi bagi sebagian besar 'rang. &ikarenakan nilain$a $ang semakin

hari semakin tinggi! sangat memungkinkan 'rang $ang mengel'la tanah tersebut

mendapatkan keuntungan auh lebih besar ika menadikan$a sebagai in(estasi.

Bagi kehidupan manusia $ang satu dengan lain$a! makna tanah elas berbeda

beda. Namun di aman m'dern ini! tanah lebih dihargai sebagai sesuatu $ang

bernilai ek'n'mis! artin$a tanah dapat diperualbelikan dan dapat diadikan barang

untuk in(estasi. Tanah semakin diminati karena hargan$a $ang semakin hari

semakin tinggi

Tanah sebagai sumber da$a ek'n'mi berkembang seak adan$a te'ri ek'n'mi

klasik. Te'ri ini berk'ntribusi pada mun*uln$a k'l'nialisme $ang pada giliran$a

menadikan daerah aahan atau k'l'ni sebagai sunber penghasil bahan

perdagangan. Artin$a! k'l'nialisme pada a%aln$a merupakan bentuk penaahan

ek'n'mi karena daerah aahan$a merupakan penghasil rempah)rempah! hal

serupa dialami bangsa Ind'nesia pada masa penaahan. Ind'nesia dianggap

9 Tanah Ula$at merupakan bidang tanah $ang diatasn$a terdapat hak ula$at dari suatu mas$arakat

hukum adat tertentu.

10 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. +@.



sebagai salah satu Negara penghasil perkebunan $ang strategis."" Selain menadi

penghasil perkebunan $ang strategis! pertumbuhan ek'n'mi di Ind'nesia uga

semakin pesat. ,al ini berakibat tanah)tanah di Negara ini dikuasai 'leh segelintir

'rang $ang memiliki m'dal $ang besar. #en'mena $ang teradi ialah ketika 'rang)

'rang $ang mempun$ai m'dal $ang besar men*'ba menguasai tanah lebih dari

$ang seharusn$a. Kepemilikan hak atas tanah seharusn$a bisa dilakukan se*ara

merata! tidak atuh pada 'rang)'rang $ang berm'dal besar saa. Akibatn$a teradi

ketidakmerataan pemilikan tanah! ban$ak 'rang)'rang $ang membutuhkan tanah

namun tidak dapat memilikin$a karena telah dikuasai 'leh segelintir 'rang

berm'dal besar tersebut. Permintaan i7in tanah untuk dibangun perumahan!

industri! perkebunan dan pari%isata uga semakin meningkat sehingga harga tanah

semakin tinggi tak terkendali. ,al inilah $ang uga menadi alasan mengapa tanah

dimaknai dari sisi ek'n'mis

Bangsa Ind'nesia sendiri memandang tanah se*ara 3il's'3is sebagaimana

din$atakan dalam k'nstitusi dan Undang Undang P'k'k Agraria 1UUPA2. Bagi

bangsa Ind'nesia tanah merupakan sumber da$a $ang strategis sebagai keka$aan

nasi'nal! pemersatu %ila$ah! karunia Tuhan YME! dan untuk kemakmuran rak$at.

Kemakmuran itu dengan sendirin$a memerlukan upa$a dengan memberikan nilai

tambah atau hasil $ang berman3aat guna meningkatkan keseahteraan mas$arakat

$ang berkeadilan."+

Maksud dari pern$ataan diatas bah%a tanah merupakan

keka$aan $ang dimiliki 'leh Negara $ang berupa sumber da$a alam $ang dapat

dira%at! dikel'la sebaik baikn$a 'leh Negara namun semata mata dilakukan demi

keseahteraan rak$at. 5ak$at berhak se*ara penuh atas segala keka$aan $ang

11 Loc. Cit.

12 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. +>.



terkandung di dalam Negara ini! segala keka$aan tersebut untuk diman3aatkan

demi kelangsungan hidup dan kemakmuran rak$at.

Makna tanah se*ara s'si'l'gis dapat dilihat dari unsur penguasaan atas tanah dan

bagaimana memperlakukan tanah. Kepemilikan tanah turut memberikan status

s'sial bagi mas$arakat. &alam mas$arakat petani! status se'rang petani penggarap

tentu lebih rendah dibandingkan dengan pemilik tanah."0 Tanah dianggap sebagai

t'lak ukur status s'sial sese'rang di dalam mas$arakat! semakin luas tanah $ang

dikuasai atau dimiliki maka semakin tinggi pula status atau deraat 'rang tersebut.

,al ini berkaitan dengan tingkatan ek'n'mi sese'rang! pada umumn$a sese'rang

$ang menguasai tanah $ang luas maka tingkat ek'n'min$a akan semakin tinggi.

B. HAK ATAS TANAH

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> Tentang Peraturan &asar

P'k'k)P'k'k Agraria telah mengatur tentang hak atas tanah! seperti $ang

ter*antum dalam Pasal / A$at 1"2 $ang berisi! < Atas dasar hak menguasai dari

Negara sebagai $ang dimaksud dalam Pasal + ditentukan adan$a ma*am)

ma*am hak atas permukaan bumi! $ang disebut tanah! $ang diberikan kepada

dan dipun$ai 'leh 'rang)'rang! baik sendiri maupun bersama)sama dengan

'rang)'rang lain serta badan)badan hukum.= Negara sebagai pemilik

kekuasaan tertinggi telah memberikan hak)hak atas tanah kepada indi(idu

maupun badan hukum $ang ada di %ila$ah Negara Kesatuan 5epublik

Ind'nesia. ,ak)hak atas tanah tersebut dibagi atas beberapa hak atas tanah.

Ma*am)ma*am hak atas tanah telah dibagi)bagi menadi beberapa

ma*am! dan telah diatur dalam Pasal "> A$at 1"2 UUPA! $ang membagi hak)

hak atas tanah menadi hak milik! hak guna usaha! hak guna bangunan! hak

13 Ibid ! hlm. +9.



pakai! hak se%a! hak membuka tanah! hak memungut hasil hutan! dan hak hak

lain $ang tidak termasuk dalam hak)hak tersebut diatas $ang akan ditetapkan

dengan Undang)Undang serta hak)hak $ang si3atn$a sementara sebagai $ang

disebutkan dalam Pasal ;0.

Biarpun berma*am)ma*am! tetapi semua hak penguasaan atas tanah

diartikan sebagai serangkaian %e%enang! ke%aiban danlarangan bagi

pemegang hak n$a untuk berbuat sesuatu mengenai tanah $ang dihaki.

<Sesuatu* $ang b'leh! %aib atau dilarang untuk diperbuat! $ang merupakan

isi hak penguasaan itulah $ang menadi kriterium atau t'lak pembeda di antara

hak)hak penguasaan atas tanah $ang diatur dalam ,ukum Tanah."/

Berdasarkan hal diatas maka setiap 'rang atau badan hukum $ang telah

memiliki hak atas tanah! berhak untuk melakukan sesuatu terhadap tanah $ang

dimilikin$a! dalam hal ini berbuat sesuatu diartikan sebagai melakukan

perbuatan hukum. Pihak $ang telah memiliki hak atas tanah dapat melakukan

perbuatan hukum terhadap tanah $ang dimilikin$a! karena hak n$a telah

dilindungi 'leh Undang Undang! hal tersebut $ang menadi t'lak pembeda!

dimana pemegang hak atas tanah lebih diamin kepastian hukum.

Sese'rang atau badan hukum $ang mempun$ai suatu hak atas tanah!

'leh UUPA dibebani ke%aiban untuk mengerakan atau mengusahakan

sendiri se*ara akti3 serta %aib pula memelihara termasuk menambah

kesuburan dan men*egah kerusakan tanah tersebut. Selain itu! UUPA uga

menghendaki supa$a hak atas tanah $ang dipun$ai sese'rang atau badan

hukum tidak b'leh dipergunakan semata)mata untuk kepentingan pribadi

dengan se%enang)%enang tanpa menghiraukan kepentingan mas$arakat

umum atau dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus mempun$ai

14 B'edi ,ars'n'! 'p. Cit ! hlm. +/.



3ungsi s'sial sebagaimana diatur dalam Pasal > UUPA $ang men$atakan

bah%a <semua hak atas tanah mempun$ai 3ungsi s'sial= ";

#ungsi S'sial tersebut dielaskan pada Penelasan Umum N'm'r 1/2

Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> bah%a! <hak atas tanah apapun $ang

ada pada sese'rang! tidaklah dapat dibenarkan! bah%a tanahn$a itu akan

dipergunakan 1atau tidak dipergunakan2 semata)mata untuk kepentingan

pribadin$a! apalagi kalau itu menimbulkan kerugian bagi mas$arakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan$a dan si3at daripada

hakn$a! hingga berman3aat baik bagi keseahteraan dan kebahagiaan $ang

mempun$ain$a maupun berman3aat bagi keseahteraan dan kebahagiaan $ang

mempun$ain$a maupun berman3aat bagi mas$arakat dan Negara.= Setiap

'rang atau badan hukum $ang telah mempun$ai hak atas tanah! %aib untuk

memelihara dan mengel'la tanah tersebut agar tidak mengalami kerusakan!

selain itu setiap tanah mempun$ai <3ungsi s'sial=. Sesuai penelasan diatas!

%alaupun suatu tanah telah dilekati hak atas tanah tertentu! namun 3ungsi

s'sial tidak akan dapat dilepaskan! dimana 3ungsi ini me%aibkan setiap pihak

$ang memiliki hak atas tanah untuk tidak merugikan kepentingan 'rang lain.

Setiap perbuatan hukum $ang dilakukan pemilik hak atas tanah tersebut! tidak

b'leh sampai merugikan 'rang lain! karena setiap tanah selain berman3aat

untuk pemilikn$a! uga harus berman3aat bagi mas$arakat dan Negara.

2. Macam Hak Atas Tanah

Sesuai $ang diatur dalam Pasal / A$at 1"2 Undang Undang N'm'r ;

Tahun "?> bah%a! <Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai $ang

dimaksud dalam Pasal + ditentukan adan$a ma*am)ma*am hak atas

permukaan bumi! $ang disebut tanah! $ang dapat diberikan kepada dan

15 Bernhard -imb'ng , 'p. Cit ! hlm. ;/



dipun$ai 'leh 'rang)'rang baik sendiri maupun bersama)sama dengan 'rang)

'rang lain maupun badan hukum= Negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi

telah memberikan ma*am)ma*am hak atas tanah $ang diberikan kepada

'rang)'rang! baik indi(idu maupun badan hukum. ,ak ini memberikan

ke%enangan pada pemilik hak atas tanah untuk mengel'la tanah! dan

mempergunakan$a untuk kepentingan)kepentingan tertentu! sepanang tidak

bertentangan pada peraturan hukum. ,al ini diatur pada Pasal / A$at 1+2 $ang

berisi! < ,ak)hak atas tanah $ang dimaksud dalam A$at 1"2 pasal ini memberi

%e%enang untuk mempergunakan tanah $ang bersangkutan! demikian pula

tubuh bumi dan air serta ruang $ang ada diatasn$a! sekedar diperlukan untuk

kepentingan $ang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam

batas)batas menurut Undang Undang ini dan peraturan)peraturan hukum lain

$ang lebih tinggi.=

Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> Tentang Peraturan &asar P'k'k

P'k'k Agraria telah mengatur hak atas tanah dalam Pasal "> A$at 1"2! $ang

membagi hak atas tanah menadi hak milik! hak guna usaha! hak guna

bangunan! hak pakai! hak se%a! hak membuka tanah! hak memungut hasil

hutan! dan hak)hak lain $ang tidak termasuk dalam hak)hak tersebut diatas

$ang akan ditetapkan dengan Undang)Undang serta hak)hak $ang si3atn$a

sementara sebagai $ang disebutkan dalam Pasal ;0. Selanutn$a pada Pasal ;0

dibagi hak hak $ang si3atn$a sementara $aitu hak gadai! hak usaha bagi

hasil! hak menumpang! dan hak se%a tanah pertanian. ,ak)hak tersebut dapat

bersi3at pribadi maupun bersi3at kebersamaan.

Menguasai dan menggunakan tanah se*ara indi(idual berarti bah%a

tanah $ang bersangkutan b'leh dikuasai 'leh per'rangan. Tidak ada keharusan



menguasain$a bersama)sama dengan 'rang 'rang lain se*ara k'lekti3!

biarpun menguasai dan menggunakan tanah se*ara bersamaan dimungkinkan

dan diperb'lehkan."> Pihak $ang mempun$ai hak pribadi atas tanah dapat

menguasai tanah tersebut se*ara pribadi tanpa gangguan dari 'rang lain!

namun seperti $ang telah dielaskan di atas bah%a setiap tanah mempun$ai

3ungsi s'sial $ang selalu melekat! artin$a kepentingan pribadi pemilik tanah

tetap tidak b'leh merugikan mas$arakat! dengan tuuan setiap tanah dapat

berman3aat bagi setiap 'rang.

,ak)hak atas tanah $ang indi(idual $ang bersi3at pribadi tersebut

dalam k'nsepsi ,ukum Tanah Nasi'nal mengandung unsur kebersamaan.

Unsur kebersamaan atau unsur kemas$arakatan tersebut ada pada tiap hak atas

tanah! karena semua hak atas tanah se*ara langsung ataupun tidak langsung

bersumber pada ,ak Bangsa! $ang merupakan hak bersama. -agipula tanah

$ang dihaki se*ara indi(idual itu adalah sebagian dari tanah bersama. ,ak)hak

$ang langsung bersumber pada ,ak Bangsa adalah apa $ang disebut hak)hak

primer! $aitu ,ak Milik! ,ak 8una Usaha! ,ak 8una Bangunan! dan ,ak

Pakai $ang diberikan 'leh Negara! sebagai Petugas Bangsa. ,ak)hak $ang

bersumber tidak langsung dari ,ak Bangsa adalah hak)hak sekunder! $aitu hak

hak $ang diberikan 'leh pemegang hak primer! seperti hak se%a! bagi)hasil!

gadai dan lain)lain$a."9 Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bah%a

pemegang hak tanah apapun! baik primer maupun sekunder! atau baik hak

$ang dimiliki se*ara pribadi maupun se*ara bersama)sama! pada hakikatn$a

bersumber dari ,ak Bangsa $ang dimiliki dan dituukan untuk seluruh rak$at

16 B'edi ,ars'n' , 'p. Cit ! hlm. +00.

17 Ibid ! hlm. +0/.



Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia! dimana hak tersebut dapat dinikmati

'leh seluruh rak$at dan bertuuan untuk keseahteraan rak$at Ind'nesia. Sesuai

$ang diatur pada Pasal 00 A$at 102 bah%a! <Bumi dan air dan keka$aan alam

$ang terkandung dalamn$a dikuasai 'leh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar)besarn$a kemakmuran rak$at.= Segala keka$aan alam $ang

terkandung di bumi Ind'nesia! dipergunakan untuk keseahteraan dan

kepentingan rak$at. Artin$a angan sampai hak)hak tersebut tersingkirkan

karena adan$a kepentingan)kepentingan lain diatas kepentingan rak$at.

. Tanah Negara

1. Pengertian dan !asar Hukum Tanah Negara

Seperti $ang dimaksudkan UUPA dengan <hukum agraria $ang

berdasarkan tuuan dan sendi)sendi dari pemerintah aahan= adalah ,ukum

Tanah Administrati3 pemerintah ,india Belanda! $ang seperti dikemukakan di

atas! diadakan dalam rangka melaksanakan p'litik pertanahan k'l'nial $ang

dituangkan dalam grarische +et -/.-

Ketentuan AC pelaksanaan$a diatur lebih lanut dalam berbagai peraturan

dan keputusan. &iantaran$a $ang perlu dibahas adalah suatu %oninkli0k

1esluit $ang dikenal dengan sebutan grarisch 1esluit . KB ini diundangkan

dalam S. "@9)""@. &alam Pasal " grarisch 1esluit tersebut dimuat suatu

pern$ataan asas $ang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan

,ukum Tanah Administrati3 ,india Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai

kurang menghargai bukan memperk'sa hak)hak rak$at atas tanah $ang

bersumber pada ,ukum Adat. &in$atakan dalam Pasal " tersebut: < 1ehoudens

op2olging 2an de t!eede en derde bepaling der 2oormelde !et, blift het

18 B'edi ,ars'n'! 'p.Cit ! hlm. 00.



beginsel gehandhaafd, dat alle grond, !aarop niet door anderen regt 2an

eigendom !ordt be!e3en, domein 2an de #taat is=. Jika diteremahkan

<&engan tidak mengurangi berlakun$a ketentuan dalam Pasal + dan Pasal 0

grarische +et ! tetap dipertahankan asas! bah%a semua tanah $ang pihak lain

tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domein 1milik2

Negara."? grarisch 1esluit a%aln$a han$a berlaku pada Ja%a dan Madura!

namun selanutn$a diberlakukan uga di daerah pemerintahan langsung di luar

Ja%a.

Sehubungan dengan itu! dalam perundang)undangan agraria dikenal

Pern$ataan 4omein yang 5mum 1< lgemene 4omein 6erklaring =2 dan

pern$ataan 4omein yang khusus 1<#peciale 4omein 6erklaring =2. Yang

pertama merupakan pern$ataan $ang dimuat dalam Pasal " grarisch 1esluit !

sedang $ang kedua ter*antum dalam ketiga peraturan ak 7rfpacht 8/ tersebut.

Terdapat perbedaan rumusan antara $ang pertama dan $ang kedua. 5umusan

Pern$ataan 4omein %husus sebagai berikut!= lle !oeste gronden in de

9ou2ernementslanden op:berhooren, 2oor3oo2er daarop door leden der

inheemsche be2olking gene aan het ontginningsrecht ontleende rechten

!orden uitgeoefend, tot het onginningsrecht ontleende rechten !orden

uitgeoefend, tot het #taatsdomein. '2er dit tot het #taatsdomein behoorende

gronden, berust behoudens het ontginningsrecht der be2olking, de beschiking

uitsluitend bi0 het 9ou2ernement .= Jika diteremahkan <Semua tanah k's'ng

dalam daerah pemerintahan langsung diD adalah domein Negara! ke*uali

$ang diusahakan 'leh para penduduk asli dengan hak)hak $ang bersumber

19 Ibid ! hlm. /".

20 ak 7rfpacht adalah hak $ang diberikan pada sese'rang untuk menggarap di bidang tanah 'ranglain dengan memba$ar se%a pada pemilikn$a.



pada hak membuka hutan. Mengenai tanah)tanah Negara tersebut ke%enangan

untuk memutuskan pemberian$a kepada pihak lain han$a ada pada

Pemerintah! tanpa mengurangi hak $ang sudah dipun$a 'leh penduduk untuk

membukan$a.=+" Jika kita melihat dari pengertian tersebut! maka dapat

diartikan 4omein 6erklaring merupakan semua tanah $ang k's'ng dianggap

sebagai milik Negara! tanpa memperhatikan siapa $ang ada diatas tanah

tersebut! dan 3ungsi tanah tersebut bagi mas$arakat sekitar. Pada umumn$a

masih ban$ak mas$arakat di Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia $ang

menempati tanah)tanah $ang dianggap sebagai tanah Negara tersebut! untuk

diman3aatkan dan dikel'la untuk kehidupan sehari)hari. Sebenarn$a

mas$arakat tersebut sudah sangat lama! dan turun temurun meman3aatkan

tanah tersebut untuk kelangsungan hidupn$a! namun karena keterbatasan

pengetahuan! sarana! dan prasarana mereka tidak pernah menda3tarkan hak

atas tanah tersebut. Jika enis tanah seperti ini tetap dianggap sebagai tanah

Negara! tentun$a sangat tidak adil bagi mas$arakat adat. Karena se%aktu)

%aktu ika pemerintah ingin mengambil kembali tanahn$a kembali! maka

mas$arakat harus melepaskan tanah tersebut.

&alam praktik pelaksanaan Undang Undang Pertanahan! 4omein 6erklaring

ber3ungsi:++

a Sebagai landasan hukum bagi Pemerintah $ang me%akili Negara sebagai

pemilik tanah! untuk memberikan tanah dengan hak)hak barat $ang diatur

dalam Kitab Undang Undang ,ukum Perdata seperti hak erfpacht, hak opstal

21 B'edi ,ars'n'! 'p.Cit ! hlm. /+.

22 Ibid ! hlm. /0.



dll. &alam rangka 4omein 6erklaring ! pemberian tanah dengan hak eigendom

dilakukan dengan *ara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah.

b &i bidang pembuktian kepemilikan

Apa $ang din$atakan dalam Pasal grarisch 1esluit bukan hal baru! karena

sudah ada ketentuan$a dalam KUU,Pdt. Setiap bidang tanah selalu ada $ang

memiliki. Kalau tidak dimiliki perse'rangan atau badan hukum! maka

Negaralah pemilikn$a. Pemberian hak eigendom harus dengan pr'sedur

tertentu! Negara tidak memberikan kepada pem'h'n tetapi hak eigendom

Negara dipindahkan pada pihak)pihak $ang memintan$a! dengan melakukan

pemba$aran kepada Negara. Negara tidak bertindak sebagai pemilik

melainkan Badan Penguasa! namun 4omein 6erklaring telah menuai ban$ak

ke*aman dari berbagai pihak! karena dirasa memperk'sa hak)hak rak$at.

&alam bukun$a < 4e Indonesier en 3i0n grond* an 'llen ,'(en

mengemukakan ke*aman keras terhadap praktik pelaksanaan peraturan

pertanahan $ang sangat merugikan rak$at. Ia pun menge*am 4omein

6erklaring . Menurutn$a masih ada 0 ta3siran lain mengenai tanah)tanah $ang

ter*akup dalam 4omein 6erklaring .

Pertama : tanah domein Negara adalah $ang bukan tanah hak eigendom $ang

diatur dalam KUU,Pdt.

Kedua : tanah domein Negara adalah $ang bukan tanah hak eigendom! hak

agrarisch eigendom dan bukan pula tanah milik rak$at $ang telah bebas dari

kungkungan ,ak Ula$at.Ketiga : tanah domein Negara adalah $ang bukan tanah hak eigend'm! hak

agrarisch eigendom dan bukan pula tanah milik rak$at! baik $ang sudah

maupun belum bebas dari kungkungan ,ak Ula$at.+0

&alam ta3siran Pemerintah ,india Belanda! tanah)tanah $ang dipun$ai rak$at

dengan hak milik adat! demikian uga tanah)tanah ula$at mas$arakat)

mas$arakat hukum adat merupakan tanah domein Negara. ,ak milik adat

23 Ibid ! hlm. /;.



sebagai hak $ang paling kuat dalam ,ukum Tanah Adat tidak disamakan

dengan hak milik dalam KUU,Pdt $ang disebut hak eigendom. 4leh

karenan$a tidak diakui sebagai hak milik atas tanah domein Negara dan dalam

perundang undangan disebut erfeli0k indi2idueel gebruiksrecht 1hak memakai

indi(idual $ang turun temurun2. Kemudian! pemilik dianggap mempun$ai

kedudukan menguasai (;be3itter*2 tanah domein Negara dan dalam

perundang)undangan disebut Inslands be3itrecht . Tetapi bagaimanapun adan$a

<hubungan hukum dengan tanah bersangkutan= diakui. &an sebagaimana telah

kita ketahui! uga dilindungi 'leh grarisch +et dan diperhatikan dalam Pasal

grarisch 1esluit .+/

Sehubungan dengan hal diatas! pengertian Tanah Negara diatur dalam Pasal "

Peraturan Pemerintah N'm'r +/ Tahun "??9 Tentang Penda3taran Tanah! $aitu

<Tanah Negara atau tanah $ang dikuasai 'leh Negara adalah tanah $ang tidak

dipun$ai dengan sesuatu hak atas tanah.= Artin$a $ang dig'l'ngkan sebagai

tanah Negara adalah tanah $ang tidak dilekati suatu hak apapun atas tanah.

B'edi ,ars'n' mengungkapkan dalam bukun$a < ukum graria

Indonesia* bah%a tanah)tanah hak milik adat dikenal sebagai on2ri0 lands

domein 1tanah Negara tidak bebas2! artin$a Negara tidak bebas untuk

memberikan tanah $ang bersangkutan kepada pihak lain karena dibebani hak

rak$at. Tetapi dalam peta penda3taran kadaster! tanah)tanah tersebut dilukiskan

dengan sebutan ;lands domein* tanpa men$ebut adan$a hak rak$at $ang

diakui! dan dilindungi 'leh hukum. Maka dengan melihat peta penda3taran

kadaster saa! 'rang sering keliru mena3sirkan status hukum tanah $ang

bersangkutan! seakan)akan tidak ada hak rak$at $ang membebanin$a.

Sedangkan tanah)tanah Ula$at dig'l'ngkan sebagai 2ri0 lands domein 1tanah

24 Loc.cit .



Negara bebas2. &imana dalam pengambilan tanah milik rak$at harus melalui

a*ara "00 IS! dengan pemberian ganti kerugian $ang la$ak. Pengambilan tanah

ula$at dalam praktik disertai pemberian sesuatu $ang disebut recognitie!

sebagai pengakuan adan$a hak mas$arakat hukum adat $ang bersangkutan

atas tanah $ang diambil. Namun anggapan tanah ula$at adalah 2ri0 lands

domein tidak dimengerti 'leh rak$at! bahkan bertentangan dengan kesadaran

hukum rak$at. 1B'edi ,ars'n'! ukum graria Indonesia! &ambatan!

Jakarta! hlm. />2.

Pengertian 2ri0 lands domein diatur pula dalam Penelasan N'm'r "

Peraturan Pemerintah N'm'r @ Tahun "?;0 Tentang Penguasaan Tanah)Tanah

Negara! bah%a $ang dianggap sebagai 2ri0 lands domein $aitu tanah)tanah

$ang dimiliki dan dikuasai penuh 'leh Negara. Artin$a hak milik dan

kekuasaan penuh atas tanah tersebut berada di tangan Negara.

!. Pengertian Sengketa Pertanahan

1 . Sengketa Tanah

&alam ranah hukum! dapat dikatakan bah%a sengketa adalah masalah antara

dua 'rang atau lebih dimana keduan$a saling mempermasalahkan suatu 'bek

tertentu. ,al ini teradi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau

presepsi antara keduan$a $ang kemudian menimbulkan sengketa bagi keduan$a. +;

Sengketa $ang marak teradi salah satun$a adalah sengketa pertanahan! 'bek dari

sengketa pertanahan adalah tanah. Biasan$a sengketa pertanahan teradi berkaitan

dengan kepemilikan atau kepenguasaan antara pihak)pihak $ang bersengketa.

Terdapat berbagai sengketa pertanahan $ang disebabkan 'leh kurang

k'nsisten$a pelaksanaan peraturan perundang)undangan. &engan kata lain! dalam

25 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. >/.



praktek seringkali istilah kepentingan umum diadikan alasan pembenar untuk

mengambil atau melakukan perampasan tanah rak$at guna berbagai kepentingan

umum atau pengusaha besar tertentu.+>

Sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasi'nal 5epublik Ind'nesia N'm'r 0 Tahun +"" Tentang Pengel'laan Pengkaian

dan Penanganan Kasus Pertanahan. Peraturan tersebut mengartikan sengketa

pertanahan sebagai perselisihan pertanahan antara 'rang perse'rangan! badan hukum

atau lembaga $ang tidak berdampak luas se*ara s'si' p'litis.

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administrati3! sengketa perdata!

sengketa pidana terkait dengan kepemilikan! transaksi! penda3taran! penaminan!

peman3aatan! dan penguasaan dan sengketa hak ula$at. Suatu sengketa tanah

subekn$a tidak han$a satu! namun lebih dari satu entah itu antar indi(idu! kel'mp'k!

'rganisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti BUMN ataupun Negara.+9 Pada

umumn$a sengketa tanah berasal dari 3akt'r keterbatasan tanah $ang dihubungkan

dengan kebutuhan manusia akan tanah $ang semakin bertambah. Sengketa tanah akan

semakin meluas apabila melibatkan ban$ak pihak! atau melibatkan lembaga)lembaga

besar seperti $ang disebutkan diatas. Jika pihak)pihak $ang berkaitan bukan

merupakan indi(idu! maka pr'ses pen$elesaian$a pun terkadang harus menggunakan

*ara)*ara tertentu sesuai $ang telah diatur dalam perundangan. Semakin ban$ak pihak

$ang terlibat maka umumn$a pr'ses pen$elesaian sengketa tersebut semakin rumit

karena harus mempertimbangkan hak)hak setiap pihak $ang berperkara.

26 El7a S$arie3! 'p. Cit. hlm.+;.

27 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit, hlm. >;.



Status hukum antara subek sengketa dengan tanah $ang menadi 'b$ek

sengketa dengan tanah $ang menadi 'b$ek sengketa bisa berupa pemilik! pemegang

hak tanggungan! pembeli! penerima hak! pen$e%a! pengel'la! penggarap! dsb.

Sedangkan 'b$ek sengketa tanah meliputi tanah milik perse'rangan atau badan

hukum! tanah aset Negara atau pemda! tanah Negara! tanah adat dan ula$at! tanah eks

hak barat! tanah hak nasi'nal! tanah perkebunan serta enis kepemilikan lain$a.+@

Bentuk)bentuk kasus sengketa pertanahan $ang teradi selama ini sangat

beraneka ragam bentukn$a. Sehubungan dengan hal tersebut! &adang Juliantra

membagi lima bentuk sengketa tanah $aitu :+?

". Pengambilan tanah untuk kepentingan pr'$ek pembangunan pemerintah!

seperti %aduk! lapangan terbang! tempat latihan tempur! dan lain)lain.

+. Pengambilan tanah untuk perkebunan! baik dalam bentuk perusahaan

perkembunan maupun perusahaan inti rak$at.

0. Pengambilan tanah 1terutama tanah adat2 untuk mengekspl'itasi hutan!

melalui ,P, maupun ,PI! kasus besar di Maluku! Buntian di Kalimantan

Timur.

/. K'n3lik tanah untuk pemukiman dan garapan petani (ersus penggunaan

tanah untuk hutan atau suaka marga sat%a atau taman nasi'nal! *'nt'hn$a

Sungai di Ja%a Barat! Sumber Klamp'k di Bali dan lain)lain.

;. Perebutan tanah antara penggarap dengan pr'$ek)pr'$ek %isata atau

rekreasi! seperti h'tel! lapangan g'l3 dan lain)lain.

2 . Pen"e#a# K$n%&ik Pertanahan

28 Ibid ! hlm. >>.

29 El7a S$arie3! 'p. Cit ! hlm. +>.



K'n3lik pertanahan $ang teradi di mas$arakat belakangan ini mun*ul dalam

beragam bentuk. Pihak $ang terlibat dalam pr'ses pen$elesaian k'n3lik tersebut pun

tidak sedikit! baik Negara maupun institusi ci2il society seperti -embaga S%ada$a

Mas$arakat. Namun pr'ses pen$elesaian sengketa seringkali menemui alan buntu

sehingga menadikan k'n3lik berlarut)larut.0 Pen$ebab k'n3lik semakin berlarut)larut

pada umumn$a di dalam mas$arakat adalah *ara ber3ikir mas$arakat $ang masih

sangat mementingkan kepentingan$a masing)masing! sehingga 3ungsi s'sial pada

tanah semakin hari semakin luntur. Seperti $ang diketahui 3ungsi s'sial pada tanah

adalah 3ungsi $ang melekat dan tidak bisa dilepaskan dari tanah. #ungsi s'sial pada

tanah bertuuan agar tanah $ang dimilki sese'rang tidak han$a berman3aat bagi 'rang

$ang memiliki hak tersebut! namun uga berman3aat bagi Bangsa Ind'nesia. Artin$a

setiap tanah harus berman3aat bagi 'rang lain! tidak dibenarkan peman3aatan tanah

$ang dapat merugikan kepentingan 'rang lain. Pada umumn$a pihak $ang telah

memiliki atau menguasai tanah merasa berhak seutuhn$a atas tanah tersebut. Padahal

setiap tanah dengan hak apapun melekat 3ungsi s'sial $ang uga tidak akan lepas dari

tanah tersebut. Sehingga diharapkan penguasaan tanah dengan hak apapun tetap

memperhatikan kepentingan 'rang lain. Saat ini keper*a$aan mas$arakat pada

institusi)institusi $ang ada guna men$elesaikan sengketa tersebut uga mulai luntur.

,al tersebut teradi karena ban$akn$a pen$alahgunaan kekuasaan pada institusi)

institusi tersebut! pada akhirn$a institusi tersebut tidak lagi diper*a$a dalam

menerapkan keadilan dan menunung tinggi hak asasi manusia.

Se*ara mikr' sumber k'n3lik dapat timbul karena adan$a perbedaan benturan

nilai 1kultural2! perbedaan ta3sir mengenai in3'rmasi! data atau gambaran 'bekti3

k'ndisi pertanahan 1teknis2! atau perbedaan benturan kepentingan ek'n'mi $ang

30 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. 99.



terlihat pada kesenangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.0" ,al ini rentan

teradi di Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia karena keragaman suku $ang dimiliki.

Setiap kel'mp'k mas$arakat umumn$a mempun$ai nilai)nilai atau kebuda$aan $ang

berbeda satu sama lain! sehingga sangat dimungkinkan teradi benturan antar

kebuda$aan satu sama lain. ,al lain $ang menadi sumber k'n3lik adalah perbedaan

pendapat mengenai in3'rmasi! gambaran k'ndisi tanah setempat! atau perbedaan

m'ti3 ek'n'mi dalam peman3aatan tanah.

Pembahasan mengenai akar sengketa k'n3lik salah satun$a adalah akar

berdasarkan pemetaan $ang dilakukan 'leh BPN! sebagaimana terdapat dalam

Keputusan Kepala BPN 5I N'm'r 0/ tahun +9 Tentang Petunuk Teknis

Penanganan dan Pen$elesaian Masalah Pertanahan.

Menga*u pada beberapa k'n3lik pertanahan teraktual $ang teradi! penulis

melihat bah%a pen$ebab umum timbuln$a k'n3lik pertanahan dapat dikel'mp'kkan

ke dalam dua 3akt'r! $aitu 3akt'r hukum dan n'n hukum. #akt'r hukum meliputi :

tumpang tindih peraturan! regulasi kurang memadai! tumpang tindih peradilan!

pen$elesaian dan bir'krasi berbelit)belit. Sementara 3akt'r n'n hukum meliputi :

tumpang tindih penggunaan tanah! nilai ek'n'mis tanah tinggi! kesadaran mas$arakat

meningkat! tanah tetap penduduk bertambah! dan kemiskinan.0+

Se*ara lebih terin*i! Keputusan Kepala BPN 5I N'm'r 0/ Tahun +9

Tentang Petunuk Teknis Penanganan dan Pen$elesaian Masalah Pertanahan

mengklasi3ikasikan akar k'n3lik pertanahan! sebagaimana berikut ini :

". Kasus penguasaan dan pemilikan

31 Ibid ! hlm. 9@.

32 Ibid ! hlm. @.



K'n3lik pertanahan $ang berkaitan dengan masalah penguasaan dan pemilikan

tanah meliputi k'n3lik karena perbedaan persepsi! nilai atau pendapat!

kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu $ang tidak atau

belum dilekati hak 1tanah Negara2 maupun $ang telah dilekati hak 'leh pihak

tertentu.

+. Kasus penetapan dan penda3taran tanah

&alam hal ini k'n3lik disebabkan karena perbedaan persepsi! nilai

ataupun

pendapat! kepentingan mengenai pr'ses penetapan hak dan penda3taran

tanah $ang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak

sahn$a penetapan atau peri7inan di bidang pertanahan.

0. Kasus batas bidang tanah

K'n3lik $ang timbul berkaitan dengan letak! batas dan luar bidang

tanah $ang diakui satu pihak $ang telah ditetapkan 'leh Badan Pertanahan

Nasi'nal 5I maupun $ang masih dalam pr'ses penetapan batas.

/. Kasus ganti rugi tanah partikelir

Berkaitan dengan tanah partikelir k'n3lik lebih disebabkan 'leh

perbedaan persepsi! pendapat! kepentingan! atau nilai mengenai keputusan

tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah

parktikelir $ang dilikuidasi.

;. Kasus tanah ula$at

K'n3lik berkaitan dengan tanah ula$at $aitu perbedaan persepsi nilai

atau pendapat! kepentingan mengenai status ula$at dan mas$arakat hukum

adat diatas areal tertentu baik $ang telah diterbitkan hak atas tanah

maupun belum tetapi dikuasai pihak lain.

>. Kasus tanah 'b$ek -andre3'rm

K'n3lik tanah -andre3'rm $aitu k'n3lik karena perbedaan persepsi!

nilai! pendapat atau kepentingan mengenai pr'sedur penegasan! status

penguasaan dan pemilikan! pr'ses penetapan ganti rugi! penentuan sub$ek

'b$ek dan pembagian tanah -andre3'rm.

9. Kasus pengadaan tanah



&alam pengadaan tanah! k'n3lik $ang biasa mun*ul mengenai status

hak tanah $ang per'lehan$a berasal dari pr'ses pengadaan tanah atau

mengenai keabsaahan pr'ses! pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah

dan ganti rugi.

@. Kasus pelaksanaan putusan

K'n3lik $ang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan teradi

karena perbedaan persepsi! nilai! pendapat! kepentingan $ang berkaitan

dengan subek atau 'b$ek hak atas tanah atau mengenai pr'sedur

penerbitan hak atas tanah tertentu.

'. Pen"e&esaian Sengketa Pertanahan Me&a&ui Pengadi&an dan (uar Pengadi&anMarakn$a kasus atau sengketa pertanahan $ang teradi di Ind'nesia

men$ebabkan mas$arakat membutuhkan beragam pr'ses pen$elesaian sengketa

pertanahan. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui *ara)*ara berikut.

Pen$elesaian Sengketa Pertanahan Melalui Badan Peradilan! $aitu :

". Pengadilan Umum

Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia adalah Negara hukum $ang

berlandaskan Pan*asila dan Undang Undang &asar Negara 5epublik Ind'nesia

Tahun "?/;. &i 7aman $ang m'dern ini keadilan harus diunung tinggi! berkaitan

dengan berbagai permasalahan khususn$a sengketa tanah $ang semakin hari

semakin sering teradi. ,al tersebut sangat penting guna me%uudkan suasana

kehidupan $ang adil! seahtera! aman! dan tertib. Untuk me%uudkan$a!

dibutuhkan adan$a lembaga $ang bertugas men$elenggarakan keadilan dengan

baik. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga Pengadilan Umum.

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang N'm'r + Tahun "?@> Pasal + $ang

dimaksud Pengadilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

bagi rak$at pen*ari keadilan pada umumn$a.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dialankan 'leh

Pengadilan Negeri $ang merupakan pengadilan tingkat pertama! Pengadilan

Tinggi $ang merupakan pengadilan tingkat banding! dan berpun*ak pada



Mahkamah Agung 5epublik Ind'nesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang Undang N'm'r /@ Tahun +?.

+. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang Undang N'm'r ? Tahun

+/ Tentang Perubahan Atas Undang Undang N'm'r ; Tahun "?@> Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah " pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rak$at pen*ari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha

Negara. Sengketa $ang ditangani 'leh pengadilan ini apabila salah satu subekn$a

adalah badan atau peabat Tata Usaha Negara. Sedangkan 'bek dalam sengketa

ini adalah keputusan atau regulasi Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha

Negara diselesaikan dengan dua *ara! $aitu melalui upa$a administrasi dan

melalui gugatan.

0. Kasasi di Mahkamah Agung 5I

Ke%enangan Mahkamah Agung sesuai $ang diatur dalam Pasal +/A a$at 1"2

Undang Undang &asar Negara 5epublik Ind'nesia "?/;! $aitu : <Mahkamah

Agung ber%enang mengadili pada tingkat kasasi! mengui peraturan perundang)

undangan di ba%ah Undang Undang terhadap Undang Undang! dan mempun$ai

%e%enang lain$a $ang diberikan 'leh Undang Undang.= Berdasarkan pasal ini!

salah satu ke%enangan k'nstitusi'nal $ang diberikan Undang Undang &asar "?/;

kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah

mengadili perkara di tingkat kasasi.00

/. Upa$a ,ukum -uar Biasa 1Peninauan Kembali2Upa$a ini merupakan upa$a hukum terakhir $ang dapat dilakukan dalam

pen$elesaian sengketa. Putusan dari upa$a hukum Peninauan Kembali bersi3at

3inal! artin$a putusan ini tidak dapat diganggu gugat. Prinsip umum upa$a

Peninauan Kembali diatur pada BAB I bagian keempat $aitu Pasal >> sampai

33 El7a S$arie3! 'p. Cit,! hlm. +/+.



dengan Pasal 99 Undang Undang N'm'r "/ Tahun "?@; Tentang Mahkamah

Agung.0/

Pen$elesaian Sengketa di -uar Pengadilan

Meskipun pemerintah telah men$ediakan lembaga peradilan $ang

digunakan untuk men$elesaikan sengketa $ang timbul! mas$arakat kadang

memilih *ara lain $aitu melalui *ara di luar pengadilan atau n'n litigasi atau

pen$elesaian alternati3.0; Alternati3 pen$elesaian sengketa dalam ken$ataan$a

masih tetap berlaku dan menadi kebutuhan $ang sangat penting bagi

mas$arakat. Mas$arakat pada umumn$a lebih memilih pen$elesaian di luar

pengadilan karena lebih mengedepankan sisi kekeluargaan dan s'sial. Undang

Undang N'm'r 0 Tahun "??? Tentang Arbitrase dan Alternati3 Pen$elesaian

Sengketa! menentukan bah%a sengketa atau beda pendapat perdata dapat

diselesaikan 'leh para pihak melalui alternati3 pen$elesaian sengketa $ang

didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan pen$elesaian se*ara

litigasi di Pengadilan Negeri.

Pengertian alternati3 pen$elesaian sengketa diatur dalam Undang

Undang N'm'r 0 Tahun "??? Tentang Arbitrase dan Alternati3 Pen$elesaian

Sengketa. Adapun $ang dimaksud dengan alternati3 pen$elesaian sengketa

adalah lembaga pen$elesaian sengketa atau beda pendapat melalui pr'sedur

$ang disepakati para pihak! $akni pen$elesaian di luar pengadilan dengan *ara

k'nsultasi! neg'siasi! mediasi! k'nsiliasi! atau penilaian ahli.

34 Ibid ! hlm. +/;.

35 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. "+;.



Pen$elesaian sengketa dengan menggunakan *ara n'n litigasi atau

lternati2e 4ispute Resulotion 1A&52 sebenarn$a merupakan m'del

pen$elesaian sengketa $ang sangat *'*'k dengan karakter dan *ara hidup

mas$arakat $ang bersi3at kekeluargaan dibandingkan dengan pen$elesaian

sengketa melalui lembaga peradilan $ang *enderung lebih memperhatikan

menang dan kalah! dan mengabaikan unsur s'sial dalam mas$arakat $ang

bersi3at kekeluargaan dan g't'ng r'$'ng.0> Tradisi A&5 di Ind'nesia

dilaksanakan berdasarkan kebuda$aan dan nilai)nilai $ang ada di mas$arakat

dan pen$elesaian$a pun berdasarkan tata *ara dan adat di %ila$ah sengketa

tersebut teradi. F'nt'hn$a adan$a penengah antara pihak $ang bersengketa!

biasan$a pihak penengah tersebut adalah Kepala &esa. Pihak penengah

menadi s's'k $ang adil dan 'b$ekti3 guna menemukan s'lusi atas

permasalahan kedua belah pihak.

Ada beberapa alasan mengapa pen$elesaian dengan *ara alternati3 atau

n'n litigasi lebih mengutamakan harm'nisasi dalam kehidupan mas$arakat. &i

samping itu pen$elesaian dengan *ara ini uga lebih mengedepankan aspek

kekeluargaan $ang ada dalam mas$arakat heter'gen! $ang mana hal ini identik

dengan si3at mas$arakat adat $ang digambarkan lebih mengedepankan sisi

GrasaH tanpa mengesampingkan sisi rasi'nal! si3at k'munalistik! hubungan satu

terhadap lain$a $ang *enderung tanpa pamrih karena mereka merupakan

kel'mp'k mas$arakat adat $ang dalam interaksi s'sialn$a didasarkan pada

kesukarelaan $ang tinggi dalam berk'rban terhadap angg'ta mas$arakat

lain$a.09

36 Ibid ! hlm. "+>.

37 Loc.cit.



Se*ara umum! ada beberapa keuntungan $ang diper'leh mas$arakat

apabila menggunakan pr'ses A&5 dalam men$elesaikan sengketa $ang

dihadapin$a! sebagai berikut :0@

" Pr'ses lebih *epat artin$a pen$elesaian sengketa dapat

dilaksanakan dalam hitungan hari! mingguan atau bulanan!

tidak seperti haln$a pen$elesaian le%at alur pengadilan $ang

memerlukan %aktu berbulan)bulan bahkan tahunan.

+ Bia$a lebih murah dibandingkan pen$elesaian sengketa di alur

litigasi.0 Si3atn$a in3'rmal! karena segala sesuatun$a dapat ditentukan

'leh para pihak $ang bersengketa seperti menentukan ad%al

pertemuan! tempat pertemuan! ketentuan)ketentuan $ang

mengatur pertemuan dsb.

/ Kerahasiaan teramin! artin$a materi $ang dibi*arakan han$a

diketahui 'leh kalangan terbatas! seperti pihak ketiga sehingga

kerahasiaan dapat teramin dan tidak tersebar luas atau

terpublikasikan.

; Adan$a kebebasan memilih pihak ketiga! artin$a para pihak

dapat memilih pihak ketiga $ang netral $ang mereka h'rmati

serta mempun$ai keahlian di bidangn$a.

> &apat menaga hubungan baik persahabatan! sebab dalam

pr'ses in3'rmal para pihak berusaha keras dan beruang untuk

men*apai pen$elesaian sengketa se*ara k''perati3 sehingga

dapat tetap menaga hubungan baik.

9 -ebih mudah mengadakan perbaikan)perbaikan! artin$a apabila

menggunakan alur A&5 akan lebih mudah mengadakan

perbaikan terhadap kesepakatan $ang telah di*apai seperti

38 I Made Cid$ana! lternatif Penyelesaian #engketa < rbitrase! #ikahati Aneska! Jakarta! hlm.>/.



meneg'siasikan kembali suatu k'ntrak baik mengenai substansi

maupun pertimbangan $ang menadi landasan$a termasuk

k'nsiderans $ang si3atn$a n'n hukum.

@ Bersi3at 3inal! artin$a putusan $ang diambil 'leh par apihak

sesuai kesepakatan $ang tertuang dalam k'ntrak.

? Pelaksanaan tatap muka $ang pasti! artin$a para pihak lah $ang

menentukan se*ara pasti baik mengenai %aktu! tempat! dan

agenda untuk mendiskusikan dan men*ari alan keluar $ang

dihadapi.

" Tata *ara pen$elesaian sengketa diatur sendiri 'leh para pihak!

sebab tidak terikat dengan perundang)undangan $ang berlaku.

Berbeda dengan pen$elesaian melalui pengadilan dimana pen$elesaian$a

memerlukan bia$a $ang relati3 besar dan memerlukan %aktu $ang relati3

lama karena pr'sesn$a panang dalam bera*ara. Untuk itu mas$arakat

lebih memilih pr'ses di luar pengadilan untuk men$elesaikan masalahn$a.

Pen$elesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam

Undang Undang N'm'r 0 Tahun "??? Tentang Arbitrase dan Alternati3

Pen$elesaian Sengketa dapat dilakukan dengan *ara berikut :

". Mus$a%arah 1negotiation2

Neg'siasi merupakan salah satu *ara pen$elesaian sengketa

$ang ban$ak digunakan 'leh berbagai pihak dalam

men$elesaikan permasalahan ataupun sengketa diantara

mereka.+. K'nsiliasi

K'nsisliasi merupakan bentuk pengendalian k'n3lik s'sial $ang

utama. K'nsiliasi adalah pen$elesaian k'n3lik termasuk k'n3lik

pertanahan $ang ditengahi 'leh se'rang atau lebih k'nsiliat'r

$ang netral dipilih atas kesepakatan para pihak. K'nsiliat'r

tersebut harus terda3tar di kant'r $ang ber%enang menangani



masalah pertanahan! dalam hal ini misaln$a kant'r Badan

Pertanahan Nasi'nal.

0. Mediasi

Mediasi merupakan pengendalian k'n3lik $ang dilakukan

dengan *ara membuat *'nsensus diantara dua belah pihak $ang

berk'n3lik untuk men*ari pihak ketiga $ang berkedudukan

netral sebagai mediat'r.

/. Arbitrase

Merupakan pengendalian k'n3lik $ang dilakukan dengan *ara

kedua belah pihak $ang bertentangan sepakat untuk menerima

atau terpaksa akan hadirn$a pihak ketiga $ang akan

memberikan keputusan bagi mereka dalam men$elesaikan

masalah tersebut. Putusan arbitrase bersi3at 3inal! mempun$ai

kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. &engan

demikian putusan arbitrase tidak bisa diaukan banding! kasasi!

ataupun peninauan kembali.

Fara Pen$elesaian sengketa tanah n'n)pengadilan uga dapat melalui BPN

1Badan Pertanahan Nasi'nal2. BPN mengupa$akan s'lusi pen$elesaian sengketa

pertanahan berdasarkan peraturan perundangan $ang berlaku dengan memperhatikan

rasa keadilan dan mengh'rmati hak dan ke%aiban masing)masing pihak. -angkah)

langkah $ang mereka tempuh adalah mus$a%arah. Mereka ber%enang melakukan

mediasi! neg'siasi! dan 3asilitasi terhadap pihak)pihak $ang bersengketa dan

menggagas suatu kesepakatan diantara para pihak.0? Selain itu sengketa pertanahan

uga diatur dalam Keputusan Kepala BPN 5I N'm'r 0/ Tahun +9 Tentang Petunuk

Teknis Penanganan dan Pen$elesaian Masalah Pertanahan.

39 El7a S$arie3 , 'p. Cit ! hlm. +9>.

bab ii on progress (autosaved)

Documents